MATERI UJI SMA/SMK PPKN ANCAMAN TERHADAP NEGARA INDONESIA A. Ancaman terhadap Negara Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal ika 1.
a. 1. 2. b. 1.
2.
Pengertian Ancaman Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dikategorikan sebagai berikut. Berdasarkan asal datangnya ancaman Ancaman Dari Luar, Yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Ancaman Dari Dalam, Yaitu Segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan bentuk ancaman Ancaman Fisik, Yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu Negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik. Contohnya : Pembunuhan, Serangan Bersenjata, Terorisme baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman Ideologis, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu Negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Contohnya : Arus Globalisasi, Perang Ideologi, dan kepentingan politik baik berasal dari luar maupun dalam negeri. 2, Ancaman Terhadap Negara Indonesia dalam Integritas Nasional
Ancaman terhadap negara mempunyai keterkaitan dengan terwujudnya integrasi nasional. Namun kita sebelumnya akan membahas tentang pengertian Integrasi Nasional agar lebih mengerti makna dan maksud Integrasi Nasional. 3. Integrasi berasal dari bahasa Inggris intregate yang artinya menyatupadukan, menggabungkan dan mempersatukan. Sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris juga, nation yang artinya bangsa. 4. Pada intinya bahwa pada dasarnya ancaman merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi nasional proses penyatuan dan penyesuaian antara kebudayaan yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita hubungkan maka jika terjadi ancaman maka proses integrasi nasional atau proses penyatuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik harus sebisa mungkin mencegah terjadinya ancaman terhadap negara tersebut sehingga kita dapat melaksanakan integrasi nasional dengan sempurna
-
Dari segi geografis Indonesia merupakan bangsa yang mejemuk, posisi yang strategis dan potensial serta kemajemukan Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan Samudra Hindia Kaya akan sumber daya hayati baik hewan maupun tumbuhan.
-
Memiliki banyak wilayah dengan potensi lahan yang subur. Dilewati garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan Memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 didunia dengan beragam suku, ras, bahasa, dan agama sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Terletak diantara dua dangkalan besar yaitu dangkalan sunda dan dangkalan sahul Terletak diantara tiga lempeng yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik
A. Bentuk ancaman terhadap Negara Indonesia Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menyebutkan tujuan bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintahan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila. 1. Ancaman Menurut UU No. 34 tahun 2004 Bagian penjelasan UU no 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia (TNI) menyebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara yaitu sebagai berikut. a. Agresi berupa penggunan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan Negara lain. c. Pemberontakan bersenjata d. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional e. Spionase Yang dilakukan oleh Negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer f. Aksi Teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerjasama dengan teroris dalam/luar negeri g. Ancaman keamanan dilaut atau udara yuridiksi nasional Indonesia h. Konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat dapat membahayakan keselamatan bangsa. 2. Ancaman Disitegrasi Ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak selamanya dalam bentuk fisik atau bersifat militer. Ancaman nonfisik atau tidak bersifat militer juga menjadi suatu ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam integrasi bangsa. Berikut ini merupakan bentuk bentuk ancaman yang dapat menimbulkan disentegrasi dan mengganggu keutuhan NKRI dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. a. Ideologi b. Demografi c. Penyalahgunaan Teknologi d. Faktor Alam e. Masalah social dan budaya f. Politik
3. Ancaman Globalisasi Globalisasi merupakan proses dunia menjadi satu jaringan tanpa batas antarbangsa karena kemajuan teknologi dan komunikasi. Batas antarbangsa menjadi samar, masyarakat dapat mengakses informasi, mendapatkan barang serta berpergian dengan mudah, namun dibalik semua keuntungan globalisasi tersimpan bahaya yang mengancam. Berikut merupakan ancaman globalisasi dalam berbagai bidang a. Ekonomi b. Sosial budaya 4. Ancaman Memudarnya kesadaran terhadap nilai nilai budaya bangsa Memudarnya kesadaran terhadap nilai nilai budaya bangsa menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan ini sering dikaitkan dengan kemajuan dibidang komunikasi termasuk didalamnya penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut berdampak terhadap ideologi, agama, budaya dan nilai nilai yang dianut masyarakat Indonesia Pengaruh derasnya budaya global yang negative menyebabkan kesadaran terhadap nilai nilai budaya bangsa semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas dan pola hidup konsumtif serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri B. Membangun Integrasi Nasional Melalui Pemahaman Terhadap Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika
Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbedabeda namun tetap satu jua. Makna dari semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI.
1. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai bhineka tunggal ika aktualisasi nilai-nilai bhineka tunngal ika terimplomentasi dalam setiap bidang kehidupan, di antaranya politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, social dan budaya. a. aktualisasi bidang politik berikut adalah contoh aktualisasi bidang politik : 1. pada saat pemilu, setiap warga memiliki hak suara sekalipun warga yang cacat, seharusnya warga yg seperti itu harus di fasilitasi untuk menyalurkan hak suaranya tersebut 2. walaupun berbeda politik, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bangsa setiap memutuskan kebijakan dan membuat peraturan perundang-undan b. aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan berikut ini contoh aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan :
seorang presiden atau kepala daerah harus dapat mengakomodasikan kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Para penegak hukum, seperti : polisi, pengacara, jaksa, dan hakim, harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua para pelanggar hukum. Masyarakat harus menaati setiap hukum yang berlaku di indonesia. Tidak adda perbedaan. aktualisasi bidang sosial budaya penerapan aktualisasi nilai-nilai bhineka tunggal ika dalam kehidupan sosial budaya akan mencipatakan sikap yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. Berikut ini contoh aktualisasi bhineka tunggal ika dalam bidang sosial budaya : 1. satu suku dengan suku yang lainnya harus saling menghormati. 2. setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta dalam mengembangkan kebudayaan nasional. aktualisasi bidang pertahanan keamanan penerapan pemahaman nilai-nilai bhineka tunggal ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Hal ini penting dalam membentuk sikap bela negara. Berikut ini contoh aktualisasi bhineka tunggal ika dalam bidang pertahan dan keamanan : 1. setiap WNI harus memiliki sifat bela negara. 2. setiap unsur TNI/POLRI menjadi pengayon seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi 3. setiap individu dan masyarakat turut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar. 2. perwujudan nilain-nilai bhineka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memperkuatkan integrasi nasional dalam perwujudan nilain-nilai bhineka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memperkuatkan integrasi nasional dapat di laksanakan melalui dua pendekatan, yaitu : 1. pendekatan struktual yaitu upaya penanaman nilain-nilai bhineka tunggal ika dalam rangka memperkuat integrasi nasional yang dapat di lakukan oleh pemerintah atau negara. 2. pendekatan kultural yaitu upaya penanaman nilai-nilai ke bhinekaan terhadap masyarakat C. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara dalam kesatuan NKRI Setiap bangsa atau Negara tidak akan lepas dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan upaya bela Negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara serta nilai nilai pancasila dan UUD 194. Konsep bela Negara sering kali dikaitkan dengan militer, kepolisian maupun aparat penegak hokum lainya.
1. 2. 3. 4.
5. -
a. b. c.
d.
Arti bela Negara yang sebenarnya adalah upaya setiap warga Negara untuk mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman. UU Nomer 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara menjelaskan tata cara penyelenggaraan pertahanan Negara yang dilakukan oleh TNI dan komponen bangsa lainya. Prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut UU No. 3 tahun 2002 adalah sebagai berikut Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta memperthankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan Pembelaan Negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga Negara Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatanya Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokras, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hokum nasional, hokum internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif Berikut adalah beberapa dasar hokum dan pertauran tentang kewajiban bela Negara. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional. Undang Undang No. 29 tahun 1954 tentang pokok pokok perlawanan rakyat Undang Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara Amandemen UUD 1945 pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. Tap MPR No. VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri Menurut pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 usaha pembelaan Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi masing masing. Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Pelatihan dasar kemiliteran Salah satu contoh komponen warga Negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa (menwa) Pengabdian sebagai prajurit TNI Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU No 3 Tahun 2002, TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negar. Dalam upaya pembelaan Negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan Negara sangat penting dan strategis karena TNI memilik tugas untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamata bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Pengabdian sesuai dengan profesi Pengabdian sesuai dengan profesi Adalah pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, seperti polisi, tim SAR, pramuka dan Palang Merah Indonesi (PMI)
Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai lingkungan wilayah yang lebih luas, membela Negara tidak harus dalam wujud perlawanan dalam bentuk militer, tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain Bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkunganya antara lain melalui kegiatan system keamanan lingkungan (siskamling) ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal dan konflik komunal. Bagi kami sebagai pelajar banyak hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk bela Negara, diantaranya belajar dengan giat, mengikuti kegiatan ekstrakulikuler (PASKIBRA, PMR, DLL) serta peduli dengan lingkungan sekitarnya Pramuka termasuk bentuk bela Negara melalui kegiatan positif ini secara tidak langsung kita berpartisipasi dalam pembelaan Negara dalam wujud mengikuti ekstrakulikuler pramuka, pembelaan Negara bisa kita lakukan tidak hanya dalam wujud perlawanan namun juga bisa dalam wujud belajar dengan giat serta berpasrtisipasi mengikuti kegiatan kegiatan positif MAKALAH STRATEGI MENGATASI BERBAGAI ANCAMAN DALAM MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA MAKALAH STRATEGI MENGATASI BERBAGAI ANCAMAN DALAM MEMBANGUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA
OLEH : NAMA : KELAS :
SMAN 1 MASBAGIK
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah.. Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Segala pujian hanya layak kita aturkan kepada Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta petunjuk-Nya yang sungguh tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang penulis beri judul ”STRATEGI MENGHADAPI ANCAMAN”. Dalam penyusuna makalah ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, kedua orang tua dan segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, moril, dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis. Berkat dukungan mereka semua kesuksesan ini dimulai, dan semoga semua ini bisa memberikan sebuah nilai kebahagiaan dan menjadi bahan tuntunan kearah yang lebih baik lagi. Penulis tentunya berharap isi makalah ini tidak meninggalkan celah, berupa kekurangan atau kesalahan, namun kemungkinan akan selalu tersisa kekurangan yang tidak disadari oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengharapkan agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
B. C. A. B. C. D. E. F. G.
Rumusan Masalah Tujuan BAB II PEMBAHASAN Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Cara Mengatasi Dan Menyelesaikan Ancaman Bagi Bangsa Indonesia Baik yang Berasal dari Dalam dan Luar Negeri yaitu : Jenis Pertahanan: Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional Upaya Membangun Integrasi Nasional Faktor Pendorong Tercapainya Integrasi Nasional BAB III KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan jenis ancaman dan besarnya risiko yang dihadapi. Strategi Pertahanan untuk menghadapi ancaman militer berupa agresi militer berbeda dengan strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman yang jenisnya bukan agresi militer. Agresi militer mengancam totalitas eksistensi bangsa dan negara sehingga harus dihadapi dengan strategi pertahanan dalam kerangka operasi militer perang dengan pengerahan segenap kekuatan nasional. Sebaliknya, ancaman militer yang lain tidak selalu harus dihadapi dengan OMP. Ancaman Militer yang jenisnya bukan agresi militer dihadapi dengan kekuatan pertahanan yang besarnya terbatas dan proporsional dengan besarnya ancaman yang dihadapi serta dengan pola OMSP. Penerapan strategi pertahanan berlapis berlaku untuk konteks menghadapi jenis ancaman militer agresi militer dan ancaman militer yang bukan agresi. Apabila ancaman aktual berupa ancaman militer yang karakteristiknya memerlukan penanganan melalui OMP, lapis pertahanan militer didayagunakan sebagai inti kekuatan. Dalam hal ini lapis pertahanan militer yang berintikan komponen utama, dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, di samping disokong oleh lapis pertahanan nirmiliter yang melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi serta upaya-upaya lain dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata. Apabila ancaman aktual berupa ancaman militer yang karakteristiknya tidak memerlukan penanganan melalui OMP, lapis pertahanan militer didayagunakan sebagai inti kekuatan pertahanan untuk melaksanakan OMSP. B. Rumusan Masalah Bagaimana Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Bagaimana Cara Mengatasi Dan Menyelesaikan Ancaman Bagi Bangsa Indonesia Baik yang Berasal dari Dalam dan Luar Negeri yaitu : Apa saja Jenis Pertahanan: Apa arti Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Apa saja Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional Apa saja Upaya Membangun Integrasi Nasional Apa saja Faktor Pendorong Tercapainya Integrasi Nasional C. Tujuan Untuk mengetahui Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Untuk mengetahui Cara Mengatasi Dan Menyelesaikan Ancaman Bagi Bangsa Indonesia Baik yang Berasal dari Dalam dan Luar Negeri yaitu : Untuk mengetahui Jenis Pertahanan: Untuk mengetahui Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Untuk mengetahui Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional Untuk mengetahui Upaya Membangun Integrasi Nasional Untuk mengetahui Faktor Pendorong Tercapainya Integrasi Nasional
