Asas Umum Peradilan Agama

Asas umum Peradilan Agama

a. b. c. d. e. f. g.

Asas Personalita Keislaman Asas kebebasan Asas wajib mendamaikan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan Asas persidangan terbuka untuk umum Asas legalitas dan persamaan Asas aktif memberi bantuan

A. Asas personalita keislaman Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama , hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam, penganut agama lain lain di luar Islam atau yang non islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 : Peradilan Agama merupakan salah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Penjelasan Umum dari pasal 2 Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam Asas personalita keislaman :

1. pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam 2. perkara perdata yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara di

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, dan dan 3. hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya pun berdasarkan hukum Islam.

Surat Ketua Mahkamah Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1983 yang yang isi pokoknya : “bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah HUKUM YANG BERLAKU WAKTU PERNIKAHAN DILANGSUNGKAN “ Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinannya secara Islam, perkaranya tetap wewenang PA walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.

Patokan untuk meletakkan personalita keislaman bagaimana ? a. Patokan Umum, yaitu

-

dia mengaku beragama Islam KTPnya tertulis beragama Islam Sensus penduduk, SIM, Pasport, surat keterangan lain Kesaksian seseorang

b. Patokan saat terjadi, ditentukan oleh 2 ( dua ) syarat

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama sama-s ama beragama Islam 2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam Yurisprudensi MARI No. 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977 yang secara normative menegaskan : Setiap penyelesaian sengketa perkawinan ( perceraian ) ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, begitu juga sebaliknya B. ASAS KEBEBASAN 1. Tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman Bersumber pada UU No. 7 Tahun 1989 yang berasal dari Pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “ Kekuasaan kehakiman adalah adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “ Penjelasan pasal tersebut : Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dan segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonsia. Sendi filosofis dalam kegiatan upaya upaya penegakkan hukum yang diperankan oleh badan-badan peradilan 1.Kekuasaan kehakiman ( judicial power ), adalah alat kekuasaan Negara

atau disebut kekuasaan yudikatif ; 2.Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah : - agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan, dan - agar benar-benar diselengarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum karena Negara RI adalah Negara hukum ( Rechtstaat ) ; Kekuasaan kehakiman adalah “ kekuasaan Negara “ milik seluruh rakyat Indonesia , sekalipun lingkungan PA didasarkan atas asas personalita keislaman, tidaklah ia berarti ia milik swasta atau kelompok yang beragama Islam saja, tapi ia adalah milik Negara dan rakyat Indonesia Indonesia serta sekaligus berkedudukan sebagai alat alat kekuasaan Negara . Hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki ( to enforce the ultimate truth and justice ) yang dapat menjamin tegaknya Negara hukum hukum dan sebaliknya bukan seperti seperti kekuasaan untuk menegakkan kemauan pribadi atau golongan atau bukan untuk kepentingan hakim ( not the interest of judge ) tapi untuk kepentingan keadilan ( for the interest of the justice ) 3. Penertian kebebasan kekuasaan kehakiman Yang sering ditampilkankan oleh para hakim dalam mengantisipasi hukum dan keadilan ialah KEAKUAN dan KECONGKAKAN KEKUASAAN KEKUASAAN atau Arrogance atau Arrogance of power. power. Terkadang nilai hukum dan keadilan disingkirkan dan yang muncul adalah pendekatan kemauan dan kehendak pribadi hakim dengan bertameng kemerdekaan dan kebebasan . Bahkan emosi, kepicikan, keculasan dan kebobrokan moral, sering ikut mewarnai penegakkan hukum dan keadilan dengan memperalat kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Pelayanan yang buruk dan tidak manusiawi dimanipulasi dengan gertakan kemerdekaan dan kebebasan, sehingga makna dan penerapan kemerdekaan dan kebebasan hakim dan peradilan telah menghalalkan kebobrokan dan kesewenangan. Lihat Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 ; “Kekuasaan kehakiman kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonsia.” Acuan kebebasan kekuasaan kehakiman kehakiman : 1. bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya -

