KATA PENGANTAR
Assalamualaikum,Wr.Wb.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapkan. Karena atas
berkat rahmat dan karunia-Nyalah kita diberikan nikmat kesehatan hingga
sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula shalawat serta salam kita haturkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Serta para sahabat-sahabat-
Nya, pengikut-pegikutnya hingga akhir zaman. Di mana yang telah mengajarkan
iman dan islam kepada kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya keimanan
dan Islam.
Dengan penuh rasa syukur kami ucapkan karena dapat menyelesaikan tugas
tentang "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA" yang diberikan kepada kami
sebagai tugas dalam pembelajaran mata kuliah Disaster Nursing. Dalam
penulisan dan penyusuan kata-kata pada tugas ini masih banyak kesalahan
penulisan, untuk itu kami selaku penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pambaca demi kesempurnaan makalah ini di masa
yang akan datang.
Akhir kata semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Amin.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
Padang, 8 Mei 2012
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………………….1
Daftar
Isi.........................................................................
.............................................2
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang…………………………………………………………………..3
2. Rumusan………………………………………………………………………...3
3. Tujuan…………………………………………………………………………...3
BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1.Kebijakan Pemerintah Indonesia Berkaitan dengan Penanggulangan
Bencana.....................................................................
.........................4
2.2. Pola Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat dan
Daerah......................................................................
..........................8
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan………………………………………………………………….....10
3.2. Saran
............................................................................
.......................................10
REFERENSI
............................................................................
..................................12
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber
dayanya.
Penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif: baru melakukan
setelah terjadi bencana. Tetapi penanggulangan bencana juga bisa
bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk
meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana. Bencana menimbulkan
berbagai kerusakan dan kehilangan. Hal ini akan menyebabkan angka
kemiskinan di suatu wilayah yang terkena bencana akan meningkat. Hal
inilah yang coba diantisipasi. Di dalam makalah ini penulis akan
membahas bagaimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan terkait
penanggulangan bencana. Apakah sesuai dengan penanggulangan bencana yang
seharusnya atau tidak.
2. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini ada 2 hal yang akan dibahas,antara lain :
1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan
penanggulangan benca.
2. Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana tingkat pusat dan
daerah.
3. Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas
"Disaster Nursing" mengenai penaggulangan bencana secara umum dan
bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penanggulangan
benca serta Pola pembentukan sistem penanggulangan bencana tingkat pusat
dan daerah secara khususnya.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1.Kebijakan Pemerintah Indonesia Berkaitan dengan Penanggulangan Bencana
Apa itu Bencana, menurut UU No.24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana, bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik
oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.
Pengertian bencana menurut International Strategy for Disaster
Reduction (ISDR) :
Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga
menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi ,
ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang
bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.
Sistem nasional penanggulangan di Indonesia dibuat menuju upaya
penanggulangan bencana secara tepat. Pada tahun 2008, PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Badan Nasional. Penanggulangan Bencana BNPB
mempunyai tugas :
a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana,m penanganan tanggap darurat,
rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada
masyarakat;
d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;
e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan
internasional;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundangundangan;dan
h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Secara umum, DASAR HUKUM penanggulangan bencana di Indonesia
(Yultekni,2012), yaitu:
1. UUD 1945 RI, Pasal 4, Ayat 1
2. UU No.24 Th. 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
3. PP No. 38 Th. 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
4. PP No. 21 Th. 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. PP No. 32 Th. 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
6. Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB
Karena kebijakan terbaru yang dibuat oleh pemerintah adalah perundangan
tahun 2008, maka kami akan membahas tentang kebijakan perundangan
penanggulangan bencana tahun 2008.Kami menyajikan dalam 4 kategori :
a. Pada tahap kesiapan
Paragraf 4, Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB,Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Pasal 19 berisi :
(1) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.
(2) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 20
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat.
b. Pada saat tanggap darurat bencana
Terdapat pada Pasal 23
Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang
Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
dan penanganan pengungsi.
c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 25
(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.
(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 26
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;
d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
d. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
Pasal 28
(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BNPB.
(2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 29
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang
Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang
logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan.
2.2. Pola Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat dan
Daerah.
Mengenai sistem penanggulangan bencana tingkat Pusat, terdapat pada
Pasal 34
(1) Di lingkungan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dapat dibentuk 2
(dua) Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Unsur Pelaksana
Penanggulangan Bencana.
(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BNPB.
