RANGKUMAN MATERI PKN Nilai-nilai dan Moral dalam Konstitusi Menurut Prof. Pujosewodjo, S.H., Undang-Undang Dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturanperaturan itu. Mirriam udiardjo memiliki pendapat bahwa !si "onstitusi itu sendiri memuat tentang# a. $rga $rgani nisa sasi si %eg %egar ara a b. H&M '. Prosed Prosedur ur penyeles penyelesaian aian masala masalah h pelanggar pelanggaran an hokum hokum d. (ara perubahan perubahan konstitusi konstitusi dan dan larangan larangan mengubah konstitusi konstitusi tujuan dibentuknya konstitusi#
Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan pemerintahan Untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak berlaku sewenang-wenang, atau dengan kata lain konstitusi itu dibuat untuk membatasi perilaku pemerintahan se'ara efektif Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga %egara Menentukan lembaga %egara yang satu bekerjasama dengan lembaga lainnya Menentukan hubungan hubungan diantara lembaga %egara Menentukan pembagian hukum dalam %egara
%ilai-nilai yang terkandung dalam kostitusi ). %ila %ilaii %orm %ormat atif if Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn se'ara murni dan konsekuen. *. %ila %ilaii %om %omin inal al "onstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti se'ara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. +. %ila %ilaii Sema Semant ntik ik . Suatu konstitusi konstitusi mempunyai mempunyai nilai semantik semantik jika konstitusi konstitusi tersebut se'ara se'ara hukum hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. adi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa. Salah satu 'ontoh penerapan nilai normatif dalam undang-undang dasar )/ terdapat dalam pasal 0. Pasal 0 mengatur mengenai pemberhatian presiden dan1atau wakil presiden yang dapat diajukan oleh dewan perwakilan rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan1atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap %egara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan ter'ela2 dan1atau pendapat bahwa presiden presiden dan1atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden presiden dan1atau wakil presiden. Menurut ".(. 3heare ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya. &dapun empat sasaran itu tersebut ialah # ). &gar perubahan perubahan konstitusi konstitusi dilakukan dilakukan dengan dengan petimbangan petimbangan yang masak, masak, tidak se'ara se'ara sembarangan dan dengan sadar 4dikehendaki5. *. &gar rakyat rakyat mendapat kesempatan kesempatan untuk menyampaikan menyampaikan pandangannya pandangannya sebelum sebelum perubahan dilakukan. +. &gar dan ini ini berlaku berlaku dalam negara serikat, kekuasaan kekuasaan negara serikat serikat dam kekuasa kekuasaan an negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan masingmasing pihak se'ara tersendiri. . &gar hak-hak hak-hak perorangan perorangan atau kelompok kelompok seperti kelompok kelompok minoritas minoritas bahasa bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.
Menurut Sa6ornin 7ohman ada tiga unsur yang terdapat menyelinap dalam tubuh konstitusikonstitusi sekarang, yaitu # a. "onstitusi "onstitusi dipandang dipandang sebagai sebagai perwujudan perwujudan perjanjian masyarakat 4kontrak 4kontrak sosial5 sosial5 sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat yang akan mengatur mereka. b. "onstitusi "onstitusi sebagai sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi asasi manusia berarti perlindungan perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batasbatas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. '. Sebagai forma regimenis, regimenis, berarti sebagai kerangka kerangka banguanan banguanan pemerintahan, pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.
Nilai Nilai (Ideal, Instrumental, Praksis) dalam Pancasila &. Nilai Ideal # %ilai nilai dasar yang memiliki sifat tetap, terdapat pada UUD )/. ersifat uni6ersal didalamnya terkandung 'ita-'ita, tujuan, serta nilai nilai yang baik dan benar. %ilai-nilai dasar Pan'asila 4"etuhanan, "emanusiaan, Persatuan, "erakyatan dan "eadilan Sosial5 . Nilai Instrumental : Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal se'ara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk # a. UUD )/ b. "etetapan MP8 '. Undang-undang d. Pertaturan pemerintah e. Peraturan perundangan lainnya
ersifat khusus dan merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pan'asila. (. Nilai Praksisi : %ilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. %ilai praksis merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari hari.
Nilai Ideal, Instrumental, dan Praksis Pancasila Pancasila Sila ) "etuhanan 9ang Maha :sa
%ilai !deal # "etuhanan %ilai !nstrumental # Pasal !E 4)5 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 4*5 Setiap orang atas kebebasan meyakini keper'ayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal " 4)5 %egara berdasar atas "etuhanan 9ang Maha :sa, 4*5 %egara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper'ayaannya itu. %ilai Praksis # ). Saling Saling menghormat menghormatii kebebasan kebebasan menjalank menjalankan an ibadah sesuai sesuai dengan agama dan keper'ayaannya masing-masing. *. Per'aya Per'aya dan ta;wa ta;wa terhadap
Sila * "emanusiaan yang adil dan beradab
%ilai !deal # "emanusiaan %ilai !nstrumental # Pasal #$ ). Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
Menurut Sa6ornin 7ohman ada tiga unsur yang terdapat menyelinap dalam tubuh konstitusikonstitusi sekarang, yaitu # a. "onstitusi "onstitusi dipandang dipandang sebagai sebagai perwujudan perwujudan perjanjian masyarakat 4kontrak 4kontrak sosial5 sosial5 sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat yang akan mengatur mereka. b. "onstitusi "onstitusi sebagai sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi asasi manusia berarti perlindungan perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batasbatas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. '. Sebagai forma regimenis, regimenis, berarti sebagai kerangka kerangka banguanan banguanan pemerintahan, pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.
Nilai Nilai (Ideal, Instrumental, Praksis) dalam Pancasila &. Nilai Ideal # %ilai nilai dasar yang memiliki sifat tetap, terdapat pada UUD )/. ersifat uni6ersal didalamnya terkandung 'ita-'ita, tujuan, serta nilai nilai yang baik dan benar. %ilai-nilai dasar Pan'asila 4"etuhanan, "emanusiaan, Persatuan, "erakyatan dan "eadilan Sosial5 . Nilai Instrumental : Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal se'ara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk # a. UUD )/ b. "etetapan MP8 '. Undang-undang d. Pertaturan pemerintah e. Peraturan perundangan lainnya
ersifat khusus dan merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pan'asila. (. Nilai Praksisi : %ilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. %ilai praksis merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari hari.
Nilai Ideal, Instrumental, dan Praksis Pancasila Pancasila Sila ) "etuhanan 9ang Maha :sa
%ilai !deal # "etuhanan %ilai !nstrumental # Pasal !E 4)5 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 4*5 Setiap orang atas kebebasan meyakini keper'ayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal " 4)5 %egara berdasar atas "etuhanan 9ang Maha :sa, 4*5 %egara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper'ayaannya itu. %ilai Praksis # ). Saling Saling menghormat menghormatii kebebasan kebebasan menjalank menjalankan an ibadah sesuai sesuai dengan agama dan keper'ayaannya masing-masing. *. Per'aya Per'aya dan ta;wa ta;wa terhadap
Sila * "emanusiaan yang adil dan beradab
%ilai !deal # "emanusiaan %ilai !nstrumental # Pasal #$ ). Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah &gung. *. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 8akyat Pasal !A 4 erhak hidup dan mempertahankan hidupnya5 Pasal !% ). 4Membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah5 *. 4Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.5 diskriminasi.5 Pasal !G 4Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari an'aman ketakutan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.5 Pasal !I ). 4 hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun5 *. 4ebas dari diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif 5 +. 4!dentitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan =aman dan peradaban.5 . 4Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah5 /. 4menegakkan dan melindungi H&M, maka H&M dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan5 Pasal !& ). Setiap orang wajib menghormati menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. %ilai Praksis # ). Mengaku Mengakuii persamaan persamaan derajat, derajat, hak, hak, dan kewajiba kewajiban n asasi setiap manusia tanpa membedakan. *. Mengaku Mengakuii dan memperlak memperlakuka ukan n manusia manusia sesuai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
emar melak melakuka ukan n kegiatan kegiatan kemanu kemanusiaa siaan. n. Sila + Persatuan !ndonesia
%ilai !deal # Persatuan Persatuan %ilai !nstrumental # Pasal 'A 4%egara "esatuan 8epublik !ndonesia adalah sebuah negara kepulauan yang ber'iri %usantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang5 Pasal ' 4Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih5 Pasal 4Bahasa Negara ialah ahasa !ndonesia5 Pasal A 4Lambang Negara ialah >aruda Pan'asila dengan semboyan hinneka
Sila "erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
%ilai !deal # "erakyatan %ilai !nstrumental # Pasal ).4MP8 terdiri atas DP8 ? utusan daerah dan golongan menurut aturan UU5
dalam permusyawarata n perwakilan
Sila / "eadilan so'ial bagi seluruh rakyat !ndonesia
*. 4MP8 bersidang minimal sekali dalam lima tahun di ibu-kota %egara5 +. 4Putusan 4Putusan MP8 ditetapkan dengan suara suara yang terbanyak5 terbanyak5 Pasal 4MP8 menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan %egara5 Pasal a*at 4Presiden dan 3apres dipilih oleh MP8 dengan suara yang terbanyak5 Pasal #" (+PR) ). &nggota DP8 dipilih melalui pemilu. *. Susunan DP8 diatur dengan uu. +. DP8 bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. %ilai Praksis # ). Menghargai hasil musyawarah. *. !kut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. +.