badan eksekutif badan legislatif

-

badan-badan Negara lainnya Jadi kekuasaan kehakiman adalah melaksanakan fungsi peradilan benar-benar benar-benar murni dan berdiri sendiri, tidak di bawah subordinasi atau di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, eksekutif, legislatif dan badan badan lainnya sehingga kekuasaannya benarbenar benar mandiri dan absolute. 2. Bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Hakim harus memiliki keberanian nurani yang tangguh melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan the rule of law, dalam hal inipun otonomi kebebasan dan kemandirian adalah mutlak 3. Kebebasan melaksanakan wewenang judicial ( peradilan ) - asas statute law must prevail ( ketentuan undang-undang harus diunggulkan ) - asas equality must prevail ( keadilan harus diunggulkan diunggulkan ) - kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum ( rechts vinding ), dasar-dasar dan asas-asas hokum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis ( hukum adat ) , yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman ; C.ASAS WAJIB MENDAMAIKAN Asas wajib mendamaikan sangat erat kaitannya dengan tuntunan ajaran moral agama Islam QS. Hujurat ayat 10

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Karena dalam putusan pasti ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Karena proses litigasi adalah menang dan kalah atau winning or loosing sedangkan proses damai adalah win-win solution. Tapi sering dalam praktek , hakim sering menodai dengan bentuk pemaksaan da perkosaan dan memakai filsafat belah bamboo. Sampai dimana peran hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ? Perannya terbatas sampai anjuran, nasihat penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta diminta oleh kedua belah pihak. Hasil Hasil alhir perdamaian harus benar-benar kesepakatan kehenbdak bebas dari kedua belah pihak. ( pasal 1320 BW )

Dalam kesepakatan tidak boleh ada cacat yang mengandung -

kekhilafan ( dwaling ) paksaan ( dwang ) penipuan ( bedrog ) syarat kedua kecakapan untuk melakukan melakukan tindakan hukum syarat ketiga ketiga mengnai hal tertentu syarat keempat keempat kausa yang yang halal Perdamaian dampaknya dalam proses perceraian, per ceraian, bukan hanya

-

-keutuhan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, -sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anakanak secara normal. -Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut Harta bersama dalam perkawinan perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga tangga Suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan social kemasyarakatan Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-nak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup Mendamaikan dalam proses perceraian merupakan kegiatan terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di di bidang lain. Hakim harus lebih mengetahui faktor yang melatar belakangi persengketaan Asas kewajiban mendamakan diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 31 PP No. 9 Tahun a975 yang berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara perceraian karena perselisihan maka hakim wajib mendamaikan secara optimal, sedangkan dengan alasan lain seperti dengan alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat menjalankan / melaksanakan m elaksanakan kewajiban sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi, tapi tidak dituntut upaya optimal. Mendamaikan bukanlagi merupakan kewajiban hukum, tapi sudah merupakan kewajiban moral. Tata cara upaya mendamaikan

Secara umum sama dengan prinsip dalam acara perdata yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang mengatur tata tertib proses pemeriksaan perkara mulai dari tahap : -

pernyataan persidangan terbuka untuk umum pembacaan surat gugatan atau permohonan mengusahakan perdamaian ; a. jika tercapai perdamaian maka ;

-

pihak-pihak dapat menyelesaikan sendiri di luar persidangan tanpa campur tangan hakim para pihak dapat meminta hasil perdamian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian

-

b.Jika tidak tercapai perdamaian, maka maka proses dilanjutkan kepada tahap tahap pemeriksaan berikutnya yaitu : -

jawab- menjawab pembuktian Dalam proses sengketa perceraian maka upaya mendamaikan :

