analisis kebijakan publik

Pengkajian terhadap seluruh rangkaian siklus kebijakan publik dalam upaya merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah publik umumnya disebut sebagai analisis kebijakan. Istilah analisis kebijakan dirumuskan secara beranekaragam

oleh para ahlinya, 'Weimer & Vining

(1992: 1) merumuskan analisis kebijakan sebagai "nasihat" (advice) yang berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan-keputusan keputusan-keputusan

publik clan clan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Dengan

pengertian itu, Weimer & Ving (1992: 13) mengingatkan perlunya seorang analis kebijakan memiliki keahlian dalam berbagai hal tertentu untuk dapat secara efektif memadukan

seni

dan keterampilan dalam analisis kebijakan sebagai berikut.

. , . in order to effectivity effectivity integrate the art art and croft croft policy analysis, it is important important that a policy analyst be skilled in five areas: 1.

Policy analysts must be able to put perceived social prob tern in context. When is it in the public interest for the government to interoenen in Private affairs ?

2.

Policy analysts

need technical skills

to enable them to predict

and to evaluate the

consequences of alternative alternative policies. 3.

Analysts must be able to communicate the results of their analysis effectivity to the public and to political decision makers.

4.

Analysts must understand the political and organizational context in which policies are adopted, including the world views of potential clients and oppoments.

5. Analysts need to have a professional professional ethic to guide their interaction with clients.

'Weimer & Vining menyatakan bahwa seorang analisis analisis kebijakan perlu memiliki memiliki keterampilan dalam lima hal berikut. 1. Kemampuan

untuk meletakkan meletakkan masalah sosial sosial yang dipersepsikan dalam konteks yang

tepat. 2. Keterampilan teknis yang memungkinkannya untuk memprediksi dan mengevaluasi konsekuensi dari berbagai kebijakan alternatif 3. Kemampuan untuk mengkomunikasikan secara efektif efektif hasil analisisnya kepada kepada masyarakat dan kepada para pembuat keputusan politik. 4. Kemampuan untuk memahami konteks politik dan kelembagaan dalam mana kebijakan dilakukan, termasuk pandangan dunia dari kli en dan penentangnya. 5. Memiliki etika profesi untuk membimbing interaksinya dengan kl ien.

Analisis Kebijakan Publik

Page 1

Pengertian yang lain rnengenai analisis kebijakan dikemukakan oleh Dunn (1981: 35) yang menyatakan

bahwa analisis kebijakan merupakan suatu ilmu sosial terapan yang menggunakan

berbagai metode pengkajian dan argumen

untuk menghasilkan

dan mentransforrnasikan

informasi yang relevan untuk kebijakan yang dapat digunakan dalam setting politik untuk memecahkan masalah kebijakan, Pandangan Dunn tersebut sejalan dengan pandangan Holzner & Marx (1979) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan sistem pengetahuan sosial atau ringkasnya,

adalah

suatu bagian

esensial dari

sistem pengetahuan yang menunjukkan sistem

norma, nilai, peranan, dan sumber daya yang membentuk tatanan sosial dalam mana aktivitasaktivitas berrelasi pengetahuan dilakukan. Pendapat lain dikemukakan oleh Hansen (1983: 218) yang mengemukakan bahwa analisis kebijakan merujuk pada analisis sisternatik, eksplisit dan fokus mengenai output pemerintahan dan dampaknya pada masyarakat, Sarna seperti Weimer & Vining, bagi Meltsner (1976: 10), analisis kebijakan adalah suatu bentuk nasihat yang membantu mernformulasikan solusi untuk masalahmasalah kebijakan publik. Dengan makna tersebut, Meltsner selanjutnya berpendapat bahwa analisis kebijakan adalah juga sarana mensintesiskan informasi yang mencakup hasil-hasil riset untuk menghasilkan suatu format bagi keputusan kebijakan (penyajian pilihan-pilihan

alternatif)

dan penentuan kebutuhan masa depan bagi informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Untuk itu, empat faktor sentral yang penting dalam menghasilkan analisis terdiri atas analisis, klien, situasi organisasi, dan area kebijakan (Meltsner, 1976: 3). Dengan

pemahaman

tersebut,

fokus dari analisis kebijakan adalah merumuskan

pembagai alternatif dan mernilih salah satu diantaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan.

