BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Pengertian Pola Tata Kelola Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD). Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: a. struktur organisasi; menggambarkan menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi, b. prosedur kerja; menggambarkan hubungan dan mekanisme mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi, c.
pengelompokan fungsi yang logis; menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi,
d. pengelolaan sumber sumber daya manusia; manusia; merupakan pengaturan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi
pada
pemenuhan
secara
kuantitatif
dan
kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
1.2.
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Prinsip-prinsip tata kelola BLUD sebagaimana disebutkan dalam
pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, terdiri dari: a. Transparansi; merupakan merupakan azas keterbukaan yang yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 1 dari 73
b. Akuntabilitas; merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan
pada
BLUD
agar
pengelolaannya
dapat
dipertanggungjawabkan. c. Responsibilitas; merupakan
kesesuaian atau
kepatuhan dalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. d. Independensi; merupakan merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan praktek bisnis yang sehat.
1.3.
Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit bertujuan bertujuan untuk: untuk: a. Memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
kemandirian dan kewajaran agar Rumah Sakit memiliki daya saing yang kuat,. b. Mendorong pengelolaan pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit. c. Mendorong agar agar organ rumah sakit dalam membuat keputusan keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap stakeholder . d. Meningkatkan
kontribusi
rumah
sakit
dalam
mendukung
kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.
1.4.
Sumber Referensi Pola Tata Kelola Sumber referensi untuk menyusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit
adalah:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 2 dari 73
b. Akuntabilitas; merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan
pada
BLUD
agar
pengelolaannya
dapat
dipertanggungjawabkan. c. Responsibilitas; merupakan
kesesuaian atau
kepatuhan dalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. d. Independensi; merupakan merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan praktek bisnis yang sehat.
1.3.
Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit bertujuan bertujuan untuk: untuk: a. Memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
kemandirian dan kewajaran agar Rumah Sakit memiliki daya saing yang kuat,. b. Mendorong pengelolaan pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit. c. Mendorong agar agar organ rumah sakit dalam membuat keputusan keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap stakeholder . d. Meningkatkan
kontribusi
rumah
sakit
dalam
mendukung
kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.
1.4.
Sumber Referensi Pola Tata Kelola Sumber referensi untuk menyusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit
adalah:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 2 dari 73
a. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. d. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
772/MENKES/SK/VI/2002 Tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital (Hospital By Law ). ). e. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical (Medical Staff ByLaws) ByLaws) di Rumah Sakit f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman
Organisasi
Satuan
Kerja
Di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum g. Keputusan Menteri Badan Badan Usaha Milik Negara Negara (BUMN) No. KEP117/M-MBU/2002
tentang
Penerapan
Praktik-Praktik
Good
Corporate Governance (GCG) Governance (GCG) di Lingkungan BUMN. h. Praktik-praktik terbaik (best terbaik (best practices) penerapan practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.
1.5.
Perubahan Pola Tata Kelola Pola Tata Kelola Kelola rumah sakit
ini akan akan direvisi direvisi apabila terjadi terjadi
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ rumah sakit serta perubahan lingkungan.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 3 dari 73
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
2.1.
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
adalah unsur pendukung tugas Bupati Trenggalek di bidang pelayanan kesehatan . Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten
Trenggalek dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Trenggalek melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
tersebut mempunyai tugas penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan . Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan
di
bidang
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan berdasarkan peraturan perundang undangan b. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah di
bidang
pelayanan kesehatan c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan. d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD. e. Penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan, serta pengendalian dan pelaporan. f.
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan, serta pengendalian dan pelaporan.
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja RSUD. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut di atas, RSUD mempunyai kewenangan: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 4 dari 73
b. Penyelenggaraan pelayanan medis. c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis. d. Penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan asuhan keperawatan. e. Penyelenggaraan layanan rujukan. f.
Usulan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
g. Penyelenggaraan perencanaan, penelitian, dan pengembangan. h. Pemanfaatan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan tetap mengutamakan fungsi sosial. i.
Pengaturan personil, keuangan dan perlengkapan lingkup RSUD.
j.
Penyelenggaraan kerjasama di Bidang pelayanan kesehatan.
2.2.
Struktur Organisasi Sebelum Penerapan BLUD
2.2.1. Bagan dan Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan PPK-BLUD mendasarkan pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Peraturan Bupati tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ditetapkan seperti dalam gambar 2.1 di bawah ini:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 5 dari 73
DIREKTUR
BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sub Bagian Umum dan Perencanaan
BIDANG PELAYANAN MEDIS & PENUNJANG
Seksi Pelayanan Medis
Seksi Pelayanan Penunjang Medis
BIDANG KEPERAWATAN
Seksi Pelayanan Keperawatan
Seksi Sarana & Prasarana Keperawatan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Kepegawaian
BIDANG PENGENDALIAN &
Seksi Rekam Medis
Seksi Evaluasi & Pelaporan
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. Soedomo Sebelum BLUD Dari gambar 2.1 tersebut terlihat bahwa struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek terdiri dari: a. Direktur b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan ; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 6 dari 73
1. Seksi Pelayanan Medis; 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; d. Bidang Keperawatan, membawahi: 1. Pelayanan keperawatan; 2. Sarana dan Prasarana Keperawatan; e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi : 1. Seksi Rekam Medis; 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Selain yang disebut dalam struktur organisasi di Rumah Sakit juga terdapat unit-unit non struktural yang terdiri dari : 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Satuan Pengawas Intern (SPI) 4. Instalasi
2.2.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi maupun unit-unit non struktural seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:
a. Direktur Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina
dan
mengendalikan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah.
b. Bagian Tata Usaha Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
pokok
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif
kepada semua
unsur di lingkungan RSUD.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 7 dari 73
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur; 2) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan ketatausahaan; 3) Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan RSUD; 4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan; 5) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD; 6) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya membawahi: 1)
Sub Bagian Umum dan Perencanaan; Mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan
operasional
di
bidang
administrasi umum dan perencanaan; Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi
dan
pembinaan
kegiatan
administrasi
umum dan perencanaan;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
perencanaan dan pelaporan kinerja RSUD; Melakukan kegiatan pelayanan administrasi kegiatan
administrasi umum dan perencanaan;
Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja RSUD;
Melakukan
penatausahaan
surat
menyurat,
perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan RSUD;
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 8 dari 73
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja administrasi umum dan perencanaan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya
2)
Sub Bagian Keuangan; Mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan
operasional
di
bidang
administrasi keuangan; Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
administrasi keuangan;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
administrasi
keuangan; Melakukan penatausahaan keuangan RSUD;
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan
hasil
kerja
serta
menyusun
pelaporan kinerja administrasi keuangan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
3)
Sub Bagian Kepegawaian; mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan
operasional
di
bidang
pengelolaan kepegawaian;
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 9 dari 73
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan kepegawaian;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
pengelolaan kepegawaian Melakukan kegiatan pelayanan kepegawaian;
Melakukan penatausahaan kepegawaian
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan
hasil
kerja
serta
menyusun
pelaporan kinerja pengelolaan kepegawaian;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Bidang
Pelayanan
Medis
dan
Penunjang
Medis
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan
program
dan/atau
kegiatan
penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur; 2) Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis; 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis; 4) Pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
tugas
pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis; 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 10 dari 73
Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya membawahi: 1)
Seksi Pelayanan Medis; mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pelayanan medis;
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pelayanan medis;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
pelayanan medis; Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan criteria pelayanan medis;
Menyiapkan
data
sebagai
bahan
fasilitas
penyelenggaraan pelayanan medis;
Menyiapkan data sebagai bahan perencanaan dan pengembangan kebutuhan medis untuk meningkatkan mutu pelayanan medis;
Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan mutu
pelayanan medis; Menyelenggarakan pemantauan penggunaan fasilitas
pelayanan medis;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi pelayanan medis; Melakukan pendataan hasil kerja pelayanan medis;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.
2)
Seksi Pelayanan Penunjang Medis. mempunyai tugas :
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 11 dari 73
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan
operasional
pelayanan
penunjang medis; Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi
dan
penbinaan
kegiatan
peningkatan
pelayanan penunjang medis;
Menyusun rencana program dan/ atau kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis;
Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma
standar, prosedur dan kriteria pelayanan penunjang medis;
Melakukan
penyusunan
rencana
kebutuhan
pelayanan penunjang medis; Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan, evaluasi
serta
pemantauan
dan
penilaian
terhadap
penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
Melakukan
pengawasan
penggunaan
fasilitas
pelayanan penunjang medis;
Menyelenggarakan pengembangan
koordinasi
profesi
tenaga
pembinaan
dan
paramedis
non
keperawatan;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi pelayanan penunjang medis;
Melakukan
pendataan
hasil
kerja
pelayanan
penunjang medis;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Melkasanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 12 dari 73
d. Bidang Keperawatan Bidang
Keperawatan
merumuskan program
kebijakan
dan/atau
mempunyai
teknis
dan
kegiatan
tugas
pokok
menyelenggarakan
keperawatan.
