BAGIAN - A DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN A. DATA ORGANISASI PERUSAHAAN 1. UMUM Perusahaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN pada awal didirikan pada Tahun 2006 merupakan inisiatif dari beberapa kelompok pengajar yang
bergerak
dalam
bidang
biro
jasa
penelitian
dalam
rangka
menyingkapi prospek pembangunan dibidang keteknikan dan penelitian untuk menjawab tantangan era globalisasi pasca penyediaan tenaga kerja menjelang pasar bebas AFTA, CAFTA, APEK dan lainnya. Dinamika pembangunan saat ini merupakan dedikasi utama untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang siap pakai dan handal, sehingga
berpengaruh
signifikan
terhadap
proses
manajemen
perusahaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN. Paradigma tersebut memberikan
citra
tersendiri
khususnya
dalam
rangka
menjalin
kerjasama guna menghasilkan produk jasa layanan konsultansi yang maksimal serta layanan jasa profesionalisme dan keahlian dalam menangani program pembangunan nasional, regional dan lokal dengan kualifikasi jasa usaha non kecil (Gred 2). Visi PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN dalam memberikan layanan jasa konsultansi adalah: “PROFESIONALISME DALAM BIDANG TATA LINGKUNGAN, SIPIL DAN ARSITEKTUR”. Segala bentuk hasil produk/pekerjaan layanan jasa konsultansi yang kami hasilkan akan berkiblat pada mutu dan kualitas untuk memuaskan para relasi dan pemberi kerja.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1
2. PROFIL PERUSAHAAN PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN merupakan Konsultan Perencana, Manajemen dan Pengawasan Pembangunan yang sejak berdirinya senantiasa
mendapat
kepercayaan
dari
berbagai
kalangan
baik
pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pihak swasta. Kiprahnya yang selalu peduli terhadap upaya-upaya pemerintah dalam rangka mempercepat laju pembangunan Kawasan Timur Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN senantiasa mendapat kepercayaan dari
pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dan
pemerintah
kabupaten/kota antara lain, Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam menangani
berbagai
perencanaan
kegiatan
khususnya
yang
pemberdayaan terkait
masyarakat
dengan
Tata
Ruang
dan dan
permukiman meliputi kegiatan; penyusunan Rencana Tata Ruang, RTBL, RPJP
dan
RPJM,
pemberdayaan pemberdayaan
penyiapan
masyarakat masyarakat
KASIBA/LISIBA perumahan
perumahan
dan
swadaya swadaya
pendampingan murni
melalui
dan
fasilitas
perbankan serta proyek AMDAL. Bahkan sampai saat ini PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN merupakan salah konsultan di Sulawesi Selatan yang telah bergabung menjadi Partner Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan proyek NUSSP melalui bantuan dana ADB. Selain itu PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN, juga telah berkiprah di seluruh Kabupaten/Kota hingga ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak awal didirikan dan hingga saat ini telah memberikan jasa layanan konsultansi berbagai macam pekerjaan, mulai
dari
kegiatan
Perencanaan,
Monitoring
dan
Evaluasi,
Pemberdayaan Masyarakat, pengembangan Kawasan Kota dan Wilayah, Bidang
Perikanan
dan
Kelautan,
Tata
Ruang,
Kehutanan
dan
Pengawasan Teknik serta AMDAL dan UKL/UPL.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
2
Demi kedekatan pelayanan dan tuntutan para user/pengguna jasa dibeberapa daerah, sampai saat ini PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN telah
mengembangkan
pembangunan
dan
indonesia
menjalin yang
adil
hubungan dan
yang
merata
baik
demi
khususnya
di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN Lingkup pekerjaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN sejak didirikan pada dasarnya difokuskan pada usaha layanan jasa konsultansi pembangunan meliputi; Bidang Tata Lingkungan, Sipil, Arsitektur dan kegiatan usaha jasa konsultansi non konstruksi antara lain; penelitian dan pemberdayaan masyarakat dan studi AMDAL. Struktur organisasi PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN dijelaskan pada skema berikut.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3
STRUKTUR ORGANISASI PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN DIREKTUR ADM. KEUANGAN
PEMBUKUAN
DEVISI PENELITIAN & MANAJEMEN
DEVISI STUDI KELAYAKAN
DEVISI PERENCANAAN
Jalan / Jembatan Bangunan Cipta Karya Irigasi Kota dan Wilayah Landscape Interior Kehutanan
DEVISI PENGAWASAN TEKNIK
DEVISI AMDAL
Jalan / Jembatan Bangunan Cipta Karya Irigasi Instansi Mesin-Mesin Perpipaan Sarana & Prasarana Transportasi
ESTIMATOR/DOKUMEN
DUKUMENTASI/ARSIP
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
4
B. DAFTAR PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR Pengalaman perusahaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN sejak didirikan pada Tahun 2006, khususnya pada bidang Arsitektur dan Tata Lingkungan jasa perencanaan urban dapat dilihat pada tabel berikut. Pemberi Tugas/Pengguna Jasa Alamat/ Nama Telepon 5 6
Kontrak No.Kontrak/ Nilai Kontrak Tanggal (Rp) 7 8
Tanggal Selesai
No
Nama Paket Pekerjaan
Bidang/Su b Bidang Pekerjaan
Lokasi
1
2
3
4
Bidang Tata Lingkunga n
Kab. Takalar
Dinas PU Kab. Takalar
Kab. Takalar
031/Pan/11/8/20 13
347.500.000
12 Agust 2013
Des 2013
Bidang Arsitektur
Kab. Takalar
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Komp. PU Baddoka Makassar
21/K/PBLSS/201 3
337.196.000
30 Maret 2013
Oktober 2013
Bidang Tata Lingkunga n
Kab. Takalar
Bappeda Kab. Takalar
Kab. Takalar
027/7064/Bapped a/ 2013
148.555.000
28 Agustus 2013
Desember 2013
Bidang Tata Lingkunga n
Kab. Takalar
Bappeda Kab. Takalar
Kab. Takalar
022/7023/Bapped a/ 2013
90.000.000
23 Agustus 2013
Desember 2013
Kab. Takalar
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Komp. PU Baddoka Makassar
19/K/PBLSS/201 2
343.890.000
25 April 2012
Nopember 2012
A.
TAHUN 2013
1
Penyusunan RTBL Kawasan Aeng Toa Kab. Takalar
2
3.
4
B.
1
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Maros Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Wisata Sanrobengi Kab. Takalar Penyusunan rencana detail kawasan pantai Galesong Utara Kabupaten Takalar TAHUN 2012 Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Takalar
Bidang Arsitektur
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1
Kontrak
B.A. Serah Terima
9
10
2
3 C.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Voigan Kabupaten Bolaang Mangondow Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran Kota Mobangu TAHUN 2011
Tata Lingkunga n
Kab. Bolmog
Bappeda Kab. Bomong
Kota Lolak
021/Kontrak//VII /2012
392.500.000,-
Agust 2012
Nop. 2012
Tata Lingkunga n
Kota Mobangu
Bappeda Kota Mobangu
Kota Mobangu
018/Kont//PP/VII /2012
439.450.000,-
Juli 2012
Nop. 2012
Komp. PU Baddoka Makassar
19/K/PBLSS/201 1
343.890.000
27 Mei 2011
Komp. PU Baddoka Makassar
18/K/PBLSS/201 1
336.160.000
27 Mei 2011
Oktober 2011
Kab. Mamuju
12/Kontrak/PPLP /V/2011
381.106.000
27 Mei 2011
22 Nopember 2011
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Bidang PU Cipta Karya SATKER PPLP Sulbar
1
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Toraja Utara
Bidang Arsitektur
Kab. Toraja Utara
2
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kab. Pinrang
Bidang Arsitektur
Kab. Pinrang
3
Perencanaan Teknis, Manajemen Persampahan dan DED Kab. Majene
Tata Lingkunga n
Kab. Majene
Bidang Tata Lingkunga n
Kota Makassar
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
Jl. Urip Sumoharjo Makassar
12/Kontrak/PPLP /V/2011
320.000.000
Oktober 2011
Desember 2011
Kab. Polman
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab. Polman
Kab. Polman
12/Kontrak/PPLP /V/2011
148.800.000
September 2011
Desember 2011
4
5
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kec. Panakkukang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perdagangan Kota Polewali Kab. Polman
Bidang Tata Lingkunga n
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
2
Oktober 2011
6
7
8 D.
1
Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi KAPET Parepare Kajian Daya Saing Unggulan Pengembangan Ekonomi Daerah Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Kota Tanah Merah Kab. Bopen Digol TAHUN 2010 Penyusunan Peraturan Bangunan Setempat (PBS) Kota Unaaha Kab. Konawe
2
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wajo
3
Penyusunan Master Plan Drainase Kota Sungguminasa
4
5
Pemetaan Kondisi Jalan dan Drainase Kawasan perumahan dan Permukiman Kota Kab. Maros Studi Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat
Kota Parepare
Tata Lingkunga n
Bidang Arsitektur Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Bappeda Kota Parepare
Kota Parepare
027/1527/Bapped a/18-03-2011
88.975.000
18 Maret 2011
027/7064/Bapped a/31 Oktober 2011
49.000.000
31 Juli 2011
18 Juni 2011
31 Oktober 2011
Kab. Boven Digol
Bappeda
Kota Batu Merah
II/101/RTR/Bapp eda/2011
685.000.000
Kota Unaaha
Dinas Tata Ruang, Permukiman & Kebersihan
Jln. A. Yani No. 23 Unaaha
001/3/SPMKKontrak/VI/2010 18 Juni 2010
321.5400.000.
16 Desember 2010
16 Desember 2010
Kab. Wajo
Dinas Tata Ruang & Kebersihan
Jl. Lamaddukelle ng No. 1 Sengkang
602.1/242.1/TRK P Tgl 7 Mei 2010
73.500.000
07 Mei 2010
September 2010
Kab. Gowa
Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Tumanurung No. 2 Sungguminasa
1/DPUGW/KONTPMPD/VI/2010
119.350.000
15 Juni 2010
13 Oktober 2010
Kab. Maros
Dinas Tata Ruang & Perumahan
Jl. Bougenville Maros
04/KPBJ/SP/PP/ DTRPDAU/VII/2010
74.000.000
19 Juli 2010
19 Oktober Masyarakat2010
Kab. Majene
Kantor Lingkungan Hidup Kab. Majene
Kab. Majene
240/A.7/KLDH/VI I/2010
172.535.000
30 Juli 2010
26 Nop. 2010
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3
Juli 2011
Desember 2011
6
7 E.
1
2
Pendampingan Fisik Tradisional Kab. Bulukumba Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kab Mamuju ) TAHUN 2009 Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Kota Weda Kab. Halmahera Tengah Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Daerah Kab. Pangkep
3
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wajo
4
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni
5
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kab Mamuju
F. 1
TAHUN 2008 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Bulukumba
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Soppeng
Dinas PU
SulSel
Nomor : 620/10/WASSPB/DPUKBM/VI/2010
79.500.000,-
Juni 2010
Des 2010
Soppeng
Nomor : 620/10/WASSPB/DPUKBM/VI/2010
43.500.000,-
Agust 2010
Des 2010
08 Desember 2010
08 Desember 2010
Bidang Arsitektur
Kota Weda
Dinas Pekerjaan Umum
Jln. Pendidkan No. 1
027/Kontrak/PU/ VII/2010 08 Juli 2010
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Pangkep
Dinas Tarkim Prov. Sulsel
Jl. Pettarani No. 91, Makassar
056/365/Bangki m 19 Maret 2009
97.845.000
17 Juni 2009
16 Juni 2009
Kab. Wajo
Dinas Tata Ruang & Kebersihan
Jl. Lamaddukelle ng No. 1 Sengkang
602.1/638/TRKP 14 Oktober 2009
273.790.000
25 Desember 2009
20 Desember 2009
Kab. Maros
Dinas Tata Ruang & Perumahan
Jl. Bougenville Maros
03/KPJK/DTRPDAU/IV/09 14 April 2009
59.500.000
05 Agustus 2009
02 Agustus 2009
Kab.Luwu
Dinas pu
Kab.Mamuju
Nomor : 620/19/WASSPB/DPUKBM/VIII/2009
43.500.000
Agust 2009
Des 2009
79.620000
25 Oktober 2008
25 Oktober 2008
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Tata Lingkunga n Perencanaa
Kabupaten Takalar
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Jl. Syech Yusuf No. 02 takalar
050/245 J1/VIII/2008
4
342.320.000
2
3
4
5
6
7
Daerah (SKPD) Rencana Detail Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kec. Tongauna Kab. Konawe Pengadaan Jasa Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan UPT Mahalona Kab. Luwu Timur Pengawasan supervise Teknis Perencanaan teknis Pembangunan tanggul tembok Penahan kab. mamuju Pengawasan Pembangunan Rumah Jabatan DPRD kab. SulBar
8
Perencanaan Teknis Pembangunan Sumur Air Tanah
9
Perencanaan Teknis
n Urban
Takalar
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Kutai Kartanegara
Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kalimatan Timur
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
935/DTPK2P1/009/2008 8 Mei 2008 s/d 3 Desember 2008
218.600.000,-
25 Nopember 2008
25 Nopember 2008
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Konawe
Bappeda Kab. Konawe
Kab.Konawe
Nomor : 23/SP/KDAK/V/2008 07 Mei 2008
124.750.000,-
07 Desember 2008
07 Desember 2008
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Luwu Timur
Dinas Trnasmigrasi Prov. SulSel
Kab. Luwu Timur
020.b/Kontrak/V/ 2008 22 Mei 2008
89.950.000
10 Agustus 2008
10 Desember 2008
Kota Masamba
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Timur
Jln. Simpurusiag No. 27 Masamba
032/17/22/SPMK Kontrak/DPU/200 8 15 September
17.892.000.00
12 Desember 2008
12 Desember 2008
Kab. Mamuju
Dinas Kesejatraan umum Kab Mamuju
Jln. Station No 17 Mamuju
610/01a/KPADPU-AIR/2008 20 Februari 2008
Provinsi Sulbar
Bappeda Sulbar
Jln. Ahmad Yani No. 01 Sul-Bar
020.b/Kotrak/V/2 008 22 Mei 2008
Kab. Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab.Luwu
Jl Jendral Sudirman No. 10 Belopo
Nomor : 01/KONTPTPS/TARKIM/III /2007 Tanggal 27 Maret 2007
95.000.000
27 Maret 2007
27 Mei 2008
Kab.Luwu
Dinas Tata Ruang &
Jl Jendral Sudirman No.