A.

Proses Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk rnenghasilkan rekomendasi bagi pemecahan

masalah

yang dihadapi

masyarakat.

Sebagai suatu

proses, analisis

kebijakan

dipahami terdiri atas serangkaiau kegiatan atau tahap, yang oleh para penulis kebijakan publik dikelompokkan secara berbeda. Sebagai contoh adalah pendapat Bardach, Patton & Sawicki, dan Kraft & Furlong. Bardach (2000: xiii-xiv) menyatakan 8 (delapan) langkah analisis yang terdiri atas merumuskan

masalah,

mengumpulkan

bukti, menyusun

alternatif,

memilih

kriteria,

memproyeksikan hasil, mengkaji kondisi sebaliknya, memutuskan, dan menarasikan rekomendasi. Patton & Sawicki (1986: 26) menyatakan langkah analisis kebijakan hanya berupa 6 (enam) tahap, yakni memverifikasi, mendefinisikan dan mendetailkan masalah; membuat


kriteria

evaluasi;

Page 2

mengidentifikasi alternatif kebijakan; mengevaluasi alternatif kebijakan; memilih satu di antara alternatif; dan memonitor hasil kebijakan. Kraft & Furlong (2007: 98) menyatakan 5 (lima) langkah analisis kebijakan yang terdiri atas: mendefinisikan

dan menganalisis masalah,

merumuskan

alternatif kebijakan, membangun kriteria evaluasi, menilai alternatif, dan menarik kesimpulan. Dari beberapa contoh pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa proses analisis kebijakan pada

dasarnya

terdiri

atas 3 (tiga) langkah

utama,

yakni perumusan masalah kebijakan,

perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan. Hasil dari ketiga langkah utama tersebut kemudian didokumentasikan dalam wujud makalah kebijakan ( policy paper atau policy brief ). A.

Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan

masalah

kebijakan merupakan suatu proses untuk mendefinisikan

suatu kondisi sebagai suatu ketidaknyaman yang harus dan dapat dicarikan keluarnya. Dalam perspektif siklus kebijakan, perumusan esensi dan tahap penetapan agenda. Salah satu masalah kebijakan adalah kecermatan

catatan

dan ketepatan

masalah kebijakan penting

untuk

jalan adalah

perumusan

untuk menghindari terjadinya

kesalahan tipe ketiga, yakni memecahkan secara benar masalah yang salah. Oleh karena itu, apabila kebijakan publik seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar untuk sebanyak mungkin orang, maka diperlukan keseriusan untuk sejak awal menentukan

siapa atau

kelompok mana yang akan yang merupakan jumlah terbesar untuk memetik manfaat kebijakan. Upaya untuk menghindari stakeholders.

Tujuan

kesalahan tipe ketiga dapat dilakukan melalui analisis

utamanya adalah untuk memetakan kelompok pemetik manfaat

dan pada sisi lain, kelompok yang menjadi "korban" dari kebijakan yang ditetapkan. Melalui pemetaan tersebut, sejak perumusan masalah sudah dapat ditaksir berbagai upaya untuk menyediakan alternatif lain bagi kelompok masyarakat yang potensial menjadi korban kebijakan. Tujuannya adalah untuk mencari opsi kebijakan lain, yang tujuannya adalah untuk menjamin korban kebijakan yang potensial tersebut minimal akan mengalami kondisi yang sama seperti sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Brinkerhoff

& Crosby (2002: 142) menyatakan tiga kriteria yang dapat digunakan

untuk menentukan derajat penting tidaknya suatu stakeholder tertentu sebagai berikut. There are at least three criteria that can be used to determine the relative importance of a stakeholder. First, if an actor or group is in a position to damage or weaken the authority


Page 3

or political support for decision makers or their organizations, it needs to be considered. ... Second, if the group's implementing

presence

and or

support provides

agencies, and enhances decision-makers'

a net benefit, strengthens

authority (and capacity to secure

compliance with the decisions), then it should be given close consideration .... group

is capable

of influencing

the direction or mix

of implementing

Third, if a

organizations'

activities, it needs to be counted as a stakeholder.