AN+AAN .U%UNGAN UU+ #"$' dan NEGARA KEATUAN REPU%IK IN+/NEIA
#0 Pancasila e1a2ai Ideolo2i Ne2ara
0 UU+ #"$' e1a2ai andasan Konstitusi "emerdekaan !ndonesia merupakan momentum yang sangat berharga dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan.
a.
0 Im3lementasi konse3si UU+ #"$' se1a2ai landasan konstitusi •
Pan'asila # 'ita-'ita dan ideologi negara
•
•
Penataan # supra dan infrastruktur politik negara :konomi # peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa.
- "ualitas bangsa # men'erdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. - &gar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh,diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan kemanan.
$0 Konse3si 3ertama tentan2 Pancasila se1a2ai cita-cita dan ideolo2i Ne2ara
a. "emerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. b. "ehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho &llah S3< karena merupakan moti6asi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh. '. &danya masa depan yang harus diraih. d. (ita-'ita harus di'apai oleh bangsa !ndonesia melalui wadah %egara "esatuan 8epublik !ndonesia.
'0 Konse3si UU+ #"$' dalam me4ada5i 3er1edaan 3enda3at dalam mas*arakat Paham %egara 8! adalah demokratis, karena itu idealisme Pan'asila yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa !ndonesia. Hal ini telah diatur dalam undangundang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah Pan'asila.
0 Konse3si UU+ #"$' dalam in6rastruktur 3olitik !nfrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan 'ita-'ita nasional berdasarkan falsafah bangsa. Pernyataan bahwa tata 'ara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undangundang
Tu7uan Nasional, 8alsa6a5 %an2sa dan Ideolo2i Ne2ara
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan1perwakilan,serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat !ndonesiaB. &linea itu mempunyai makna yaitu mempertegas 'ita-'ita yang harus di'apai oleh bangsa !ndonesia melalui wadah %egara "esatuan 8epublik !ndonesia.
istem .ukum dan Peradilan Nasional &. Pengertian Hukum, Sistem, dan Sistem Hukum ). Pengertian hukum - Menurut "amus ahasa !ndonesia, hukum berarti# a. Peraturan atau adat, yang se'ara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. '. Patokan 4kaidah, ketentuan5. d. "eputusan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, 6onis. - Menurut para ahli# a. Hugo de Groot . Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. b. Van Vollenhoven. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur. '. Aristoteles. Hukum adalah rangkaian peraturan yangmengikat baik rakyat maupun penguasa. d. Leon Duguit . Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. e. J.C.T. Simorangkir & Woerjono Sastroranoto. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan resmi. f. !tre"ht . Hukum adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar akan mendapat hukuman. *. Pengertian sistem Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang mengikat satu sama lain. Unsur-unsurnya yaitu # - Seperangkat komponen, elemen, bagian. - Saling berkaitan dan tergantung. - "esatuan yang terintegrasi. - Memiliki peranan dan tujuan tertentu. - !nteraksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. +. Pengertian sistem hukum Sistem hukum adalah satu kesatuan yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Unsur-unsur hukum # - Peraturan atas kaidah tingkah laku manusia. - Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwewenang. - Peraturan bersifat memaksa. - Peraturan mempunyai sanksi yang tegas. (iri-'iri hukum # - &danya perintah dan larangan. - Memaksa dan mengikat.
tidak tertulis disebut kon6ensi 4'ontoh# pidato kenegaraan presiden setiap tanggal )C &gustus5. *. erdasarkan 8uang atau 3ilayah erlakunya # - Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu 4hukum adat Manggarai-@lores, hukum adat :nde 7io-@lores, atak, awa, Minangkabau, dll5. - Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu 4hukum !ndonesia, Malaysia, Mesir, dll5. - Hukum !nternasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih 4hukum perang, hukum perdata !nternasional, dll5. +. erdasarkan 3aktu yang Diaturnya # - Hukum yang berlaku saat ini 4ius 'onstitutum52 disebut juga hukum positif. - Hukum yang berlaku pada masa yang akaan datang 4ius 'onstituendum5. - Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. . erdasarkan !si Masalah yang Diaturnya # - Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik men'akup Hukum
D. Sumber Hukum &dalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. a. Sumber Hukum Materil # -"eyakinan -!ndi6idu -Umum b. Sumber Hukum @ormal -UU -9urisprodensi -Doktrin Hukum :. Peranan 7embaga-7embaga Peradilan ). "lasiEkasi 7embaga Peradilan dalam UU %o. tahun *FF, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan yaitu # a. Peradilan Umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. b. Peradilan &gama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan orang yang beragama !slam. '. Peradilan Militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer1tentara. d. Peradilan
b. Peradilan &gama # ). Pengadilan &gama *. Pengadilan olongan yang dapat dipersamakan dengan <%! dan P$78! menurut UU. .
+. . Upaya Pemberantasan "orupsi di !ndonesia ). Pengertian "orupsi "orupsi adalah mengambil se'ara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan sendiri. Dari sudut pandang hukum, tindak korupsi se'ara garis besar men'akup unsurunsur sebagai berikut # a. Perbuatan melawan hukum b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana '. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara *. Pemberantasan "orupsi di !ndonesia Pemberantasan korupsi di !ndonesia dapat dibagi dalam + periode, yaitu pada masa $rde 7ama 4Dasar hukum # "UHP4awal5, UU %o. * tahun)CF5, $rde aru 4Dasar hukum # UU %o. + tahun )0)5, dan 8eformasi 4UU %o. +) tahun ), UU %o. *F tahun *FF)5 Pemberantasan korupsi di !ndonesia dilakukan oleh beberapa institusi # -
b. UUD )/ '. UU 8! %o. + tahun )0) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi d. UU 8! %o.*A tahun ) tentang penyelenggaraan %egara yang ersih dan ebas dari ""% e. UU 8! %o. *F tahun *FFF tentang perubahan atas UU 8! %o. +) tahun ) tentang tindak pidana korupsi f. UU 8! %o. +F tahun*FF* tentang tindak pidana korupsi g. Peraturan Pemerintah %o.0) tahun *FFF tentang tata 'ara pelaksanaan, peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pen'egahan dan pemberantasan korupsi . "lasiEkasi Perbuatan korupsi a. "orupsi yang dilakukan oleh perseorangan 4korporasi5 b. "orupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri '. "orupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara /. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi a. Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang sportif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama. b. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip a'hie6ement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma as'ription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. 48ekruitmen pejabat se'ara adil dan terbuka5. '. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. 4Pengawasan dari atasan semakin ditingkatkan5 d. Memiliki kelan'aran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang merata
PENGAKUAN, PENG./RMATAN, +AN PENEGEKAN .AM A0#0 Pen2ertian dan Macam-macam .AM ). Pen2ertian .AM !stilah hak asasi manusia menurut bahasa Pran'is Gdroit de#homeG. Menurut bahasa !nggris adalah Ghuman rightsG. Sedangkan menurut bahasa elanda Gmemen re"htenG. Se'ara umum .AM diartikan sebagai 5ak-5ak dasar *an2 dimiliki setia3 manusia *an2 di1a4a se7ak la5ir se1a2ai anu2ra5 dari Tu5an 9an2 Ma5a Esa . &rtinya hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara. $leh karena itu pula hak asasi manusia tidak dapat diambil atau di'abut, diabaiakan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi. Pengertian2 seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia anugerah
•
erikut ini beberapa pengertian H&M yang dikemukakan oleh para ahli# #) &o5n ocke Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang se'ara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau sifatnya mutlak.