BAB II PEMBAHASAN A. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia 1. Strategi Menghadapi Ancaman Militer Menurut pasal 30 ayat 2 UUD 1945, dalam menghadapi berbagai macam ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Penyelenggaraan Sishankamrata didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negaraserta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta : a. Kerakyatan, yaitu hankam negara diabdikan oleh dan untuk rakyat. b. Kesemestaan, yaitu sumber daya nasional digunakan semaksimal mungkin sebagai upaya pertahanan. c. Kewilayahan, yaitu melaksanakan di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Dalam mengahadapi ancaman militer, disiapkan komponen utama untuk melaksanakan Operasi Militer dalam Perang (OMP) dan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Selagi komponen pertahanan siap dikerahkan, namun setiap bentuk perselisihan diutamakan melalui jalan damai terlebih dahulu. Penggunaan kekuatan pertahanan hanya dilaksanakan apabila cara damai tidak berhasil. Berikut adalah beberapa ancaman militer yang saat ini terjadi dan pernah terjadi di Indonesia:
a.
Saat ini, TNI terpecah menjadi beberapa kubu sehingga memungkinkan perang saudara antar TNI yang berkelanjutan yang dapat membuat integrasi Indonesia terancam. b. 19 Desember 1948 : Agresi militer Belanda II di kota Yogyakarta yang saat itu masih ibu kota Indonesia. c. 4 Desember 2011 : kekerasan bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam d. 24 dan 25 Februari 2007 terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat yaitu terletak di laut Sulawesi 2. a. 1) 2) 3) 4) 5) 6) b.
1. 2. c.
Strategi Menghadapi Ancaman Nir Militer Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideology Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis berikut: Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur pertahanan nir-militer, yakni kementrian atau lembaga pemerintah non-kementrian yang membidangi ideologi. Unsur pemerintah yang membidangi politik dalam dan luar negeri mengerahkan seluruh istrumen pemerintahan untuk menangkal pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mempercepat gerakan untuk melakukan operasi informasi imbangan sehingga masyarakat dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang mengancam ideologi. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk membangun kerjasama dengan pemerintah demi membetengi masyarakat dari penetrasi ideologi asing. Peran lapis pertahanan militer seperti program pelaksanaan bakti TNI. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang politik Strategi pertahanan ancaman di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Terwujud dengan kehidupan politik berlandaskan demokrasi Pancasila dan politik luar negeri bebas aktif. Langkah –langkah yang ditempuh: Pendekatan ke dalam Pembangunan sistem politik demokrasi yang menghargai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa. Tertulis dalam 3 pilar penataan kedalam : Penguatan penyelenggaraan pemerintah Negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas KKN, serta bertanggung jawab. Penguatan lembaga legislative Penguatan kekuatan politik nasional Pendekatan keluar Menciptakan diplomasi dengan Negara lain secara dinamis , diwujudkan dengan: Pada lingkup internal: Penciptaan kestabilan Negara dan ekonomi bangsa. Pada lingkup regional: diplomasi aktif dalam peningkatan kerjasama. Pada lingkup supraregional : politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antar Negara dengan fokus menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pada lingkup global : memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia dalam PBB serta mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi sehingga dapat mencegah ancaman tersebut. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi
1.
2. 3.
d.
Diantaranya adalah sebagai berikut : Menghadapi ancaman ekonomi dari internal : penciptaan lapangan kerja padat karya pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemilihan teknologi tepat guna Menghadapi ancaman ekonomi dari eksternal: Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi-politik dunia. Untuk pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi: mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nir-militer meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional dan kebutuhan pokok masyarakat terutama di daerah-daerah pedalaman. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nir-militer lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya Memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu: Keseimbangan antara manusia dengan Tuhan Keseimbangan antara manusia dengan alam semesta Keseimbangan antara manusia dengan masyarakat Keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin Meningkatkan semangat persatuan bangsa dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, integrasi nasional, kepribadian bangsam persatuan dan kesatuan bangsa dan pelestarian alam.
