AFTA DAN IMPLEMENTASINYA
PENDAHULUAN
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan menciptakan pasar regional bagi bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
ASEAN FREE TRADE ARES (AFTA)
1. Apa yang dimaksud dengan AFTA
ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negaranegara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA.
2. Apa tujuan pembentukan AFTA ? Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.
3. Kapan AFTA diberlakukan secara penuh ? AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). 0-5%). Target Target tersebut tersebut diterapka diterapkan n untuk untuk negara negara ASEAN-6 ASEAN-6 sedangka sedangkan n untuk untuk negara negara baru sbb : Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Cambodia (2010).
4. Apa yang dimaksud dengan skema CEPT ? Comm Common on
Effe Effect ctiv ive e
Pref Prefer eren enti tial al
Tari Tariff
Sche Scheme me
(CEP (CEPT) T)
adal adalah ah
prog progra ram m
taha tahapa pan n
penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.
5.
Prod Produkuk-pr prod oduk uk apa apa saja saja yang yang terc tercaku akup p dala dalam m skema skema CEPTCEPTAFTA ? Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT).
6.
Kapa Kapan n
pemb pembat atas asan an
Kwan Kwanti tita tati tiff
dan dan
Hamb Hambat atan an
NonNo n-Ta Tari rif f
dihapuskan ? Pembatas Pembatasan an kwantitat kwantitatif if dihapusk dihapuskan an segera segera setelah setelah suatu suatu produk produk menikmati menikmati konsesi konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsensi CEPT.
7. Apakah ada klasifikasi produk dalam skema CEPT ? ADA.Produk CEPT diklasifikasikan diklasifikasikan kedalam 4 daftar, yaitu : •
Inclu Inclusio sion n List List (IL) (IL),, yaitu yaitu dafta daftarr yang yang beri berisi si prod produk uk-p -pro rodu duk k yang yang memenuhi kriteria sbb : 1) jadwal penurunan tarif 2)
Tidak ada pembatasan kwantitatif
3)
Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negaranegara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA.
2. Apa tujuan pembentukan AFTA ? Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.
3. Kapan AFTA diberlakukan secara penuh ? AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). 0-5%). Target Target tersebut tersebut diterapka diterapkan n untuk untuk negara negara ASEAN-6 ASEAN-6 sedangka sedangkan n untuk untuk negara negara baru sbb : Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Cambodia (2010).
4. Apa yang dimaksud dengan skema CEPT ? Comm Common on
Effe Effect ctiv ive e
Pref Prefer eren enti tial al
Tari Tariff
Sche Scheme me
(CEP (CEPT) T)
adal adalah ah
prog progra ram m
taha tahapa pan n
penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.
5.
Prod Produkuk-pr prod oduk uk apa apa saja saja yang yang terc tercaku akup p dala dalam m skema skema CEPTCEPTAFTA ? Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT).
6.
Kapa Kapan n
pemb pembat atas asan an
Kwan Kwanti tita tati tiff
dan dan
Hamb Hambat atan an
NonNo n-Ta Tari rif f
dihapuskan ? Pembatas Pembatasan an kwantitat kwantitatif if dihapusk dihapuskan an segera segera setelah setelah suatu suatu produk produk menikmati menikmati konsesi konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsensi CEPT.
7. Apakah ada klasifikasi produk dalam skema CEPT ? ADA.Produk CEPT diklasifikasikan diklasifikasikan kedalam 4 daftar, yaitu : •
Inclu Inclusio sion n List List (IL) (IL),, yaitu yaitu dafta daftarr yang yang beri berisi si prod produk uk-p -pro rodu duk k yang yang memenuhi kriteria sbb : 1) jadwal penurunan tarif 2)
Tidak ada pembatasan kwantitatif
3)
Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
•
General Exception List (GEL), yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema skema CEPT CEPT oleh oleh suatu suatu negara negara alas alasan an
perl perlin indu dung ngan an
keam keaman anan an
karena karena dianggap dianggap penting penting untuk untuk nasi nasio onal, nal,
mora morall
masy masyar arak akat at,,
kehidupandan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai General Exceptions dalam perjanjian CEPT konsisten dengan Artikel X dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Contoh : senjata dan amunisi, narkotik, dsb. •
Tempor Temporary ary Exclusi Exclusions ons List List (TEL). (TEL). Yaitu Yaitu dartar dartar yang yang berisi berisi produk produk-prod produk uk yang yang dikec dikecuc ucal alika ikan n se seme ment ntar ara a untu untuk k
dima dimasu sukka kkan n dalam dalam
skem kema
manufaktur
CEPT.
Produk-pr -produk duk
TEL
barang
harus
dimasukkan kedalam IL paling paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam dalam TEL tidak tidak dapat dapat menikm menikmati ati konsen konsensi si tarif tarif CEPT CEPT dari dari negara negara anggaota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk-prodiuk yang tercakup dalam ketentuan General Exceptions. •
Sensitive List, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (Unprocessed Agricultural Products = UAP ). 1)
Prod Produk uk-p -pro rodu duk k
pert pertan ania ian n
buka bukan n
olah olahan an adal adalah ah baha bahan n
baku baku
pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari Harmonized Harmonized System Code (HS), dan bahan baku pertan pertanian ian yang yang sejeni sejenis s serta serta produk produk-pr -produ oduk k bukan bukan ola olahan han yang yang tercakup dalam pos-pos tarif HS; 2)
Produk-pro Produk-produk duk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya. Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka wakt waktu u untu untuk k masin masingg-ma masi sing ng negar negara a sbb: sbb: Brun Brunai ai Daru Darussa ssala lam, m, Indone Indonesia sia,, Malaysi Malaysia, a, Filipin Filipina a dan Thaila Thailand nd tahun tahun 2003; 2003; Vietna Vietnam m tahun 2013; Laos dan Myanmar tahun 2015; Camodia tahun 2017.
Contoh : beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh 8.
Apa dimungkinkan suatu negara menunda pemasukan produk Temporary Exclusion List (TEL) kedalam Inclusion List (IL) ? Hal
ini
dimungkinkan
menurunkan tarif
apabila
suatu
negara
produk manufaktur, namun
belum
siap
penundaan
untuk
tersebut
bersifat sementara. Keterangan mengenai hal ini diatur dengan Protocol Regarding The Implementation Of CEPT Scheme Temporary Exclusion List.
9.
Dapatkan suatu produk didalam Inclusion List dipindahkan ke Temporary Exclusion List atau Sensitive List ? Tidak dapat. Namun demikian, pasal 6 mengenai “Emergency Measures” dari perjanjian CEPT, mengatur bahwa negara-negara anggota dapat menunda sementara
preferensi yang diberikan tanpa diskriminasi,
apabila suatu sektor menderita kerugian atau menghadapi ancaman kerugian. 10. Kapan produk-produk dalam daftar sensitif dimasukan kedalam daftar CEPT-AFTA ? Sejumlah
kecil
produk-produk
pertanian
bukan
olahan,
telah
ditempatkan dalam SL. Produk-produk itu akan dimasukkan secara bertahap kedalam skema CEPT selambat-lambatnya tahun 2010. Produkproduk ini tarif akhirnya berkisar antara 0-5%, selain pembatasan kwantitatif (quantitative restrictions) dan hambatan non-tarif harus dihilangkan selambat-lambatnya tahun 2010. 11. Apa syarat suatu produk bisa memperoleh konsensi CEPT ? a)
Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List (IL) dari negara eksportir maupun importir.
b)
Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council);
c)
Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%.