Nomor : 001/SPP/TARKIM
11.500.000
23 Feb 2007
23 Maret 2008
Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Bidang Arsitektur Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Arsitektur
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
5
25.7000.000
89.500.000
15 Maret 2008
10 Agustus 2008
15 Maret 2008
10 Agustus 2008
Pembangunan Batas kota Belopa Sebelah Selatan
10
11
12
G.
Supervisi/Pengaw asan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Berbasis Masyarakat (NUSSP) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jl. Tobadak II – III – IV Kab Mamuju Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lapen Ruas Jl.Dalam Kota Pangale dan Jl.Negara Dato (lanjutan) Kab.Mamuju TAHUN 2007
1
Penyusunan dan Analisis Data /informasi pengolahan ruang terbuka Hijau Kota Palopo.
2
Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (CAP) Salupareman
3
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Konawe
Jasa Teknis Pra Desain Arsitektur Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Permukiman
10 Belopo
/BATAS KOTA/II/2007
Kab.Luwu
Nomor : 001/SPB/TRP/SU PERVISINUSSP/IX/2008 8 September 2008
20.000.000
17 Nov 2008
15 Nov 2008
66.250.000
18 Juni 2008
18 Oct 2008
Kab.Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Kab.mamuju
Dinas PU dan Kipraswil Kab.Mamuju
Kab.Mamuju
Nomor : 620/10/WASSPB/DPUKBM/VI/2008
Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis
Kab.Mamuju
Dinas PU dan Kipraswil Kab.Mamuju
Kab.Mamuju
Nomor : 620/19/WASSPB/DPUKBM/VI/2008
59.300.000
18 Juni 2008
18 Oct 2008
Nomor : 06/KONT PPK.BLHD/IX/20 07 28 Sep 2007
132.500.000
12 Des 2007
12 Des 2007
119.250.000
12 Feb 2007
12 Juni 2007
435.850.000
5 Nopember 2007
5 Nopember 2007
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban/ Arsitektur Lanskape Bidang Tata Lingkunga n Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kota Palopo
Kab.Luwu
Kab. Konawe
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo
Kota Palopo
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Kab.Luwu
Bappeda Kab. Konawe
Kab.Konawe
Nomor : 002/SPP/PPTKTRP/NUSSP/II/20 07 Nomor : 050/04/RTRW/K ONT/BAPPEDA/V /2007 07 Mei 2007
6
4
5
6
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu Pengawasan Penimbunan halaman Kantor Camat Kamanre dan Rumah Adat Pengawasn Teknis Jaringan Irigasi Kec. Tappalang Kab. Mamuju
H.
TAHUN 2006
1
Penyusunan Masterplan Drainase Kota Belopa
2
Penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan Wisata Buntu Matabing Kab. Luwu
Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Bidang Sipil Jasa Inspeksi Teknis Tata Lingkunga n Perencanaa n Teknis Tata Lingkunga n Perencanaa n Urban
Kab. Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab.Luwu
Kab.Luwu
Nomor : 003/KONTRTRK/TARKIM/II/ 2007 12 Feb.2007
94.500.000
12 Juni 2007
12 Juni 2007
Kab.Luwu
Dinas Tata Ruang & Permukiman
Kab.Luwu
Nomor : 002/SPP/PPTKTRP/SUPERVISI/ V/2007
4.000.000
7 Mei 2007
7 Jul 2007
Kab.Mamuju
Dinas PU & Praswil Kab. Mamuju
Kab. Mamuju
Nomor : 06/SPP/PPTKDPUK/VII/2007
17.5560.000
09 Juli 2007
24 Okt 2007
Kota Belopo
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Jl. Jend Sudirman No. 10 Belopa
001/SPP/TRP/MP D/VI/2006 1 Juli 2006
120.500.00
12 September 2006
12 September 2006
Kiab. Luwu
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Jl. Jend Sudirman No. 10 Belopa
003/SPP/TRP/KD TW/VI/2006 5 Juli 2006
142.3000.00
3 Seoptember 2006
3 Seoptember 2006
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
7
C. DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS, 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR NO 1
PENGGUNA JASA /SUMBER DANA 2
NAMA PAKET PEKERJAAN
LINGKUP LAYANAN
PERIODE
ORANG BULAN
NILAI KONTRAK
3
4
5
6
7
1
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Penyusunan Ranperda Gedung Kab. Maros
Bangunan
2
Dinas Umum Takalar.
Penyusunan Takalar
Toa
Kab.
3
Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kab. Takalar
Penyusunan Rencana Ruang Pesisir Galut
Detail
Tata
4
Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kab. Takalar
5
BAPPEDA Bolaang Mongondow
MITRA KERJA 8
Bidang Arsitektur
05 April 2012
42 MM
322.562.000
-
Bidang Arsitektur
12 Agust 2013
42 MM
347.500.000
-
Bidang Tata Lingkungan
23 Agust 2013
30 MM
90.000.000
-
Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Wisata Sanrobengi Kab. Takalar
Bidang Tata Lingkungan
28 Agust 2013
30 MM
148.000.000
-
Penyusunan RDTR Kota Poigar Kab. Bolaang Mongondow
Tata Lingkungan
Agustus 2012
30 MM
392.500.000
-
6
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan
Penyusunan Ranperda Gedung Kab. Toraja Utara
Bangunan
Bidang Arsitektur
27 Mei 2011
42 MM
343.890.000
-
7
Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan &
Penyusunan Ranperda Gedung Kab. Pinrang
Bangunan
42 MM
336.160.000
-
pekerjaan Kab.
Kab.
RTBL
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Aeng
Bidang Arsitektur
27 Mei 2011
8
Lingkungan
8
9 10 11
Kementerian Pekerjaan Umum Bidang PU Cipta Karya SATKER PPLP Sulbar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab. Polman Bappeda Kota Parepare Kab.
Perencanaan Teknis, Manajemen Persampahan dan DED Kab. Majene Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kec. Panakkukang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perdagangan Kota Polewali Kab. Polman Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi KAPET Parepare
Tata Lingkungan
27 Mei 2011
48 MM
381.106.000
-
Bidang Tata Lingkungan
Oktober 2011
42 MM
320.000.000
-
Bidang Tata Lingkungan
September 2011
28 MM
148.800.000
-
18 Maret 2011
20 MM
88.975.000
-
49.000.000
-
685.000.000
-
12
Bappeda Bolmong
Kajian Daya Saing Unggulan Pengembangan Ekonomi Daerah
13
Kab. Bopen Digol
Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Kota Batu Merah Kab. Bopen Digol
Tata Lingkungan
Juli 2011
56 MM
14
Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Kab. Konawe
Penyusunan Peraturan Setempat (PBS)
Tata Lingkungan
Juni 2010
48 MM
321.540.000
-
15
Dinas Pekerjaan Umum kab. Gowa
Penyusunan Master Plan Drainase Kota Sungguminasa
Bidang Arsitektur
Juni 2010
30 MM
119.350.000
-
16
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kab. Maros
Pemetaan Kondisi Jalan dan Drainase Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Kab. Maros.
Tata Lingkungan
Juli 2010
20 MM
74.000.000
-
17
Dinas Tataa Ruang, Kebersihan dan Pasar
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Wajo (Lanjutan)
Bidang Arsitektur
Mei 2010
20 MM
73.500.000
-
18
Dinas Tarkim Prov. Sulsel
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Daerah Kab. Pangkep
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Maret 2009
26 MM
97.845.000
-
19
Dinas Tata Ruang kebersihan & Pasar Kab. wajo
Penyusunan Rencana Wilayah Kab. Wajo
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2009
48 MM
273.790.000
-
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Bangunan
Tata
Ruang
31 Juli 2011
9
20
Dinas Tata Ruang kab. 16Mamuju Utara
Penyusunan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan di Mamuju Utara
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Juni 2009
30 MM
147.790.000,-
-
21
Dinas tata Ruang dan Perumahan Kab. Maros
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
April 2009
12 MM
59.500.000
-
22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Takalar
Agustus 2008
18 MM
79.620000
-
(SKPD)
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
23
Dinas Perikanan dan Kelautan Prov, Kalimatan Timur
Rencana Detail Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei – Desemberr 2008
28 MM
218.600.000,-
-
24
Bappeda Kab. Konawe Prov. Sultra
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kec. Tongauna Kab. Konawe
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2008
24 MM
124.750.000,-
-
25
Dinas Trnasmigrasi Prov. Sul-Sel
Pengadaan Jasa Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan UPT Mahalona Kab. Luwu Timur
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2008
20 MM
89.950.000
-
26
Bappeda Kab. Konawe
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Konawe
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Mei 2007
34 MM
435.850.000
-
27
Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab.Luwu
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Pebruari 2007
14 MM
94.500.000
-
28
Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo
Penyusunan dan Analisis Data /informasi pengolahan ruang terbuka Hijau Kota Palopo.
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
September 2007
24 MM
132.500.000
-
29
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab.Luwu
Perencanaan Rencana Tindak Komunitas/Community Action Plan (CAP) Desa Salu Paremang Kec.Kamanre
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Pebruari 2007
18 MM
119.250.000
-
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
10
30
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Penyusunan Masterplan Drainase Kota Belopa
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Juli 2006
15 MM
120.500.00
-
31
Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Luwu timur
Penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan Wisata Buntu Matabing Kab. Luwu
Tata Lingkungan Perencanaan Urban
Juli 2006
10 MM
42.3000.00
-
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
11
D. URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR 1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan) Lokasi Proyek : Kabupaten Maros Nilai Kontrak : Rp. 322.562.000 Nomor Kontrak : 21/K/PBLSS/2013 Periode : 30 Maret 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Bangunan b. Ahli Teknik PWK Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat rumusan konsep karakteristik, potensi dan permasalahan terkait kondisi bangunan c. Merumuskan naskah akdemik berisi materi teknis dan draft renperda BG
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
12
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan RDTR Kawasan Pesisir Galut Lokasi Proyek : Kab. Takalar Nilai Kontrak : Rp. 90.000.000 Nomor Kontrak : 021/Kontrak/VIII/2013 Periode : Agusutus 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas penanganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
13
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan RTBL Aeng Toa Kab. Takalar Lokasi Proyek : Kab. Takalar Nilai Kontrak : Rp. 347.500.000 Nomor Kontrak : 031/Pan/11/8/2013 Periode : Agusutus 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas penanganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
14
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Wisata Sanrobengi Kab. Takalar Lokasi Proyek : Kab. Takalar Nilai Kontrak : Rp. 148.555.000 Nomor Kontrak : 027/7064/Bappeda/ 2013 Periode : Agusutus 2013 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas penanganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
15
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan) Lokasi Proyek : Kabupaten Takalar Nilai Kontrak : Rp. 322.562.000 Nomor Kontrak : 19/K/PBLSS/ 2012 Periode : 05 April 2012 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Bangunan b. Ahli Teknik PWK Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat rumusan konsep karakteristik, potensi dan permasalahan terkait kondisi bangunan c. Merumuskan naskah akdemik berisi materi teknis dan draft renperda BG
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
16
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan RDTR Kota Poigar Kab. Bolmong Lokasi Proyek : Kota Poigar, Kabupaten Bolmong Nilai Kontrak : Rp. 392.500.000 Nomor Kontrak : 021/Kontrak/VIII/2012 Periode : Agusutus 2012 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Merencanakan delineasi kawasan perencanaan pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) c. Merekomendasikan kawasan perencanaan yang prioritas penanganannya
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
17
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Lokasi Proyek : Kabupaten Toraja Utara Nilai Kontrak : Rp. 343.890.000 Nomor Kontrak : 19/K/PBLSS/ 2011 Periode : 27 Mei 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
18
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Kementerian PU Bidang Cipta Karya (Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Lokasi Proyek : Kabupaten Pinrang Nilai Kontrak : Rp. 336.160.000 Nomor Kontrak : 18/K/PBLSS/2011 Periode : 27 Mei 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
19
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Kementerian Pekerjaan Umum Bidang PU Cipta Karya SATKER PPLP Sulbar Lokasi Proyek : Kabupaten Polewali Mandar Nilai Kontrak : Rp. 381.106.000 Nomor Kontrak : 12/Kontrak/PPLP/V/2011 Periode : 27 Mei 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
20
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Lokasi Proyek : Kota Makassar Nilai Kontrak : Rp. 320.000.000 Nomor Kontrak : 09/SPMK/DTB-MKS/X/2011 Periode : Oktober 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
21
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang & Permukiman Kab. Polman Lokasi Proyek : Kabupaten Polewali Mandar Nilai Kontrak : Rp. 148.800.000 Nomor Kontrak : 14/Kontrak/DTRP/IX/2011 Periode : September 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
22
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Bappeda Kota Parepare Lokasi Proyek : Kota Parepre Nilai Kontrak : Rp. 88.975.000 Nomor Kontrak : 027/1527/Bappeda/18-03-2011 Periode : 18 Maret 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
23
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Bappeda Kab. Bopen Digol Lokasi Proyek : Kabupaten Bopen Digol Nilai Kontrak : Rp. 685.000.000 Nomor Kontrak : II/101/RTR/Bappeda/2011 Periode : Juli 2011 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
24
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang, Permukiman & Kebersihan Lokasi Proyek : Kota Unaaha Nilai Kontrak : Rp. 321.5400.000 Nomor Kontrak : 001/3/SPMK-Kontrak/VI/2010, 18 Juni 2010 Periode : 18 Juni 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
25
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Lokasi Proyek : Kota Weda Nilai Kontrak : Rp. 342.320.000 Nomor Kontrak : 027/Kontrak/PU/VII/2010, 08 Juli 2010 Periode : 08 Juli 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
