BAGIAN - A D AT A P PENG AL AM AN P PERUS AH A AN
A. DATA ORGANISASI PERUSAHAAN 1. UMUM Perusahaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN pada awal didirikan pada Tahun 2006 merupakan inisiatif dari beberapa kelompok pengajar yang
bergerak
dalam
bidang
biro
jasa
penelitian
dalam
rangka
menyingkapi prospek pembangunan dibidang keteknikan dan penelitian untuk menjawab tantangan era globalisasi pasca penyediaan tenaga kerja menjelang pasar bebas AFTA, CAFTA, APEK dan lainnya. Dinamika pembangunan saat ini merupakan dedikasi utama untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang siap pakai dan handal,
2. PROFIL PERUSAHAAN PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN merupakan Konsultan Perencana, Manajemen
dan
Pengawasan
senantiasa
mendapat
Pembangunan
kepercayaan
dari
yang
sejak
berbagai
berdirinya
kalangan
baik
pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pihak swasta. Kiprahnya yang selalu peduli terhadap upaya-upaya pemerintah dalam rangka mempercepat laju pembangunan Kawasan Timur Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN senantiasa mendapat kepercayaan dari
pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dan
pemerintah
kabupaten/kota antara lain, Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam menangani
berbagai
perencanaan
kegiatan
khususnya
yang
pemberdayaan terkait
dengan
masyarakat Tata
Ruang
dan dan
permukiman meliputi kegiatan; penyusunan Rencana Tata Ruang, RTBL, RPJP
dan
RPJM,
pemberdayaan
penyiapan
masyarakat
KASIBA/LISIBA perumahan
dan
swadaya
pendampingan murni
dan
Demi kedekatan pelayanan dan tuntutan para user/pengguna jasa dibeberapa daerah, sampai saat ini PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN telah
mengembangkan
pembangunan
dan
indonesia
menjalin yang
hubungan
adil
dan
yang
merata
baik
demi
khususnya
di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN Lingkup pekerjaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN KONSULTAN sejak didirikan pada
dasarnya
difokuskan
pada
usaha
layanan
jasa
konsultansi
pembangunan meliputi; Bidang Tata Lingkungan, Sipil, Arsitektur dan kegiatan usaha jasa konsultansi non konstruksi antara lain; penelitian dan pemberdayaan masyarakat dan studi AMDAL. Struktur organisasi PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN dijelaskan KONSULTAN dijelaskan pada skema berikut.
STRUKTUR ORGANISASI PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN DIREKTUR
ADM. KEUANGAN
PEMBUKUAN
DEVISI
DEVISI STUDI
DEVISI
DEVISI PENGAWASAN
DEVISI
PENELITIAN & MANAJEMEN
KELAYAKAN
PERENCANAAN
TEKNIK
AMDAL
Jalan / Jembatan Bangunan Cipta Karya Irigasi Kota dan Wilayah Landscape Interior Kehutanan
Jalan / Jembatan Bangunan Cipta Karya Irigasi Instansi Mesin-Mesin Perpipaan Sarana & Prasarana Transportasi
B. DAFTAR PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR Pengalaman perusahaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN sejak didirikan pada Tahun 2006, khususnya pada bidang Arsitektur dan Tata Lingkungan jasa perencanaan urban dapat dilihat pada tabel berikut. Pemberi Tugas/Pengguna Jasa
No
Nama Paket Pekerjaan
Bidang/Su b Bidang Pekerjaan
Lokasi
1
2
3
4
A.
TAHUN 2013
1
Penyusunan RTBL Kawasan Aeng Toa Kab. Takalar
2
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Maros
3.
4
Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Wisata Sanrobengi Kab. Takalar Penyusunan rencana detail kawasan pantai Galesong Utara Kabupaten Takalar
B.
TAHUN 2012
1
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Takalar
Bidang Tata Lingkunga n
Nama 5
Kab. Takalar
Dinas PU Kab. Takalar
Bidang Arsitektur
Kab. Takalar
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Bidang Tata Lingkunga n
Kab. Takalar
Bidang Tata Lingkunga n
Bidang Arsitektur
Alamat/ Telepon 6
Kontrak No.Kontrak/ Tanggal 7
Tanggal Selesai Nilai Kontrak (Rp) 8
Kontrak
B.A. Serah Terima
9
10
Kab. Takalar
031/Pan/11/8/20 13
347.500.000
12 Agust 2013
Des 2013
Komp. PU Baddoka Makassar
21/K/PBLSS/201 3
337.196.000
30 Maret 2013
Oktober 2013
Bappeda Kab. Takalar
Kab. Takalar
027/7064/Bapped a/ 2013
148.555.000
28 Agustus 2013
Desember 2013
Kab. Takalar
Bappeda Kab. Takalar
Kab. Takalar
022/7023/Bapped a/ 2013
90.000.000
23 Agustus 2013
Desember 2013
Kab. Takalar
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Komp. PU Baddoka Makassar
19/K/PBLSS/201 2
343.890.000
25 April 2012
Nopember 2012
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1
2
3
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Voigan Kabupaten Bolaang Mangondow Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran Kota Mobangu
Tata Lingkunga n
Kab. Bolmog
Bappeda Kab. Bomong
Kota Lolak
021/Kontrak//VII /2012
392.500.000,-
Agust 2012
Nop. 2012
Tata Lingkunga n
Kota Mobangu
Bappeda Kota Mobangu
Kota Mobangu
018/Kont//PP/VII /2012
439.450.000,-
Juli 2012
Nop. 2012
Komp. PU Baddoka Makassar
19/K/PBLSS/201 1
343.890.000
27 Mei 2011
Komp. PU Baddoka Makassar
18/K/PBLSS/201 1
336.160.000
27 Mei 2011
Oktober 2011
Kab. Mamuju
12/Kontrak/PPLP /V/2011
381.106.000
27 Mei 2011
22 Nopember 2011
12/Kontrak/PPLP /V/2011
320.000.000
Oktober 2011
Desember 2011
12/Kontrak/PPLP /V/2011
148.800.000
September 2011
Desember 2011
C.
TAHUN 2011
1
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Toraja Utara
Bidang Arsitektur
Kab. Toraja Utara
2
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Pinrang
Bidang Arsitektur
Kab. Pinrang
3
Perencanaan Teknis, Manajemen Persampahan dan DED Kab. Majene
Tata Lingkunga n
Kab. Majene
Bidang Tata Lingkunga n
Kota Makassar
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
Bidang Tata Lingkunga n
Kab. Polman
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab. Polman
4
5
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kec. Panakkukang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perdagangan Kota Polewali Kab. Polman
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Bidang PU Cipta Karya SATKER PPLP Sulbar
Jl. Urip Sumoharjo Makassar
Kab. Polman
2
Oktober 2011
6
7
8
Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi KAPET Parepare Kajian Daya Saing Unggulan Pengembangan Ekonomi Daerah
Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Kota Tanah Merah Kab. Bopen Digol
D.
TAHUN 2010
1
Penyusunan Peraturan Bangunan Setempat (PBS) Kota Unaaha Kab. Konawe
2
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wajo
3
Penyusunan Master Plan Drainase Kota Sungguminasa
4
5
Pemetaan Kondisi Jalan dan Drainase Kawasan perumahan dan Permukiman Kota Kab. Maros Studi Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat
Kota Parepare
Tata Lingkunga n
Bappeda Kota Parepare
Kota Parepare
88.975.000
18 Maret 2011
027/7064/Bapped a/31 Oktober 2011
49.000.000
31 Juli 2011
II/101/RTR/Bapp eda/2011
685.000.000
18 Juni 2011
31 Oktober 2011
Kab. Boven Digol
Bappeda
Kota Unaaha
Dinas Tata Ruang, Permukiman & Kebersihan
Jln. A. Yani No. 23 Unaaha
001/3/SPMKKontrak/VI/2010 18 Juni 2010
321.5400.000.
