APBN DAN APBD Untuk SMA/MA kelas XI
Materi Pokok 1. Penge Pengerti rtian an APBN APBN dan APBD APBD 2. Fungsi dan tujuan tujuan APBN APBN dan dan APBD APBD 3. Sumber Sumber penerim penerimaan aan Negara Negara dan Daera Daerah h 4. enis penge!uar penge!uaran an negara negara dan dan Daerah Daerah ". Mekanism Mekanisme e pen#usun pen#usunan an APBN APBN dan dan APB APBD D $. Pengaruh Pengaruh APBN APBN dan APBD da!am da!am pereko perekonom nomian ian ()ipat gandakan kegaga!an anda. Anda tidak mungkin se!a!u menang* tetapi anda juga tidak mungkin se!a!u ka!ah* se!ama anda terus mengambi! resiko* be!ajar dan men+oba* dan sukses tak akan tere!akkan, -'om atson* /BM 0ounder, 0ounder ,
PP%&' SM3 ' P Pengertian APBN & APBD
Suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka aktu satu ta!un "# $anuari 3# %esember&' SM3T Universitas Padang undang-undang Angkatan 3 1 PPG-T yang ditetapkan Negeri dengan dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jaab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(
en+ana keuangan tahunan pemerintah daerah di /ndonesia /ndonesia #ang disetujui o!eh Dean Peraki!an ak#at Daerah. Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Daerah. 'ahun anggaran APBD me!iputi masa satu tahun* mu!ai dari tangga! 1 anuari sampa sampai i dengan tangga! 31 Desember Desember.. Fungsi, Tujuan APBN & APBD
2 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
APBN juga dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi, karena dalam APBN seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya APBN dapat berpengaruh pada pengendalian inflasi. APBN/APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPR.
ika Ditinjau Dari !isi "anajemen
3 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
Adapun tujuan penyusunan APBN adalah # $. %. &. '. (.
"embantu mencapai tujuan kebijakan fiskal "eningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah "enciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik "emungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja "eningkatkan transparansi dan pertanggung ja)aban pemerintah kepada DPR dan masyarakat *. !ebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan +. "eningkatkan produksi dan kesempatan kerja . "eningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat
-ujuan APBN ini juga tertuan dalam D $'( pasal %& ayat $ yaitu APBN adalah sebagai )ujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar0besarnya kemakmuran rakyat.
Sumber-Sumber Penerimaan Negara
PAJA Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia:
Pajak Peng!asilan "PP!& Pajak Pertamba!an Nilai *arang dan $asa "PPN& Pajak Penjualan atas *arang Mea! "PPn-*M& Pajak *umi dan *angunan "P**& *ea Per+le!an ,ak atas Tana! dan *angunan "*P,T*& *ea Meterai *ea Masuk .ukai Pajak /ksp+r
Pajak )endaraan *erm+t+r "P)*& Pajak ,+tel dan est+ran "P,& Pajak eklame Pajak ,iburan Pajak *a!an *akar
4 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
!TIB"SI
etribusi merupakan pungutan yang dilakukan +le! pemerinta! "pusat0daera!& berdasarkan undang-undang "pemungutannya dapat dipaksakan& di mana pemerinta! memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya( .+nt+!' pelayanan medis di ruma! sakit milik pemerinta!' pelayanaan perpakiran +le! pemerinta!' pembayaran uang sek+la!' dll(
!"NT"N#AN B"$N%B"$D
Sebagai pemilik *UMN' pemerinta! pusat ber!ak memper+le! bagian laba yang diper+le! *UMN( %emikian pula dengan *UM%' pemerinta! daera! sebagai pemilik *UM% ber!ak memper+le! bagian laba *UM%( D!NDA DAN SITA
Pemerinta! ber!ak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat' apabila masyarakat "individu0kel+mp+k0+rganisasi& diketa!ui tela! melanggar peraturan pemerinta!( Misalnya1 denda pelanggaran lalulintas' denda ketentuan peraturan perpajakan' penyitaan barangbarang illegal' penyitaan jaminan atas !utang yang tidak tertagi!' dan lainnya
PINJA$AN
Pinjaman pemerinta! merupakan sumber penerimaan negara' yang dilakukan apabila terjadi de2sit anggaran( Pinjaman pemerinta! dikemudian !ari akan menjadi beban pemerinta!' karena pinjaman tersebut !arus dibayar kembali' berikut dengan bunganya( Pinjaman dapat diper+le! dari dalam maupun luar negeri( Sumber pinjaman bisa berasal pemerinta!' institusi perbankan' institusi n+n bank' maupun individu(
" PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
)IBA)