) Koent7oro Poer1a3ranoto Hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya su'i. ) Undan2-undan2 No0 " Ta5un #""" tentan2 .ak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
$) Menurut Mirriam %udiar7o Hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia didalam kehidupannya di masyarakat. ') Menurut Pia2am .ak Asasi Internasional konse3si .AM *an2 tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (U+.R) se1enarn*a meru3akan 3erkem1an2an dari a7aran 80+0 Rooseelt, *aitu The four Freedom *an2 terdiri atas: 6 "ebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya 6 "ebebasan beragama 6 "ebebasan dari rasa takut 6 "ebebasan dari kemiskinan Dari istilah dan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa .AM meemeiliki beberapa ciri k5usus, yaitu sebagai berikut# .akiki 4ada pada setiap diri manusia sebagai mahkluk tuhan5 ). Uniersal, artinya hak itu berelaku untuk semua orang dimana saja, tanpa *. memandang status, ras, harga diri, jender atau perbedaan lainnya. Permanen dan tidak da3at dica1ut , artinya hak itu tetap selama manusia itu +. hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Tak da3at di1a2i , artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah . hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. /. Macam-macam .AM #0 5ak asasi 3ri1adi (3ersonal ri25t) , misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masinng-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi dan sebagainya 0 5ak asasi ekonomi (3ro3ert* ri25t) , misalnya hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya. 0 5ak asasi 3olitik (3olitical ri25t), misalnya hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemeerintah, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, mengajukan kritik dan sebagainya. $0 5ak asasi sosial dan ke1uda*aan (social dan cultural ri25t), misalnya hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangan kebudayaan dan lain sebagainya. '0 5ak mem3erole5 3erlakuan *an2 sama dalam 5ukum dan 3emerinta5an (ri25t o6 le2al e;ualit* 5. 0 5ak asasi untuk mem3erole5 3erlakuan tata 3eradilan dan 3erlindun2an 5ukum (3rocedural ri25t), misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas pradga tak bersalah, dan sebagainya.
A00 e7ara5 a5irn*a .ak Asasi Manusia 6 &aman 9unani Kuno, Plato ($!-$! M) Menayatakan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru terwujud kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Aristoteles (!$- M) %egara yang baik adalah %egara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahtraan masyarakat banyak. 6 Ta5un ##' di In22ris la5ir Ma2na <5arta (masa 3emerinta5an ockland) yang isinya# 8aja tidak lagi bertindak sewenang-wenang, dalam hal tertentu tindakannya harus disetujui bangsawan. 6 Petition o6 Ri25t (#") di In22ris (masa 3emerinta5an <5arles #) !sinya# Pajak dan hak-hak istimewa harus mendapat i=in parlemen.
6 %ill o6 Ri25t (#!") di In22ris (masa 3emerinta5an =illiam III)
!sinya# Pembuatan undang-undang harus dengan ijin parlemen. Pemungutan pajak harus dengan ijin parlemen. Mempunyai tentara tetap harus dengan ijin parlemen. "ebebasan berbi'ara dan berpendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja. Pemilihan parlemen harus bebas. • • • • • •
6 +eclaration des droit de >5ome et du cito*en (3ern*ataan 5ak-5ak manusia dan 3enduduk) di Prancis 3ada masa &enderal a?a*ete ta5un #@!". !sinya# Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya. • •
6 T5e declaration o6 America Inde3endence ($ &uli #@@) atas jasa presiden
• • •
6
•
A00 Pene2akan .AM dalam Perundan2-undan2an ).
K.melaksanakan ketertiban duniaK..G. hal ini merupakan bahwa negara memberikan jaminan hak asasi terhadap arga negaranya. ). H&M dalam batang tubuh UUD )/ diatur se'ara khusus dalam pasal *A&-*A. *. Se'ara umum H&M di !ndonesia diatiur dalam pasal *0-+ UUD )/ +. Hak asasi manusia dalam <&P MP8 %o. !!1MP81)A# memuat piagam H&M serta pandangan dan sikap bangsa !ndonesia terhadap H&M. . H&M dalam <&P MP8 %o. !1MP81) tentang >H%. Dimuat dalam arah penyelenggaraan %egara, yaitu# mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi H&M. /. "eppres %o. /F H$8M&<&%, D&% P:%:>:"&% H&M D! !%D$%:S!& %0#0 istem .ukum dan Peradilan Nasional ). Peran serta dalam u3a*a 3er7uan2an, 3en25ormata dn 3ene2akan 5am di indonesia *. Peran serta mas*arakat dalam 3ene2akan .AM di Indonesia. "ewajiban dasar manusia O!ndonesia terhadap H&M sesuai dengan UU %o. +
C. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia !ndonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. b.Untuk melaksanakan fungsi mediasi, "omnas H&M bertugas dan berwenang melakukan# ). perdamaian kedua belah pihak *. penyelesaian erkara melalui 'ara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli +. pemberian saran kepada para pihak untuk mennyelesaikan sengketa melalui pengadilan . penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran H&M kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya dan /. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran H&M kepada dewan perwakilan rakyat 8epublik !ndonesia untuk ditindaklanjuti. C.
•
*. +. . /. C.
pemusnahan dan penyiksaan perbudakan pengusiran dan pemindahan penduduk se'ara paksa perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional perkosaan1perbudakan seksual, pela'uran se'ara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi se'ara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. 0. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, ebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang telah diakui se'ara uni6ersal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. A. Penghilangan kearganegaraan seseorang se'ara paksa. Perkara pelanggaran H&M berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum a'ara pidana. Penyidikan dilakukan oleh aksa &gung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, ke'uali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dibidang pengadilan H&M dapat dilakukan paling lam F hari, jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama +F hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama CF hari, dapat diperpanjang +F hari, dan penahanan di Mahkamah &gung paling lama CF hari dan dapat diperpanjang +F hari. ). Perilaku u3a*a 3ema7uan, 3en25ormatan, dan 3ene2akkan .AM *. a5 Dalam lingkungan masyarakat Menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa "esamaan harga diri antar pribadi erakan orang tua asuh Mengefektifkan wajib belajar )* tahun agi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin ke'il. ). .am1atan Pene2akan .AM *. a5 @aktor kondisi sosial-budaya StratiEkasi-status sosil 4tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, ekonomi, dll5. %orma adat1budaya lokal. b5. @aktor komunikasi dan informasi. 7etak geograEs !ndonesia yang luas Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yg blm terbangun se'ara baik di seluruh wilayah !ndonesia. Sistem informasi maupun perangkatnya dan SDM yang masi terbatas. '5. @aktor kebijakan pemerintah
• • • •
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prinsip %egara Hukum2 bahwa jaminan terhadap H&M dlm suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum 4tertulis dan tidak tertulis5. ). !%S<8UM:% HU"UM P:8&D!7&% !%<:8%&S!$%&7 H&M *. Instrumen .ukum Internasional .AM pas'a perang dunia ke !! pehatian internasional tentang H&M tampakmeningkat karena jumlah korban yang begitu besar di berbagai belahan dunia melahirkan keprihatinan atas penistaan terhadap nilai kemanusiaan. "emudian dibentuklah Perserikatan angsaangsa 4P5 yang melahirkan Deklarasi Hak &sasi Manusia 4Uni6ersal De'laration of Human 8ights5. eberapa instrumen hukum tentang Hak &sasi Manusia internasional pas'a Uni6ersal De'laration of Human 8ights 4 UDH85, antara lain# ).