16 Desember 2010
16 Desember 2010
Kab. Wajo
Dinas Tata Ruang & Kebersihan
Jl. Lamaddukelle ng No. 1 Sengkang
602.1/242.1/TRK P Tgl 7 Mei 2010
73.500.000
07 Mei 2010
September 2010
Kab. Gowa
Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Tumanurung No. 2 Sungguminasa
1/DPUGW/KONTPMPD/VI/2010
119.350.000
15 Juni 2010
13 Oktober 2010
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Maros
Dinas Tata Ruang & Perumahan
Jl. Bougenville Maros
04/KPBJ/SP/PP/ DTRPDAU/VII/2010
74.000.000
19 Juli 2010
19 Oktober Masyarakat2010
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Majene
Kantor Lingkungan Hidup Kab. Majene
240/A.7/KLDH/VI I/2010
172.535.000
30 Juli 2010
26 Nop. 2010
Bidang Arsitektur
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Kota Batu Merah
027/1527/Bapped a/18-03-2011
Kab. Majene
3
Juli 2011
Desember 2011
6
Pendampingan Fisik Tradisional Kab. Bulukumba
7
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kab Mamuju )
E.
TAHUN 2009
1
2
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kota Weda Kab. Halmahera Tengah Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Daerah Kab. Pangkep
3
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wajo
4
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni
5
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kab Mamuju
F.
TAHUN 2008
1
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Bidang Arsitektur
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Tata Lingkunga n Perencanaa
Bulukumba
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Soppeng
Dinas PU
SulSel
Nomor : 620/10/WASSPB/DPUKBM/VI/2010
79.500.000,-
Juni 2010
Des 2010
Soppeng
Nomor : 620/10/WASSPB/DPUKBM/VI/2010
43.500.000,-
Agust 2010
Des 2010
08 Desember 2010
08 Desember 2010
Kota Weda
Dinas Pekerjaan Umum
Jln. Pendidkan No. 1
027/Kontrak/PU/ VII/2010 08 Juli 2010
Kab. Pangkep
Dinas Tarkim Prov. Sulsel
Jl. Pettarani No. 91, Makassar
056/365/Bangki m 19 Maret 2009
97.845.000
17 Juni 2009
16 Juni 2009
Kab. Wajo
Dinas Tata Ruang & Kebersihan
Jl. Lamaddukelle ng No. 1 Sengkang
602.1/638/TRKP 14 Oktober 2009
273.790.000
25 Desember 2009
20 Desember 2009
Kab. Maros
Dinas Tata Ruang & Perumahan
Jl. Bougenville Maros
03/KPJK/DTRPDAU/IV/09 14 April 2009
59.500.000
05 Agustus 2009
02 Agustus 2009
Kab.Luwu
Dinas pu
Kab.Mamuju
Nomor : 620/19/WASSPB/DPUKBM/VIII/2009
43.500.000
Agust 2009
Des 2009
79.620000
25 Oktober 2008
25 Oktober 2008
Kabupaten Takalar
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Jl. Syech Yusuf No. 02 takalar
050/245 J1/VIII/2008
4
342.320.000
2
3
4
5
6
7
Daerah (SKPD) Rencana Detail Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kec. Tongauna Kab. Konawe Pengadaan Jasa Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan UPT Mahalona Kab. Luwu Timur
Pengawasan supervise Teknis
Perencanaan teknis Pembangunan tanggul tembok Penahan kab. mamuju Pengawasan Pembangunan Rumah Jabatan DPRD kab. SulBar
8
Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Air Tanah
9
Perencanaan Teknis
n Urban
Takalar
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Kutai Kartanegara
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Konawe
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Arsitektur
Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kalimatan Timur
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
935/DTPK2P1/009/2008 8 Mei 2008 s/d 3 Desember 2008
218.600.000,-
25 Nopember 2008
25 Nopember 2008
Bappeda Kab. Konawe
Kab.Konawe
Nomor : 23/SP/KDAK/V/2008 07 Mei 2008
124.750.000,-
07 Desember 2008
07 Desember 2008
Kab. Luwu Timur
020.b/Kontrak/V/ 2008 22 Mei 2008
89.950.000
10 Agustus 2008
10 Desember 2008
17.892.000.00
12 Desember 2008
12 Desember 2008
Kab. Luwu Timur
Dinas Trnasmigrasi Prov. SulSel
Kota Masamba
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Timur
Jln. Simpurusiag No. 27 Masamba
032/17/22/SPMK Kontrak/DPU/200 8 15 September
Kab. Mamuju
Dinas Kesejatraan umum Kab Mamuju
Jln. Station No 17 Mamuju
610/01a/KPADPU-AIR/2008 20 Februari 2008
Provinsi Sulbar
Bappeda Sulbar
Jln. Ahmad Yani No. 01 Sul-Bar
020.b/Kotrak/V/2 008 22 Mei 2008
Kab. Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab.Luwu
Jl Jendral Sudirman No. 10 Belopo
Nomor : 01/KONTPTPS/TARKIM/III /2007 Tanggal 27 Maret 2007
95.000.000
27 Maret 2007
27 Mei 2008
Kab.Luwu
Dinas Tata Ruang &
Jl Jendral Sudirman No.
Nomor : 001/SPP/TARKIM
11.500.000
23 Feb 2007
23 Maret 2008
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
5
25.7000.000
89.500.000
15 Maret 2008
10 Agustus 2008
15 Maret 2008
10 Agustus 2008
Pembangunan Batas kota Belopa Sebelah Selatan
10
11
12
Supervisi/Pengaw asan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Berbasis Masyarakat (NUSSP) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jl. Tobadak II – III – IV Kab Mamuju Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lapen Ruas Jl.Dalam Kota Pangale dan Jl.Negara Dato (lanjutan) Kab.Mamuju
G.
TAHUN 2007
1
Penyusunan dan Analisis Data /informasi pengolahan ruang terbuka Hijau Kota Palopo.
2
Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (CAP) Salupareman
3
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Konawe
Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Permukiman
Kab.Luwu
20.000.000
17 Nov 2008
15 Nov 2008
Dinas PU dan Kipraswil Kab.Mamuju
Kab.Mamuju
Nomor : 620/10/WASSPB/DPUKBM/VI/2008
66.250.000
18 Juni 2008
18 Oct 2008
Dinas PU dan Kipraswil Kab.Mamuju
Kab.Mamuju
Nomor : 620/19/WASSPB/DPUKBM/VI/2008
59.300.000
18 Juni 2008
18 Oct 2008
Nomor : 06/KONT PPK.BLHD/IX/20 07 28 Sep 2007
132.500.000
12 Des 2007
12 Des 2007
119.250.000
12 Feb 2007
12 Juni 2007
435.850.000
5 Nopember 2007
5 Nopember 2007
Kab.Luwu
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Kab.mamuju
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Kab.Mamuju
Kota Palopo
Kab.Luwu
Kab. Konawe
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
/BATAS KOTA/II/2007
Nomor : 001/SPB/TRP/SU PERVISINUSSP/IX/2008 8 September 2008
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban/ Arsitektur Lanskape Bidang Tata Lingkunga n Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
10 Belopo
Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo
Kota Palopo
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Kab.Luwu
Bappeda Kab. Konawe
Kab.Konawe
Nomor : 002/SPP/PPTK TRP/NUSSP/II/20 07 Nomor : 050/04/RTRW/K ONT/BAPPEDA/V /2007 07 Mei 2007
6
4
5
6
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu Pengawasan Penimbunan halaman Kantor Camat Kamanre dan Rumah Adat Pengawasn Teknis Jaringan Irigasi Kec. Tappalang Kab. Mamuju
H.
TAHUN 2006
1
Penyusunan Masterplan Drainase Kota Belopa
2
Penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan Wisata Buntu Matabing Kab. Luwu
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Tata Lingkunga n Perencanaa n Teknis Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab.Luwu
Kab.Luwu
Nomor : 003/KONTRTRK/TARKIM/II/ 2007 12 Feb.2007
94.500.000
12 Juni 2007
12 Juni 2007
Kab.Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Kab.Luwu
Nomor : 002/SPP/PPTK TRP/SUPERVISI/ V/2007
4.000.000
7 Mei 2007
7 Jul 2007
Kab.Mamuju
Dinas PU & Praswil Kab. Mamuju
Kab. Mamuju
Nomor : 06/SPP/PPTKDPUK/VII/2007
17.5560.000
09 Juli 2007
24 Okt 2007
Kota Belopo
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Jl. Jend Sudirman No. 10 Belopa
001/SPP/TRP/MP D/VI/2006 1 Juli 2006
120.500.00
12 September 2006
12 September 2006
Kiab. Luwu
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Jl. Jend Sudirman No. 10 Belopa
003/SPP/TRP/KD TW/VI/2006 5 Juli 2006
142.3000.00
3 Seoptember 2006
3 Seoptember 2006
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
7
C. DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS, 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR NO 1
1
PENGGUNA JASA /SUMBER DANA 2 Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
2
Dinas Umum Takalar.
pekerjaan Kab.
