Tentang pratikum Instrumentasi dan Kimia AnalitikDeskripsi lengkap
Contoh Laporan Bulanan PKBM Ditujukan kepada Kepala UPT Dinas pendidikan dan kebudayaan KecamatanDeskripsi lengkap
education
Full description
Pemetaan mutuFull description
Full description
Full description
PKBM JayagiriDeskripsi lengkap
Full description
Deskripsi lengkap
#mtkpeminatan#k13revisi
Pedoman PKBM CahayaFull description
Full description
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Malinau Tahun 2018. by. Welly Bongga
A. Standarisasi PKBM Dalam upaya ppmbinaan dan pengembangan PKBM sesuai dengan visi dan mini yang diharapkari, maka perlu dilakukaii,pembenahan dan penilaian secara terns menerus dan berkesinambungan. berkesinambungan. Adapun standard atau patokan yang digunakan untuk mengakreditasi PKBM dalam upaya menentukan klasifikasi dan kualifikasi PKBM antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kelembagaan dan Administrasi a. Memiliki papan Hama yang memuat informasi tentang: Nama PKBM Alamat lengkap Nomor dan tanggal akte pendirian Program kegiatan yang di selenggarakan. b. Status kepemilikan bangunan/gedung PKBM: Milik sendiri Kotrak/sewa Pinjam pakai c. Penyelenggara Penyelenggara PKBM Yayasan/LSM/Ormas Perusahaan Perorangan Birokrat Pelaksanaan Penilaian d. Pengelola PKBM minimal terdiri dari: Ketua Sekretaris Bendahara. e. Memiliki Rekening Bank atas nama PKBM atau penyelenggara atau ketua PKBM, yang diketahui dan disetuju, oleh sekretaris, bendahara da,) anggota pengeloia lainnya. Buk(i rekening bank disimpan oleh bendahara. f. Memiliki administrasi minimal: Papan struktur organisasi dan nama pengurus Daftar perincian tugas masing-masing pengurus/pengeloia. Daftar inventaris barang Daftar nama dan alamat mitra kerja Daftar Nama tutor/tenaga pendidik/fasilitator/Nara Sumber keterampilan Daftar rencana kerja/kegiatan (tahunan) Laporan pelaksanaan kegiatan (tahunan) Daftar hadir pengurus pengeloia dan tutor/tenaga perididik/fasilitator/ nary sumber keterampilan Jadwal pembelajaran/pelatihan setiap program kegiatan File notulen rapat atau hasil I(esepakatan dari setiap pertemuan Buku tamu Buku induk warga belajar per masing-masing program Buku laporan hasil peniiaian pembelajaran Buku absensi warga belajar dari setiap jenjang program
Buku agenda surat keluar dan masuk Buku catatan keuangan. Buku laporan perkembangan keterampilan warga belajar.
2. Sarana dan Prasarana a. Ruang belajar dan kelangkapannya: Memiliki minimal 2 ruangan belajar dan 1 ruangan secretariat Setiap ruang belajar memiliki 1 papan tulis dan alat pembelajaran lainnya Setiap ruang belajar rnemiliki meja dan kursi layak pakai sesuai jurrilah yang dibutuhkan. b. Ruang praktek keterampilan dan kelengkapannya: Minimal niemiliki 1 ruang praktek keterampilan. Tersedia alat-ala.t keterampilan sesuai jenis keterampilan yang dilatihkan. Memiliki perpListakaan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Memiliki tempat lbadah Memiliki kamar kecil/kakus.
3. Ketenagaan; a. Memiliki tutor/tenaga pendidik/fasilitator/nara sumber teknis keterampilan yang berlatarbelakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diajarkan. b. Memiliki tutor/tenaga . pendidik/fasilitator/nara sumber keterampilan yang diakui oleh masyarakat. c. Jumlah tutor/tenaga perididik/fasilitator/nara sumber teknis keterampilan sesuai dengan kebutuhan program pembelajaran yang diselenggarakan. d. Tingkat kehadiran tutor/tenaga pendidik/fasilitator/nara sumber minimal 80%. 4. a. b. c. d.
Program Pembelajaran; Minimal menyelenggarakan 3 jenis program pembelajaran Minimal menyelenggarakan 1 jenis program keterampilan Minimal merigelo:a 1 jenis unit usaha Program pembelajai-an/pelatihan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Kurikulum dan Evaluasi a. Mempunyai kurikulum yang masih berlaku, yaitu kurikulum yang berbasis r.iasyarakat (MULOK) b. Mempunyai GBPP (Garis-garis Besar Program Pembelajaran) c. Membuat Program Tahunan/Semester d. Membuat Program Pembelajaran e. Membuat Jurnal f. Membuat Kalender Pendidikan g. Melaksanakan Evaluasi berkala h. Melaksanakan evaluasi akhir i. Melaksanakan remidial. 6. Warga Belajar; a. Memiliki sejumlah warga belajar pada setiap program yang diselenggarakan. b. Kehadiran warga belajar mengikuti program pembelajaran/pelatihan minima: 60 %. c. Jumlah warga belajar yang berhasil menyelesaikan program minimal 60% dari jumlah awal.