1. Apa yang dimaksud dengan suatu produk mempunyai kandungan lokal ASEAN 40%? Suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN apabila paling sedikit 40% dari kandungan bahan didalamnya berasal dari negara anggota ASEAN. 2.
Bagaimanakah rumus perhitungan kandungan lokal ASEAN 40% ?
3.
Valune
of +
Valune of
Imported Parts
or Produce
produce Non-ASEAN
Undetermined
Materials FOB price
or equal than 60%
x100% is less
Apa yang dimaksud dengan ketentuan
asal barang (Rules of
Origin) ? Rules of Origin didefinisikan sebagai sejumlah kriteria yang digunakan untuk menentukan negara atau wilayah pabean asal dari suatu barang atau jasa dalam perdagangan internasional. 4.
Siapa yang menerbitkkan. Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia ? SKA diterbitkan oleh kantor Dinas Perindag kota/kabupaten.
5.
Jenis SKA yang mana yang harus diterbitkan untuk setiap pengiriman barang dengan fasilitas CEPT-AFTA ? Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin = CO) Form D, untuk setiapkalipengiriman barang.
6.
Bagaimana cara perusahaan memperoleh SKA Form D untuk mengekspor produk CEPT?
Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Instansi berwenang (Kantor
Dinas
Perindag
Kota/
Kabupaten),
untuk
setiap
kali
melaksanakan ekspor, Instansi berwenang akan melakukan vertifikasi terhadap pemenuhan persyaratan ketentuan asal barang. 7.
Apa
yang
tercakup
dalam
perjanjian
CEPT-AFTA
selain
penurunan tarif ? Penghapusan hambatan pembatasan kwantitatif (quantitative restriction) dan
hambatan
non-tarif
(non-tariffs
barriers)
serta
pengecualian
terhadap pembatasan nilai tukar terhgadap produk-produk CEPT. 8. Bagaimana aturan kelembagaan CEPT-AFTA ? Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, dalam rangka implementasi Perjanjian CEPT-AFTA
telah
membentuk
Dewan
Menteri
dari
negara-negara
anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Dewan AFTA bertugas mengawasi, mengkoordinasikan dan mengadakan perjanjian terhadap inplementasi Perjanjian CEPT-AFTA. 9. Adakah aturan pengamanan (Safeguard Measures) dalam CEPTAFTA ? Ada, hal ini diatur dalam pasal 6 dari Perjanjian CEPT yaitu apabila implementasi skema CEPT mengakibatkan impor dari suatu produk tertentu menigkat sampai pada suatu tingkat yang merugikan terhadap sektor-sektor atau industri-industri yang memproduksi barang sejenis, maka negara anggota pengimpor dapat menunda pemberian konsensi untuk sementara, sebagai suatu tindakan darurat. Penundaan tersebut harus konsisten dengan pasal XIX dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Negara anggota yang mengambil tindakan darurat tersebut diatas, harus menotifikasi segera kepada Dewan AFTA melalui ASEAN Secretariat, dan tindakan tersebut perlu dikonsultasikan dengan negara-negara anggota lain yang terkait.
10. Apakah CEPT-AFTA konsisten dengan prinsip-prinsip GATT ? CEPT-AFTA konsisten dengan GATT, dan merupakan skema yang bersifat berorientasi keluar (outward-looking). Skema CEPT merupakan cara untuk membentuk tarif preferensi yang secara efektif sama di kawasan ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi diluar ASEAN. 11. Informasi apa yang tercakup dalam Daftar produk CEPT ? Informasi yang terdapat dalam Daftar Produk CEPT meliputi ; a)
Uraian produk berdasarkan Harmonized System
b)
Daftar produk-produk dalam IL, TEL, GE dan Produk-produk yang digolongkan dalam produk pertanian bukan olahan,
c)
Jadwal penurunan tarif
12. Berapa jumlah produk Indonesia yang tercakup dalam IL, TEL, GE, SL ? Dalam paket CEPT tahun 2002, terdapat 7,206 produk dalam IL, tidak ada produk dalam TEL, 68 praduk dalam GE, dan 11 produk dalam SL (4 pos tarif produk beras dan 7 pos tarif produk gula). 13. Bagaimana perlakuan masing-masing negara anggota terhadap produk-produk pertanian? Produk-produk yang dianggap sensitive dapat dikeluarkan dari CEPTAFTA. 14. Apa yang dimaksud dengan produk pertanian sensitif ? Produk-produk pertanian sensitif adalah produk-produk yang tercakup dalam daftar Protocol on The Special Arrangement For Sensitive and Highly Sensitive Product. Pemasukan produk sensitif kedalam CEPT waktunya lebih lama, yaitu : untuk Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand paling lambat tahun 2015; dan Cambodian tahun 2017. 15. Dapatkan produk-produk pertanian dalam TEL dan SL menikmati konsesi tarif CEPT-AFTA ?
Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati preferensi tarif, karena hanya dalam IL saja yang berhak menikmati. Produk-produk dalam SL dapat menikmati konsesi, tetapi harus memenuhi ketentuan CEPT mengenai pertukaran konsesi. 16. Apa yang dimaksud dengan konsesi tarif CEPT-AFTA ? Konsesi yang diberikan, berupa tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum (MFN), yang akan diperoleh oleh eksportir apabila mengekspor suatu produk dari suatu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya. 17. Peraturan apa yang mengatur skema CEPT-AFTA ? Peraturan-peraturan dasarnya meliputi : 1) Revised Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA); 2) Daftar produk CEPT dan jadwal penurunan tarif; 3) Surat keputusan Menteri Keuangan tentang penepatan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka Skema CEPT. 18. Apakah konsesi tarif CEPT mencakup semua pajak-pajak impor ? Tidak.pajak-pajak tambahan seperti bea masuk tambahan (surcharges) , pajak pertambahan nilai (value added taxes) dan bea masuk barang mewah (luxury taxes) tidak mendapatkan konsesi CEPT-AFTA. Semua ini adalah pajak-pajak dalam negeri yang tidak bersifat dikriminasi. 19. Apakah ASEAN PTA masih berlaku setelah adanya CEPT-AFTA ? Tidak
berlaku
lagi.
Dalam
pelaksanaan
ekspor,
eksportir
hanya
menggunankan aturan CEPT-AFTA. 20. Bagaimana
caranya
memasukkan
produk
pertanian
bukan
olahan ke dalam CEPT?. Produk pertanian bukan olahan (UAP) di bagi menjadi tiga, yaitu yang segera di turunkan (Imediatte Inclusion), di keluarkan sementara (Temporary Exclusion) dan Sensitif (Sensitive).
21. Apakah komitmen negara-negara ASEAN dalam CEPT-AFTA bersifat mengikat secara hukum? Ya, komitmen tesebut bersifat mengikat secara hukum. Perjanjian CEPT telah di ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Selain itu , penurunan tarif di berlakukan secara resmi .
Negara-negara hukum
secara hukum terikat untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan Perjanjian CEPT. 22. Apabila eksporter terlibat dalam sengketa dagang , apa yang dapat dilakukan?. Ekportir dapat mengajukan kasusnya kepada National AFTA Unit di negaranya (untuk Indonesia adalah Ditjen KIPI-Deprindag ) atau di negara pengimpor atau di ASEAN Secretariat. ASEAN telah mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup seluruh perjanjian ekonomi. 23. Apakah AFTA 2002 mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk
sektor jasa (misalnya
arus perpindahan
tenaga)
di
negara-negara ASEAN? Tidak , CEPT-AFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang. Sedangkan liberalisasi sektor jasa di atur sendiri dengan kesepakatan yang di sebut ASEAN
Framework
Agreement
on
Services
(AFAS),
dimana
liberalisasinya ditargetkan tercapai pada tahun 2020. 24. Bagaimanakah perkembangan terakhir AFTA ?. Dalam KTT Informal ASEAN III para kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk
pada tahun
2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negaranegara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.