,iba! adala! penerimaan negara dalam bentuk devisa dan0atau devisa yang dirupia!kan' rupia!' maupun dalam bentuk barang' jasa dan surat ber!arga yang diper+le! dari pemberi !iba! yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak bisa mengikat' baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri( %engan kata lain' !iba! merupakan bantuan berupa uang' barang dan jasa yang berasal dari pemerinta!' masyarakat' dan bada usa!a dalam negeri atau luar negeri( ,iba! dapat dibelanjakan sesuai kesepakatan dengan negara atau lembbaga pemberi !iba! yang tertuang dalam n+ta kesepa!aman "mem+randum +f understanding&( P!N'!(!N##AAAN "NDIAN B!)ADIA)
Pemerinta! dapat menyelenggarakan undian ber!adia! dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara( $umla! yang diterima pemerinta! adala! selisi! dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya +perasi dan besarnya !adia! yang dibagikan(*anyak negara menyelenggarakan undian ber!adia!' seperti Amerika Serikat' )anada' Australia' $epang' $erman' nd+nesia "perna!&(
$ PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
Sumber-Sumber Penerimaan Daera*
Pendapatan daera! bersumber dari 4 P!NDAPATAN AS(I DA!A)
,asil pajak daera! ,asil retribusi daera! ,asil pengel+laan kekayaan daera! yang dipisa!kan =ain-lain pendapatan asli daera! DANA P!I$BAN#AN
Sebagai k+mp+nen terbesar dalam belanja daera!' dana perimbangan mempunyai peanan penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi( Selama peri+de 566#-5667' kebijakan dana perimbangan diara!kan untuk memperkuat k+reksi ketimbangan !+ris+ntal meningkatkan pelayanan publik meningkatkan e2siensi melalui anggaran kinerja berdasarkan Undang-Undang n+m+r #8 ta!un 5663 tentang )euangan Negara( %alam perkembangannya' dana perimbangan senantiasa menunjukkan kecenderungan meningkat dari ta!un ke ta!un( Apabila dalam ta!un 5663 realisasi dana perimbangan sebesar ###'# triliun rupia! "7'9 persen ter!adap P%*&' maka dalam ta!un 5669 realisasi dana perimbangan mencapai #55': triliun rupia! "7'3 persen ter!adap P%*&' atau meningkat sebesar #6'; persen( Selanjutnya' dalam ta!un 5667' realisasi dana perimbangan diperkirakan mencapai #95'3 triliun rupia! "7'9 persen ter!adap P%*&' atau lebi! tinggi #7'< persen dari realisasinya dalam ta!un 5669( ealisasi dana perimbangan tersebut terdiri dari realisasi dana bagi !asil "%*,&' dana al+kasi umum "%AU&' dan dana al+kasi k!usus "%A)&( a. Dana Bagi Hasil (DBH)
%ana bagi !asil "%*,& merupakan bagian daera! yang bersumber dari penerimaan yang di!asilkan baik +le! penerimaan perpajakan' maupun sumber daya alam( *esarnya bagian daera! tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perunda-undangan yang berlaku' yaitu mengacu kepada Undang-Undang n+m+r 57 ta!un #::: tentang Perimbangan PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
)euangan antara Pemerinta! Pusat dan %aera!' Peraturan Pemerinta! n+m+r #69 ta!un 5666 sebagaimana tela! diuba! dengan Peraturan Pemerinta! n+m+r <9 ta!un 566# tentang %ana Perimbangan' Undang-Undang n+m+r #< ta!un 566# tentang >t+n+mi )!usus bagi pr+vinsi Nanggr+e Ace! %arussalam "NA%&' Undang-Undang n+m+r 5# ta!un 566# tentang >t+n+mi )!usus bagi pr+vinsi Papua' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perpajakan dan sumberdaya alam( *erdasarkan ketentuan tersebut' maka besarnya realisasi %*,' selain sangat dipengaru!i +le! kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi!asilkan' juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai besarnya persentase bagian daera! peng!asil( Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan yang dibagi!asilkan ke daera! melalui AP*N meliputi pajak peng!asilan' yaitu PP, pasal 5# dan PP, pasal 5705: +rang pribadi dalam negeri' Pajak *umi dan *angunan "P**&' serta *ea Per+le!an ,ak atas Tana! dan *angunan "*P,T*&( Sementara itu' penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam "S%A& yang dibagi!asilkan ke daera! meliputi antara lain S%A minyak bumi' S%A gas alam' S%A pertambangan umum' S%A ke!utanan' dan S%A perikanan( %alam perkembangannya' realisasi %*, senantiasa menunjukkan kecenderungan meningkat dari ta!un ke ta!un seiring dengan meningkatnya realisasi penerimaan dalam negeri yang dibagi!asilkan( %alam ta!un 5669' realisasi %*, emncapai 3;'8 triliun rupia! atau meningkat #;': persen dibandingkan dengan realisasi %*, ta!un 5663 sebesar 3#'9 triliun rupia!( Sementara itu' realisasi %*, dalam ta!un 5669 diperkirakan 9:'5 triliun rupia! atau 39'# persen lebi! tinggi dari realisasinya dalam ta!un 5669( b. Dana Alokasi mum (DA)