Untuk
melaksanakan tugas pokok Bidang Keperawatan mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur; 2) Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang keperawatan; 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan keperawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana; 4) Pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
tugas
pelayanan keperawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang keperawatan; 6) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya, Bidang Keperawatan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya membawahi : 1)
Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan
operasional
pelayanan
keperawatan; Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pelayanan keperawatan;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
pelayanan keperawatan; Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar,
prosedur
dan
kriteria
pelayanan
keperawatan;
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 13 dari 73
Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan peningkatan mutu asuhan keperawatan;
Menyiapakan data sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan staf keperawatan;
Menyelenggarakan koordinasi dan bimbingan etika profesi keperawatan;
Menyelenggarakan koordinasi dan pemberian asuhan
keperawatan,
pendokumentasian
asuhan
keperawatan dan pelayanan perawatan jenazah;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi pelayanan keperawatan;
Melakukan
pendataan
hasil
kerjapelayanan
keperawatan;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya
2)
Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan
operasional
pengelolaan
sarana dan prasarana keperawatan; Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan; Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar,prosedur dan kriteria pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan;
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 14 dari 73
Melakukan penyusunan rencana kebutuhan tenaga keperawatan serta usulan penempatannya;
Melakukan penyusunan rencana kebutuhan peralatan
keperawatan serta pendistribusiannya;
Menyusunprogram
pengembangan
sarana
keperawatan; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pelatihan
operator alat khusus;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
administrasi
pengelolaan
saran
teknis dan
dan
prasarana
keperawatan; Melakukan pendataan hasil kerja pengelolaan sarana
dan prasarana keperawatan;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pengendalian dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Direktur; 2) Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang pengendalian dan pelaporan; 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan rekam medis serta evaluasi dan pelaporan;
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 15 dari 73
4) Pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
tugas
pelayanan rekam medis serta evaluasi dan pelaporan; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian dan pelaporan; 6) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
Bidang
Pengendalian
dan
Pelaporan,
dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya membawahi : 1) Seksi Rekam Medis; mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan rekam medis;
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pelayanan rekam medis;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
pelayanan rekam medis; Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pelayanan rekam medis; Mengolah dan mengevaluasi kegiatan rekam medis;
Melakukan pemeliharaan dan pengaturan sistem rekam medis meliputi administrasi pasien, pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan;
Menyajikan data dan informasi rekam medis;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi pelayanan rekam medis;
Melakukan pendataan hasil kerja pelayanan rekam medis;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 16 dari 73
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalain dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. mempunyai tugas :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang evaluasi dan pelaporan;
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan evaluasi dan pelaporan;
Menyusun
rencana
program
dan/atau
kegiatan
evaluasi dan pelaporan; Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria evaluasi dan pelaporan; Melakukan pengkajian data serta menyusun laporan
RSUD; Melakukan dokumentasi, informasi dan publikasi serta
mengelola perpustakaan RSUD;
Melakukan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
Melakukan
pendataan
hasil
kerja
pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan;
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 17 dari 73
fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Unit-unit Non Struktural 1) Komite Medik Komite Medik adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pembentukan komite medik ditetapkan dengan keputusan Direktur. Komite Medik mempunyai tugas: (a) membantu
Direktur
dalam
penyusunan
standar
pelayanan, (b)
melaksanakan pembinaan etika profesi,
(c)
mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional
(d)
mengembangkan program pendidikan dan pelatihan serta penilitian dan pengembangan.
2) Komite Keperawatan Komite
Keperawatan
adalah
sekelompok
tenaga
keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pembentukan komite keperawatan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
Komite Keperawatan mempunyai tugas: (a) membantu Direktur dalam menata sistem pelayanan
keperawatan, (b) membantu menyusun standar pelayanan keperawatan
dan memantau pelaksanaannya, (c) melaksanakan pembinaan profesi keperawatan, (d) mengkoordinasikan kegiatan kelompok keperawatan
staf
keperawatan
fungsional,mengembangkan
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 18 dari 73
program pendidikan dan pelatihan serta penilitian dan pengembangan.
3) Satuan Pengawas Intern (SPI) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang
bertugas
melaksanakan
pengawasan
terhadap
pengelolaan sumber daya rumah sakit. Pengawasan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengawasan Pengelolaan Keuangan dilaksanakan
secara rutin tiap bulan. (b) Pengawasan pengelolaan sumber daya rumah sakit
yang lain, dilaksanakan setiap enam bulan .
4) Instalasi Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional. Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pembentukan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Instalasi-instalasi yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soedomo Kabupaten
Trenggalek adalah: a) Instalasi
Rawat
menyediakan
Jalan,
semua
mempunyai
fasilitas
dan
tugas
kebutuhan
untuk untuk
menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan. b) Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap. c) Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat. d) Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 19 dari 73
diagnosa penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radioterapi. e) Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan. f) Instalasi Patologi Klinik , mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan di laboratorium . g) Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua
fasilitas
dan
kebutuhan
untuk
kegiatan
pembedahan. h) Instalasi
Perawatan
menyediakan
semua
Intensif, fasilitas
mempunyai dan
kebutuhan
tugas untuk
menyelenggarakan kegiatan perawatan Intensif. i) Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan, sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pengelolaan, penyediaan, penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi. j)
Instalasi
Pemeliharaan
menyediakan
semua
Sarana,
fasilitas
dan
mempunyai kebutuhan
tugas sarana
prasarana medis dan non medis, menjaga kelancaran operasional peralatan pelayanan medis dan penunjang medis, pengendalian limbah dan melaksanakan kebersihan lingkungan dan pertamanan. k) Instalasi Sentral Sterilisasi, mempunyai tugas menyediakan peralatan dan bahan steril siap pakai serta sebagai unit pengawasan dan kualitas mutu produk steril rumah sakit.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 20 dari 73
2.3.
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD
2.3.1. Struktur Organisasi Struktur organisasi RSUD dr Soedomo Trenggalek setelah penerapan BLUD masih sama dengan Struktur Organisasi sebelum penerapan BLUD yaitu mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor
99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
dan tatakerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, karena struktur yang ada telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian penyesuaian perlu dilakukan dalam rangka implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr Soedomo. Penyesuaian yang perlu dilakukan selain penyesuaian tugas pokok dan fungsi juga menambah struktur
Dewan
Pengawas, sehingga stuktur organisasi menjadi seperti gambar 2.2 di bawah ini:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 21 dari 73
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR
SPI BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOMITE MEDIK Sub Bagian Umum dan Perencanaan
BIDANG PELAYANAN MEDIS & PENUNJANG
Seksi Pelayanan Medis
Seksi Pelayanan Penunjang Medis
BIDANG KEPERAWATAN
Seksi Pelayanan Keperawatan
Seksi Sarana & Prasarana Keperawatan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Kepegawaian
BIDANG PENGENDALIAN &
Seksi Rekam Medis
Seksi Evaluasi & Pelaporan
INSTALASI
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. Soedomo Setelah BLUD
Susunan Organisasi RSUD dr Soedomo dalam rangka penerapan PPK-BLUD seperti tergambar dalam gambar 2.2 di atas adalah : a. Dewan Pengawas b. Direktur c. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan ; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi : Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 22 dari 73
1. Seksi Pelayanan Medis; 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; e. Bidang Keperawatan, membawahi: 1. Pelayanan keperawatan; 2. Sarana dan Prasarana Keperawatan; f.
Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi : 1. Seksi Rekam Medis; 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit-unit Non Struktural 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Satuan Pengawas Intern (SPI) 4. Instalasi Selain
pembentukan struktur organisasi baru (Dewan
Pengawas) perubahan/ penyesuaian lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan kaidah penerapan PPK-BLUD adalah sebagai berikut: a. Adanya
penyebutan
disesuaikan
dengan
Pejabat
Pengelola
nomenklatur
BLUD
pemerintah
yang daerah
setempat, sebagai berikut: a). Direktur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai Pemimpin BLUD , b). Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan c). Kepala Bidang sebagai Pejabat Teknis b. Adanya
penambahan
fungsi
dalam
penatausahaan
keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan . c. Penambahan fungsi dan kewenangan Satuan Pengawasan Intern.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 23 dari 73
2.3.2. Uraian Tugas Secara umum uraian tugas tetap mengacu pada uraian tugas yang telah berlaku sebelum penerapan BLU di atas yaitu mendasarkan pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008. Penyesuaian/penambahan perlu dilakukan terhadap fungsi organ BLUD sebagai berikut: a. Dewan Pengawas 1. Persyaratan Pembentukan a) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan rumah sakit, Rumah sakit membentuk Dewan Pengawas. b) Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila rumah sakit telah memiliki:
Realisasi nilai omzet tahunan menurut realisasi anggaran,
minimum
15.000.000.000,00
(lima
sebesar belas
miliar
Rp rupiah),
dan/atau
Nilai
aset
menurut
neraca,
minimum
Rp
75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). 2. Tugas dan Kewajiban a) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan rumah sakit yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola
Rumah
Sakit
mengenai
pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. b) Dewan Pengawas berkewajiban: 1. Memberikan
pendapat
dan
saran
kepada
Pemerintah Daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah sakit. Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 24 dari 73
2. Mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit serta memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Rumah Sakit. 3. Melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit. 4. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Rumah sakit dalam melaksanakan pengurusan rumah sakit. c) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek
secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktuwaktu apabila diperlukan. 3. Keanggotaan a) Jumlah
anggota
sebanyak
3
(tiga)
Dewan orang
Pengawas atau
5
ditetapkan
(lima)
orang
disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset rumah sakit, serta seorang diantara anggora Dewan Pengawas
ditetapkan
sebagai
Ketua
Dewan
Pengawas. b) Jumlah
anggota
Dewan
Pengawas
ditetapkan
sebanyak 3 (tiga) orang apabila rumah sakit memiliki: 1.
Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi
anggaran
sebesar
Rp
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), 2.
dan/atau Nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00
(tujuh
puluh
lima
miliar
rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). c) Jumlah
anggota
Dewan
Pengawas
ditetapkan
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 25 dari 73
sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila rumah sakit memiliki: 1.
Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi
anggaran
lebih
besar
dari
Rp
30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau 2.
Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
4. Pembentukan/Pengangkatan a) Dewan Pengawas Rumah sakit dibentuk dengan keputusan Bupati Trenggalek . b) Anggota Dewan Pengawas Rumah sakit terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Pemkab Trenggalek , serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit. c) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. d) Pengangkatan
anggota
Dewan
Pengawas
tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah sakit.
5. Pemberhentian d) Anggota Dewan Pengawas Pengawas diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. e) Anggota
Dewan
Pengawas
dapat
diberhentikan
sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati . f) Pemberhentian anggota Dewan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti: (a) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
melaksanakan ketentuan peraturan . (b) tidak melaksanakan Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 26 dari 73
(c) terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah
sakit, penjara karena dipersalahkan melakukan (d) dipidana penjara perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang
berkaitan
dengan
tugasnya
dalam
melaksanakan pengawasan pengawasan terhadap rumah sakit. 6. Ketentuan Lain-Lain a. Untuk
mendukung
kelancaran
tugas
Dewan
Pengawas, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat
mengangkat
seorang
Sekretaris
Dewan
Pengawas. b. Segala
biaya
yang
diperlukan
dalam
rangka
pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit, dan dimuat dalam RBA Rumah sakit.
b. Direktur Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mengacu pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 dan pasal 37 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 bertindak sebagai Pemimpin BLUD dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan rumah sakit.
Disamping
melaksanakan
tugas
sebagaimana
disebutkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, Direktur memiliki kewajiban sebagai berikut a). memimpin,
mengarahkan,
mengendalikan,
membina,
mengawasi,
dan mengevaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan
kegiatan BLUD; Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 27 dari 73
b). Menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) rumah sakit. sakit. c). Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan. d). mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e). menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; perundangan-undangan; dan. f). Menyampaikan pertanggungjawaban pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan rumah sakit. c. Pejabat Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha, mengacu pada pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, dan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan rumah sakit termasuk fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan. Oleh
karena
itu,
disamping
melaksanakan
tugas
sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
99 tahun tahun 2008 tanggal 27 Oktober Oktober 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut: a). Mengkoordinasikan
penyusunan
Rencana
Bisnis
Anggaran (RBA). b). Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran rumah sakit. c). Melakukan pengelolaan pengelolaan pendapatan dan belanja. d). Menyelenggarakan Menyelenggarakan
pengelolaan
kas,
termasuk
mengusulkan dan mengelola investasi jangka pendek atas kelebihan likuiditas/kas. e). Melakukan pengelolaan hutang dan piutang.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 28 dari 73
f). Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi rumah sakit. g). Menyelenggarakan
sistem
informasi
manajemen
keuangan. h). Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. i). Menyiapkan dan mengkoordidasikan Kerja Sama Operasi dengan Pihak ketiga. j). Menyiapkan dan mengkoordinasikan perjanjian pinjaman bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas pada poin a, b, f, i dan j Kepala Bagian Tata usaha dibantu oleh Sub Bagian umum dan perencanaan, sedangkan untuk tugas pada
poin
c,d,e,g, dan h dibantu oleh Sub Bagian Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas sub bagian keuangan perlu dibentuk
fungsi
verifikasi
,
akuntansi
dan
pelaporan
keuangan.
d. Pejabat Tehnis/Kepala Bidang Kepala Trenggalek,
Bidang
RSUD
dr.
Soedomo
Kabupaten
mengacu pada pasal 32 ayat 4 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di unit kerjanya. Pejabat Teknis di RSUD dr Soedomo terdiri dari Pejabat teknis Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Pejabat Teknis
Bidang
Keperawatan,
Pejabat
Teknis
Bidang
Pengendalian dan Pelaporan. Disamping melaksanakan tugas
sebagaimana
diuraikan
pada
Peraturan
Bupati
Trenggalek Nomor 99 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan tatakerja
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 29 dari 73
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, para Kepala Bidang sebagai Pejabat Teknis memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menjalankan fungsi/tugas : 1. Menyusun
perencanaan
kegiatan
teknis
Bidang
Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 2. Melaksanakan kegiatan teknis
Bidang Pelayanan
Medis dan Penunjang Medis berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran 3. Melakukan
evaluasi
teknis
dan
memberikan
rekomendasi terhadap Kerjasama Operasi yang akan dilakukan. 4. Melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pelayanan Medis dan pelayanan Penunjang Medis. 5. Mempertanggungjawabkan
kinerja
operasional
di
Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut
kepala
Bidang
Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dibantu seksi pelayanan medis dan seksi pelayanan penunjang medis.
b.
Pejabat
Teknis
Bidang
Keperawatan
menjalankan
fungsi/tugas: 1. Menyusun
perencanaan
kegiatan
teknis
bidang
keperawatan 2. Melaksanakan kegiatan teknis bidang keperawatan berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran 3. Melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang keperawatan 4. Mempertanggungjawabkan
kinerja
operasional
di
bidang keperawatan Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 30 dari 73
Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut
Kepala
Bidang
Keperawatan dibantu oleh Seksi Pelayanan keperawatan dan Sarana dan Prasarana Keperawatan;
c.
Pejabat Teknis Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas : 1. Menyusun
perencanaan
kegiatan
teknis
bidang
Pengendalian dan pelaporan pelayanan rumah sakit 2. Melaksanakan kegiatan teknis bidang Pengendalian dan pelaporan pelayanan rumah sakit 3. Melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian Standar
Pelayanan
Minimal
Rumah
Sakit
dan
menyusun laporannya. 4. Mempertanggungjawabkan
kinerja
operasional
di
bidang pengendalian dan laporan. Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut
Kepala
Bidang
Pengendalian dan Pelaporan dibantu oleh Seksi Rekam Medis dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
e. Unit-unit Non Struktural 1. Komite Medik Uraian tugas Komite Medik sama dengan uraian pada struktur organisasi sebelum PPK BLUD. 2. Komite Keperawatan Uraian tugas Komite Keperawatan sama dengan uraian pada struktur organisasi sebelum PPK BLUD. 3. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Sebagai jaminan akuntabilitas BLUD, Fungsi Satuan Pengawas
Intern
perlu
ditingkatkan
kemampuan
dan
kewenangannya sebagai berikut: 1) Organisasi
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 31 dari 73
a. Pimpinan
Rumah
Pengawasan
sakit
membentuk
Satuan
Intern yang merupakan aparat intern
rumah sakit untuk membantu Pimpinan Rumah sakit dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan rumah sakit. b. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur. c.
Satuan Pengawasan Intern terdiri dari tim audit bidang keuangan, tim audit bidang non-keuangan, serta tim audit bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
d. Satuan Pengawas Intern melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan rumah sakit meliputi bidang pendidikan, keuangan, dan ketenagakerjaan. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Satuan Pengawas Intern ditetapkan dengan keputusan Direktur.
2) Fungsi a. Membantu
Direktur
dalam
melakukan
pengawasan
internal rumah sakit. b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran rumah sakit secara ekonomis, efisien, dan efektif. c. Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di rumah sakit. d. Menangani
permasalahan
yang
berkaitan
dengan
indikasi terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang menimbulkan kerugian rumah sakit, bekerja sama dengan unit kerja terkait.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 32 dari 73
3) Tugas dan Kewajiban a. Membantu menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif
di
rumah
sakit
dan
memastikan
bahwa
pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan,
fungsi,
dan
program
rumah
sakit
yang
mencakup: a) Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit. c) Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program rumah sakit. d) Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di rumah sakit. e) Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (risk management) di lingkungan rumah sakit. f) Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal. g) Menyusun peraturan rumah sakit di bidang audit serta pedoman-pedoman
yang
berkaitan
dengan
kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. h) Menyampaikan
laporan
hasil
audit
beserta
rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Direktur. i) Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Direktur.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 33 dari 73
4) Kewenangan Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja rumah sakit, aktivitas, catatancatatan, dokumen, personel, aset rumah sakit, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Direktur. a. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern. b. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit. c. Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Rumah sakit, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan. d. Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. e. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar rumah sakit, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Instalasi Uraian tugas Instalasi sama dengan uraian pada struktur organisasi sebelum PPK BLUD.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 34 dari 73
BAB III PROSEDUR KERJA
Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial telah didokumentasikan dalam Prosedur Mutu dan Standard Operating Procedure
(SOP).
