2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) amandemen) yaitu yaitu dalam pasal 1 ayat (3) ; “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Oleh karena itu it u penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang menjadi prioritas dalam mewujudkan hal tersebut diatas. Penegakan yang dimaksud yaitu baik penegakan hukum di lingkungan peradilan maupun penegakan hukum diluar peradilan seperti mediasi dan sebagainya. Selain yang tertuang di dalam tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila juga sudah mewakili semuanya, terutama dalam sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sudah menjadi tanggung jawab Negara untuk menjalankannya, baik dengan kegiatan pemerintahan maupun dengan kinerja nyata dari para pejabat Negara yang bersangkutan. Indonesia kembali dihadapkan dengan kasus besar dalam dunia hukum, yaitu kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Kasus ini menarik perhatian karena Novel Baswedan merupakan anggota KPK yang menangani kasus-kasus besar di negeri ini, salah satunya adalah E-KTP. Kronologi penyiraman menurut https://news.detik.com, Novel Baswedan berjalan kaki kaki menuju rumahnya setelah salat subuh di Masjid Al Ikhsan, Ikhsan, seperti biasanya. Namun ada yang berbeda hari ini, dua orang yang berboncengan di satu motor mengikutinya. Motor itu berjalan pelan saat berada di dekat Novel. Lalu, orang yang di belakang menyiramkan cairan yang belakangan diketahui sebagai air keras. Cairan itu mengenai wajah Novel. Dia sempat lari menghindar, lalu dua orang yang ada di motor kabur. Berikut rentetan insiden penyiraman air keras terhadap Novel seperti seper ti dituturkan oleh Kapolres Jakarta Kombes Dwiyono. Waktu salat subuh (Sekitar pukul 04.35 WIB) Novel salat subuh di masjid Al Ikhsan.
Masjid itu berjarak sekitar 30 meter dari 2
3
rumahnya. Pukul 05.10 WIB Novel berjalan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada motor dari belakang yang dinaiki dua orang mendekat. Kemudian orang yang ada di motor itu menyiramkan sesuatu ke arah Novel. Sesuatu yang belakangan diketahui sebagai air keras itu mengenai wajah Novel. Dua orang yang ada di atas motor itu lalu kabur 1. Dalam kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Penulis mencoba melakukan analisa dari kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dari bidang filsafat hukum dengan sudut pandang dalam aspek perlindungan hukum terhadap saksi, dilihat dari segi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dari sudut pandang penghalangan terhadap upaya penegakan hukum dan dari sudut pandang pelemahan terhadap KPK.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar
belakang
yang
sudah
disebutkan
diatas
bagaimanakah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ditinjau dari filsafat hukum?
C. Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Filsafat Hukum dan juga menerapkan pengetahuan yang telah diterangkan di kelas Filsafat Hukum untuk kemudian dipraktekan dalam penyelesaian kasus. Lebih dari itu penulis juga berharap pembuatan makalah ini dapat bermanfaat luas dikemudian hari untuk didiskusikan dalam forum diskusi yang lebih luas dan dapat memberikan penyelesaian kasus ini lebih baik lagi.
1
Kronologi Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan, https://news.detik.com/berita/3470948/kronologi-penyiraman-air-keras-terhadap-novel baswedan diakses pada 25 November 2017
4
BAB II PEMBAHASAN
Filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut philoshopia, pada dasarnya terkonstruksi dari dua suku kata, philos atau philia dan sophos. Philos diartikan sebagai cinta persahabatan, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Oleh karena itu, philosophia dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran2. Menurut Satjipto Raharjo, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa membuat bahan hukum, tetapi masingmasing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Menurut Utrecht, filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyan tentang apakah hukum itu sebenarnya, apakah sebabnya kita menaati hukum, apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik dan buruknya hukum 3. Berkaitan dengan filsafat dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri, yang meliputi 4 : 1) ontologi hukum, yakni mempelajari hakekat hukum, misalnya hakekat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya; 2) aksiologi hukum, yakni mempelajari isi dari nilai seperti; kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya; 3) ideologi hukum,yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum;
2
Amsal Bakhtiar, 1997, Filsafat Agama, Logos, Jakarta
3
Dwisvimiar, I. 2009, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/179/127 Tutik, T.T., 2014, Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014 , https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16114, diakses pada 24 November 2017
4
4
5
4) epistemologi hukum, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakekat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan; 5) teleologi hukum, yakni menentukan isi dan tujuan hukum; 6) keilmuan hukum,yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan 7) logika hukum, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum
Objek kajian filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, sebab orang mentaati hukum dan apa tujuan hukum 5. Dalam kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan ini dapat kita kaitkan dalam sisi positivisme sebagai objek hukum. Analisis yang bisa kita peroleh dari objek hukum tersebut yaitu berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum, penganiayaan dan menghalangi proses peradilan. 1) Perlindungan Hukum Penyidik KPK merupakan suatu pekerjaan yang penuh dengan resiko, dalam hal ini sebagai seorang yang mengemban tugas negara untuk melawan penjahat yang merusak ketertiban di negara ini. Sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mengutamakan keselamatan para jajaran penegak hukum dengan cara memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun 6.