pen'egahan diskriminasi atas dasar suku, gender, bahasa, agama dan masalah lain yang berkaitan dengan H&M. "husus mengenai wanita dibentuk komisi mengenai status wanita yang beranggotakan / negara yang bertindak dalam kapasitas pribadi. "omisi ini bertugas menyiapkan laporan-laporan mengenai promosi hak-hak wanita dibidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, sera membuat rekomendasi kepada dewan ekonomi dan sosial tentang masalah yang membutuhkan perhatian di bidang H&M. Disamping itu ada dua badan khusus P yang juga menangani masalah H&M, yaitu oraganisasi buruh sedunia 4!7$5 yang brtugas memperbaiki syarat-syarat kerja dan hidup para buruh dan membuat rekomendasi standar minimum dibidang gaji, jam kerja, syarat-syarat pekerjaan dan jaminan sosial. adan kedua adalah U%:S($ yang mempunyai tugas meningkatkan kerjasama antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perkembang terakhir hukum pidana internasional adala disepakati pembentukan nternational Crime Court 4!((5. Dalam suatu sidang !nited 'ations Dilomati" Con(eren"e on Criminal Court )0 uni )A di 8oma !talia. Dengan disahkan !(( sebagai badan baru P terwujudlah suatu badan peradilan internasional yang bersifat tetap. adan ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yuridisdiksinya atas seseorang yang melakukan kejahatan yang serius. enis kejahatan yang disepakati !((, antara lain# ). Pemusnahan, misal terhadap kelompok etnis atau penganut agama tertentu 4eno'ide5 *. "ejahatan melawan kemanusiaan 4(rime &gainst humanity5 +. Penyerangan suatu bangsa atau %egara terhadap %egara lain. 4
Peranan Indonesia dalam /r2anisasi Internasional ). Peranan Indonesia dalam Gerakan Non %lok Peran serta !ndonesia dalam >erakan %on lok adalah sebagai berikut # a.
Sebagai pemprakarsa lahirnya >erakan %on lok
b. Presiden Soekarno sebagai duta untuk penyampaian "<< %on lok ! kepada Presiden &merika serikat ohn @. "ennedi. '. !ndonesia menjadi penyelenggara sekaligus ketua >erakan %on lok dalam "<< >% di akarta pada ulan September )*. d. Presiden Soeharto merintis dibukanya kembali Dialog Untara Selatan yang telah lama mengalami pemutusan, yakni dalam "<< >-0 di % tetap dipertahankan.
*. Peranan Indonesia dalam Perserikatan %an2sa-%an2sa Sebagai anggota P !ndonesia juga aktif dalam memelihara perdamaian di dunia. "ontingen >aruda disingkat "$%>& atau Pasukan >aruda adalah pasukan
). Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang ter'antum pada Piagam P.
*. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa. +. Menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia.
.
C.
0.
A. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional se'ara jalan damai dengan persetujuan P.
. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. )F.
Menghormati hukum dan juga kewajiban internasional.
. Peranan Indonesia dalam AEAN Peran indonesia dalam asean #
a.
!kut mendirikan asean
b.
Diberi keper'ayaan sebagai penyelenggara "<< &sean !. "<< ini dilaksanakan di ali pada tanggal *+-* @ebruari )0C. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan "<< &sean ! adalah pembentukan Sekretariat &sean di akarta.
'.
Sekretaris enderal 4Sekjen5 &sean pertama adalah H.8. Dharsono, seorang putra !ndonesia.
d.
!ndonesia pernah menjadi penengah konQik antara ietnam dan "amboja.
&dapula tujuan &S:&% adalah sebagai berikut # a. Memper'epat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan &sia
.ak dan Ke4a7i1an =ar2a Ne2ara Hak warga negara !ndonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia tahun )/. Sedangkan hak hak hukum timbul berdasarkan jaminan undangundang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. !.
Makna Hak dan "ewajiban 3arga %egara
.ak merupakan semua hal yang harus diperoleh. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari
dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabaila kewajiban sudah dilaksanakan. H!" adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah
enis Hak dan "ewajiban 3arga %egara 8epublik indonesia "ewajiban 3arga %egara % o ) * +
Pasal *0 *0 +F ++ +
ayat ayat ayat ayat
) + ) * dan
"ewajiban Menaati hukum dan pemerintahan Membela negara Menjaga pertahanan dan keamanan negara Memper'ayai negara dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat
Hak 3arga %egara
!!!.
% o )
Pasal *0 ayat )
* +
*0 ayat * *A
/ C 0 A
*A *A *A *A *
) F
+) ayat * +
& ( ayat ) D ayat ) ! ayat ayat *
Hak Mendapatkan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan Mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak Mendapatkan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatbaik lisan maupun tulisan Mendapatkan hidup serta hak mempertahankan hidup Mengembangkan diri dan pendidikan Mendapatkan sistem hkum yang adil Has asasi warga negara Mendapatkan kemerdekaan untuk memeluk agamadan menjalankan masing-masing Mendapatkan biaya pendidikan dasar Mendapatkan pemberian jaminan sosial
"asus Pelanggaran dan Pengingkaran "ewajiban 3arga %egara
@aktor-faktor pelanggaran dan pengingkaran warga negara @aktor !nternal #
% o ) *
+ /
C 0 A
@aktor
Penjelasan
"eadaan psikologis para pelaku Sikap egois
Pelaku dalam keadaan kurang waras atau tertekan saat melakukan pelanggaran Pelaku hanya memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain terutama orang yang ia langgarhak asasinya
@aktor :ksternal % o ) *
+
@aktor "etidaktegasan aparat penegak hokum Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan H&M
Penjelasan Perangkat hukum seperti polisi yang tidak tegas sehingga sering terjadi pelanggaran H&M "esenjangan sosial memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran H&M
"emajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memi'u timbulnya kejahatan
(ontoh pelanggaran hak warga negara ). Penangkapan dan penahaan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum *. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah menggangu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan +. Pembungkaman kekebasan pers . Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat /. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah (ontoh pengingkaran kewajiban warga negara ). Mengingkari kewajiban membayar pajak *.
!.
Upaya Pen'egahan Pelanggaran hak warga negara ). Menegakan supremasi hukum dan demokrasi
*. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti "P", "omnas H&M, "P&!, "omnas Perempuan dan 7embaga $mbudsman !ndonesia +. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU . Meningkatkan pelayanan publik /. adan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif C. &danya kontrol dari masyarakat Upaya pen'egahan peningkatan kewajiban warga negara# ). Melalui kegiatan di sekolah a. Mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan rumah b. elajar se'ara rutin '.
.
7embaga negara dalam penegakan H&M ). "epolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman *. <%! melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, an'aman keamanan dari luar dan sebagainya +. "P" melakuakn penanganan terhadap kasusu-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara . 7embaga peradilan melakukan perannya untuk mnjatuhkan 6onis atas kasus pelangaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PERATUAN dan KEATUAN #0 +emokrasi dalam keran2ka NKRI erdasarkan 'irri-'iri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegara !ndonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD )/ sebagai Rstaats fundamentalnorm. Selanjutnya didalam penjelasan UUD )/ tentang sistem pemetintahan %egara angka 8omawi !!! dijelaskan L"edaulatan 8akyatG. 8umusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. 8akyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. $leh karena itu LrakyatG adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. &dapun rin'ian struktural ketentuanketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD )/ adalah sebagai berikut.