Dari penclapat Brinkerhoff & Crosby tersebut, maka prioritas analisis yang harus dilakukan mengenai stakeholder, paling tidak tertuju pada tiga kelompok utama berikut. a.

Seseorang atau satu kelompok tertentu yang memiliki kemampuan atau posisi untuk merusak atau memperlemah kewenangan atau dukungan politik bagi para pembuat keputusan atau bagi organisasi dari para pembuat keputusan tersebut.

b.

Seseorang atau satu kelompok tertentu yang kehadiran

dan/ atau dukungannya

memberikan manfaat yang nyata, memperkuat instansi pelaksana, dan mengokohkan kewenangan

para

pembuat

keputusan (dan kapasitas

untuk

mengamankan

kesesuaian dengan keputusan). c.

Seseorang atau satu kelompok tertentu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah atau campuran dari kegiatan instansi pelaksana. Analisis stakeholder

akan berfokus pada

dua hal utama,

Pertama

berupa

pengidentifikasian stakeholder utama. Pertanyaan dalam identifikasi tersebut adalah: siapa yang akan menjacli penerima manfaat atau yang mungkin menjadi korban dari kebijakan yang akan ditetapkan? Hubungan

apa yang dapat dibangun antara kedua kelompok

tersebut? Apa partisipasi mereka dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan? Fokus kedua berkaitan clengan kepentingan dari kelompok penerima manfaat dan kelompok yang menjacli korban. Pertanyaan berkaitan dengan kepentingan tersebut adalah: apa harapan stakeholders terhadap kebijakan yang akan ditetapkan dan apa kepentingan stakeholders yang bertentangan dengan kebijakan yang akan ditetapkan? Secara ringkas, Brinkerhoff & Crosby (2002: 142) menyatakan bahwa fokus analisis stakeholder adalah pada dua unsur kunci, yakni kepentingan yang dimiliki oleh stakeholder pada isu tertentu, jumlah dan jenis sumber daya yang clapat dimobilisasi oleh stakeholder dalam upaya mempengaruhi hasil berkaitan dengan isu tertentu tersebut (generally,stakeholder analysisfocuses

on two key

elements. Groups or actors are analyzed in term of (1) the interest they have in a particular issue, and (2) the quantity and types of resources they can mobilize to affect outcomes regarding that issue).


Page 4

B.

Perumusan Alternatif Kebijakan

Faktor yang dicerrnati dalam penyusunan mencakup

tujuan,

Pencermatan

biaya,

kendala,

alternatif,

efek samping,

menurut

waktu,

risiko/ketidakpastian.

mengenai tujuan berkaitan clengan j awaban terhadap

pertanyaan, seperti: apa yang diingirikan?

Dunn (1981)

pertanyaan-

Apa kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

hendak dicapai? Dapatkah dampak atau tindakan

masa depan

dirumuskan

secara

operasional? Bagaimana tujuan tersebut akan diukur? Pencerrnatan pertanyaan,

mengenai biaya berkaitan

dengan jawaban

terhadap pertanyaan-

seperti: (a) berapa biaya untuk mencapai tujuan tertentu?, (b)bagaimana

biaya tersebut dihitung?, dan (c)apa ada tujuan lain. 7. Waktu a. Percepatan b. Dibuat

atau beriringan.

dalam rentang waktu terpanjang.

c. Pendanaan d.

Pajak at au retribusi.

e. Bersubsidi at au tidak, f.

Biaya marginal

atau rata-rata.

9. Organisasi a. Sentralisasi atau desentralisasi. b. Tujuan c.

Dengan

umum atau khusus. atau tanpa insentif.

10. Lokasi keputusan a.

Organisasi atau individual yang ada (existing).

b. Organisasi atau individual yang baru. c. Dipilih atau diangkat. d. Teknis atau politis. e. Bersifat saran atau mengikat. f. Dapat banding at au tidak. 11. Titik pengaruh a. Tekanan dari pengguna, penyedia, atau perantara. b. Pemetik manfaat yang lain.