3
Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kab. Takalar
4
Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kab. Takalar Kab.
NAMA PAKET PEKERJAAN
LINGKUP LAYANAN
PERIODE
ORANG BULAN
NILAI KONTRAK
3
4
5
6
7
Penyusunan Ranperda Gedung Kab. Maros
Penyusunan Takalar
RTBL
Bangunan
Aeng
Penyusunan Rencana Ruang Pesisir Galut
Toa
Kab.
Detail
Tata
Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Wisata Sanrobengi Kab. Takalar
5
BAPPEDA Bolaang Mongondow
6
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Penyusunan Ranperda Gedung Kab. Toraja Utara
Bangunan
7
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan &
Penyusunan Ranperda Gedung Kab. Pinrang
Bangunan
Penyusunan RDTR Kota Poigar Kab. Bolaang Mongondow
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
MITRA KERJA 8
Bidang Arsitektur
05 April 2012
42 MM
322.562.000
-
Bidang Arsitektur
12 Agust 2013
42 MM
347.500.000
-
Bidang Tata Lingkungan
23 Agust 2013
30 MM
90.000.000
-
Bidang Tata Lingkungan
28 Agust 2013
30 MM
148.000.000
-
Agustus 2012
30 MM
392.500.000
-
27 Mei 2011
42 MM
343.890.000
-
42 MM
336.160.000
-
Tata Lingkungan
Bidang Arsitektur
Bidang Arsitektur
27 Mei 2011
8
Lingkungan
8
9
10 11
Kementerian Pekerjaan Umum Bidang PU Cipta Karya SATKER PPLP Sulbar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab. Polman Bappeda Kota Parepare Kab.
Perencanaan Teknis, Manajemen Persampahan dan DED Kab. Majene Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kec. Panakkukang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perdagangan Kota Polewali Kab. Polman Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi KAPET Parepare
Tata Lingkungan
27 Mei 2011
48 MM
381.106.000
-
Bidang Tata Lingkungan
Oktober 2011
42 MM
320.000.000
-
Bidang Tata Lingkungan
September 2011
28 MM
148.800.000
-
18 Maret 2011
20 MM
88.975.000
-
49.000.000
-
685.000.000
-
12
Bappeda Bolmong
Kajian Daya Saing Unggulan Pengembangan Ekonomi Daerah
13
Kab. Bopen Digol
Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Kota Batu Merah Kab. Bopen Digol
Tata Lingkungan
Juli 2011
56 MM
14
Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Kab. Konawe
Penyusunan Peraturan Setempat (PBS)
Tata Lingkungan
Juni 2010
48 MM
321.540.000
-
15
Dinas Pekerjaan Umum kab. Gowa
Penyusunan Master Plan Drainase Kota Sungguminasa
Juni 2010
30 MM
119.350.000
-
16
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kab. Maros
Pemetaan Kondisi Jalan dan Drainase Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Kab. Maros.
Juli 2010
20 MM
74.000.000
-
17
Dinas Tataa Ruang, Kebersihan dan Pasar
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wajo (Lanjutan)
Bidang Arsitektur
Mei 2010
20 MM
73.500.000
-
18
Dinas Tarkim Prov. Sulsel
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Daerah Kab. Pangkep
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Maret 2009
26 MM
97.845.000
-
19
Dinas Tata Ruang kebersihan & Pasar Kab. wajo
Penyusunan Rencana Wilayah Kab. Wajo
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2009
48 MM
273.790.000
-
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Bangunan
Tata
Ruang
31 Juli 2011
Bidang Arsitektur
Tata Lingkungan
9
20
Dinas Tata Ruang kab. 16Mamuju Utara
Penyusunan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan di Mamuju Utara
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Juni 2009
30 MM
147.790.000,-
-
21
Dinas tata Ruang dan Perumahan Kab. Maros
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
April 2009
12 MM
59.500.000
-
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Agustus 2008
18 MM
79.620000
-
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei – Desemberr 2008
28 MM
218.600.000,-
-
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2008
24 MM
124.750.000,-
-
22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Takalar
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)
23
Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kalimatan Timur
Rencana Detail Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
24
Bappeda Kab. Konawe Prov. Sultra
25
Dinas Trnasmigrasi Prov. Sul-Sel
Pengadaan Jasa Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan UPT Mahalona Kab. Luwu Timur
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2008
20 MM
89.950.000
-
26
Bappeda Kab. Konawe
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Konawe
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2007
34 MM
435.850.000
-
27
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab.Luwu
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Pebruari 2007
14 MM
94.500.000
-
28
Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo
Penyusunan dan Analisis Data /informasi pengolahan ruang terbuka Hijau Kota Palopo.
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
September 2007
24 MM
132.500.000
-
29
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab.Luwu
Perencanaan Rencana Tindak Komunitas/Community Action Plan (CAP) Desa Salu Paremang Kec.Kamanre
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Pebruari 2007
18 MM
119.250.000
-
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kec. Tongauna Kab. Konawe
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
10
30
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Penyusunan Masterplan Drainase Kota Belopa
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Juli 2006
15 MM
120.500.00
-
31
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan Wisata Buntu Matabing Kab. Luwu
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Juli 2006
10 MM
42.3000.00
-
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
11
D. URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR 1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan) Lokasi Proyek : Kabupaten Maros Nilai Kontrak : Rp. 322.562.000 Nomor Kontrak : 21/K/PBLSS/2013 Periode : 30 Maret 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Bangunan b. Ahli Teknik PWK Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat rumusan konsep karakteristik, potensi dan permasalahan terkait kondisi bangunan c. Merumuskan naskah akdemik berisi materi teknis dan draft renperda BG
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
12
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Penyusunan RDTR Kawasan Pesisir Galut Lokasi Proyek : Kab. Takalar Nilai Kontrak : Rp. 90.000.000 Nomor Kontrak : 021/Kontrak/VIII/2013 Periode : Agusutus 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas pen anganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
13
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Penyusunan RTBL Aeng Toa Kab. Takalar Lokasi Proyek : Kab. Takalar Nilai Kontrak : Rp. 347.500.000 Nomor Kontrak : 031/Pan/11/8/2013 Periode : Agusutus 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas pen anganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
14
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Wisata Sanrobengi Kab. Takalar Lokasi Proyek : Kab. Takalar Nilai Kontrak : Rp. 148.555.000 Nomor Kontrak : 027/7064/Bappeda/ 2013 Periode : Agusutus 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya Uraian Pekerjaan : Perencanaan Kota a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas pen anganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
15
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan) Lokasi Proyek : Kabupaten Takalar Nilai Kontrak : Rp. 322.562.000 Nomor Kontrak : 19/K/PBLSS/ 2012 Periode : 05 April 2012 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Bangunan b. Ahli Teknik PWK Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat rumusan konsep karakteristik, potensi dan permasalahan terkait kondisi bangunan c. Merumuskan naskah akdemik berisi materi teknis dan draft renperda BG
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
16
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Penyusunan RDTR Kota Poigar Kab. Bolmong Lokasi Proyek : Kota Poigar, Kabupaten Bolmong Nilai Kontrak : Rp. 392.500.000 Nomor Kontrak : 021/Kontrak/VIII/2012 Periode : Agusutus 2012 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas pen anganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
17
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Lokasi Proyek : Kabupaten Toraja Utara Nilai Kontrak : Rp. 343.890.000 Nomor Kontrak : 19/K/PBLSS/ 2011 Periode : 27 Mei 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Uraian Pekerjaan : Perencanaan Kota a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus s ampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
18
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Lokasi Proyek : Kabupaten Pinrang Nilai Kontrak : Rp. 336.160.000 Nomor Kontrak : 18/K/PBLSS/2011 Periode : 27 Mei 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
