54716_laporan Hasil Survey Perumahan Dan Pemukiman

LAPORAN HASIL SURVEY PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN RW 02, KEL. PISANG CANDI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG

DI SUSUN OLEH: STEFANUS HERDIANTO KAHA (1622051)

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR S-1 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, diser tai keteguhan dan kesabaran hati, akhirnya laporan pengamatan atau survey lapangan ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari semua pihak tidak mungkin penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan terutama kepada:

........... Kemudian itu pula, dengan rasa rendah hati penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih  jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat  penulis harapkan untuk perbaikkan perbaikkan dimasa yang akan datang. Walaupun demikian demikian penulis mengharapkan laporan pengamatan atau survey lapangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 23 April 2018

StefanusHerdiantoKaha

i

RINGKASAN DAN PENGERTIAN 1. Pengertian Rumah Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang rumah, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnyayang dipakai sebagai tempa t tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RINo. 4 Tahun 1992) Rumah sehat dapat diartikan sebagai tempat berlindung, bernaung dan tempatuntuk beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna fisik,rohani maupun social (Sanropie, 1991). Menurut John F.C Tunner, 1972 dalam bukunya  feedomTo build  mengatakan, rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, meainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas social ekonomi social ekonomi penghuniannya dalam suku kurung waktu. Menurut Siswono Yudohusodo (rumah untuk seluruh rakyat, 1991:432) rumah adalah banguan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana  pembinaan keluarga. Juga berfungsi sebagai tempat tinggal juga berlindung dari gangguan iklim dan makluk hidup lainnya. Jadi, menurut saya Rumah adalah suatu bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung serta sebagai sarana pembinaan lingkungan keluarga. 2. Pengertian Perumahan Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasaran dan prasaran lingkungan (pasal 1 ayat 3) Menurut Undang Undang No. 4 tahun 1992 pasal 3, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan pengejawantahan dari diripribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dankebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup,kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakatataupun suatu bangsa (yudhohusada, 1991:1) Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yangsangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikitbanyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.(pedoman perencanaan lingkungan perumahan, 1983:24) Jadi perumahan adalah, kelompok rumah yang berfungsi sebagai kumulan rumah atau lingkungan hunian yang berkaitan erat dengan masyarakat. 3. Pengertian permukiman Menurut undang-undang no 4 tahun 1992 pasal 3, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lingkungan, baik yang berupa kawasan perkotaan ii

maupun pedesaan maupun pedesaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan saran lingkungan yang terstruktur pasal 1 ayat 3. Menurut Kuswartojo dan Salim, (1997 : 21) permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanyamerupakan wadah fisiknya saja Pasal 4 undan-undang No.. 4 Tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan  perumahan dan permukiman berlandaskan asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi permukiman adalah suatu wilayahatau area yang di tempati oleh seorang atau kelompok manusia, Permukiman memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan social kemsyarakatan sekitar. 4. Pengertian Pemukiman Menurut winslow dan aph, pemukiman adalah Suatu tempat untuk tinggal secara  permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan t empat  berlindung dari pengaruh lingkungan yg memenuhi persyaratan psikologis, physiologis,  bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan Menurut WHO, pemukiman merupakan Suatu struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, dimana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yg diperlukan, perlengkapan yg berguna untuk kesjasmani dan rohani dan keadaan sosialnya yang baik untuk kelompok dan individu. Jadi menurut saya pemukiman adalah tempat tinggal secara permanen (  bermukim, istirahat, berlindung, dan berinteraksi) memiliki fasilitas untuk hunian.

iii

DAFTAR  ISI

KATA PENGANTAR  ............................................................................................................................ i RINGKASAN DAN PENGERTIAN ...................................................................................................ii DAFTAR ISI......................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN  ..................................................................................................................... 1

1.1.

LatarBelakang ......................................................................................................................... 1

1.2.

Rumusan Masalah ................................................................................................................... 1

1.3.

Tujuan penilitian ..................................................................................................................... 1

BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................................................................... 2

2.1.

Perumahan............................................................................................................................... 2

2.2.

Pemukiman ............................................................................................................................. 2

2.3.

LingkunganPerumkim............................................................................................................. 2

2.4.

KeberlanjutanPerumkim ......................................................................................................... 3

2.5.

Permen PU no.12/PRT/M/2009 .............................................................................................. 4

2.6.

Permen PU no. 5/PRT/M/2007 ............................................................................................... 5

2.7.

Kep.Men.PU no.20/KPTS/1986.............................................................................................. 6

2.8.

Permen PU no. 19/PRT/M/2011 ............................................................................................. 7

2.9.

Permen PU no.12/PRT/M/2014 .............................................................................................. 7

2.10.

Permen PUPR no.8/PRT/M/2015 ....................................................................................... 9

2.11.