Page 5

c. Pihak yang berbahaya. 12. Manajemen risiko Mendorong penerapan melalui jaminan,

asuransi, atau tindakan perbaikan

yang bersifat represif.

C.

Pemilihan Alternatif Kebijakan

Menurut Patton dan Sawicki (1986: 156 -166), faktor pertimbangan pembandingan alternatif terdiri

atas kelayakan teknis (technicalfeasibility), kemungkinan ekonomi dan

keuangan (economic & financial possibility), kelayakan politik (political

viability), dan

keterlaksanaan administratif (administrative operability). Kelayakan teknis berkaitan dengan aspek efektivitas

(effectiveness), yakni apakah pelaksanaan alternatif

dapat mencapai

tujuan atau akibat yang diinginkan dan kecukupan (adequacy), yakni apakah pelaksariaan alternatif didukung oleh sumber daya yang tersedia? Kemungkinan ekonomi dan keuangan berkaitan dengan aspek efisiensi (efficiensi)a:pakah pelaksanaan alternatif

menghasilkan

rnanfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan? Kelayakan politik berkaitan elengan aspek penerimaan (acceptability): apakah alternatif akan diterima oleh pihak-pihak yang terkait dan aspek legal (legal aspect): apakah

alternatif

sesuai elengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku? Keterlaksanaan administratif berkaitan dengan aspek-aspek berikut ini, a. Apakah organisasi pelaksana

memiliki kewenangan

yang jelas untuk melakukan

perubahan yang diperlukan, meminta kerja sama dari pihak terkait dan menentukan prioritas? b. Adakah komitmen kelembagaan dari atas dan bawah? c.

Bagaimana kapasitas pelaksana, dalam hal personil, keuangan, perlengkapan, dan informasi? Dalam konteks yang Iuas, ketepatan atau kelayakan suatu kebijakan publik akan sangat

ditentukan oleh sistem nilai yang berlaku. Untuk Indonesia, misalnya, dengan sistem nilai yang bermuara dan Pancasila, suatu kebijakan publik dinilai tepat atau layak manakala ia semakin membawa bangsa Indonesia pada kehidupan yang "adil dan makmur." Dengan demikian, fungsi dari kebijakan yang tepat adalah sebagai sarana mewujudkan sistem nilai bangsa dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan fungsi itu, ciriciri dari suatu kebijakan yang dinilai tepat akan dapat disusun dalam suatu daftar yang


Page 6

panjang, yang an tara lain, dengan mengutip pendapat

Dunn (1981) dapat mencakup:

efisiensi, efcktivitas, kecukupan, dan keadilan. Efisiensi berkaitan

dengan

pertanyaan

tentang seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai dampak yang diharapkan. Efektivitas berkenaan

dengan pertanyaan

tercapai, Ciri kecukupan mempertanyakan yang diharapkan

telah

memecahkan

tentang apakah dampak yang diharapkan tentang seberapa jauh pencapaian dampak persoalan, sedangkan

ciri keadilan

akan

berhubungan dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat di distribusikan secara adil diantara kelompok yang berbeda. Ciri-ciri kebijakan yang tepat juga dapat dikaitkan dengan sifat-sifat pemerintahan yang diharapkan. Dalam hal ini, King dan Stivers (1998) mengingatkan bahwa cepat atau lambat, suatu pemerintahan akan dijauhi oleh rakyat apabila bertindak sewenang-wenang, boros, dan tidak komunikatif. Pandangan lain mengenai pertimbangan berkaitan dengan alternatif kebijakan dikernukakan oleh

Durant

(1998:

