Ad Art Persagi

AD ART PERSAGI

BATANG

TUBUH ANGGARAN DASAR

BAB

PASAL

I

1

NAMA DAN

2

LAMBANG ORGANISASI

3

WAKTU PENDIRIAN

4

KEDUDUKAN

III

5

AZAS

IV

6

TUJUAN

7

UPAYA

8

SIFAT

9

STATUS

10

PERAN

11

KEANGGOTAAN

II

V

VI

KETERANGAN

BATANG TUBUH BAB

PASAL

VII

12

KEKUASAAN

13

STUKTUR KEPEMIMPINAN

14

BADAN KHUSUS

VIII

15

PERBENDAHARAAN

IX

16

PERUBAHAN ANGG. DASAR

17

PEMBUBARAN ORGANISASI

18

ATURAN TAMBAHAN

19

PENGESAHAN

X

KETERANGAN

AGGARAN RUMAH TANGGA PASAL

TENTANG

KETERANGAN

1

Keanggotaan

Anggota biasa , luar biasa

2

Tata-cara Penerimaan anggota

Permohonan tertulis

3

Kewajiban anggota

Patuh AD ART dan iuran

4

Hak Anggota

Anggota biasa , luar biasa

5

Pemberhentian Anggota

Permintaan sendiri/dipecat

6

Dewan Pimpinan Pusat

Status, Wewenang, tatacara pengelolaan

7

Kolegium Ilmu Gizi Indonesia

8

Majelis kehormatan Etik AG

Pelaksanaan Kode Etik

9

Dewan Pimpinan Daerah

10

Dewan Pimpinan Cabang

Status, Wewenang, tatacara pengelolaan

11

Bidang

12

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 1 Keanggotaan Anggota PERSAGI 1. Anggota Biasa a. Profesi Ahli Gizi ( RD dan TRD ) b. Ahli Gizi dengan pendidikan awal Sarjana Muda Gizi ( BSc), D III Gizi (Amd) Gizi, D IV Gizi (SST) Sarjana Gizi (SGz)

2. Anggota Luar Biasa adalah Sarjana ilmu lain yang terkait gizi dan berminat menjadi anggota

Pasal 4 Hah-hak Anggota HAK-HAK ANGGOTA

no

BIASA

LUAR BIASA

A

Mengemukakan pendapat

V

V

B

Bertanya

dan mengusulkan sesuatu , dengan lisan atau tertulis

V

V

C

Membela-diri

V

V

D

Memilih dan dipilih dalam pemilihan Pengurus DPP, DPD dan DPC

V

E

Memiliki kartu anggota

V

F

Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian

V

G

Mengikuti semua kegiatan organisasi

V

V

V

Struktur DPP Persagi KONGGRES

DPP PERSAGI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK AHLI GIZI

KIGI KOLEGIUM ILMU GIZI INDONESIA

MUSDA

DPD PERSAGI RPT ANG CAB.

DPC PERSAGI

Pasal 7 Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI) 

Tugas Pokok KIGI : Mengembangkan Keilmuan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian dibidang gizi.



Keanggotaan KIGI terdiri dari komponen a. Institusi Pendidikan Ilmu Gizi ( D III, D IV, S1 dan Pasca Sarjana ) b. Pengguna dan c. Pakar Gizi Yang jumlah dan susunan dan tata-laksananya ditentukan oleh ketua Umum DPP atas usulan peer group.

Pasal 8 Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi 

Tugas Pokok : 1. Melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik ahli gizi 2. Mewakili DPP pada pembelaan kepada anggota dalam masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ahli gizi 3. Memberikan pertimbangan kepada ketuaq Umum DPP terhadap pelanggaran kode etik ahli gizi

AGGARAN RUMAH TANGGA PASAL

TENTANG

13

Perhimpunan

14

Pembinaan dan Pengembangan profesi

15

Kekayaan

16

Kemitraan

17

Konggres

18

Musyawarah Daerah

19

Rapat Anggota Cabang

20

Pengambilan Keputusan

21

Pembubaran organisasi

22

Perubahan ART

23

Penutup

KETERANGAN

Asosiasi Dietisien Indonesia

Iuran bulanan, usaha organisasi

Pasal 14 Pembinaan dan Pengembangan Profesi Dalam rangka meningkatkan profesionalisme ahli gizi maka diakukan serifikasi, registrasi dan lisensi Pasal 15 Kekayaan 1. Iuran bulanan Anggota yang besar dan proporsi-nya ditetapkan oleh DPP 2. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh organisasi seperti seminar yang harus membayar untuk memperoleh SKP (Satuan Kredit Profesi) Yang besarnya diatur DPP/DPD 3. Usaha lain yang syah

Pasal 16 Kemitraan 





Boleh

menjalankan kemitraan dengan pihak lain yang diatur dengan nota kesepahaman sepanjang tidak bertentangan dengan kode Etik Profesi. Tingkat Nasional atau lebih dari satu propinsi ditandatangani DPP Tingkat daerah oleh DPD, wajib lapor ke DPP