25. Siapa focal point mengenai AFTA di Indonesia ? Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan International Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jln.M.I.Ridwan Rais no.5, Jakarta Pusat Tlp. 62-21-3440408 Fax.62-21-3858185.
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Bahasa Inggris: ASEAN Free Trade Area, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.
Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam angg ota, iaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA.
[sunting] Tujuan •
•
Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN Menarik investasi asing langsung ke ASEAN
Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah skema "Common Effective Preferential Tariff" (CEPT). Anggota ASEAN memiliki pilihan untuk mengadakan pengecualian produk dalam CEPT dalam tiga kasus:
•
Pengecualian sementara Produk pertanian sensitif
•
Pengecualian umum (Sekretariat ASEAN, 2004)
•
APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik . APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik .
Daftar isi [sembunyikan] • •
1 Anggota APEC 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC o
•
2.1 Tabel KTT APEC
3 Pranala luar
[sunting] Anggota APEC APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik . Nama Anggota
Tahun Diterima
Australia
1989
Brunei Darussalam
1989
Kanada
1989
Indonesia
1989
Jepang
1989
Korea Selatan
1989
Malaysia
1989
Selandia Baru
1989
Filipina
1989
Singapura
1989
Thailand
1989
Amerika Serikat
1989
Republik Cina
1991
Hong Kong
1991
RRC
1991
Meksiko
1993
Papua New Guinea
1993
Chili
1994
Peru
1998
Russia
1998
Vietnam
1998
[sunting] Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC
KTT APEC di Bangkok, Thailand KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989. APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020. Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver , Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok , Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu. Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.
[sunting] Tabel KTT APEC Nom or
Tanggal
Negara
Kota
Pran ala
Seragam foto
1
6–7 November 1989
Australia
2
29–31 Juli 1990
Singapura Singapura
3
12–14 Korea November 1991 Selatan
Seoul
tidak ada
4
10–11 September 1992
Bangkok
tidak ada
5
19–20 Amerika November 1993 Serikat
Seattle
6
15 November 1994
Bogor
baju batik
7
19 November 1995
Jepang
Osaka
business suits
8
25 November 1996
Filipina
Manila / Subic
barong tagalog
9
24–25 November 1997
Kanada
Vancouver
Thailand
Indonesia
Canberra
tidak ada
tidak ada
jaket penerbang
jaket kulit
10
17–18 November 1998
11
12–13 September 1999
12
15–16 November 2000
13
20–21 Oktober 2001
14
26–27 Oktober 2002
Meksiko
15
20–21 Oktober 2003
Thailand
16
20–21 November 2004
17
Malaysia
Selandia Baru
Brunei
China
Kuala Lumpur
baju batik
Auckland
Brunei
jaket berlayar
[1]
Baju kain Tenunan
Shanghai
sutra-embroided jackets
Los Cabos
guayabera shirts (l); huipíles (p)
Bangkok
brocade shirts (l); brocade shawls (p)
Santiago
[2]
chamanto
18–19 Korea November 2005 Selatan
Busan
[3]
hanbok
18
18–19 November 2006
Vietnam
Hanoi
[4]
áo dài
19
8–9 September 2007
Australia
Sydney
[5]
Chili
20
November 2008
Peru
21
November 2009
Singapura Singapura
22
November 2010
Jepang
Lima
[6]
Era perdagangan bebas untuk kawasan Asean atau Asian Free Trading Area (AFTA) yang sudah berlangsung sejak 2003 akan memberikan pelung usaha, namun perlu diwaspadai karena hal itu pasti akan berdampak positif dan negatif bagi prkembangan mental bangsa, terutama di Kaltim. Hal itu dikatakan, Gubernur Kaltim H Suwarna AF dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Kanwil Depag Kaltim, Drs H Abdul Mu’in pada pembukaan Seminar Sehari Optimalisasi Peran Pemuda Remaja Masjid di Era AFTA 2003 di Aula Depag Kaltim, Sabtu (8/3). Suwarna mengatakan, pelaksanaan AFTA yang dimulai 2003, tidak perlu ditakuti karena teradapat peluang usaha yang harus kita rebut sehingga tidak kalah bersaing dengan pengusaha luar. Dampak positif yang akan dirasakan masyarakat adalah masuknya sejumlah produk asing terutama dari negara-negara anggota Asean ke Indonesia, temasuk Kaltim dan dijual bebas dengan harga bersaing. Dalam kondisi tersebut maka Bangsa Indonesia tertantang untuk ikut berperan aktif dalam era Afta dan tidak hanya menjadi pengguna atau konsumen saja. Agar mampu berperan aktif, maka diperlukan pembinaan bagi generasi bangsa terutama pada pemuda dan remaja masjid di Kaltim dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masing-masing. “Apabila kita tidak mampu merebut peluang itu, maka kita hanya akan jadi penonton dan peluang tersebut direbut orang lain,†katanya. Kendati demikian, kata Suwarna bukan tidak mungkin ada pemuda dan remaja Indonesia yang terjebak dengan pemberlakuan AFTA, karena terpengaruh pergaulan bebas dan terlibat dalam peredaran nakotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Keadaan itu tidak bisa dihendari, sehingga perlu kesiapan untuk menghadapinya, dengan mental kuat dan keterampilan yang memadai, terutama pendidikan agama. “Saya menyambut baik seminar yang dilaksanakan oleh BKPRMI Kaltim dan berharap dari kegiatan ini akan ada solusi terbaik bagi kita semua untuk menghadapi AFTA 2003,†katanya. Sementara itu, Koordinator BKPRMI Wilayah Kalimantan, Syaid Kadir mengatakan, pemberlakuan AFTA 2003 memiliki peran penting bagi peningkatan ekonomi rakyat dan imbasnya juga akan berdampak negatif bagi generasi bangsa. Dampak negatif yang mungkin timbul itulah yang harus diantisipasi sedini mungkin yakni dengan memberikan pembinaan pada generasi muda dan remaja agar benar-benar siap menghadapi dampak pemberlakuan AFTA. “Saya berharap seminar ini bisa memberikan berbagai upaya bagi kita, pemuda dan remaja Kaltim untuk menghadapi berbagai dampak yang akan timbul pasca AFTA 2003,†demikian Syaid Kadir. (hms4)
Pengertian Globalisasi Berasal dari kata “Globe = Dunia”. Jadi Globalisasi artinya mendunia, maksudnya dunia yang begitu luas dan jauh tidak menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Perubahan perilaku manusia: a. Gaya hidup b. Makanan c. Pakaian d. Komunikasi e. Transportasi f. Nilai-nilai dan tradisi
Kerja Sama Antarnegara di Bidang Ekonomi: a. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN merupakan organisasi kerja sama regional yang beranggotakan negaranegara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Bangkok, yang ditanda- tangani para menteri luar negeri dari In donesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Anggota ASEAN kemudian bertambah menjadi tujuh negara dengan masuknya secara resmi Brunei Darussalam dan Vietnam. Saat ini, anggota ASEAN berjumlah sepuluh Negara dengan masuknya Kamboja, Laos, dan Myanmar sebagai anggota baru. Tujuan-tujuan ASEAN berikut ini. 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. 2) Memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. 3) Meningkatkan kerja sama secara aktif dan saling bantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknik, dan administrasi. 4) Saling membantu dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian dalam bidang penelitian, profesi, teknik dan administrasi. 5) Bekerja sama dalam memanfaatkan bidang-bidang pertanian dan industry 6) Meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara. 7) Memelihara kerja sama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional serta mengusahakan jalan untuk lebih mempererat kerja sama antara negara-negara anggota.
b. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) atau EEC (European Economic Community) MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) didirikan pada tahun 1957 di Roma-Italia. Tujuan MEE : 1) Memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota.
