ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diisi dengan kegiatan pembangunan yang bervisi kerakyatan sebagai perwujudan rasa syukur Bangsa Indonesia atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Mahasiswa sebagai bagian dari Bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kebenaran, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang merupakan wadah pembinaan dan pengabdian masyarakat yang independen, egaliter, dan demokratis. Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia menyadari hak, kewajiban, posisi, dan perannya dalam darma baktinya pada tanah air, bangsa, dan almamater dengan cara belajar, berkarya, dan berjuang. Atas dasar inilah dengan kemurnian hati, itikad baik, kedaulatan, kebersamaan, dan kebebasan akademik yang berkesusilaan, maka mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang memiliki organisasi ini menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan Pasal 1 Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang untuk selanjutnya disingkat KM UGM. Pasal 2 KM UGM didirikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 1992. Pasal 3 KM UGM berkedudukan di kampus Universitas Gadjah Mada. Mada. Pasal 4 KM UGM tidak dapat dibekukankan dan/atau dibubarkan. Bagian Kedua Kedaulatan, Sifat, Semangat, dan Prinsip Pasal 5 Kedaulatan tertinggi KM UGM ada di tangan mahasiswa yang diwujudkan dalam kongres KM UGM. Pasal 6 KM UGM bersifat: 1. 2. 3.
independen, artinya bebas dari keterkaitan secara langsung dari segi struktural dengan pengurus perguruan tinggi dan organisasi/institusi lain; egaliter, artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam organisasi; demokratis, artinya segala aspirasi dan keputusan organisasi didasarkan kepada kehendak mahasiswa UGM dan dilakukan dengan prinsip-prinsip keterwakilan demokrasi secara universal. Pasal 7
KM UGM memiliki semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik di dalam kampus dan di lingkungan masyarakat luas untuk kemaslahatan bersama.
Pasal 8 Prinsip KM UGM adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan akademik, kebenaran dan keadilan ilmiah, kebersamaan, kemitraan, keterbukaan, dan kerakyatan. Bagian Ketiga Tujuan dan Fungsi Pasal 9 KM UGM mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, cendekia, memiliki integritas, berkepribadian, bertanggungjawab, serta berkepedulian sosial. Pasal 10 Fungsi KM UGM adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
menggali aspirasi mahasiswa secara umum; menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari mahasiswa UGM dalam bentuk kebijakan dan/atau program; menanggapi dinamika eksternal dan internal kampus UGM untuk diabdikan kepada kepentingan mahasiswa khususnya serta bangsa dan negara; membawa aspirasi mahasiswa UGM dalam berinteraksi dengan berbagai elemen perubahan pada segala lini atau tingkatan; melakukan negosiasi dengan pengurus universitas berkenaan dengan kebijakan keuangan dan distribusi dana kegiatan KM UGM; melakukan negosiasi dengan pengurus universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa dengan tidak melanggar prinsip-prinsip, sifat, tujuan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan; membela kepentingan mahasiswa, masyarakat luas dalam bentuk dan skala tertentu sesuai dengan sifat, semangat, prinsip, dan tujuan KM UGM. BAB II KEORGANISASIAN Bagian Kesatu Keanggotaan dan Keuangan Pasal 11
Anggota KM UGM adalah seluruh mahasiswa S0 dan S1 UGM. Pasal 12 Keuangan KM UGM dapat diperoleh dari: 1. 2. 3.
dana masyarakat yang dikelola oleh universitas; usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan sifat, prinsip, dan tujuan KM UGM; sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan sifat, prinsip, dan tujuan KM UGM. Bagian Kedua Komponen Organisasi Pasal 13
Komponen KM UGM terdiri atas: 1. 2. 3.
lembaga tingkat universitas; lembaga tingkat fakultas; lembaga tingkat jurusan dan/atau program studi.
Bagian Ketiga Pengelolaan Organisasi Pasal 14 (1) Bentuk organisasi KM UGM adalah federasi. (2) Bentuk federasi KM UGM dilaksanakan dengan mengembangkan pembagian lingkungan berkegiatan yang bebas dengan struktur kepengurusan sesuai kultur dan kondisi di tingkat universitas dan fakultas dengan tetap menjalin koordinasi dengan baik. Bagian Keempat Lembaga Pengurus Organisasi dan Periode Kepengurusan Kepengurusan Pasal 15 Lembaga pengurus organisasi terdiri atas: 1. 2. 3. 4.