19
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Kementerian Pekerjaan Umum Bidang PU Cipta Karya SATKER PPLP Sulbar Lokasi Proyek : Kabupaten Polewali Mandar Nilai Kontrak : Rp. 381.106.000 Nomor Kontrak : 12/Kontrak/PPLP/V/2011 Periode : 27 Mei 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
20
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Lokasi Proyek : Kota Makassar Nilai Kontrak : Rp. 320.000.000 Nomor Kontrak : 09/SPMK/DTB-MKS/X/2011 Periode : Oktober 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
21
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab. Polman Lokasi Proyek : Kabupaten Polewali Mandar Nilai Kontrak : Rp. 148.800.000 Nomor Kontrak : 14/Kontrak/DTRP/IX/2011 Periode : September 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
22
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Bappeda Kota Parepare Lokasi Proyek : Kota Parepre Nilai Kontrak : Rp. 88.975.000 Nomor Kontrak : 027/1527/Bappeda/18-03-2011 Periode : 18 Maret 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
23
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Bappeda Kab. Bopen Digol Lokasi Proyek : Kabupaten Bopen Digol Nilai Kontrak : Rp. 685.000.000 Nomor Kontrak : II/101/RTR/Bappeda/2011 Periode : Juli 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
24
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang, Permukiman & Kebersihan Lokasi Proyek : Kota Unaaha Nilai Kontrak : Rp. 321.5400.000 Nomor Kontrak : 001/3/SPMK-Kontrak/VI/2010, 18 Juni 2010 Periode : 18 Juni 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
25
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Lokasi Proyek : Kota Weda Nilai Kontrak : Rp. 342.320.000 Nomor Kontrak : 027/Kontrak/PU/VII/2010, 08 Juli Periode : 08 Juli 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
2010
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
26
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros Kabupaten Maros Rp. 74.000.000
04/SPMK/SP/DTRP-DAU/VII/2010 Periode : Juli 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
27
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Wajo (lanjutan) Kabupaten Wajo Rp. 73.500.000
602.1/242.1/TRKP Periode : Mei 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
28
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Wajo Kabupaten Wajo Rp. 273.790.000,-
602.1/638/TRKP Periode : Okt 2009 - Desember 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
29
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah Kabupaten Pangkep Rp. 97.845.000,-
056/365/Bangkim Periode : 19 Maret 2009 – 16 Juni 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya d. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan Uraian Pekerjaan : Perencanaan Kota a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
30
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan di Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Utara Rp. 147.790.000,-
602.1/638/TRKP Periode : Juni 2009 - Desember 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
31
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Maros Rp. 59.500.000,-
03/KPJK/SP/DTRP-DAU/IV/09 Periode : 14 april 2009 – 05 Agustus 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya c. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan Uraian Pekerjaan : Perencanaan Kota a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakh irnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
32
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kabupaten Takalar Rp. 79.620.000,-
050/245 J1/VIII/2008 Periode : Mei 2008 - Agustus 2008 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan c. Ahli Sosial Pemberdayaan Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berak hirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
33
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Konawe Lokasi Proyek : Kab. Konawe Nilai Kontrak : Rp. 435.850.000,Nomor Kontrak : Nomor : 050/04/RTRW/KONT/BAPPEDA/V/200 050/04/RTRW/KONT/BAPPEDA/V/2007 7 Periode : Mei 2007-Desember 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Asing -. OB -.OB -.OB
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasi struktur tata ruang kawasan perkotaan b. Membuat analisis tapak kawasan perencanaan c. Menghitung kebutuhan prasarana dan sarana kawasan perencanaan d. Membuat data atribut atribut dan peta digitasi kawasan perencanaan e. Melaksanakan sosialisasi dan membuat kajian social budaya penduduk f. Menghitung kelayakan ekonomi kota g. Merumuskan kajian rona awal lingkungan dan kemungkinan dampak penting y ang ditimbulkan pasca konstruksi h. Membuat RANPERDA tentang RTRKP
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
34
Indonesia -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu Lokasi Proyek : Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu Nilai Kontrak : Rp. 94.500.000,Nomor Kontrak : Nomor : 003/KONT-RTRK/TARKIM/II/2007 12 Feb.2007 Periode : Februari 2007-Juni 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -. OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasi struktur tata ruang kawasan perkotaan b. Membuat analisis tapak kawasan perencanaan c. Menghitung kebutuhan prasarana dan sarana kawasan perencanaan d. Membuat data atribut atribut dan peta digitasi kawasan perencanaan e. Melaksanakan sosialisasi dan membuat kajian social budaya penduduk f. Menghitung kelayakan ekonomi kota g. Merumuskan kajian rona awal lingkungan dan kemungkinan dampak penting y ang ditimbulkan pasca konstruksi h. Membuat RANPERDA tentang RTRKP
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
35
Indonesia -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna Jasa : Penyusunan dan Analisis Data /informasi pengolahan ruang terbuka Hijau Kota Palopo Lokasi Proyek : Kota Palopo Nilai Kontrak : Rp. 132.500.000,Nomor Kontrak : Nomor : 06/KONT PPK.BLHD/IX/2007 28 Sep 2007 Periode : September 2007-Desember 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : a. Team Leader b. Ahli Arsitektur c. Ahli Teknik Sipil Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasikan model untuk taman kota b. Merencanakan model dan bentuk arsitektur taman kota c. Menghitung RAB taman kota untuk implementasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Asing -. OB -.OB -.OB
Indonesia -.OB -.OB -.OB
Keahlian Perencanaan Kota Urban Design Prasarana dan Sarana
36
Jumlah Orang 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7. 8.
Pengguna jasa : Perencanaan Rencana Tindak Komunitas/Community Action Plan (CAP) Desa Salu Paremang Kec.Kamanre Lokasi Proyek : Kecamatan Kamanre Kab. Luwu Nilai Kontrak : Rp. 119.250.000,Nomor Kontrak : Nomor : 002/KONT TRP/CAP-NUSSP/II/2006 12 Feb 2007 Periode : Februari 2007-Juni 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : a. Team Leader b. Ahli Teknik Sipil c. Ahli Arsitektur d. Ahli Sosial e. Ahli Ekonomi Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasikan struktur tata ruang kawasan perencanaan b. Menghitung komponen biaya dan struktur bangunan c. Membuat design berdasarkan hasil rembug warga masyarakat d. Membuat kajian sosial budaya masyarakat e. Membuat analisis kelayakan investasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Asing -. OB -.OB -.OB
Indonesia -.OB -.OB -.OB
Keahlian Perencanaan Kota Prasarana dan Sarana Design Arsitektur Kelembagaan Finansial dan Manajemen
37
Jumlah Orang 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak Periode Nama Perusahaan Utama Alamat Negara Asal Jumlah Tenaga Ahli
8.
Perusahaan Mitra Kerja
: Penyusunan Masterplan Drainase Kota Belopa : Kab. Luwu : Rp. 120.500.00,: 001/SPP/TRP/MPD/VI/2006 1 Juli 2006 : Juli 2006-September 2006 (Lead Firm) : ::: Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing -.OB -.OB -.OB -.OB
a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencananaan Kota b. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana c. Ahli Arsitektur Arsitektur d. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan e. Ahli Sosial Kelembagaan f. Ahli Drainase Drainase Uraian Pekerjaan : a. Merumuskan program-program pembangunan system drainase perkotaan b. Merencanakan sistem drainase perkotaan c. Membuat design sistem drainase perkotaan d. Menyusunan rona awal lingkungan e. Membuat kelembagaan untuk pengelolaan sistem drainase perkotaan f. Merekomendasikan sistem dan pemodelan drainase untuk kawasan perkotaan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
38
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
7.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak Periode Nama Perusahaan Utama Alamat Negara Asal Jumlah Tenaga Ahli
8.
