Link : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51305b6bb7631/nasibkonsumen-dalam-kasus-kepailitan
Nasib Konsumen dalam Kasus Kepailitan Kemudahan mempailitkan mempailitkan perusahaan telah menggerus kepentingan kepentingan konsumen. Perlu sinkronisasi dengan UU Perlindungan Konsumen. HRS/M-15 Dibaca: 11665 Tanggapan: 1 BERITA TERKAIT
Pailit Batavia, Beban Bagi Konsumen
Be!ati-!atila! beutang "i#a ta# ingin peusa!aan $n%a %imo!on#an pailit& Sebab, pailit tela! men"a%i sala! satu upa'a !u#um 'ang seing %ipa#ai untu# mema#sa pemba'aan pemba'aan utang& Data %ai Penga%ilan (iaga pa%a P( )a#ata Pusat menun"u##an lebi! %ai seatus pemo!onan pailit se"a# a*al )anuai + 1+& Memang, ti%a# semua pemo!onan itu %i#abul#an& Tetapi !asiln'a sulit %ipe%i#si& Total Total nilai aset 'ang be#ali-#ali lipat %ai "umla! utang bu#an "aminan bagi peusa!aan untu# lolos& Sepan"ang Sepan"ang a%a utang 'ang "atu! "atu! tempo %an %apat %itagi!, %an a%a #e%ito lain, peusa!aan $n%a bisa %ipailit#an& Ta# Ta# pe%uli apa#a! peusa!aan $n%a besinggungan %engan "utaan #onsumen, atau
!an'a peusa!aan "asa& (o& . Ta!un +0 tentang Kepailitan %an Penun%aan Ke*a"iban Pemba'aan tang PKP2 memung#in#an peusa!aan %ipailit#an sepan"ang memenu!i s'aat utang %an #e%itu& Tengo# sa"a apa 'ang pena! %ialami PT Tele#omuni#asi Selula Tb# Tel#omsel2& Pun'a aset senilai Rp5+,+. tiliun ta# membuat peusa!aan ini lolos %ai pailit %i Penga%ilan (iaga lantaan pun'a utang se#ita Rp5,. milia& tang itu bea*al %ai purchasing order P32 voucher isi ulang pulsa& Hubungan bisnis #e%uan'a ta# belan"ut& PT Pima )a'a 4nomati#a P)42 menu%ing Tel#omsel ta# memba'a utang, %an memo!on#an pailit peusa!aan plat mea! itu& Kepailitan Tel#omsel a#!in'a %ibatal#an Ma!#ama! $gung M$2 pa%a +1 (ovembe ta!un lalu& Ma"elis #asasi men'ebut pembu#tian utang Tel#omsel, sepeti amanat Pasal 6 a'at 02 Kepailitan, ti%a#la! se%e!ana& Tetapi #asus ini menimbul#an petan'aan bagaimana nasib "utaan #onsumen Tel#omsel& (asib #onsumen #embali men"a%i te#a-te#i #eti#a memasu#i ta!un +1., Penga%ilan (iaga pa%a P( )a#ata Pusat #embali mempailit#an PT Meto Batavia, peusa!aan pengelola mas#apai penebangan Batavia $i& Ma"elis mengabul#an pemo!onan peusa!aan asal $mei#a Sei#at, International Lease Finance Corporation 47892, #aena %ebito ta# mampu memba'a se*a pesa*at, bia'a ca%angan mesin, %an bunga& Total utangn'a mencapai $S0,; "uta& Di pesi%angan, Batavia menga#ui utang tesebut& Meu"u# Pasal 1;0 H4R, penga#uan a%ala! bu#ti sempuna& 4tu pula sebabn'a, ma"elis ta# agu mengeto# palu pailit te!a%ap Batavia $i& Nasib Konsumen
Kasus Tel#omsel %an Batavia a%ala! %ua conto! #epailitan 'ang besinggungan %engan #epentingan ibuan, ba!#an "utaan #onsumen& 9alon penumpang pesa*at Batavia $i 'ang su%a! membeli ti#et !an'a bisa gigit "ai #aena penguusan peusa!aan beali! #e #uato begitu ma"elis !a#im mengeto# palu pailit& Mau refund ti#et, #anto-#anto Batavia $i "ustu su%a! tutup& Ka'a*an peusa!aan "uga ta# bisa bebuat ban'a#& Pelanggan Tel#omsel ta# #ala! bingungn'a, memba'ang#an impli#asi !u#um te!a%ap #onsumen "i#a peusa!aan bena-bena ban#ut& Ketua Penguus Haian
