sk pedoman penyelanggaraan komite keperawatanFull description
SK Pedoman Penyelenggaraan UKM
SK Pedoman Penyelenggaraan UKM
pedoman verivikasi penyelenggaraan kabupaten sehatFull description
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
hjFull description
ppta
ppta
tulisan ini dapat membantu memberikan gambaran dalam memanaje Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) di rumah sakit.Deskripsi lengkap
UUUCC
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
tulisan ini dapat membantu memberikan gambaran dalam memanaje Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) di rumah sakit.Full description
pedoman verivikasi penyelenggaraan kabupaten sehatDeskripsi lengkap
fgshytkil
sk
s
dokumen akreditasiFull description
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR :445/105/RSUD/2016 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
Menimbang :a.
Bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang maka diperlukan Pedoman Pengorganisasian Komite Keperawatan;
b. Bahwa
agar
Pedoman
Penyelenggaraan
Komite
Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
sebagai
landasan bagi
Penyelenggaraan
Komite Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang; c.
Bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 7. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 8. Peraturan Nomor
Menteri
Kesehatan
Republik
1045/Menkes/Per/XI/2006
Indonesia
Tanggal
28
November 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 9. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 10.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan; 11.
Peraturan
Menteri
HK.02.02/MENKES/148/I/2010
kesehatan tentang
Nomor Ijin
dan
Pelayanan Praktek Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2013; 12.
Keputusan
Menteri
1796/Menkes/PER/VIII/2011 Tenaga Kesehatan;
Kesehatan tentang
Nomor Registrasi
13.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang; 14.
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tangerang Nomor 821.27/771/RSUD-TU/2016 Tentang
Pembentukan
Lingkungan
Rumah
Komite
Sakit
Keperawatan
Umum
Daerah
di Kota
Tangerang; 15.
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota
Tangerang
Nomor
445/777.09/RSUD/2016
Tentang Perubahan Susunan Komite Keperawatan di Lingkungan
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kota
Tangerang.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENETAPAN
DAN
PEMBERLAKUAN
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG. Pertama
: Keputusan Direktur Rumah Umum Daerah Kota Tangerang Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
Kedua
: Pedoman Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit
Umum
Daerah
Kota
Tangerang
sebagaimana
terlampir dalam Lampiran surat keputusan ini. Ketiga
: Pengawasan
Pedoman
Penyelenggaraan
Komite
Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Keempat
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
DITETAPKAN DI : TANGERANG PADA TANGGAL : 30 Maret 2016 DIREKTUR