%ana Al+kasi Umum "%AU& merupakan instrumen transfer daera! yang berperan untuk meminimumkan ketimpangan 2skal antar daera!' sekaligus memeratakan kemampuan keuangan antar daera!' dan dial+kasikan dalam bentuk bl+ck grant( *erkaitan denganitu' sebagiamana yang diamanatkan dalam Undang-Undang n+m+r 57 ta!un #::: tentang Perimbangan )euangan antara Pemerinta! Pusat dan %aera!' f+rmula yang digunakan dalam per!itungan %AU adala! k+nsep kesenjangan 2skal' yaitu selisi! antara kebutu!an 2skal dengan kapasitas 2skal( Adapun besaran %au ditetapkan sekurang-kuranya 57 persen dari penerimaan dalam negeri "P%N& bersi!' dengan rincian #6 persen untuk privinsi' dan :6 persen untuk kabupaten0k+ta( Untuk meningkatkan fungsi utama %AU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antar daera!' maka penerapan f+rmula PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
%AU sejak ta!un 5663-5667 dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut1 1. Sejak ta!un 5669 al+kasi %AU ditingkatkan' yaitu dari 57 persen menjadi 57'7 persen dari P%N bersi!( 2. ?+rmula yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerinta! n+m+r #69 ta!un 5666 sebagaimana tela! diuba! dengan Peraturan Pemerinta! n+m+r <9 ta!un 566# tentang %ana Perimbangan( 3. Tetap mempertimbangkan fakt+r penyeimbang "al+kasi minimum0 al+kasi dasar&' yang terdiri atas lumpsum dan pr+p+rsi+nal ter!adap kebutu!an belanja pegaai( 9( %AU bagi daera! +t+n+m baru "pemekaran& di!itung secara pr+p+rsi+nal dari darea! induknya berdasarkan jumla! penduduk' luas ilaya!' dan belanja PNS daera!( %alam perkembangannya' realisasi %AU senantiasa menunjukkan kecenderungan peningkatan dari ta!un ke ta!un( ,al ini tercermin dari daya serapnya' yaitu apabila dalam ta!un 5663 realisasi %AU mencapai 88'6 triliun rupia!' maka dalam ta!un 5669 realisasi %AU mencapai <5'# triliun rupia!' atau meningkat ;'; persen( Selanjutnya dalam ta!un 5667' realisasi %AU diperkirakan mencapai <<'< triliun rupia!' yang berarti mengalami peningkatan <'5 persen dari realisasi %AU ta!un 5669( Peningkatan perkiraan realisasi %AU ini disebabkan +le! lebi! tingginya perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri "P%N&' yang membaa k+nsekuensi pada lebi! tingginya %AU' serta meningkatnya rasi+ %AU ter!adap P%N nett+' yaitu dari 57 persen dalam ta!un 566# !ingga ta!un 5663' menjadi 57'7 persen dalam ta!un 5669 dan ta!un 5667( !. Dana Alokasi "husus (DA")
Selain %*, dan %AU' kepada daera! juga disediakan dana al+kasi k!usus "%A)& yang dig+l+ngkan ke dalam bantuan yang bersifat k!usus( Pada aalnya' %A) yang disediakan bagi daera!' seluru!nya bersumber dari dana reb+isasi "%& yang dial+kasikan sebesar 96 persen dari penerimaannya( Namun' mulai ta!un 5663' selain untuk membiayai kegiatan reb+isasi di daera! peng!asil' %A) juga diberikan dalam bentuk %A) N+n-% yang disediakan bagi daera! tertentu untuk membiayai kebutu!an k!usus' seperti kebutu!an yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus al+kasi umum atau kebutu!an yang merupakan k+mitmen atau pri+ritas nasi+nal( ealisasi %A) senantiasa menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari ta!un ke ta!un( %alam ta!un 5669' realisasi %A) mencapai 9'# triliun rupia!' atau meningkat 7#': persen dibandingkan dengan realisasi %A) ta!un 5663 sebesar 5'8 triliun rupia!( Sementara itu' realisasi %A) dalam ta!un 5667 5 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
diperkirakan sebesar 9'3 triliun rupia! atau 9': persen lebi! tinggi dari realisasinya dalam ta!un 5669( ealisasi %A) tersebut terdiri atas realisasi %A) % dan %A) N+n-%( ealisasi %A) % sangat dipengaru!i +le! besarnya penerimaan negara yang bersumber dari dana reb+isasi yang dapat di!impul +le! Pemerinta!( *erkaitan dengan itu' realisasi %A) % dalam ta!un 5669 mencapai #'3 triliun rupia!' dan realisasi %A) % dalam ta!un 5667 diperkirakan mencapai 6'3 triliun rupia! atau 8;': persen lebi! renda! dari realisasinya pada ta!un sebelumnya( %alam perkembangannya' realisasi %A) N+n-% menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari ta!un ke ta!un( %alam ta!un 5663' realisasi %) N+n-% mencapai 5'8 triliun rupia!' yang dipergunakan untuk membiayai bidang pendidikan' bidang kese!atan' bidang infrastruktur' serta bidang prasarana pemerinta!an daera! pemekaran( %alam ta!un 5::9' realisasi %A) N+n-% meningkat menjadi 5'< triliun rupia!( Peningkatan ini selain karena adanya kenaikan anggaran di setiap bidang yang dibiayai dengan %A) N+n-%' juga sebagai akibat diperluasnya cakupan pembiayaannya dengan menamba! bidang kelautan dan perikanan( %alam ta!un 5667 realisasi %A) N+n-% diperkirakan mencapai 9'6 triliun rupia!' atau 95': persen lebi! tinggi dari realisasinya dalam ta!un 5669( Peningkatan yang cukup signi2kan tersebut juga disebabkan adanya peningkatan anggaran di setiap bidang yang dibiayai %A) N+n-% dan penamba!an kegiatan prasarana air bersi! pada bidang infrastruktur serta bidang pertanian( %engan demikian' bidang-bidang yang dibiayai dengan anggaran %A) N+n-% dalam ta!un 5667 meliputi bidang pendidikan' bidang kese!atan' bidang infrastruktur' termasuk kegiatan prasarana air bersi!' bidang prasarana pemerinta! daera! pemekaran' bidang kelautan dan perikanan' serta bidang pertanian( #ain-lain pendapatan terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. P!NDAPATAN )IBA) P!I$BAN#AN