sampa!?,@ u"an'a, )umat 1/+2& Sin'alemen Su%a'atmo %iamini $lba Su#ma!a%i& Kuato PT Meto Batavia ini, %i sela apat #e%ito petama 15 8ebuai lalu, mengata#an penumpang Batavia $i %iposisi#an sebagai #e%ito #on#uen, ba!#an men"a%i bagian tea#!i %ai pembagian bu%el pailit& Davi% M7 Tobing pun'a pen%apat bebe%a& Ketua 7embaga Pelin%ungan Konsumen S*a%a'a Mas'aa#at 7PKSM2 $D$MS93 ini mengata#an #onsumen %alam !al ini penumpang Batavia $i ti%a# %apat %isama#an %engan #e%ito& $palagi %itempat#an pa%a posisi tea#!i 'ang #emung#inan besa ti%a# men%apat#an apapun& Menuutn'a, penumpang ti%a# memili#i tagi!an beupa uang, melain#an tagi!an "asa& Kontapestasi atas uang 'ang %iba'a #onsumen a%ala! "asa&
Pela#u usa!a !aus membei#an "asa tesebut, semisal mengali!#an "a%*al penebangan #e mas#apai lain& )i#a ti%a#, #onsumen be!a# men%apat#an ganti ugi %ai pela#u usa!a, sesuai (o& 6 Ta!un 1AAA tentang Pelin%ungan Konsumen& Ke %epan, sin#onisasi egulasi #epailitan %an #onsumen pelu %ila#u#an& Dalam #onte#s ini, Davi% be!aap !a#im-!a#im penga*as %i Penga%ilan (iaga memili#i teobosan 'ang %apat melin%ungi #e%u%u#an #onsumen& Kuato "uga pun'a pean& Misaln'a, men%a!ulu#an penggantian atau pengali!an ti#et penumpang %an agen pe"alanan 'ang tela! membei#an uang "aminan #e peusa!aan mas#apai& Meu"u# pa%a (o& 1 Ta!un +A tentang Penebangan %an Peatuan Mentei Pe!ubungan (o& Ta!un +11 tentang Tanggung )a*ab Pengang#ut $ng#utan %aa, #ata Davi%, #onsumen "uga men%apat#an asuansi senilai Rp. ibu a#ibat penebangan 'ang tetun%a lebi! %ai tiga "am& Kuato %an !a#im penga*as #asus Batavia $i pelu mema!ami egulasi %i bi%ang penebangan tesebut Ancaman Kebankrutan
Kepailitan pa%a mulan'a betu"uan untu# melin%ungi paa #e%ito %ai %ebito 'ang na#al& Ke%ito %ibei "alan cepat untu# men'elesai#an utang 'ang ti%a# %iba'a& Tetapi %ebito "uga %ilin%ungi melalui me#anisme PKP& Tu"uan bai# itu ti%a# sein%a! pa#ti#n'a& Pailit seing#ali %ipa#ai tanpa meli!at se%e!ana ti%a#n'a pembu#tian utang&
Penga"a Hu#um Kepailitan nivesitas 4n%onesia Te%%' $nggoo bepen%apat ma"elis !a#im #asus #epailitan pelu mempetimbang#an Pelin%ungan Konsumen saat menangani %an memutus #epailitan peusa!aan 'ang begea# %i bi%ang pela'anan publi#& Sebagai pebai#an %ai egulasi a*al, 'a#ni Peppu (o& 1 Ta!un 1AAA, Kepailitan %an PKP %inilai Te%%' belum #ompe!ensi %an sempuna, teutama %ai sisi pelin%ungan #onsumen& Kasus Batavia %an Tel#omsel bisa men"a%i peban%ingan& Te%%' mengingat#an pinsip costumer sovereignity alias#e%aulatan #onsumen& Konsumen memili#i #e#uatan %alam sebua! in%usti #!ususn'a peusa!aan 'ang siatn'a pela'anan publi#& Mes#ipun negaa menga#ui #e%aulatan costumer soveregnity , nasib #onsumen ta# be%aultan saat meng!a%api #epailitan& =Hu#um #epailitan #ita ini seola!-ola! men%eogasi #epentingan #onsumen 'ang su%a! %ia#ui negaa melalui Pelin%ungan Konsumen,@ u"a Te%%' #eti#a %i!ubungi hukumonline, Sabtu +/+2& Sebali#n'a, pa#tisi Hu#um Kepailitan 'ang "uga #uato, $n%e' Sitanggang, bepen%apat pailit peusa!aan 'ang men'ang#ut publi# ti%a# pelu mempetimbang#an Pelin%ungan Konsumen& Sebab, Kepailitan %an PKP a%ala! sebua! atuan 'ang besiat #!usus lex specialis2& $palagi, Kepailitan mengenal sistem pembu#tian se%e!ana& $n%e' "ustu meli!at a#to #on%isi #euangan peusa!aan 'ang pelu %ipe!ati#an ma"elis !a#im& Tu"uann'a a%ala! untu# meng!in%ai niat "a!at o#num lain 'ang ingin meusa# peusa!aan, #ata#anla!, #aena a%a pesaingan bisnis& Peluang pesaingan itu, #ata M& (a*i Messi, selalu a%a& (amun Ketua Komisi Penga*as Pesaingan sa!a KPP2 ini meli!at belum a%a tin%a#an 'ang