UU Perumkim no.1 Tahun 2011 ....................................................................................... 10

BAB III DISKUSI DAN PEMBAHASAN ........................................................................................ 13

3.1.

Diskusi Obyek Kajian Hunian (Lingkup Mikro) .................................................................. 13

3.2.

Diskusi Obyek Kajian Perumahan (Lingkup Meso) ............................................................. 14

3.3.

Diskusi Obyek Kajian Permukiman (Lingkup Makro) ......................................................... 15

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................................ 17

4.1.

Kesimpulan ........................................................................................................................... 17

4.2.

Saran ..................................................................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................... 18

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, lebih dari itu rumah juga mempunyai fungsi strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga,  persesuaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang serta  pengejawantahan jati diri. Dengan demikian pengembangan perumahan dan  pemukiman tidak dilandasi hanya untuk pembangunan fisik saja melainkan harus dikaitkan dengan dimensi social, ekonomi dan budaya yang mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Secara umum kota sebagai pusat permukiman mempunyai peran penting dalam memberi pelayanan di berbagai bidang kehidupan bagi penduduknya dan daerah sekitarnya. Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah  penduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan  perdesaan, dengan kegiatan utamanya di sektor nonpertanian. 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pola pembangunan dan kondisi fisik dari perumahan dan pemukiman. 1.3. Tujuan penilitian

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil survey perumahan dan pemukiman yaitu : a. Mengetahui pola sebaran lokasi perumahan.  b. Memperoleh data tentang kondisi fisik dari perumahan dan pemukiman yang disurvey. c. Mengkaji permasalahan yang ada pada perumahan dan pemukiman yang disurvey.

1

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1.Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggalatau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. PengertianPermukiman : Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasanperkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkunganhunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Perumahan tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata, tetapi lebih dari itumerupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan memasyarakatkandirinya serta menampakkan jati diri. Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang  berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. 2.2.Pemukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dandesa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yangmendukung perikehidupan dan penghidupan. Adapun kelebihan permukiman di pusat-pusat kota ini adalah ketersediaan sarana dan prasaranayang lengkap dan memadai disamping aksesibilitas yang mudah.  Nilai dari suatu kualitaspermukiman sangat ditentukan oleh fasilitas dan kondisi lingkungannya. Kelengkapan fasilitas dilingkungan sekitar permukiman sangat mempengaruhi kualitas permukiman itu sendiri Faktor yang dapat menjadi daya tarik pusat kota bagi masyarakat untuk memilih tinggal di pusat kotatersebut yang dapat menyebabkan permukiman tumbuh dan berkembang sebagai hunian adalah:Lokasi, aksesibilitas, pelayanan. 2.3.LingkunganPerumkim

Lingkungan permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu (K. Basset dan John R. Short, 1980, dalam Kurniasih) : a.  Nature (unsur alami), mencakup sumber-sumber daya alam seperti topografi, hidrologi, tanah, iklim, maupun unsur hayati yaitu vegetasi dan fauna.  b. Man (manusia sebagai individu), mencakup segala kebutuhan  pribadinya seperti biologis, emosional, nilai-nilai moral, perasaan, dan  perepsinya. c. Society (masyarakat), adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. d. Shells (tempat), dimana mansia sebagai individu maupun kelompok melangsungkan kegiatan atau melaksanakan kehidupan.

2

e.  Network (jaringan), merupakan sistem alami maupun buatan manusia, yang menunjang berfungsinya lingkungan permukiman tersebut seperti  jalan, air bersih, listrik, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada dasarnya suatu permukiman terdiri dari isi (contents) yaitu manusia, baik secara individual maupun dalam masyarakat dan wadah yaitu lingkungan fisik permukiman lingkungan fisik permukiman yang merupakan wadah bagi kehidupan manusia dan merupakan pengejawantahan dari tata nilai, sistem sosial, dan budaya masyarakat yang membentuk suatu komunitas sebagai bagian dari lingkungan permukiman tersebut.

2.4.KeberlanjutanPerumkim

A. FungsiRumah Menurut Turner (1972:164-167), terdapat tiga fungsi yang terkandung dalam rumah: 1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberian rumah. Kebutuhan tempat ti nggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim setempat. 2. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga. Fungsi ini diwudkan dalam lokasi tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan  berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan. Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan lingkungan  perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, perwujudannya bervariasi menurut siapa penghuni atau pemiliknya. Berdasarkan hierarchy of need (Maslow, 1954:10), kebutuhan akan rumah dapat didekati sebagai: 1.  Physiological needs (kebutuhan akan makan dan minum), merupakan kebutuhan biologis yang hampir sama untuk setiap orang, yang juga merupakan kebuthan terpenting selain rumah, sandang, dan pangan juga termasuk dalam tahap ini. 2. Safety or security needs (kebutuhan akan keamanan),merupakan tempat  berlindung bagi penghuni dari gangguan manusia dan lingkungan yang tidak diinginkan. 3. Social or afiliation needs (kebutuhan berinteraksi), sebagai tempat untuk  berinteraksi dengan keluarga dan teman. 4. Self actualiztion needs (kebutuhan akan ekspresi diri), rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri.