#0 Konse3 Kekuasaan "onsep kekuasaan %egara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD )/ sebagai berikut# A0 Kekuasaan di Tan2an Rak*at a5 Pembukaan UUD &linea ! b5 Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD )/ '5 Undang-Undang Dasar )/ Pasal ) ayat 4)5 d5 L%egara !ndonesia ialah %egara "esatuan yang berbentuk 8epublikG. e5 Undang-Undang Dasar )/ Pasal ) &yat 4*5 f5 L"edaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang DasarG. erdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara 8epublik !ndonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar %egara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 8akyat %0 Pem1a2ian Kekuasaan
Sebagai dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan munurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana ter'antum dalam UUD )/ adalah sebagai berikut# a5 "ekuasaan :kskutif, didelegasikan kepada Presiden 4Pasal ayat ) UUD )/5. L)residen *eu+lik ndonesia memegang kekuasaan emerintahan menurut !ndang,!ndang Dasar-. b5 "ekuasaan 7egislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DP8 dan DPD 4Pasal / ayat *, pasal ) dan pasal ** ( UUD )/5. L)residen menetakan eraturan emerintah untuk menjalankan undang,undang se+agaimana mestin%a-. asal / a%at011. LSusunan dan kedudukan De2an )er2akilan Daerah diatur dengan undang,undang.333 1- asal 00 C a%at 41 '5 "ekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada Makhamah &gung 4pasal * ayat ) UUD )/5. L5ekuasaan 5ehakiman meruakan kekuasaan %ang merdeka untuk men%elenggarakan eradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.- d5 "ekuasaan !nspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada adan Pemeriksa "euangan 4P"5 dan Dewan Perwakilan 8akyat 4DP85. Hal ini termuat dalam UUD )/ pasal *F ayat ). De2an )er2akilan *ak%at memegang kekuasaan mem+entuk undang,undang.31 Dalam UUD )/ hasil amandemen tidak ada kekuasaan "onsultatif, yang dalam UUD lama. Didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan &gung 4DP&5, 4pasal )C UUD )/5 Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan istilah RDistribution $f Power yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.
<0 Pem1atasan Kekuasaan Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD )/, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme / tahunan kekuasaan dalam UUD )/ sebagai berikut a5 Pasal ) ayat * UUD )/, kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MP8 dan DP8 setiap / tahun sekali. Majelis Permusyawaratan 8akyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan wakil Presiden, serta melakukan impea'hment terhadap presiden jika kalau melanggar konstitusi b5 Pasal *F & ayat ) '5 Dewan Perwakilan 8akyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.TT 5 d5 8akyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MP8 dan DP8 0 Konse3 Pen2am1ilan Ke3utusan Pengambilan "eputusan menurut UUD )/ dirin'i sebagai berikut# a5 Penjelasan UUD )/ tentang Pokok ke !!! b5 Putusan Majelis Permusyawaratan 8akyat 4MP85 ditetapkan dengan suara terbanyak, misal pasal 0 ayat 0. 5eutusan 6ajelis )ermus%a2aratan *ak%at atas usul em+erhentian )residen dan7atau Wakil )residen harus diam+il dalam raat ariurna 6ajelis )ermus%a2aratan %ang dihadiri oleh sekurang,kurangn%a 8 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang,kurangn%a 079 dari jumlah anggota %ang hadir: setelah )residen dan7atau Wakil )residen di+eri kesematan men%amaikan enjelasan dalam raat ariurna 6ajelis )ermus%a2aratan *ak%at.3331 "etentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara !ndonesia adalah berdasarkan # a. "eputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk men'apai mufakat b. %amun demikian jika kalau itu tidak ter'apai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak. 0 Konse3 Pen2a4asan "onsep pengawasan menurut UUD )/ ditentukan sebagai berikut# a5 Pasal ) ayat *, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. erbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MP8 yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MP8 kekuasannya menjadi terbatas, yaitu meliputi presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD. b5 Pasal * ayat ), MP8 terdiri atas DP8 dan &nggota DPD. erdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD )/ hasil amandemen MP8 hanya dipilih melalui Pemilu. '5 Penjelasan UUD )/ tentag DP8 erdasarkan ketentuan tesebut maka konsep pengawasan menurut demokrasi !ndonesia sebagai ter'antum UUD )/ pada dasarnya adalah sebagai berikut# a5 Dilakukan oleh seluruh warga negara. "arena kekuasaan didalam system ketatanegaraan !ndonesia adalah di tangan rakyat b5 Se'ara formal keatanegara pengawasan berada pada DP8. $0
Konse3 Partisi3asi
"onsep partisipasi menurut UUD )/ adalah# a5 Pasal *0 ayat ). Segala 2arga negara +ersamaan kedudukann%a di dalam hukum dan emerintahan dan 2aji+ menjunjung hukum dan emerintahan itu dengan tidak ada ke"ualin%a. b5 Pasal *A. 5emerdekaan +erserikat dan +erkumul: mengeluarkan ikiran dengan lisan dan tulisan dan se+again%a ditetakan dengan undang,undang '5 Pasal +F ayat ). Tia,tia 2arga negara +erhak dan 2aji+ ikut serta dalam usaha ertahanan dan keamanan negara.33 1 Dalam penerapannya, konsep demokrasi di %egara "esatuan 8epublik !ndonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan 'ita-'ita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD )/ yang disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan dinegara !ndonesia itu berdasarkan pada tiga hal, yaitu # ). %ilai-nilai Elsafah pan'asila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pan'asila. *.
0 Makna Persatuan dan Kesatuan Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa !ndonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti Lbersatunya ma'am-ma'am 'orak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.G Persatuan !ndonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah !ndonesia. Masuknya kebudayaan dari luar terjadi melalui proses akulturasi 4per'ampuran kebudayaan5. "ebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, !slam, "risten, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar diseleksi oleh bangsa !ndonesia. "emudian, sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa !ndonesia. adi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain-lain. Proklamasi kemerdekaan bangsa !ndonesia merupakan awal dibentuknya %egara "esatuan 8epublik !ndonesia. %egara !ndonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal ) ayat 4)5 UUD. %egara 8epublik !ndonesia
a0 Prinsi3 %5inneka Tun22al Ika Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa !ndonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa !ndonesia. 10 Prinsi3 Nasionalisme Indonesia "ita men'intai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. %asionalisme tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. "ita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain karena pandangan seperti itu hanya men'elakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila "etuhanan 9ang Maha :sa dan "emanusiaan yang adil dan beradab. c0 Prinsi3 Ke1e1asan *an2 %ertan22un2 7a4a1 Manusia !ndonesia adalah makhluk 'iptaan
melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional.
0 Arti Pentin2 Persatuan dan Kesatuan serta %5inneka Tun22al Ika &pabila semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk se'ara harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain# ). mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah !ndonesia2 *. meningkatkan semangat hinneka
0 Kesadaran %er1an2sa dan %erne2ara Dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan menempati posisi sentral, artinya kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. angsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. %egara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah %usantara dan mempunyai 'ita-'ita yang berlandaskan niat untuk bersatu se'ara emosional dan rasional dalam membangun nasionalisme. Mengenai deEnisi wawasan %usantara, berdasarkan "etetapan MP8 H%, wawasan %usantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pan'asila dan berdasarkan UUD )/, adalah 'ara pandang dan sikap bangsa !ndonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk men'apai tujuan nasional.
a0 Kesadaran 4ar2a ne2ara dalam 1er1an2sa dan 1erne2ara di era 2lo1alisasi erbagai peristiwa yang terjadi di tanah air sekarang, dapat &nda saksikan di media massa. agaimana tingkah laku para wakil rakyat, pelajar, mahasiswa, dan juga kelompok masyarakat yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka masih kurang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. "risis-krisis yang terjadi di !ndonesia sangat lambat perubahannya, sangat berbeda dengan negara-negara lain yang begitu 'epat dalam mengatasi krisis. Hal ini
merupakan perhatian bagi semua warga negara bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara sangatlah diperlukan. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada semua, merupakan hal yang sangat penting karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. "esadaran berbangsa dan bernegara jangan diperkirakan hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam penerapannya pemuda lebih kreatif dalam menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. "esadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap seseorang yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan 'ita-'ita dan tujuan hidup bangsa. Mewujudkannya dapat dilakukan dengan men'egah perkelahian antarperorangan atau antarkelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Se'ara prinsip, !ndonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pan'asila. Sedangkan keanekaragaman ras, suku, agama, dan bahasa daerah merupakan khasanah budaya yang dapat menjadi unsur pemersatu bangsa. Dengan demikian, apa yang sudah dirintis oleh nenek moyang bangsa !ndonesia dari masa kejayaan kerajaan Majapahit perlu dipertahankan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat !ndonesia dalam kerangka %"8! dengan semboyan hinneka
10 .u1un2an antara kesadaran 1er1an2sa dan 1erne2ara den2an 3enera3an 4a4asan Nusantara "esadaran dalam berbangsa dan bernegara, yaitu membina kerukunan serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan antarwarga negara. "esadaran berbangsa dan bernegara dapat dimulai dari lingkungan terke'il atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Dalam perwujudannya, dapat dilakukan dengan 'ara men'intai budaya bangsa, men'intai produksi dalam negeri, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan !ndonesia 8aya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.