Prosedur
mutu
ini
telah
didokumentasikan,
disosialisasikan, dan diimplementasikan di setiap instalasi dan unit kerja lainnya. Dengan adanya prosedur mutu atau SOP ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan manual mutu. Dengan prosedur kerja ini pula dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kinerja. Prosedur kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek masyarakat,
baik
dalam rangka memberikan pelayanan kepada
pelayanan
manajemen,
pelayanan penunjang kesehatan,
pelayanan
kesehatan,
yang secara ringkas dapat diuraikan
sebagai berikut: 1. Standar
Operasional
dan
Prosedur
Pelayanan
Manajemen,
memberikan pelayanan kepada kegiatan pelayanan dan penunjang kesehatan Rumah Sakit agar seluruh personil yang terlibat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Untuk itu proses-proses manajemen harus dijalankan dengan cepat , tepat dan akurat. Standar operasional dan prosedur manajemen terdiri dari standar operasional dan prosedur pada kepegawaian, umum, pelaporan dan rekam medis, keuangan dll. 2. Standar
Operasional
merupakan
inti
dan
kegiatan
Prosedur Rumah
pelayanan
Sakit
dalam
kesehatan, memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan sesuai harapan banyak pihak, terutama pasien yang bersangkutan. Prosedur baku pelayanan ditetapkan untuk menghindari kesalahan dalam penanganan pasien. Standar operasional dan prosedur pelayanan kesehatan terdiri dari standar operasional dan prosedur yang ditetapkan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat. Instalasi Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 35 dari 73
rawat jalan terdiri dari poli umum, poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis anak, poli spesialis bedah, poli spesialis obsgyn, poli spesialis mata, poli spesialis paru, poli spesialis saraf, poli poli gigi dan mulut, poli rehabilitasi medik, poli gizi. Instalasi rawat inap terdiri dari paviliun, Ruang Melati, Ruang VK, Ruang Perawatan Ibu Post Partum (Sakura), Ruang Perawatan Bayi (Matahari), Ruang Perawatan Intensif (ICU), Ruang Perawatan Anak (Dahlia), Ruang Perawatan Kasus Bedah (Seruni), Ruang Perawatan Penyakit Dalam (Raflesia), Ruang Perawatan Penyakit Paru dan Syaraf (Flamboyan). 3. Standar
Operasional
dan
Prosedur
pelayanan
penunjang
kesehatan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Ketelitian, keakuratan dan kelengkapan peralatan penunjang medis menjadi salah satu penentu kesembuhan pasien. Standar operasional dan prosedur pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari standar operasional dan prosedur yang ditetapkan pada instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi pemeliharaan sarana, dll.
Tabulasi Standar Operasional dan Prosedur dapat dilihat pada Lampiran 1.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 36 dari 73
BAB IV PENGELOMPOKKAN FUNGSI YANG LOGIS
Pengelompokkan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. Dari uraian struktur organisasi Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek
Rumah Sakit beserta uraian
tugasnya sebagaimana disebutkan pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa organisasi Rumah Sakit telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi yang logis, sebagai berikut: a. Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. b. Adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi. c. Telah ditetapkan fungsi audit internal di lingkungan Rumah Sakit dengan membentuk unit organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI). d. Adanya sistem pengendalian intern yang memadai.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 37 dari 73
BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi
kebutuhannya
baik
jumlah
maupun
kualitas
sehingga
organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengelolaan Sumber daya manusia Soedomo
meliputi
perencanaan
Rumah Sakit Umum Dr.
awal
yaitu
penyusunan
formasi/kebutuhan kepada pejabat Pembina kepegawaian Pemkab Trenggalek, penempatan atau penataan pegawai intern, transparansi jenjang karir, pembinaan disiplin, pemberian reward dan punishment. Penataan intern dimaksud adalah penempatan pegawai baik tenaga medis, para medis keperawatan dan non keperawatan serta tenaga non medis
sesuai
dengan
kebutuhan
pada
masing-masing
bidang/instalasi/ruangan. Pengelolaan karir pegawai didasarkan kepada kepangkatan, pengalaman, kemampuan dan didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai.
Jenjang karir dimaksud adalah
lebih kepada penghargaan pegawai atas jasa dan dedikasinya sehingga dia akan mandapatkan kepercayaan memikul tanggung jawab yang lebih besar baik sebagai pemimpin suatu instalasi (tenaga medis non keperawatan)
ataupun
kepala
ruangan
(untuk
tenaga
medis
keperawatan). Dengan adanya jabatan tersebut akan berkaitan dengan pemberian reward kepada pegawai. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu
sebagai
aset
berharga
(brainware)
sehingga
perlu
dikelola
sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas. 5.1. Perkembangan Jumlah SDM Peningkatan
SDM
dalam
jumlah
yang
cukup
memadai
merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Trenggalek dan sekitarnya.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 38 dari 73
Jumlah SDM disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Rumah Sakit dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Perkembangan jumlah SDM dan tempat tidur tersedia selama tiga tahun terakhir sebagai berikut: SDM
Satuan
2007
2008
2009
1. Tenaga medis
Orang
24
25
24
2. Tenaga paramedic
Orang
159
147
182
Orang
70
70
65
Orang
133
133
116
Orang
386
375
387
TT
110
157
157
perawatan 3. Tenaga paramedis non perawatan 4. Tenaga non medis Jumlah Jumlah Tempat tidur
Data di atas menggambarkan bahwa jumlah SDM
Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo
dalam kurun
waktu
Kabupaten Trenggalek
tiga tahun terakhir (2007, 2008, dan 2009) tidak mengalami
peningkatan dalam jumlah yang cukup signifikan.
Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 262/MENKES/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah, secara eksplisit menyatakan bahwa perbandingan tempat tidur dengan jumlah tenaga kerja yang ideal untuk rumah sakit kelas C adalah sebagai berikut:
- Tenaga medis : Tempat tidur
: 1: 9
=
0,11
- Tenaga para medis perawatan : Tempat tidur
: 1:1
=
1
- Tenaga para medis non perawatan : Tempat tidur : 1:5
=
0,2
- Tenaga non medis : Tempat tidur
=
0,75
: 3:4
Pada kenyataannya perbandingan SDM baik medis, paramedis perawatan, paramedis nonperawatan dan non medis RSUD Dr. Soedomo dengan tempat tidur tersedia selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 39 dari 73
SDM 1 Tenaga Medis 2 Tenaga paramedis erawatan 3 Tenaga paramedis non perawatan
Satuan Orang Orang
4 Tenaga non medis
Orang
2007 0.22
2008 0.16
2009 0.15
1.45
0.94
1.16
0.64 1.21
0.45 0.85
0.41 0.74
Orang
Dari tabel diatas diketahui bahwa komposisi jumlah tenaga medis maupaun non paramedis dibanding dengan jumlah tempat tidur belum menunjukkan proporsi yang ideal terutama pada tenaga non medis. 5.2. Perkembangan Kualifikasi SDM Secara umum kualifikasi dokter pada tahun 2009 belum memenuhi standar kebutuhan minimal Rumah Sakit type C yang diterbitkan oleh Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI dikarenakan belum terpenuhinya dokter spesialis
pelayanan dasar
yaitu spesialis anak dari yang disyaratkan spesialis bedah, obsgyn , dalam dan spesialis anak. Jumlah dokter spesialis sebanyak 11 orang yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis Obsgyn, dan spesialis syaraf masing masing 2 orang, Spesialis mata, paru dan laborat masing masing 1 orang. Jumum tahun 2009 sebanyak 14 orang atau 700% dari standart kebutuhan minimal (2 orang). Jumlah dokter gigi tahun 2009 sebanyak 2 orang atau 200% dari standart kebutuhan minimal (1 orang). Sedangkan jumlah pegawai administrasi sampai dengan tahun 2009 sebanyak 116 orang, terdiri dari 73 orang PNS dan 43 orang non PNS. Pegawai administrasi berpendidikan terakhir SMA menempati urutan pertama yaitu sebanyak 93 orang atau 80,17 % dari total pegawai administrasi. 5.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Program pengembangan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
lima tahun ke
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 40 dari 73
depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM
agar berada pada
rasio yang ideal antara tempat tidur tersedia dengan SDM yang ada dan peningkatan kualitas.
Jumlah tempat tidur tersedia ditentukan
berdasarkan pertimbangan profesional sehingga berada pada jumlah yang
tepat,
tidak
terlalu
banyak
atau
terlalu
sedikit
dengan
memperhitungkan rencana peningkatan kelas rumah sakit. Ketersediaan tempat tidur pasien antara lain ditentukan oleh jumlah pasien, kelengkapan sarana medis, kecukupan dana, kesiapan gedung, fasilitas pendukung, dll. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit dengan tetap memperhatikan
penempatan
karyawan dari Pemkab Trenggalek .