2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negaraanggota 3) Mempererat kerja sama ekonomi pada anggota-anggota MEE. c. Colombo Plan (Rencana Colombo) Tujuan rencana Colombo: 1) Memberikan bantuan dalam lapangan pertanian, perbaikan lalu lintas,perkembangan,perindustrian, dll. 2) Meningkatkan kehidupan negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang. 3) Memberikan bantuan ekonomi dan kerja sama di bidang teknologi. 4) Menyelenggarakan pembinaan teknik dalam bidang administrasi, pangan, pertanian, kehutanan, kesehatan, pendidikan, teknologi, komputer, dan minyak bumi. Negara-negara yang tergabung dalam Colombo Plan yaitu: · Pakistan · India · Sri Lanka · Australia · Selandia Baru · Kanada · Inggris
d. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) APEC merupakan organisasi kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik yang beranggotakan 18 negara di dunia. Didirikan pada tahun 1989. Tujuan pokok APEC : 1. melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi 2. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia 3. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC : · Australia · Indonesia · Papua Nugini · Brunei Darussalam · Jepang · Filipina · Kanada · Korea Selatan · Singapura
· Cili · Malaysia · Taiwan · Cina · Meksiko · Thailand · Peru · Rusia · Vietnam · Selandia Baru · Amerika Serikat e. AFTA (Asean Free Trade Area) AFTA menciptakan kawasan perdagangan bebas di mana tidak ada hambatan tariff. AFTA dibentuk di Singapura tahun 1992. Tujuan dibentuknya AFTA: 1. meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN 2. menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. 3. menarik penanam modal 4. meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional 1. Menurut bidang kerja sama a) Bidang keuangan Contoh: IMF dan Bank Dunia. b) Bidang perdagangan Contoh : WTO, APEC, dan GATT. c) Bidang perburuhan Contoh : ILO d) Bidang pasar bersama 2) Menurut ruang lingkup kerja sama a) Kerja sama bilateral Kerja sama ekonomi bilateral merupakan kerja sama antara dua negara. Sifat kerja sama ini adalah saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Contoh : Indonesia - Cina. b) Kerja sama multilateral Kerja sama ekonomi multilateral merupakan kerja sama ekonomi tiga negara atau lebih. Sifat kerja sama ini adalah politik ekonomi internasional untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan bilateral. Contoh: perdagangan yang melibatkan Indonesia, Cina, dan Jepang. c) Kerja sama regional Kerja sama regional merupakan kerja sama ekonomi antarnegara yang satu dengan
yang lain dalam satu kawasan tertentu. Sifat kerja sama ini adalah saling membantu. Contoh: kerja sama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. d) Kerja sama antar regional Kerja sama ekonomi antarregional merupakan kerja sama ekonomi antar kelompok negara-negara dalam satu kawasan dengan kawasan/kelompok yang lain. Manfaat kerja sama ini adalah dapat menata perekonomian dengan baik. Contoh: kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. e) Kerja sama internasional Kerja sama ekonomi internasional merupakan kerja sama ekonomi negara-negara di dunia. Contoh: UNDP, GATT, ILO. Kerja Sama Internasional 1) PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau UNO (United Nations Organization) PBB adalah organisasi internasional yang dianggap sebagai induk organisasi internasional lainnya. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, ditandai dengan penandatanganan Piagam PBB di San Fransisco, selanjutnya setiap tanggal 24 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya PBB oleh negara anggotanya.
Lembaga anggota PBB : Ø UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization).= bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Ø FAO (Food and Agricultural Organization). = mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian. Ø ILO (International Labour Organization). = bidang perburuhan. 2) UNDP (United Nations Development Program) = memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan, seperti survei pembuatan dan pembangunan jalan di Indonesia. Negara-negara donatur untuk pembangunan itu adalah Amerika, Denmark, Kanada, Inggris, Belanda, dan Prancis 3) WTO (World Trade Organization) = bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan. 4) UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) = bentuk kegiatan kemanusiaan dan kesejahteraan anak, 5) IMF (International Monetary Fund) = bidang keuangan internasional, 6) IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) = Bank Dunia yang memberikan bantuan jangka panjang atau jangka pendek kepada negara-
negara yang sedang berkembang. 7) OPEC (Organization Petrolium Exporting Countries) = organisasi negara-negara pengekspor minyak. 8) IDA (International Development Association) = memberikan pinjaman / kredit kepada negara-negara berkembang dengan syarat ringan. 9) WCO/CCC (World Costumer Organization atau Customs Cooperation Council) = memperbaiki dan mengharmonisasikan cara kerja bea dan cukai sedunia, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan penumpang serta investasi internasional. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional : a. Memenuhi kebutuhan barang-barang atau jasa bagi bangsa itu sendiri di dalam negeri. b. Meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. c. Melindungi pertumbuhan dan pengembangan industri di dalam negeri d. Meningkatkan dan memperluas lapangan kerja. e. Meningkatkan pendapatan negara. f. Memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. g. Meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antarbangsa di dunia. Ada 3 Dampak Globalisasi yaitu : 1. Dampak Globalisasi di Bidang Sosial Dampak positif globalisasi di bidang sosial adalah para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Adapun dampak negatifnya adalah bahwa generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah h anya akan meniru hal-hal yang tidak baik seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan, tawuran, melukis di tembok-tembok, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas yang canggih membuat seseorang enggan untuk berhubungan dengan orang lain sehingga rasa kebersamaan banyak berkurang. Manfaat globalisasi di antaranya adalah informasi yang dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan lengkap dari seluruh dunia sehingga pengetahuan dan wawasan manusia menjadi lebih luas. Akan tetapi dengan adanya arus globalisasi kadangkadang tidak disertai penyaringan. Semua informasi diterima apa adanya. Hal itu berakibat pada perubahan pola hidup, pola pikir, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Dampak Globalisasi di Bidang Ekonomi Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah mampu memacu produktivitas
dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Pada era globalisasi ini menuntut manusia yang kreatif dan produktif. Sedangkan dampak negatifnya adalah mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda. Sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. 3. Dampak Globalisasi di Bidang BudayaSegi budaya merupakan segi yang paling rentan terkena dampak negatifnya. Bentuk informasi dan sarana yang dapat diterima dengan bebas mampu memengaruhi pola bertindak dan berpikir generasi muda. Sebagai contoh, menurunnya budaya membaca di kalangan pelajar, mereka lebih suka melihat televisi yang memperlihatkan tontonan yang mengandung un sur kekerasan yang kemudian mereka tiru.