,iba! merupakan bantuan yang tidak mengikat' bersumber dari luar negeri melalui pemerinta!( ,iba! dituangkan dalam suatu naska! perjanjian antara pemerinta! daera! dan pemberi !iba!( %alam penggunaan disesuaikan dengan naska! perjanjian( P!NDAPATAN DANA DA"AT
16 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
%ana darurat berasal dari AP*N untuk keperluan mendesak yang diakibatkan +le! bencana nasi+nal atau peristia luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi +le! daera! dengan menggunakan sumber AP*%( PINJA$AN DA!A)
Pemerinta! menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerinta! dan pemerinta! daera! dengan memper!atikan keadaan dan prakiraan perkembangan perek+n+mian nasi+nal( Pinjaman daera! bersumber dari1 pemerinta!' pemerinta! daera! lain' lembaga keuangan *ank' lembaga keuangan bukan *ank dan masyarakat( Pinjaman daera! yang bersumber dari pemerinta! diberikan melalui menteri keuangan( Sedang pinjaman daera! yang bersumber dari masyarakat berupa +bligasi daera! ditertibkan melalui pasar m+dal(
11 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
Jenis-Jenis Pengeuaran Negara
B!(ANJA P"SAT
P!$!INTA)
)lasi2kasi anggaran menurut jenis belanja dibagi ke dalam delapan katag+ri1 A+ Belanja pegawai yaitu k+mpensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegaai pemerinta! yang bertugas di dalam meupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan m+dal( *elanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan' !+n+rarium' vakasi' lembur dan k+ntribusi s+sial( B+ Belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang !abis pakai untuk mempr+duksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan( *elanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa' pemeli!araan dan perjalanan( + Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam pembentukan m+dal( %alam belanja ini termasuk untuk tana!' peralatan dan mesin' gedung dan bangunan' jaringan maupun dalam bentuk 2sik lainnya' seperdi buku' binatang dan lain sebagainya( D+ Beban bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas keajiban penggunaan p+k+k utang "principal +utstanding& baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang di!itung berdasarkan p+sisi pinjaman( !+ Subsidi yaitu al+kasi anggaran yang diberikan kepada perusa!aan0lembaga yang mempr+duksi' menjual' mengeksp+r dan mengimp+r barang dan jasa untuk memenu!i !ajat !idup +rang banyak se!ingga !arga jualnya dapat terjangkau +le! masyarakat( *elanja ini antara lain digunakan untuk menyalurkan subsidi kepada perusa!aan negara dan perusa!aan sasta( F+ Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resik+ s+sial( *antuan s+sial dapat langsung diberikan kepada angg+ta masyarakat atau lembaga kemasyarakatan( *antuan ini antara lain untuk lembaga n+n pemerinta! bidang pendidikan dan keagamaan( #+ Hibah yaitu transfer dana yang sifatnya tidak ajib kepada negara lain atau kepada +rganisasi internasi+nal( *elanja ini antara lain digunakan untuk !iba! kepada pemerinta! luar negeri dan +rganisasi internasi+nal( )+ Belanja lain-lain yaitu pengeluaran belanja pemerinta! pusat yang tidak dapat diklasi2kasikan ke dalam jenis belanja B!(ANJA P!$!INTA) lainnya seperti !al diatas( DA!A) .DANA P!I$BAN#AN+
12 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
%ana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari penerimaan AP*N yang dial+kasikan kepada daera! untuk membiayai kebutu!an daera! dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu1 a) %ana bagi !asil1 yang bersumber dari pajak dan sumber daya lainnya( %ana bagi !asil dari pajak terdiri dari1 pajak bumi dan bangunan "P**&' bea per+le!an !ak atas tana! dan bangunan "*P,T*&' pajak peng!asilan "PP!& pasal 57 dan pasal 5: ajib pajak +rang pribadi dalam negeri( %ana bagi !asil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari1 ke!utanan' pertambangan umum' perikanan' pertambangan minyak bumi' pertambangan gas bumi( b) %ana al+kasi umum "%AU&' yaitu dana yang berasal dari AP*N yang dial+kasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daera! untuk membiayai kebutu!an pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi' c) %ana al+kasi k!usus "%A)&' adala! dana yang berasal dari AP*N yang dial+kasikan kepada daera! untuk membantu membiayai kebutu!an tertentu( Jenis-Jenis Pengeuaran Daera*
