Salehuddin S.Sos.,S.F S .Sos.,S.Fil il Ketua DPRD Kab. Kutai kartanegasra
Pendahuluan
Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di daerah, instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah melalui APBD. Pelaksanaan APBD dimaksud diharapkan di harapkan dapat mendorong pertumbuhanekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. Perwujudan pelayanan publik di daerah berkorelasi erat dengan kebijakan belanja belan ja daerah
Gambaran APBD Pendapatan PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pdpt yang Sah Belanja : Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
2010
2011
2012
2013
4,357.10 175.58 3,940.27 241.24 4,639.03 1,743.82 2,895.22
4,151.29 130.30 3,495.44 525.55 4,632.24 1,592.89 3,039.35
3,765.01 231.16 3,533.84 720.23 6,684.27 2,162.41 4,521.86
5,999.80 317.52 4,887.92 794.35 9,242.95 2,715.65 6,527.30
2014
5,685.80 344.60 4,470.98 870.21 7,308.39 2,663.54 4,644.84
Surplus/ (Defisit) (281.94) (2,919.27) (2,919.27) (3,243.15) (1,622.59) Pembiayaan Netto : 281.94 480.96 2,199.06 3,243.15 1,914.70 Penerimaan Pembiayaan 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 SiLPA TA sebelumnya 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 Pengeluaran Pembiayaan 279.00 163.68 242.43 204.74 SILPA Thn Berkenan 292.11 Jumlah APBD 4,918.03 4,795.93 6,206.50 9,447.70 7,600.50 Sumber: APBD-P Berbagai tahun Ket: Fungsi DPRD adalah Budgeting, sedangkan Pelaksana Anggaran adalah Eksekutif
Gambaran APBD
Baik pendapatan maupun Belanja cenderung meningkat Namun realisasi anggaran seringkali tidak sesuai keinginan DPRD. Misal : Pada 2013 pengelolaan anggaran Belanja Rp9,242 triliun terealisasi sebesar Rp7,3 triliun atau 79,8 persen. SiLPA yg tinggi terjadi setiap tahun, hal ini mengindikasikan kinerja pelaksanaan anggaran tidak menggembirakan.
Indikator APBD
Pandangan DPRD terhadap APBD disasarkan pada rasio-rasio yang umum diterima untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan politik anggaran dijalankan.
A. ANALISIS RASIO-RASIO APBD A. ANALISIS PENDAPATAN DAERAH Rasio Pajak (Tax Ratio) 1. 2. Pajak per Kapita (Tax per Capita) 3. Ruang Fiskal (Fiscal Space) . 4. Rasio Ketergantungan Daerah B. ANALISIS BELANJA DAERAH 1. 2. 3. 4.
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah.
C. Analisis Surplus/(Defisit) D. Analisis Pembiayaan
1.1. Rasio pajak
Rasio pajak (tax ratio) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tax Ratio dapat juga digunakan untuk melihat efektifitas pemungutan Pajak Daerah. PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun.
1.1. Perhitungan Rasio Pajak 2010 Pajak Daerah (Jt Rupiah)
2011
2012
2013
11,712.63
17,028.05
30,650.00
73,443.03
PDRB (Jt Rupiah) 100,398,266.00
123,767,605.00
132,095,972.00
128,460,000.00
0.014%
0.023%
0.057%
Rasio Pajak
0.012%
Melihat data diatas efektifitas pemungutan pajak semakin baik, namun nilai tersebut masih lebih rendah rata-rata Kabupaten&Kota di kaltim yakni sebesar 0,2 % pada tahun 2013.