Perusahaan Mitra Kerja
: Penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan Wisata Buntu Matabing Kab. Luwu : Kabupaten Luwu : Rp. 141.000.00,: 003/SPP/TRP/KDTW/VI/2006 5 Juli 2006 : Juli 2006-September 2006 (Lead Firm) : ::: Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota dan Wilayah b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan e. Ahli Sosial Kelembagaan f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasikan struktur tata ruang kawasan perencanaan berdasarkan segmentasi kawasan b. Membuat design Tata Ruang Kawasan Wisata c. Membuat analisis rona awal lingkungan d. Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar kawasan perencanaan e. Membuat analisis kelayakan investasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
39
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
BAGIAN - B T ANGG AP AN D D AN S S AR AN TERH AD AP K K AK & P PERSONIL/ F ASILIT AS P PENDUK UNG D D ARI P PPK A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas Rencana Strategis,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Sebagai Undang Undang No. 27 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1, sebagaimana telah diubah menjadi UU No, 1 2014. menyatakan bahwa perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil terdiri dari empat tahapan: (i) Rencana Strategis (RS); (ii) Rencana Zonasi (RZ); (iii) Rencana Pengelolaan (RP); dan (iv) Rencana Aksi Pengelolaan (RAP). Dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil maka, diamanatkan agar pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana pengelolaan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di WP3K. Perencanaan RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan, yaitu dengan mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan
secara
vertikal
antara
pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dan
mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo yang merupakan salah satu arahan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kawasan khususnya kawasan pesisir. Pentingnya kebijakan ini tidak lain untuk peningkatan pemanfaatan dan pengendalian ruang-ruang dalam lingkup pesisir selain itu penting juga untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir sebagai salah satu potensi dari lingkup perencanaan. Pemahaman tim juga menanggapi kemajuan dan pertumbuhan serta perkembangan kota Palopo yang merupakan pusat ibukota yang mengalami peningkatan secara pesat. Sehingga dampak perkembangan perkotaan terimbas diwilayah-wilayah hinterland terutama di wilayah pesisir. Hal ini menjadi strategi pemerintah dalam penataan ruang kawasan pesisir. Lokasi strategis ini mampu mendorong Kawasan pesisir Palopo menjadi salah satu kota pesisir dengan pertimbangan lingkungan dan berkelanjutan di Kota Palopo. Untuk itu dari pemahaman latar belakang dan maksud tujuan pembangunan kawasan kota dan wilayah di Kota Palopo dengan adanya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
2. Sasaran Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah : a. Tersusunnya Laporan pendahuluan, fakta analisis dan laporan akhir RZWP3K Kota Palopo. b. Tersusunnya 12 (dua belas) dataset baik spasial maupun nonspasial, yang terdiri dari : 1) Data Dasar a. Terestrial b. Bathimetri 2) BData Spasial dan Non SpasialTematik a. Geologi dan Geomorfologi b. Oseanografi c. Penggunaan Lahan dan Status Lahan d. Pemanfaatan Wilayah Dasar e. Kesesuaian Lahan/Perairan dan Sumber Daya Air
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
kecamatan pesisir yaitu Kec. Wara Selatan, Wara Timur, Wara Utara, Bara dan Telluwanua. Tanggapan dan Pemahaman: Lingkup wilayah perencanaan yang merupakan kawasan pesisir palopo ini akan dikoordinasikan kembali oleh tim konsultan kepada tim teknis penyusunan Rencana Zonasi pesisir palopo ini dalam hal batasan wilayah pesisir dalam hal ini batas deliniasi kawasan perencanaan apakah berdasarkan batasan administrasi atau batasan lainnya. Proses koordinasi tersebut akan disampaikan pada saat kegiatan konsultasi publik laporan pendahuluan.
D. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN TENAGA AHLI Posisi Tenaga Ahli
Kualifikasi
Jumlah OB
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
dipertimbangkan dapat menggunakan tenaga Geodesi ataupun Geologi selama menguasai teknik pemetaan dan bersertifikat GIS.
E. METODOLOGI Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo pada hakekatnya merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir
yang ada dalam rangka
menigkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Secara umum langkah-langkah penyusunan Zonasi Plan Pesisir adalah : Langkah pertama
: Pembentukan Kelompok Kerja
Langkah kedua
: Pengumpulan Data
Langkah ketiga
: Survey Lapangan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1) Pengumpulan Data Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dilokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana kerja. 2) Survey Lapangan Survey lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan catalog informasi sumberdaya (sumberdaya alam. Sumberdaya fisik/buatan, sumberdaya sosial dan sumberdaya manusia). 3) Penyusunan Dokumen Awal Dokumen awal penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Kota Palopo berisikan tentang : (i) analisa data : analisa kebijakan, kewilayahan, sosial, potensi sumberdaya, pemanfaatan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
menginformasikan tematik atau kondisi lapangan yang belum terangkum didalam laporan awal. 6) Konsultasi Publik Konsultasi public pada tahap ini dilakukan dengan maksud untuk menverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan public pada tahap konsultasi sebelumnya telah dirangkum dengan baik dan benar dalam draft yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. 7) Penyusuna Dokumen Final Setelah draft Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo disepakati oleh semua pihak maka disusunlah dokumen final (akhir) Zonasi Wilayah Pesisir yang merangkum keseluruhan rangkaian proses, data dan informasi serta analisis yang dilakukan sejak awal kedalam tiga buku, yakni : a. Buku Pendahuluan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
F. ANGGARAN BIAYA
1) Sumber Dana Sumber dana untuk kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2014, yaitu melalui Satuan Kerja Dinas Kelutan dan Perikanan Palopo.
Tanggapan dan Pemahaman: Tim konsultan memahami sumber dan besaran biaya untuk penyelesaian penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo ini yang merupakan alokasi anggaran dana dari anggaran belanja daerah dan pelaksana kegiatan atau pemberi pekerjaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo.
G. WAKTU PELAKSANAAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
6) Kesemua sistem pelaporan dalam bentuk soft copy dalam format Ms. word, sistem pemetaan menggunakan program Arc View ver 3.2/3.3 dalam extension file shp (bukan format file jpg).
Tanggapan dan pemahaman: Tim konsultan memahami bahwa pelaporan merupakan hasil kegiatan rangkaian dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo yang merupakan kewajiban dari tim penyedia jasa dan mengikuti seluruh jumlah dari pelaporan yang telah diajukan oleh panitia pelaksana pengadaan jasa. Dan hal terpenting adalah menyamakan format penulisan untuk pelaporan akhir (naskah akademik) sesuai yang telah diarahkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
BAGIAN - C PENDEK AT AN ,, M METODOLOGI D AN PROGR AM K K ERJ A 1. PENDEKATAN
Pada sub bagian ini, dijelaskan beberapa pendekatan yang akan dilakukan untuk dapat menguraikan maksud dan tujuan dari pekerjaan ini. Beberapa pendekatan yang akan digunakan adalah pertama, pendekatan kebijakan yaitu melalui kajian undangundang, peraturan pemerintah, surat keputusan direktorat jenderal perikanan dan kelautan, serta keputusan menteri perikanan dan kelautan. Kedua, pendekatan teknis. Pendekatan teknis adalah pendekatan yang melalui perancangan secara detail terhadap satuan wilayah tertentu dengan ukuran yang jelas dan program/kegiatan yang disusun secara rapi menurut tahapan pelaksanaannya. 1.1. Pendekatan Kebijakan
Beberapa landasan kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman ini adalah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10)Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 11)Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 12)Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 13)Keputusan Dirjen. Perikanan BudidayaNomor : KEP.45/DJ-PB/2009 14)Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 41/MEN/2009 tentang penetapan lokasi minapolitan 15)Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. 1.2. Pendekatan Teknis a. Batasan RZWP3K
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Gambar di atas merupakan ilustrasi batasan wilayah RZWP3K yang meliputi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Hirarki Rencan
Ketentua Alokasi Ruang
Keterangan disertai dengan arahan subzona pada setiap zona
RZWP-3-K Kab/Kota
1. 2. 3. 4.