26
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros Lokasi Proyek : Kabupaten Maros Nilai Kontrak : Rp. 74.000.000 Nomor Kontrak : 04/SPMK/SP/DTRP-DAU/VII/2010 Periode : Juli 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
27
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Wajo (lanjutan) Lokasi Proyek : Kabupaten Wajo Nilai Kontrak : Rp. 73.500.000 Nomor Kontrak : 602.1/242.1/TRKP Periode : Mei 2010 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
28
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Wajo Lokasi Proyek : Kabupaten Wajo Nilai Kontrak : Rp. 273.790.000,Nomor Kontrak : 602.1/638/TRKP Periode : Okt 2009 - Desember 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
29
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah Lokasi Proyek : Kabupaten Pangkep Nilai Kontrak : Rp. 97.845.000,Nomor Kontrak : 056/365/Bangkim Periode : 19 Maret 2009 – 16 Juni 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia – OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya d. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
30
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan di Mamuju Utara Lokasi Proyek : Kabupaten Mamuju Utara Nilai Kontrak : Rp. 147.790.000,Nomor Kontrak : 602.1/638/TRKP Periode : Juni 2009 - Desember 2009 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
31
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak
: : : :
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Maros Rp. 59.500.000,03/KPJK/SP/DTRP-DAU/IV/09 5 Periode : 14 april 2009 – 05 Agustus 2009 6. Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya c. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan Perencanaan Kota Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
32
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Lokasi Proyek : Kabupaten Takalar Nilai Kontrak : Rp. 79.620.000,Nomor Kontrak : 050/245 J1/VIII/2008 Periode : Mei 2008 - Agustus 2008 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan c. Ahli Sosial Pemberdayaan Uraian Pekerjaan : a. Mengkoordinir tim secara terus-menerus sampai berakhirnya pekerjaan b. Membuat kajian ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan c. Merekomendasikan metode dan tata cara pemberdayaan masyarakat menanggulangi kemiskinan di daerah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
33
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Konawe Lokasi Proyek : Kab. Konawe Nilai Kontrak : Rp. 435.850.000,Nomor Kontrak : Nomor : 050/04/RTRW/KONT/BAPPEDA/V/2007 Periode : Mei 2007-Desember 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -. OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasi struktur tata ruang kawasan perkotaan b. Membuat analisis tapak kawasan perencanaan c. Menghitung kebutuhan prasarana dan sarana kawasan perencanaan d. Membuat data atribut dan peta digitasi kawasan perencanaan e. Melaksanakan sosialisasi dan membuat kajian social budaya penduduk f. Menghitung kelayakan ekonomi kota g. Merumuskan kajian rona awal lingkungan dan kemungkinan dampak penting yang ditimbulkan pasca konstruksi h. Membuat RANPERDA tentang RTRKP
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
34
Indonesia -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu Lokasi Proyek : Kecamatan Walenrang Timur Kab.Luwu Nilai Kontrak : Rp. 94.500.000,Nomor Kontrak : Nomor : 003/KONT-RTRK/TARKIM/II/2007 12 Feb.2007 Periode : Februari 2007-Juni 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) Asing a. (nama perusahaan) -. OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : Keahlian a. Team Leader Perencanaan Kota b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli GIS GIS e. Ahli Sosial Budaya Sosial Budaya f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan g. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan h. Ahli Hukum/Kelembagaan Hukum/Kelembagaan Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasi struktur tata ruang kawasan perkotaan b. Membuat analisis tapak kawasan perencanaan c. Menghitung kebutuhan prasarana dan sarana kawasan perencanaan d. Membuat data atribut dan peta digitasi kawasan perencanaan e. Melaksanakan sosialisasi dan membuat kajian social budaya penduduk f. Menghitung kelayakan ekonomi kota g. Merumuskan kajian rona awal lingkungan dan kemungkinan dampak penting yang ditimbulkan pasca konstruksi h. Membuat RANPERDA tentang RTRKP
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
35
Indonesia -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa : Penyusunan dan Analisis Data /informasi pengolahan ruang terbuka Hijau Kota Palopo Lokasi Proyek : Kota Palopo Nilai Kontrak : Rp. 132.500.000,Nomor Kontrak : Nomor : 06/KONT PPK.BLHD/IX/2007 28 Sep 2007 Periode : September 2007-Desember 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : a. Team Leader b. Ahli Arsitektur c. Ahli Teknik Sipil Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasikan model untuk taman kota b. Merencanakan model dan bentuk arsitektur taman kota c. Menghitung RAB taman kota untuk implementasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Asing -. OB -.OB -.OB
Indonesia -.OB -.OB -.OB
Keahlian Perencanaan Kota Urban Design Prasarana dan Sarana
36
Jumlah Orang 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna jasa : Perencanaan Rencana Tindak Komunitas/Community Action Plan (CAP) Desa Salu Paremang Kec.Kamanre Lokasi Proyek : Kecamatan Kamanre Kab. Luwu Nilai Kontrak : Rp. 119.250.000,Nomor Kontrak : Nomor : 002/KONT TRP/CAP-NUSSP/II/2006 12 Feb 2007 Periode : Februari 2007-Juni 2007 Nama Perusahaan Utama (Lead Firm) : Alamat :Negara Asal :7. Jumlah Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB 8. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu) a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi : a. Team Leader b. Ahli Teknik Sipil c. Ahli Arsitektur d. Ahli Sosial e. Ahli Ekonomi Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasikan struktur tata ruang kawasan perencanaan b. Menghitung komponen biaya dan struktur bangunan c. Membuat design berdasarkan hasil rembug warga masyarakat d. Membuat kajian sosial budaya masyarakat e. Membuat analisis kelayakan investasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Asing -. OB -.OB -.OB
Indonesia -.OB -.OB -.OB
Keahlian Perencanaan Kota Prasarana dan Sarana Design Arsitektur Kelembagaan Finansial dan Manajemen
37
Jumlah Orang 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak Periode Nama Perusahaan Utama Alamat Negara Asal 7. Jumlah Tenaga Ahli 8. Perusahaan Mitra Kerja
: Penyusunan Masterplan Drainase Kota Belopa : Kab. Luwu : Rp. 120.500.00,: 001/SPP/TRP/MPD/VI/2006 1 Juli 2006 : Juli 2006-September 2006 (Lead Firm) : ::: Tenaga Ahli Asing – OB Tenaga Ahli Indonesia – OB
Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencananaan Kota b. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana c. Ahli Arsitektur Arsitektur d. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan e. Ahli Sosial Kelembagaan f. Ahli Drainase Drainase Uraian Pekerjaan : a. Merumuskan program-program pembangunan system drainase perkotaan b. Merencanakan sistem drainase perkotaan c. Membuat design sistem drainase perkotaan d. Menyusunan rona awal lingkungan e. Membuat kelembagaan untuk pengelolaan sistem drainase perkotaan f. Merekomendasikan sistem dan pemodelan drainase untuk kawasan perkotaan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
38
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1
1. 2. 3. 4. 5 6.
Pengguna Jasa Lokasi Proyek Nilai Kontrak Nomor Kontrak Periode Nama Perusahaan Utama Alamat Negara Asal 7. Jumlah Tenaga Ahli 8. Perusahaan Mitra Kerja
: Penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan Wisata Buntu Matabing Kab. Luwu : Kabupaten Luwu : Rp. 141.000.00,: 003/SPP/TRP/KDTW/VI/2006 5 Juli 2006 : Juli 2006-September 2006 (Lead Firm) : ::: Tenaga Ahli Asing - OB Tenaga Ahli Indonesia - OB Jumlah Tenaga Ahli (Salah satu)
Asing a. (nama perusahaan) -.OB b. (nama perusahaan) -.OB c. (nama perusahaan) -.OB d. (nama perusahaan) -.OB Tenaga ahli tetap yang terlibat : Keahlian Posisi : a. Team Leader Perencanaan Kota dan Wilayah b. Ahli Teknik Arsitektur Urban Design c. Ahli Teknik Sipil Prasarana dan Sarana d. Ahli Lingkungan Pengelolaan Lingkungan e. Ahli Sosial Kelembagaan f. Ahli Ekonomi Ekonomi Perkotaan Uraian Pekerjaan : a. Merekomendasikan struktur tata ruang kawasan perencanaan berdasarkan segmentasi kawasan b. Membuat design Tata Ruang Kawasan Wisata c. Membuat analisis rona awal lingkungan d. Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar kawasan perencanaan e. Membuat analisis kelayakan investasi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
39
Indonesia -.OB -.OB -.OB -.OB Jumlah Orang 1 1 1 1 1 1
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
BAGIAN - B TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK & PERSONIL/ FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara
berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Pasal 7 ayat 3 undang-
undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun
semua rencana sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangan masingmasing.
Rencana yang memuat arahan pemanfaatan sumberdaya di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi adalah RZWP-3-K Provinsi. Rencana zonasi
tersebut menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sedangkan untuk norma, standar, dan pedomannya diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dalam rangka penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota serta mengacu pada
kebijakan tersebut di atas, maka perlu disusun pedoman penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait, baik kalangan
pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya dalam rangka menyusunan RZWP-3-K Kab/Kota.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Sebagai Undang Undang No. 27 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1, sebagaimana
telah diubah menjadi UU No, 1 2014. menyatakan bahwa perencanaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau Kecil terdiri dari empat tahapan: (i) Rencana Strategis (RS); (ii) Rencana Zonasi (RZ); (iii) Rencana Pengelolaan (RP); dan (iv) Rencana
Aksi Pengelolaan (RAP). Dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan
di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil maka, diamanatkan agar pemerintah
daerah wajib menyusun semua rencana pengelolaan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di WP3K. Perencanaan RZWP-3-K
disusun melalui pendekatan keterpaduan, yaitu dengan mengintegrasikan
kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan
secara
vertikal
antara
pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dan
mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kota Palopo terletak di antara 20 53’ 15” – 30 04’ 08” Lintang Selatan dan
1200 03’ 10” – 1200 14’ 34” Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebelah
barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja Utara. Kota Palopo juga memiliki 1
(satu) pulau kecil yaitu Pulau Libukang. Secara umum, luas wilayah Kota Palopo ± 258,13 km2 dengan panjang garis pantai ± 24 km2 dan memiliki luas laut ± 177
km2. Secara administrasi pemerintahan terdiri dari 9 wilayah kecamatan dan 48
kelurahan.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini
khususnya Dinas Kelautan dan perikanan pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Awal Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Palopo sebagai tahap pertama, pada tahap selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut penyusunan RZWP-3-K. Tanggapan dan pemahaman:
Tim konsultan memahami dasar pertimbangan pemerintah Kota Palopo
dalam mengambil kebijakan untuk penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo yang merupakan salah satu arahan kebijakan
strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kawasan khususnya kawasan
pesisir. Pentingnya kebijakan ini tidak lain untuk peningkatan pemanfaatan dan pengendalian ruang-ruang dalam lingkup pesisir selain itu penting juga untuk
pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir sebagai salah satu potensi dari lingkup perencanaan.
Pemahaman tim juga menanggapi kemajuan dan pertumbuhan serta
perkembangan kota Palopo yang merupakan pusat ibukota yang mengalami
peningkatan secara pesat. Sehingga dampak perkembangan perkotaan terimbas diwilayah-wilayah hinterland terutama di wilayah pesisir. Hal ini menjadi strategi
pemerintah dalam penataan ruang kawasan pesisir. Lokasi strategis ini mampu mendorong Kawasan pesisir Palopo menjadi salah satu kota pesisir dengan pertimbangan lingkungan dan berkelanjutan di Kota Palopo.
Untuk itu dari pemahaman latar belakang dan maksud tujuan
pembangunan kawasan kota dan wilayah di Kota Palopo dengan adanya
penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo
ini maka pemerintah daerah Kota Palopo dapat melakukan 3 aspek penting dalam perencanaan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu : Tersusunnya
Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo Tanggapan dan pemahaman:
Tim konsultan memahami dari penyusunan Zonasi kawasan pesisir ini
merupakan dasar pemikiran dari adanya UU kawasan pesisir dan mengambil point penting yakni menciptakan kawasan pesisir yang harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir, mewujudkan keterpaduan pembangunan di wilayah pesisir daratannya,
dengan wilayah
dan mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kab/kota
dengan wilayah sekitarnya.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
2. Sasaran Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
a. Tersusunnya Laporan pendahuluan, fakta analisis dan laporan akhir RZWP3K Kota Palopo.
b. Tersusunnya 12 (dua belas) dataset baik spasial maupun nonspasial, yang terdiri dari :
1) Data Dasar
a. Terestrial
b. Bathimetri
2) BData Spasial dan Non SpasialTematik a. Geologi dan Geomorfologi b. Oseanografi
c. Penggunaan Lahan dan Status Lahan
d. Pemanfaatan Wilayah Dasar
e. Kesesuaian Lahan/Perairan dan Sumber Daya Air f. Ekosistem Pesisir dan Sumber Daya Ikan g. Infrastruktur
h. Demografi dan Sosial i. j.
Ekonomi Wilayah
Resiko Bencana dan Pencemaran.