Pengeluaran pemerinta! daera! terdiri dari pengeluaran yang dilakukan +le! Pemerinta! %aera! Tingkat Pr+vinsi dan Pemerinta! %aera! )abupaten0)+ta( Pengeluaran Pemerintah Daerah Pro$insi
Pengeluaran Pemerinta! %aera! Pr+vinsi terdiri dari belanja' bagi !asil pendapatan ke kabupaten0k+ta0desa' dan pengeluaran pembiayaan( a& *elanja *elanda terdiri dari belanja +perasi+nal' belanja m+dal' dan belanja tak tersangka( #( *elanja >perasi+nal' merupakan pembelanjaan rutin yang dilakukan pada aktu-aktu tertentu( @ang termasuk ke dalam belanja +perasi+nal adala!1 *elanja Pegaai *elanja *arang dan $asa *elanja Pemeli!araan *elanja Perjalanan %inas *elanja Pinjaman *elanja Subsidi *elanja ,iba! 13 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
*elanja *antuan S+sial *elanja >perasi lainnya 5( *elanja M+dal' terdiri dari *elanja Aset Tetap dan *elanja Aset =ainnya( 3( *elanja Tak Tersangka merupakan pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya dan akan dikeluarkan( a( *agi !asil Pendapatan ke )abupaten0)+ta0%esa @ang termasuk ke dalam bagi !asil pendapatan ke )abupaten0)+ta0%esa' antara lain1 #( *agi ,asil Pajak ke )abupaten0)+ta 5( *agi ,asil Pajak etribusi ke )abupaten0)+ta 3( *agi ,asil Pendapatan lainnya ke )abupaten0)+ta b( Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari1 1. Pembayaran Pinjaman( Pembayaran Pinjaman ini bisa kepada =uar Negeri' kepada Pemerinta! %aera! >t+n+m lainnya' *UMN atau *UM%' atau sumber %alam Negeri lainnya( 5( Penyertaan M+dal Pemerinta!( 3( *elanja nvestasi Permanen( 9( Pemberian Pinjaman jangka Panjang(
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah
Pengeluaran pemerinta! daera! kabupaten dan k+ta terdiri dari belanja' bagi !asil' pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan( Untuk pengeluaran daera! kebupaten k+ta sama rincian biaya pengeluarannya dengan rincian pengeluaran pemerinta! daera! pr+pinsi
14 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
$ekanisme Pen/usunan APBN
$a0am-$a0am Anggaran
ebijakan
a)Kebijakan anggaran seimbang Pada anggaran berimbang' diusa!akan agar pengeluaran "belanja& dan pendapatan atau penerimaan sama( )eadaan seperti ini dapat menstabilkan ek+n+mi dan anggaran( %alam !al ini' pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan( b)Kebijakan anggaran defsit Anggaran de2sit adala! anggaran yang disusun dengan pengeluaran Negara lebi! besar daripada penerimaan Negara( %e2sit AP*N terjadi apabila pemerinta! meminjam dari bank sentral atau !arus mencetak yang baru untuk membiayai pembangunannya( c) Kebijakan anggaran surplus Anggaran surplus adala! anggaran yang disusun dengan penerimaan Negara lebi! besar daripada pengeluaran Negara( )ebijakan ini dijalankan apabila keadaan ek+n+mi sedang dilanda inasi "kenaikan !arga terus menerus&( Penyusunan anggaran surplus !arus menyesuaikan dengan kenaikan barang dan jasa( d)Kebijakan anggaran dinamis Anggaran dinamis adala! anggaran yang disusun selalu meningkat jika dibandingkan dengan anggaran ta!un sebelumnya( %alam kebijakan anggaran dinamis diusa!akan meningkat dalam pendapatannnya dan peng!ematan pengeluarannnya' se!ingga dapat meningkatkan tabungan pemerinta!0 Negara untuk kemakmuran masyarakat Ta*apan pen/usunan, peaksanaan, dan pertanggungja1aban APBN
a)ahap Pen!usunan Penyusunan AP*N dilaksanakan tiap-tiap ta!un sesuai dengan UU% #:97 pasal 53 ayat "#& yang menyatakan ba!a AP*N ditetapkan tiap-tiap ta!un dengan Undang-Undang( .ara menentapkan AP*N adala! suatu ukuran bagi sifat pemerinta!an negara( Untuk negara dem+krasi atau negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti epublik nd+nesia' AP*N itu ditetapkan dengan Undang-Undang( Artinya dengan persetujuan %P( *etapa rakyat caranya bangsa akan !idup dan darimana didapatnya belanja buat !idup' !arus ditetapkan +le! rakyat itu sendiri' dengan perantara %ean Perakilannya( akyat menentukan nasibnya sendiri' karena itu juga cara !idupnya( >le! karena itu pendapatan belanja mengenai !ak rakyat untuk menentukan 1" PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
nasibnya sendiri' maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat' sebagai pajak dan lain-lainnya !arus ditetapkan dengan Undang-Undang dengan persetujuan %P( Penyusunan AP*N dilakukan +le! pemerinta! yaitu +le! tiap departemen' lembaga atau badan dan semua +rganisasi yang dibiayai +le! keuangan negara' kemudian diajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden( %asar penyusunan AP*N adala! encana )erja pemerinta! yang tela! ditetapkan sebagai suatu keputusan pemerinta! mengenai rencana kerja pemerinta! setela! diba!as dengan %P( encana )erja kementerian negara0lembaga terdiri dari visi' misi' tujuan' pr+gram dan kegiatan yang akan dilaksanakan +le! kementerian negara0lembaga dalam kurun aktu satu ta!un( encana kerja kementerian Negara0=embaga merupakan penjabaran perencanaan strategis kementerian negara0lembaga dan suda! diselaraskan dengan encana )erja Pemerinta!( encana )erja )ementerian Negara0=embaga menjadi landasan bagi kementerian negara0lembaga dalam penyusunan encana )erja dan Anggaran )ementerian Negara0=embaga ")A-)=& dalam satu ta!un( )A-A= tersebut sebagai acuan di dalam pembuatan d+kumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk %aftar sian Pelaksanaan Anggaran "%PA&( %alam penyusunan AP*N pemerinta! mendasarkan pada dua aspek' yakni aspek pendapatan dan aspek pengeluaran( #& Aspek pendapatan negara a( Mengintensifkan penerimaan sekt+r anggaran dalam jumla! dan ketepatan penyet+ran( b( Mengintensifkan penagi!an dan pemungutan piutang negara' misalnya sea penggunaan barang-barang milik negara' sea pelabu!an' dan sea landasan pesaat( c( Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita +le! negara dan denda yang dijanjikan( 5& Aspek pengeluaran negara1 a( ,emat' tidak b+r+s' e2sien' dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutu!an teknis yang ada( b( Terara! dan terkendali sesuai dengan anggaran dan pr+gram kegiatan( c( Mengusa!akan semaksimalkan mungkin penggunaan pr+duk-pr+duk dalam negara dengan memper!atikan kemampuan0 p+tensi yang dimiliki( b7 Ta!ap pelaksanaan
)egiatan *enda!ara Umum Negara dalam pelaksanaan AP*N pada setiap ta!un anggaran dimulai sejak ditetapkan AP*N +le! %ean Perakilan akyat( Menteri0pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun d+kumen pelaksanaan anggaran "%aftar sian Pelaksanaan Anggaran0%PA& kementerian negara0 1$ PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
lembaga masing-masing berdasarkan al+kasi anggaran yang diterima dan menyampaikan kepada Menteri )euangan selaku *enda!ara Umum Negara "*UN& untuk memper+le! pengesa!an( *erdasarkan %PA yang tela! disa!kan +le! *UN1 i( Pengguna Anggaran "PA& atau biasa disebut )uasa Pengguna Anggaran ")uasa PA& menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai kerja yang tela! ditetapkan dan tela! dituangkan dalam %PA( Untuk membayar tagi!an "pengeluaran& akibat kegiatan yang diselenggarakannya' PA0)uasa PA ber!ak memerinta!kan kepada *UN0)uasa *UN untuk melakukan pembayaran tagi!an dimaksud atas beban AP*N' dengan ketentuan ba!a pembayaran tagi!an !anya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedian dalam %PA( ii( *enda!ara Umum Negara melakukan k+mpilasi rencana penarikan dana dan rencana pendapatan yang diperkirakan dapat diterima tiap-tiap satuan kerja yang merupakan bagian dari %PA' dalam suatu daftar rencana pengeluaran dan pendapatan AP*N( Selanjutnya berdasarkan rencana arus kas dimaksud' *enda!ara Umum Negara mengupayakan ketersediaan dana dalam jumla! cukup setiap saat diperlukan guna menjamin terlaksananya pembayaran yang !arus dilakukan se!ubungan dengan penerbitan Surat Perinta! Membayar "SPM& +le! para pengguna anggaran0)uasa pengguna anggaran( iii( Pelaksanaan AP*N dilakukan dengan memper!atikan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu )eputusan Presiden N+m+r <6 Ta!un 5663( Setela! AP*N ditetapkan dengan Undang-Undang' pelaksanaan AP*N dituangkan lebi! lanjut dengan peraturan presiden( *erdasarkan perkembangan' di tenga!-tenga! berjalannya ta!un anggaran' AP*N dapat mengalami revisi0peruba!an( Untuk melakukan revisi AP*N' Pemerinta! !arus mengajukan UU Peruba!an AP*N untuk mendapatkan persetujuan %P( Peruba!an AP*N dilakukan paling lambat ak!ir Maret' setela! pemba!asan dengan *adan anggaran %P( %alam keadaan darurat "misalnya terjadi bencana alam&' Pemerinta! dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya( c& Ta!ap Pertanggungjaaban Sala! satu upaya k+nkrit untuk meujutkan transparansi dan akuntabilitas pengel+laan keuangan negara adala! penyampaian lap+ran pertangungjaaban keuangan pemerinta! yang memenu!i prinsip-prinsip tepat aktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerinta! yang tela! diterima secara umum( =ap+ran pertanggungjaaban pelaksanaan AP*N disampaikan berupa lap+ran keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari 1 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