c0 U3a*a untuk mem3erkuat kesadaran 1er1an2sa dan 1erne2ara dalam 3enera3an 4a4asan Nusantara Pemahaman tentang wawasan %usantara akan menyadarkan warga negara untuk memiliki 'ara pandang dan konsepsi wawasan %usantara untuk dapat mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pandangan wawasan %usantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme. 3awasan %usantara sangat penting untuk menjaga keutuhan %egara "esatuan 8epublik !ndonesia. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga masyarakat merupakan hal penting yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa ini karena warga masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi bangsa. &kan tetapi, kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam penerapannya warga masyarakat lebih kreatif menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Di dalam meningkatkan dan memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, terdapat faktor-faktor pendukung. @aktor-faktor pendukung untuk men'iptakan kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain sebagai berikut. $rang tua harus mempunyai kesadaran dan memberikan 'ontoh bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi pluralitas. 8asa memiliki dan bangga berbangsa !ndonesia, tegasnya hukum di !ndonesia, dan pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Pemerintah harus mampu memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa hanya ideologi Pan'asila yang dapat dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Perbedaan tersebut dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma.
Kedudukan %5inneka Tun22al Ika untuk mem3erkoko5 NKRI
Pertanyaanya adalah isi jiwa apakah dari angsa !ndonesia yang hendak dipresentasikan dengan prinsip hinneka
Sila keempat "erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan1Perwakilan, maknanya, bahwa musyawarah itu memerlukan sekurang-kurang dua orang, ialah dua orang yang berlainan pendapat, "alau tidak berlainan pendapat maka tidak mungkin terdapat musyawarah. 3alaupun ada perbedaan tetapi muaranya men'ari kebulatan, kesatuan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan2 adi persatuan dalam perbedaan2 Perbedaan dalam persatuan. Prinsip inipun di'ahayai oleh sifat-sifat aruda Pan'asila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher >aruda, dan semboyan hinneka aruda. Pasal 0 UU %omor * aruda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal C memiliki paruh, sayap, ekor, dan 'akar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. 4*5 >aruda sebagaimana dimaksud pada ayat 4)5 memiliki sayap yang masing-masing berbulu )0, ekor berbulu A, pankal ekor berbulu ), dan leher berbulu /. Pasal A UU %omor * aruda, bukankah :lang 8ajawali Pan'asila dengan semboyan bhinneka aruda yang menurut perasaan bangsa !ndonesia berdekatan dengan burung elang rajawaliG demikian juga dalam UU %omor *
C # 9ang dimaksud dengan L>aruda Pan'asilaG adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupaiburung elang rajawali.
Kesadaran 1er1an2sa dan 1erne2ara "esadaran artinya menyadari bahwa bangsa !ndonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa !ndonesia. Seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini.Untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dimasyarakat adalah dengan mengembangkan nilai-nilai Pan'asila dan kepekaan sosial.Upaya angsa dan %egara agar dapat ersaing dalam :ra >lobalisasi. % $
!D&%>
).
&gama
*.
Pendidika n
+.
:konomi
(ontoh Upaya yang Harus Dilakukan a.Saling menghargai antar umat beragama b.Saling tegang rasa '.Saling toleransi a.elajar dengan giat dan tekun b.menjamin pendidikan anak minimal tahun '. Meningkatkan mutu pendidikan a.Mengembangkan produk-produk hasil !ndonesia b.Mengurangi hasi produk luar negeri yang dikirim ke !ndonesia '.Meningkatkan stabilitas ekonomi yang ada di !ndonesia
a.Menyediakan fasilitas teknologi yang memadai b.Mengolah sumber daya yang ada di !ndonesia menjadi sebuah teknologi yang bagus .
. 8umusan dasar %egara yang diajukan oleh Mr. Soepomo tanggal +) Mei )/.
). Peri kebangsaan
). Persatuan !ndonesia
*. Peri kemanusiaan
*. "etuhanan 9ang Maha :sa
+. Peri "etuhanan . Peri kerakyatan /. "esejahteraan rakyat
+. "erakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
D. 8umusan dasar %egara yang diajukan oleh !r. Soekarno,
. Pemerataan keadilan so'ial bagi seluruh rakyat !ndonesia
/. "etuhanan yang berkebudayaan
/. "emakmuran !ndonesia dalam ikatan &sia
Pada akhir sidang pertama PUP"! dibentuklah panitia ke'il yang terdiri atas delapan orang dengan tugas memeriksa usulan tentang dasar negara yang masuk untuk ditampung dan kemudian dilaporkan kepada sidang PUP"! berikutnya. Panitia ke'il ini terdiri atas !r. Soekarno,
Drs.. Mohammad Hatta, Mr. &. &. Maramis, "i agus Hadikusumo, M. Sutardjo "artohadikusumo, 8. $to !skandardinata, Mr. Muh 9amin, dan ". H. 3ahid Hasjim. Pada ** uni )/ diadakan rapat gabungan PUP"! dan panitia sembilan. 8apat tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut. ). Supaya selekas-lekasnya !ndonesia merdeka. *. Supaya hukum dasar yang akan diran'ang diberi Preambule 4pembukaan5. +. Supaya PUP"! terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. . Membentuk Panitia "e'il perumus dasar negara. "emudian, Panitia ke'il dibentuk dengan jumlah sembilan orang terdiri atas !r Soekarno 4ketua5, Drs. Mohammad Hatta, Mr. &&. Maramis, &bikoesno eopolitik ).>eopolitik >eopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu LgeoG dan LpolitikG. Geo berarti bumi1 planet bumi, sedangkan olitik se'ara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan 4pemerintah52 segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara determinis dan negara osi+ilitis. %egara determinis merupakan negara yang letak geograEsnya memengaruhi peta politik negara tersebut. %egara dalam posisi seperti ini biasanya berada pada wilayah yang diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa tersebut. %egara 3osi1ilitis merupakan negara yang tidak menerima pengaruh se'ara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan. %egara posibilitis biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern, seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer. Peran >eopolitik a. erusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam negara tersebut2 b. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam2 '. Menentukan bentuk dan 'orak politik luar dan dalam negeri2 d. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan2 0 =a4asan Nusantara =a4asan Nusantara adala5 "ara andang dan sika +angsa ndonnesia mengenai diri dan lingkungann%a %ang ser+a +eragam dan +ernilai strategis dengan mengutamakan ersatuan dan kesatuan 2ila%ah dan teta menghargai serta menghormati ke+hinekaan dalam setia asek kehiduan nasional untuk men"aai tujuan nasional. a. Hakikat 3awasan %usantara Hakikat 3awasan %usantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian 'ara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. b. &sas 3awasan %usantara )5 "epentingan yang sama. *5 "eadilan. "esesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
+5 "ejujuran. 5 Solidaritas. /5 "erja sama. C5 "esetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa '. "edudukan, @ungsi, dan
Pen*elen22araan Pemerinta5an Pusat dan +aera5 &.
