6
ANALISIS KASUS KORUPSI DANA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (DIKPORA) KABUPATEN KEBUMEN
Yuliana
[email protected]
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, dalam rangka NKRI. Kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Desentralisasi bertujuan agar suatu daerah dapat mandiri dalam mengelola wilayahnya dengan dibiayai dari pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seringkali disalahgunakan. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah tindak pidana korupsi. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kepentingan masyarakat. Dalam penulisan paper, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif berupa penelitian dengan metode studi kasus (Case Study). Data studi kasus dapat diperoleh dari sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita.
Rumusan Masalah
Bagaimana analisis kasus korupsi yang melibatkan Hartoyo yang merupakan satu dari lima orang tersangka yang saat ini menjalani proses persidangan?
Bagaimana pendapat mengenai kasus korupsi Dikpora yang menyeret petingi di Kebumen?
Tujuan
Mengkaji dan mengetahui tindakan Hartoyo melalui analisis setiap pasal yang memenuhi rumusan pelanggaran hukum
Berpendapat terkait kasus korupsi Dikpora Kebumen yang sedang dalam masa persidangan agar menjadi perhatian bagi penegak hukum.
PEMBAHASAN
Pembahasan Kasus Korupsi Dikpora Kebumen
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima orang pejabat di Kabupaten Kebumen dan seorang pengusaha swasta pada Sabtu, 15 Oktober 2016 terkait dengan ijon proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 oleh seorang pengusaha Rp 4,8 miliar yang menjanjikan komitmen 20%. KPK menangkap Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Yudi Tri Hartanto dan pengusaha bernama Salim yang memimpin anak perusahaan Otoda Sukes Mandiri Abadi (OSMA) Group berlokasi di Jakarta yang dipimpin Hartoyo. Kemudian, penyidik KPK menangkap Sigit Widodo seorang pegawai negeri sipil dan Pak Adi Pandoyo Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Dian Lestari serta Hartono anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Sejak melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober silam, KPK baru menetapkan lima tersangka atas kasus ini. Dari lima tersangka, hingga pada Sabtu 18 Februari 2017, baru perkara satu tersangka Hartoyo yang disidangkan. Persidangan Hartoyo baru memasuki sidang keenam dengan masih pemeriksaan para saksi. Adi Pandoyo bersama Sigit dan Yudi diduga ikut menerima suap atas proyek senilai Rp4,8 miliar. Sementara Basikun dan Hartoyo disangkakan dengan Pasal pemberi suap terkait proyek di Dinas Dikpora dalam APBD perubahan 2016.
Analisis Kasus Korupsi Dikpora Kebumen
Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan sementara para saksi, Hartoyo Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi selaku terdakwa dalam kasus suap proyek dikpora diduga melanggar:
Pasal 5 KUHP :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau ; b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Analisis: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, yaitu Hartoyo Komisaris PT OSMA mengakui dia menyuap Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sigit Widodo dan Yudi Trihartanto serta Sekretaris Daerah Adi Pandoyo dan Petruk Basikun Mualim. ; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yaitu uang yang diberikan kepada Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sigit Widodo dan Yudi Trihartanto serta Adi Pandoyo agar bisa mendapatkan proyek alat peraga pada APBD Perubahan 2016. ; Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu Hartoyo telah didakwa menyuap Sigit, Yudi, Adi Pandoyo serta Basikun Mualim agar mendapatkan proyek di Dikpora. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi Korupsi (Tipikor) Semarang Selasa (7/2/2017) Hartoyo mengakui sudah menyerahkan uang sejumlah 150 juta kepada empat orang tersebut.
Pasal 12 B :
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Analisis: Gratifikasi diberikan oleh Hartoyo kepada Sigit, Yudi, Adi Pandoyo serta Petruk Basikun Mualim sejumlah 150 juta agar mendapatkan proyek di Dikpora. Hal tersebut dibenarkan oleh Adi Pandoyo selaku penerima suap pada sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi Korupsi Semarang, Selasa (7/2/2017).
Pasal 55 KUHP :
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Analisis: Ada 4 unsur tindak pidana yang dilakukan Hartoyo dalam Pasal 55 (I) ayat 1:
Yang melakukan tindak pidana : Hartoyo mengakui tindakan suap kepada Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sigit Widodo dan Yudi Trihartanto serta Sekretaris Daerah Adi Pandoyo, ia mengakui perbuatannya saat sidang tanggal 17/1/2017.
Yang menyuruh melakukan tindak pidana : Hartoyo menyuap Sigit, Yudi, Adi Pandoyo serta Petruk Basikun Mualim agar dapat mendapatkan proyek di Dikpora.
Yang turut serta melakukan tindak pidana : Persidangan mengungkap,
Sekda Adi Pandoyo yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Kebumen yang menyetujui anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang digunakan untuk mencari keuntungan dengan melakukan "transaksi" dengan dengan pihak-pihak rekanan yang mendapatkan proyek terkait besaran komisi bagi mereka. Hartoyo menyuap Sigit, Yudi, Adi Pandoyo serta Petruk Basikun Mualim agar dapat mendapatkan proyek di Dikpora.