-

berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan oleh karena itu pada setiap kali pemeriksan sidang berlangsung, hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian D. ASAS SEDERHANA , CEPAT DAN BIAYA RINGAN Pasal 57 (3) UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 5 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi : “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan “ Penjelasan Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini tidak bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu atau setengah jam saja, yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu lama sampai

bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang memang sederhana, jangan dipersulit oleh Hakim kearah pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Contoh : Tahun 1970 ada perkara gono gini masuk ke PA dan istri menuntut uang / harta gono gini sejumlah Rp. 5.000.000,- Putusan tahun 1985 ( MA ) diputuskan istri menang dan putusan sudah tepat, si istri mendapat setengah dari gono gini yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- dan pada saat itu inflasi dan fluktuasi melanda negeri. Tahun 1970 --------Rp. 2.500.000,- ---------lumayan, bisa bikin rumah, bisnis Tahun 1985 --------Rp. 2.500.000,- ---------hanya bisa b eli perabotan dapur Dalam putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. lebih. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri dan kecepatan penyelesaiannya pun mengandung rasa keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakkan hukum. Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri dan ikut mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan, apalagi jika kesederhanaan, kecepatan dan ketepatan putusan itu dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi, maka semakin tinggilah derajat nilai kebenaran dan keadilannya. Dari segi kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan mereka diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang ( human dignity ) dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat tepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati dan manusiawi. manusiawi. E. ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 Secara harfiah : setiap pemeriksaan sidang di PA siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang. Kata-kata Kata-kata Hakim : “ Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum “ Yang pokok : ialah sifat dan suasana keterbukaan itu ( Openness ) -

jangan sampai terjadi pemeriksaan gelap dan bisik-bisik. Bukankah dalam pemeriksaan yang tertutup lebih cenderung untuk melakukan penyimpangan dan kesewenangan ? agar ada fair trail ( jujur ) impartial – tidak berat sebelah ada dampak edukasi dan prevensi sekalipun openbaar, anak-anak dilarang masuk Terhadap perkara perceraian, pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup

Pasal 19 ayat 1. bagaimana dengan fair fair trail apabila sidang dilakukan tertutup ? Kepentingan kerahasiaan ( confidential ) aib, reputasi suami istri jauh lebih besar nilai ekivalensinya dibanding dengan tujuan yang terkandung dalam asas persidangan yang terbuka untuk umum. -

Hadis Nabi SAW : cerita kamar ( rahasia suami istri ) adalah sesuatu yang halal dilakukan, akan tetapi haram untuk diceritakan ; seburuk laki-laki adalah yang mencumbu istrinya lalu dia menceritakannya kepada orang lain, dan sebaliknya ………. Bagaimana saat ini, selebriti kita membuka aibnya di televisi Kalau sidang perceraian terbuka untuk umum, maka batal demi hukum. F. ASAS LEGALITAS DAN PERSAMAAN Pasal 58 (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal Pasal 5 (1) UU No. 4 Tahun 2004 Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ( Equality before the Law ) Asas legalitas = Rule of law Law enforcement bertindak harus menurut rule of law , dan tidak boleh menurut selera hakim dan kemauannya, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. -hukum berada di atas segalanya -hukum yang memegang supremasi dan dominasi -hakim dan siapapun semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum -hakim dilarang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan hukum -pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta putusan yang tidak dibenarkan hkum Dalam kenyataannya bagaimana ? Pelanggaran hukum terjadi karena : -tergila-gila memamerkan kecongkakan kekuasaan ( arrogance of power ) -mengangap diri mereka sebagai alat kekuasaan atau instrument of power, menuntut segala penghormatan dan pelayanan dari rakyat pencari keadilan Hukum menurut Syari’ah : sumber segala kehidupan. Zainuddin Sardar ( dalam Masa depan Islam ) Pustaka Bandung 1987 berkata ; “ Hukum ialah ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan sikap yang tidak berubah dan juga sarana-sarana sarana-sarana pokok untuk menyesuaikan diri dengan perubahan “ Hukum bukan ciptaan manusia, hukum adalah anugerah Allah yang datang dariNya sebelum masyarakat itu ada, sedangkan hukum barat mengatakan bahwa hukum lahir dari masyarakat dan dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan ketertiban masyarakat secara temporal ( ubi societas ibi ius )