mengaa! pa%a pesaingan bisnis ta# se!at %alam #asus Batavia $i& Sepan"ang, pemeinta! membu#a pemain bau untu# masu# %i in%usti ini, (a*i ti%a# meng#!a*ati#an munculn'a pa#ti# monopoli #aena pemainn'a ban'a#& =)i#a pemeinta! menutup #ean pemain bau, mung#in a#an muncul poses monopolisasi,@ tutun'a #epa%a hukumonline, Rabu 1./+2& (a*i bepen%apat !a#im "uga pelu mempetimbang#an aspe# pesaingan usa!a %alam putusan& Selain itu, sebelum % iputus pailit, a%a #oo%inasi antaa penga%ilan niaga %engan pemeinta! untu# men'elesai#an pesoalan #onsumen& Penga%ilan se!ausn'a me*a"ib#an pemeinta! lembaga te#ait2 men'elesai#an pesoalan 'ang be#aitan %engan #onsumen& Revisi aturan?
Meli!at mu%a!n'a mempailit#an suatu peusa!aan, Su%a'atmo meman%ang pelu evisi Kepailitan& Menuutn'a, pelu a%a pen%e#atan bebe%a %alam menangani pe#aa #epailitan te!a%ap pe usa!aan 'ang langsung mela'ani #onsumen& Pen%e#atan tesebut menconto! se#to peban#an sebagaimana 'ang %iatu %alam Pasal + a'at .2, 02, %an 52 Kepailitan %an PKP& Belan%as#an pa%a pasal-pasal tesebut, Su%a'atmo menilai pelu pesetu"uan Kementeian Pe!ubungan atau Kementeian te#ait "i#a !en%a# mempailit#an suatu peusa!aan 'ang men'ang#ut #onsumen atau !a"at !i%up oang ban'a#& Davi% menamba!#an ba%an usa!a bai# s*asta maupun pemeinta! 'ang men'ang#ut #epentingan publi# !aus men"amin #ebelangsungan pela'anan publi#n'a& Ma#a, "i#a suatu peusa!aan %imo!on#an pailit, egulato !aus memanggil pela#u usa!a %an meminta "aminan aga pela#u usa!a %apat mengganti !a# paa #onsumen&
Te%%' "uga sepa#at meevisi Kepailitan, #!ususn'a 'ang men'ang#ut #epentingan publi#& (amun ia meng#!a*ati#an "i#a pemo!onan pailit !aus pesetu"uan mentei sepeti usulan Su%a'atmo&
Artikel Lainna men!enaii kepailitan: http://metrobali.com/"01"/07/31/usril-uu-kepailitan-keliru-dita#sirkan/
http://hukumhukumkeseluruhan.blo!spot.com/"00$/0%/wwwkepilitanblo!spotcom.html &epailitan merupakan suatu proses di mana seoran! debitur an! mempunai kesulitan keuan!an untuk membaar utan!na dinatakan pailit
oleh pen!adilan' dalam hal ini pen!adilan nia!a' dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membaar utan!na. (arta debitur dapat diba!ikan kepada para kreditur sesuai den!an peraturan pemerintah. )alam hal seoran! debitur hana mempunai satu kreditur dan debitur tidak membaar utan!na den!an suka rela' maka kreditur akan men!!u!at debitur secara perdata ke *en!adilan +e!eri an! berwenan! dan seluruh harta debitur men,adi sumber pelunasan utan!na kepada kreditor tersebut. (asil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membaar kreditor tersebut. ebalikna dalam hal debitur mempunai banak kreditur dan harta kekaaan debitur tidak cukup untuk membaar lunas semua kreditur' maka para kreditur akan berlomba den!an se!ala cara' baik an! halal maupun an! tidak' untuk mendapatkan pelunasan ta!ihanna terlebih dahulu. &reditur an! datan! belakan!an mun!kin sudah tidak dapat la!i pembaaran karena harta debitur sudah habis. (al ini san!at tidak adil dan meru!ikan. enurut &artini ul,adi' hal inilah an! men,adi maksud dan tu,uan dari ndan!