B. Cara Mengatasi Dan Menyelesaikan Ancaman Bagi Bangsa Indonesia Baik yang Berasal dari Dalam dan Luar Negeri yaitu : 1. Ancaman dari dalam a. Perang antar suku Melakukan mediasi terhadap pihak yang bertikai dengan mempertemukan tokoh adat/perwakilan masing-masing pihak yang bertikai Melakukan sosialisasi tentang pentingnya perdamaian dan kerugian adanya pertikaian Meningkatkan kerja sama dan gotong royong antar kelompok masyarakat atau suku untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas di lingkungan masyarakat Pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kecemburuan antar suku b. Korupsi Menanamkan jiwa anti korupsi yang diikuti dengan peningkatan Iman dan Taqwa Memperberat sanksi dan hukuman para koruptor sehingga menimbulkan efek jera dan rasa takut pejabat negara untuk melakukan tindakan yang hina itu Menciptakan pemerintah bersih dan berwibawa, bebas KKN dan konsisten melaksanakan peraturan dan Undang-undang Melakukan pengawasan yang ketat pada jalannya pemerintahan terutama pada bidang keuangan
c. d. e. f. g.
Bila memungkinkan melakukan pengawasan terhadap rekening para pejabat Belajar bersikap jujur sejak dini Meningkatkan dan menjaga independenitas KPK dalam tugasnya memberantas korupsi Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintahan untuk meminimalisir keinginan korupsi Terorisme Menertibkan bahan baku pembuatan bom ataupun bahan yang diperlukan dalam pembuatan bom Penarikan peredaran persenjataan yang dimiliki masyarakat sipil Pemberantasan sekelompok terorisme yang berkeliaran di masyarakat Meningkatkan kinerja pihak militer dengan mempelajari motif di setiap kasus terorisme Membasmi hal-hal yang membantu perkembangan terorisme misalnya dukungan materiil dan keuangan, kontrol, kepemimpinan, dan faham yang disebarkan oleh teroris Meningkatkan rasa nasionalisme Meningkatkan ketahanan nasional dan mempersolid setiap susunan Hankamrata Melaporkan warga yang diduga teroris, misalnya warga yang mengisolasikan diri dari masyarakat sekitar Pemberontakan Pemerataan pembangunan sampai pelosok daerah sehingga tidak muncul kecemburuan nasional Meningkatkan keamanan dari pusat hingga satuan terkecil daerah sesuai prinsip Hankamrata Meningkatkan rasa nasionalisme dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan sejaarah perjuangan Indonesia dalam merebut NKRI Mengakui persamaan derajat dan HAM sehingga kaum minoritas tidak terdesak Ekstrim kanan dan kiri Mengamalkan nilai-nilai Pancasila Menanamkan pendidikan agama sebagai pendidikan formal Memberantas segala tindakan ekstrim Meningkatkan keefisienan dan kinerja pemerintah dan lebih transparan agar tidak muncul masyarakat anti pemerintah Meningkatkan Nasionalisme dan Imtaq Kemiskinan atau kesenjangan sosial Meningkatkan sumber daya manusia Memperluas lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah angkatan kerja Meningkatkan kualitas SDM siap kerja melalui pendidikan, seperti kerja sama antar perusahaan dengan SMK Melakukan subsidi sembako bagi rakyat miskin Peningkatan pelayanan atau kebutuhan dasar kepada masyarakat miskin, misalnya sekolah gratis, Kartu Jakarta Sehat dan lain-lain Pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air Narkoba dan HIV/AIDS Mengawasi dengan ketat daerah yang diduga tempat-tempat prostitusi dan mewajibkan menggunakan pengaman sebelum berhubungan Mempersempit peredaraan narkoba dengan memperketat pemeriksaan di bandara, pelabuhan, maupun daerah perbatasan Melakukan dan ikut dalam kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS dan menanamkan jiwa anti narkoba
2. 1.
2. 3. 4.
5. 6.