I. Pendahuluan.
Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dun ia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negaranegara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 yang menyatakan bahwa ”Globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu baik atau buruk, Ia memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bagi negara-negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang besar, walaupun ada kemunduran akibat krisis 1997”.[2] Prof. A.F.K. Organski menyatakan bahwa negara-negara yang sekarang ini disebut negara modern menempuh pembangunanannya melalui tiga tahap pembangunan, yaitu unifikasi
(unification), industrialisasi (industriali-zation), dan negara kesejahteraan (social welfare).[3] Pada tingkat pertama, yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi, industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.[4] Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.[5] Cita-cita hukum nasional merupakan satu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan, perwujudan, dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. khusus dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya dan dalam rangka menyongsong masyarakat global, cita hukum nasional sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih serius agar mampu turut serta dalam tata kehidupan ekonomi global dengan aman, dalam pengertian tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain.[6] Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya.[7] Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.[8] Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum.[9] Di samping itu ahli hukum juga diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun masyarakat (social engineering).[10] Perubahan tatanan dunia saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah, dan hukum internasional saat ini bercirikan hukum yang harmonis atau setidak-tidaknya hukum transnasional. Harmonisasi hukum di sini diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum nasional juga dipengaruhi hukum internasional. Dalam proses harmonisasi hukum, dimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti negara
nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang mendo rong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan bersama.[11] Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasional, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam rangka World Trade Organization (WTO) telah mendorong negara-negara membuat aturan-aturan nasional sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana nasional. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global.[12] Akibatnya semakin memasuki abad XXI, semakin hukum nasional Indonesia akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian mengenai pengaruh globalisasi ekonomi dan hukum ekonomi internasional dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. II. Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia.
Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa.[13] Hadirnya undang- undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam p roses peradilan sebagai yurisprudensi (judge made law) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi Indonesia yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional. Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional yang dikenal dengan World Trade Organization (WTO), karena dengan demikian Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya. Realita ini menempatkan Indonesia untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh “mengikuti dan mengembangkan” hukum ekonomi internasional, terutama dalam pelaksanaannya atau penegakkan hukumnya, dimana semua penegak hukum dan pelaku hukum dalam lintas bisnis nasional dan internasional. Hal ini berarti kekeliruan dalam pengelolaannya akan berakibat dirugikannya Indonesia dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas, bahkan dampaknya tidak hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian bisnis internasional, melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Menjawab dan mengantisipasi dampak perdagangan internasional abad XXI, tidak ada jalan lain kecuali harus menempatkan “Manajemen Penegakkan Hukum Bisnis Internasional” sebagai misi strategis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional di tengah globalisasi ekonomi yang sudah dan sedang berlangsung akhir-akhir ini.[14] Semakin baik dalam suatu negara hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya.[15] Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam ke giatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa (trade in services). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.[16] Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum. Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional kerap kali diramalkan sebagai perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagai suatu ideologi, globalism menawarkan seperangkat ide, konsep, keyakinan, norma dan tata nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya.[17] Bagaimanapun karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi, karena negaranegara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (bargainig position) yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi (license), perjanjian keagenan (agence), memiliki format dan substansi yang hampir sama diberbagai negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara
lain, persamaan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas diberbagai negara, baik dari negara-negara Civil Law maupun Common Law berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain. Hal ini terjadi karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan insider trading mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda, orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama, kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian, apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya.[18] Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggotaanggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.[19] Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “check and balance” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembagalembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak ada law enforcement yang memadai. E.C.W. Wade dan Godfrey Philips menyatakan tiga konsep mengenai “Rule of Law” yaitu The Rule Of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi; The Rule of Law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum; The Rule of Law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.[20] Berbagai unsur dari pengertian Rule of Law tersebut haruslah dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unsurnya akan merusak keseluruhan sistim. Pada tataran ide normatif dalam GBHN, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling di butuhkan dalam konteks kekinian Indonesia.[21] Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya “peminggiran” peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat, terkadang dengan mudah dilihat atau dirasakan kemandulan peran dan fungsi hukum.
Sebagai penutup tulisan ini, rasanya masih sangat relevan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam usaha membangun hukum nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa dan sanggup mengantisipasi kemajuan dan pergaulan dengan dunia internasional, kita harus memegang teguh pada batas-batas dan pembedaan antara hukum perdata, dan hukum publik dan antara hukum perdata dan hukum pidana yang sudah umum diterima oleh masyarakat dunia.[22] III. Penutup. Rasanya tidaklah adil apabila melihat globalisasi dan liberalisasi ekonomi secara apriori, namun sebaliknya menerimanya dengan mentah-mentah begitu saja tanpa bersikap kritis juga bukan sikap yang bijaksana. Dengan berbagai akibat positif dan negatifnya, globalisasi ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, diubah atau bahkan dihentikan. S alah satu langkahnya adalah dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan fungsinya sebagai pengendali pasar melalui berbagai regulasi ekonomi, menyerahkan sepenuhnya aktivitas ekonomi nasional pada mekanisme pasar yang diyakini sebagai “self regulating” justeru akan menimbulkan ketidakadilan bagi banyak pihak di dalam negeri dan sebaliknya membuka peluang transnational untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi bangsa Indonesia. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis dan menggunakan huk um sebagai salah satu instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, semoga akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.