lap+ran realisasi anggaran' neraca' lap+ran arus kas dan catatan atas lap+ran keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerinta!( =ap+ran )euangan pemerinta! pusat yang tela! diperiksa +le! *adan Pemeriksa )euangan !arus disampaikan kepada %P selambat-lambatnya ; "enam& bulan setela! berak!irnya ta!un anggaran yang bersangkutan( %alam rangka akuntabilitas pengel+laan keuangan negara menteri0 pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran0pengguna barang bertanggungjaab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang AP*N( Selain itu juga ditegaskan prinsip yang berlaku universal ba!a barang siapa yang diberi eenang untuk menerima' menyimpan dan membayar atau menyera!kan uang' surat ber!arga atau barang milik negara bertanggung jaab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi di lembaga dimana ia melakukannya( )eajiban untuk ketentuan yang berlaku pengganti kerugian keuangan negara +le! para pengel+la keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang !andal( Selambatnya ; bulan setela! ta!un anggaran berak!ir' Presiden menyampaikan UU tentang Pertanggungjaaban Pelaksanaan AP*N kepada %P berupa lap+ran keuangan yang tela! diperiksa +le! *adan Pemeriksa )euangan
1 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
$ekanisme Pen/usunan APBD
#( Penyusunan AP*% merupakan dasar pengel+laan keuangan daera! dalam masa # "satu& ta!un anggaran ter!itung mulai tanggal # $anuari sampai dengan tanggal 3# %esember( %alam menyusun ancangan AP*% kepala %aera! menetapkan pri+ritas dan plaf+n anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daera!( *erdasarkan pri+ritas dan plaf+n anggaran kepala satuan kerja perangkat daera!' menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daera! dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai( )emudian disampaikan kepada pejabat pengel+la keuangan sebagai ba!an penyusunan rancangan peraturan daera! tentang AP*% ta!un berikutnya yang diajukan kepada %P% untuk memper+le! persetujuan( Persetujuan dari %P% dilakukan # "satu& bulan sebelum ta!un anggaran dilaksanakan( Setela! itu kepala daera! menyiapkan rancangan peraturan daera! tentang penyebaran AP*%( AP*% yang tela! disetujui +le! %P% terbagi pada unit +rganisasi' fungsi' pr+gram' kegiatan dan jenis belanja( 5( Pelaksanaan Setela! AP*% ditetapakan dengan peraturan daera!' pelaksanaannya dituangkan lebi! lanjut dengan keputusan Gubernur0*upati0Balik+ta( Pemerinta! daera! menyapaikan lap+ran realisasi semesrer pertama kepada %P% pada ak!ir juli ta!un anggaran yang bersangkutan( nf+rmasi yang disampaikan dalam lap+ran tersebut menjadi ba!an evaluasi pelaksanan AP*% semester pertama dan penyesuaian0peruba!an AP*% semester berikutnya( )etentuan pengel+laan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan AP*% ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur keuangan daera!( 3( Pertanggungjaaban =ap+ran pertanggungjaaban pelaksanaan AP*% disampaikan berupa lap+ran keuangan yang terdiri dari lap+ran realisasi anggaran' neraca' lap+ran arus kas dan catatan atas lap+ran keuangan yang disusun sesuai dengan standar akutansi pemerinta!( =ap+ran keuangan pemerinta! daera! yang tela! diperiksa +le! *adan Pemeriksa )euangan !arus disampaikan kepada %P selambat-lambatnya ; "enam& bulan setela! berak!irnya ta!un anggaran yang bersangkutan( %alam rangka akuntabilitas pelaksanaan keuangan 15 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
Gubernur0*upati0Balik+ta selaku pengguna anggaran0pengguna barang bertanggungjaab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daera! tentang AP*%( )epala satuan kerja perangkat daera! bertanggung jaab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daera! tentang AP*%' dari segi barang atau jasa yang disediakan( Sebagai k+nsekensinya diatur sanksi yang berlaku bagi Gubernur0*upati0alik+ta serta perangkat daera! yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan0kegiatan yang tela! ditetapkan dalam peraturan daera! tentang AP*%( )etentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif' serta berfungsi atas jaminan P!N#A") APBN T!)ADAP P!!2N2$IAN