Menyaring budaya asing dengan Pancasila Melakukan uji urine untuk mengetahui siapa yang terkena HIV/AIDS terutama supir, pilot atau orang yang bertanggung jawab atas keamanan orang banyak Melakukan razia tempat yang diduga pabrik maupun penjualan narkoba seperti diskotik atau klub malam Ancaman dari luar Agresi militer Menjalin hubungan persahabatan antar negara berdasarkan prinsip bebas aktif dengan kata lain bangsa Indonesia bersifat netral dan berhubungan baik dengan negara lain Meningkatkan peralatan, pertahanan militer dan ketahanan nasional diiringi dengan peningkatan dari kualitas TNI sebagai inti pertahanan dalam sistem Hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta) Selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI seperti mengikuti wajib militer dan belajar dasar-dasar kemiliteran dan selalu siap apabila dibutuhkan dalam mempertahankan NKRI Penerobosan wilayah Mengadakan patroli secara rutin, terutama daerah rawan penerobosan batas Membangun pos-pos pertahanan dan memperjelas tapal batas yang lebih kuat dan permanen sehingga tidak dapat dipindah Mensejahterakan penduduk di wilayah perbatasan agar tidak bergantung pada negara tetangga sehingga penduduk di wilayah perbatasan tidak berpindah kewarganegaraan Penyeludupan Meningkatkan transparansi pihak bea cukai dalam tugasnya mengawasi lalu lintas barang antar negara Meningkatkan pengamanan daerah perbatasan untuk mengantisipasi penyeludupan barang illegal, karena memasukkan barang tanpa dikenai pajak impor Meningkatkan pengamanan daerah jalur perdistribusian seperti bandara, pelabuhan. Infiltrasi ( penyusupan ideologi ) Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta mengamalkannya Menyaring nilai ideologi asing dengan Pancasila, agar memperoleh dampak positifnya saja Mempertebal Iman dan Taqwa (imtaq) Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kecintaan terhadap tanah air tercinta sertan menanamkan semangat juang untuk membela bangsa, negara, serta mempertahankan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD sebagai landasan konstitusional serta landasan Nusantara sebagai landasan fisional Penitrasi ( penyusupan budaya ) Penguasaan IPTEK yang diimbangi Imtaq, sebagai perisai diri di era globalisasi Pengenalan budaya nusantara melalui pendidikan formal, misal membuka ekstrakulikuler sekolah Meningkatkan rasa Nasionalisme dan mempelajari kebudayaan yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia Melakukan penyaringan budaya yang masuk dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila Spionase Meningkatkan keamanan di titik-titik vital nasional misal pabrik senjata, pembangkit listrik serta penyimpanan dokumen rahasia negara
Tetap waspada terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi Meningkatkan keimanan para pemimpin dan pejabat negara Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme Melakukan pengawasan baik di wilayah darat, air, maupun udara yang dilakukan oleh TNI, AD, AL, AU
C. Jenis Pertahanan: 1. Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan 2. Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter. D. Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keberagaman masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya keberagaman budaya. Misalnya perbedaan suku bangsa menyebabkan adatistiadat, bentuk rumah, pakaian serta kesenian yang memiliki ciri khas yang berbeda. Bangsa Indonesia menyadari dan menghormati adanya perbedaan budaya tersebut. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbedabeda, tetapi tetap satu. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu Negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. 1. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsurunsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Syarat Integrasi Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi Negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu Negara senatniasa diwarnai pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita baik kerugian berupa fisik materi, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun kerugian mental spiritual. Seperti perasaan kekawatiran, cemas dan ketakutan bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan.. Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhankebutuhan satu dengan lainnya. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai menyalahgunakan hak karena banyak sekali orang yang bisa seenaknya melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan salah satu contoh perilaku yang bisa merugikan masyarakat lain, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran akan hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya. Beberapa kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional baik dalam keluarga, sekolah dan masyarakat antara lain sebagai berikut. No. Lingkungan
Kewajiban
Hak
1. Keluarga
1. Menghormati orang tua, wali dan guru 2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman 3. Menghargai orang yang lebih tua. 4. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
1. Bergaul dengan anak sebaya 2. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya 3. Hak dihargai dan dihormati dalam keluarga 4. Hak beribadah menurut agamanya
2. Sekolah
1. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan 3. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 4. Memberi keterangan izin/sakit/berhalangan yang sah.