. Pengelolaan "ekuasaan %egara di
). 7embaga-7embaga Pemegang "ekuasaan %egara &da tiga kekuasan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. a. "ekuasaan membentuk undang-undang 4 kekuasaan legislatif5 "ekuasaan tersebut se'ara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan 8akyat 4DP85. &kan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia
"ekuasaan kehakiman
"ekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia
*. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan
Pasal )erekonomian disusun se+agai usaha +ersama +erdasar atas asas kekeluargaan. (abang-'abang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. umi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal $ ;akir miskin dan anak,anak %ang terlantar dielihara oleh negara. %egara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. %egara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. +. Men'erdaskan kehidupan seluruh rakyat !ndonesia %egara !ndonesia hendaknya berupaya men'erdaskan warga negaranya. Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. @ungsi negara dalam men'erdaskan kehidupan seluruh rakyat !ndonesia se'ara tegas diatur dalam Pasal # Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia
regional maupun internasional, misalnya P, &S:&%, $"!, &P:( dan sebagainya. Disamping itu, !ndonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Penanaman "esadaran erkonstusi @ungsi negara bagi %egara "esatuan 8epublik !ndonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari silasila Pan'asila yaitu "etuhanan 9ang Maha esa, "emanusian yang adil dan beradab, Persatuan !ndonesia, "erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, dan "eadilan sosial bagi seluruh rakyat !ndonesia. $leh karena itu, pengamalan Pan'asila oleh setiap warga negara !ndonesia merupakan salah satu faktor terwujudnya berbagai jenis fungsi %egara "esatuan 8epublik !ndonesia.
(. Pengelolaan "ekuasaan %egara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia
7andasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah
). Undang-Undang 8epublik !ndonesia %omor )
Susunan pemerintahan daerah Perkembangan Susunan Pemerintahan Daerah di !ndonesia
% o
Undang-Undang Undang-Undang 8! %omor )
Susunan Pemerintahan Daerah a. b.
'.
adan Perwakilan 8akyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari "omite %asional Daerah. adan eksekutif daerah yang dipilih oleh "omite %asional !ndonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. "epala daerah merupakan ketua lembaga legislatif di daerah.
Undang-Undang 8! %omor **
Undang-Undang 8! %omor )
). *.
Dewan Perwakilan 8akyat Daerah Pemerintah daerah yang dipilih dan bertanggungjawab kepada kepala daerah yang diangkat oleh Presiden untuk pro6insi, Menteri Dalam %egeri untuk kabupaten, dan kepala daerah pro6insi untuk desa.
a. Dewan Perwakilan 8akyat Daerah b. Dewan Pemerintah Daerah 4DPD5 <1 Dipilih oleh dan dari anggota DP8D atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh kepala daerah e$,o="io1. *5 "epala daerah dipilih langsung oleh rakyat. +5 DPD dan kepala daerah bertanggung jawab se'ara kolegial kepada DP8D.
Penetapan Presidena. )."epala Daerah %omor C ubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, daerah terdiri dari bupati1walikotamadya oleh Menteri Dalam %egeri dan kepala daerah dan $tonomi Daerah. Dewan Perwakilan 8akyat Daerah *. Pengangkatan kepala daerah berasal dari 'alon yang diajukan >otong 8oyong dari DP8D yang bersangkutan, dan dapat dimungkinkan dari 4DP8D->85 . luar DP8D. +. "epala daerah adalah alat Pemerintah Pemerintah Daerah.
Pusat sekaligus
. "epala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh adan Pemerintah Harian yang diangkat dari 'alon-'alon yang diajukan dari DP8D 4baik 'alon dari anggota DP8D maupun dari luar anggota DP8D5. b.
*.DP8D->8 )5 8 diajukan oleh kepala daerah kepada instansi atasan mereka masingmasing 4golongan politik dan golongan karya5. +5 "epala daerah se'ara e$,o="io adalah "etua DP8D->8 4bukan anggota5.
Undang-Undang 8! %omor )A
). Dewan Perwakilan 8akyat Daerah 4DP8D5 a. DP8D bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. b. Pemerintah Daerah adalah DP8D dan kepala daerah. '. "omposisi keanggotaan adalah F-0/ orang untuk pro6insi 4Daerah
Undang-Undang 8! %omor /
). Dewan Perwakilan 8akyat Daerah 4DP8D5 *. "epala Daerah a. "epala Daerah
Undang-Undang 8! %omor **
). "epala daerah pro6insi 4gubernur5, kepala daerah kabupaten 4bupati5, kepala daerah kota 4walikota5 'amat, lurah1kepala desa. *. Di daerah dibentuk DP8D 4sebagai badan legislatif daerah5 dan pemerintah daerah 4sebagai badan eksekutif daerah5. +. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat
daerah lainnya. . DP8D berkedudukan pemerintah daerah.
sejajar
dan
menjadi
mitra
dari
/. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DP8D pro6insi, bupati dan walikota bertanggung jawab kepada DP8D kabupaten1kota.
Undang-Undang 8! %omor +*
a. Pemerintahan Daerah )5 Pemerintahan daerah pro6insi terdiri atas pemerintah daerah pro6insi dan DP8D pro6insi. *5 Pemerintahan daerah kabupaten1kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten1kota dan DP8D kabupaten1kota. b. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. '. DP8D merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
*. Peran Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan
"onsekuensi logis ketentuan Pasal )A &yat 4)5 Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia
istem Ketatane2araan Sistem ketatanegaraan 8! tidak terlepas dari ajaran
•
•
•
:ksekutif4Presiden, wakil dan menteri kabinet5 memiliki fungsi pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara 7egislatif4DP85 memiliki fungsi membuat undang-undang 9udikatif4M&5 memiliki fungsi memertahankan pelaksanaan undang-undang.
7embaga lainnya adalah Majelis Permusyawaratan 8akyat4MP85, "omisi 9udisial4"95 dan Mahkamah "onstitusi4M"5. Setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan &gung dan diganti sebuah dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
0. keuangan dan administratif kewajiban anggota MP8 ). mengamalkan Pan'asila *. menjalankan UUD )/ dan peratura perundang-undangan +. menjaga keutuhan %"8! dan kerukunan nasional . mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan /. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah
0 +e4an Per4akilan Rak*at (+PR) DP8 adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. &nggota DP8 terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung 'alon anggota legislatif.Dewan Perwaklian 8akyat terdiri dari DP84Pusat5 dan DP8D4daerah5. "eanggotaan DP8 yang berjumlah /CF orang sesuai UU Pemilu no )F tahun *FFA diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan / tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika anggota DP8 baru mengu'ap sumpah1janji oleh ketua M& dalam sidang paripurna . 3ewenang DP8 ). Membuat Undang-undang4fungsi legislasi5 *. Menetapkan &P%4fungsi anggaran5 +. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang4fungsi pengawasan5 Hak-hak anggota DP8 ). Hak !nterpelasi *. Hak &ngket +. Hak menyatakan pendapat
0+e4an Per4akilan +aera5 Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap pro6insi yang dipilih melalui pemilihan umum. umlah anggota DPD maksimal adalah )1+ jumlah anggota DP8 dan banyaknya anggota tiap pro6insi tidak sama, maksimal orang. Masa jabatan sama seperti DP8, lima tahun. &nggota DPD berdomisili di pro6insinya dan berada di !bu "ota negara ketika diadakan sidang. 3ewenang# ). 7embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MP8. *.
"eberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan %egara 8epublik !ndonesia.