5
6
Yefrizawati, 2005, Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis, e USU Repository, Universitas Sumatra Utara, diakses melalui http://ueu6190.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/2742/2014/01/Kajian-Ilmu-Hukum-Ontologis.pdf pada 26 November 2017 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
6
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) menyebutkan, hak seorang saksi dan korban. Kemudian, Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006 menyatakan, hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Adapun di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakn jiwanya. Karena itu, ketentuan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam lingkup UU 13/2006 tentunya juga mencakup terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, perlindungan hukum pun dapat diberikan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang menyatakan, Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya7. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi 8. Negara memang sudah mengatur tentang perlindungan hukum akan tetapi masih ada korban dari penjahat negara yang tidak ingin diungkap kejahatannya. Salah satu contohnya adalah penganiayaan yang diterima oleh Novel Baswedan dari dua orang yang tidak dikenal dengan cara disiram air keras. Menurut Tim Labfor air keras yang digunakan pada kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan adalah H2SO4 atau asam sulfat 9. Asam sulfat yaitu bahan kimia senyawa anorganik. Bahan kimia ini mempunyai efek yang tidak
7 8 9
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang P erlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi http://news.liputan6.com/read/2918180/jenis-air-keras-yang-digunakan-serang-novel baswedan
7
baik jika berkontak dengan kulit karena dapat menyebabkan iritasi yang serius dan dalam beberapa kasus luka bakar yang parah. Luka bakar pada wajah dapat menyebabkan luka serius dan membuat cacat/tanda. Sering kontak dengan asam yang relatif encer (cair atau kabut) dapat menyebabkan dermatitis. Peradangan pada kulit dapat ditandai dengan gatal, bersisik, kemerahan atau terkadang melepuh
10
.
2) Penganiayaan Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Sehingga, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan saewenang-wenang (penyiksaa, penindasan, dan sebagainya)
11
.
Pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 351 KUHP, dikarenakan penyiraman air keras yang dilakukan terhadap Novel memenuhi unsur delik pada pasal 351 KUHP tersebut. Unsurnya adalah perbuatan penyiraman air keras mengakibatkan luka berat pada Novel Baswedan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Perbuatan yang dilakukan merupakan kesengajaan merusak kesehatan, yaitu kesehatan sehingga Novel Baswedan harus dirawat di rumah sakit. Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa
12
:
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulanatau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
10
Ik.pom.go.id, 2015, Asam Sulfat Sulfuric Acid, diakses melalui ik.pom.go.id/v2015/katalog/ASAM%20SULFAT.pdf pada 27 November 2017 11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui https://kbbi.web.id/aniaya pada 29 November 2017 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
8
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
3) Menghalangi Proses Peradilan Berkaitan dengan kasus penganiayaan yang diterima Novel Baswedan tersebut, pelaku juga bisa dituntut sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan atau (obstruction of justice). Hal ini terjadi karena bertepatan dengan posisi Novel Baswedan dalam Lembaga KPK dan kasus-kasus yang sedang diselidiki oleh beliau. Obstruction of justice merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalanghalangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum13. Pelaku dapat dikenakan pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
13
Gareda, M. S., 2015, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 134, https://media.neliti.com/media/publications/3228-ID-perbuatanmenghalangi-proses-peradilan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-pasal-2.pdf, diakses pada 28 November 2017
9
Novel Baswedan merupakan salah satu penyidik KPK yang aktif, banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh beliau. Berikut beberapa kasus besar yang ditangani Novel Baswedan sejak tahun 2004-2016 14. 1. Tahun 2004 Suap cek pelawat Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, Nunun Nurbaetie, istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun, divonis 2,5 tahun penjara. 2. Tahun 2009 Kasus korupsi Bank Jabar Bekas Direktur PT Bank Jabar-Banten, Umar Syarifuddin, divonis 7 tahun penjara. 3. Tahun 2011 Suap bekas Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu Amran mendapatkan suap dari pengusaha Hartati Murdaya untuk menerbitkan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha lahan seluas 4.500 hektare. Amran divonis 7,5 tahun penjara. 4. Tahun 2012 Korupsi proyek simulator SIM Korlantas Polri Bekas Kepala Korps Lalu Lintas, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, divonis 18 tahun penjara di tingkat kasasi. 