1.2. Pajak per kapita
Pajak per kapita (tax per capita) belum banyak digunakan dalam menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah. Namun begitu, pajak per kapita dapat digunakan sebagai alternatif dalam menghitung efektifitas pemungutan pajak daerah. Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya, yang berarti pula menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah. Pajak per kapita dihitung dengan mengalikan rasio pajak dengan PDRB per kapita, sehingga diperoleh pajak/PDRB x PDRB/personal=pajak / personal. Dalam teori Jika PDRB meningkat, maka pajak Daerah meningkat
1.2. Perhitungan pajak perkapita 2010
Pajak Daerah
2011
2012
2013
11,712.63
17,028.05
30,650.00
73,443.03
100,398,266.00
123,767,605.00
132,095,972.00
128,460,000.00
0.012%
0.014%
0.023%
0.057%
626,680
651,069
676,408
727,872
PDRB Perkapita (Rp)
160,206,590.29
190,099,060.16
195,290,375.04
176,487,074.65
Pajak Perkapita (Rp)
18,689.97
26,153.99
45,312.89
100,901.03
PDRB (RP Juta) Rasio Pajak Jumlah Penduduk
Pajak Perkapita semakin tahun semakin meningkat dan Rp 100,901 pada tahun 2013, Namun nilai tersebut masih dibawah kab/Kota di kaltim yaitu sebesar Rp 176.000 pada tahun 2013
1.3. Ruang Fiskal
Ruang fiskal ( fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total Pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, dan selanjutnya dibagi dengan total pendapatannya.
1.3. Ruang Fiscal…..lanjutan
Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana netto yang masih bisa digunakan oleh Pemda setelah pendapatan nonearmarked dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung. Penurunan Ruang Fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan dan f leksibilitas daerah untuk menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka menjadi semakin sempit Note: Ruang Fiskal = Total Pendapatan – (DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus) – Belanja Pegawai Tidak langsung ) dibagi Total Pendapatan
1.3. Perhitungan Ruang Fiscal 2010 Ruang Fiscal (Juta Rp) Ruang Fiscal %
2011
2012
2013
2014
3,180,009.387 3,077,337.89 3,185,117.88 3,192,075.27 2,970,894.79 78.30%
74.13%
75.22%
64.25%
56.84%
Ruang fiscal semakin menurun, hal ini berarti fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kab KUKAR untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah semakin MENURUN
1.3. Trend Ruang Fiscal Ruang Fiscal % 100.00% 80.00% 60.00%
78.30%
74.13%
75.22%
64.25%
56.84%
40.00% 20.00% 0.00% 2010
2011
2012
2013
2014
Ruang Fiscal diatas rata-rata nasional (35 %) dan juga diatas Rata-rata Provinsi (55 %) pada tahun 2014
1.4. Rasio Ketergantungan Daerah
Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan . Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki arti yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi, sekaligus rasio dana transfer yang rendah.
1.4. Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah 2010
2011
2013
2014
PAD (Rp Juta) 94,813.94 130,299.89 354,437.46 344,599.33 Total Pendapatan (Rp Juta) 4,444,237.04 5,626,909.48 5,925,375.71 5,685,797.23 Rasio 2.13% 2.32% 5.98% 6.06% Kemandirian Sumber : Realisasi APBD kecuali Th 2014 adalah APBD-P Pada tahun 2014 rata-rata rasio PDA thg Pendapatan sebesar 18,08% sedangkan di Kaltim rata-rata 22.05%. Rasio Kukar masih dibawah Kaltim maupun Nasional •
•
B. ANALISIS BELANJA DAERAH
Implementasi atas kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut adalah melalui Belanja Daerah APBD. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat direalisasikan dengan baik. Dengan demikian, Belanja Daerah seharusnya dapat menjadi komponen yang penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak nyata pada perekonomian daerah secara luas. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Komponen analisis Belanja 1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah 3. Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk. 4. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah.