Pandangan Realisme tentang Hukum. Hukum. Hukum ialah segala nilai normative yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta segala nilai normative yang bersumber dari kekuatan nilai agama, moral, ekonomi, kultur, kebiasaan dan kepatutan. Semua kekuatan nilai-nilai normative yang bersumber dari komponen tersebut adalah aturan hukum yang melingkari kesadaran dan kehidupan kehidupan masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh para hakim melalui fungsi kewenangann peradilan ialah semua nilai normative yang terdapat dalam peraturan dan perundangundangan serta yang bersumber dari nilai-nilai kekuatan agama, moral, ekonomi, kultur, kebiasaan ( adat ) dan kepatutan ( Reasonable ) Inilah pandangan yang moderat tentang hukum. Kesimpulan :

-

Hukum - UU dan peraturan ( tertulis ) nilai kekuatan agama nilai kekuatan moral nilai kekuatan ekonomi nilai kekuatan kultur nilai kekuatan kebiasan ( adat ) nilai kekuatan kepatutan ( reasonale ) Legal ------ peraturan perundang-undangan Law ------- hukum Pasal 56 (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal Pasal 16 (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Tentang Kekuasaan kehakiman . Pasal 22 AB ( Algemene Bepalingen ) Pasal ini melarang PA untuk menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan atas dalih hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus memeriksa perkara tersebut, maka ia harus rechtvinding ( menemukan hukum ) Maka hakim harus mencari di perundang-undangan, atau sumber hukum yang lain, nilai normative, agama , moral, ekonomi, budaya , adat, doktrin hukum atau nilainilai normative globalisme. Hakim masih dapat menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai tersebut, karena semua nilai-nilai itu masih dalam rangkaian jalinan Rule of Law . Apabila tidak ada juga ditemukan disana, maka hakim boleh memutuskan dengan Menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima . Jadi hakim tidak boleh terjebak melalui pendekatan peraturan perundang-undangan saja. Makna Asas Equality Equality = persamaan hak. Dalam peradilan semua orang sama hak dan kedudukannya. Lawan Equality adalah Equality adalah diskriminasi. Diskriminasi terbagi 2 macam

a. Diskriminasi normative : membedakan aturan hukum yang berlaku

terhadap pihak-pihak yang berperkara, seperti Saksi Penggugat dipermudah , tapi saksi Tergugat dipersulit dsb.

b. Diskriminasi kategoris : membedakan status social, berdasarkan ras,

agama, suku, kelamin, budaya, kaya miskin, cantik dan nenek keriput dsb. Tindakan diskriminatif normative dan kategoris adalah mengandung cacat ketidakadilan. adilan. Bagaimana lagi mungkin hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan dalam putusannya ? dan akan mustahil dapat dihasilkan putusan yang berintikan hukum, kebenaran dan keadilan.

Tiga patokan yang paling fundamentum dalam praktik pr aktik pengadilan :

1. equal before the law : persamaan hak dan derajat dalam proses

pemeriksaan persidangan pengadilan.

law : hak perlindungan yang sama oleh hukum 2. equal protection on the law :

law : mendapat hak perlakuan yang sama di 3. equal treatment under the law : bawah hukum Ketiga unsur tersebutlah yang dikenal dalam pasal 58 (1) UU No. 7 Tahun 1989 dengan “ Tidak membedamembeda -bedakan orang “ Ketiga patokan tersebut di atas, adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa diterapkan secara parsial. Menerapkan secara parsial akan mewujudkan penerapan hak persamaan yang persamaan yang pincang. pincang. Nilai equal before the law akan hancur apabila tidak didukung oleh equal protection on the law dan equal justice under the law, demikian sebaliknya G. ASAS AKTIF MEMBERI BANTUAN Hakim “ memimpin “ di ruang siding Hakim memimpin pasif :

-

- mengawasi jalanya proses peradilan agar tata tertib acara berjalan sesuai dengan garis yang ditentukan proses acara dilakukan dilakukan secara tertulis wajib di dampingi pengacara ( verplichte rechts bijstand ) Hakim memimpin aktif :

