Amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 pertama kali terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1999 berdasarkan Sidang Umum MPR RI pada pada tanggal 1-!1 Oktober 1999" Pada saat itu terdapat 9 pasal yang diamandemen yaitu# Pasal $, %, 9, 1&, 1, 1$, 1%, !', dan pasal !1" (emudian )mandemen UU* 19$ dilaksanakan lagi pada Sidang +ahunan +ahunan MPR RI !''', !''1, dan !''!" Sejak tahun 19$ UU* 19$ dianggap dokumen yang sakral dan tidak pernah ada perubahan sama sekali sampai tahun 1999" Padahal dari a.al pembuatan dokumen yang tak tersentuh ini, para pembuat konstitusi menyatakan bah.a ini hanya bersi/at sementara, tetapi kenyataannya dokumen tersebut tetap tidak tersentuh"(ekuatan dari re0im ke re0im pemerintahanlah yang dianggap sebagai kambing hitam bah.a dokumen ini tidak boleh diubah demi mempertahankan kekuasaan" Sampai akhirnya terjadi reformasi pada tahun 199 dengan tuntutan yang paling pal ing utama menginginkan )mandemen UU* 19$" UU* 19$ 2)S3I4 yang dianggap tidak dapat me.ujudkan pemerintahan yang demokratis dan 5enderung otoriter dan sentralistik"
6erikut ini sebagai gambaran singkat atau da/tar terhadap pasal-pasal UU* 19$ yang sudah diamandemen#
Amandemen Pertama )da 9 pasal yaitu# •
Pasal $, %, 9, 1&, 1, 1$, 1%, !', dan pasal !1"
Amandemen Kedua )da $ 6ab dan !$ pasal yaitu# •
6ab I7), 7, 7), 7II, dan 78"
•
Pasal 1, 1), 16, 19, !', !'), !!), !!6, !$, !:, !%, !), !6, !;, !*, !, !<, !=, !>, !I, !?, &', &:), &:6, dan pasal &:;"
Amandemen Ketiga )da & 6ab dan !! Pasal yaitu# •
6ab 8II), 8II6, dan 8III)"
•
Pasal 1, &, :, :), %), %6, %;, , 11, 1%, !!;, !!*, !!, !&, !&), !&;, !&, !&<, !&=, !, !), !6, dan pasal !;"
Amandemen Keempat )da ! 6ab dan 1& Pasal yaitu# •
6)6 7III dan 6ab 7I8"
•
Pasal !, :), , 11, 1:, !&6, !&*, !, &1, &!, &&, &, dan pasal &%"
*ari hasil kali amandemen terdapat !' bab, %& pasal, 19 ayat, & pasal aturan peralihan dan ! pasal aturan tambahan yang sudah diamandemen" 6agaimana dengan sekarang@ telah 11 tahun berlalu apakah masih perlu Amandemen ke-5 UUD 1945 @" Aalaupun begitu diskusidiskusi mengenai amandemen ke-$ UU* 19$ masih saja terus berjalan" ?alan ditempaaaaaat grakkkB Caaah..MANDEK..men"
B. Pengaruh Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi (onstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu UU* 19$ hasil )mandemen 2Perubahan4 " 6erdasarkan UUd 19$ hasil amandemen, system ketatanegaraan RI sebagai berikut" 1"(edaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang *asar 2pasal 1 ayat !"Majelis Permusya.aratan Rakyat 2MPR4 terdiri atas anggota *e.an Per.akilan Rakyat 2*PR4 dan *e.an Per.akilan *aerah 2*P*4 yang dipilih melalui melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU 2pasal ! ayat 14" &"Majelis Permusya.aratan Rakyat 2MPR4 ber.enang mengubah D menetapkan UU* 2pasal & ayat 14" "Majelis Permusya.aratan Rakyat 2MPR4 melantik Presiden dan Aakil Presiden 2pasal & ayat 14" $"Presiden dan Aakil Presiden dipilih dalam satu pasangan se5ara langsung oleh rakyat 2pasal :) ayat :"Presiden dan Aakil Presiden memegang jabatanya selama $ tahum, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan 2pasal %4" %"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota *e.an Per.akilan Rakyat 2*PR4, *e.an Per.akilan *aerah 2*P*4, Presiden dan Aakil Presiden dan *PR* 2pasal !! ayat !4" ")danya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan *e.an Per.akilan Rakyat 2*PR4" 9"*ihapusnya *e.an Pertimbangan )gung" 1'"(ekuasan (ehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah )gung 2M)4 dan 6adan Peradilan yang berada diba.ahnya dalam 3ingkungan Peradilan Umum, 3ingkungan Peradilan Umum, 3ingkungan Peradilan )gama, 3ingkungan Peradilan Militer, 3ingkungan Peradilan +ata Usaha Eegara, dan oleh sebuah Mahkamah (onstitusi 2M(4 2pasal ! ayat !4"
. Pengaruh Amandemen UUD 1945 Terhadap !A" )mandemen UU* 19$ dapat dikatakan FG6erhasilGG menuangkan konsep >)M dalam sebuah 6ab tersendiri UU*ERI +ahun 19$" Perubahan kedua UU*ERI +ahun 19$ masih membutuhkan keterujian Publik" >alnya dengan tara/ (onsist ensi dan >armonis segenap peraturan perundang undangan yang mengatur perihal >)M" Mau tidak mau arah legislasi Easional diharapkan tidak saja mampu melahirkan penjabaran penjabaran >)M yang lebih berkualitas dalam bentuk perundang undangan, tetapi juga tetap menjaga bersinergian kerja kerja institusional dalam kerangka penegakkan >ukum dalam >)M di Indonesia"
Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika" +rias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar" (etiga bidang tersebut yaitu # •
•
•
3egislati/ bertugas membuat undang undang" 6idang legislati/ adalah *e.an Per.akilan Rakyat 2*PR4" ksekuti/ bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang" 6idang eksekuti/ adalah presiden dan .akil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya" Hudikati/ bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang" )dapun unsur yudikati/ terdiri atas Mahkamah )gung2M)4 dan Mahkamah (onstitusi 2M(4"
3embaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketiga unsur di depan" Selain lembaga tersebut masih ada lembaga yang lain" 3embaga tersebut antara lain Majelis Permusya.aratan Rakyat 2MPR4, (omisi Hudisial 2(H4, dan Mahkamah (onstitusi 2M(4" 3embaga-lembaga negara seperti (omisi Hudisial 2(H4 dan Mahkamah (onstitusi merupakan lembaga baru" Selain itu amandemen UU* 19$ juga menghapuskan *e.an Perti mbangan )gung 2*P)4" Sebagai penggantinya, Presiden membentuk suatu de.an pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan pada Presiden" 6erikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil a mandemen UU*$, /ungsi, tugas dan .e.enangnya" 1. "a#e$is Permus%a&aratan 'ak%at ("P') )nggota MPR terdiri atas anggota *PR dan anggota *P* yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengu5apkan sumpahDjanji yang dipandu oleh (etua Mahkamah )gung dalam sidang paripurna MPR" Sebelum UU* 19$ diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara" Eamun, setelah UU* 19$ istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara" *engan demikian, sesuai dengan UU* 19$ yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara" Sesuai dengan Pasal & )yat 1 UU* 19$ MPR amandemen mempunyai tugas dan .e.enang sebagai berikut #
mengubah dan menetapkan undang-undang dasarJ melantik presiden dan .akil presidenJ • memberhentikan presiden dan .akil presiden dalam masa jabatannya menurut undang• undangdasar" MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara" *alam menjalankan tugas dan .e.enangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini# •
1" !" &" " $" :" %"
mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasarJ menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusanJ memilih dan dipilihJ membela diriJ imunitasJ protokolerJ keuangan dan administrati/"
)nggota MPR mempunyai ke.ajiban sebagai berikut# a" mengamalkan Pan5asilaJ b" melaksanakan UU* 19$ dan peraturan perundang-undanganJ 5" menjaga keutuhan Eegara (esatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasionalJ d" mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golonganJ e" melaksanakan peranan sebagi .akil rakyat dan .akil daerah"
*. De&an Per&aki$an 'ak%at (DP') *PR merupakan lembaga per.akilan rakyat yang berkedudukan sebagai le mbaga negara" )nggota *PR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu" *PR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat proKinsi disebut *PR* proKinsi dan yang berada di kabupatenDkota disebut *PR* kabupatenDkota" 6erdasarkan UU Pemilu E'" 1' +ahun !'' ditetapkan sebagai berikut# a" jumlah anggota *PR sebanyak $:' orangJ b" jumlah anggota *PR* proKinsi sekurang-kurangnya &$ orang dan sebanyak- banyak 1'' orangJ 5" jumlah anggota *PR* kabupatenDkota sedikitnya !' orang dan sebanyak- banyaknya $' orang"
(eanggotaan *PR diresmikan dengan keputusan presiden" )nggota *PR berdomisili di ibu kota negara" Masa jabatan anggota *PR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota *PR yang baru mengu5apkan sumpahDjanji yang dipandu oleh (etua Mahkamah )gung dalam sidang paripurna *PR" 3embaga negara *PR mempunyai /ungsi berikut ini # ak interpelasi adalah hak *PR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai • kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat" >ak angket adalah hak *PR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu • pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" >ak menyatakan pendapat adalah hak *R untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan • pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket" Untuk memudahkan tugas anggota *PR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja"