3

B. PersyaratanPemukiman Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain: 1. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial. 2. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber da ya alam (gas  beracun, sumber air beracun, dsb). 3. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat  bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni. 4. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainas e) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun  perumahan. 5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan diatasnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.5.Permen PU no.12/PRT/M/2009

Peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 12/prt/m/2009 Tanggal : 24 juni 2009 Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin  berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap  pemanfaatan ruang kota. Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang-ruang terbuka publik (open space) di perkotaan. Kualitas ruang terbuka publik sedang mengalami penurunan yang signifikan, sehingga telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan suara, meningkatnya kerawanan sosial antara lain: kriminalitas dan menurunnya produktivitas masyarakat karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial dan relaksasi. Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Mengingat pentingnya peran ruang te rbuka (RTH maupun RTNH) dalam penataan ruang kota maka ketentuan mengenai hal tersebut  perlu diatur. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) pasal 31 diamanatkan perlunya ketentuan mengenai penyediaan dan  pemanfaatan RTH maupun RTNH. Khusus untuk ketentuan mengenai penyediaan dan  pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan telah ditetapkan dengan Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Oleh karena itu Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 4

Terbuka Non Hijau (RTNH) disusun untuk memberikan acuan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan tata ruang baik skala rencana umum maupun detail, bahkan pada skala yang lebih teknis (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). 2.6.Permen PU no. 5/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi mas yarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah terutama di kota metropolitan/besar, perlu dibangun rumah susun sederhana be rtingkat tinggi;  b. bahwa rumah susun sederhana bertingkat tinggi merupakan bangunan gedung fungsi hunian yang harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, perlu ditetapkan persyaratan teknis yang mengatur pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi; d. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun dipandang  belum mencukupi untuk mengatur rumah susun sederhana bertingkat tinggi, maka perlu dibuat peraturan menteri yang lebih komprehensif dan melengkapi peraturan yang sudah ada;

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985  Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 5

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : peraturan menteri pekerjaan umum tentang pedoman teknis  pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi

2.7.Kep.Men.PU no.20/KPTS/1986

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun; Pertama : Pengaturan tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukunganfasilitas KPR bersubsidi baik untuk Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) maupun untuk Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS). Kedua

: Ketentuan tentang KP-RS dan KP-RSS yang memuat tentang tipe rumah, harga maksimum yang dapat dibeli, uang muka, suku bunga,  jangka, waktu, subsidi, bunga, jangka waktu, kredit, batas maksimum kredit serta pedoman pelaksanaan yang menyangkut batas penghasilan maksimum debitur, pembagian wilayah, sumber dana, pedoman Teknik  pembangunan serta koordinasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dan kedua, mengikat bagi semua instansi/ lembaga pemerintah pusat, pemerintah  propinsi, pemerintah kota/kabupaten, koperasi dan swasta yang  bergerak dalam bidang perumahan, serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas KPR.

Kempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002 dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut di atas digunakan Pedoman Teknik yang berlaku tentang Pembangunan Rumah Sangat Sederhana dan Pembangunan Perumahan Sederhana tidak bersusun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

6

Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 20/KPTS/1986. Disamping itu, pembangunan rumah.

2.8.Permen PU no. 19/PRT/M/2011

Tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 34,Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009  Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2028);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  peraturan menteri pekerjaan umum tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan.

2.9.Permen PU no.12/PRT/M/2014

Tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan Menimbang : Bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu 7

serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri,  perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik;

 b. Bahwa kelebihan air sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; c. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat  berfungsi sebagai drainase perkotaan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;

Mengingat : 1

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

8

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : peraturan menteri pekerjaan umum tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan 2.10.

Permen PUPR no.8/PRT/M/2015

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 8/prt/m/2015 tentang penetapan garis s empadan  jaringan irigasi Menimbang : a. bahwa guna melindungi, mengamankan, mempertahankan, dan menjaga kelestarian air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan,  perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;ae Menimbang : b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengembangan dan  pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; c.

bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pemerintah pusat, pemerintah daerah  provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan garis sempadan jaringan irigasi; d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam menetapkan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan penetapan garis sempada jaringan irigasi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 16); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); MEMUTUSKAN: Menetapkan : peraturanmenteri pekerjan umum dan perumahan rakyat tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi.