-

pemeriksaan persidangan secara langsung proses secara lisan ( Tanya – jawab ) tidak wajib didampingi pengacara Pasal 119 HIR / 143 RBg Pasal 58 (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun 2004 “ Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekerassekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan “ HIR dan RBg menempatkan kedudukan hakim dalam memimpin pesidangan adalah secara aktif Dalam UU aktif memberi bantuan sifatnya adalah imperative, tetapi dalam praktiknya masih berupa anjuran dan sangat tergantung kepada hakimnya. Fungsi pemberian bantuan meliputu “ para “ pencari keadilan ( Penggugat dan Tergugat ) serta objeknya meliputi hal-hal yang dibenarkan oleh Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta harus proporsional dengan patokan asas persamaan hak dan kedudukan para pihak yang berperkara yakni equal before the law, equal protectioan on the law dan equal justice under the law. Pemberian bantuan harus bersih dari tindakan yang bercorak dikriminatif bercorak dikriminatif normative dan kategoris Batas pemberian bantuan. Bantuan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

a. Batasan umum , sepanjang permasalahan formal, tata cara berproses acara di

persidangan, supaya sidang terarah, mulus dan tidak bertele-tele.

Jangan sampai kekeliruan formal mengorbankan kepastian penegakkan Hokum ( Legal justice dan moral justice ) Contoh : Perdata ……..kurang subjek ……… NO Pidana ……… salah dakwaan …….. lepas, bebas atau eksepsi dikabulkan

b. Rincian pemberian bantuan dan nasihat

-

membuat gugatan bagi yang buta huruf

-

memberi pengarahan tata cara izin prodeo

-

mengarahkan penyempurnaan surat kuasa

-

menganjurkan perbaikan surat gugatan

-

memberi penjelasan alat bukti yang sah

-

memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban

-

bantuan memanggil saksi secara resmi

-

memberi bantuan upaya hukum

-

memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi

-

mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Dihimpun Oleh Oleh : EFFENDI MUKHTAR, SH Tata cara pemeriksaan perceraian dengan alasan Sakit Sakit / Cacat. Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 : “ Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI SUAMI , maka Hakim dapat memerintakan memerintakan kepadaTergugat untuk untuk memeriksakan memeriksakan diri kepada dokter “ Pasal 19 Huruf e PP No. 9 Tahun 1975 “ Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI SEBAGAI SUAMI ATAU ISTRI “

DAPAT

Pasal 34 ( 3 ) UU No. 1 Tahun 1974 : “ Jika suami atau isteri MELALAIKAN KEWAJIBANNYA, KEWAJIBANNYA, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan “ MELALAIKAN KEWAJIBAN dapat dibagi atas :

