Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan A. Pengertian Administrasi PTK oleh Laras Purdi Sutrisno (Sumber: Tim UNP. buku
profesi kependidikan.)
Personil pendidikan adalah semua individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelengaraan pendidikan. Sedangkan dalam masyarakat, tenaga kependidikan masih dianggap mempunyai dua arti yaitu guru yang ada dalam masyarakat (informal) seperti guru mengaji, ustad maupun orang tertua atau disegani dalam masyarakat tersebut. sedangkan tenaga kependidikan formal formal yaitu seperti guru yang ada dalam sekolah-sekolah. Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil (tenaga lembaga pendidikan). Lembaga
pendidikan
merupakan
organisasi
pelaksana
pendidikan
dan
pengelola
penyelenggara pendidikan.. Tenaga kependidikan adalah tenaga- tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan. Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 khususnya Bab I Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-uandang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji menurut aturan yang berlaku. Pasal 39 ayat (1) (1) selanjutnya menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. tinggi.
B. Proses Administrasi PTK oleh Resti Laila Hasanah (Sumber : Rivai, Moh. 1982.
Administrasi Pendidikan Dan Supervisi Pendidikan)
1) Pengadaan Tenaga Kependidikan
Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Perlu
diketahui
bahwa
lowonganya
suatu
formasi,
disamping
disebabkan
karena
pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselengarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengumuman adanya formasi baru Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan,hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut: 1) Jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan 2) Persyaratan yang dituntut dari para pelamar 3) Batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran 4) Alamat dan tempat pengajuan pelamaran 5) Lain-lain yang dipandang perlu
b) Pendaftaran Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan pemohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan.
c) Seleksi atau penyaringan Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu: 1) Penyaringan administrative Penyaringan administrative dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta
lampirannya.
Apabila
terdapat
kekurangan
administrative maka pesrta tersebut akan gagal. 2) Ujian atau test
lengkapan
dalam
hal
Setelah peserta yang lulus dala tes penyaringan administrative maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan tehnis, dan lainnya yang dipandang perlu. Melakukan seleksi “personal references” atau “employment references”yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkas-berkas lamaran yang masuk dan dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Penyelenggaraan “testing” secara tertulis misalnya penggunaan tes-tes psikologis (Psychological test), tes-tes pengetahuan (knowledge test) dan bentuk tes yang mengukur beberapa bagian pekerjaan yang akan diembankannya (performance test).
3) Pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatannya, maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk (contoh: Tim Penguji Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil).
d) Pengumuman Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja.
2) Penempatan
Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan
merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi
ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan (kerjakan) dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan “the right man on the right place” (orang yang tepat pada tempat yang tepat) harusla h dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi (perpindahan pegawai) dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi.
Menurut Moh Rivai (1982) Penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi mana mereka ditempatkan. Penetapan atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia/ kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima.
3) Orientasi
Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya.Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang (tenaga kependidikan lainnya) atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha pembaharuan yang berlangsung, dan kesempatankesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih depat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan pegawai lain.
C. Kesejahteraan PTK oleh Shanty (Sumber: Tim UNP. buku profesi kependidikan .)
1. Gaji
Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannnya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk financial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru (dalam hal ini guru PNS) akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang diamsud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat/golongan dan masa kerja.
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada Bab II pasal 4 dinyatakan bahwa PNS (termasuk guru PNS) diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai negeri Sipil diberi gaji poko 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS (termasuk guru) akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti: telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS (guru PNS) juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Di dalam Bab IV pasal 14 ayat 1 (a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan pula bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social. Selanjutnya pada pasal 15 dinyatkan pula bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuihan hidup minimum tersebut meliputi; gaji pokok, tunjangan yang melekat poada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan berdasarkanb prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Tunjangan
Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tentu dengan tingkat kesejahteraan yang baik seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak lagi harus bekerja sampingan yang dapat membuat dia mengabaikan tugasnya sebagai pendidikan di sekolah. Tentu dengan harapan, jika guru tersebut dapat mencurahkan perhatiannnya di sekolah, mutu pendidikan akan bisa ditingkatkan. Mekipun sesungguhnya tidak menjamin dengan peningkatan kesejahteraan guru mutu pendidikan akan meningkat. Namun kita mungkin sepakat bahwa bila kesejahteraan guru diturunkan tidak akan mampu menaikkan mutu pendidikan. Bahkan bisa dipastikan mutu pendidikan akan merosot tajam. Hal tersebut barangkali disebabkan semangat dan gairah guru akan menurun bila kesejahteraannya diturunkan. Berikut ada beberapa jenis tunjangan yaitu: 1) Tunjangan khusus
1. Tunjangan khusus jenjang pendidikan menengah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru jenjang pendidikan menegah sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas daerah khusus. 2. Tunjangan khusus ditunjuk untuk mewujudkan amanat undang undangguru dan dosen antara lain , mengangkat martabat guru. Meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. 3. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi mesyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Besaran dana tunjangan Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah inpassing adalah setara 1 kali gaji pokok, dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS (GBPNS) yang belum inpassing adalah sebesar Rp. 1.500.000 per orang per bulan, dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Tunjangan fungsional
Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan Non PNS baik sekolah negeri maupun swasta. Pembayaran tunjangan fungsional besarnya berdasarkan golongan II, III, dan IV untuk guru non PNS diberikan subsidi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. UU no 14 tahun 2005 pasal 17 mengamanatkan pemerintahan daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Disamping ini juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud oleh diatas dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk memenuhi amanat undang undang tersebut departemen pendidikan nasional, dalam hal ini direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui
progran dekonsentrasi meluncurkan salah satu program yaitu pemberian tunjangan fungsional bagi guru.