5.3.1. Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis/S2 Dokter spesialis dalam jumlah yang memadai sangat penting bagi rumah Sakit sebagai tempat rujukan pelayanan kesehatan. Keberadaan dokter spesialis mencerminkan pelayanan maksimal apa yang dapat diberikan Rumah Sakit kepada masyarakat atau pasien. Pelayanan yang maksimal menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan bagi rumah sakit itu sendiri. Jumlah dokter spesialis diproyeksikan menjadi 14 orang pada tahun 2014, penambahan diusahakan untuk dapat memenuhi standar kebutuhan minimal yang telah ditetapkan. 5.3.2. Program Pengembangan Program pengembangan SDM pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek
dijabarkan sebagai
berikut: 5.3.2.1. Upaya pengadaan SDM sesuai dengan tuntutan rasio tempat tidur dengan tenaga kerja yang ada dan standar kebutuhan minimal yang diterbitkan oleh Dirjen Pelayanan Medis Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 41 dari 73
Departemen kesehatan Republik Indonesia. Kebutuhan dokter baik umum maupun spesialis dikembangkan melalui rekruitmen tenaga dokter yang memiliki kualifikasi akhlak atau moral yang tinggi,
Tes
Potensi
Akademik
(TPA)
minimal
500,
serta
kemampuan Bahasa Inggris aktif dan pasif. 5.3.2.2. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit. 5.3.2.3. Mengembangkan tenaga dokter berpendidikan S1 dan S2 yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. 5.3.2.4. Merintis
kegiatan-kegiatan
yang
mengarah
kepada
pengembangan kemampuan SDM baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, penulisan buku, studi banding, dll. 5.3.2.5. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan S1. 5.3.3.
Pola Rekrutmen Rekruitmen pegawai ditujukan untuk mengisi jabatan-jabatan
tertentu yang lowong atau belum terisi. Hal ini dilakukan dengan cara intern dan extern. Rekruitmen secara extern yaitu penambahan pegawai dengan cara mengajukan kebutuhan formasi pegawai kepada Bupati sebagai pembina kepegawaian daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek karena RSUD tidak memiliki wewenang untuk mengangkat PNS. Sedangkan rekruitmen secara intern dilakukan dengan cara mengambil dari pegawaipegawai yang telah ada untuk diposisikan sesuatu dengan kebutuhan. Pola rekruitmen SDM yang berasal dari tenaga profesional non-PNS diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati, yang atara lain berisi sebagai berikut:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 42 dari 73
a. Rekrutmen SDM dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang-bidang
yang
sangat
mendesak
yang
proses
pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. b. Tujuan rekrutmen SDM adalah untuk menjaring SDM yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan serta mencegah terjadinya unsur KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam rekrutmen SDM. c. Rekruitmen SDM dilakukan berdasarkan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas dari KKN, serta terbuka dengan ketentuan: a)
Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.
b)
Pengumuman rekrutmen SDM diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia (internet, televisi, radio, surat kabar, papan pengumuman, dll) oleh Panitia Rekrutmen yang ditunjuk oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memuat persyaratan pelamar, jenis ketenagaan, kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan jabatan, tujuan lamaran, waktu pendaftaran, dan tempat pendaftaran.
c)
Seleksi dilakukan secara objektif, terbuka dan adil.
d)
Hasil ujian diolah dengan komputer.
d. Proses pengangkatan SDM berpegang teguh pada prinsip kebenaran, tata aturan, objektif, transparan, dan rasional agar terjaring SDM yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, taat beribadah, berwawasan luas, andal, dan profesional. 5.3.4.
Pemutusan hubungan kerja Pemutusan hubungan kerja pejabat pengelola dan pegawai
BLUD dengan status PNS merupakan wewenang dari pejabat pembina kepegawaian mengacu pada peraturan yang berlaku, sedang pegawai non PNS sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Pemutusan akan dilaksanakan khususnya bagi
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 43 dari 73
tenaga kontrak yang tidak dibutuhkan lagi, atau formasi tersebut telah dipenuhi oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui pengadaan CPNS. 5.4. Remunerasi Remunerasi sebagai penghargaan atas prestasi kerja insan rumah sakit diberikan dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut: a. Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. b. Remunerasi, merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. c. Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
5.5. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pegawai RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menerapkan kebijakan sebagai berikut: a. Setiap kebijakan Rumah Sakit yang terkait dengan pegawai harus disusun secara transparan, mengakomodasi kepentingan pegawai dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian. b. Sistem penilaian kinerja pegawai ditetapkan dan dilaksanakan secara adil dan transparan, dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar perhitungan remunerasi. c. Rumah Sakit memberi kesempatan yang sama kepada semua pegawai dalam menempuh jenjang karir tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 44 dari 73
d. Rumah Sakit dapat memberikan penghargaan yang pantas kepada pegawai yang berprestasi, dan sebaliknya Rumah Sakit dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan termasuk tindakan tegas berupa pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. e. Rumah
Sakit
menciptakan
kondisi
kerja
dengan
selalu
memperhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. f.
Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pegawai, Rumah Sakit menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pegawai RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, mengatur ketentuan – ketentuan mengenai : Jiwa Korps PNS, Kode Etik PNS, Majelis Kehormatan, Pelanggaran,
Pembinaan,
Nilai-nilai
Dasar
PNS
dan
ketentuan
kepegawaian lainnya. 5.6. Standar Kompetensi 1) Dewan Pengawas (1) Beriman dan bertaqwa lepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen. (3) Memiliki berkaitan
dedikasi dengan
dan
memahami
kegiatan
masalah-masalah
rumah
sakit,
serta
yang dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. (4) Mengikuti
perkembangan
kegiatan
Rumah
Sakit
dengan
seksama. (5) Cakap melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
Rumah
Sakit
serta
memberikan
saran
kepada
pengelola dan pemilik secara adil, jujur dan bertanggung jawab. (6) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha yang Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 45 dari 73
dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan badan usaha tersebut pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 2) Direktur (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) bidang medis (3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen. (4) Mampu
memimpin,
membina,
mengkoordinasikan
dan
mengawasi kegiatan Rumah Sakit dengan seksama. (5) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan Rumah Sakit sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan. (6) Cakap menyusun kebijakan strategis Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (7) Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Direktur secara tertulis. (8) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi: a) Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan Rumah Sakit. b) Penciptaan suasana Rumah Sakit yang asri, aman, dan ilmiah. c) Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis Rumah Sakit. d) Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.
3) Kepala Bidang/ Bagian (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S1). (3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen. (4) Mampu
membantu
kebijakan,
membina
Direktur dan
dalam
memimpin,
mengkoordinasikan
menyusun seluruh
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 46 dari 73
pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
medik,
kegiatan
ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan Intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi di lingkungan Rumah Sakit. (5) Kepala Bidang Pelayanan mampu: a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam bidang yang menjadi kewenangannya. b. Mengevaluasi dan melaporkan pelayanan medik. c. Melaksanakan
sistem
informasi
pelayanan penunjang medik,
pelayanan
medik,
pelayanan keperawatan,
kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik. (6) Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan mampu: a. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran. b. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja. c. Menyelenggarakan
pengelolaan
aktiva,
hutang
dan
ekuitas Rumah Sakit. d. Kemampuan
menyelenggarakan
sistem
informasi
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian. (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Berijazah setidak-tidaknya S1. (3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen. (4) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pos jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi terakhir diatur dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang tugas pokok fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 47 dari 73
6) Komite-Komite Rumah Sakit (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen. (3) Mampu membantu Direktur dalam rangka mengelola Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. (4) Memberi
masukan
Direktur
dalam
menyusun
standar
pelayanan dan memantau pelaksanaanya. (5) Mampu
melakukan
kewenangan
pembinaan
profesi
dan
etika
profesi,
mengatur
mengembangkan
program
pendidikan dan latihan, pelayanan, dan penelitian. (6) Mampu menjalin koordinasi dengan komite lain untuk secara bersama-sama menyelesaikan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 7) Satuan Pengawas Intern (1) Memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai di bidang akuntansi, keuangan, manajemen dan atau teknik operasional di bidang kegiatan Rumah Sakit. (2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang audit. (3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kegiatan Rumah Sakit agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka menjamin kualitas hasil audit dan rekomendasi.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 48 dari 73
BAB VI PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA
Rumah Sakit bertekad mewujudkan tata kelola yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Rumah
Sakit
dengan
tujuan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
stakeholders secara berkesinambungan. A. Transparansi Rumah
sakit
telah
berupaya
menerapkan
prinsip-prinsip
transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dengan menerapkan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dapat diterima secara langsung bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat
dari
proses
kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan dan pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi, terutama meliputi kegiatan pelayanan publik yang terkait dengan: a. manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, b. prosedur pelayanan, c. persyaratan teknis dan administratif pelayanan, d. rincian biaya pelayanan, e. waktu penyelesaian pelayanan, f. pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, g. lokasi pelayanan, h. janji pelayanan, i. standar pelayanan publik, j. informasi pelayanan, dalam membangun prinsip-prinsip transparansi
tersebut di atas,
upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Rumah Sakit adalah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan: Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 49 dari 73
1) Pejabat Pengelola menyampaikan laporan keuangan sebagai SKPD (Entitas Akuntansi) dan laporan kinerja Rumah Sakit secara berkala setiap semester dan tahunan kepada Bupati . 1) Pejabat Pengelola mengungkapkan informasi penting dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. 2) Pejabat Pengelola menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima
tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran RSB yang telah disahkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek . 3) Pengadaan barang dan jasa diterapkan dengan memegang prinsip-
prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat. 4) Melaporkan perkembangan barang-barang inventaris dan barang
tidak bergerak milik Rumah Sakit tiap semesteran dan tahunan kepada pihak-pihak yang berkompeten sesuai peraturan perundangundangan. 5) Memasang tarif pelayanan kesehatan pada tempat-tempat terbuka
yang mudah dilihat banyak orang seperti pada Loket Pendaftaran, IRD dan tiap-tiap ruang rawat inap. Tarif pelayanan kesehatan yang diumumkan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku. 6) Rumah Sakit telah membuat dan mempublikasikan Visi dan Misi
Rumah Sakit. 7) Memfasilitasi pengaduan pasien melalui penyediaan formulir kesan
dan pesan dan fasilitas pengaduan baik melalui petugas yang ditunjuk atau melalui sambungan telepon atau SMS 8) Menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan konfirmasi
langsung dengan petugas dimaksud dan memberikan saran perbaikan yang dilakukan oleh Direktur atau Kabid Pelayanan. B. Akuntabilitas
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 50 dari 73
Akuntabilitas merupakan
di
lingkungan rumah
pertanggungjawaban
sakit
pengelolaan
pada
dasarnya
sumberdaya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada rumah sakit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sesuai dengan visi
dan
misi
mekanisme/prosedur
rumah
sakit.