1. Benar-benar melalaikan kewajibannya ( NEGLIGENT ) Contoh : suami asyik main judi dsb. 2. Sengaja menolak kewajiban ( REFUSE ) Contoh : Suami sehat berkecukupan dan mampu, m ampu, tapi sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya. 3. Gagal melaksanakan kewajibannya ( FAILURE ) Contoh : suami tidak sakit, tidak ada cacat fisik maupun mental, berusaha giat tidak pernah putus putus asa, asa, tetapi tetapi gagal memenuhi segala kebutuhan kebutuhan rumah tangga, misalnya karena di PHK. Perceraian atas alasan sakit atau cacat, Hakim harus mempertimbangkan dengan suatu pertimbangan yuridis pertimbangan yuridis dan manusiawi. manusiawi. Contoh : Suami dalam keadaan sakit yang gawat, ditinjau dari sakitnya tidak mungkin lagi disembuhkan dan bertahan lama, apakah manusiawi mengabulkan gugat cerai yang diajukan Isteri? Dari segi yuridis mungkin, akan tetapi dari dari segi yuridis yang diseimbangkan dengan dengan rasa kemanusiaan, barangkali lebih tepat untuk menolak gugatan Istri. Jadi pokok pemeriksaan harus pada unsur “ TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN “, kenapa ? - banyak orang cacat, tetapi tetap sanggup menjalankan kewajibannya sebagi suami. - Sebaliknya banyak yang tidak cacat, tetapi tidak sanggup s anggup memenuhi kewajibannya. Jadi jika cacat / penyakit yang diderita Tergugat tidak sampai mengakibatkan lumpuhnya secara total kemampuan menjalankan fungsi sebagai suami atau kepala keluarga, kondisi cacat dan penyakit seperti seperti itu tidak dapat dapat dijadikan dasar alasan gugat perceraian. Jadi Penggugat harus membuktikan fakta-fakta fakta-fakta tentang tentang tidak dapatnya Tergugat melaksanakan kewajibannya dan bukan fakta-fakta cacat atau penyakit yang harus dibuktikan, sehingga Hakim tidak begitu gampang dan gegabah mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan cacat atau atau sakit. Perlu dipedomani pendapat DR. MUSTOPHA AS SIBAY yang dirangkumnya dengan pendapat IBN SYIKAH AZ ZUHRYMSYURAIH dan ABU TSAUR yang TSAUR yang menyatakan : “ Kalau penyakit itu sudah parah sehingga telah menghancurkan sendi-sendi sendi -sendi kesejahteraan dan kehidupan kehidupan rumah tangga, dapat dibenarkan terjadinya perceraian, karena sesuai dengan ajaran Islam, salah satu tujuan utama perkawinan itu sendiri adalah untuk membina dan mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan lahir bathin c.q Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 “ PERCERAIAN DENGAN ALASAN SHIQAQ ( PASAL 76 UU no. 7 / 1989 1989 )

Shiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus yang terjadi antara suami isteri. QS. An- Nisa ` ( 4 ; 35 )

Artinya : Kalau kamu khawatir akan akan terjadi perselisihan antara antara suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Jika ( betul-betul) kedua juru damai itu bertekad untuk mengadakan perbaikan, niscayaAllah memberi taufik kepada suami istri itu ( untuk damai ). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Mengetahui lagi Maha Mengenal TATA CARA MENGADILI PERKARA CERAI DENGAN SHIQAQ - Tunduk kepada hukum acara perdata pada umumnya ( HIR / Rbg ) - Memeriksa keluarga dan orang terdekat dengan suami isteri tersebut. Pasal 76 (1) : “ Apabila gugatan perceraian didasarkan atas dasar alasan Shiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orangorang yang dekat dengan suami isteri itu “ Bagaimana kalau keluarga dan orang-orang terdekat pasangan suami isteri itu tidak mau hadir dengan sukarela ? Maka dalam hal ini Hakim secara EX secara EX OFFICIO ( karena jabatannya ) dapat memerintahkan para saksi yang bersangkutan berdasarkan kekuatan Pasal 139HIR / 165 RBg. Hakim dapat memerintahkan juru sita Pengadilan untuk memanggil saksi itu secara resmi, malahan dapat dengan paksa. Jadi aturan ini bersifat IMPERATIF ( wajib ) dan kalau persidangan tetap diputus tanpa mengindahkan ketentuan ini, maka Putusan itu Batal demi hukum. Kedudukan keluarga atau orang terdekat sebagai saksi – lihat halaman 247 Saksi keluarga atau orang terdekat itu harus bersumpah ( khusus untuk SHIQAQ ) saja. HAKAM ( QS. An-Nisa 4 : 35 ) Artinya : Kalau kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara suami istri, maka kirimlah seorang juru damai damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Jika ( betul-betul) kedua juru damai itu bertekad untuk mengadakan perbaikan, niscay Allah memberi taufik kepada suami istri itu ( untuk damai ). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Pasal 76 (2) UU NO. 7 / 1989 HAKAM adalah orang yang ditetapkan ditetapkan Pengadilan Pengadilan dari pihak dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga Istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap SHIQAQ HAKAM ............................ ............................ minimal 2 ORANG AL QURÀN.................... QURÀN...................... .. harus dari keluarga istri / suami UU........................ UU................................... ...............boleh ....boleh dari pihak lain, alasannya misalnya ada terjadi Shiqaq, sedangkan pasutri itu itu berada berada sangat sangat jauh dari keluarganya keluarganya misalnya karena merantau dan sebagainya. Menurut NOIL NOIL J. COULSIN COULSIN dan MORTEZA MUTAHARI MUTAHARI Hakam hampir dapat disetarakan dengan Arbiter ( Arbitration ) Fungsi Hakam : Hanya terbatas untuk mencari mencari upaya penyelesaian perselisihan, akan tetapi Hakam tidak ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan ( Vonnis ) HAKAM baru diadakan pada saat pemeriksaan para para saksi selesai. HAKAM harus orang yang arif bijaksana, disegani dan mau bekerja serta dapat dipercaya oleh kedua belah pihak pihak HAKAM diangkat oleh Ketua Majelis yang menyidangkan menyidangkan perkara perceraian itu itu dengan suatu PUTUSAN SELA dan bukan b ukan dengan suatu PENETAPAN. Dalam Putusan Sela itu harus memuat sbb : a. Siapa-siapa yang diangkat sebagai Hakam b. Tugas apa yang dibebankan kepadanya kepadanya c. Jangka waktu tugas Hakam serta penundaan pemeriksan atau penjatuhan putusan akhir d. Selama tugas Hakam masih berjalan, maka pemeriksan perkara perceraian itu harus ditunda dulu CATATAN : a. Pengangkatan Hakam bersifat fakultatif, artinya bisa sunat bisa wajib b. Pendapat Hakam tidak mengikat Hakim, tetapi usulan dan pendapat Hakam harus diperhatikan oleh Hakim Hakim dengan sungguh-sungguh dalam mengambil mengambil putusan.

PEMERIKSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALSAN ZINA Diatur dalam Pasal 87 dan 88 UU No. 7 Tahun 1989

DELICTO 1. ASAS IN FLAGRANTE DELICTO

Dasar Hukumnya : QS. AN-NUR ( 24 : 4 -5-6-7-8 dan 9 )

Artinya : Ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh menuduh wanita-wanita yang suci ( berbuat zina ) kemudian mereka tidak sanggup mendatangkan 4 ( empat empat ) orang saksi, maka deralah ( yang menuduh ) itu delapan puluh kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksiannya selama-lamanya, dan mereka itu orang-orang yang fasiq. Ayat5. Kecuali orang-orang yang taubat dan mawas diri sesudah itu. itu. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

LIÀN Ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya istrinya ( berzina ) dan mereka tidak ada mempunyai saksi selain dari diri mereka sendiri, maka kesaksian seorang

itu ( dianggap dianggap sah ) dengan empat kali bersumpah bersumpah dengan ( menyebut menyebut nama ) Allah bahwa ia masuk ke dalam orang yang benar. Ayat 7. Dan sumpah yang kelima bahwa bahwa kutukan Allah ( akan menimpanya ) kalau ia termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat 8. Istrinya itu terhindar dari hukuman, jika ia ia bersumpah dengan nam Allah empat kali, bahwa suaminya itu sesungguhnya masuk orang-orang orang -orang yang berdusta. Ayat 9. Dan sumpahnya yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya ( isteri itu ) jika ia ( suaminya ) masuk orang-orang yang benar. In Flagrante delicto, yaitu keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan atau tertangkap basah sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis. Perbuatan zina tidak dapat didasarkan dari suatu hasil kesimpulan / konklusi. Contoh :- ketemu laki-laki dan wanita dalam keadaan bugil dalam suatu kamar, maka ditarik kesimpulan mereka telah berzina ; - Istri duduk-duduk di Lobby hotel dengan laki-laki, disimpulkan telah berzina. Susah sekali pembuktian secara tersebut, membuat Penggugat dalam gugatannya mengganti istilah zina dengan “SERONG “ ; “ SELINGKUH “; “ MENYELEWENG “ yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus , seperti SHIQAQ. Gugat cerai dengan alasan zina tunggal, jarang sekali terjadi, maka sering dikumulasikan dengan alasan lain. Hal itu adaah karena sangat sulit pembuktiannya, karena dalam perzinaan, hampir tidak ada orang or ang yang menyaksikannya. QS ( 24 : 6,7,8,9 ) – kalau tidak benar didera 80 kali, kalau tidak ia harus sumpah Liàn. 2. Pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perceraian dengan alasan Zina Pasal 87 (1) UU No. 7 Tahun 1989 : - Penggugat wajib membuktikan membuktikan apabila Tergugat menyanggah menyanggah dalil gugat zina zina - Bila Tergugat mengakui dalil zina, Penggugat Penggugat tidak dibebani kewajiban pembuktian dan Penggugat dianggap berhasil membuktikan dalil gugatannya ( Prinsip Pembuktian 163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 BW ) 174 HIR / 311 RBg menyebutkan bahwa Pengakuan murni pihak lawan