Kongres Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat Kongres KM UGM; Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat BEM KM UGM, dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa; Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat DPM KM UGM KM UGM, dipimpin oleh seorang ketua; Dewan Perwakilan Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat DPF KM UGM KM UGM, dipimpin oleh seorang ketua. Pasal 16
Satu periode kepengurusan adalah selama satu tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Kongres. Bagian Kelima Pemilihan Raya Mahasiswa Pasal 17 Pemira adalah Pemilihan Raya Mahasiswa UGM untuk memilih Presiden Mahasiswa, anggota DPM KM UGM, dan anggota DPF KM UGM. Bagian Keenam Forum Pengambilan Keputusan Pasal 18 Forum pengambilan keputusan terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kongres KM UGM; Kongres Istimewa; Rapat bersama DPM KM UGM, DPF KM UGM, dan Presiden Mahasiswa; Rapat bersama DPM KM UGM dan DPF KM UGM; Rapat DPM KM UGM; Rapat DPF KM UGM; Rapat BEM KM UGM. Bagian Ketujuh Lambang dan Atribut Pasal 19
Lambang organisasi ini adalah lambang Universitas Gadjah Mada. Pasal 20 Atribut organisasi ini adalah bendera putih yang bergambar lambang Universitas Gadjah Mada dan tulisan ‘KM UGM’ di bawahnya dengan warna biru.
BAB III PEMBERHENTIAN PRESIDEN MAHASISWA Pasal 21 Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan melalui referendum. Pasal 22 Ketentuan mengenai referendum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ATURAN TAMBAHAN Pasal I Khusus mengenai BAB I Ketentuan Umum dalam Anggaran Dasar ini tidak dapat dilakukan perubahan. Pasal II Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA BAB I KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Anggota Pasal 1 Anggota KM UGM adalah seluruh mahasiswa S0 dan S1 UGM. Pasal 2 Keanggotaan berakhir jika: 1. 2. 3.
diwisuda menurut jenjang akademik yang ditempuhnya; berhenti sebagai mahasiswa UGM; meninggal dunia. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 3
Setiap anggota KM UGM berhak: 1. 2. 3. 4. 5.
mengajukan aspirasinya kepada KM UGM; mendapat kesempatan yang sama dalam KM UGM; diperjuangkan aspirasinya oleh KM UGM; mengkritisi kebijakan dan program-program KM UGM; mendapatkan pelayanan dari KM UGM. Pasal 4
Setiap anggota KM UGM berkewajiban: 1. 2. 3.
menjaga nama baik KM dan civitas akademika UGM; mentaati AD/ART yang berlaku; mendukung kebijakan dan program-program KM UGM selama tidak bertentangan dengan nilainilai kebenaran dan keadilan. BAB II TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANG KM UGM Pasal 5
(1) Tata urut peraturan perundang-undangan KM UGM yaitu: a.
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM;
b.
Ketetapan Kongres KM UGM;
c.
Undang-Undang KM UGM;
d.
Peraturan BEM KM UGM;
e.
Peraturan Presiden Mahasiswa.
(2) Jenis peraturan selain sebagaimana pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan KM UGM yang lebih tinggi. (3) Jenis peraturan selain sebagaimana pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan KM UGM yang lebih tinggi.
BAB III KONGRES KELUARGA MAHASISWA UGM Pasal 6 (1) Kongres KM UGM adalah sidang yang dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan. (2) Kongres KM UGM memiliki tugas dan wewenang: a.
mendengar dan menanggapi laporan pelaksanaan tugas Presiden mahasiswa;
b.
mendengar dan menaggapi laporan pelaksanan tugas DPM KM UGM;
c.
mendengar dan menanggapi laporan pelaksanaan tugas DPF KM UGM;
d.
melantik anggota DPM KM UGM;
e.
melantik anggota DPF KM UGM;
f.
melantik Presiden Mahasiswa;
(3) Kongres KM UGM memiliki wewenang: a. mengubah dan menetapkan AD/ART; b. menetapkan ketetapan kongres. Pasal 7 (1) Badan pekerja kongres merupakan penanggungjawab penyelenggaraan kongres yang dibentuk oleh DPM KM UGM dan DPF KM UGM. (2) Badan pekerja kongres mempunyai tugas dan wewenang: a. menyerap aspirasi mahasiswa terkait perubahan usulan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. menyelenggarakan kongres selambat-selambatnya 15 hari setelah pelaksananaan pemilihan raya mahasiswa; c. menyusun usulan agenda kongres; d. menjalankan fungsi administrasi dalam kongres; (3) Badan pekerja kongres bertanggung jawab kepada DPM KM UGM dan DPF KM UGM. Pasal 8 (1) Peserta Kongres KM UGM adalah representasi dari seluruh anggota KM UGM. (2) Peserta Kongres KM UGM terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. (3) Peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara yaitu Presiden mahasiswa, anggota DPM KM UGM, dan anggota DPF KM UGM. (4) Peserta peninjau adalah peserta yang memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara yaitu seluruh anggota KM UGM. BAB IV KONGRES ISTIMEWA Pasal 9 (1) Kongres Istimewa adalah sidang yang mempunyai kekuasaan sama dengan kongres KM UGM. (2) Kongres Istimewa dilaksanakan dalam hal-hal yang bersifat khusus yang mendesak: a.