d. jumlah lulusan warga belajar yang mengikuti proses pembela.iaran lanjutan atau yang bekerja atau yang inemiliki usaha sendiri minima 60%. 7. Potensi Lingkungan dan Pemasaran; a. Lokasi PKBM mudah dijangkau b. Adanya dukungah dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat dalam penN elenggaraan program PKBM c. Adanya potensi sumber daya (alam dan inanusia) yang mendukung pengembangan usaha d. Adanya pangsa pasar yang jelas dari hasil produk usaha PKBM. 8. Kemitraan; a. Adanya kerjasama dengan perusahaan/industri/pedagang/LSM ; dalam mendukung kegiatan PKBM. b. Adanya dukungan minimal dari 2 Instansi Pemerintah. 9. Pengabdian Masyarakat; Turut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan minimal 1 kali/tahun. 10. Inovasi dan Pengembangan; Adanya inovasi/pengembangan yang dilakukan . sejak pembentukan penyelenggaraan PKBM sampai saat diadakannya penilaian, seperti: a. Peningkatan kuantilas dan kualitas program b. Pengembangan dan peningkatan usaha c. Pengembangan dan peningkatan administrasi d. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana e. Pengernbangan dan peningkatan kelembagaan f. Peningkatan mutu sumber daya manusia.
dan
B. Akreditasi PKBM 1. Mekanisme Organisasi Tim Akreditasi a.
Kedudukan. Untuk melakukan penilaian terhadap PKBM perlu dibentuk tim vang diberi kewenangan untuk melaksanakan penilaian. Adapun keanggotaan tim tersebut terdiri dari: Forum Komunikasi PKBM Praktisi Pendidikan Nonformal Akademisi/Perguruan Tinggi Aparat Pendidikan Nonformal Tokoh Masyarakat/LSM/Lembaga yang peduli terhadap Pendidikan Nonformal.
Tim Penilai terdiri dari tiga tingkat, yaitu: 1) Tingkat Nasional Tim Penilai di Tingkat Nasional disebut. Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang berkedudukan di, Jakarta, dibentuk dan diangkat oleh Dirjen PLSP Departemen Pendidikan Nasional. 2) Tingkat Provinsi
Di Tingkat Provinsi disebut Tim Penilai Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dibentuk dan diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikati Provinsi. 3) Tingkat Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota disebut. Tim Penilai Kabupaten/Kota yarig berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dibentuk dan diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabup-aten/Kota. b. Susunan keanggotaan Tim Penilai untuk setiap tingkat adaiah: Ketua Sekretaris Anggota, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah anggota yang berasal dari birokrasi maksimal 20%.
c. Tugas Tim Penilai: 1) Tingkat Pusat (BAN): Menetapkan sistem Akreditasi Menyusun pedoman dan instrumen Akreditasi Mengkaji dan mengklarifikasi hasil penilaian Tim penilai tingkat Provinsi Menetapkan hasil akreditasi Menerbitkan seitifikat akreditasi Mengirimkan sertifikat akreditasi kepada tim penilai provinsi Memberikan bantuan teknis kepada tim penilai tingkat provinsi.
2) Tingkat Provinsi: Mengkaji dan mengklarifikasi hasil penilaian Tim penilai tingkat Kabupaten/Kota Mengadakan peninjauan lapangan untuk menguji kebenaran hasil penilaian dari tim penilai Kabupaten/Kota Menetapkan usulan hasil penilaian Mengirimkan hasil penilaian ke pusat Menyerahkan sertifikat akreditasi ke tim penilai Kabupaten/Kota Memberikan bantuan teknis kepada tim penilai tingkat Kabtjpaten/Kbta.
3) Tingkat Kabupaten/Kota: Mendata PKBM yang akan dinilai Melakukan peninjauan dan penilaian terhadap PKBM yang akan dinilai. Mengolah hasil.pendataan dan penilaian lapangan Menetapkan usulan hasil penilaian PKBM Mengirirnkan hasil penilaian ke tim penilai tingkat provinsi Menyerahkan sertifikat akreditasi kepada PKBM. d. Masa Bakti Tim Penilai
d. Masa bakti Tim Penilai Masa bakti keanggotaan Tim Penilai selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk mass bakti berikutnya, maksimal 2 periode. 2. Unsur!komponen yang dinilai Unsur/komponen yang dinilai mengacu pada kriteria kualifikasi seperti tertera pada butir A di atas, yang kemudian diurutkan urgensinya menjadi: a. Program
b. Sarana dan Prasarana c. Ketenagaan d. Kelembagaan dan Administrasi e. Warga Belajar f. Kemitraan g. Produksi dan Pemasaran h. Potensi Lingkungan i. Inovasi dan Pengembangan j. Pengabdian Masyarakat. Butir-butir dari aspek yang akan dinilai tersebut dituangkan dalam suatu format penilaian seperti tertera pada lampiran 2.