PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEBING KARIMUN JALAN D.I PANJAITAN, RANGGAM TEBING – KARIMUN TELP. 0777 – 327761 email :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEBING KABUPATEN KARIMUN NOMOR : A/I/SK/7/2016/0058 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN UPAYA PUSKESMAS KEPALA PUSKEMAS TEBING, Menimbang
:
a. bahwa kegiatan pelayanan dan upaya puskesmas perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b. bahwa untuk menjamin pelayanan efektif dan efisien perlu adanya tertib administrasi yang mengatur proses penyelenggaraan pelayanan dan upaya puskesmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas TEBING tentang Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Upaya Puskesmas;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
4.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 1676); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEBING TENTANG TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN UPAYA PUSKESMAS. KESATU
: Menetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan upaya Puskesmas perlu adanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya Puskesmas Tebing.
KEDUA
: Tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggara pelayanan dan upaya Puskesmas.
KETIGA
: Keputusan Kepala Puskesmas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tebing Karimun pada tanggal 2016 KEPALA PUSKESMAS TEBING,
PARAS HASIBUAN
2
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEBING KABUPATEN KARIMUN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, KOMUNIKASI, DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS KEPALA PUSKEMAS TEBING, Menimbang
:
a. bahwa dalam proses penyelenggaraan upaya Puskesmas diperlukan adanya pembinaan, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak terkait; b. bahwa untuk melakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat diselenggarakan dalam bentuk lokakarya mini triwulanan puskesmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas TEBING tentang Pembinaan, Komunikasi dan Koordinasi dengan Pihak Terkait penyelenggaraan Upaya Puskesmas;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang – undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) 5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 1676); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEBING TENTANG PEMBINAAN, KOMUNIKASI, DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS KESATU
: Menetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan capaian upaya Puskesmas Puskesmas perlu adanya pembinaan, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak terkait penyelenggaraan upaya Puskesmas.
KEDUA
: Pembinaan, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak terkait penyelenggaraan upaya Puskesmas yang dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) lokakarya mini triwulanan Puskesmas TEBING.
4
KETIGA
: Keputusan Kepala Puskesmas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di TEBING Karimun pada tanggal 06 Juli 2016 KEPALA PUSKESMAS TEBING,
PARAS HASIBUAN
5