+. Dipilih se'ara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. . Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas 8UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 8UU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
$0 Presiden dan =akil Presiden Presiden !ndonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan wkil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD )/ sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun sejak mengu'ap janji dan dilantik oleh ketua MP8 dalam sidang MP8. Dalam menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD )/ dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang dasar )/. 3ewenang Presiden sebagai kepala %egara ). membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DP8 *. mengangkat duta dan konsul +. menerima duta dari negara asing
. memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada 3%! ataupun 3%& yang berjasa bagi !ndonesia. 3ewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan ). menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD *. berhak mengusulkan 8UU kepada DP8 +. menetapkan peraturan pemerintah . memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturann dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada %usa dan angsa /. memberi grasi dan rehabilitasi C. memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr
Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut#
). menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DP8 *. membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DP8 +. menyatakan keadaan bahaya
'0 Ma5kama5 A2un2 Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di !ndonesia. Pasal * ayat 4*5 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah &gung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah "onstitusi. "etentuan tersebut menyatakan pun'ak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada M& dan M". Mahkamah &gung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh 'abang-'abang kekuasaan yang lain.Dalam hubungannya dengan Mahkamah "onstitusi, M& mengajukan + 4tiga5 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah "onstitusi. 3ewenang M& antara lain# ). 7embaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan YPasal * ayat 4)5Z. *. memiliki weweang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-udangan dibawah UU terhadap UU +. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi . memberikan pertimbangan 4presiden mengajukan grasi5
0 Ma5kama Konstitusi "ewenangan Mahkamah "onstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal *( ayat 4)5 dan 4*5 ). untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, *. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, +. memutus pembubaran partai politik, dan . memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, M" juga wajib memberikan putusan atas pendapat DP8 mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan1atau 3akil Presiden menurut UUD.Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa M" memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judi'ial re6iew yang diajukan oleh lembaga negara pada M"
@0 %adan Pemeriksa Keuan2an P" merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DP8, DPD, dan DP8D.Dengan pengaturan P" dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut
perubahan bentuk organisasinya se'ara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan se'ara fungsional. "arena saat ini pemeriksaan P" juga terhadap pelaksanaan &P% di daerahdaerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DP8 juga pada DPD dan DP8D.Selain dalam kerangka pemeriksaan &P%, hubungan P" dengan DP8 dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota P". 3ewenang # ). &nggota P" dipilih DP8 dengan memperhatikan pertimbangan DPD. *. erwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara 4&P%5 dan daerah 4&PD5 serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DP8 dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. +. erkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap pro6insi. . Mengintegrasi peran P"P sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam P". 0. Komisi 9udisial Pasal *& ayat 4+5 dan Pasal * ayat 4)5 menegaskan bahwa 'alon hakim agung diusulkan "omisi 9udisial kepada DP8 untuk mendapat persetujuan. "eberadaan "omisi 9udisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan M&, tugas "9 hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim &gung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim M" tidak dikaitkan dengan "9.Demikian beberapa 'atatan mengenai tugas, fungsi serta hubungan antar lembaga.
+inamika Pen2elolaan Kekuasaan Ne2ara &. Proses Penyelenggaraan %egara dalam "onteks %egara "esatuan 8epublik !ndonesia ). "onsep %egara "esatuan 4Unitarisme5 (.@ Strong 11 %egara kesatuan adalah bentuk negara yang wew enang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional "ekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat Pe merintah pusat dapat men ye rahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat %egara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. &kan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri 4otonomi, swatantra5. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. *."arakteristik %egara "esatuan 8epublik !ndonesia Soepomo dalam Sidang PUP"!, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad 9amin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk %egara "esatuan 8epublik !ndonesia 4%"8!5.entuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada / 4lima5 alasan berikut# aUnitarisme sudah merupakan 'ita-'ita gerakan kemerdekaan !ndonesia b %egara tidak memberikan tempat hidup bagi pro6insialisme. '
mengantarkan rakyat !ndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara !ndonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmurG *. Pasal ) &yat 4)5 Undang-Undang Dasar %egara 8epublik !ndonesia
Perkembangan Proses Penyelenggaraan %egara "esatuan 8epublik !ndonesia a.Periode )A &gustus )/ sampai dengan *0 Desember ) Pada periode ini bentuk negara 8epublik !ndonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara &dapun, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai landasan adalah UndangUndang Dasar )/. Pada masa ini belum terbentuk lembaga tinggi seperti DP8, MP8, M& DP& dan P". "ekuasaan tertinggi murni berada pada presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.Pasal ! &turan Peralihan menyatakan bahwa Sebelum Majelis Permusyawaratan 8akyat, Dewan Perwakilan 8akyat, dan Dewan pertimbangan &gung dibentuk menurut UndangUndang Dasar ini, segala kekuasaanya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal ! &turan Peralihan UUD )/ dijadikan dalih oleh elanda untuk menuduh !ndonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda elanda pada dunia internasional, pemerintah 8! mengeluarkan tiga buah maklumat )5 Maklumat 3akil Presiden %omor 4ba'a eks5 tanggal )C $ktober )/ yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir 4seharusnya berlaku selama enam bulan5 "emudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MP8 dan DP8 yang semula dipegang oleh Presiden kepada "omite %asional !ndonesia Pusat Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD )/ *5 Maklumat Pemerintah tanggal + %o6ember )/ tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu 'iri demokrasi adalah multipartai Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa !ndonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi +5 Maklumat pemerintah tanggal ) %o6ember )/, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD 8! )/ yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah !ndonesia. Maklumat pemerintah tanggal ) %o6ember )/ telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita.Pada tanggal tersebut, !ndonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. "abinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden akan tetapi kepada DP8 yang kekuasaannya dipegang oleh P "%!P. "abinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak per'aya dari DP8 )5 "abinet &mir Syarifudin ! # + uli )0)) %o6ember )0 *5 "abinet &mir Syarifudin !!# )) %o6ember )0-* anuari )A +5 "abinet Hatta ! # * anuari )A- &gustus ) 5 "abinet Darurat 4Mr Sjafruddin Prawiranegara5 # ) Desember )A- &gustus) /5 "abinet Hatta !! # &gustus )-*F Desember )5 Periode %egara "esatuan 8epublik !ndonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan "onferensi Meja undar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal *0 Desember ). b.
Periode )0 &gustus )/F sampai dengan / uli )/
Pada periode ini, !ndonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 8epublik !ndonesia
entuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden !r Soekarno dan Drs Moh Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pada saat mulai berlakunya UUDS 8! )/F, dibentuk Dewan Perwakilan 8akyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DP8 8!S ditambah ketua dan anggota adan Pekerja "omite %asional !ndonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden. )5 "abinet %atsir # C Sepetember )/F-*0 &pril )/) *5 "abinet Sukiman-Suwirjo # *0 &pril )/)-+ april )/* +5 "abinet 3ilopo # + &pril )/*-+F uli )/+ 5 "abinet &li Sastroamidjojo ! # +F uli )/+-)* &gustus )// /5 "abinet urhanudin Harahap # )* &gustus )//-* Maret )/C Dektrit Presiden tanggal / uli tahun )/, yang berisi di antaranya sebagai berikut )5 Pembubaran konstituante *5 Memberlakukan kembali UUD )/ dan tidak berlakunya lagi UUDS )/F +5 Pembentukan MP8 dan DP& sementara ' Periode / uli )/ sampai dengan )) Maret )CC 4Masa $rde 7ama5 Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Soekarno men'etuskan konsep demokrasi terpimpin. erikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin )5 Membubarkan DP8 hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DP8 >otong 8oyong 4DP8>85 yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden *5 Membentuk MP8 sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden +5 Penetapan !r Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MP8S 5 Membentuk @ront %asional melalui Penetapan Presiden %o )+
Penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya# ). Merajalelanya penyakit yang umum ada di pemerintahan yakni penyakit ""% 4"orupsi, "olusi, dan %epotisme *. Pembangunan yang di'anangkan oleh pemerintah tidak dijalankan se'ara merata, sehingga hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan yang ada di pusat dan pembangunan yang ada di daerah. Hal tersebut terjadi karena kekayaan daerah
yang ada tersedot sebagian besar ke pusat. +. &kibat dari tidak meratanya pembangunan tersebut 4kesenjangan pembangunan5, banyak pihak yang merasa tidak puas terutama dari pihak &'eh dan Papua. . H% . Pembentukan Mahkamah "onstitusi dan "omisi 9udisial 4Pasal * dan *(5 )F. &nggaran pendidikan minimal *F [ 4Pasal +)5 )). %egara kesatuan tidak boleh diubah 4Pasal +05 )*. Penjelasan Undang-Undang Dasar )/ dihapus . Proses Penyelenggaraan %egara dalam "onteks @ederalisme ). "arakteristik %egara @ederal %egara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. "endati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal.
