MAKALAH TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis Dosen Pengampu : Ir. Indra Fahmi
KELOMPOK
AI FITRIA SANDRA RANTI OKTA SARI RAHA HIKMATUL RAMDAN MUHAMMAD BAYU HASAN BASRI NANCY CATRINA
9
(C1140124) (C1140125) (C1140126) (C1140127) (C1140131)
MANAJEMEN S1 INSTITUT KOPERASI INDONESIA 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Banyak perusahaan bisnis tidak mempunyai tanggung jawab, baik dengan karyawannya, konsumen, masyarakat luas, serta lingkungan seperti membuang limbah dengan sembarangan. Hal inilah yang dapat menjadikan perusahaan bercitra buruk di masyarakat, bahkan tanggung jawab sosial perusahaan sering didefinisikan secara sempit sebagai akibat belum tersosialisasinya standar baku bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan masih dianggap sebagai suatu kosmetik belaka untuk menaikkan pamor perusahaan atau menjaga reputasi perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi sosial berarti sudah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan itu. Ditinjau dari jenis perusahaan, umumnya yang menjalankan fungsi tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha ekplorasi alam (tambang, minyak, hutan). Perusahan tambang lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan non tambang (terutama LSM). Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan seperti melakukan reklamasi alam, reboisasi, mendukung pencinta alam, berpartisipasi dalam pengolahan limpah dan sebagainya. Kenyataannya apakah perusahaan tersebut benar-benar menaruh perhatian terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, bukankah mungkin tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebagai kedok untuk melegalkan dan mengamankan kegiatan perusahaan sehingga tidak dikritik oleh masyarakat. 1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan 2. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, konsumen, investor, masyarakat dan lingkungan. 3. Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kewajiban Perusahaan Menurut Undang-undang 4. Analisis contoh kasus Perusahaan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan 2.1.1 Definisi Perusahaan Begitu beragam arti dari perusahaan yang disampaikan oleh beberapa pakar hukum dan perundang-undangan diantaranya adalah: a. Menurut Pemerintah Belanda yang pada waktu itu membacakan “ Memorie van Toelichting “ rencana undang-undang “ Wetboek van Koophandel “ dimuka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut Perusahaanialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan utnuk mencari laba. b. Menurut Prof. Molengraaff, menyatakan bahwa Perusahaanadalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. c. Menurut Polak ( 1935 ) memandang Perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.
d. Rumusan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982. Dalam pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Perusahaan (UWDP), Perusahaandidefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.
2.1.2 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Isu tanggung jawab sosial ( social corporate responsibility) adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat. Disini etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada
mereka yang bekerja di organisasi tersebut. Etika bisnis, dengan kata lain adalah bentuk etika terapan yang tidak hanya menyangkut analisis norma-norma moral dan nilai-nilai moral, tetapi juga menerapkan konklusi analisis ini terhadap lembaga-lembaga, teknologi, transaksi, aktivitas-aktivitas yang kita sebut bisnis. Disamping itu tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan teori utilitarisme sebagaimana diutarakan Jeremy Bentham. Menurut utilitarisme suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (the greatest good for the greatest number ), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat.Hal itu dapat dipahami bila perusahaan melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan dan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Intinya adalah bahwa Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaanmemiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. 2.2 Tanggng jawab perusahaan terhadapa karyawan, konsumen, investor, masyarakat dan lingkungan. 1) Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan a) Keamanan lingkungan kerja b) Masalah kualitas hidup c) Menjamin kesempatan kerja yang sama d) Terhindar daripelecahan seksual 2) Tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen a) Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan b) Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi c) Konsumen berhak untuk memilih d) Konsumen berhak untuk didengarkan
3)
Tanggung jawab perusahaan terhadap investor Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan laba bagi parapemegang saham namun para investor dan keuangan menuntut agar dunia bisnis bersikap etis dan legal dalam mengelola transaksi keuangan perusahaan. 4) Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat umum a) Masalah kesehatan masyarakat Apa yang harus dilakukan dunia bisnis terhadap produk-produk yang secara interen berbahaya seperti asap rokok, alkohol, makanan berlemak, senjata api, dan lain-lain.
b) Mengembangkan kualiatas tenaga kerja Dunia bisnis dapat berkembang dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. c) Filantropi perusahaan Mencakup kontribusi dalam bentuk uang, peralatan, dan barang serta dukungan terhadap usaha-usaha sukarela para karyawan dan organisasi sosial. 5. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses operasi mereka seperti polusi. Dan berkewajiban juga un tuk memproses ulang bahan-bahan yang telah digunakan.