Kawasan pemanfaatan umum Kawasan konservasi KSNT Alur laut
Bila tingkat pengaturannya hanya sampai dengan zona, disertai dengan arahan sub-zona pada setiap zona
RZR Kab/Kota
1. Peruntukan pada sub-zona atau SWP 2. Alur laut
Arahan untuk daya dukung, daya tamping dan pengendalian subzona
Adapun RZWP-3-K Kab/Kota difokuskan pada pengalokasian ruang kedalam empat kawasan, sebagai berikut : 1. Kawasan Pemanfaatan Umum; 2. Kawasan Konservasi; 3. KSNT 4. Alur Laut Dan bila tingkat pengaturannya hanya samapai dengan zona maka disertai dengan arahan sub-zona pada setiap Zona.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
ketentuan pengendalian pemanfaatan zona. Dalam merumuskan tujuan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota perlu memperhatikan RSWP3K. dalam hal RSWP-3-Kbelum tersedia, tujuan dirumuskan berdasarkan Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan isu strategis pengelolaan WP3K. b) Kebijakan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan landasan hokum yang menetapkan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota sehingga tercipta tatanan peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang teratur dan berkesinambungan. Kebijakan dimaksud dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan arah pemanfaatan kawasan / zona pada tingkat lebih detail dan penetapan arah pengendalian pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota. c) Strategi penataan
ruang
WP-3-K
Kab/Kota
merupakan
penjabaran
masingmasing kebijakan penataan ruang WP-3-Kkedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang WP-3-Kyang telah ditetapkan. Dalam merumuskan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota didasarkan pada Kebijakan penataan ruang WP3K, serta kapasitas sumberdaya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
rekomendasi pada saat dilakukan proses revisi ataupun review RTRW Kab/Kota oleh pemerintah daerah. Pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan simpul kegiatan kelautan dan perikanan di WP3K. Pusat kegiatan ini diselaraskan dengan pusat kegiatan di RTRW kab/kota yang terdiri atas: a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kab/kota b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kab/kota c) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kab/kota d) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kab/kota e) Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (PKSNT) yang berada di wilayah kab/kota f) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kab/kota yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kab/kota, yaitu: •
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan dan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
e) Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota. Rencana pola ruang WP-3-Kdirumuskan berdasarkan : a) kebijakan dan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota; b) Kesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c) Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau keci d) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota dirumuskan dengan kriteria : a) Sesuai dengan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Nasional (RZWN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi (RZWP-3-K Provinsi) b) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada
di
wilayah pesisir
bersangkutan;
dan
pulau-pulau
kecil kab/kota
yang
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
mengamanatkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus
meliputi;
perencanaan,
pemanfaatan,
pengawasan
dan
pengendalian.
Perencanaan itu sendiri terdiri dari 4 hirarki, yakni Rencana Strategis (RSWP-3-K), rencana Zonasi (RZWP-3-K), Rencana pengelolaan (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K). lihat gambar dibawah ini;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD. RZWP-3-K berlaku 20 tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. kewenangannya. Untuk menyusun dokumen rencana strategis wilayah pesisi dan pulau-pulau kecil di Kota Palopo, sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor : PER.16/MEN/2008, tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, sebagai berikut ; •
Tata cara penyusunan dokumen RZWP-3-K ; a) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota telah mempunyai RSWP-3K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). b) RSWP-3-K merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.
•
Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K ;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
d) Data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil •
Konsultasi Publik ; a) Dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan mengundang instansi terkait, organisasi masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). b) Berfungsi untuk mendapat masukan, tanggapan, saran perbaikan.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1.3 METODE PELAKSANAAN
Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Palopo terdiri dari Penetapan kawasan, zona dan subzona dalam proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Palopo menggunakan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
zonasi kab/kota antara lain berupa peta-peta yang bersumber dari beberapa instansi seperti yang diperlihatkan pada Tabel dibawah ini. Jenis data dasar RZWP-3-K Kab/Kota
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Jenis data dasar RZWP-3-K Kab/Kota
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi ekologi serta rencana/studi terkait lainnya. •
Kebijakan meliputi RTRW Kab/Kota, RPJM Kab/Kota, Renstra Kab/Kota dan kebijakan lain yang terkait.
•
Kondisi fisik, menyangkut kondisi geologi/tatanan tektonik (jalur gempa , jenis tanah dan jenis batuan), morfologi pantai (bentuk permukaan pulau, evolusi pantai , bentuk dan tipe pantai), hidrooceonografi (arus pasang surut, bathimetri, kecepatan arus permukaan, Iklim dan cuaca), keterdapatan pulau kecil (paparan benua, kelanjutan benua) dan lokasi/posisi (pulau perbatasan, pulau terluar, pulau di perairan pedalaman)
•
Kondisi Sosial Budaya, menyangkut sebaran dan jumlah penduduk, interaksi penduduk, budaya & adat istiadat, sejarah sosial dan issue permasalahan sosial budaya
•
Kondisi Ekonomi, menyangkut PDRB, PAD, sebaran potensi ekonomi, basis ekonomi lokal, keterkaitan ekonomi dan skala ekonomi (produksi dan pemasaran).
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Adapun pengklasifikasian jenis data dalam kegiatan survey lapangan disajikan dalam tabel 4.4. Klasfikasi jenis data dalam survey lapangan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3. PEMBAGIAN ZONASI DAN SUB ZONA
Pembagian Zonasi dan sub Zona [ada dokumen RZWP3K Kab/Kota dapat dilihat pada table di bawah ini :
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTNH, ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai z oning map bagi peraturan zonasi. Rencana pola ruang berfungsi sebagai: a) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP; b) Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang; c) Dasar penyusunan RTBL; dan d) Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan: a) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam BWP; dan b) perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan. Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria: a) mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
7) Zona lindung lainnya.
b) Zona budi daya yang meliputi: 1) zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan
kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah; 2) zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan
perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya); 3) zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan
perkantoran swasta; 4) zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
4.1 Zona Lindung a. Zona hutan Lindung
Zona Hutan lindung merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Untuk fungsi penetapan dari zona hutan lindung bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung dan mencegah timbulnya kerusakan hutan meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa.Manfaat dari penetapan untuk zona hutan lindung tersebut mengarah pada terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan lindung dan tidak adanya kerusakan hutan meningkatnya fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa. Zona hutan lindung pada muatan RDTR ini masih mengacu pada Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan tentunya pada Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2011 tentang pedoman Penyusunan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Fungsi dari penetapan dari zona ini yaitu meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan penetapan zona ini terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Penetapan zona ini mengacu pada Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2011 tentang pedoman Penyusunan RDTR Kota, untuk subtansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perlindungan untuk zona dbawahnya adalah zona-zona yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sebagai pengontrol tata air permukaan.
c. Zona perlindungan setempat
Zona perlindungan setempat merupakan zona dimana peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.tujuan dari peruntukan zona perlindungan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
ii. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang iii. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang
d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Zona RTH yang dimaksud antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman. Fungsi dari penetapan zona RTH ini adalah (1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan (3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Memperhatikan ketentuan ketentuan yang terkait dengan perencanaan RTH perkotaan.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, yaitu; (1) kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; dan/atau mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya, (2) mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia dan/atau mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjangpengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas dan (3) mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan observasi.
f.
Zona rawan bencana alam
Zona rawan bencana alam merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Fungsi penetapan zona rawan bencana alam dala RDTR kota ini adalah (1) menetapkan zona yang tidak boleh dijadikan sebagai lokasi pembangunan, apabila
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Zona perumahan ini dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah. Untuk pembagian penjelasan dalam penetapan zona perumahan terbagi atas lima macam zona yaitu Rumah Kepadatan sangat tinggi, Rumah Kepadatan Tinggi, Rumah Kepadatan Sedang, Rumah Kepadatan Rendah Dan Rumah Kepadatan Sangat rendah.penjelasan tentang substansi dan kriteria perencanaan peruntukan dari zona perumahan adalah: 1) Rumah Kepadatan Sangat Tinggi, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan diatas 1000 (seribu) rumah/hektar 2) Rumah Kepadatan Tinggi, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat; (2) menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan (3) menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Zona Perdagangan dan jasa terdiri dari beberapa jenis bentuk zona yaitu: 1) Tunggal; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya difungsikan
untuk
pengembangan
kelompok
kegiatan
perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan
dan
rekreasi
dengan
skala
pelayanan
regional
yang
dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertical. Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perdagangan tunggal adalah: •
lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Deret; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perdagangan deret adalah: •
Lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi.
•
Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal.
•
Jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
•
Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
c. Zona Perkantoran
Zona Perkantoran merupakan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Untuk
pemerintah
tingkat
kecamatan
dan
dibawahnya
aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama 2) Perkantoran Swasta; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertical. Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perkantoran swasta adalah: •
Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi.
•
Lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter tuang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal.
•
Skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan regional dan kota. Jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Zona sarana pelayanan umum yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan.untuk subtansi dan kriteria penetapan masing-masing sarana adalah: 1) Pendidikan; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal,serta dikembangkan secara horizontal dan vertical. Substansi dan kriteria penetapan zona sarana pendidikan mengacu pada ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah
disesuaikan
dengan
ketentuan
jarak
jangkau
maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana transportasi mengacu pada ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional
•
Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
•
Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan.
•
Aksesibilitas
yangmenghubungkan
antar
lokasi
kegiatan
transportasi minimal jalan kolektor. •
Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan.