+. De&an Per&aki$an Daerah *e.an Per.akilan *aerah 2*P*4 merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada" *P* merupakan lembaga per.akilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara" *P* terdiri atas .akil-.akil dari proKinsi yang dipilih melalui pemilihan umum" ?umlah anggota *P* dari setiap proKinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang" ?umlah seluruh anggota *P* tidak lebih dari 1D& jumlah anggota *PR" (eanggotaan *P* diresmikan dengan keputusan presiden" )nggota *P* berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia" Masa jabatan anggota *P* adalah lima tahun" Sesuai dengan maka ke.enangan Pasal !! * UU* 19$*P*, antara lain sebagai berikut" *apat mengajukan ran5angan undang-undang kepada *PR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah" b" Ikut meran5ang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ala m dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah" 5" *apat memberi pertimbangan kepada *PR yang berkaitan dengan ran5angan undang-undang, R)P6E, pajak, pendidikan, dan agama" d" *apat melakukan penga.asan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama"
4. Presiden dan ,aki$ Presiden Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekuti/ yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan" Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara" Sebelum adanya amandemen UU* 19$, presiden
dan .akil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UU*19$ presiden dan .akil presiden dipilih se5ara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum" Presiden dan .akil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan" Presiden dan .akil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengu5apkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR" Setelah dilantik, presiden dan .akil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri" *alam menjalankan pemerintahan, presiden dan .akil presiden tidak boleh bertentangan dengan UU* 19$" Presiden dan .akil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang ter5antum dalam Pembukaan UU* 19$" Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang *asar Eegara Republik Indonesia +ahun 19$, Presiden mempunyai .e.enang sebagai berikut# membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan *e.an Per.akilan Rakyat" • mengangkat duta dan konsul" *uta adalah per.akilan negara Indonesia di negara sahabat" • *uta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu" Sedangkan konsul adalah lembaga yang me.akili negara Indonesia di kota tertentu di ba.ah kedutaan besar kita" menerima duta dari negara lain • memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada .arga negara Indonesia atau • .arga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia" Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untukmenyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia" Ae.enang, hak dan ke.ajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya# • • • •
•
•
memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang *asar berhak mengajukan Ran5angan Undang-Undang 2RUU4 kepada *PR menetapkan peraturan pemerintah memegang teguh Undang-Undang *asar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Eusa dan 6angsa memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah )gung" =rasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman" Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh se5ara tidak sah atau dilanggar kehormatannya" memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan *PR" )mnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanantahanan, terutama tahanan politik" Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana"
•
Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang" *alam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai .e.enang sebagai berikut#
•
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan *PR membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan *PR menyatakan keadaan bahaya
• •
5. "ahkamah Agung Mahkamah )gung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman" (ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" Mahkamah )gung adalah pengadilan tertinggi di negara kita" Perlu diketahui bah.a peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara 2P+UE4"