pencapaian
Akuntabilitas
tujuan
yang
mencakup
di
dalamnya
mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas di Rumah Sakit dijabarkan dalam berbagai kebijakan antara lain sebagai berikut:
1. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja 1). Akuntabilitas Program (1) Kebijakan penyusunan program a. Program disusun berdasarkan visi dan misi RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan sebagai Renstra RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang telah disetujui oleh dan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah. b. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
(2) Mekanisme/prosedur penyusunan program a. Sebagai perwujudan akuntabilitas program, Direktur sebagai Pemimpin BLU menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima tahunan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Bisnis yang disusun meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Rincian program dan kegiatan diuraikan pada dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB). Metode yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) adalah: a)
Evaluasi kinerja tahun berjalan.
b)
Analisis SWOT. Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 51 dari 73
c)
Penentuan posisi organisasi.
d)
Penetapan strategi.
e)
Perumusan tujuan, sasaran dan program.
f)
Perumusan indikator kinerja.
g)
Penetapan target kinerja lima tahun.
h)
Proyeksi keuangan lima tahun.
b. Tahap pengembangan lima tahunan ini sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya Rumah Sakit untuk pencapaian Visi Organisasi, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder Rumah Sakit Umum (stakeholder value).
(3) Media Pertanggungjawaban Program Pelaporan pertanggungjawaban hasil program yang meliputi capaian
realisasi
keuangan
dan
capaian
indikator
hasil/keluaran disusun setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
yang
merupakan
pertanggungjawaban pemimpin BLU kepada Bupati.
(4) Periodesasi Pertanggungjawaban Program Setiap
program
yang
telah
disusun,
ditetapkan
penanggungjawab program yang bertanggungjawab kepada pimpinan
BLU
dan
batas
waktu
pencapaian
program.
Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
(5) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
atas
realisasi
pencapaian program setiap tahun dilakukan oleh Direktur selaku pimpinan BLU sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Satuan Pengawas Intern Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 52 dari 73
(SPI)
2). Akuntabilitas Kegiatan Program-program RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang telah disusun, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Mekanisme /Prosedur Akuntabilitas Kegiatan, sebagai berikut:
(1) Perencanaan a. Setiap pelaksanaan kegiatan/program kerja, selalu diawali oleh kegiatan perencanaan yang disusun oleh setiap bidang/bagian dalam bentuk proposal kegiatan/pengadaan barang yang diusulkan kepada Bagian Tata Usaha (Sub Bagian Umum dan Perencanaan) pada tahun sebelumnya. b. Usulan kegiatan tersebut kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas rumah sakit. Selanjutnya usulan yang telah disepakati dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) mengacu pada Rencana Strategis Bisnis, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafond Anggaran (PPA). c. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. d. RBA disusun menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget ) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. e. Direktur mengajukan usulan RBA kepada Bupati untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). f.
Perencanaan kegiatan ini disertai indikator input, output, dan target kinerjanya. Selain itu juga ditetapkan kapan dan siapa pelaksana dan penanggungjawab masing-masing kegiatan (PPTK)
g. RBA yang telah disetujui Bappeda diajukan sebagai bagian RKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 53 dari 73
(2) Pelaksanaan a. Sebelum awal tahun, setiap unit kerja telah mendapatkan kepastian tentang besarnya anggaran yang harus dikelola berikut kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) definitif dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLU. b. Setiap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam mata anggaran,
selanjutnya
dikembangkan
oleh
unit
kerja
berdasarkan plafon anggaran yang telah ditetapkan. c. Bila dalam tahun berjalan terjadi revisi atas jenis kegiatan dan anggaran, maka dilakukan usulan revisi RBA dan DPA. d. Dalam
melaksanakan
kegiatan,
setiap
unit
kerja
di
lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melaksanakan
fungsi-fungsi
manajemen
yang
bersifat
terbuka. e. Di setiap akhir tahun anggaran para pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
berupa laporan kepada pejabat yang berwenang.
(3) Periodesasi pertanggungjawaban a. Agar terjadi keselerasan antara program dan kegiatan, Pimpinan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai pendekatan dan metode. b. Pelaksana kegiatan secara berkala minimal tiga bulan sekali dan dalam berbagai pertemuan formal maupun senantiasa
menyampaikan
hasil
pelaksanaan
informal kegiatan
kepada Direktur. c. RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek secara terusmenerus juga menjalankan pertemuan rutin antar pimpinan (dari Direktur sampai dengan pimpinan unit kerja) untuk mengevaluasi berbagai agenda kerja masing-masing dan kesesuaiannya dengan garis kebijakan pimpinan maupun Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 54 dari 73
rencana
strategis
RSUD
dr.
Soedomo
Kabupaten
Trenggalek. d. Melalui pertemuan rutin antar pimpinan tersebut dapat diketahui laporan kemajuan (progress report) dan kinerja dari tiap-tiap unit kerja di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek secara terbuka. Dengan cara seperti ini, antar pimpinan bisa saling cross check dan memberi atau menerima masukan dari berbagai pihak. Bahkan Direktur juga dimungkinkan menerima koreksi dan evaluasi dari pimpinan unit kerja lain atas agenda atau program kerja RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang telah dicanangkannya. e.
Setiap akhir tahun anggaran, para pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
berupa laporan kepada pejabat yang berwenang. f.
Dari model pendekatan tersebut di atas, di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek tumbuh suatu suasana komunikatif, koordinatif, dan interaksi yang efektif antar pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan rumah sakit
yang
sehat
yakni
transparansi,
akuntabilitas,
responsibilitas dan independensi.
(4) Montoring dan Evaluasi (Monev) a. Secara umum, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja rumah sakit
dilakukan oleh Direktur melalui mekanisme
rapat rutin. b. Dalam rapat ini, Direktur dapat mendengarkan, membaca, dan mengikuti perkembangan kinerja dari masing-masing unit kerja di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. c. Melalui subbidang monitoring dan evaluasi, kinerja di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek telah dirumuskan dan
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 55 dari 73
dilaksanakan secara sistematis yakni berupa laporan tertulis secara berjenjang dan periodik (triwulanan dan tahunan) dari masing-masing pimpinan unit kerja kepada Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melalui prosedur mutu yang berlaku. d. Untuk menilai secara sistematis terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan,
sasaran,
dan
tujuan
yang
telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, diperlukan
pengukuran
kinerja.
Pengukuran
kinerja
merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja dari setiap unit kerja dalam organisasi. e. Dalam melakukan kinerja diperlukan instrumen pengukuran yang valid dan dapat dipercaya (reliable) sehingga data yang peroleh dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi kinerja dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Instrumen dibuat berdasarkan indikator-indikator capaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.
2. Akuntabilitas Keuangan 1)
Sistem Akuntansi dan Keuangan (1) Proses Penganggaran a. Atas dasar Rencana Strategis Bisnis dan mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran (PPA), RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menyusun penganggaran keuangan dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Penyusunan RBA
berdasarkan
perhitungan
prinsip
akuntansi
anggaran
biaya
berbasis
menurut
jenis
kinerja, layanan,
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 56 dari 73
kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang meliputi: a)
Seluruh pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
b)
Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
c)
Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
d)
Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD I dan II
e)
Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN
f)
Sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
g)
Belanja yang telah ditetapkan sesuai dengan ambang batas, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa layanan yang akan dihasilkan oleh RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
b. RBA merupakan penjabaran dan
kegiatan
BLUD
lebih
lanjut dari
program
dengan berpedoman pada
pengelolaan keuangan BLUD. c. RBA, disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. d. RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. e. RBA, dipersamakan sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Daerah (PPKD), kemudian oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan. f.
RBA
yang
disampaikan
telah
dilakukan
kepada
PPKD
penelaahan untuk
oleh
TAPD,
dituangkan
dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 57 dari 73
g. Setelah
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
APBD
dltetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi
RBA
definitif
yang
dipakai
sebagai
dasar
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD (DPABLUD) untuk diajukan kepada PPKD. h. PPKD
mengesahkan
DPA-BLUD
sebagai
dasar
pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. i.
DPA-BLUD, dipakai sebagai dasar penarikan dana baik yang berasal dari subsidi pemerintah daerah maupun pendapatan operasional, sedangkan penarikan dana dari pemerintah pusat menggunakan DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan mekanisme/prosedur yang diatur oleh Menteri Keuangan.