2.11. UU Perumkim no.1 Tahun 2011 1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan  permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah,  pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik  perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 4. Lingkungan hunian adalah bagian dari Kawasan permukiman yang terdiri at as lebih dari satu satuan permukiman. 5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan  perdesaan. 6. Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman adalah kegiata n  perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,termasuk di 10

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, ser ta  peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat ti nggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat  penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 9. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 10. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan buntuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 11. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang 13. pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Permukiman kumuh adalah  permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan  prasarana yang tidak memenuhi syarat. 14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 15. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilita s umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. 16. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utili tas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 17. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 18. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha  penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran  pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

11

20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap  pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan  perumahan dan Kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga n egara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan Kawasan  permukiman. 27. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 28. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  perumahan dan kawasan permukiman.

12

BAB III DISKUSI DAN PEMBAHASAN 3.1.Diskusi Obyek Kajian Hunian (Lingkup Mikro)

Data yang saya peroleh dari RW 02, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang

Gambar 3.1.1 gambar contoh keadaan lingkungan RT

Gambar 3.1.2 gambar contoh keadaan lingkungan

03

RT 08,09 dan 10

Gambar 3.1.3 keadaan perumahan RT 01

Warga yang tinggal di daerah RT 01  –  RT 10 rata-rata tiap rumah memiliki tingkat sanitasi lingkungan yang lumayan cukup baik, karena setiap warganya aktif menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga lingkungannya selalu nampak bersih. Sedangkan untuk perekonomiannya, di RT 01-05 ini dapat dikatakan memiliki fungsi ganda, bukan hanya sebagai hunian lagi, tetapi sebagai tempat  berwira usaha, baik itu kos-kosan, warung,loundry dan usaha lainnya.

13

3.2.Diskusi Obyek Kajian Perumahan (Lingkup Meso)

Data meso dari RW 02, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Gambar 3.2.1 sarana prasarana SDN NEGERI

G ambar 3.2.2. Sarana prasarana POS PAUD

 PISANG CANDI I.

 MUTIARA BUNDA.

G ambar 3.2.3 . Sarana prasarana Gereja Sidang

Gambar 3.2.4.  Sarana prasarana Masjid

 Jemaat”Talitakum”.

Shirootul Jannah.

Gambar 3.2.5. Sarana prasana BANK BNI

Gambar 3.2.6.  Sarana prasaranaTK, KB, TPA

 AL-AZHAR

14

3.3. Diskusi

Obyek Kajian Permukiman (Lingkup Makro)

PETA RW 02

15

Dari gambar peta diatas kita dapat melihat pda RW 02 hanya memiliki 4 bangunan  besar karena pada RW ini lebih banyak di dominasi bangunan kecil yang kebanyakan merupakan rumah tinggal warga. Kajian Hunian :

Untuk kondisi perumahan di RW 02 memiliki tingkat bangunan yang cukup padat sehingga bangunan saling berimpitan. Rumah yang cukup padat memungkinkan sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik, ini juga akan berimbas pada kesehatan masyarakatnya. Karena kondisi perumahan yang cukup padat, pada RW ini juga untuk sirkulasi kendaraan sedikit terganggu karena jalan yang terlalu kecil, kecilnya jalan ini merupakan akibat dari tidak adanya garis sepadan dari kebanyakan perumahan di RW ini.

16

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1.Kesimpulan

Pemukiman merupakan kawasan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dalam waktu yang cukup lama, pemukiman itu akan menjadi tempat aktifitas masyarakat didalamnya oleh sebab itu untuk menunjang aktifitasmasyarakat itu maka hal utama yang diperlukan adalah sarana dan prasarana pada wila yah itu. Pada RW 02 sarana prasarananya sudah cukup memadai karena pada RW 02 memiliki saranasarana penting yang cukup memudahkan masyarakat. 4.2.Saran

Dari beberapa permasalahan-permasalahan diatas, penulis menyarankan agar selalu menerapkan hidup sehat, karena pada daerah ini memiliki penduduk yang cukup padat sehingga memungkin lebih rentan terhadap penyakit.

17

DAFTAR PUSTAKA http://bappeda.grobogan.go.id/info-pembangunan/89-isu-dan-permasalahan pembangunan perumahan-dan-pemukiman.html 2. http://nareragan.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html 3. http://lokasitpa.blogspot.com/2011/06/definisi-definisi-yang-berhubungan.html http://sapola.wordpress.com/2013/04/03/peran-pemerintah-daerah-dalam-penanganan permukiman-kumuh/ 5. http://bojhezjanur.blogspot.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-tentanglingkungan.htm 6. http://perencanaankota.blogspot.com/2009/04/kebijakan-dan-strategi-nasional.html 7. https://www.scribd.com/doc/32718263/analisis-perumahan-permukiman 8. http://peraturan.go.id/permen/kemenpupera-nomor-8-prt-m-2015-tahun-2015.html 9. http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR14-2015.pdf 10. https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENPU_139_2002.pdf 

18