-ndan! &epailitan' aitu untuk men!hindari ter,adina keadaan seperti an! dipaparkan di atas. )ari sudut se,arah hukum' undan!-undan! kepailitan pada mulana bertu,uan untuk melindun!i para kreditur den!an memberikan ,alan an! ,elas dan pasti untuk menelesaikan utan! an! tidak dapat dibaar. )alam perkemban!anna kemudian' ndan!-ndan! &epailitan ,u!a bertu,uan untuk melindun!i debitur den!an memberikan cara untuk menelesaikan utan!na tanpa membaar secara penuh' sehin!!a usahana dapat ban!kit kembali tanpa beban utan!.
e,arah perundan!-undan!an kepailitan di ndonesia telah dimulai hampir 100 tahun an! lalu akni se,ak 1$06' se,ak berlakuna 2erordenin! op het aillissement en urceance 4an etalin! 4oor de uropean in ndonesia seba!aimana dimuat dalam taatblads 1$05 +o. "17 ,o. taatblads 1$06 +o. 3%8 aillissements4erordenin!.
)alam tahun 1$60-an' 1$70-an secara relatip masih banak perkara kepailitan an! dia,ukan kepada *en!adilan +e!eri di seluruh ndonesia' namun se,ak 1$80-an hampir tidak ada perkara kepailitan an! dia,ukan ke *en!adilan ne!eri. 9ahun 1$$7 krisis moneter melanda ndonesia' banak utan! tidak dibaar lunas meski sudah dita!ih' sehin!!a timbul pikiran untuk memban!unkan proses kepailitan den!an cara memperbaiki perundan!-undan!an di bidan! kepailitan dan penundaan kewa,iban pembaaran utan! atau biasana disin!kat *&*. *ada tan!!al "0 April 1$$8 pemerintah telah menetapkan *eraturan *emerintah *en!!anti ndan!-ndan! +o. 1 tahun 1$$8 tentan! perubahan atas ndan!-ndan! tentan! &epailitan an! kemudian telah disetu,ui oleh )ewan *erwakilan akat men,adi ndan!-ndan!' aitu ndan!-ndan! +o. % tahun 1$$8 tentan! *enetapan *eraturan *emerintah +o. 1 9ahun 1$$8 tentan! perubahan atas ndan!-ndan! tentan! &epailitan tan!!al $ september 1$$8 ;Lembaran +e!ara epublik ndonesia 9ahun 1$$8 nomor 135<. ndan!-ndan! +o. % tahun 1$$8 tersebut bukanlah men!!anti peraturan kepailitan an! berlaku' aitu aillissements 2erordenin! taatsblad tahun
1$05 +o. "17 ,uncto taatblads tahun 1$06 +o. 308' tetapi sekedar men!ubah dan menambah. )en!an diundan!kanna *erpu +o. 1 tahun 1$$8 tersebut' an! kemudian disahkan oleh )* den!an men!undan!kan ndan!-ndan! +o. % tahun 1$$8 tersebut' maka tiba-tiba *eraturan &epailitan ;aillissements 2erordenin! . 1$05 +o. "17 ,o . 1$06 +o. 3%8< an! praktis se,ak lama sudah tidak beroperasi la!i' men,adi hidup kembali.=7> e,ak itu' pen!a,uan permohonan-permohonan pernataan pailit mulai men!alir ke *en!adilan +ia!a dan bermunculanlah berba!ai putusan pen!adilan men!enai perkara kepailitan. istem an! diper!unakan dalam perubahan ndan!-ndan! &epailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total' tetapi hana men!ubah pasal-pasal tertentu an! perlu diubah dan menambah berba!ai ketentuan baru ke dalam undan!