(2) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Akuntansi dan laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam rangka konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlebih dulu harus dilakukan penyesuaian atau dikonversikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mengacu pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007. RSUD sebagai SKPD, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
dan
Peraturan
Bupati
tentang
Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sedangkan dana yang berasal dari subsidi pemerintah pusat (APBN) dilaksanakan atas dasar Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Seluruh mekanisme/prosedur penerimaan dan pengeluaran menyangkut transaksi keuangan yang terjadi di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dilaksanakan secara terpusat Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 58 dari 73
di Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan melalui Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut: a. Semua transaksi keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas mengacu pada DPA-BLUD yang memuat antara lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. b. Dalam hal DPA-BLUD, belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya. c. DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD, dimana perjanjian kinerja tersebut merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD. d. Dalam perjanjian kinerja, kepala daerah menugaskan pemimpin
BLUD
untuk
menyeienggarakan
kegiatan
pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD, yang memuat antara lain kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat dan kinerja keuangan.
Sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan rumah sakit, maka Pejabat Pengelola menyampaikan laporan keuangan Rumah Sakit sebagai BLUD (Entitas Pelaporan) secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku kepada Bupati, terdiri dari: a. Neraca b. Laporan Arus Kas c. Laporan Realisasi Anggaran d. Catatan atas Laporan Keuangan
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 59 dari 73
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Laporan realisasi anggaran dan laporan operasional berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan BLUD disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui PPKD, untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah. Pejabat Pengelola wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. Dewan Pengawas wajib membahas secara bersama-sama dengan
Pejabat
Pengelola,
setiap
laporan,
sebelum
menyetujui dan menyampaikannya kepada Bupati. Agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan dapat dijadikan sumber informasi yang handal oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 60 dari 73
Dalam pengelolaan keuangan, RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
menggunakan
prinsip
akuntabilitas
dan
transparansi, dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara periodik, baik secara internal maupun oleh pihak eksternal. Dengan demikian, diharapkan terdapat jaminan yang cukup memadai bahwa
pengelolaan
keuangan
benar-benar
telah
diselenggarakan secara akuntabel dan transparan untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dalam rangka
meningkatkan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat. Dalam
rangka
pertanggungjawaban
penggunaan
dana
tersebut, setiap triwulan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek membuat SPM Pengesahan dan disampaikan kepada
Pejabat
Pengelola
Keuangan
Daerah
(PPKD)
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan SPM Pengesahan tersebut, PPKD menerbitkan SP2D Pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana. Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dilakukan apabila: a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD dan/atau. b. belanja
RSUD
dr.
Soedomo Kabupaten
Trenggalek
melampaui ambang batas fleksibilitas.
(3) Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi secara internal terhadap proses pengelolaan keuangan di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dilakukan sebagai berikut:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 61 dari 73
a. Dengan dibentuknya unit organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI), pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal
terhadap
pengelolaan
keuangan
RSUD
dr.
Soedomo Kabupaten Trenggalek akan dilakukan oleh SPI sesuai dengan fungsi, tugas pokok, dan kewenangannya. b. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan setiap tahun oleh SPI terhadap semua unit kerja di lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. c. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dibuat oleh SPI dan diserahkan
kepada
Direktur
RSUD
dr.
Soedomo
Kabupaten Trenggalek sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan audit dari pihak eksternal auditor terhadap kegiatan
operasional
RSUD
dr.
Soedomo
Kabupaten
Trenggalek dapat dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kota, Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan, BPKP, dan BPK, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Hasil audit dari pihak eksternal auditor tersebut di atas akan dipublikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Untuk
menilai
maupun
secara
kegagalan
sistematis
pengelolaan
terhadap
keberhasilan
keuangan,
diperlukan
pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja dari setiap unit kerja dalam organisasi. Dalam melakukan kinerja keuangan diperlukan instrumen pengukuran
yang
valid
dan
dapat
dipercaya
( reliable)
sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Instrumen dibuat berdasarkan indikator-indikator Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 62 dari 73
capaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja, antara lain meliputi: a. Pencapaian target pendapatan (rupiah dan persentase) b. Pencapaian efisiensi biaya (rupiah dan persentase) c. Pertumbuhan pendapatan (persentase) d. Rasio-rasio keuangan (persentase) yang dituangkan dalam dokumen RBA tahun berikutnya.
2)
Kebijakan Tarif Layanan a. RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. b. Sebelum menjadi BLUD, dasar kebijakan tarif layanan di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menggunakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatanpada
Rumah
Sakit
Daerah
dr.
Soedomo Trenggalek. c. Setelah menjadi BLUD, tarif disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Tarif layanan dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD. d. Bupati menetapkan tarif layanan atas usulan Pejabat Pengelola
melalui
mempertimbangkan
Sekretaris kontinuitas
Daerah dan
dengan
pengembangan
layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetensi yang sehat. e. Tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. f.
Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat
dilakukan
perubahan
sesuai
kebutuhan
dan
perkembangan keadaan. Perubahan tarif dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 63 dari 73
3. Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek menerapkan kebijakan pengelolaan limbah medis dan non medis sebagai Upaya mewujudkan rumah sakit yang bersih dan tertib melalui program sanitasi Rumah Sakit yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pengelolaan makanan, pencegahan infeksi nosokomial, guna mencegah dampak buruk terhadap kesehatan bagi petugas, pasien, pengunjung maupun masyarakat sekitar rumah sakit. Pengelolaan lingkungan dan limbah dilakukan sebagai berikut: a. Pemantauan kualitas air Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala : a) Uji bakteriologi dilakukan setiap bulan sekali . b) Uji kimiawi setiap 6 (enam) bulan sekali .
b. Pengelolaan Limbah Cair RSUD
dr.
Soedomo
Kabupaten
Trenggalek
memiliki
sistim
pengelolaan limbah cair. Kapasitas pengelolaan 60 m³ per hari dengan tingkat efesiensi 34%. Kualitas dari air limbah diperiksa tiap 6(enam) bulan sekali ke Laboratorium Kesehatan Surabaya. Sarana IPAL menggunakan sistem A3 BF ( Aerobic, Anaerobic Bio Filter ) yaitu dengan menggunakan kolam air aerasi. Pengurasan IPAL dan bak – bak kontrol dilakukan secara berkala dan pemantauan kualitas effluent dilakukan setiap 6(enam) bulan.
c. Pengelolaan Limbah Padat berupa Sampah Infeksius dan Non Infeksius a) Sistem pengelolaan limbah padat di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dibagi 2(dua) jenis yaitu jenis sampah infeksius dan non infeksius. b) Sampah infeksius dari ruangan dimasukkan ke kantong plastik warna merah, sedangkan sampah non infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan petugas ruangan setiap
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 64 dari 73
pagi hari jam 05.00-06.00 dan siang hari membawa sampah ke tempat pembakaran sampah medik. c) Untuk sampah infeksius dibakar pada incinerator setiap hari dengan suhu 1.000 ºC dan sisa pembakarannya ditanam secara Sanitary Landfill . Kemampuan incinerator type INC – 400 dengan kapasitas 40 kg/jam atau 0,2 m³/jam berbahan bakar solar/minyak tanah atau 10 liter/jam. d) Sedangkan sampah non infeksius dibuang ke TPS yang setiap hari diambil oleh Dinas Kebersihan untuk kemudian dibuang ke TPA.
d. Pengkondisian Udara a) Beberapa ruang telah dilakukan penghawaan buatan melaui pemasangan Air Conditioner (AC) terutama untuk ruang Operasi, Radiologi, Ruang Pertemuan,dan beberapa Ruang Perawatan. b) Pemeriksaan mikrobiologi udara, kimia, fisika gas dan udara dilakukan oleh petugas BTKL Surabaya. e. Pemeliharaan Lingkungan Kebersihan taman dan halaman rumah sakit, pemberantasan serangga dan binatang pengganggu, perbaikan sarana sanitasi dilakukan oleh petugas kebersihan rumah sakit.