5. Tahun 2013 Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Dalam kasus suap pengaturan sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang ini, Akil divonis 5 tahun penjara. Dalam kasus ini terdapat tersangka Muhtar Ependy, yang merupakan paman Miko, yang sempat ditangkap polisi dengan dugaan terlibat penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 6. Tahun 2014 Megakorupsi E-KTP Hingga kini kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini masih disidangkan dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Novel Baswedan pun dikonfrontir dalam sidang dengan saksi Miryam S. Hariyani. Dengan berbagai sanksi pidana yang sudah diatur oleh negara ini seharusnya masyarakat Indonesia mentaati hukum. Karena menurut teori dari Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa hukum merupakan “Wille des Staates”, orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya. Tujuan hukum dibuat untuk membuat suatu perdamaian dan keselarasan dalam hidup. Sesuai dengan kasus
14
Ini Daftar Kasus Besar yang Ditangani Novel Baswedan, https://nasional.tempo.co/read/877066/ini-daftar-kasus-besar-yang-ditangani-novel-baswedan diakses pada 28 November 2017
10
tersebut, adanya hukum bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan salah dimata hukum supaya tercipta keadilan bagi korban. Kasus-kasus tersebut ternyata banyak melibatkan pejabat negara. Hal tersebut dapat memberikan kita kesimpulan sementara, bahwa s esungguhnya masih banyak pejabat negara yang terlibat dalam kasus korupsi dan belum terungkap. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pidana korupsi jika Novel Baswedan dibiarkan tetap aktif menjadi penyidik KPK pada saat ini. Dalam kasus tersebut seakan ada rencana yang terorganisir untuk membuat Novel Baswedan menjadi non aktif dalam penyelidikan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini juga berarti secara tidak langsung mengarah kepada rencana pelemahan KPK dikarenakan Novel Baswedan merupakan penyidik KPK dan kepala satuan tugas E-KTP menjadi tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga pengusutan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Novel Baswedan menjadi terganggu dan terhambat. Jika penegakan ti ndak pidana korupsi terganggu maka akan membuat pembangunan rakyat Indonesia secara holistik dalam segala bidang juga akan terhambat, karena penjahat korupsi masih berkeliaran bebas meraup uang rakyat. Hak-hak rakyat Indonesia yang seharusnya bisa dinikmati dengan baik juga akan terganggu, akibatnya tidak tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu filsafat hukum berperan penting dalam mencegah keterpurukan hukum yaitu
menciptakan
penegak
hukum
yang
professional.
Karena
dengan
diciptakannya penegak hukum yang professional maka akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam hidup bersama, menumbuhkan ketaatan pada hukum, menemukan ruhnya hukum dan menghidupkan hukum dalam masyarakat.
11
BAB III PENUTUP
Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa membuat bahan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti semua perilaku masyarakat Indonesia diawasi oleh hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai sanksi pidana yang sudah diatur oleh negara ini seharusnya masyarakat Indonesia mentaati hukum. Adanya hukum bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan salah dimata hukum supaya tercipta keadilan bagi korban. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan salah satu contoh rumitnya penegakan hukum di Indonesia, karena berkaitan dengan korupsi yang sudah mengakar d negeri ini. Banyak pihak yang merasa dirugikan pada saat Novel Baswedan menjabat sebagai penyidik senior di KPK, hal inilah yang mengawali tindak pidana penganiayaan terhadap Novel Baswedan.
11
12
DAFTAR PUSTAKA
Bakhtiar, A., 1997, Filsafat Agama, Logos, Jakarta Dwisvimiar, I. 2009, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/179/ 127 diakses pada 29 November 2017 Gareda, M. S., 2015, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 134, https://media.neliti.com/media/publications/3228-ID-perbuatanmenghalangi-proses-peradilan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-pasal2.pdf, diakses pada 28 November 2017 http://news.liputan6.com/read/2918180/jenis-air-keras-yang-digunakan-serangnovel-baswedan, diakses pada 29 November 2017 Ik.pom.go.id, 2015, Asam Sulfat Sulfuric Acid, diakses melalui ik.pom.go.id/v2015/katalog/ASAM%20SULFAT.pdf pada 27 November 2017 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui https:// kbbi.web.id/aniaya pada 29 November 2017 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kronologi Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan, https://news.detik.com/berita/3470948/kronologi-penyiraman-air-kerasterhadap-novel-baswedan diakses pada 25 November 2017 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Tutik, T.T., 2014, Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsaf at Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16114, diakses pada 24 November 2017 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yefrizawati, 2005, Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis, e USU Repository, Universitas Sumatra Utara, diakses melalui http://ueu6190.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/2742/2014/01/Kajian-Ilmu-Hukum-Ontologis.pdf pada 26 November 2017