Presiden Mahasiswa berhalangan tetap;
b.
Presiden Mahasiswa melanggar AD/ART. Pasal 10
(1) Kewenangan Kongres Istimewa KM UGM: a. b.
menentukan mekanisme referendum pemberhentian Presiden Mahasiswa; mengangkat pejabat sementara Presiden Mahasiswa, yang dipilih dari kementrian BEM KM UGM;
(2) Referendum sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1, dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 anggota KM UGM menggunakan hak pilihnya.
BAB V DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 11 (1) DPM KM UGM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur partai dan Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa. (2) Anggota DPM KM UGM dari unsur partai dipilih melalui Pemilihan Raya Mahasiswa. (3) Anggota DPM KM UGM dari unsur Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa berjumlah tiga kursi ditentukan oleh kebijakan lembaga yang bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai jumlah jumlah kursi DPM KM UGM diatur dalam undang-undang. Pasal 12 (1) DPM KM UGM memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. (2) Setiap rancangan Undang Undang dibahas oleh DPM KM UGM, DPF KM UGM dan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Dalam hal rancangan Undang Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden Mahasiwa dalam waktu 15 (lima belas) hari semenjak rancangan Undang Undang tersebut disetujui, rancangan Undang Undang tersebut menjadi sah dan wajib diundangkan. Pasal 13 (1) DPM KM UGM melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KM UGM, pengelolaan keuangan KM UGM, serta kebijakan organisasi. (2) DPM KM UGM mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan memberi pertimbangan kepada Presiden Mahasiswa menyangkut kebijakan lembaga. (3) DPM KM UGM menyerap, menyerap, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa UGM untuk diteruskan kepada Presiden Mahasiswa. (4) DPM KM UGM membangun komunikasi dan hubungan horisontal dengan Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa UGM. (5) DPM KM UGM mengadakan rapat bersama dengan wakil-wakil partai yang diadakan secara tetap setiap satu kali tiap bulan dan/atau sesuai dengan keperluan. (6) DPM KM UGM menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Kongres KM UGM. (7) DPM KM UGM mensosialisasikan perkembangan kerja DPM KM UGM sekurang-kurangnya satu kali pada tengah kepengurusan kepada mahasiswa dalam bentuk laporan publik. (8) DPM KM UGM mensosialisasikan perkembangan kebijakan kampus UGM kepada anggota KM UGM. (9) DPM KM UGM bersama dengan DPF KM UGM membentuk Badan Pekerja Kongres KM UGM dan/atau Badan Pekerja Kongres Istimewa. BAB VI DEWAN PERWAKILAN FAKULTAS Pasal 14 (1) DPF KM UGM adalah lembaga fakultas.
legislatif yang berasal dari perseorangan yang mewakili
(2) Anggota DPF KM UGM dipilih melalui Pemilihan Raya Mahasiswa distrik. (3) Apabila tidak diadakan Pemilihan Raya Mahsiswa distrik dari fakultas yang bersangkutan, maka kursi akan diisi oleh perwakilan lembaga legislatif mahasiswa dari fakultas yang bersangkutan, apabila tidak ada diwakili oleh lembaga eksekutif mahasiswa dari fakultas yang bersangkutan. (4) Kursi DPF KM UGM masing-masing satu untuk setiap fakultas. Pasal 15 (1) DPF KM UGM memegang kekuasaan membentuk Undang Undang.