3. Responsibilitas Rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan kepada masyarakat
dan
kesinambungan
lingkungan
usaha
dalam
sehingga jangka
dapat
panjang
terpelihara
dan
mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen. Pelaksanakan responsibilitas Rumah Sakit diuraikan dalam berbagai kebijakan sebagai berikut:
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 65 dari 73
1) Pejabat Pengelola melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang dihadapi Rumah Sakit. 2) Pejabat Pengelola menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan
risiko
serta
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaannya. 3) Pejabat Pengelola menetapkan dan menjalankan program yang terkait dengan tanggung jawab sosial Rumah Sakit secara periodik. 4) Pejabat Pengelola harus memastikan bahwa Rumah Sakit selalu berupaya mempedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosialnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5) Mengembangkan peralatan baru pada Instalasi Pengendalian Air Limbah (IPAL) sehingga sistem pengendalian Limbah dapat berjalan dengan baik. 6) Rumah Sakit melaksanakan jasa pengobatan gratis terhadap pasien masyarakat miskin (Maskin, Gakin) dengan bekerja sama dengan pengelola asuransi kesehatan. 7) Prinsip kehati-hatian dalam bekerja diterapkan melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang 4. Independensi Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa berbenturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundangundangan dan prinsip bisnis yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, pelaksanaan prinsip independensi Rumah Sakit lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai kebijakan sebagai berikut: 1) Pendelegasian sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Kepala Bagian/Bidang/Instalasi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2) Kepala Bagian/Bidang/Instalasi harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memberikan
laporan
pelaksanaannya
secara
berkala
kepada
Pejabat Pengelola.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 66 dari 73
3) Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 4) Setiap
keputusan
yang
diambil
memperhatikan
kepentingan
stakeholders Rumah Sakit, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan. 5) Bupati , Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola konsisten dalam menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. 6) Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek
selaku
pemilik
tidak
diperkenankan mencampuri kegiatan operasional rumah sakit yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7) Pejabat Pengelola dilarang memangku jabatan rangkap sebagai pejabat
jabatan
struktural
dan
fungsional
lainnya
pada
instansi/lembaga Pemerintah Daerah, serta jabatan Pengelola pada Rumah Sakit swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 8) Penyusunan struktur organisasi dilaksanakan melalui musyawarah bersama untuk mencapai mufakat agar tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Penyusunan struktur organisasi tidak didasarkan atas kepentingan personal atau sektoral semata. 9) Penyusunan daftar kebutuhan obat berorientasi pada kepentingan pasien, tidak berorientasi pada kepentingan detailer, distributor atau pihak-pihak tertentu yang menguntungkan salah satu pihak saja.
Lebih lanjut tentang struktur dan proses tata kelola rumah sakit diuraikan dalam lampiran 2. tentang Panduan Tata Kelola Rumah Sakit (Code of Hospital Governance)
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 67 dari 73
BAB VII PANDUAN PERILAKU INSAN RUMAH SAKIT
1. Penerapan Nilai-nilai Rumah Sakit, Budaya Kerja dan Budaya
Organisasi Rumah sakit memiliki kode etik yang wajib dihayati dan dijadikan acuan dalam berperilaku bagi seluruh insan rumah sakit. Setiap insan Rumah Sakit wajib menghayati nilai-nilai, budaya kerja dan budaya organisasi Rumah Sakit serta mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 2. Loyalitas dan Komitmen kepada Rumah Sakit
Setiap insan Rumah Sakit harus memiliki keyakinan bahwa loyalitas kepada Rumah Sakit dapat mendorong totalitas dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan bekerja keras, cermat, taktis serta ikhlas untuk meningkatkan nilai Rumah Sakit. 1) Kedisiplinan
Setiap insan Rumah Sakit wajib mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit, antara lain; jam masuk kerja,
jam
pulang
kerja,
memakai
seragam
dan
atributnya,
pemenuhan hari kerja, panggilan tugas, baik didalam maupun diluar jam kerja, memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan masyarakat, serta mematuhi sistem dan prosedur kerja yang berlaku. 2)Tugas Dinas
Setiap insan Rumah Sakit wajib melaksanakan tugas sebaikbaiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Setiap insan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas selalu tepat waktu, bersikap ramah dan menghormati hak-hak pasien. Setiap insan Rumah Sakit tidak diperbolehkan melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; bertindak selaku perantara bagi pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Rumah Sakit. Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 68 dari 73
3) Mutasi dan Promosi
Setiap pegawai Rumah Sakit wajib bersedia dimutasikan dan/atau dipromosikan antar Unit maupun antar jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Pendidikan dan Pelatihan
Setiap pegawai Rumah Sakit yang ditunjuk wajib bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal Rumah Sakit. 3. Gratifikasi dan Suap
Dalam melakukan interaksi dan hubungan usaha dengan stakeholders Rumah Sakit, setiap insan Rumah Sakit dituntut untuk bersikap profesional, jujur, dan terbuka. 1) Gratifikasi Hadiah yang diberikan berkaitan dengan hubungan usaha pada dasarnya dilarang. Setiap insan Rumah Sakit dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan insan Rumah Sakit yang bersangkutan. 2) Suap Setiap insan Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari penyuapan dengan tidak menerima atau memberi dalam bentuk apapun: a. Yang diketahui atau patut disangka bahwa apa yang diterima atau yang diberikan itu berhubungan dengan jabatannya. b. Yang
bertujuan
untuk
membujuk
agar
dalam
jabatannya
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum/peraturan yang berlaku. c. Yang diketahui bahwa sesuatu yang diterima atau diberikan itu berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 69 dari 73
4. Jamuan Bisnis
Jamuan bisnis adalah kegiatan pemberian akomodasi tamu Rumah Sakit yang wajar dalam kegiatan bisnis ataupun sosial. Jamuan bisnis
harus
dihindari
jika
ada
tendensi
akan
mempengaruhi
obyektivitas keputusan bisnis, dan terlalu sering dilakukan. 5. Pertentangan Kepentingan ( Co n f l i c t o f i n t e r es t )
Insan Rumah Sakit tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara dirinya dengan Rumah Sakit atau dengan rekanan Rumah Sakit. Keputusan yang diambil insan Rumah Sakit harus netral tidak boleh ada pengaruh kepentingan pribadi maupun keluarga yang dapat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pertimbangan terbaiknya bagi kepentingan Rumah Sakit dan rekanannya. 6. Penggunaan Wewenang dan Jabatan
Setiap
insan
Rumah
Sakit
wajib
memastikan
bahwa
penggunaan wewenang dan jabatan adalah bebas dari KKN, dengan senantiasa menghindari perbuatan atau tindakan berikut : a. Menyalahgunakan
wewenang untuk
kepentingan pribadi
atau
golongan tertentu. b. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Rumah Sakit atau negara. c. Menyalahgunakan barang inventaris, uang atau surat-surat berharga milik Rumah Sakit. d. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Rumah Sakit. e. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. f. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pasien dan calon pasien.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 70 dari 73
7. Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit
Rumah Sakit dan seluruh insan Rumah Sakit harus selalu tanggap terhadap pemeliharaan lingkungan dengan melakukan hal-hal berikut: 1) Menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma kerja dan norma kesusilaan agar terjaga keamanan lingkungan Rumah Sakit. 2) Menjaga kebersihan lingkungan kerja termasuk membuang sampah pada
tempatnya
serta
kerapian
penyimpanan
dokumen
dan
perlengkapan kerja. 3) Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. 4) Berpenampilan dan berbusana secara rapi dan bersahaja di dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor. 8. Perlindungan Aset, Informasi dan Rahasia Pasien
1) Pada
dasarnya
aset
Rumah
Sakit
hanya
digunakan
untuk
kepentingan Rumah Sakit. Aset Rumah Sakit dilarang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja. Program perlindungan aset Rumah Sakit. 2) Program perlindungan informasi dimaksudkan agar setiap insan Rumah Sakit tidak mengungkapkan kerahasiaan informasi Rumah Sakit kepada pihak manapun tanpa ijin. 3) Program perlindungan Rahasia Pasien: a. Setiap insan Rumah Sakit wajib menjaga rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menjaga, memelihara dan menyimpan dokumen rekam medik sebaikbaiknya. b. Pejabat Pengelola wajib menetapkan kebijakan pengelolaan rekam medik. c. Pemanfaatan (disclose) rekam medik untuk peradilan harus seijin pasien yang bersangkutan dan/atau atas perintah pengadilan. d. Pemanfaatan rekam medik untuk kebutuhan penyidikan dan/atau keperluan asuransi harus seijin pasien yang bersangkutan dan pimpinan (direktur) Rumah Sakit. Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 71 dari 73
e. Pemanfaatan rekam medik untuk pendidikan dan penelitian tenaga
kesehatan
atau
peserta
didik
atas
seijin
dan
sepengetahuan pimpinan (direktur) Rumah Sakit. 9. Kesadaran terhadap Biaya
Setiap insan Rumah Sakit wajib memilki “kesadaran terhadap biaya” dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Rumah Sakit. 2) Menggunakan sumber daya Rumah Sakit secara hemat sesuai dengan kebutuhan. 3) Meminta penggantian/pembebanan biaya dengan dilandasi kejujuran dan tanggung jawab serta didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit. 10. Integritas Pelaporan
Untuk menghasilkan laporan-laporan yang bisa dipertanggung jawabkan, akurat dan tepat waktu kepada manajemen, pemilik, dan pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders) sangat tergantung pada usaha Rumah Sakit untuk menyediakan data yang diperlukan. Oleh karena itu, semua catatan resmi mengenai kegiatan/transaksi Rumah Sakit harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya pembatasan dalam bentuk apapun, akurasi tercermin dalam dua hal, yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang wajar. Setiap petugas yang bertanggungjawab terhadap pembukuan wajib dan harus berlaku jujur, obyektif, akurat dan setia. Setiap kesalahan yang disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam melakukan pembukuan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 11. Aktivitas Politik
Setiap insan Rumah Sakit tidak dapat dikaitkan dengan dukungan
partai
politik,
sehingga
tidak
dapat
menggunakan
aset/fasilitas Rumah Sakit dan wewenangnya untuk menyuruh dan menekan pegawai lain untuk mendukung parpol tertentu dan wakilnya.
Pedoman Tata Kelola RSUD “dr. SOEDOMO” , Trenggalek Halaman 72 dari 73