-undan! an! sudah ada. *okok-pokok penempurnaan tersebut meliputi antara lain:=8> *ertama' penempurnaan di sekitar sarat-sarat dan prosedur permintaan pernataan kepailitan. 9ermasuk didalamna' pemberian keran!ka waktu an! pasti ba!i pen!ambilan putusan pernataan pailit. &edua' penempurnaan pen!aturan an! bersi#at penambahan ketentuan tentan! tindakan sementara an! dapat diambil oleh pihak-pihak an! berkepentin!an' khususna oleh kreditur atas kekaaan debitur sebelum adana putusa pernataan pailit. &eti!a' pene!uhan #un!si kurator dan penempurnaan an! memun!kinkan pemberian ,asa-,asa tersebut di sampin! institusi an! selama ini telah dikenal' aitu alai (arta *enin!!alan. &eempat' pene!asan upaa hukum an! dapat diambil terhadap putusan pernataan kepailitan. )alam ndan!-
ndan! &epailitan hasil re4isi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernataan pailit' upaa hukum an! dapat dia,ukan hanalah kasasi ke ahkamah A!un!. &elima' dalam ran!ka kelancaran proses kepailitan dan pen!amanan berba!ai kepentin!an secara adil' dalam ran!ka penempurnaan ini ,u!a dite!askan adana mekanisme penan!!uhan pelaksanaan hak kreditur den!an hak pre#erens' an! meme!an! hak tan!!un!an' hipotik' !adai atau a!unan lainna. &eenam' penempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentan! *enundaan &ewa,iban *embaaran tan! ;*&*< seba!aimana diatur dalam A &)A ndan!ndan! &epailitan seba!aimana telah diubah. &etu,uh' pene!asan dan pembentukan peradilan khusus an! akan menelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lemba!a ini disebut den!an pen!adilan nia!a' den!an hakim-hakim an! ,u!a akan bertu!as secara khusus. 9u,uan &epailitan 9u,uan utama kepailitan adalah untuk melakukan pemba!ian antara para kreditur atas kekaaan debitur oleh kurator.=$> &epailitan dimaksudkan untuk men!hindari ter,adina sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan men!!antikanna den!an men!adakan sitaan bersama sehin!!a kekaaan debitur dapat diba!ikan kepada semua kreditur sesuai den!an hak masin!-masin!.
A b. *ermasalahan )alam hal pen!urusan harta pailit diperlukan hakim pen!awas dalam penelesaian permasalahan kepailitan' tu!as hakim pen!awas adalah men!awasi pelaksanaan pemberesan harta pailit' maka dalam keputusan pailit oleh pen!adilan harus dian!kat seoran! hakim pen!awas disampin! pen!an!katan kuratorna. *eranan hakim pen!awas adalah bertu!as untuk men!awasi pen!urusan dan pemberesan harta pailit an! dilakukan oleh kurator' an! tindakan tersebut dituan!kan dalam berita acara rapatatau dalam penerapan dan terhadap semua penerapan tersebut dibuat a!ar dapat dia,ukan permohonan kasasi ke pen!adilan ;pasal 68 &<. Adapun wewenan! dan tu!as hakim pen!awas secara terperinci menurut +o. 37 tahun "00% adalah: 1. menerima salinan putusan permohonan pernataan pailit palin! lambat 3 hari setelah tan!!al putusan setelah tan!!al putusan pailit diucapkan ; *asal $ &<. ". menetapkan sekuran!-kuran!na " surat kabar harian untuk kurator ;pasal 15 aat % &< an! ber#un!si untuk men!umumkan surat pernataan pailit den!an mencantumkan nama dan alamat. 3. men!an,urkan kepada ma,elis hakim pemeriksa/ pemutus supaa lepailitan dicabut ;*asal 18 aat 1 &<.