Pendahuluan Hampir dua dasawarsa Indonesia bergabung dalam APEC, “super-regionalisme” (Petri 1999: 2) terbesar di Asia-Pasifik. APEC yang diprakarsai oleh Australia pada tahun 1989, merupakan respon atas saling ketergantungan ekonomi di antara negara-negara yang berada di kawasan itu. Anggota APEC saat ini terdiri dari 21 negara yang sangat beragam kemampuan dan potensi ekonominya, mulai dari yang ‘terlemah’ seperti Vietnam sampai yang ‘terkuat’ seperti Jepang dan AS. Keberagaman itu diharapkan menciptakan rasa kebersamaan (sense of community) dalam wadah kerjasama saling mengisi dan terpadu sehingga menciptakan kondisi kondusif bagi peningkatan kemakmuran semua anggotanya sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perdagangan bebas. Bermula dari sekedar forum dialog ekonomi, APEC berkembang lebih besar dan kuat dengan dukungan presiden Bill Clinton pada pertemuan di Seattle tahun 1993 yang menjadikan APEC sebagai pertemuan resmi tahunan. Selama menjadi anggota APEC, Indonesia secara aktif memanfaatkan organisasi ini sebagai sarana memperkuat perekonomiannya. Bahkan Indonesia pernah menjadi tempat pertemuan KTT APEC pada tahun 1994 yang diselenggarakan di Bogor. KTT Bogor telah melahirkan “Deklarasi Bogor” yang menandai salah satu tahapan penting bagi agenda APEC yaitu dengan ditetapkannya target waktu pembukaan basar bebas dan terbuka, yaitu tahun 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang. Setidaknya sampai sebelum krisis ekonomi tahun 1997, beberapa kegiatan APEC menjadi agenda utama pemerintah untuk menggairahkan ekonomi nasional sekaligus sebagai wahana mempersiapkan negara kita menyongsong era perdagangan bebas. Krisis keuangan yang melanda Asia mempengaruhi kerjasama di antara negara-negara yang terkena dampak krisis itu. Namun misi APEC tidak bisa berbalik (irreversible). APEC diharapkan memegang janjinya untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi dan memperbaiki standar kehidupan para anggotanya. Inilah yang menjadi tulang punggung utama (backbone) kerjasama APEC. (Ali 2000: 7) Kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan setelah krisis mengundang pertanyaan: bagaimanakah posisi Indonesia dalam APEC pada tahun
2020? Apakah APEC dapat menjadi mitra pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, atau sebaliknya, APEC hanya menjadi pemangsa perekonomian nasional? Makalah ini akan membahas tentang berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia sebagai negara dalam menghadapi liberalisasi perdagangan pada tahun 2020. Harapan Indonesia dalam APEC Komitmen multilateralisme Indonesia didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian nasional menjadi lebih mampu bersaing secara internasional. Dengan masuknya Indonesia dalam APEC, Indonesia mau tidak mau harus siap berintegrasi dalam rejim liberalisasi ekonomi yang semakin menjadi model yang dianut oleh banyak negara sebagai model sukses pertumbuhan ekonomi. Berdasar hal tersebut terdapat beberapa asumsi dasar yang mendasari ambisi Indonesia bergabung dalam APEC. Pertama, regionalisasi ekonomi diharapkan memberi Indonesia ruang gerak yang lebih luas untuk meninggalkan pola ekonomi statis menuju ekonomi dinamis yang berlandaskan liberalisasi. Bahkan pada tingkat tertentu ada harapan Indonesia untuk melakukan “reaching-out ” ekonomi karena kegagalan relatif kerjasama ekonomi intra ASEAN. Sebelum terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia sering digambarkan dengan ungkapan optimisme seperti “booming”, “emerging”, “promising”, “conducive”, dan sejenisnya. Sekalipun tampilan ekonomi Indonesia tidaklah sebaik Singapura, banyak orang menaruh harapan akan semakin meningkatnya perekonomian di masa datang. Hal ini terbukti dengan menigkatknya arus investasi, baik dari sesama anggota APEC maupun non-APEC. Dengan optimisme seperti itu Indonesia yakin akan keuntungan yang akan diperolehnya dari APEC. Seperti diinginkan oleh negara-negara berkembang lainnya, APEC diharapkan tidak sekedar menjadi free trade tetapi juga dapat melaksanakan fair trade. Pada dasarnya Indonesia jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Mulai tahun 1980-an pemerintah telah mengambil berbagai langkah deregulasi dan debirokratisasi dan terus melakukan perbaikan. Persiapan ini didasarkan pada kondisi nyata bangsa Indonesia sendiri yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar bebas, yaitu jumlah sumber daya manusia (SDM) yang besar sekaligus pasar yang besar, ketercukukapn sumber daya alam (SDA) serta upah tenaga kerja yang lebih murah. Persiapan menuju pasar bebas yang telah dilakukan itu antara lain, dalam bidang deregulasi investasi, pemerintah telah memperkenankan kepemilikan modal oleh asing. Kelonggaran ini telah memberikan kemudahan pihak asing untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Walaupun terdapat kekurangan di beberapa hal, kebijakan ini membantu Indonesia untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi pasar bebas sekaligus untuk meraih keuntungan maksimal. (Wuryandari 1997: 71) Ketersediaaan yang cukup SDM dan SDA dapat merupakan berkah juga beban sekaligus. SDA yang banyak namun tidak berkualitas tidak banyak bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Sementara itu SDM yang berkualitas cenderung memilih bekerja di luar negeri karena sarana yang tidak
memenuhi di dalam negeri. SDM yang melimpah tanpa didukung ketrampilan SDA hanya akan cenderung dinikmati oleh korporasi asing, dan rakyat lokal hanya sebagai penonton. Belajar dari beberapa kasus, berkah SDM yang melimpah justru melahirkan pemiskinan penduduk lokal dan melahirkan dislokasi sosial akut, seperti yang terjadi di kasus Exon-Mobil Aceh dan Freeport Papua. Kedua, berkaitan dengan faktor pertama, adalah keinginan Indonesia untuk meraih image internasional yang positif terhadap kemajuan ekonominya. Globalisasi ekonomi memberi peluang Negara untuk memperlihatkan performance ekonominya. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi suatu negara diukur dari seberapa banyak negara tersebut memberikan sumbangan terhadap perkembangan ekonomi kawasannya. (Muna 1997: 94) Negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan mendapat julukan sebagai NIEs ( Newly Industrializing Economies). Sementara Malaysia dan Thailand tumbuh hampir menyamai NIEs. Secara umum oleh Bank Dunia pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik digambarkan sebagai “Keajaiban Asia Timur”. Dipicu oleh kesuksesan itulah pemerintah RI ingin mensejajarkan diri dalam predikat tersebut. Dalam konteks ini pula Indonesia tidak ingin terjebak dalam keadaan yang diistilahkan sebagai “export pessimism” yang beranggapan bahwa ekspor dari negara berkembang tidak akan mampu menembus pasar negara maju. (Hughes 1992: 12) Pesimisme ekspor itu melanda banyak negara berkembang, dan ketidakpercayaan diri ini menyebabkan arus ekspor negara berkembang tidak banyak ditemui di negara maju. Tentu saja pesimisme ekspor bukanlah satu-satunya penyebab, karena banyak lagi faktor lain yang turut berperan. Namun setidaknya bergabungnya Indonesia dalam APEC adalah upaya menepis anggapan tersebut, apalagi ada kesempatan untuk itu. Ketiga, Indonesia memiliki kepentingan politis-strategis untuk menjadi sekutu dekat AS. Bagi Indonesia, secara strategis keterlibatan AS dalam APEC merupakan simbol kedekatannya dengan AS. Bagi AS, keterlibatannya dalam APEC merupakan simbol yang memperkuat kesahihan kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik. Terdapat kebutuhan timbal balik pada hubungan AS dengan anggota APEC lainnya. Komitmen Indonesia pada APEC nampak lebih kuat setelah Pertemuan Bogor 1994 yang kehadiran Presiden Clinton sangat diharapkan saat itu. APEC bukan saja menjadi ajang liberalisasi ekonomi tetapi juga menjadi tempat berkonsultasi masalah-masalah regional. (Petri 1999: 5) Kondisi nyata Indonesia Seberapa siapkah Indonesia menghadapi pasar bebas? Apa sajakah yang telah dilakukan Indonesia dalam menyambutnya? Walaupun ditargetkan Indonesia memasuki pasar bebas itu pada 2020, saat ini saja sudah dirasakan banyaknya “penderitaan” kita. Pasar bebas dalam beberapa hal telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional, seperti makin lebarnya jurang si kaya dengan si miskin dan melemahnya kontrol pemerintah dalam perekonomian. Perekonomian nasional lebih banyak dikuasai pihak asing dengan dijualnya aset-aset penting negara yang menguasai hidup orang banyak.