Melalui pengaturan keuangan negara' pemerinta! mengendalikan dan memajukan ek+n+mi nasi+nal( )ebijakan pemerinta! dalam mengendalikan penerimaan serta pengeluaran keuangan negara disebut kebijakan 2skal( AP*N disusun sebagai ped+man dalam pelaksanaan kebijakan 2skal pemerinta!( Pelaksanaan kebijakan 2skal tersebut bertujuan untuk1 1. Mengatasi masala! p+k+k ek+n+mi makr+ yang selalu timbul( Untuk mengatasi masala! pengangguran pemerinta! dapat melakukan kebijakan 2skal dalam bentuk penerapan anggaran belanja de2sit' yaitu suatu bentuk anggaran dimana anggaran penerimaan lebi! kecil dari anggaran pengeluaran( Anggaran de2sit diperlukan pada saat terjadi resesi atau kelesuan ek+n+mi( %alam anggaran tersebut pengeluaran pemerinta! lebi! diperbesar untuk pr+yek-pr+yek' misalnya pr+yek pekerjaan umum yang akan membantu meng!idupkan dan menggaira!kan perek+n+mian nasi+nal( 5( Mempertinggi e2siensi penggunaan fakt+r-fakt+r pr+duksi( Sistem mekanisme pasar cenderung akan menciptakan ketidakseimbangan perkembangan di antara berbagai sekt+r' ilaya! dan g+l+ngan masyarakat se!ingga jurang antara si kaya dan si miskin menjadi makin melebar( %alam keadaan seperti itu pemerinta! dapat menggunakan kebijakan 2skal misalnya dengan menetapkan pengeluaran yang lebi! banyak untuk sekt+r' ilaya! atau g+l+ngan masyarakat yang kedudukan ek+n+minya lebi! terbelakang( .+nt+!nya peningkatan anggaran belanja untuk sekt+r pertanian dengan mensubsidi !arga pupuk akan dapat meningkatkan pr+duktivitas dan keseja!teraan petani( 3( Memperbaiki distribusi pendapatan 26 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
)ebijakan 2skal dapat digunakan untuk meratakan pendapatan masyarakat' misalnya dengan sistem pajak pr+gresif dan kebijakan pembelanjaan pemerinta! yang bersifat membantu g+l+ngan masyarakat yang sangat miskin( Pengeluaran pemerinta! yang bersifat membantu g+l+ngan masyarakat yang sangat miskin dinamakan elfare eCpenditure sumber pembelanjaan untuk ini berasal dari penerimaan pajak yang diper+le! dari g+l+ngan penduduk yang lebi! kaya(
P!N#A") APBD T!)ADAP P!!2N2$IAN
AP*N dan AP*% mempunyai pengaru! yang sangat besar ter!adap perek+n+mian negara dan daera!( ni disebabkan karena kegiatan pemerinta! di tingkat pusat dan daera! tergantung pada anggaran yang ditetapkan( AP*N dan AP*% mencerminkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan +le! pemerinta! serta menunjukkan ara! dan peri+ritas pembangunan yang akan dilaksanakan( Secara umum' pr+duktivitas dan laju pertumbu!an ek+n+mi juga sangat ditentukan +le! AP*N dan AP*%( Sebagai c+nt+! apabila pada suatu ta!un tertentu pemerinta! memutuskan untuk mengal+kasikan anggaran yang besar untuk pembangunan di sekt+r pertanian' maka kebijakan ini akan dapat meningkatkan kemajuan sekt+r tersebut( %emikian pula apabila pemerinta! memutuskan untuk membiayai pr+yek pr+yek tertentu yang dapat menunjang kegiatan di sekt+r yang mempunyai kaitan langsung dengan pr+yek bersangkutan( Misalnya' bila pemerinta! memberikan anggaran untuk pr+yek pembangunan jalan raya di daera! pertambangan di sebua! pr+pinsi' maka ini akan dapat meningkatkan kelancaran +perasi dan pr+dukti2tas pertambangan tersebut( Pembangunan membutu!kan anggaran yang sangat besar( Namun biasanya anggaran yang dimiliki +le! pemerinta! sangat terbatas( >le! sebab itu' ditenga!-tenga! keterbatasan anggaran' pemerinta! !arus peka dan jeli dalam meli!at sekt+r mana yang !arus mendapatkan per!atian dalam menetapkan anggaran( *ila pemerinta! mengabaikan sekt+r yang perlu mendapatkan per!atian' maka akan berdampak pada penurunan pertumbu!an ek+n+mi' ba!kan kesengsaraan( >le! karena itu' setiap ta!un pemerinta! perlu menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan target dan tujuan pembangunan perek+n+mian yang !endak dicapai( *ila dide2nisikan' kebijakan anggaran adala! kebijakan yang digunakan dalam menyusun AP*N untuk pelaksanaan kegiatan pemerinta!an dan pembangunan dalam rangka mencapai 21 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3
pertumbu!an ek+n+mi dan pada ak!irnya meningkatkan keseja!teraan rakyat( %engan menyusun kebijakan anggaran yang tepat' pemerinta! di!arapkan dapat melaksanakan pembangunan dengan e2sien dan efektif' se!ingga pertumbu!an ek+n+mi tercapai sesuai dengan perkiraan dan !arapan' dimana tercipta lapangan kerja yang luas' pendapatan yang tinggi dan merata' perek+n+mian yang stabil' yang pada ak!irnya kesemuanya itu mengara!kan negara kepada keseja!teraan dan kemakmuran(
SUMBER: Ekonomi dan kehidupan SMA/MAKelas XI, Si Mul!anti, dkk Pene"it Pusat Pe"ukuan Depatemen Pendidikan Nasional BSE Buku Ekonomi # Kelas XI SMA dan MA, $humidatus sa%d!ah,dkk Pusat Pe"ukuan Depatemen Pendidikan Nasional BSE Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI, Sukadi Pene"it Pusat Pe"ukuan Depatemen Pendidikan Nasional BSE Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI, A&us Mah'ud(, dkk Pene"it Pusat Pe"ukuan Depatemen Pendidikan Nasional BSE Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XI, Alam S, Esis, )akata #**+ Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, -osina Punastuti, R Indah Mustika.ati, asindo 0o&!akata#**+
22 PPG-T SM3T Universitas Negeri Padang Angkatan 3