PEMBAHASAN
A. Pengertian Akad Secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal seperti akad jual beli. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad. Dalam pengertian lain, akad juga merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu atau akad adalah kontrak antara dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terebih dahulu. Dalam akad segala yang disepakati dan kondisinya sudah ditentukan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.
1
B. Asas-asas Akad 1. Ikhtiyari (sukarela) Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau dari pihak lain. 2. Amanah (menepati janji ) Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji atau pelanggaran terhadap janji. 3. Ikhtiyati (kehati-hatian) Setiap akad yang dilakukan harus dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
1
Adiwarman Karim, Bank : Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, Keuangan, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), h. 57
4. Luzum (tidak berobah) Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktek spekulasi dan maisir. 5. Saling menguntungkan Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak. 6. Taswiyah (kesetaraan) Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara atau sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 7. Tranparansi Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. 8. Kemampuan Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. 9. Taisir (kemudahan) Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 10. Itikad baik Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 11. Sebab yang halal Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak mengandung unsur keharaman.
2
C. Akad-akad yang dilaksanakan dalam Lembaga Keuangan Syariah 1. Akad Pola Titipan a. Titipan Wadi’ah yad Amanah Secara umum Wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip ( muwaddi’ ) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan ( mustawda’ ) yang diberi 2
Bagirmanan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), h. 12
amanah atau kepercayaan, baik indivudu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus di jaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya.
Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-amanah “tangan amanah” yang berarti ia tidak harus bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya, tidak boleh dicampuradukkan dengan barang yang lain, akan tetapi harus dipisahkan.
b. Titipan Wadi’ah yad Dhamanah Dari prinsip yad al-amanah “tangan amanah” yang berkembang pada prinsip yad-dhamanah “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan.
Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah trustee (kepercayaan) yang sekaligus guarantor (penjamin) keamanan barang yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpanan. Hal ini sesuai dengan ajnuran Islam agar aset selalu diusahakan untuk untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).
Pada prinsip ini penyimpan boleh mencampurkan barang titipan dengan barang titipan yang lain yang digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan
dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan juga diperbolehkan atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik barang tanpa adanya akad perjanjian sebelumnya. Dengan demikian ada beberapa ketentuan Wadi’ah yad dhamanah yaitu : 1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan 2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan. 3. Penyimpan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena kerugian 4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau bonus. Hal ini berarti, bank memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh. 5. Penitip tidak memiliki hak suara.
2. Akad Pola Pinjaman a. Pinjaman Qardh Qhard merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, yang biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran dan jumlahnya).
Kata Qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (Romawi), credit (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh ini adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murnni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari bank dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa inim bukan merupakan keuntungan, melainkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor. Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman pada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2.5 persen dan selama ini berkisar antara 1-2 persen.
Dalam aplikasinya di perbankan syariah qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil atau membantu sektor sosial. Qardh juga diberikan pada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft . Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
3. Akad Pola Bagi Hasil Dalam bank syariah akad yang paling penting dan paling utama disepakati oleh para ulama adalah akad pole bagi hasil dengan prinsip musyarakah ( joint venture profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing) dengan prinsip bahwa tidak
ada keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.
Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani : 1. Bagi hasil bukan berarti tidak meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam berusaha. 2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas pembiayaannya. 3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. 4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka. a. Musyarakah Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika ada dua atau lebih pengusaha pemilik dana tau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen peusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak
dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.
Beberapa syarat pokok musyarakah menurut Usmani antara lain : 1. Syarat akad Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasikannya akad, dan syarat lazimnya juga harus dipenuhi, seperti para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru. 2. Pembagian proporsi keuntungan a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak syah menurut syariah. b. Rasio/nisbah
keuntungan
untuk
masing-masing
mitra
usaha
harus
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. 3. Penentuan proporsi keuntungan a. Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. c. Imam Abu Hanifah yang dapat dikatakan sebagi pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pad kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi
Sleeping Partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi
modalnya. 4. Pembagian kerugian Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Menurut Imam Syafi’i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. 5. Sifat modal Sebagian
besar
ahli
hukum
Islam
berpendapat
bahwa
modal
yang
diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. 6. Manajemen musyarakah Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah. 7. Penghentian musyarakah a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setela menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir atau dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak musyarakahnya. c. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak musyarakah berakhir. 8. Penghentian musyarakah tanpa menutup usaha Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri musyarakah sedangkan mitra lain tetap ingin meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat
membeli saham dari mitra yang ingin berhenti, karena berhentinya seorang mitra dari musyarakah tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Akan tetapi, dalam hal ini harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan kesepakatan bersama.