3) Tunjangan profesi
Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru yang telah memiliki sertifikat atau sertifikasi pendidik setelah melalui uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang. Besarnya tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok guru pada tingkat pangkat atau golongan dan masa kerja guru berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. UU no 14 tahun 2003 pasal 16 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud kepada guru (PNS dan Non PNS) yang telah memiliki sertifikat pendidik yag diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggaakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tingkat, masa kerja dan kualitifikasi yang sama. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memenuhi persyaratan akademik sebagaI guru sesuai undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru oleh depdiknas 3. Melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan dengan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu pada satu atau lebih satuan pendidikan ynag memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. 4. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan sertifikat pendidik yang dimiliki. 5. Terdaftar pada SiM PTK/ SIM NUPTK pada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota maupun ditjen PMPTK sebagai guru tetap pada satu satuan pendidikan.
4) Tunjangan Keluarga
a. Tunjangan Suami/Istri
Tunjangan ini diberikan bagi PNS yang telah berkeluarga, baik itu suami atau istrinya. Masing-masing akan mendapatkan tunjangan suami/istri dengan besaran 10 persen dari gaji pokok dengan aturan yang berlaku. Salah satu aturan tersebut adalah bagi suami istri yang berkedudukan sama sebagai PNS maka tunjangan keluarga tidak diberikan kepada keduaduanya tetapi diberikan kepada salah satu yang gaji pokoknya paling tinggi.
5) Tunjangan Anak
Menjadi seorang PNS berarti merupakan aparatur negara yang mengemban tugas untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Namun perlu diperhatikan bahwa PNS juga wajib mendapatkan kesejahteraan baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Setalah sebelumnya tunjangan yang diberikan adalah tunjangan suami/istri, seorang PNS juga akan mendapatkan tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan jika dalam satu keluarga memiliki anak baik anak kandung ataupun anak angkat, masing-masing akan mendapatkan bagian 2% dari gaji pokok. Aturannya adalah anak yang mendapatkan tunjangan berusia maksimal 25 tahun namun belum memiliki pendapatan sendiri, belum pernah menikah dan masih menjadi tanggungan dari orang tuanya yang berstatus sebagai PNS. Hal ini diatur dalam PP No. 13 Tahun 1980, Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dan jumlah anak yang mendapatkan tunjangan adalah dibatas hanya untuk dua anak saja.
3. Penghargaan
Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikmen Kemdikbud) Achmad Jazidie mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan lainnya, adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. “PTK berprestasi sebagai pelopor pengimplementasian Kurikulum 2013. Pemilihan PTK berprestasi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kemudian diseleksi
lagi dengan beberapa kriteria sampai terpilih per ingkat 1, 2, dan 3. “Kegiatan pemilihan PTK berprestasi merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap para guru, kepala sekolah, serta pengawas pendidikan.
D. Cuti PTK oleh Laras Purdi Sutrisno (Sumber:
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Dasar hukum: 1. Undang undang republik indonesia
nomor 8 tahun 1976 tentang pokok pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang undang RI nomor 43 tahun 1999 2. Peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil 3. Keputusan bersama 3 menteri cuti bersama 4. Surat edaran nomor SE- 3559/ MK.1/2009
Jenis-jenis cuti:
1. Cuti Tahunan a. Hak Cuti Tahunan 1) Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun. 2) CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. 3) Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN.
b. Penggunaan Cuti Tahunan 1) Penggunaan curi tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja 2) Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS 3) Cuti tahunan yang tersisa 6 hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan
4) Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 hari kerja harus dimintakan penagguhan oleh PNS/CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar penagguhan dimaksud dapat dilaksanakan ditahun selanjutnya. 5) Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling lama akhir bulan desember tahun yang berjalan 6) Cuti tahunan yang tersisa digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun yang sedang berjalan, daat diambil untuk paling lama delapan belas hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan dan dua puluh empat hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan. Apabila cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun 7) Pengajuan permohonan cuti tahunan yang tersisa digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah cuti tahunan ynag tersisa di cuti tahunan pada masing masing tahun yag bersangkutan 8) Tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, lamanya cuti tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi paling lama 18 hari kerja
2. Cuti Besar 1. Hak cuti besar a) Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus. b) PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. c) Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. 2. Penggunaan Cuti Besar a) PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk Memenuhi kewajiban agama, Persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, dan keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
b) PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.
3. Cuti Sakit a. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. b. Penggunaan Cuti Sakit 1) PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas. 2) PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali
4. Cuti Bersalin Hak Cuti Bersalin a) Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga b) Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS Penggunaan cuti bersalin: a) PNS yang telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti cuti lainnya b) PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. c) PNS wanita yang akan telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan d) PNS wanita yang akan telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti lainnya. e) PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya.
5. Cuti Karena Alasan Penting a. Hak Cuti Karena Alasan Penting 1) Merupakan hak PNS 2) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN b. Hak Cuti bagi PNS yang Sedang Tugas Belajar PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
DAFTAR RUJUKAN Daryanto, H.M. 2005. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta . Rivai, Moh. 1982. Administrasi Pendidikan Dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Jenmars Tim UNP. buku profesi kependidikan . Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. dalam pdf, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Zamroni. 2003. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. Nasional .Jakarta: Cemerlang.