melenyapkan wajib beban bukti kepada pihak yang lain. Pasal 1925 BW : Tentang pengakuan di depan Hakim. Pengakuan yang dilakukan Tergugat atas perbuatn zina yang dilakukannya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. menentukan. Tapi, hati-hati dengan perkara perceraian dengan alasan Zina, yang diakui oleh Penggugat, padahal pasangan suami istri itu hanya pura-pura atau sandiwara saja agar bisa bercerai, maka zina itu diakui saja oleh Tergugat. Bagaimana sikap Hakim dalam hal ini ? Sekiranya Hakim dapat mengkontruksikan adanya permainan pura – pura dalam pengakuan tersebut, Hakim dapat merumuskan pertimbangan yang dapat meruntuhkan pengakuan pura-pura tersebut, untuk itu memang diperlukan keberanian melakukan terobosan dan kemampuan memodifikasi sifat kekuatan pembuktian memaksa yang terkandung terkandung dalam alat bukti pengakuan secara kasuistik. Putusan pidana melakukan zina dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan alasan zina dan putusan tersebut dianggap sebagai bukti authentik. Tapi hati-hati, bedakan Zina bedakan Zina dengan Perkosaan. Perkosaan. Dalam kasus perkosan ( Isteri sebagai korban ) tidak bisa dijadikan alasan perceraian dengan alasan istri telah melakukan zina. AKIBAT PERCERAIAN YANG YANG DILAKUKAN SECARA LIÀN LIÀN adalah : 1. Perkawinan itu putus untuk selama-lamanya (tidak boleh ruju` ) 2. Anak yang dikandung ( seandainya istri Hamil ) dinasabkan kepada Isteri 3. Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah Bagaimana kalau : - suami menuduh istri berzina - suami dalam keadaan Qadzaf - suami bersumpah - istri menolak tuduhan, tetapi tidak mau bersumpah Maka : - sidang diteruskan dengan menurut acara perdata biasa - tidak terjadi penyelesaian p enyelesaian menurut ketentuan Liàn - kekuatan pembuktian sumpah suami bernilai sempurna, mengikat dan menentukan Pasal 177 HIR / 314 RBg ..... sumpah sebagai alat bukti bukti mengandung sifat FINAL FINAL menyelesaikan atau mengakhiri perkara dan kekuatan pembuktiannya pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan

Apabila salah satu pihak mengucapkan sumpah guna menguatkan atau untuk membuktikan dalil gugatannya, maka pihak yang lain mesti menerima sumpah dan langsung mengakhiri perkara. Tidak ada lagi kewajiban hukum bagi pihak yang bersumpah untuk menambah pembuktian lain untuk menguatkan kebenaran yang terkandung dalam sumpah. Juga dengan adanya penyumpahan, pihak lawan tidak diperkenankan hukum untuk membuktikan kebohongan sumpah, kecuali melalui jalan perkara pidana. CATATAN : qadzaf adalah qadzaf adalah keadaan dimana suami menuduh istrinya berzina akan tetapi ia tidak bisa menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi yang melihat langsung kejadian zina tersebut secara fisik dan biologis.

Kirimkan Ini lewat Email

Asas Umum Peradilan Agama

Recommend Documents