(2) Setiap rancangan Undang Undang dibahas oleh DPM KM UGM, DPF KM UGM dan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Dalam hal rancangan Undang Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden Mahasiwa dalam waktu 15 (lima belas) hari semenjak rancangan Undang Undang tersebut disetujui, rancangan Undang Undang tersebut menjadi sah dan wajib diundangkan. Pasal 16 (1) DPF KM UGM melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KM UGM, pengelolaan keuangan KM UGM, serta kebijakan organisasi. (2) DPF KM UGM mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan memberi pertimbangan kepada Presiden Mahasiswa menyangkut kebijakan lembaga. (3) DPF KM KM UGM UGM menyerap, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas untuk diteruskan kepada Presiden Mahasiswa. (4) DPF KM UGM membangun komunikasi dengan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas; (5) DPF KM UGM mengadakan rapat bersama dengan wakil-wakil fakultas yang diadakan secara tetap setiap satu kali tiap bulan dan/atau sesuai dengan keperluan. (6) DPF KM UGM menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Kongres KM UGM. (7) DPF KM UGM mensosialisasikan perkembangan kerja DPF KM UGM sekurang-kurangnya satu kali pada tengah kepengurusan kepada mahasiswa dalam bentuk laporan publik. (8) DPF KM UGM mensosialisasikan perkembangan kebijakan kampus UGM kepada anggota KM UGM tingkat fakultas. (9) DPF KM UGM bersama dengan DPM KM UGM membentuk Badan Pekerja Kongres KM UGM dan/atau Badan Pekerja Kongres Istimewa. BAB VII ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA LEGISLATIF Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, DPM KM UGM dan DPF KM UGM memiliki alat-alat kelengkapan: 1.
Rapat dengan Presiden Mahasiswa;
2.
Rapat dengar pendapat dengan mahasiswa;
3.
Rapat DPM KM UGM dengan DPF KM UGM;
4.
Rapat DPM KM UGM;
5.
Rapat DPF KM UGM. BAB V PRESIDEN MAHASISWA Pasal 18
(1) Presiden Mahasiswa membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan. (2) Presiden Mahasiswa memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan/atau masyarakat. (3) Presiden Mahasiswa mewakili KM UGM baik ke dalam maupun ke luar. (4) Presiden Mahasiswa mengesahkan Undang-Undang KM UGM dengan persetujuan bersama DPM KM UGM dan DPF KM UGM. (5) Presiden Mahasiswa mensosialisasikan perkembangan kerja tengah periode kepengurusan organisasi kepada anggota KM UGM. (6) Presiden Mahasiswa menandatangani segala surat dan pernyataan sikap organisasi. (7) Presiden Mahasiswa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Presiden Mahasiswa pada kongres KM UGM di akhir kepengurusan. (8) Presiden Mahasiswa menyusun dan membentuk kabinet BEM KM UGM.
(9) Presiden Mahasiswa memiliki kebebasan yang bertanggungjawab dalam menjabarkan AD/ART dan Undang-Undang KM UGM. (10) Presiden Mahasiswa dapat merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kampus, bangsa, dan negara. (11) Presiden Mahasiswa berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang KM UGM kepada Dewan Pewakilan Mahasiswa dan/atau kepada Dewan Perwakilan Fakultas. (12) Presiden Mahasiswa dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama calon anggota KM UGM dan/atau anggota KM UGM. Pasal 19 (1) Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural pada organisasi lain di lingkungan UGM. (2) Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi di luar UGM yang dapat menganggu kinerja. (3) Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Kuliah Kerja Nyata. (4) Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan KM UGM selama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas. Pasal 20 Presiden Mahasiswa memegang jabatan selama satu periode kepengurusan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 21 Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Kongres Istimewa KM UGM atas usul Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Fakultas apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa KM UGM. Pasal 22 Pengajuan permintaan ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya masingmasing 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Fakultas yang hadir dalam rapat bersama yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Fakultas. Pasal 23 Presiden Mahasiswa tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/atau Dewan Perwakilan Fakultas. Pasal 24 Presiden Mahasiswa tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan/atau Dewan Perwakilan Fakultas, melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada anggota KM UGM. BAB VI PEMILIHAN RAYA Pasal 25 (1) Pemilihan Raya Mahasiswa adalah suatu cara penentuan: a.
Presiden Mahasiswa;
b.
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa;
c.
Anggota Dewan Perwakilan Fakultas
yang melibatkan partisipasi aktif anggota KM UGM. (2) Pemilihan Raya Mahasiswa dilaksanakan diakhir periode kepengurusan KM UGM. (3) Penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa menjadi tanggung jawab BEM KM UGM.
(4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemilihan Raya Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang KM UGM. BAB VII ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI FAKULTAS Pasal 26 Ketentuan internal lembaga kemahasiswaan di fakultas diatur oleh fakultas yang bersangkutan. Pasal 27 Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas menjalin hubungan koordinasi dengan pengurus organisasi di tingkat universitas. BAB VIII PERUBAHAN AD/ART KM UGM Pasal 28 (1) Perubahan AD/ART hanya dapat dilaksanakan dalam Kongres KM UGM apabila apabila diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPM KM UGM dan DPF KM UGM. (2) Keputusan perubahan AD/ART dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPM KM UGM dan 2/3 anggota DPF KM UGM dan Presiden Mahasiswa. BAB X KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya dapat diatur dalam Undang-Undang KM UGM. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