Pendapat Penulis Tentang Kasus Korupsi Dikpora Kebumen
Kasus korupsi dana Dikpora yang terjadi di Kebumen menambah deret angka kasus korupsi di Indonesia. Kota yang memiliki slogan "beriman" ini menjadi sorotan di media-media televisi dan surat kabar terkait dengan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat pemerintahan di kota Kebumen. Dana APBD yang seharusnya dialokasikan untuk mensejahterakan rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kota yang viral di media sosial karena keindahan wisata alamnya ini ternyata merupakan kabupaten di Jawa Tengah dengan predikat "kota miskin" kedua setelah Kabupaten Wonosobo dengan presentase kemiskinan 22,40% berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2010-2012. Proyek pengadaan buku ajar, alat peraga, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan proyek yang bertujuan untuk memajukan Kebumen dari segi Pendidikan. Dalam penentuan siapa yang berhak memegang proyek diadakan lelang dari pemerintah. Namun, dalam kasus ini proyek ditawarkan kepada kepada oknum yang sekiranya dapat memberi keuntungan bagi berbagai pihak yang menyelenggarakan, termasuk para pejabat pemerintah yang turut andil dalam pengadaan proyek. Menurut pendapat penulis, dalam kasus korupsi dana Dikpora Kebumen, pihak berwajib harus segera bertindak dalam penyelesaian kasus korupsi ini, karena dari ke 5 tersangka yang telah ditetapkan, baru 1 tersangka yang masuk dalam pengadilan. Selain itu, penyelidikan juga harus dilakukan secara mendalam untuk mengungkap siapa siapa saja yang mempunyai peran dalam melancarkan tindak pidana korupsi ini bahkan jika orang tersebut adalah orang berpengaruh atau yang duduk di pemerintahan, karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum lain yang berperan dalam kasus korupsi dana Dikpora selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
PENUTUP
Kesimpulan
Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi di lingkungan birokrasi biasanya telah dikemas dengan berbagai mekanisme administrasi sehingga tidak dapat dengan segera terungkap. Mewujudkan peradilan bersih dan bebas adalah tanggung jawab bersama stake holder bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang luar biasa dari setiap lapisan masyarakat guna pemberantasan korupsi.
Saran
Berdasarkan analisis yang penulis berikan, dengan demikian penulis memliki saran yaitu:
Meningkatkan ketegasan dalam penindakan korupsi agar memberikan pembelajaran bagi para koruptor dan masyarakat mengenai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi
Andil dari semua lapisan masyarakat agar korupsi dapat di tebas, siapapun pelakunya termasuk jika pelaku yang tindakan korupsi mempunyai hubungan dengan pemerintahan, atau lembaga negara.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dwiyatmi, Sri Harini. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Djaja, Ermansjah.2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
Redaksi Sinar Grafika. 2007. Himpunan Peraturan Tentang Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Nurdjana, Igm. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara
Jurnal:
Rasdi. 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. Jurnal Hukum. Volume 7 No 1.
Web:
Metro News, "Dua Pimpinan DPRD Kebumen Diperiksa KPK",http://m.metrotvnews.com/news/hukum/PNgg887N-dua-pimpinan-dprd-kebumen-diperiksa-kpk. Diakses 17/03/17. Pukul 09.54 WIB.
Kebumen Ekspress, "Santainya Bos OSMA Jalani Persidangan", http://www.kebumenekspres.com/2017/01/santainya-bos-osma-jalani-persidangan.html. Diakses 17/03/17. Pukul 10.03 WIB.
Kebumen Ekspress, "Kepada Hakim Adi Panyodo Mengaku", http://www.kebumenekspres.com/2017/02/kepada-hakim-adi-pandoyo-mengaku.html. Diakses 17/03/17. Pukul 15.46 WIB
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://kpu.go.id/dmdocuments/UU202001.pdf. Diakses 17/03/17. Pukul 13.40 WIB.
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010, 2011 dan 2012. https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/793. Diakses 17/03/17. Pukul 16.50 WIB
Sri Harini Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm135
Rasdi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi", Pandecta, Volume 7 No 1 Januari 2012, hlm. 69
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25.
Metro News, Dua Pimpinan DPRD Kebumen Diperiksa KPK,http://m.metrotvnews.com/news/hukum/PNgg887N-dua-pimpinan-dprd-kebumen-diperiksa-kpk. Diakses 17/03/17. Pukul 09.54 WIB.
Kebumen Ekspress, Santainya Bos OSMA Jalani Persidangan, http://www.kebumenekspres.com/2017/01/santainya-bos-osma-jalani-persidangan.html. Diakses 17/03/17. Pukul 10.03 WIB.
Kebumen Ekspress, Kepada Hakim Adi Panyodo Mengaku, http://www.kebumenekspres.com/2017/02/kepada-hakim-adi-pandoyo-mengaku.html. Diakses 17/03/17. Pukul 15.46 WIB
Redaksi Sinar Grafika, Himpunan Peraturan Tentang Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 28
Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 121
2