1. Menggunakan fasilitas pembelajaran. 2. Mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. 3. Memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal. 4. Mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah
3. Masyarakat
1. Menjaga kerukunan hidup dengan tetangga atas dasar saling menghormati; 2. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan; 3. Menaati peraturan yang berlaku di dalam lingkungan itu atas dasar kepentingan bersama; 4. Membatasi diri jangan sampai mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain atas dasar hak dalam negara
1. Menggunakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah 2. Mendapat pelayanan dari pemerintah 3. Memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat 4. Hak untuk mendapatkan rasa aman. 5. Hak mendapatkan perlindungan hukum.
Diperlukan keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) di satu daerah dengan daerah lainnya harus sama. Jika berbeda akan terjadi kecemburuan dan berakibat terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian, sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga masyarakat di daerah harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Adapun ciri-ciri terjadinya disintegrasi di suatu masyarakat antara lain: Ketidaksamaan tujuan antara anggota suatu kelompok sehingga tidak ada keterpaduan. Sebagian besar anggota kelompok tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Menurunnya wibawa tokoh-tokoh pemimpin kelompok. Kurang berfungsinya sanksi sebagaimana mestinya. Beberapa sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa antara lain sebagai berikut. No Lingkungan .
Sikap dan Perilaku yang Menyebabkan Disintegrasi Nasional
Akibat dari Sikap dan Perilaku Tersebut
Alternatif agar Tidak Terulang
1. Keluarga
1. Tidak mendengarkan nasehat orang tua 2. Bermusuhan dengan kakak atau adik
1. Mendap at hukuman atas perbuatan tersebut 2. Terjadi pertengkaran dan permusuhan
1. Mendengarka n dan melaksanakan nasehat orang tua. 2. Saling menyayangi dan mengasihi sesama anggota keluarga
2. Sekolah
1. Tidak menghargai pendapat teman. 2. Saling mengejek dan menghina sesama teman
1. Terjadi pertentangan pendapat yang berujung perselisihan. 2. Terjadi permusuhan dan saling acuh tak acuh
1. Menghragai perbedaan pendapat. 2. Menghargai keberagaman suku, ras, dan antargolongan
3. Masyarakat
1. Menggunak an hak tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. 2. Bergaul hanya dengan masyarkat sedaerah
1. Tumpan g tindih pelaksanaan hak dalam masyarakat. 2. Terjadi konflik antar suku, ras, dan
1. Menggunaka n hak dengan tidak merugikan orang lain. 2. Bergaul tanpa membedakan asalusul mereka
antargolongan 4. Bangsa
1. Sikap kurang menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayan daerah lain 2. Sikap kurang toleransi antarumat beragama, walaupun agama
1. Terjadi pertentangan, konflik dan masalah. 2. Terjadi pepecahan antar umat beragama yang berujung perselisihan.
2. Menghargai dan ikut memiliki budaya daerah lain. 3. Mengutamak an toleransi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan
Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu integrasi nasional. E. Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional 1. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 2. Faktor pendukung integrasi nasional Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 3. Faktor penghambat integrasi nasional Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antargolongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. F. Upaya Membangun Integrasi Nasional 1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. 2. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus. 3. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
5.
Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.
G. Faktor Pendorong Tercapainya Integrasi Nasional 2. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 3. Adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan Bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. 5. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanyadan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan Bangsa Indonesia. Faktor Pendukung Integrasi Nasional 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa, Bahasa dan Tanah Air Indonesia. 3. Adanya Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. 4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. 5. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Faktor Penghambat Integrasi Nasional 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang mucul dari luar. 4. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidak merataan hasil pembangunan.
BAB III KESIMPULAN A. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia 1. Strategi Menghadapi Ancaman Militer o Saat ini, TNI terpecah menjadi beberapa kubu sehingga memungkinkan perang saudara antar TNI yang berkelanjutan yang dapat membuat integrasi Indonesia terancam. o 19 Desember 1948 : Agresi militer Belanda II di kota Yogyakarta yang saat itu masih ibu kota Indonesia. o 4 Desember 2011 : kekerasan bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam o 24 dan 25 Februari 2007 terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat yaitu terletak di laut Sulawesi 2. Strategi Menghadapi Ancaman Nir Militer a. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideology b. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang politik c. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi d. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya B. Jenis Pertahanan: 6. Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan 7. Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter. C. Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor pendukung integrasi nasional Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Faktor penghambat integrasi nasional Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antargolongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. D. Upaya Membangun Integrasi Nasional Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif. .