(e.ajiban dan .e.enang Mahkamah )gung, antara lain sebagai berikut# 1" ber.enang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di ba.ah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai .e.enang lainn ya yang diberikan oleh undang-undangJ !" mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusiJ &" memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi"
. "ahkamah Konstitusi (eberadaan Mahkamah (onstitusi diatur dalam Undang-Undang *asar Eegara Republik Indonesia +ahun 19$ dan Undang-Undang Republik Indonesia Eomor ! tahun !''& tentang Mahkamah (onstitusi" Mahkamah (onstitusi ber.enang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersi/at /inal untuk# Mahkamah (onstitusi .ajib memberikan putusan atas pendapat *PR bah.a Presiden danDatau Aakil Presiden diduga#
. Komisi /udisia$ (omisi Hudisial adalah lembaga negara yang mempunyai .e.enang berikut ini# - mengusulkan pengangkatan hakim agungJ -menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"
)nggota (omisi Hudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak ter5ela" )nggota (omisi Hudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan *PR" )nggota (omisi Hudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang .akil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota" Masa jabatan anggota (omisi Hudisial lima tahun"
0. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (edudukan 6P( sejajar dengan lembaga negara lainnya" Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung ja.ab keuangan negara diadakan satu 6adan Pemeriksan (euangan yang bebas dan mandiri" ?adi, tugas 6P( adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara" >asil pemeriksaan 6P( diserahkan kepada *PR, *P*, dan *PR* sesuai dengan ke.enangannya" 6erdasarkan UU* 19$ Pasal !& < maka anggota 6P( dipilih oleh *PR dengan memperhatikan pertimbangan *P* dan diresmikan oleh presiden" 6P( berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki per.akilan di setiap proKinsi"
Arti dan "akna panasi$a )rti dan Makna Sila (etuhanan yang M aha sa 1" Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima 2sebab pertama4 yaitu +uhan yang Maha sa !" Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya" &" +idak memaksa .arga negara untuk beragama" " Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama" $" 6ertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing" :" Eegara memberi /asilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman .arga negara dan mediator ketika terjadi kon/lik agama" )rti dan Makna Sila (emanusiaan yang )dil dan 6eradab 1" Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk +uhan !" Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa" &" Me.ujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah"
)rti dan Makna Sila Persatuan Indonesia 1" Easionalisme" !" ;inta bangsa dan tanah air" &" Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia" " Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan .arna kulit" $" Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan" )rti dan Makna Sila (erakyatan yang *i pimpin oleh >ikmat (ebijaksanaan dalam Per musya.aratan Per.akilan 1" >akikat sila ini adalah demokrasi" !" Permusya.aratan, artinya mengusahakan putusan bersama se5ara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama" &" *alam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama" )rti dan Makna Sila (eadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1" (emakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat" !" Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing" &" Melindungi yang lemah agar kelompok .arga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya" Sikap positi/ terhadap nilai-nilai pan5asila Eilai-nilai Pan5asila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia" Oleh karena itu , mengamalkan Pan5asila merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia" Sikap positi/ dalam mengamalkan nilai-nilai pan5asila" 1" Menghormati anggota keluarga !" Menghormati orang yang lebih tua &" Membiasakan hidup hemat " +idak membeda-bedakan teman $" Membiasakan musya.arah untuk mu/akat :" Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing %" Membantu orang lain yang kesusahan sesuai dengan kemampuan sendiri"