Tanggapan dan Pemahaman: Tim konsultan memahami pentingnya sasaran penyusunan dokumen ini dan terpenting adalah tim konsultan memahami kewajiban konsultan untuk
menyelesaikan sesuai dengan keluaran yang telah diamanahkan oleh panitia pengadaan dan terutama pemerintah Kota Palopo.
C. LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN Lokasi kegiatan adalah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dan wilayah perairan
sejauh 1/3 wilayah perairan Propinsi atau 4 mil, yang mencakup 5 (lima)
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
kecamatan pesisir yaitu Kec. Wara Selatan, Wara Timur, Wara Utara, Bara dan Telluwanua.
Tanggapan dan Pemahaman: Lingkup wilayah perencanaan yang merupakan kawasan pesisir palopo ini akan dikoordinasikan kembali oleh tim konsultan kepada tim teknis penyusunan
Rencana Zonasi pesisir palopo ini dalam hal batasan wilayah pesisir dalam hal ini
batas deliniasi kawasan perencanaan apakah berdasarkan batasan administrasi atau batasan lainnya. Proses koordinasi tersebut akan disampaikan pada saat kegiatan konsultasi publik laporan pendahuluan.
D. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN TENAGA AHLI Posisi Tenaga Ahli 1. Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader) 2. Ahli Perikanan 3. Ahli Kelautan 4. Ahli social Ekonomi 5. Ahli Oceanografi 6. Ahli GIS dan Pengindraan Jauh Asisten Tenaga Ahli 1. Asisten Tenaga Perikanan/Kelautan 2. Asisten Ahli GIS 3. Enemurator Tenaga Pendukung 1. Tenaga Selam 2. Tenaga Survey 3. Tenaga Administrasi
Kualifikasi
Jumlah OB
S2 Perikanan/Kelautan
1
S1 Perikanan/Kelautan S1 Geografi SMA/Sederajat
1 1 2
S1 Perikanan S1 Kelautan S1 Sosial/Ekonomi S1 Oseanografi S1 Geografi
1 1 1 1 1
Sertifikat B (3 orang) D3/S1 Perikanan D3 Administrasi
3 2 1
Tanggapan dan pemahaman: Tim konsultan memahami cukup jelas klasifikasi tenaga ahli dan
menyediakan tenaga ahli sesuai klasifikasi tenaga ahli, keahlian dan pengalaman
kerja di bidang masing-masing yang telah ditentukan dan berdasarkan Kerangka
Acuan Kerja. Namun untuk beberapa kualifikasi seperti tenaga oceanografi dapat menggunakan
kualifikasi
S1
Kelautan/Perikanan,
Ahli
GIS
juga
agar
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
dipertimbangkan dapat menggunakan tenaga Geodesi ataupun Geologi selama menguasai teknik pemetaan dan bersertifikat GIS.
E. METODOLOGI
Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota
Palopo pada hakekatnya merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir yang ada dalam rangka
menigkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Secara umum langkah-langkah penyusunan Zonasi Plan Pesisir adalah : Langkah pertama
: Pembentukan Kelompok Kerja
Langkah ketiga
: Survey Lapangan
Langkah kedua
Langkah keempat Langkah kelima
Langkah keenam Langkah ketujuh
Langkah kedelapan Palopo
: Pengumpulan Data
: Penyusunan Dokumen Awal : Konsultasi Publik
: Penyusunan Dokumen Draft Akhir : Konsultasi Publik
: Penyusunan Dokumen Akhir
Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur
kepentingan didalamnya, guna pemanfataan dan
pengalokasian sumberdaya pesisir
yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah Kota Palopo dalam jangka waktu tertentu. Secara umum langkah-langkah penyusunan
Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo meliputi beberapa tahapan diantaranya proses persiapan yang mencakup diskusi tim dan identifikasi dan
penyusunan kerja, pengumpulan informasi dan data pendukung termasuk data biofisik dan sosial kemasyarakatan.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan
sumberdaya laut, pesisir dilokasi perencanaan yang digunakan sebagai
data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana kerja.
2) Survey Lapangan
Survey lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan catalog
informasi sumberdaya (sumberdaya alam. Sumberdaya fisik/buatan, sumberdaya sosial dan sumberdaya manusia).
3) Penyusunan Dokumen Awal
Dokumen awal penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Kota Palopo berisikan tentang : (i) analisa data : analisa
kebijakan, kewilayahan, sosial, potensi sumberdaya, pemanfaatan
sumberdaya, pemanfaatan ruang, kesesuaian ruang, dan daya dukung, (ii) matriks
kesesuaian pemanfaatan ruang,
(iii) draft dokumen awal
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo dan album peta.
4) Konsultasi Publik Konsultasi
public
dilakukan
untuk
mensosialisasikan
hasil-hasil
penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota
Palopo sampai pada tahap laporan awal, dimana sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan maupun informasi mengenai draft Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Kota Palopo yang telah disusun.
5) Penyusunan Dokumen Draft Akhir
Dokumen antara meupakan revisi atas dokumen awal yang telah dikonsultasikan kepada publik, oleh sebab itu dokumen antara merupakan dokumen awal yang telah diperbaiki oleh berbagai pemangku
kepentingan di daerah atas wilayah pesisir. Pada tahap penyusunan dokumen antara ini dapat saja dilakukan pengumpulan data kembali dan proses pengolahan data kembali jika memang dibutuhkan untuk
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
menginformasikan tematik atau kondisi lapangan yang belum terangkum didalam laporan awal.
6) Konsultasi Publik
Konsultasi public pada tahap ini dilakukan dengan maksud untuk menverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi
tematis yang menjadi masukan public pada tahap konsultasi sebelumnya
telah dirangkum dengan baik dan benar dalam draft yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah.
7) Penyusuna Dokumen Final
Setelah draft Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota
Palopo disepakati oleh semua pihak maka disusunlah dokumen final (akhir) Zonasi Wilayah Pesisir yang merangkum keseluruhan rangkaian proses, data dan informasi serta analisis yang dilakukan sejak awal kedalam tiga buku, yakni : a. Buku Pendahuluan
b. Buku Draft Laporan Akhir c. Buku Laopran Akhir d. Album Peta
Tanggapan dan Pemahaman: Pemahaman tim konsultan tentang pendekatan dan metodologi penyusunan kawasan pesisir ini telah tertuang dalam bab pendekatan dan metodologi menurut tim
konsultan sebagai masukan dan tambahan dari acuan kerangka kerja yang telah di susun oleh panitia pengadaan jasa dan barang.
Hal terpenting yang dipahami oleh tim dengan adanya metodologi dari KAK
penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo ini dapat membantu tim dalam menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan dari langkah-langkap dalam menyelasaikan pekerjaan tersebut.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
F. ANGGARAN BIAYA 1) Sumber Dana
Sumber dana untuk kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2014, yaitu melalui Satuan
Kerja Dinas Kelutan dan Perikanan Palopo. Tanggapan dan Pemahaman:
Tim konsultan memahami sumber dan besaran biaya untuk penyelesaian
penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo ini yang merupakan alokasi anggaran dana dari anggaran belanja daerah dan pelaksana kegiatan atau pemberi pekerjaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo.
G. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 120 (seratus dua puluh) hari
kalender yang meliputi tahap persiapan penangan program, mobilitas tenaga, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi serta pelaporan. Tanggapan dan Pemahaman:
Hal yang terpenting yang perlu dipahami oleh tim konsultan mengenai batas waktu
penyelsaian penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Palopo ini selama 120 hari kalender, sehingga tim perlu mengatur manajemen
waktu selama 4 bulan untuk menyelesaikan segalan kewajiban konsultan sesuai
arahan sasaran dan keluaran yang telah di amanahkan dalam KAK ini. H. PELAPORAN
Produk dari pekerjaan jasa konsultan terdiri atas :
1) Laporan pendahulan, sebanyak 5 (lima) buku
2) Laporam fakta dan analisis, sebanyak 10 (lima) buku 3) Laporan akhir, sebanyak 10 (lima) buku
4) Album peta, sebanyak 3 album skala 1 : 50.000 (warna) 5) Soft copy 10 keping CD (Cover + Tempat CD)
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
6) Kesemua sistem pelaporan dalam bentuk soft copy dalam format Ms. word, sistem pemetaan menggunakan program Arc View ver 3.2/3.3 dalam extension file shp (bukan format file jpg). Tanggapan dan pemahaman: Tim konsultan memahami bahwa pelaporan merupakan hasil kegiatan rangkaian dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota
Palopo yang merupakan kewajiban dari tim penyedia jasa dan mengikuti seluruh
jumlah dari pelaporan yang telah diajukan oleh panitia pelaksana pengadaan jasa.
Dan hal terpenting adalah menyamakan format penulisan untuk pelaporan akhir (naskah akademik) sesuai yang telah diarahkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
BAGIAN - C PENDEKATAN , METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA 1. PENDEKATAN Pada sub bagian ini, dijelaskan beberapa pendekatan yang akan dilakukan untuk
dapat menguraikan maksud dan tujuan dari pekerjaan ini. Beberapa pendekatan yang akan digunakan adalah pertama, pendekatan kebijakan yaitu melalui kajian undangundang, peraturan pemerintah, surat keputusan direktorat jenderal perikanan dan kelautan, serta keputusan menteri perikanan dan kelautan. Kedua, pendekatan teknis.
Pendekatan teknis adalah pendekatan yang melalui perancangan secara detail
terhadap satuan wilayah tertentu dengan ukuran yang jelas dan program/kegiatan yang disusun secara rapi menurut tahapan pelaksanaannya. 1.1. Pendekatan Kebijakan
Beberapa landasan kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman ini adalah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan Acuan Normatif kebijakan dalam penyusunan pedoman ini, antara lain :
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10)Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11)Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
12)Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
13)Keputusan Dirjen. Perikanan BudidayaNomor : KEP.45/DJ-PB/2009
14)Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 41/MEN/2009 tentang penetapan lokasi minapolitan
15)Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.
1.2. Pendekatan Teknis a. Batasan RZWP3K
Wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi ke arah daratan mencakup wilayah
administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh sepertiga mil laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Gambar di atas merupakan ilustrasi batasan wilayah RZWP3K yang meliputi
batas wilayah darat dan batas wilayah laut hingga jarak 12 mil atau batas kewenangan pengelolaan laut provinsi.
b. Ketentuan Kawasan, Zona dan Sub ZOna Ketentuan mengenai alokasi ruang dalam RZWP-3-K diatur sesuai dengan
hirarkinya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Hirarki Rencan
RZWN
Ketentua Alokasi Ruang
1. 2. 3. 4.
Kawasan Konservasi Kawasan Pemenfaatan Umum KSNT Alur Laut Nasional
RZWP-3-K Provinsi
1. 2. 3. 4. 5.
RZR Provinsi
1. Zona dan/atau sub zona pada kawasan pemanfaatan umum 2. Kawasan konservasi 3. KSNT 4. Alur laut
Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi KSNT Kawasan Strategis Prov. Alur Laut
Keterangan •
•
Alur laut nasional adalah pelayaran dan jaringan infrastruktur Disertai dengan arahan kawasan
Disertai dengan arahan zona pada setiap kawasan •
•
Lingkup pengaturannya pada wilayah perairan laut Kewenangan provinsi diatas 4 mil Bila tingkat pengaturannya hanya sampai dengan zona,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Hirarki Rencan
Ketentua Alokasi Ruang
RZWP-3-K Kab/Kota
1. 2. 3. 4.
RZR Kab/Kota
1. Peruntukan pada sub-zona atau SWP 2. Alur laut
Kawasan pemanfaatan umum Kawasan konservasi KSNT Alur laut
Keterangan disertai dengan arahan subzona pada setiap zona
Bila tingkat pengaturannya hanya sampai dengan zona, disertai dengan arahan sub-zona pada setiap zona
Arahan untuk daya dukung, daya tamping dan pengendalian subzona
Adapun RZWP-3-K Kab/Kota difokuskan pada pengalokasian ruang kedalam
empat kawasan, sebagai berikut :
1. Kawasan Pemanfaatan Umum; 2. Kawasan Konservasi; 3. KSNT
4. Alur Laut
Dan bila tingkat pengaturannya hanya samapai dengan zona maka disertai
dengan arahan sub-zona pada setiap Zona. 1.3. Muata RZWP-3-K Kab/Kota
Rencana RZWP-3-K Kab/Kota memuat pembahasan substansi mengenai : tujuan,
kebijakan dan strategi penataan ruang WP3K, rencana struktur ruang wilayah pesisir
kab/kota, rencana pola ruang wilayah pesisir kab/kota, penetapan kawasan strategis,
arahan pemanfaatan ruang, rekomendasi terhadap RTRW Kab/Kota, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP-3-K Kab/Kota
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan
terjemahan dari visi dan misi pengembangan WP-3-K Kab/Kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kab/kota yang diharapkan.
a) Tujuan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota adalah memberikan arahan
perencanaan zonasi, pemanfaatan zona dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kab/kota sehingga tercipta kesinambungan. dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dimasa yang akan datang. Tujuan penataan ruang WP-3-Kdapat
digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang WP3K, arahan indikasi program dan dasar penetapan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
ketentuan pengendalian pemanfaatan zona. Dalam merumuskan tujuan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota perlu memperhatikan RSWP3K. dalam hal
RSWP-3-Kbelum tersedia, tujuan dirumuskan berdasarkan Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan isu strategis pengelolaan WP3K.
b) Kebijakan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan landasan hokum yang
menetapkan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kab/kota sehingga tercipta tatanan peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang teratur dan berkesinambungan. Kebijakan dimaksud
dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan arah pemanfaatan kawasan
/ zona pada tingkat lebih detail dan penetapan arah pengendalian pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota.
c) Strategi
penataan
ruang
WP-3-K
Kab/Kota
merupakan
penjabaran
masingmasing kebijakan penataan ruang WP-3-Kkedalam langkah-langkah
operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang WP-3-Kyang telah
ditetapkan. Dalam merumuskan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota
didasarkan pada Kebijakan penataan ruang WP3K, serta kapasitas sumberdaya WP-3-Kdalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya.
