PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DOLODUO Jalan. Lorong Inpres, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat e-mail.
[email protected]. Kode Pos. 95772
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UPTD PUSKESMAS DOLODUO DENGAN RS UMUM MONOMPIA TENTANG RUJUKAN PASIEN Pada hari ini selasa tanggal ..... september tahun Dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Deddy Papene, Kepala UPTD Puskesmas Doloduo yang berkedudukan dan berkantor di desa Ikwan Kec Dumoga Barat, dalam hal ini bertindak selaku Kepala UPTD Puskesmas Doloduo, dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ PIHAK PERTAMA “ 2. dr.Benny Gunadi Sp.OG, Direktur RS Monompia yang berkedudukan di Jln Ahmad Yani No: 720, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai “ PIHAK KEDUA “ Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut “ PARA PIHAK “ dan secara sendiri-sendiri disebut “ PIHAK “ PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut “ Perjanjian “) dengan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini. PASAL I PENUNJUKAN PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA bahwa untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan menajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui akreditasi puskesmas. Doloduo tahun 2017, maka dipandang perlu penunjukan puskesmas pelaksana akreditasi. Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow tentang penunjukan Puskesmas akreditasi dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut. PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan pasien. 2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskesmas.
PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN AKREDITASI PUSKESMAS 3. Pelayanan program puskesmas dalam gedung. 4. Pelayanan program puskesmas luar gedung. PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1. PIHAK PERTAMA berhak : a. Memberi pelayanan rujukan. b. Meneruskan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi. c. 2.
Mengembalikan rujukan bila persyaratan belum memenuhi standar yang berlaku.
PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Menerima rujukan dari puskesmas. b. Memberikan rujukan balik ke puskesmas PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA berhak : a. Mengembangkan koordinasi kegiatan-kegiatan peningkatan mutu. b. Menyusun kerangka kerja mutu berdasarkan rencana strategis puskesmas. c. Menyediakan forum diskusi peningkatan mutu. d. Menyediakan bahan-bahan bagi tim kerja mutu dalam upaya peningkatan mutu. e. Menyediakan informasi tentang tersedianya keterbatasan anggaran untuk peningkatan mutu. f.
Sebagai penghubung antar tim, tim kerja dengan manajemen, antar unit kerja, antara tim akreditasi puskesmas dengan tim mutu Kabupaten dan tim mutu Provinsi.
g. Mengidentifikasikan prodak/jasa dan proses pelayanan yang perlu ditingkatkan. h. Membentuk dan mengembangkan tim-tim kerja yang kompeten dengan produk/proses yang akan ditingkatkan. i.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sampai pada unit pelayanan kesehatan terkecil ( pustu, poskesdes, polindes )
2. PIHAK KEDUA berkewajiban : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
.
PASAL 6 JANGKA WAKTU BERLAKU Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama peraturan undang-undang Menteri Kesehatan masih berlaku.
PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE ) Yang disebut dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang ( yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan ), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkaena Force Majeure wajib memberitahukan adany peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK lain yang secara tertulis paling lambat 7 ( tujuh ) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannyasebagaimana datur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeureberahir. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 ( tiga puluh )hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain. PASAL 8 ADDENDUM Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakuakan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipishkan dari Perjanijan ini.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Kepala RSU Monompia
Kepala UPTD Puskesmas Doloduo
dr.Benny Gunadi Sp.OG (K)
Deddy Papene