236) yang mencatat bahwa para pembuat kebijakan

sejak lama memulai pertimbangan mereka dengan menentukan: (a) organisasi mana yang saat sekarang berhubungan dengan

rnasalah

tertentu, (b) alat kebijakan

mereka gunakan untuk menangani

masalah

tersebut, dan (c) tanggung jawabban apa

yang diberikan kepada mereka dan bagaimana mengontrol diskresi

mana yang

mereka, Lebih

lanjut,

Duran mencatat bahwa pertimbangan tersebut sudah mulai ditinggalkan dengan pemikiran bahwa pendekatan

tersebut sangat sering menghasilkan tindakan-tindakan yang hanya

secara marginal mempengaruhi pilihan-pilihan perilaku, padahal pilihan perilaku tersebut merupakan kebijakan,

hal yang paling penting untuk perubahan. Sebagai gantinya, para pembuat menurut

Durant

(1998: 236), rnulai dengan sebagai bentuk perilaku yang

ingin mereka dorong, netralisir, atau hilangkan dalam upaya mewujudkan tujuan rnereka. Mereka kemudian menentukan: a. faktor apa yang mernpengaruhi

pilihan-pilihan

tersebut (seperti: pendapatan

keluarga atau subsidi pertanian yang ada); b. alat

kebijakan apa

yang mernpengaruhi

pilihan

tersebut

dalam arah yang

diinginkan (misal: subsicli, lebih banyak cliskresi,at au regulasi yang revamped), dan c. organisasi apa (publik, non-profit, at au sektor ketiga) yang memiliki alat kebijakan tersebut.


Page 7

Bersamaan dengan analisis tersebut, pernbuat kebijakan juga menentukan: a. tugas-tugas apa dari berbagai unit organisasi yang harus diselesaikan, b. sumber claya modal clan SDM apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, c.

Predilection kebijakan apa atau bias apa dari para pelaksana, stakeholder yang ada dan kewenangan legislatif yang harus dipegang, dan

d. dimana poin veto internal dan eksternal atau bottleneck mungkin terjadi? Proses analisis kebijakan juga dikemukakan secara sistematis oieh Kraft & Furlong (2007: 98). Mereka menyatakan bahwa proses analisis kebijakan mencakup lima tahap berikut, a. Mendefinisikan dan menganalisis masalah, yang berkaitan dengan pertanyaan: 

apa masalah yang dihadapi,

dimana

rnasalah

terjacli, siapa atau apa yang

dipengaruhi? 

bagaimana berkembangnya pernengaruhan terse but, apa penyebab utamanya dan



bagaimana mungkin penyebab utama tersebut dipengaruhi

oleh kebijakan

publik? b. Pengkonstruksian

alternatif

kebijakan, dengan fokus kegiatan berupa perumusan

opsi kebijakan untuk pemecahan masalah kebijakan. c.

Pengembangan kriteria evaluasi berupa: 

apa kriteria yang paling sesuai dengan masalah dan alternatif



apa yang menjadi biaya dari tindakan,



apa kecenderungan efektivitasnya,



bagaimana kelayakan sosial dan politik, dan



bagaimana kemungkinan perwujudan keadilan?

d. Penilaian alternatif berupa: 

alternatif mana yang lebih baik,



apa analisis yang digunakan untuk membedakan alternatif yang Iebih baik atau yang lebih buruk,



apakah tersedia bukti dan kalau tidak,



bagaimana bukti tersebut dapat dibuat?

e. Penarikan kesimpulan berupa: opisi kebijakan berdasarkan

keadaan yang berkembang

yang mana yang paling diinginkan

dan kriteria dan apa faktor lain yang

seharusnya dipertimbangkan?


Page 8

4.

Penyusunan Makalah Kebijakan

Analisis kebijakan publik, antara

lain sebagairnana dinvatakan oleh Weimer &

Vining adalah suatu proses pemberian nasihat kepada para pembuat kebijakan. Nasihat, dalam hal ini adalah rekomendasi kebijakan yang ditawarkan kepada para pembuat kebijaka yang relevan sesuai dengan masalah kebijakan yang akan dlipecahkan. Dengan kata lain, analisis kebijakan akan bermuara pacla perumusan rekomendasi kebijakan. Dalam hal ini, rekomendasi kcbijakan

kebijakan

yang ditawarkan

tersebut

disajikan dalam bentuk makalah

(policy paper atau policy issue paper).