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota Rencana struktur ruang terbentuk oleh adanya hubungan dan keterkaitan antar
pusat-pusat kegiatan yang menjadi bagian dari sistem konstelasi regional. Rencana
struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana jaringan sistem prasarana, berfungsi untuk memberikan layanan bagi kawasan di sekitarnya dan memberikan arahan pembangunan sistim jaringan prasarana bagi fungsi kegiatan yang ada maupun fungsi kegiatan yang menunjang keterkaitan pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Rencana struktur ruang WP-3-K merupakan pusat-pusat kegiatan yang berbasis
pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dan dihubungkan oleh
sistem jaringan prasarana di WP-3-K terutama jaringan transportasi, energi dan komunikasi.
Rencana struktur ruang WP-3-K ditetapkan berdasarkan pada rencana struktur
ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kab/Kota definitif. Apabila berdasarkan
hasil analisis diperlukan penambahan fitur terhadap rencana struktur ruang, baik
pusat kegiatan ataupun jaringan prasarana, maka penambahan tersebut dijadikan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
rekomendasi pada saat dilakukan proses revisi ataupun review RTRW Kab/Kota oleh pemerintah daerah.
Pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan simpul
kegiatan kelautan dan perikanan di WP3K. Pusat kegiatan ini diselaraskan dengan pusat kegiatan di RTRW kab/kota yang terdiri atas:
a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kab/kota
b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kab/kota c) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kab/kota
d) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kab/kota
e) Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (PKSNT) yang berada di wilayah kab/kota
f) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kab/kota yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kab/kota, yaitu: •
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa •
desa/kelurahan dan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa
Sedangkan sistem jaringan prasarana WP-3-K kab/kota, yang mencakup pula
sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di WP-3-K kab/kota terdiri dari: •
• • • • •
sistem prasarana jaringan transportasi di WP-3-K Kab/Kota, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara dan air; sistem jaringan prasarana sumber daya air;
sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan sistem jaringan prasarana lainnya.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Gambar : Ilustrasi Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau keci c. Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab/Kota Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota merupakan
rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kab/kota
yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, fungsi kawasan
strategis nasional tertentu, fungsi pemanfaatan umum dan fungsi alur laut . Dengan demikian rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota berfungsi:
a) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K Kab/Kota;
b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional
c) Sebagai
alokasi
sumberdaya ikan.
ruang
untuk
kepentingan
perlindungan
cadangan
d) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
e) Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota.
Rencana pola ruang WP-3-Kdirumuskan berdasarkan :
a) kebijakan dan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota;
b) Kesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c) Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau keci d) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota dirumuskan
dengan kriteria :
a) Sesuai dengan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi
Wilayah Nasional (RZWN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi (RZWP-3-K Provinsi)
b) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota yang bersangkutan;
c) Mengintegrasikan kebijakan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW kab/kota yang bersangkutan;
d) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota yang berbatasan dengan kab/kota yang bersangkutan;.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Gambar : Ilustrasi Pola Ruang Wilayah Pesisr dan Pulau-pulau Kecil Kab/Kota 2. METODOLOGI Metodologi adalah serangkaian tahapan cara untuk dapat menyelesaikan
pekerjaan, dalam hal ini Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Palopo. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kerangka Acuan
Kerja dan dokumen usulan teknis dari konsultan. Bahwa keluaran dari pekerjaan ini adalah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Palopo.
1.1 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) KOTA PALOPO Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
Kota Palopo ini terdiri dari beberapa rencana dalam penyusunannya berdasarkan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil.
Didalam Undang-undang nomor Undang Undang No 27 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 ayat 1 dan 3
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
mengamanatkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus
meliputi;
perencanaan,
pemanfaatan,
pengawasan
dan
pengendalian.
Perencanaan itu sendiri terdiri dari 4 hirarki, yakni Rencana Strategis (RSWP-3-K),
rencana Zonasi (RZWP-3-K), Rencana pengelolaan (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K). lihat gambar dibawah ini;
Sesuai amanat undang-undang tersebut, maka dokumen yang paling prioritas
untuk disusun adalah Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil di Kota Palopo. Dokumen Rencana Zonasi (RZWP-3-K) adalah rencana yang
memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan
melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat. Dan RSWP-3-K merupakan dokumen perencanaan paling dasar yang harus dimiliki oleh entitas pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai panduan
makro (hirarki tiga perencanaan lainnya/RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAWP-3-K) bagi
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. RSWP-3-K disusun berlandaskan
keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta, dan masyarakat dengan
strategi pelaksanaan rencana yang dirumuskan untuk mengarahkan implementasi rencana secara konsisten.
Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sesuai RSWP-3-K, maka dokumen RZWP-3-K harus terintegrasi dalam
sistem perencanaan pembangunan (UU no 25 tahun 2004) daerah dan dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik pusat maupun daerah. Adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah), dan Renja SKPD. RZWP-3-K berlaku 20 tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
Untuk menyusun dokumen rencana strategis wilayah pesisi dan pulau-pulau kecil
di Kota Palopo, sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor : PER.16/MEN/2008, tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, sebagai berikut ; •
Tata cara penyusunan dokumen RZWP-3-K ;
a) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota telah mempunyai RSWP-3K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau
komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
b) RSWP-3-K merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K, •
RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.
Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K ;
a) Pembentukan kelompok kerja, oleh walikota/bupati/gubernur. Dengan
susunan kelembagaan yang terdiri atas Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, dan SKPD;
b) Penyusunan dokumen awal;
c) Konsultasi public,;
d) Penyusunan dokumen antara; e) Konsultasi public;
f) Perumusan dokumen final; dan •
g) Penetapan
Tugas kelompok kerja ;
a) Daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b) Rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil
yang
SKPD/instansi terkait;
c) Daftar
SKPD/instansi
menjadi
terkait,
tanggung
kelompok
jawab
dan
masing-masing
perorangan
yang
berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil di daerah yang bersangkutan;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
d) Data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Konsultasi Publik ;
a) Dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan mengundang instansi terkait, organisasi masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
b) Berfungsi untuk mendapat masukan, tanggapan, saran perbaikan.
1.2 PENDEKATAN STUDI Pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan ini adalah pendekatan yang
digunakan adalah menggunakan metode Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk
manajemen, inventarisasi, dan analisis data spasial kelautan. Berikut ini ditampilkan pendekatan studi yang meliputi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan konsultan hingga menghasilkan produk zonasi pada Gambar dibawah ini.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1.3 METODE PELAKSANAAN Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Palopo
terdiri dari Penetapan kawasan, zona dan subzona dalam proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Palopo menggunakan
Pedoman Umum Rencana Zonasi dan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010). Tahapan penyusunan rencana zonasi secara umum terdiri atas
tahapan: Pembentukan kelompok kerja, pengumpulan data, survey lapangan, penyusuan dokumen awal, konsultasi publik I, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik II, penyusunan draft final, dan pennyusunan dokumen final.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
2. MEKANISME PENGUMPULAN DATA DAN SURVEY a. Pengumpulan Data Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang isu,
permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana kerja. yang
Pengumpulan data dan informasi dari sumber kedua yaitu lembaga atau institusi telah
melakukan
proses
pengumpulan
data
lapangan
dan
mendokumentasikannya dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto, dan media penyimpanan lainnya disebut sebagai Pendekatan Survey Data Sekunder.
Jenis data dasar yang digunakan untuk memulai proses penyusunan rencana
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
zonasi kab/kota antara lain berupa peta-peta yang bersumber dari beberapa instansi seperti yang diperlihatkan pada Tabel dibawah ini.
Jenis data dasar RZWP-3-K Kab/Kota
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Jenis data dasar RZWP-3-K Kab/Kota
b. Survey Lapangan Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan
primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan katalog informasi sumberdaya
(sumberdaya alam, sumberdaya fisik/buatan, sumberdaya sosial dan sumberdaya
manusia). Survey lapang ini dilaksanakan dalam rangka melakukan verifikasi terhadap
data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya serta melakukan pengumpulan data primer. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan meliputi: i) Jenis Data Sekunder
Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survey lapang akan meliputi
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi ekologi serta rencana/studi terkait lainnya. • •
Kebijakan meliputi RTRW Kab/Kota, RPJM Kab/Kota, Renstra Kab/Kota dan kebijakan lain yang terkait.
Kondisi fisik, menyangkut kondisi geologi/tatanan tektonik (jalur gempa , jenis tanah dan jenis batuan), morfologi pantai (bentuk permukaan pulau,
evolusi pantai , bentuk dan tipe pantai), hidrooceonografi (arus pasang surut,
bathimetri, kecepatan arus permukaan, Iklim dan cuaca), keterdapatan pulau kecil (paparan benua, kelanjutan benua) dan lokasi/posisi (pulau perbatasan, •
pulau terluar, pulau di perairan pedalaman)
Kondisi Sosial Budaya, menyangkut sebaran dan jumlah penduduk, interaksi
penduduk, budaya & adat istiadat, sejarah sosial dan issue permasalahan •
sosial budaya
Kondisi Ekonomi, menyangkut PDRB, PAD, sebaran potensi ekonomi, basis ekonomi lokal, keterkaitan ekonomi dan skala ekonomi (produksi dan
•
pemasaran).
Kondisi Pemanfaatan Ruang Eksisting, menyangkut penggunaan ruang wilayah pesisir dan laut masing-masing sektor dan komoditi serta aspek
•
permasalahannya.
Kondisi Ekologi, menyangkut sebaran biota (endemik, langka, hamper punah,
invansi), jenis dan sebaran ekosistim (mangrove, terumbu karang, pantai
berbatu) dan kondisi sumberdaya alam (pencemaran perairan, kerusakan •
terumbu karang, kerusakan mangrove).
Rencana/studi terkait lainnya, menyangkut daya dukung pengembangan
komoditi dan kawasan, kriteria pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
ii) Jenis Data Primer Pengumpulan data primer merupakan kegiatan pengumpulan data yang
dilakukan secara sistematis melalui perekaman data (observasi, pengambilan sampling, penghitungan, pengukuran, wawancara, kuesioner atau focus group
discussion) langsung dari sumber pertama (fenomena/objek yang diamati). Adapun
jenis data primer yang akan dikumpulkan meliputi; (dijelaskan cara pengambilan data untuk setiap kelompok data).
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Adapun pengklasifikasian jenis data dalam kegiatan survey lapangan disajikan
dalam tabel 4.4.
Klasfikasi jenis data dalam survey lapangan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3. PEMBAGIAN ZONASI DAN SUB ZONA Pembagian Zonasi dan sub Zona [ada dokumen RZWP3K Kab/Kota dapat dilihat
pada table di bawah ini :
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
4. RENCANA ZONASI DAN ARAHAN STRATEGIS PENATAAN RUANG KAWASAN PESISIR DALAM PRODUK TATA RUANG Rencana Zonasi kawasan pesisir juga berpedoman pada rencana detail tata ruang
yang terdiri dari beberapa item perencanaan ruang yakni rencana pola ruang dan struktur ruang yang berada di kawasan pesisir palopo.
Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona
peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTNH, ke dalam blok-blok. Rencana
pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.
Rencana pola ruang berfungsi sebagai:
a) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP;
b) Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang; c) Dasar penyusunan RTBL; dan
d) Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.
Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan:
a) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam BWP; dan
b) perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan.
Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:
a) mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW; b) memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;
c) memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana pada BWP, termasuk dampak perubahan iklim; dan
d) menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.
Rencana pola ruang RDTR terdiri atas: a) zona lindung yang meliputi: 1) Zona hutan lindung;
2) Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi zona bergambut dan zona resapan air;
3) Zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air;
4) Zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman;
5) Zona suaka alam dan cagar budaya;
6) Zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor, zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir; dan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
7) Zona lindung lainnya.
b) Zona budi daya yang meliputi:
1) zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila
diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah
kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainya);
zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah;
2) zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan
perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya);
3) zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;
4) zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi,
sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan;
5) zona industri, yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, dan aneka industri;
6) zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka
5 yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya;
7) zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang
antara lain meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata; dan
8) zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi
dan/atau
bersifat
terpadu,
seperti
perumahan
dan
perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
4.1 Zona Lindung a. Zona hutan Lindung Zona Hutan lindung merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Untuk fungsi penetapan dari zona hutan lindung bertujuan untuk memelihara
dan mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung dan mencegah timbulnya kerusakan
hutan meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa.Manfaat dari penetapan untuk zona hutan lindung tersebut mengarah pada
terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan lindung dan tidak adanya kerusakan hutan meningkatnya fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa.
Zona hutan lindung pada muatan RDTR ini masih mengacu pada Peraturan
Menteri PU No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan
tentunya pada Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2011 tentang pedoman Penyusunan
RDTR Kota, untuk subtansi dan kriteria perencanaan untuk peruntukan zona hutan lindung, adalah;
1) kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan
setelah
masing-masing
dikalikan
dengan
angka
penimbang
mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.
2) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh
persen) atau lebih dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut.
3) kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah
meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran
b. Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya; Zona
perlindungan
terhadap
kawasan/zona
di
bawahnya
merupakan
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindunganterhadap kawasan di bawahannya meliputi kawasan gambut dan kawasan resapan air.yang meliputi zona bergambut dan zona resapan air
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Fungsi dari penetapan dari zona ini yaitu meresapkan air hujan sehingga dapat
menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan
penetapan zona ini terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
Penetapan zona ini mengacu pada Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan Peraturan Menteri PU No.20 Tahun
2011 tentang pedoman Penyusunan RDTR Kota, untuk subtansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perlindungan untuk zona dbawahnya adalah zona-zona yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sebagai pengontrol tata air permukaan. c. Zona perlindungan setempat Zona perlindungan setempat merupakan zona dimana peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.tujuan dari peruntukan zona perlindungan sesuai dari pemahamannya untuk melindungi zona tertentu dan penerapan zona ini untuk terjaganya kelestarian fungsi pantai, waduk serta sungai terjaganya kawasan dari aktifitas manusia
Substansi untuk peruntukan dari zona perlindungan setempat juga mengacu
pada dua peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2011
tentang pedoman Penyusunan RDTR Kota, baik itu subtansi perencanaan zona di
sempadan pantai, sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
1) Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
2) Sempadan waduk daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 (lima puluh-seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
3) Sempadan sungai
i. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
ii. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang
iii. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang
d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,
baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Zona RTH yang dimaksud antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman.
Fungsi dari penetapan zona RTH ini adalah (1) menjaga ketersediaan lahan
sebagai kawasan resapan air, (2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan (3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan
sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
Tujuan dari penetapan dan peruntukan zona RTH adalah (1) terjaganya
ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (2) terciptanya aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang
berguna untuk kepentingan masyarakat dan (3) meningkatnya keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
Kriteria untuk perencanaan RTH mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota danPermen PU No.05/PRT/M/2008
tentangPedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah;
1) Dialokasikan pada pada pusat-pusat pelayanan sesuai dengan hierarki taman yang akan direncanakan.
2) Memiliki jalan akses minimum berupa jalan lingkungan (untuk taman lingkungan, jalan kolektor untuk taman kecamatan dan taman kota).
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Memperhatikan ketentuan ketentuan yang terkait dengan perencanaan RTH perkotaan.
e. Zona suaka alam dan cagar budaya; Zona suaka alam dan cagar budaya ini merupakan peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat
maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan
keragaman jenis tumbuhan, satwa danekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa. Fungsi dari penetapan zona ini antara lainmeningkatkan fungsi lindung
terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
Untuk tujuan dari penetapan dari zona suaka alam dan cagar budaya ini
meningkatnya fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta
nilai budaya dan sejarah bangsa dan terjaganya keanekaragaman hayati, satwa, tipe
ekosistem dan keunikan alam. untuk kriteria dari perencanaan zona ini mengacu pada
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, yaitu; (1)
kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; dan/atau mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit
penyusunnya, (2) mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih
asli dan tidak atau belum diganggu manusia dan/atau mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjangpengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang
cukup luas dan (3) mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan observasi. f. Zona rawan bencana alam Zona rawan bencana alam merupakan peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di
perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi.
Fungsi penetapan zona rawan bencana alam dala RDTR kota ini adalah (1)
menetapkan zona yang tidak boleh dijadikan sebagai lokasi pembangunan, apabila risiko bencana cukup tinggi, (2) pencegahan dan penanganan secara serius dalam bencana alam dan (3) meminimalkan korban jiwa akibat bencana alam.
Tujuan dari penetapan zona rawan bencana alam adalah (1) tidak adanya
pembangunan, apabila risiko bencana cukup tinggi,(2)terlaksananya pencegahan dan
penanganan secara serius dalam bencana alam dan (3) terminimalisasinya jumlah korban jiwa akibat bencana alam.
Substansi dan kriteria perencanaan dalam penetapan dan peruntukan zona
rawan bencana ini mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota danPermen PU no.21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Gunung Merapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi, dimana penjelasan untuk kriteria perencanaan zona ini adalah lokasi yang berdekatan
dengan sumber-sumber bencana (tebing tinggi, laut, bantaran sungai, gunung berapi,
daerah sesar gempa) yang memiliki tingkat resiko kecil, sedang, hingga tinggi bagi manusia untuk menyelamatkan diri pada saat bencana terjadi. 4.2 Zona Budidaya
a. Zona Perumahan
Zona Perumahan adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Zona perumahan ini dapat dirinci ke dalam perumahan dengan
kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah
tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci
berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah.
Untuk pembagian penjelasan dalam penetapan zona perumahan terbagi atas
lima macam zona yaitu Rumah Kepadatan sangat tinggi, Rumah Kepadatan Tinggi,
Rumah Kepadatan Sedang, Rumah Kepadatan Rendah Dan Rumah Kepadatan Sangat
rendah.penjelasan tentang substansi dan kriteria perencanaan peruntukan dari zona perumahan adalah:
1) Rumah Kepadatan Sangat Tinggi, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan diatas 1000 (seribu) rumah/hektar
2) Rumah Kepadatan Tinggi, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar
3) Rumah Kepadatan Sedang, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki
kepadatan
rumah/hektar
bangunan
40
(empat
puluh)-100
(seratus)
4) Rumah Kepadatan Rendah, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/hektar
5) Rumah Kepadatan Sangat Rendah, zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh) rumah/hektar.
b. Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Perdagangan dan jasa merupakan Peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan
rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Zona perdagangan dan jasa yang
meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya).
Tujuan penetapan dari zona perdagangan dan jasa ini adalah (1) menyediakan
lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pertokoan,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat; (2) menyediakan ruang yang cukup bagi
penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi
untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan (3) menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Zona Perdagangan dan jasa terdiri dari beberapa jenis bentuk zona yaitu:
1) Tunggal; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya difungsikan
untuk
hiburan
rekreasi
pengembangan
kelompok
kegiatan
perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat dan
dengan
skala
pelayanan
regional
yang
dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertical.
Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perdagangan tunggal adalah: •
lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah
•
dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi
•
melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal
•
tingkat nasional, regional, dan kota.
•
lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
2) Kopel; berupa bangunan tunggal dengan atap menyambung untuk 2 (dua)unit toko/tempat usaha.
Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan
zona perdagangan kopel adalah: •
• • •
lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang.
skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal.
jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Deret; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret
Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perdagangan deret adalah: • •
Lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi.
•
tingkat regional, kota, dan lokal.
•
Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah Jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
c. Zona Perkantoran Zona Perkantoran merupakan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan
budi
daya
difungsikan
untuk
pengembangan
kegiatan
pelayanan
pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.Zona perkantoran yang terdiri dari perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
1) Perkantoran Pemerintah; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan
budi
daya
difungsikan
untuk
pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
pengembangan
kegiatan
Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perkantoran pemerintahan adalah: •
•
Kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan).
Kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek,
•
dan sebagainya.
Untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Untuk
pemerintah
tingkat
kecamatan
dan
dibawahnya
aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama
2) Perkantoran Swasta; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan
fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertical.
Substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan dan peruntukan zona perkantoran swasta adalah: •
Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah
•
dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi.
•
kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal.
•
regional dan kota.
•
Lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter tuang Skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan Jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
Tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
d. Zona Sarana Pelayanan Umum Zona
sarana
Pelayanan
Umum
merupakan
Peruntukan
ruang
yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan,
peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
Tujuan penetapan zona sarana pelayanan umum adalah: •
Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan kegiatan pendidikan,
kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai
dengan jumlah penduduk yang dilayani dan skala pelayanan fasilitas yang •
akan dikembangkan;
•
pelayanan sebagaimana tertuang di dalam RTRWK;
Menentukan pusat-pusat pelayanan lingkungan sesuai dengan skala Mengatur hierarki pusat pusat pelayanan sesuai dengan RTRWK.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Zona sarana pelayanan umum yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum
pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum kesehatan,
sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan.untuk subtansi dan kriteria penetapan masing-masing
sarana adalah:
1) Pendidikan; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal,serta dikembangkan secara horizontal dan vertical.
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana pendidikan mengacu pada ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah
disesuaikan
dengan
ketentuan
jarak
jangkau
maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan •
lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah.
•
disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani.
Jumlah sarana pendidikandasar dan menengah dalam satu wilayah Sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal,
•
perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan.
Sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan
•
tinggi serta akademi.
Sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan
perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani
2) Transportasi; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi
dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasiyang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana transportasi mengacu pada ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: • •
Memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional
•
pertumbuhan ekonomi;
Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana
•
pergantian moda angkutan.
•
transportasi minimal jalan kolektor.
•
Aksesibilitas
yangmenghubungkan
antar
lokasi
kegiatan
Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan.
Area pusat kegiatan pada unit kelurahan (30.000 penduduk)
sekurang-kurangnya harus ada tempat pemberhentian kendaraan
umum antar lingkungan dan juga pangkalan-pangkalan kendaraan yang dapat langsung membawa penumpang ke daerah perumahan,
•
misalnya pangkalan becak, bajaj, ojek, dan sejenisnya; dan
Area pusat kegiatan pada unit kecamatan (120.000 penduduk)
sekurang-kurangnya harus ada pangkalan kendaraan umum jenis angkutan kecil yang dapat meneruskan penumpang ke pusat-pusat
kegiatan atau ke pusat-pusat lingkungan hunian dengan catatan tidak menerobos daerah perumahan dan tidak mangkal di pusat lingkungan. Luas pangkalan oplet / angkot ini sekurang-kurangnya •
500 m2.
Jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan
jalur jalan pada kedua sisi jalan pada area daerah milik jalan / •
damija.
•
dapat hanya pada satu sisi saja.
•
dari bahan anti slip.
Dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, •
halte, dan lain sebagainya.
Penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan
pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,2 (satu •
koma dua) meter.
Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai
peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan.
3) Kesehatan; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertical.
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana kesehatan mengacu padaketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Penempatan
penyediaan
fasilitas
kesehatan
akan
mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan
kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada •
area tertentu.
Sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri
adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan
atau
lebih
yang
meliputi
rumah
bersalin,
laboratoriumkesehatan, puskesmas kecamatan, RS pembantu tipe •
C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A.
Sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik , klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan
•
diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.
Rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum
jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan
lingkungan utama mengacu pada ketentuan- ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan
4) Olahraga; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk
terbuka
maupun
tertutup
sesuai
dengan
lingkup
pelayanannyadengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana olahraga mengacu padaketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata
Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Sarana olahraga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri
adalah sarana olahraga tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, •
stadion mini.
Sarana olahraga dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat
kecamatan tidak dikembangkan dalam satuzona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari
fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan •
zonasi.
Fasilitas olahraga dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor
5) Sosial Budaya; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan
budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertical.
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana sosial budaya mengacu
padaketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Sarana sosial budaya yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana sosial budaya tingkat pelayanan
kecamatan atau lebih besar yang meliputi balai warga, gedung serba guna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung jumpa bakti,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
gedung pertemuan umum dengan besaran minimum diatur di •
dalam peraturan zonasi.
Sarana sosial budaya dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri
namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian
dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam •
peraturan zonasi.
Fasilitas sosial budaya dengan skala pelayanan lebih besaratau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor.
6) Peribadatan;peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan
budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
Substansi dan kriteria penetapan zona sarana peribadatan mengacu
padaketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yaitu: •
Memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan
kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan •
peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious.
•
kelompok lingkungan yang ada.
Mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan
jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan •
dasarsarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.
Sarana ibadah yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri
meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih •
besar.
Sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) danakan diatur lebih lanjut dalam peraturan
zonasi.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses
minimum jalan kolektor mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan e. Zona Industri Zona Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Tujuan penetapan zona industri adalah (1) menyediakan ruang bagi kegiatan-
kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya; dan (2) memberikan kemudahan pertumbuhan industri
baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian
lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar,
industri kecil, dan aneka industri. penjelasan substansi dan kriteria perencanaan penetapan zona industri adalah:
1) Industri Kimia Dasar; zona industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta memiliki proses kimiayang menghasilkan
produk zat kimia dasar, seperti asam sulfat (H2SO4) dan ammonia (NH3), seperti, Industri kertas, semen, obat-obatan, pupuk, kaca, dan lain-lain.
2) Industri Mesin dan Logam dasar; zona industri bahan logam dan produk
dasar yang menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi, seperti industri peralatan listrik, mesin, besi beton, pipa baja, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan lain-lain.
3) Industri Kecil;zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang
sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
4) Aneka industri; industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumendibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng,
•
rokok, susu, tepung terigu
Aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan
sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian •
jadi
Aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan,
seperti bankendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan •
korek api
Aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer.
f. Zona Khusus
Zona khusus yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam
zona perumahan sampai dengan zona industri yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya.
Tujuan penetapan: menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi khusus
hankam, TPA, dan IPAL; dan menetapkan kriteria pengembangan zona khusus menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
1) Pertahanan dan keamanan; peruntukan tanah yang merupakan bagian
dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor,
instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
substansi dan kriteria perencanaan dalam penetapan zona pertahanan dan keamanan yaitu: •
Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan
•
nasional.
•
hankam nasional.
Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang hankam beserta prasarana dan sarana penunjangnya.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
• •
Aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor;
Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial
2) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL); peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
Substansi dan kriteria Perencanaan dalam penetapan zona IPAL yaitu: •
Memperhatikan sistem pembuangan air limbah pemukiman dan
•
industri yang berlaku di suatu wilayah.
•
harus dipenuhi dalam pembangunan IPAL.
Memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan industri
3) Tempat Pemprosesan Akhir (TPA); peruntukan tanah di daratan dengan
batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah. Substansi dan kriteria perencanaan dalam penetapan zona TPA yaitu: • •
Memperhatikan kebijakan sistem persampahan (jalur dan saluran)
Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan TPA
serta ruang ruang yang diperlukan didalam operasi pembuangan • •
akhir sampah.
Aksesibilitas yang TPA minimal adalah jalan lokal.
Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan, zona komersial, dan zona zona lainnyadapat berdekatan dengan zona industri namun harus berdasarkan syarat-syarat tertentu
g. Zona Peruntukan Lainnya untuk
Zona peruntukan lainnya merupakan Peruntukan ruang yang dikembangkan menampung
fungsi
kegiatan
di
daerah
tertentu
berupa
pertanian,
pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.zona peruntukan
lainnya yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata;
Tujuan penetapan: (1) menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan-
kegiatan di daerah tertentu seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, dengan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
fasilitasnya dalam upaya memenuhi lapangan pekerjaan masyarakat di daerah tersebut; dan (2) mengembangkan sektor-sektor basis tertentu agar dapat
meningkatkan produktifitas daerah. 1) Zona
Pertanian;
menampung
peruntukan
kegiatan
yang
ruang
yang
berhubungan
dikembangkan
dengan
untuk
pengusahaan
mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersil.
Substansi dan kriteria perencanaan zona untuk peruntukan pertanian berupa: •
Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian
basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman •
pangan maupun palawija.
Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan
basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik
•
ekonomi, ekologi maupun sosial
Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis
tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman
serta tata ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman peruntukan perkebunan, peternakan,
perikanan: (1) tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan
limbah yang
dihasilkan
pada
lingkungan
dengan
kepadatan rendah, dan (2) memperhatikan ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan; serta
penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2) Zona Pertambangan; peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
menampung kegiatanpertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Zona Pariwisata; peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
kawasan wisata yang dikembangkan di tempatberlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dansekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (tengeran/landmark, cagar
budaya)kawasan wisata di tempat objek alam (gunung, sawah,pantai,
laut, teIuk, lembah) dan kawasan di sekitarnya yangditujukan untuk mengakomodasi
wisata
kecenderunganmendapatkan
minat
sesuatu
alam
danpengalaman
bermanfaat dari objek wisata alam yang dikunjungi
h. zona campuran
yangmemiliki baru
yang
Zona campuran yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi
dan/atau bersifat terpadu (mix use), seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.
Tujuan penetapan: (1) menyediakan ruang untuk pengembangan beberapa
fungsi peruntukan dalam satu kesatuan lahan sehingga terwujud efisiensi lahan; (2)
menetapkan kriteria pengembangan zona campuran yang menjamin pencapaian masyrakat atas prasarana/sarana; dan (3) mendukung konsep pembangunan kota kompak.
1) Perumahan dan Perdagangan/jasa; peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
Tujuan penetapan zona menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi
campuran perumahan dan perdagangan/jasa meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut terhadap fasilitas komersial, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan.
substansi dan kriteria perencanaan untuk penetapan zona campuran perumahan dan perdagangan/jasa adalah: •
Memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari
calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kotadimana nilai lahan sudah tinggi.
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
•
Lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yangmenghubungkan antar bangunan
dan
menghubungkan
•
pemberhentian kendaraan umum.
•
kebutuhan sehari-hari penghuni.
subzona
dengan
tempat
Jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran
2) Perumahan dan Perkantoran; peruntukan lahan budi daya yang terdiri
atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
penetapan zona campuran perumahan dan perkantoran dengan tersedianya ruang untuk: (1) kegiatan perumahan kepadatan tinggi
dengan konsep hunian vertical, (2) kegiatan perkantoran yang melayani
masyarakat pada subzona tersebut dan (3) sirkulasi masyarakat baik
sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum.
Substansi dan kriteria perencaaan penetapan zona campuran perumahan dan perkantoran adalah: •
Memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke tempat bekerja dari
calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kotadimana nilai lahan •
sudah tinggi.
Lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa
ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan •
dan
menghubungkan
pemberhentian kendaraan umum.
subzona
dengan
tempat
Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran
3) Perkantoran dan Perdagangan/jasa; peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan/jasa.
Penetapan zona campuran perkantoran dan perdagangan/jasa dengan tersedianya ruang untuk: (1) kegiatan perkantoran dan komersial dengan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
konsep bangunan vertical, (2) kegiatan perkantoran dan komersial yang
melayani masyarakat pada subzona dan/atau masyarakat di luar subzona tersebut, dan (3) sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar,
jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum. Substansi
dan
kriteria
perencaaan
penetapan
perkantoran dan perdagangan/jasa adalah: •
zona
campuran
Memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari
calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kotadimana nilai lahan •
sudah tinggi.
Lokasi dengan akses yang cukup tinggi bagi masyarakat luas
diantaranya lebar / kelas jalan yang sesuai, ketersediaan
transportasi umum/massal yang sudah berjalan serta keberadaan sistem
infrastruktur
kota
yang
•
dikembangkan.
•
transit oriented development (TOD).
•
memadai
atau
mudah
Penyediaan sarana pergerakan yang dapat menggunakan konsep
Jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan perkantoran.
Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran
4.3 Rencana Jaringan Prasarana
Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan
prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW kabupaten/kota.
Rencana jaringan prasarana berfungsi sebagai:
a) pembentuk sistem pelayanan, terutama pergerakan, di dalam BWP;
b) dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan utilitas dalam BWP sesuai dengan fungsi pelayanannya; dan
c) dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL dan rencana teknis sektoral.
Rencana jaringan prasarana dirumuskan berdasarkan:
a) rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang termuat dalam RTRW;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
b) kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi BWP; c) rencana pola ruang BWP yang termuat dalam RDTR;
d) sistem pelayanan, terutama pergerakan, sesuai fungsi dan peran BWP; dan e) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Rencana jaringan prasarana dirumuskan dengan kriteria:
a) memperhatikan rencana struktur ruang bagian wilayah lainnya dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah administrasi kabupaten/kota sekitarnya yang berbatasan langsung dengan BWP;
b) menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana dan utilitas pada BWP;
c) mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas BWP; dan
d) mengakomodasi kebutuhan fungsi dan peran pelayanan kawasan di dalam struktur ruang BWP.
Materi rencana jaringan prasarana meliputi:
a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan Rencana pengembangan jaringan pergerakan merupakan seluruh jaringan
primer dan jaringan sekunder pada BWP yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang belum termuat dalam RTRW kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1) Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
2) Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; 3) Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
4) Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder; dan 5) Jaringan jalan lainnya yang meliputi:
i. Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal orang/penumpang sesuai ketentuan yang berlaku (terminal tipe A, B dan C hingga pangkalan angkutan umum);
ii. Jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan keluarnya terminal barang/orang hingga pangkalan angkutan umum dan halte); dan
iii. Jalan masuk dan keluar parkir.
Dalam hal terdapat jalur kereta api, jalur pelayaran, dan jalur pejalan
kaki/sepeda, selain memuat jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada angka 1
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
sampai dengan angka 5, rencana jaringan pergerakan juga harus memuat rencana jalur kereta api, jalur pelayaran, dan jalur pejalan kaki/sepeda.
b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan merupakan penjabaran
dari jaringan distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/kelistrikan di BWP yang termuat dalam RTRW, yang terdiri atas:
1) Jaringan subtransmisi yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari
sumber daya besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di BWP (jika ada);
2) Jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT, SUTET, dan SUTT) yang berfungsi
untuk menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang
meliputi:
i. ii.
Gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70-500 kv) menjadi tegangan menengah (20 kv); dan
Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi;
3) Jaringan distribusi sekunder yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan daya listrik tegangan rendah ke konsumen, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan sekunder (220 v /380
v).
Dalam hal terdapat jaringan pipa minyak dan gas bumi, selain memuat jaringan
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3,
rencana jaringan energi/kelistrikan juga harus memuat rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi.
c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa penetapan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;
2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan kotak pembagi;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS);
4) Rencana pengembangan sistem televisi kabel termasuk penetapan lokasi stasiun transmisi;
5) Rencana penyediaan jaringan serat optik; dan
6) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi. d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum Rencana pengembangan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan
sistem penyediaan air minum, yang terdiri atas:
1) Sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota yang mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
2) Bangunan pengambil air baku;
3) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi; 4) Pipa unit distribusi hingga persil;
5) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan 6) Bak penampung.
e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Rencana pengembangan jaringan drainase terdiri atas:
1) Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase yang meliputi rencana jaringan primer, sekunder, tersier, dan lingkungan di BWP;
Dalam hal kondisi topografi di BWP berpotensi terjadi genangan, maka perlu
dibuat kolam retensi, sistem pemompaan, dan pintu air. f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Jaringan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah setempat (onsite)
dan/atau terpusat (offsite).
Sistem pembuangan air limbah setempat, terdiri atas: 1) Bak septik (septic tank); dan
2) Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
Sistem pembuangan air limbah terpusat, terdiri atas:
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
1) Seluruh saluran pembuangan; dan 2) Bangunan pengolahan air limbah.
g. Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan
BWP, misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan.
Jalur evakuasi bencana dapat memanfaatkan jaringan prasarana dan sarana
yang sudah ada.
4.4 Ketentuan Pemanfaatan Ruang Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan
RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai: a) Dasar
pemerintah
pengembangan BWP;
dan
masyarakat
dalam
pemrograman
investasi
b) Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
c) Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
d) Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
Ketentuan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan:
a) Rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana;
b) Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
c) Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; d) Masukan dan kesepakatan dengan para investor; dan
e) Prioritas pengembangan BWP dan pentahapan rencana pelaksanaan program
sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, serta rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)
Ketentuan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:
a) Mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP serta perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
b) Mendukung program penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c) Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
d) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; dan
e) Terjaganya sinkronisasi antarprogram dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten/kota.
Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi: a. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Program
pemanfaatan
ruang
prioritas
merupakan
program-program
pengembangan BWP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan
rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP sesuai tujuan penataan BWP.
Program pemanfaatan ruang dapat memuat kelompok program sebagai berikut: 1) Program perwujudan rencana pola ruang di BWP yang meliputi:
i. Perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan kebutuhan RTH; dan
ii. Perwujudan zona budi daya pada BWP yang terdiri atas:
(a) Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP;
(b) Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang; (c) Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan/atau (d) Perwujudan tata bangunan.
2) Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP yang meliputi: i. Perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP; dan
ii. Perwujudan sistem jaringan prasarana untuk BWP, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di dalam BWP yang terdiri atas: (a) Perwujudan sistem jaringan pergerakan;
(b) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan; (c) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; (d) Perwujudan sistem jaringan air minum; (e) Perwujudan sistem jaringan drainase;
(f) Perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
(g) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
3) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang terdiri atas:
i. Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
ii. Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
iii. Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau iv. Pelestarian/pelindungan blok/kawasan.
4) Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat sebagai kelompok program tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok program lainnya, disesuaikan berdasarkan kebutuhannya.
2. Muatan Peraturan Zonasi Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari RDTR.Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a) Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b) Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
c) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; d) Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e) Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
a) Menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
b) Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
c) Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. 5. Materi Peraturan Zonasi Peraturan zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan,
ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan
yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi.
Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi.Sedangkan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
7.2 Pengelompokan Materi 7.2.1 Materi Wajib a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi
kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat
tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan
maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan
bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.
Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:
“Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan”
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat
sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I. “Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas”
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan
penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
2) Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun
ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
3) Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
Contoh: dalam sebuah zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah
cukup jumlah fasilitas peribadatannya, maka aktivitas rumah ibadah termasuk dalam klasifikasi T.
“Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu”
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas
suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus.Persyaratan dimaksud
diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
Contoh persyaratan umum antara lain: 1) Dokumen AMDAL;
2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
3) Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); dan
4) Pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (development impact fee).
Contoh persyaratan khusus misalnya diwajibkan menambah tempat parkir,
menambah luas RTH, dan memperlebar pedestrian.
“Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan”
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki
sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
Penentuan I, T, B dan X untuk kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zonasi
didasarkan pada:
1) Pertimbangan Umum
Pertimbangan umum berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan, antara lain
kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota,
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air,
udara, dan ruang bawah tanah), toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan, serta kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 2) Pertimbangan Khusus
Pertimbangan khusus berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan,
kegiatan atau komponen yang akan dibangun. Pertimbangan khusus dapat disusun
berdasarkan rujukan mengenai ketentuan atau standar yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang, rujukan mengenai ketentuan dalam peraturan bangunan
setempat, dan rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.
b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran
pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi: 1) KDB (Koefisien Dasar Bangunan)Maksimum;
KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau
peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. Penentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan).
KDB adalah perbandingan antara luas bangunan dengan luas lahan.Nilai KDB di
suatu kawasan menentukan berapa persen luas bangunan di suatu kawasan yang boleh
dibangun.Penentuan KDB ditinjau dari aspek lingkungan dengan tujuan untuk mengendalikan luas bangunan di suatu lahan pada batas-batas tertentu sehingga tidak
mengganggu penyerapan air hujan ke tanah. Nilai KDB dapat dihitung melalui debit infiltrasi air pada suatu daerah sebagai berikut: 𝑲𝑲𝑫𝑫𝑩𝑩= ((𝑨𝑨−𝑶𝑶𝑺𝑺))/𝑨𝑨𝒙𝒙𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎% dimana :
𝐎𝐎𝐒𝐒 = 𝑰𝑰𝒊𝒊𝒏𝒏𝒇𝒇/𝑸𝑸𝒊𝒊𝒏𝒏𝒇𝒇
OS = luas kawasan yang harus dilestarikan
Iinf = intensitas infiltrasi (l/detik)
Lalu debit dan intensitas infiltrasi air adalah: Qinf = C x I x A
Qinf = debit infiltrasi air (l/detik)
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
C = koefisien infiltrasi
I = intensitas infiltrasi minimum (l/detik) A = luas lahan (ha/m2) Iinf = S x A Iinf = intensitas infiltrasi (l/detik) S = koefisien penyimpanan A = luas lahan (ha/m2)
Koefisien infiltrasi (C) tergantung dari jenis bidang yang menutupi di atasnya,
apakah itu dari bahan kedap air ataupun dari rumput masing-masing mempunyai koefisien tertentu seperti pada tabel berikut:
2) KLB Maksimum; KLB
maksimum
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan
harga
lahan,
ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan. 3) Ketinggian Bangunan Maksimum; dan 4) KDH Minimal.