Sejak bergabung dengan APEC, Indonesia berusaha melakukan beberapa persiapan, seperti (a) kemitraan usaha dan modal ventura yang merupakan kerjasama terpadu pengusaha besar dengan pengusaha kecil di tingkat nasional; (b) kemitraan melalui jalur kota kembar (sister city) dengan pihak luar negeri yang dimaksudkan untuk mengambil manfaat saling menguntungkan dari hubungan-hubungan sosial, budaya, perdagangan, pariwisata, dan alih teknologi; (c) meningkatkan daya saing industri tekstil dan perkayuan. (Irewati 1997: 52) Melakukan kemitraan antara pengusaha besar dengan kecil maupun antara negara maju dengan negara berkembang, bukanlah pekerjaan mudah. Di satu pihak, ada keinginan untuk bersama-sama menggairahkan perekonomian masing-masing pihak, namun di pihak lain ada beberapa hal yang tidak bisa begitu saja diberikan secara mudah/gratis kepada pihak lain. Di pihak yang kuat ada keengganan untuk mentransfer kelebihan kepada pihak yang lemah. Hal ini konsisten dengan sifat dasar ideologi liberalisme. Sebagai contoh, sebagai negara yang secara teknologi masih jauh tertinggal, Indonesia mengalami hambatan dalam bidang transfer teknologi dari negara maju, sehingga tujuan kemitraan dalam sister city tidak bisa terwujud secara nyata. Bidang pertekstilan yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia, juga mengalami berbagai kendala. Tekstil dan pakaian jadi Indonesia tidak mampu bersaing dengan tekstil dari Cina yang mutunya tinggi dan semakin merambah dunia. (Samhadi, Kompas 20/5/2006: 34) Dibandingkan dengan China dan India, sektor industri Indonesia masih tertinggal jauh dalam banyak hal. Data dari United Nations Conference on Trade and Development, China merupakan pemasok dunia terbesar ketiga untuk barang dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial. Sementara India sudah mampu bersaing di teknonolgi informasi (IT) di tingkat internasional. Pendapatan India dari industri IT mencapai 36 miliar dollar AS pada tahun 2006. Sementara China, India dan sebagian negara APEC naik kelas dalam perindustrian, Indonesia bukan hanya tinggal kelas tetapi justru turun kelas. Nilai ekspor Indonesia di produk teknologi tinggi berada di tingkat terbawah (dengan pendapatan 4.850 juta dollar AS) dibandingkan dengan negara-negara APEC lainnya: China (107.543 juta dollar), Singapura (71.421 juta dollar AS) , Korea (57.161 juta dollar AS), Malaysia (47.042 juta dollar AS), Thailand (18.203 juta dollar AS). (Samhadi, Kompas 20/5/2006) Menurut Emil Salim, hal yang ironis bahwa China dan India yang dak memiliki sumber daya alam topis seperti Indonesia bisa menjadi “raja” ekonomi di Asia. (Salim, Tempo Interaktif, 17/12/2004: np) Dari waktu ke waktu industri nasional mengalami kemunduran, bahkan dalam beberapa sektor mengalami kemandegan (stagnant ) atau deindustrialisasi. (Astono, Kompas 20/5/2006: 35) Bagaimana mungkin Indonesia yang secara potensial memiliki hampir semua komponen produksi untuk mampu mengembangkan industrinya secara maksimal justru mengalami deindustrialisasi? Kondisi ini diperparah sejak krisis moneter 1997. Jangankan bersaing di sektor industri berteknologi tinggi, di industri manufaktur saja (pupuk, keramik, gas, tekstil, kayu dan sektor lain yang hanya mengandalkan sumber daya alam), kita tidak mampu menggarapnya. Indonesia yang dulu menjadi eksporter minyak, akibat kecerobohan manajemen sekarang menjadi
importer minyak. Dengan kondisi demikian industri nasional semakin terpukul akibat kerawanan BBM. ( Kompas 1/6/2006: 17) Demikian pula di industri pertanian, Indonesia sebagai negara agraris justru menjadi importer kebutuhan dasar pangan seperti beras, kedelai, susu, garam, buah buahan dan berbagai produk pertanian lain. (Hidayati, Kompas 20/5/2006: 38) Pemerintah lebih suka mengajak rakyat menjadi boros dengan seringnya membeli kebutuhan dasar (yang sebenarnya bisa kita penuhi sendiri) dari luar negeri untuk menutup kebutuhan dalam negeri. Pemerintah lebih memanjakan para pedagang daripada petani yang dirugikan oleh masuknya barang impor. (Maryoto, Kompas 20/5/2006: 39) Padahal jika pemerintah bijaksana dan taktis, Indonesia mampu mengembangkan teknologi pangan dan pertanian sendiri yang manfaat jangka panjangnya lebih positif tanpa harus menggantungkan diri pada pasokan luar negeri. Jika ketergantungan ini terus berlangsung maka tidak mengherankan jika bangsa kita akan jadi konsumen saja di pasar bebas dengan membajirnya barang dan jasa asing di dalam negeri. Kita tidak akan mampu menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangankan mampu bersaing di produk teknologi tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dasar pun kita tidak mampu. Suatu hal yang ironis bahwa bergabungnya Indonesia dalam APEC sebagai mitra dan sarana mencapai kemakmuran justru menjadi pemangsa bagi kita sendiri. Jika hal ini berlangsung terus sampai 2020, maka Indonesia hanya mampu berhenti sebagai pasar raksasa dengan daya beli lemah karena tidak memiliki daya saing kuat di belantara pasar terbuka. Ketika menjadi tuan rumah KTT APEC tahun 1994 di Bogor Indonesia mencanangkan tekadnya untuk mewujudkan liberalisasi itu pada tahun 2020, tanpa memperkirakan sejauh manakah kesiapan nasional kita. Indonesia berharap banyak pada liberalisasi ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan nasional. Indonesia terseret dan menyerah pada para pendukung neo-liberal yang mengagung-agungkan pasar bebas, seolah-olah tidak ada alternatif lain, seperti yang pernah disuarakan oleh Margareth Thatcher dan Ronald Reagan (Gomez, ny: 2; Friedman 2005: np) yang kemudian disetujui oleh Mantan Presiden Suharto yang menyatakan bahwa siap atau tidak siap Indonesia hatus memasuki pasar bebas. Kondisi ekonomi Indonesia yang centang perentang diperburuk oleh beberapa faktor, baik faktor kesalahan manusia maupun faktor yang bersifat natural. Indonesia belum sepenuhnya mampu bangkit dari krisis. Indonesia tidak saja diterpa krisis keuangan dan ekonomi namun juga krisis yang sering disebut-sebut sebagai “krisis multidimensi”, yang telah melemahkan sendi-sendi bernegara. Berbagai persoalan besar di tingkat nasional belum menemukan jalan keluarnya seperti konflik berbasis etnis, terorisme, otonomi daerah yang belum mantap, krisis BBM dan krisis energi, krisis kepemimpinan, belum dipatuhinya peraturan hukum, hutang luar negeri yang semakin membengkak, serta persoalan sejenisnya. Berbagai kesulitan ini ditambah pula dengan bebrapa bencana alam yang secara beruntun menimpa Indonesia, mulai tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Semua persoalan itu menyerap dana dan enegi pemerintah dan rakyat sehingga Indonesia nampak semakin tidak berdaya menghadapi pasar bebas.