DAFTAR PUSTAKA http://iwanttohappierever.blogspot.co.id/2014/04/cara-mengatasi-ancaman-dari-luar-dan.html http://swastiniramaya.blogspot.co.id/2015/09/rangkuman-materi-bab-vi-kelas-xii.html Setrategi Indonesia Menghadapi Ancaman di Berbagai Bidang POSTED BY SEPTIANI ASHARI POSTED ON 1:37 PM WITH NO COMMENTS Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan Negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Ini merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
Sishankamrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan aspek-aspek berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir-militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antara kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Adapun, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir-militer diwujudkan dalam keterpaduan antara komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun ancaman nir-militer. Kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP (Operasi Militer dalam Perang), namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil. Bagaimana dengan ancaman Nir-Militer, bagaimanakan setrategi Bangsa Indonesia menghadapi ancaman di bidang tersebut? Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa seperti Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya Bangsa Indonesia adalah merupakan ancaman nir-militer. Akan tetapi risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan strategi yang tepat. Berikut ini diuraikan secara singkat strategi Bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman nirmiliter. a.
Strategi
dalam
Menghadapi
Ancaman
di
Bidang
Ideologi
Strategi di bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Strategi di bidang ideologi menurut Noor Ms. Bakry (2009:363) dirumuskan sebagai kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan ke yakinan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilainilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan pandangan hidup bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus merupakan ideologi Bangsa Indonesia karena dapat mengarahkan Bangsa Indonesia dalam bernegara. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman yang berdimensi Ideologi adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis berikut. 1. Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi ideologi. 2. Kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi, sementara kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan jajarannya yang tersebar di setiap negara untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. 3. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbangan” sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 5. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara.
6. Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang diselenggarakan dalam format meningkatkan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan program bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan dan perumahan dalam rangka revitalisasi Pancasila (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 81-83). b. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Politik Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Menurut Noor Ms Bakry (2009:366), strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta mampu Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Adapun, langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan melalui dua pendekatan berikut. 1) Pendekatan ke dalam Yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan tiga pilar berikut.
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi (berupa peraturan perundang-undangan) bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam
pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 85) 2) Pendekatan ke luar Pendekatan keluar diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global. Pendekatan keluar diwujudkan dengan cara berikut. Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upayaupaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri.
Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus Enam yang terdiri atas 10 negara anggota bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerja sama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus Enam tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.
Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Forum Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nir-militer. Implementasi upaya pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 86).
c. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya saing yang tinggi (Noor Ms Bakry, 2009:368). Kondisi tersebut dapat tercipta apabila negara kita mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai macam ancaman di bidang ekonomi. Dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang efektif tantangan perekonomian Indonesia ke depan dihadapkan dengan era komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk asing akan masuk secara bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Adapun, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut; 1. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja.
2. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik deng an negara-negara uta ma dalam tatanan ekonomi-politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatankekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri. 3. Unsur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nir-militer lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 88). d. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isuisu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antarmasyarakat terjadi secara langsung. Sebagai akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak misalnya oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan hedonisme. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, integrasi nasional, kepribadian bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pelestarian alam.
Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan startegi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan kemanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan kemanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan: a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan
komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor nonnegara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman nontradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Non-Militer Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Hal tersebut membawa dampak bahwa ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahanya. Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strataegi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain sebagai subsistem pertahanan negara, pertahanan normiliter memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Sekaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan non-milter dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang bersifat non-milter. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman non-militer. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo
dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik dan sebagainya. Sebagai contoh Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan meyerang Libanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, isu demokratisasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat,mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mempu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut: 1) Mengembangkan demokrasi politik. 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5) Menegakkan supremasi hukum. 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekita abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negaranegara maju.
Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembagalembaga ekonomi dunia seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank) dan WTO (World Trade Organization) belum sepenuhnya memihak kepentingan negaranegara berkembang. Dengan kata lain negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingankepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini: 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 3. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau. 4. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersamasama mengahadapi kepentingan negara-negara maju. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting, ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor–faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi, dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat. Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.