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara
umum pada suatu zona.KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan
ruang, antara lain meliputi:
1) Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum;
KTB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal. 2) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum; 3) Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum; dan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Kepadatan
bangunan
atau
unit
maksimum
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan faktor kesehatan (ketersediaan air bersih, sanitasi, sampah,
cahaya matahari, aliran udara, dan ruang antar bangunan), faktor sosial (ruang terbuka privat, privasi, serta perlindungan dan jarak tempuh terhadap fasilitas lingkungan), faktor teknis (resiko kebakaran dan keterbatasan lahan untuk bangunan atau rumah),
dan faktor ekonomi (biaya lahan, ketersediaan, dan ongkos penyediaan pelayanan dasar).
4) Kepadatan Penduduk Maksimal.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lebih lanjut intensitas
pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota, atau juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yang
diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota.
Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. c. Ketentuan Tata Bangunan
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran,
peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.
Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:
1) GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
2) Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana;
3) Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan
tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan
4) Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna
bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya
bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur
dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan
zonasi pada RTRW kabupaten/kota. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
tata bangunan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL. d. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar
fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parkir,
aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan
mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. PEMBUATAN PETA Sistematika Penyajian Peta
Peta rencana pola ruang (zoning map) digambarkan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala atau tingkat
ketelitian minimal 1:100.000 untuk wilayah kabupaten dan 1:50.000 untuk
wilayah kota dan mengikuti ketentuan mengenai sistem informasi geografis
yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;
b) Cakupan rencana pola ruang meliputi ruang darat dan/atau ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pantai wilayah kabupaten/kota
atau
sampai
batas
negara
yang
disepakati
secara
internasional apabila kabupaten/kota terkait berbatasan laut dengan negara lain;
c) Rencana pola ruang dapat digambarkan ke dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti ketentuan yang berlaku;
d) Peta rencana pola ruang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi; dan
e) Peta rencana pola ruang harus sudah menunjukkan batasan persil untuk wilayah yang sudah terbangun.
Contoh jenis Penyajian Peta
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN
Contoh Peta Rencana Zonasi
Bagian - D JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan rencana tahap-tahap kegiatan yang
telah diuraikan dalam bab pendekatan dan metodologi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan merupakan jadwal yang mengatur kapan suatu kegiatan harus dilaksanakan dan harus
selesai sehingga waktu pelaksanaan yang diberikan dapat tercapai dengan tidak mengurangi mutu teknisnya. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan bagan alir pelaksanaan pekerjaan dan item-item pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam
KAK.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. MANDALA PRIMA KONSULTAN BULAN NO
KEGIATAN
I 1
1
PERSIAPAN 1.1 Persiapan Kelembagaan 1.2 Persiapan Teknis - Kajian Literatur - Persiapan Pengumpulan Data Instansional dan Survey Lapangan
2
KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA KONDISI EKSISTING 2.1 Data Sekunder Data kondisi iklim daerah perencanaan Data kondisi fisik wilayah pelayanan Data kependudukan Data rencana tata ruang Data penggunaan lahan Data pemanfaatan perairan 2.2 Data Primer Lokasi kawasan perencanaan Data ekosistem pesisir dan sumberdaya pesisir Sarana dan prasarana yang ada di lokasi Sarana jalan lingkungan dan jalan menuju lokasi
3
KEGIATAN ANALISIS 3.1 Penentuan Kawasan Perencanaan 3.2 Penentuan Zonasi Kawasan Pesisir 3.3 Arahan Penataan Ruang Kawasan Pesisir 3.4 Rencana Zonasi Kawasan Pesisir
5
KEGIATAN WORKSHOP 5.1 Laporan Pendahuluan 5.2 FGD 1 5.3 FGD 2 5.4 Laporan Akhir
6
PELAPORAN 6.1 Laporan Pendahuluan 6.2 Buku Draft Laporan Akhir 6.3 Buku Laporan Akhir 6.3 Buku Eksekutif Summary 6.4 Album Peta 6.5 Soft Copy CD
2
II 3
4
5
6
III 7
8
9
10
IV 11
12
9
10
11
12
Bagian- E KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN A. Tenaga Ahli dan Tanggung Jawabnya Agar diperoleh hasil yang optimal dari pekerjaan ini, maka PT. Mandala Prima
Konsultan menugaskan kualifikasi personil/tenaga ahli yang diperlukan dengan sebaikbaiknya dan pemilihan yang tepat.
Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan seperti yang tercantum di dalam TOR pekerjaan,
maka uraian tugas dan wewenang dari masing-masing tenaga ahli menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan.
Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh konsultan dalam pekerjaan ini harus mampu di dalam tugasnya masing-masing. Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan berada di bawah
tanggung jawab seorang Insinyur yang ditugaskan sebagai Team Leader, syarat yang harus dipenuhi masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Professional Staff :
Professional Staff sebagai tenaga inti pelaksana pekerjaan, terdiri dari tenaga terdidik
dan berpengalaman pada bidang yang ditekuninya. Adapun Professional Staff yang akan melaksanakan pekerjaan ini, terdiri dari : 1. Ketua Tim (Team Leader) Ketua Tim merupakan ahli Pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang disyaratkan
memiliki latar belakang pendidikan minimal magister (S-2) di bidang Perikanan atau
Kelautan, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terkareditasi, dengan
pengalaman dalam pekerjaan bidang perencanaan wilayah sekurang-kurangnya 5
(Lima) tahun.
2. Ahli Perikanan S1
Perikanan/Kelautan
dengan
pengalaman
Kelautan/Perikanan sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun. G-1
dalam
pekerjaan
bidang
3. Ahli Kelautan S1 Perikanan/Kelautan yang memiliki pengalaman dalam pekerjaan Kelautan
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 4. Ahli Sosial/Ekonomi
S1 ilmu sosial/Ekonomi dengan pengalaman dalam pekerjaan bidang Sosial
ekonomi dan kajian aspek sosial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 5. Ahli Oseanografi
S1 Kelautan/Perikanan dengan pengalaman dalam pekerjaan di bidang
oseanografi sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun. 6. Ahli GIS
S1 Geografi/Teknik Geodesi/Teknik Geologi yang menguasai aplikasi GIS dan
memiliki pengalaman dalam pekerjaan bidang perpetaan sekurang-kurangnya 5 (Lima)
tahun.
1. Asisten Tenaga Ahli, terdiri dari : • • •
Asisten Ahli Perikanan/Kelautan
:
1 orang
Enumerator
:
2 orang
Asisten Ahli GIS
2. Tenaga Pendukung • • •
:
1 orang
Tenaga Selam
:
3 orang
Tenaga Administrasi
:
1 orang
Tenaga Survey
:
2 orang
G-2
B. Tabel : Komposisi Tim & Penugasan No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab
Jumlah Orang Bulan
A. Tenaga Ahli • Sesuai dengan bidang keahliannya
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari sejak perencanaan sampai penyelesaiannya hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
1.
2
Dr. Abd. Wasir Samad, S.Si, M.Si
M. Abduh Ibnu Hajar, Ph.D
PT. Mandala Prima Konsultan
PT. Mandala Prima Konsultan.
Lokal
Lokal
Ahli Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
Ahli Prikanan
G-3
Team Leader
Ahli Perikan
• Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. • Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.. • Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan serta memberikan analisa terhadap seumberdaya pesisir dan laut • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survey. • Membantu penyusunan kerangka survey dan peta kerja serta melakukan analisa terhadap data dan informasi berdasarkan data hasil survey.
• Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaiannya hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan.
4
No
3.
Nama Personil
Budiman, ST
Perusahaan
PT. Mandala Prima Konsultan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lokal
Lingkup Keahlian
Ahli Kelautan
G-4
Posisi Yang Diusulkan
Ahli Kelautan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya, dibawah koordinasi Tim Leader guna memciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif • Dibawah koordinasi TL, bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka pelaporan • Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan serta memberikan analisa terhadap aspek-aspek perikanan. • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survey terkait jumlah dan kelimpahan sumberdaya • Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli lainnya • Member masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey memenuhi aspek-aspek perikanan. • Sesuai dengan bidang keahliannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaiannya hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif; • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan
Jumlah Orang Bulan
3
No
4..
Nama Personil
Syamsu Fajar, ST
Perusahaan
PT. Mandala Prima Konsultan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lokal
Lingkup Keahlian
Ahli Oseanografi
G-5
Posisi Yang Diusulkan
Ahli oseanografi
Uraian Tugas dan Tanggungjawab kerangka laporan. • Mempelajari dokumen yang terkait dengan aspek-aspek kelautan. • Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli lainnya. • Memberi masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey/pengumpulan data terkait dengan aspek-aspek kelautan. • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survei • Menganalisis data dan potensi serta permasalahan wilayah pesisir dan pilau-pulau kecil dari aspek kelautan. • Memberikan masukan strategi kebijakan dan arahan pengembangan wilayah dari aspek kelautan • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam menyusun potensi sumberdaya kelautan. • Sesuai dengan bidang keahliannya bertangguang jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaian hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya, menyusun rencana kerja dan kerangka laporan
Jumlah Orang Bulan
3
No
5.
Nama Personil
Muhammad Syakhrun, SE
Perusahaan
PT. Mandala Prima Konsultan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lokal
Lingkup Keahlian
Ahli Sosial Ekonomi
G-6
Posisi Yang Diusulkan
Ahli Sosial Ekonomi
Uraian Tugas dan Tanggungjawab • Mempelajari dokumen yang terkait dengan aspek-aspek oceanografi. • Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli lainnya • Member masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey/pengumpulan data terkait aspek-aspek oceanografi • Sesuai dengan bidang keahliannya bertangguang jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaian hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. • Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan ntuk setiap tahap kegiatan. • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi tim leader menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. • Di bawah koordinasi TL, bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka laporan • Mempelajari dokumen yang terkait dengan kegiatan serta memberikan analisa terhadap aspek-aspek social ekonomi • Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan survei • Menetapkan kerangka studi yang menjadi acuan kerja tenaga ahli
Jumlah Orang Bulan
3
No
6.
Nama Personil
Djoko Santoso, ST
Perusahaan
PT. Mandala Prima Konsultan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lokal
Lingkup Keahlian
Ahli Gis/ Pemetaan
G-7
Posisi Yang Diusulkan
Ahli Gis/ Pemetaan
Uraian Tugas dan Tanggungjawab lainnya. • Memberikan masukan kepada setiap tenaga ahli dalam menyusun rencana survey memenuhi aspek-aspek social ekonomi. • Sesuai dengan bidang keahliannya bertangguang jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, sejak perencanaan sampai penyelesaian hingga diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan. • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. • Di bawah koordinasi ketua Tim bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka laporan. • Melakukan proses pemasukan data digital spasial, menyusun peta-peta tematik, menginterpretasi peta citra • Menyusun data base manajemen system sesuai standar pedoman pemetaan RZWP3K • Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya • Mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan proyek serta memberikan analisa terhadap aspekaspek data spasial dan pemetaan • Turut bertanggung jawab terhadap pelakasanaan survey ekosistem pesisir dan laut
Jumlah Orang Bulan
3
No
Nama Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/ Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
B. Staff Penunjang 1.
To Be Name
2.
To Be Name
3.
To Be Name
PT. Mandala Prima Konsultan
PT. Mandala Prima Konsultan PT. Mandala Prima Konsultan
Lokal
Tenaga Selam
Tenaga Selam
Lokal
Tenaga Survei
Tenaga Survei
Lokal
Enumenator
Enemunator
G-8
• Membantu proses pelaksanaan survey dilapangan • Membantu menganalisa ekosistem pesisir • Membantu proses pelaksanaan survey di lapangan • Memproses hasil survei lapangan untuk pemutakhiran peta-peta tematik • Menyusun Laporan bersama Tim • Membantu proses pelaksanaan survey di lapangan
3
3 1
Bagian - F JADUAL PENUGASAN TENAGA AHLI
Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan seperti yang tercantum di dalam KAK pekerjaan,
maka PT. Mandala Prima Konsultan mengusulkan jadwal pengerahan personil/ tenaga ahli maupun tenaga penunjang dengan berdasar pada fungsi dari masing-masing
personil. Uraian tugas dan wewenang dari masing-masing tenaga ahli menjadi bahan
pertimbangan dalam pemilihan tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan.
Jadwal Penugasan Personil ini menguraikan waktu penugasan Tenaga Ahli, Tenaga
Teknis dan Tenaga Penunjang dalam penanganan pekerjaan, sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing. Jadwal ini disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan
yang dibuat oleh Konsultan. Untuk jadwal penugasan personil yang lebih lengkap akan disajikan dalam Tabel dibawah ini
H-1
Jadwal Penugasan Personil PT. Mandala Prima Konsultan
NO
POSISI
DURASI (BULAN)
NAMA PERSONIL
I 1
2
II 3
4
5
6
III 7
8
9
10
Jml OB
IV 11
12
13
14
15
16
TENAGA AHLI 1 Ahli Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (Team Leader) 2 Ahli perikanan 3 Ahli Kelautan
4 Ahli Sosial/Ekonomi 5 Ahli Oseanografi 6 Ahli GIS
Dr. Abd. Wasir Samad, S.Si, M.Si
4
M. Abduh ibnu Hajar, Ph.D
3
Budiman, ST Muhammad Syakhrun, SE
3 3
Syamsu Fajar, ST Djoko Santoso, ST Sub Total
ASISTEN TENAGA AHLI
1 Asisten Ahli Perikanan/Kelautan 2 Asisten Ahli Pemetaan/GIS
to be name to be name
1 Tenaga Selam
to be name
Sub Total
STAFF PENUNJANG
2 Tenaga Survey
3 Tenaga Administrasi
3
19 3
to be name
3 Enumerator
3
3
8 14 3
to be name to be name Sub Total Total
H-2
2
4 9
42