%. menentukan kekaaan si pailit an! berada diluar kepailitan' dalam hal ini dapat berupa uan! pensiun' uan! tun!!u' uan! tun,an!an' dll ;pasal "" point b &<. 5. memerintah pencoretan se!ala penitaan ;pasal 31 aat " &<. 6. memberikan kuasa kepada kurator untuk meneruskan pelelan!an pen,ualan ;pasal 33 &<. 7. menetapkan ,an!ka waktu kelan,utan pelaksanaan per,an,ian timbal balik ;pasal 36 aat " &<. 8. memberikan i?in kepada kurator untuk menolak warisan ;pasal %0 aat " &<. $. menerima permohonan pen!an!katan penan!uhan hak esensi ;pasal 57 aat 3 &<. 10. memerintah kurator untuk meman!!il kreditor dan pihak keti!a dalam sidan! penan!!uhan hak eksekusi palin! lambat 10 hari ;pasal 57 aat % &<. 11. memberikan penerapan atas permohonan pen!an!katan hak eksekusi palin! lambat 10 hari ;pasal 57 aat 5 &<. 1". mempertimban!kan ,an!ka waktu penan!!uhan' dampak penan!!uhan dan lain-lain ;pasal 57 aat 6 &<. 13. memutuskan pen!an!katan penan!!uhan atau menetapkan persaratan lamana waktu penan!!uhan ;pasal 58 aat $1 &<. 1%. memerintahkan kurator untuk melidun!i kepentin!an pemohon' apabila penan!!uhan ditolak ;pasal 58 aat " &<. 15. men!awasi pen!urusan dan pemberesan harta pailit ;pasal 65 &<.
16. memberi pendapat kepada ma,elis hakim pemeriksa/pemutus an! akan men!ambil ketetapan pen!urusan dan pemberesan harta pailit ;pasal 66 &<. 17. menden!ar saksi atau memerintahkan penidikan oleh ahli ;pasal 67 aat % &<. 18. meman!!il saksi-saksi ;pasal 67 aat " &<. 1$. memperpan,an! ,an!ka waktu penampaian laporan tu!as kurator ;pasal 7% aat 3 &<. "0. menawarkan kepada kreditor membentuk panitia kreditor ;pasal 80 aat 1 &<. "1. menerima permintaan panitia kreditor apabila kurator tidak menetu,ui nasehat panitia ;pasal 8% aat 3 &<. "". men!etahui rapat piutan! ;pasal 85 aat 1 &<. "3. menetapkan ten!!an! wktu antara hari peman!!ilan dan hari rapat ;pasal $0 aat 6 &<. "%. menerima keteran!an dari si pailit an! berkewa,iban men!hadap hakim pen!awas' kurator' atau panitia para piutan! ;pasal 1"1 aat 1 &<. )alam hal ini lemba!a kepailitan pada dasarna merupakan suatu lemba!a an! memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membaar/tidak mampu membaar. Lemba!a kepailitan pada dasarna mempunai dua #un!si sekali!us' aitu: *ertama' kepailitan seba!ai lemba!a pemberi ,aminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curan!' dan tetap bertan!!un! ,awab terhadap semua hutan!-hutan!na kepada semua kreditur.
&edua' kepailitan seba!ai lemba!a an! ,u!a memberi perlindun!an kepada debitur terhadap kemun!kinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturna. @adi keberadaan ketentuan tentan! kepailitan baik seba!ai suatu lemba!a atau seba!ai suatu upaa hukum khusus merupakan satu ran!kaian konsep an! taat asas sesuai den!an ketentuan seba!aimana diatur dalam pasal 1131 dan 113" &( *erdata. *asal 1131 dan 113" &( *erdata merupakan perwu,udan adana ,aminan kepastian pembaaran atas transaksi-transaksi an! telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturna den!an kedudukan an! proporsional. Adapun hubun!an kedua pasal tersebut adalah seba!ai berikut: ahwa kekaaan debitur ;pasal 1131< merupakan ,aminan bersama ba!i semua krediturna ;pasal 113"< secara proporsional' kecuali kreditur den!an hak mendahului ;hak *re#erens<. arat &epailitan )alam undan!-undan! kepailitan' persaratan untuk dapat dipailitkan sun!!uh san!at sederhana. *asal 1 aat ;1< &' menentukan bahwa an! dapat dipailitkan adalah debitur an! mempunai dua atau lebih kreditur dan tidak membaar sedikitna satu utan! an! telah ,atuh tempo dan dapat dita!ih' dinatakan pailit den!an putusan pen!adilan an! berwenan! seba!aimana dimaksud dalam *asal "' baik atas permohonanna sendiri maupun atas permintaan seoran! atau lebih krediturna. )ari paparan di atas' maka telah ,elas' bahwa untuk bisa dinatakan pailit' debitur harus telah memenuhi dua sarat aitu: 1. emiliki minimal dua kreditur
". 9idak membaar minimal satu utan! an! telah ,atuh tempo dan dapat dita!ih. &reditur an! tidak dibaar tersebut' kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan kreditur' tanpa melihat ,umlah piutan!na. e!itu udah )ipailitkan ndan!-ndan! &epailitan kita' sekali la!i meman! san!at mempermudah proses kepailitan. eba!ai contoh' *asal 6 aat ;3< & menentukan bahwa permohonan pernataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat #akta atau keadaan an! terbukti secara sederhana bahwa persaratan untuk dinatakan pailit seba!aimana dimaksud dalam *asal 1 aat ;1< telah terpenuhi. uni pasal di atas den!an te!as menatakan bahwa (akim harus men!abulkan' bukan dapat men!abulkan' ,ika telah terbukti secara sederhana. Ban! dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan bahwa debitur berutan! kepadana' dan belum dibaarkan oleh debitur kepadana padahal telah ,atuh tempo dan dapat dita!ih. &emudian kreditur tersebut dapat membuktikan di depan pen!adilan' bahwa debitur mempunai kreditur lain selain dirina. @ika menurut hakim apa an! disampaikan kreditur atau kuasana benar' tanpa melihat besar kecilna ,umlah ta!ihan kreditur' maka hakim harus men!abulkan permohonan kepailitan an! dia,ukan oleh kreditur tersebut. &esimpulan dan aran *ernataan pailit' men!akibatkan debitur demi hukum kehilan!an hak untuk men!uasai dan men!urus kekaaanna an! dimasukkan dalam kepailitan' terhitun! se,ak pernataan putusan kepailitan.
)en!an ditiadakanna hak debitur secara hukum untuk men!urus kekaaanna' maka oleh ndan!-ndan! &epailitan ditetapkan bahwa terhitun! se,ak tan!!al putusan pernataan pailit ditetapkan' &A9C berwenan! melaksanakan tu!as pen!urusan dan atau pemberesan atas harta pailit' meskipun terhadap putusan tersebut dia,ukan kasasi atau penin,auan kembali. &urator tersebut ditun,uk bersamaan den!an (akim *en!awas pada saat putusan pernataan pailit dibacakan. )en!an demikian ,elaslah' bahwa akibat hukum ba!i debitur setelah dinatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh la!i men!urus harta kekaaanna an! dinatakan pailit' dan selan,utna an! akan men!urus harta kekaaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah &urator. ntuk men,a!a dan men!awasi tu!as seoran! kurator' pen!adilan menun,uk seoran! hakim pen!awas' an! men!awasi per,alan proses kepailitan ;pen!urusan dan pemberesan harta pailit<.
iapa an! empailitkan iapa etiap kreditur ;peroran!an atau perusahaan< berhak mempailitkan debiturna ;peroran!an atau perusahaan< ,ika telah memenuhi sarat an! diatur dalam &' seba!aimana an! telah dipaparkan di atas. )ikecualikan oleh ndan!-ndan! &epailitan adalah ank dan *erusahaan #ek. ank hana bisa dimohonkan pailitkan oleh ank ndonesia' sedan!kan perusahaan e#ek hana bisa dipailitkan oleh adan *en!awas *asar odal ;apepam<. ank dan *erusahaan #ek hana bisa dipailitkan oleh instansi tertentu' hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan
banak uan! masarakat' sehin!!a ,ika setiap kreditur bisa mempailitkan' hal tersebut akan men!!an!!u ,aminan kepastian ba!i para nasabah dan peme!an! saham. @ika kita melihat kasus *rudential dan anuli#e' maka telah nata ba!i semua kalan!an' bahwa perusahaan asuransi pun melibatkan uan! masarakat banak' sehin!!a seharusna & men!atur bahwa *erusahaan Asuransi pun harus hana bisa dipailitkan oleh instansi tertentu' dalam hal ini )epartemen &euan!an. &e,aksaan ,u!a dapat men!a,ukan permohonan pailit an! permohonanna didasarkan untuk kepentin!an umum. 9ulisan ini hana mencoba memberi !ambaran sederhana men!enai proses pen!urusan harta pailit dalam hukum kepailitan di ndonesia. Apa an! penulis sampaikan di atas sun!!uh masih san!at tidak len!kap menampaikan in#ormasi tentan! kepailitan. *eranan dan 9an!!un! @awab &urator dalam proses kepailitan akan penulis sampaikan dalam artikel an! lain.