Pada dasarnya,

makalah kebijakan adalah naskah yang ditulis untuk meyakinkan

para pernbuat kebijakan tentang urgensi masalah kebijakan yang seclang dihadapi, clan kemudian diikuti dengan pilihan opsi untuk pemecahannya, dan sajian preferensi terhadap opsi yang dinilai tepat untuk memecahkan

masalah

kebijakan

yang diungkapkan

sebelumnya. B.

Level Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dilakukan pada setiap tahap proses kebijakan publik. Parsons (1995) mengelompokkan (meta

analJisis),

level analisis kebijakan publik mcnjadi

ernpat,

yakni analisis meta

analisis meso (meso ana{ysis), analisis keputusan (decision analYsis), clan

analisis pelaksanaan (delive~y ana6'.sis). Analisis meta adalah analisis terhadap analisis (Parsons, 1995: 1). Pengertian

tersebut menunjukkan

analisis dan dengan

pemahaman

bahwa analisis meta berkenaan dengan aktivitas

ide bahwa kebijakan

publik harus dengan menggunakan

metafor. Analisis ini mempertimbangkan metode dan pendekatan

yang digunakan dalam studi

kebijakan publik serta cliskllrslls clan bahasa yang cligunakannya. Analisis meso aclalah analisis terhaclap definisi masalah, penetapan agenda dan pembentukan kebijakan .(Parsons, 1995: 85). Dalam analisis ini, perhatian

berkaitan dengan bagaimana masa1ah clibentuk dan dibingkai, dan

bagaimana mereka rnenjacli---atau

tidak menjadi---butir

Analisis meso merupakan

level analisis penghubung

masalah

agenda

dan penetapan

atau isu dalam agenda kebijakan.

yang berfokus pada kaitan antara definisi

dengan pengambilan keputusan

clan proses implementasi.

Selanjutnya, analisis keputusan adalah analisis terhadap proses pembuatan analisis kebijakan untuk pengambilan dengan

dibuat.

dan bagaimana"

Perhatian

clan

keputusan (Parsons, 1995: 245). Analisis ini berkaitan

penjelasan atau penggarnbaran

keputusan

keputusan

terutama

bagaimana berkenaan

suatu

keputusan

atau serangkaian

dengan "siapa mendapat

apa, kapan,

yang berlangsung pada arena dan jenjang yang berbecla. Sedangkan analisis


Page 9

pelaksanaan adalah analisis terhadap implementasi, evaluasi, clan dampak perubahan (Parsons, 1995: 457). Analisis ini berkeriaan dengan tujuan pelaksanan (delivery) dari proses kebijakan yang clibingkai oleh upaya

mernodelkan

seperangkar sekucnsi

rasional

yang

terlibat

dalam

implementasi yang sukses, Analisis pelaksanaan menggunakan teknik (atau landasan) dari kontro manajemen yang dikernbangkan dalam sektor privat profit yang diterapkan dengan semangat misionaris dalam sektor publik non-profit. C.

Bingkai Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ruang yang hampa

tidak berlangsung secara acak dan juga

tidak berlangsung

dalam

nilai. Senyatanya, analisis kebijakan berlangsung mengikuti nilai clan paham

tertentu yang turnhuh dan berkembang

dalam waktu tertentu

dan di tempat tertentu.

Denganl kata lain, analisis kebijakan mengikuti bingkai analisis tertentu. Mcnurut Parsons (1995: 32), bingkai analisis kebijakar: terdiri atas: toelfore economics, public informatum

processing,

dan political process. Ekonorni kesejahteraan

menurut Howlett & Rarncsh (1995: didasarkan pada

choice, social structure, (welfare

suatu pandangan bahwa

economicsi, individual,

mcialui mckanisme pasar, seharusnya diandalkan untuk membuat kebanyakan kcputusan sosial. Ekonomi kesejahteraan

juga berpenclapat

melengkapi atau menggantikan

bahwa institusi politik dapat bertindak untuk

pasar. Penanyaan

kunci untuk kebijakan publik bagi para

ekonomi kesejahteraan adalah merlemukan cara yang paling efisien untuk melakukan intervensi negara, yakni analisis biaya manfaat.


Page 10

analisis kebijakan publik

Recommend Documents