Bentuk-bentuk musyarakah antara lain : 1. Musyarakah Tetap Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak. 2. Musyarakah Menurun Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan atau lainnya. Keuntungan yang dihasilkan pad tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikkan aset masing-masing pihak saat itu. 3. Musyarakah Mutanaqishah Merupakan suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang syariat Islam yaitu riba, maysir dan gharar.
b. Mudharabah Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.
Bentuk-bentuk akad mudharabah antara lain : 1. Mudharabah Bilateral (Sederhana) Merupakan bentuk mudharabah antar satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola usaha. 2. Mudharabah Multilateral Merupakan bentuk mudharabah antara beberapa pihak sebagai pemodal dan satu pihak lain sebagai pengelola usaha. 3. Mudharabah Bertingkat (Re-mudharabah) Merupakan bentuk mudharabah antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai pemodal, pihak kedua sebagai pengelola antara pihak ketiga sebagai pengelola akhir. 4. Kombinasi Musyarakah dan Mudharabah Dalam perjanjian mudharabah pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, sedangkan modal seluruhnya berasal dari pemodal. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha mudharabah ini. Pada kondisi ini musyarakah dan mudharabah digabung dalam satu akad.
4. Akad Pola Jual Beli a. Murabahah Murabahah merupakan istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh banrang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.
Bentuk-bentuk murabahah antara lain : 1. Murabahah Sederhana Merupakan bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan.
2. Murabahah kepada Pemesan Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.
b. Salam Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
Salam diperbolehkan oleh Nabi Muhamad SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka mnerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.
c. Istishna Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli. Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah. Agar akad Istishna sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama.
Sebagi bentuk jual beli forward, istishna mirip dengan salam, akan tetapi ada beberapa perbedaan di antara keduanya yaitu : 1. Objek Istishna selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu, maupun tidak.
2. Harga akad dalam salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga akad dalam istishna tidak harus dibayar di muka, bisa dicicil ataupn dibayar di belakang. 3. Akad salam tidak bisa diputuskan secara sepihak, sementara dalam istishna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi. 4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, sedangkan dalam akad istihna tidak merupakan keharusan.
5. Akad Pola Sewa Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah juga disebut sewa, jasa, atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam Fikih Islam ijarah adalah memberikan sesuatu untuk disewakan, sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi pada hakikatnya, ijarah adalah penjualan manfaat.
Bentuk-bentuk ijarah ada 2 macam yaitu : a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa , yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut Musta’jir , pihak pekerja disebut Ajir dan upah yang dibayarkan disebut Ujrah.
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.
Ijarah bentuuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan diperbankan syariah.
1. Ijarah Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk membiayai aset pembelian produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.
2. Ijarah Muntahiya Bittamlik Merupakan transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan alih kepemilikkan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilkkan IMBT yaitu : a. Hibah di akhir periode Pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa. b. Harga yang berlaku pada akhir periode Pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. c. Harga ekuivalen dalam periode sewa Ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen. d. Bertahap selama periode sewa Ketika alih kepemilikkan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.
3
3
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 42-103
PENUTUP
KESIMPULAN
Pada dasarnya Perbankan Syariah merupakan bank yang melakukan transaski secara syariah atau sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam melakukan transaksi Islam sangat jauh berbeda dengan bank konvensional seperti dalam bank konvensional menggunkan sisitem laba atau bunga, mencari keuntungan sebanyak-banykanya, untung rugi ditanggung masing-masing. Lain halnya dengan pebankan syariah, dalam bertransaksi menggunakan beberapa sisitem akad atau perjanjian seperti akad bagi hasil (syirkah), akad mudharabah , akad murabahah, akad ijarah, dan lain-lainnya dalam rangka mencapai kemashlahatan bersama dan tujuan bersama, yang paling penting adalah antara pemodal dengan pemilik modal memiliki kedudukan yang sama serta untung dan rugi ditanggung oleh kedua belah pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Bagirmanan. 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Adiwarman Karim. 2004. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
PENDAHULUAN
Akad adalah kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, produk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak terikat dalam akad itu tidak memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.
Dalam permasalahan ini, pemakalah akan mencoba menjelaskan mengenai akad, asasasas akad, dan akad-akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah, serta hal-hal yang berkaitan dengan akad tersebut di dalam makalah ini.