Sementara itu investor asing pun makin undur langkah melihat kondisi Indonesia yang demikian parah. Selain faktor yang telah disebutkan di atas, ketertinggalan Indonesia di bidang investasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya disebabkan oleh beberapa faktor penghambat klasik, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, peraturan perpajakan yang rumit, kualitas SDM yang rendah serta instabilitas kebijakan. (Astono, Kompas 20/5/2006: 35) Hadi Soesastro berargumen bahwa kebijakan Indonesia menghadapi globalisai (termasuk bergabung dalam APEC dan AFTA) lebih didasarkan pada “pertimbangan obyektif apa yang bisa dicapai negaranegara Asia Timur lainnya…dan [keinginan mereka] untuk berlomba meliberalisasi perekonomiannya agar lebih menarik investasi global”. Soesastro menambahkan, pemerintah tidak bijaksana dalam kebijakan ekonominya karena tidak mendorong tumbuhnya persaingan sehat di dalam negeri dengan memberi keistimewaan pada golongan tertentu. (Samhadi, Kompas 20/5/2006: 34) Padahal persaingan sehat di dalam negeri merupakan modal persaingan di pasar bebas. Selain faktor-faktor internal Indonesia, hambatan menuju pasar bebas juga datang dari faktor eksternal. Dalam pasar bebas tentu masing-masing negara ingin melindungi industrinya agar tidak “dimangsa” oleh negara asing. Dengan berbagai aturan tarif dan non-tarif negara maju berupaya menghalangi masuknya produk dari negara berkembang. Hambatan-hambatan non-tarif seperti anti-dumping, ecolabelling, serta hambatan-hambatan yang dikaitkan dengan isu-isu non-perdagangan seperti kondisi HAM, merupakan senjata ampuh untuk menangkal masuknya produk negara berkembang. Untuk menguasai pasar dunia, negara-negara di Eropa saja melindungi produksi pertaniannya sedemikian rupa. Amerika Serikat juga melakkan hal yang sama. AS telah mengalokasikan subsidi sampai 80 % untuk sektor pertaniannya. ( Pikiran Rakyat 15/5/2006: np) Untuk menaklukkan pasar dunia, negara maju melakukan tiga langkah, yaitu mengambil pasar di negara lain, mengambil energi di negara yang kaya sumber daya alam, dan bagaimana menaruh posisi yang tepat untuk menyebarkan pengaruh politik, artinya menyebatkan hegemoni agar memperoleh akses politik besar di negara yang diincar. Akses politik besar berdampak pada akses untuk menguasai pasar negara berkembang. Harapan Tinggal Harapan? Tiga langkah yang disebutkan di atas sudah dilakukan oleh negara maju di Indonesia. Dengan demikian, harapan akan terjadinya kemitraan melalui APEC semakin tidak menentu. Sejak dilanda krisis keuangan yang diikuti dengan krisis multidimensi, harapan Indonesia pada APEC mulai menurun. Kegairahan yang ditunjukkan pada awal tahun 1990-an ketika APEC baru dibentuk, tidak nampak lagi. Setidaknya terdapat dua hal yang menyebabkan surutnya antusiasme Indonesia pada APEC:
Pertama, selama krisis ekonomi Asia, APEC tidak banyak berperan dalam membantu memperbaiki atau memulihkan kondisi terpuruk Indonesia. Bahkan Singapura yang merupakan anggota APEC, negara tetangga terdekat Indonesia sekaligus terkaya, justru memanfaatkan kesulitan ekonomi Indonesia dengan tidak berusaha mencegah pelarian dana dari Indonesia ke Singapura. Singapura seolah-olah memegang prinsip ‘beggar your neighbour’ terhadap Indonesia. Jatuhnya Indonesia ke dalam krisis 1997 membuat Indonesia secara de facto memiliki daya beli rendah dan punya akses lebh kecil untuk berkiprah di pasar bebas. (wawancara Hardianto dengan B. Herry Priyono, Kompas 3/6/2006: 8) Kedua, APEC yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian anggotanya ternyata tidak berdaya merespon kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Maka wajar dipertanyakan apakah sumbangan APEC di saat-saat anggotanya dilanda krisis. Keberlangsungan APEC juga patut diragukan. Kegairahan Indonesia dalam APEC menurun drastis sejak krisis itu. Dalam situasi seperti ini APEC lebih banyak dilihat sebagai ajang hegemoni AS dan Jepang. Dua negara ini membutuhkan pasar yang dapat menyerap produk-produk domestik mereka, namun AS, terutama, enggan membantu “pasarnya” yang terpuruk. Ketiga, terdapat pergeseran isu APEC dari isu perdagangan bebas menjadi isu politis. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya komitmen AS pada pertemuan puncak APEC Oktober 2001. Presiden George W. Bush lebih banyak membahasa perang melawan terorisme dengan Presiden China, Jiang Zemin dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, presiden Indonesia Megawati dan PM Malaysia Ahmad Badawi. Melihat perkembangan ini diperkirakan bahwa APEC akan sulit memfokuskan dirinya pada tujuannya semula yaitu mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. (Lincoln 2001: 1) Kegairahan perdagangan di kalangan anggotanya menjadi menurun sehingga APEC tidak lagi bisa disandarkan sebagai pemantik gairah menuju persaingan di pasar bebas. Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk setelah krisis moneter, Indonesia perlu menilik kembali keputusan-keputusan yang pernah diambilnya. Misalnya, dukungan mantap Indonesia dalam berbagai KTT APEC secara overoptimistis Indonesia melangkah menuju liberalisasi ekonomi. Padahal kondisi ekonomi nasional Indonesia sebenarnya secara ideologis tidak sesuai dengan ideologi ekonomi liberal yang merupakan nafas APEC. (Muna 1997: 96) Bagi Indonesia, globalisasi dengan pasar bebasnya melahirkan ketidaksetaraan (inequality) yang makin parah, pelemahan (disempowerement ) dan pemiskinan (impoverishment ). Swasono menjelaskan bahwa kesalahan yang dibuat Indonesia adalah, pemerintah telah membiarkan “kedaulatan pasar” menggusur “kedaulatan rakyat”. Yang dituju oleh pasal 33 UUD 1945 bukanlah “pembangunan Indonesia” yang bukan semata-mata megejar pertumbuhan ekonomi, tetapi “pembangunan di Indonesia” yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan/kekerabatan yang tidak nepotistik. Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah, jika Indonesia kalah bersaing di pasar bebas, apa yang akan terjadi? Edward Said mempertanyakan sampai kapan liberalisme itu akan berlangsung? Menurutnya, kegagalan negara untuk mengatasi kekalahannya bersaing dalam sistem pasar bebas akan melahirkan krisis baru:
“For if the global system starts to break down, if more and more people suffer the consequences of a dearth of social services, if more and more powerlessness characterises the political system, then crises will begin to emerge.” (Said 2000: np) Kesimpulan Melihat kondisi perekonomian kita dewasa ini kita tidak akan mampu bersiang dalam pasar bebas melalui kerjasama regional manapun. Dengan semakin dekatnya batas waktu yang ditetapkan bagi Indonesia memasuki liberalisasi perdagangan APEC pada tahun 2020, Indonesia siap atau tidak siap harus menghadapi kenyataan untuk menerima pasar bebas. Berdasar kondisi nyata saat ini, bagi Indonesia APEC lebih cenderung dilihat sebagai pemangsa daripada mitra. Dengan segala keterbatasan yang ada, apakah free-trade bisa juga menjadi fair trade bagi Indonesia? Bergabungnya Indonesia ke dalam APEC lebih didasarkan pada pragmatisme daripada pertimbangan-pertimbangan ideologis. Indonesia cenderung hanya mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya daripada mempertimbangkan kekuatan diri. Ekonomi pasar bebas bukan merupakan resep manjur perekonomian Indonesia yang masih belum berkembang seperti Indonesia. Namun dengan diputuskannya Indonesia untuk bergabung dalam APEC, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Sehingga resiko apa pun yang akan terjadi harus mampu diatasi. Harapan-harapan Indonesia dalam APEC banyak yang kandas. APEC ternyata tidak memberikan kemitraan produktif seperti yang diharapkan dari sebuah lembaga regional, tidak pula memberikan tanggapan positif terhadap krisis ekonomi anggotanya. Dalam kondisi demikian, Indonesia nampak makin gamang dan mendua menghadapi globalisasi. Agar tidak menjadi mangsa dalam persaingan bebas, pemerintah tetap harus melindungi produk dalam negerinya. Keharusan ini karena secara nyata kompetensi daya saing produk Indonesia masih sangat lemah. Ada baiknya Indonesia bercermin kepada China dan India yang memiliki keseriusan, keuletan, konsistensi, disiplin, inovatif, atau Inggris dan Amerika yang pada saat mereka sedang menjadi negara berkembang menolak perdagangan bebas. Indonesia sebaiknya memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang berpihak ke rakyat, melakukan re-positioning dan re-visioning agar Indonesia tidak hanya mampu sebagai obyek globalisasi dan sekedar konsumen pasar bebas seperti saat ini. Diperlukan konsep yang jelas mengenai perekonomian nasional tanpa harus selalu menjadi korban arus globalisasi dan meninggalkan kewajiban global kita sebagai warga negara dunia. Negara-negara anggota APEC adalah: AS, Australia, Brunei Darusssalam, Canada, Chili, China, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam.