Pasal 35
Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh
Kepala BNPB setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Mengenai sistem penanggulangan bencana tingkat daerah juga ditetapkan di
dalam Pepres No. 8 Th. 2008 Tentang BNPB yang terdapat pada KETENTUAN LAIN-
LAIN :
Pasal 63
(1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerahbaik Provinsi
maupun Kabupaten/ Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui koordinasi dengan BNPB.
(3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD, sekurangkurangnya 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 64
Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja BNPB ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di wilayahnya. Saat terjadi bencana ;
Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama
Gubernur memberikan dukungan perkuatan
Tanggungjawab Pemerintah Daerah :
Mengalokasikan dana penanggulangan bencana
Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah
Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
Melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana
Melaksanakan tanggap darurat
Melakukan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana
Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya
Menentukan status dan tingkat keadaan darurat
Mengerahkan potensi sumberdaya di wilayahnya
Menjalin kerjasama dengan daerah lain
Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi
menimbulkan bencana
Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumberdaya alam yang
berlebihan
Menunjuk komandan penanganan darurat bencana
Melakukan pengendalian bantuan bencana
Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan
penanggulangan bencana
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Di tingkat Pusat terdapat Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi dengan Ketua Pelaksana Harian
(Kalakhar) Wakil Presiden. Di tingkat Provinsi terdapat Satuan Koordinasi
Pelaksana (SATKORLAK) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. Di tingkat
Kabupaten/Kota terdapat Satuan Pelaksana (SATLAK) Penanggulangan Bencana
dan Pengungsi yang dibentuk berdasarkan Perpres No.85/2005.
Dalam UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana diamanatkan tentang
pembentukan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dan
sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum terbit.
Dalam kerja penanggulangan bencana di tingkat daerah, biasa dilakukan:
1. Kantor/Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas)
yang juga
mengorganisir Search and Rescue (SAR). Bertugas meningkatkan kesiapsiagaan
dan tanggap darurat bencana.
2. Dinas lainnya seperti Pertambangan dan Energi yang berfungsi sebagai
pengawas tata
kelola pertambangan dan energi, mempunyai peta-peta rawan bencana yang
biasanya terkait dengan pertambangan (longsor, bencana lingkungan).
Kemudian Dinas Sosial, Bagian Kesra, DPU dsb
3. Palang Merah Indonesia di daerah masing-masing
4. Pusat Studi Bencana di Universitas terdekat yang dapat memberikan peta
ancaman, mikrozonasi, dan penelitian tentang kebencanaan yang lain
5. Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengetahui tentang cuaca, iklim
dikaitkan dengan bencana, termasuk peringatan dini yang ada untuk berbagai
jenis bencana.Selain itu terdapat organisasi masyarakat dan LSM baik
nasional, lokal maupun internasional
yang concern terhadap isu-isu penanggulangan bencana.
3.2. Saran
Kata kunci penanggulangan bencana: Serangkaian upaya komprehensif
dalam pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pemerintah tidak boleh
melupakan 3 unsur penting ini dalam penanggulangan bencana. Indonesia
secara peraturan dan kebijakan sudah membuat 3 unsur penting tersebut,
namun dalam pelaksanaan ini belum terealisasi dengan sempurna. Dalam hal
ini Pemerintah perlu mangadakan promosi dan pelatihan – pelatihan bagi
kader- kader dan tim medis untuk dapat terlibat dalam sehingga
pelaksanaannya sempurna.
Apalagi saat ini, Indonesia sedang gempar- gemparnya tertimpa bencana
alam. Masyarakat pasti berharap besar terhadap pemerintah. Tetapi
masyarakat juga tidak boleh sepenuhnya berharap dan menampung tangan100%
dari pemerintah. Mereka juga harus tahu hal dasar dalam penanggulangan
bencana dan mempunyai trik-trik tersendiri dalam menanggulangi masalah
bencana. Jadi, menurut penulis program penanggulangan bencana ini harus
memberikan program persiapan kompetensi bagi masyarakat untuk
menanggulangi bencana di dalam skala individu dan kjeluarga. Perlu program
danpelatihan serta promosi dari pemerintah untuk merealisasikan program
tersebut jika pemerintah benrencana untuk mengadakannya.
REFERENSI
Dhani Armanto, et.al, Mengelola Bencana, Buku Bantu Pendidikan Pengelolaan
Bencana untuk Anak Usia Sekolah Dasar, WALHI, 2006.
Salinan Peraturan Presiden ( mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2008.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd DR.H. SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO).
[email protected].