2.1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 2010
2011
2012
2013
2014
Belanja Pagawai (Juta) 946,091.08 1,023,682.76 1,375,562.31 1,790,108.31 1,900,134.22 Total Belanja (Juta) 4,639,033.24 4,632,243.76 6,684,272.12 9,242,954.64 7,308,387.44 rasio belanja 20.39% 22.10% 20.58% 19.37% 26.00% pegawai Sumber : Diolah Dari APBD P Rata-rata nalional rasio blj Pegawai sebesar 40,87% tahun 2014 dan 44,07% tahun 2013. Rata-rata Kaltim 27,53 % tahun 2014 Trend Kukar rasio belanja pegawai cenderung naik, namun masih dibawah ratarata nasional dan rata-rata Provinsi. •
• •
2.2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah 2010 Blj Modal (Juta Rp) Total Blj (Juta Rp) Rasio Blj Modal
2011
2012
2013
2014
1,551,043.51 1,734,710.77 2,880,393.65 4,269,729.23 3,022,386.51 4,639,033.24 4,632,243.76 6,684,272.12 9,242,954.64 7,308,387.44
33.43% 37.45% 43.09% 46.19% 41.36%
Sumber : Diolah Dari APBD P • •
•
Rasio blj Modal th 2014 secara nasional sebesar 25,86% Porsi belanja modal, merupakan komponen yang sangat penting karena mempunyai multiplayer effect dalam menggerakkan roda perekonomian. Kukar memiliki rasio diatas rata-rata nasional
2.3. Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk 2010 Blj Modal (Juta)
2011
2012
2013
2014
1,551,043.51 1,734,710.77 2,880,393.65 4,269,729.23 3,022,386.51
Jlh Pdd 626,680 651,069 676,408 727,872 781,169 Rasio Blj Modal Tah Jlh 2,475,016.77 2,664,403.88 4,258,367.21 5,866,044.07 3,869,055.87 Pdd (Rp) •
•
Trend rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk memiliki kecenderungan naik, dalam 5 tahun terakhir tahun 2013 memiliki rasio paling besar yaitu Rp 5,8 Juta per jiwa. Tahun 2014, Rasio Kukar lebih tinggi dari rasio Nasional yang hanya sebesar Rp 1,248 ,000 namun lebih rendah dari rata-rata kaltim yaitu sebesar Rp 3,9 juta
2.4. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah 2010
Blj bansos (Juta)
108,120.08
2011
87,127.30
2012
124,384.00
2013
2014
89,610.00
73,180.00
Total Blj (Juta) 4,639,033.24 4,632,243.76 6,684,272.12 9,242,954.64 7,308,387.44 Rasio Blj 2.33% 1.88% 1.86% 0.97% 1.00% bansos •
•
Secara nasional tahun 2014 rasio belanja bansos sebesar 0,87 %. Rata-rata kaltim 0,64 %. Kukar pada tahun 2014 memiliki rasio diatas nasional maupun kaltim, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan menurun
3. Analisis Surplus/(Defisit)
Kukar Selama ini menerapkan pola anggaran defisit selain ditujukan untuk menutupi kebutuhan anggaran belanja, juga ditujukan untuk menampung SiLPA tahun anggaran sebelumnya. rasio defisit terhadap pendapatan, yang berarti semakin besar persentase rasionya, maka semakin besar pula Penerimaan Pembiayaannya (SiLPA dan Pinjaman Daerah) yang diperlukan untuk menutupi anggaran belanjanya.
Rasio Defisit 2010
Defisit
(281.94)
Pendapatan 4,357.10
2011
2012
2013
2014
(2,919.27)
(2,919.27)
(3,243.15)
(1,622.59)
4,151.29
3,765.01
5,999.80
5,685.80
-6.47% -70.32% -77.54% -54.05% -28.54%
Rasio Defisit
RASIO DEFISIT 0.00% -10.00% -20.00%
-6.47%
2010
2011
2012
2013
2014 -28.54%
-30.00% -40.00% -50.00%
-54.05%
-60.00% -70.00% -80.00% -90.00%
-70.32%
-77.54%
Kondisi yang perlu diperbaiki (ratarata nasional th 2014 sebesar – 7,7% , rata2 kaltim 33,9%
Penutup Catatan Penting : 1. Secara umum perlu diapresiasi PAD selalu meningkat, namun sebagian besar diperoleh dari penerimaan bunga bank dengan memanfaatkan dana yang beloum terpakai, sedangkan sumbangan pajak dan restribusi masih rendah dan perlu ditingkatkan, 2. Pada belanja langsung (Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal) serapannya masih jauh dari harapan DPRD, perlu dilakukan pembenahan pada pelaksanaan pengadaan yang lebih transparan dan efektifitas ULP perlu ditingkatkan.
Bio Data
Nama : Salehuddin, S.Sos, S.Fil Tempat tanggal lahir : Pendidikan : Jabatan : Ketua DPRD Periode 2010 sd 2015 Isteri : Anak : Alamat : Mail : Tlp :
TERIMAKASIH