•
Area pusat kegiatan pada unit kelurahan (30.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada tempat pemberhentian kendaraan umum antar lingkungan dan juga pangkalan-pangkalan kendaraan yang dapat langsung membawa penumpang ke daerah perumahan,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya. •
Penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,2 (satu koma dua) meter.
•
Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan.
3) Kesehatan; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertical. Substansi dan kriteria penetapan zona sarana kesehatan mengacu
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan- ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan
4) Olahraga; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk
terbuka
maupun
tertutup
sesuai
dengan
lingkup
pelayanannyadengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Substansi dan kriteria penetapan zona sarana olahraga mengacu padaketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Sarana olahraga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana olahraga tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini.
•
Sarana olahraga dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
gedung pertemuan umum dengan besaran minimum diatur di dalam peraturan zonasi. •
Sarana sosial budaya dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.
•
Fasilitas sosial budaya dengan skala pelayanan lebih besaratau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor.
6) Peribadatan;peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Substansi dan kriteria penetapan zona sarana peribadatan mengacu padaketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan
e. Zona Industri
Zona Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Tujuan penetapan zona industri adalah (1) menyediakan ruang bagi kegiatankegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya; dan (2) memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu
•
Aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi
•
Aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti bankendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api
•
Aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer.
f.
Zona Khusus
Zona khusus yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam zona perumahan sampai dengan zona industri yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor;
•
Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial
2) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL); peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya. Substansi dan kriteria Perencanaan dalam penetapan zona IPAL yaitu: •
Memperhatikan sistem pembuangan air limbah pemukiman dan industri yang berlaku di suatu wilayah.
•
Memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan IPAL.
•
Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan industri
3) Tempat Pemprosesan Akhir (TPA); peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
fasilitasnya dalam upaya memenuhi lapangan pekerjaan masyarakat di daerah tersebut; dan (2) mengembangkan sektor-sektor basis tertentu agar dapat meningkatkan produktifitas daerah. 1) Zona
Pertanian;
menampung
peruntukan
kegiatan
yang
ruang
yang
berhubungan
dikembangkan dengan
untuk
pengusahaan
mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersil. Substansi dan kriteria perencanaan zona untuk peruntukan pertanian berupa: •
Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija.
•
Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sosial
•
Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Zona Pariwisata; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. kawasan wisata yang dikembangkan di tempatberlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dansekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (tengeran/landmark, cagar budaya)kawasan wisata di tempat objek alam (gunung, sawah,pantai, laut, teIuk, lembah) dan kawasan di sekitarnya yangditujukan untuk mengakomodasi
wisata
kecenderunganmendapatkan
minat sesuatu
alam danpengalaman
yangmemiliki baru
yang
bermanfaat dari objek wisata alam yang dikunjungi h. zona campuran
Zona campuran yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu ( mix use), seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran. Tujuan penetapan: (1) menyediakan ruang untuk pengembangan beberapa
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yangmenghubungkan antar bangunan
dan
menghubungkan
subzona
dengan
tempat
pemberhentian kendaraan umum. •
Jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari penghuni.
•
Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran
2) Perumahan dan Perkantoran; peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran. penetapan zona campuran perumahan dan perkantoran dengan tersedianya ruang untuk: (1) kegiatan perumahan kepadatan tinggi dengan konsep hunian vertical, (2) kegiatan perkantoran yang melayani masyarakat pada subzona tersebut dan (3) sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
konsep bangunan vertical, (2) kegiatan perkantoran dan komersial yang melayani masyarakat pada subzona dan/atau masyarakat di luar subzona tersebut, dan (3) sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum. Substansi
dan
kriteria
perencaaan
penetapan
zona
campuran
perkantoran dan perdagangan/jasa adalah: •
Memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kotadimana nilai lahan sudah tinggi.
•
Lokasi dengan akses yang cukup tinggi bagi masyarakat luas diantaranya lebar / kelas jalan yang sesuai, ketersediaan transportasi umum/massal yang sudah berjalan serta keberadaan sistem
infrastruktur
kota
yang
memadai
atau
mudah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
b) kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi BWP; c) rencana pola ruang BWP yang termuat dalam RDTR; d) sistem pelayanan, terutama pergerakan, sesuai fungsi dan peran BWP; dan e) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Rencana jaringan prasarana dirumuskan dengan kriteria: a) memperhatikan rencana struktur ruang bagian wilayah lainnya dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah administrasi kabupaten/kota sekitarnya yang berbatasan langsung dengan BWP; b) menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana dan utilitas pada BWP; c) mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas BWP; dan d) mengakomodasi kebutuhan fungsi dan peran pelayanan kawasan di dalam struktur ruang BWP.
Materi rencana jaringan prasarana meliputi:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
sampai dengan angka 5, rencana jaringan pergerakan juga harus memuat rencana jalur kereta api, jalur pelayaran, dan jalur pejalan kaki/sepeda.
b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan merupakan penjabaran dari jaringan distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/kelistrikan di BWP yang termuat dalam RTRW, yang terdiri atas: 1) Jaringan subtransmisi yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sumber daya besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di BWP (jika ada); 2) Jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT, SUTET, dan SUTT) yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang meliputi: i.
Gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70-500 kv) menjadi tegangan menengah (20 kv); dan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS);
4) Rencana pengembangan sistem televisi kabel termasuk penetapan lokasi stasiun transmisi; 5) Rencana penyediaan jaringan serat optik; dan 6) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Rencana pengembangan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum, yang terdiri atas: 1) Sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota yang mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; 2) Bangunan pengambil air baku; 3) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi; 4) Pipa unit distribusi hingga persil;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1) Seluruh saluran pembuangan; dan 2) Bangunan pengolahan air limbah.
g. Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan BWP, misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan. Jalur evakuasi bencana dapat memanfaatkan jaringan prasarana dan sarana yang sudah ada. 4.4 Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
b) Mendukung program penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c) Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan; d) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; dan e) Terjaganya sinkronisasi antarprogram dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten/kota.
Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi: a. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Program
pemanfaatan
ruang
prioritas
merupakan
program-program
pengembangan BWP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP sesuai tujuan penataan BWP. Program pemanfaatan ruang dapat memuat kelompok program sebagai berikut:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
(g) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. 3) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang terdiri atas: i. Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; ii. Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan; iii. Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau iv. Pelestarian/pelindungan blok/kawasan. 4) Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat sebagai kelompok program tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok program lainnya, disesuaikan berdasarkan kebutuhannya.
2. Muatan Peraturan Zonasi
Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR.Peraturan zonasi berfungsi sebagai: a) Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; b) Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
7.2 Pengelompokan Materi 7.2.1 Materi Wajib a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Contoh: dalam sebuah zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah cukup jumlah fasilitas peribadatannya, maka aktivitas rumah ibadah termasuk dalam klasifikasi T.
“Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu” Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus.Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Contoh persyaratan umum antara lain: 1) Dokumen AMDAL; 2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang bawah tanah), toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan, serta kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 2) Pertimbangan Khusus Pertimbangan khusus berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan atau komponen yang akan dibangun. Pertimbangan khusus dapat disusun berdasarkan rujukan mengenai ketentuan atau standar yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, rujukan mengenai ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi: 1) KDB (Koefisien Dasar Bangunan)Maksimum;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
C = koefisien infiltrasi I = intensitas infiltrasi minimum (l/detik) A = luas lahan (ha/m2)
Iinf = S x A
Iinf = intensitas infiltrasi (l/detik) S = koefisien penyimpanan A = luas lahan (ha/m2)
Koefisien infiltrasi (C) tergantung dari jenis bidang yang menutupi di atasnya, apakah itu dari bahan kedap air ataupun dari rumput masing-masing mempunyai koefisien tertentu seperti pada tabel berikut:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Kepadatan
bangunan
atau
unit
maksimum
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan faktor kesehatan (ketersediaan air bersih, sanitasi, sampah, cahaya matahari, aliran udara, dan ruang antar bangunan), faktor sosial (ruang terbuka privat, privasi, serta perlindungan dan jarak tempuh terhadap fasilitas lingkungan), faktor teknis (resiko kebakaran dan keterbatasan lahan untuk bangunan atau rumah), dan faktor ekonomi (biaya lahan, ketersediaan, dan ongkos penyediaan pelayanan dasar). 4) Kepadatan Penduduk Maksimal. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lebih lanjut intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota, atau juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota. Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. c. Ketentuan Tata Bangunan
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
tata bangunan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. d. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
PEMBUATAN PETA Sistematika Penyajian Peta
Peta rencana pola ruang (zoning map) digambarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala atau tingkat
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Contoh Peta Rencana Zonasi
Bagian - D J ADW AL P PEL AK S AN A AN PEK ERJ A AN
Jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan rencana tahap-tahap kegiatan yang telah diuraikan dalam bab pendekatan dan metodologi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan merupakan jadwal yang mengatur kapan suatu kegiatan harus dilaksanakan dan harus selesai sehingga waktu pelaksanaan yang diberikan dapat tercapai dengan tidak mengurangi mutu teknisnya. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan bagan alir pelaksanaan pekerjaan dan item-item pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam KAK.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN BULAN NO
KEGIATAN
I 1
1
P ER SI AP AN
1.1 Persiapan Kelembagaan 1.2 Persiapan Teknis - Kajian Literatur - Persiapan Pengumpulan Data Instansional dan Survey Lapangan 2
KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA KONDISI EKSISTING
2.1 Data Sekunder Data kondisi iklim daerah perencanaan Data kondisi fisik wilayah pelayanan Data kependudukan Data rencana tata ruang Data penggunaan lahan Data pemanfaatan perairan 2.2 Data Primer Lokasi kawasan perencanaan Data ekosistem pesisir dan sumberdaya pesisir Sarana dan prasarana yang ada di lokasi Sarana jalan lingkungan dan jalan menuju lokasi 3
K EG IA TA N A NA LI SI S
3.1 Penentuan Kawasan Perencanaan 3.2 Penentuan Zonasi Kawasan Pesisir 3.3 Arahan Penataan Ruang Kawasan Pesisir 3.4 Rencana Zonasi Kawasan Pesisir 5
KEGIATAN WORKSHOP
5.1 Laporan Pendahuluan 5.2 FGD 1 5.3 FGD 2 5.4 Laporan Akhir 6
PE LA PO RA N
6.1 Laporan Pendahuluan 6.2 Buku Draft Laporan Akhir 6.3 Buku Laporan Akhir 6.3 Buku Eksekutif Summary 6.4 Album Peta 6.5 Soft Copy CD
2
II 3
4
5
6
III 7
8
9
10
IV 11
12
9
10
11
12
Bagian- E K OMPOSISI T TIM D D AN PENUG AS AN A. Tenaga Ahli dan Tanggung Jawabnya Agar diperoleh hasil yang optimal dari pekerjaan ini, maka PT. Mandala Prima Konsultan menugaskan kualifikasi personil/tenaga ahli yang diperlukan dengan sebaikbaiknya dan pemilihan yang tepat. Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan seperti yang tercantum di dalam TOR pekerjaan, maka uraian tugas dan wewenang dari masing-masing tenaga ahli menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan. Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh konsultan dalam pekerjaan ini harus mampu di dalam
3. Ahli Kelautan S1 Perikanan/Kelautan yang memiliki pengalaman dalam pekerjaan Kelautan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 4. Ahli Sosial/Ekonomi S1 ilmu sosial/Ekonomi dengan pengalaman dalam pekerjaan bidang Sosial ekonomi dan kajian aspek sosial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 5. Ahli Oseanografi S1 Kelautan/Perikanan dengan pengalaman dalam pekerjaan di bidang oseanografi sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun. 6. Ahli GIS S1 Geografi/Teknik Geodesi/Teknik Geologi yang menguasai aplikasi GIS dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan bidang perpetaan sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun. 1. Asisten Tenaga Ahli, terdiri dari :
B. Tabel : Komposisi Tim & Penugasan No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab
Jumlah Orang Bulan
A. Tenaga Ahli •
•
•
1.
Dr. Abd. Wasir Samad, S.Si, M.Si
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Ahli Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
Team Leader •
•
•
•
2
M. Abduh Ibnu Hajar, Ph.D
PT. Mandala Prima Konsultan.
Lokal
Ahli Prikanan
Ahli Perikan
Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari sejak perencanaan sampai penyelesaiannya hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.. Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan serta memberikan analisa terhadap seumberdaya pesisir dan laut Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survey. Membantu penyusunan kerangka survey dan peta kerja serta melakukan analisa terhadap data dan informasi berdasarkan data hasil survey. Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaiannya hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan.
4
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab
•
•
•
•
•
•
•
3.
Budiman, ST
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Ahli Kelautan
Ahli Kelautan
•
•
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya, dibawah koordinasi Tim Leader guna memciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif Dibawah koordinasi TL, bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka pelaporan Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan serta memberikan analisa terhadap aspek-aspek perikanan. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survey terkait jumlah dan kelimpahan sumberdaya Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli lainnya Member masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey memenuhi aspek-aspek perikanan. Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaiannya hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif; Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan
Jumlah Orang Bulan
3
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab
•
•
•
•
•
•
•
•
4..
Syamsu Fajar, ST
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Ahli Oseanografi
Ahli oseanografi
•
•
kerangka laporan. Mempelajari dokumen yang terkait dengan aspek-aspek kelautan. Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli lainnya. Memberi masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey/pengumpulan data terkait dengan aspek-aspek kelautan. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survei Menganalisis data dan potensi serta permasalahan wilayah pesisir dan pilau-pulau kecil dari aspek kelautan. Memberikan masukan strategi kebijakan dan arahan pengembangan wilayah dari aspek kelautan Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam menyusun potensi sumberdaya kelautan. Sesuai dengan bidang keahliannya bertangguang jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaian hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya, menyusun rencana kerja dan kerangka laporan
Jumlah Orang Bulan
3
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab
•
•
•
•
•
•
5.
Muhammad Syakhrun, SE
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Ahli Sosial Ekonomi
Ahli Sosial Ekonomi •
•
•
•
Mempelajari dokumen yang terkait dengan aspek-aspek oceanografi. Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli lainnya Member masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey/pengumpulan data terkait aspek-aspek oceanografi Sesuai dengan bidang keahliannya bertangguang jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaian hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan ntuk setiap tahap kegiatan. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi tim leader menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Di bawah koordinasi TL, bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka laporan Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan serta memberikan analisa terhadap aspek-aspek social ekonomi Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan survei Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli
Jumlah Orang Bulan
3
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab
•
•
•
•
6.
Djoko Santoso, ST
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Ahli Gis/ Pemetaan
Ahli Gis/ Pemetaan
•
•
•
•
•
lainnya. Memberikan masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey memenuhi aspek-aspek social ekonomi. Sesuai dengan bidang keahliannya bertangguang jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaian hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di bawah koordinasi ketua Tim bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka laporan. Melakukan proses pemasukan data digital spasial, menyusun peta-peta tematik, menginterpretasi peta citra Menyusun data base manajemen system sesuai standar pedoman pemetaan RZWP3K Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya Mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan proyek serta memberikan analisa terhadap aspekaspek data spasial dan pemetaan Turut bertanggung jawab terhadap pelakasanaan survey ekosistem pesisir dan laut
Jumlah Orang Bulan
3
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
B. Staff Penunjang •
1.
To Be Name
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Tenaga Selam
Tenaga Selam
•
•
2.
To Be Name
PT. Mandala Prima Konsultan
To Be Name
PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Tenaga Survei
Tenaga Survei
•
•
3.
Lokal
Enumenator
Enemunator
•
Membantu proses pelaksanaan survey dilapangan Membantu menganalisa ekosistem pesisir Membantu proses pelaksanaan survey di lapangan Memproses hasil survei lapangan untuk pemutakhiran peta-peta tematik Menyusun Laporan bersama Tim Membantu proses pelaksanaan survey di lapangan
3
3
1
Bagian - F J ADU AL P PENUG AS AN TEN AG A AHLI
Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan seperti yang tercantum di dalam KAK pekerjaan, maka PT. Mandala Prima Konsultan mengusulkan jadwal pengerahan personil/ tenaga ahli maupun tenaga penunjang dengan berdasar pada fungsi dari masing-masing personil. Uraian tugas dan wewenang dari masing-masing tenaga ahli menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan. Jadwal Penugasan Personil ini menguraikan waktu penugasan Tenaga Ahli, Tenaga Teknis dan Tenaga Penunjang dalam penanganan pekerjaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadwal ini disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan