Asas Peradilan HAM

ASAS-ASAS DALAM PERADILAN HAM

1) Asas pertanggungjawaban pidana individu (Individual Criminal Responsibility) seorang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Jadi tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap suatu negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pejabatanya, meskpun perbuatannya dilakukan oleh pejabatnya, meskipun perbuatanya dilakuka dalam konteks sebagai pimpinana negara. Masalah pertanggungjawaban individu tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban Negara. Termasuk juga militer, sipil, polisi. Komandan (untuk militer) atau atasan (sipil) bertanggungjawab terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. dari Namun ada hal-hal yang mengecualikan pertanggungjawaban tersebut, yaitu terdiri apabila: a) bawahan tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari pemerintah atau atasan yang bersangkutan; b)

orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum,

c)

perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.

Mengenai pertanggung jawaban komando diatur di dalam pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000.

2) Asas non-retroactive (tidak berlaku surut) Asas non-retroactive ini merupakan turunan dari asas legalitas. Dengan keharusan untuk menetapkan terlebih dahulu suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindakan pidana didalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional, dan atas dasar itu barulah Negara menerapkannya terhadap si pelaku perbuatan tersebut. Sehingga tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

3) Asas Non Impunity

Bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi dapat diadili di pengadilan ad-hoc yang dibentuk pemerintah yang merupakan keputusan politik (tidak dapat dibatalkan).Statuta Mahkamah Agung Internasional Alinea 5 mengandung prinsip “non-impunity” “Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention if such crimes”.

4) Asas Indepedensi Yurisdically Kemandirian lembaga pengadilan tidak boleh mencampuri urusan pemerintah/penegakan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

5) Asas Non Statuta Of Limitation Bahwa proses pemeriksaan pelanggaran HAM berat harus diperiksa dengan mengingat tidak ada istilah kadaluarsa dalam ancaman hukumnya. Pada ketentuan UU Pengadilan HAM terdapat peluang untuk dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkan UU Pengadilan HAM yang diatur dalam pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM Ad Hocdan pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa dalam pelanggaran HAM berat. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM dapat diadili.

6) Asas Teritorial Yurisdiksi yaitu kewenangan suatu Negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada/terjadi dalam batas-batas teritorialnya, tidak mutlak tapi dibatasi oleh hukum internasional.