2.3 Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kewajiban Perusahaan Menurut Undang-undang Sebelum lahirnya Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundangkannya Undang-undang No.40 tahun 2007 dan Undang-undang No.25 tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban : menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa ”tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidangnya danberkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. 2.4 Kewajiban Perusahaan Menurut Undang-undang Menurut Undang – Undang ada tiga macam kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Perusahaan, diantaranya: 1) Membuat pembukuan ( sesuai dengan Pasal 6 KUHD Undang – Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ) 2) Mendaftarkan perusahaannya ( sesuai Undang – Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan 3) Perusahaan berkewajiban untuk menjaga lingkungan atas setiap kegiatan Perusahaan tersebut berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.5 Analisis Kasus Perusahaan Kasus pencemaran lumpur panas di daerah Porong, Sidoarjo merupakan kasus yang mendapat banyak perhatian publik. Alasannya adalah kebocoran gas yang terjadi berdampak sangat besar bagi stabilitas nasional. Terjadi kebocoran gas hidrogen sulfida pada tanggal 28 Mei 2006, di salah satu area eksplorasi gas di lokasi Banjar Panji milik perusahaan PT. Lapindo Brantas. Pencemaran industri tersebut berdampak sangatbesar terutama bagi penduduk sekitar.Kebocoran yang membentuk kubangan lumpur ini tidak kurang mengakibatkan tenggelamnya 10 pabrik, 90 sawah, dan banyak permukiman penduduk sekitar. Bahkan kebocoran ini menenggelamkan tol Surabaya-Gempol dengan lumpur panas. Tercatat kebocoran gas tersebut merugikan 1110 kepala keluarga.Pemerintah Indonesia sendiri belum mampu menanggulangi permasalahan kebocoran gas ini, termasuk masalah peradilannya. Terlihat kasus ini merupakan salah satu kegagalan supermasi hukum diIndonesia. Irosnisnya pemerintah masih belum tahu cara menanggulangi pencemaran ini. Banyak upaya yang dilakukan, belum menemukan titik cerah. Ironisnya lagi para ahli di bidang ini berpendapat bahwa pencemaran ini tidak akan berhenti sampai lebih dari 30 tahunyang akan datang. Itu berarti korban yang menderita akan semakin bertmbah.
Lalu bagaimana nasib Indonesia jika sudah seperti ini? Dimana azas keadilan yang harus ditegakkan? Siapa yang harus disalahkan dan diadili? Kasus ini tidak lebih dari kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan alam. Bagaimana hukum lingkungan harus diterapkan? Pada ken yataannya regulasi hukum lingkungan di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan baik itu regulasi atau aplikasi penerapan hukum itu sendiri. Diantaranya adalah mengenai kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam minyak dan gasnya. Tidak hanya mengenai lingkungan tapi pemerintah perlu menegakkan supermasi hukumyang selama ini tidak begitu diterapkan dengan optimal. Pemerintah juga perlu memberikan keadilan bagi korban bencana lumpur panas ini. Memberikan tuntutan yang yang tepat, jelas dan transparan kepada pihak yang bertanggung jawab. Masalah kasus Lumpur Lapindo ini dapat dikatakan sebagai bencana nasional mengingat begitu besar dampak yang diakibatkan olehnya. Kasus lumpur lapindo jelas melanggar dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian, yakni merusak lingkungan serta masyarakat luas yang menjadi korbann ya.
PENUTUP Kesimpulan
Berbagai hal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagaimana diuraikan diatas pada gilirannya kini sudah normatif. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus bisa mengoperasikannya di lapangan, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menggunakan CSR tidak hanya terbatas implementasi kewajiban belaka, tetapi dapat memanfaatkannya sebagai metode untuk mencapai sasaran bisnis perusahaan. Akhirnya, baik bila dipahami komentar dari William Clay Ford, Jr., Ketua Dewan Direksi Ford Motor, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara perusahaan yang baik ( good ) dengan perusahaan sangat baik ( great ). Perusahaan yang baik menawarkan produk dan layanan yang memuaskan (excellent ). Perusahaan besar tidak hanya menawarkan produk dan layanan yang excellent, tetapi juga turut berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. Penutup
Dengan terselesaikannya makalah ini, muda – mudahan yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi pembaca wabil khusus kami selaku penulis. Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, baik itu dari segi isinya, bahasanya dan lain sebagainya, untuk itu saran, kritik dan perbaikan dari pembaca dengan senang hati akan kami menerimanya, diiringi dengan ucapan terima kasih. Semoga makalah ini dapat dijadikan referensi dalam belajar mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis.
Daftar Pustaka
http://initugasku.wordpress.com/2010/03/03/tanggung-jawab-sosial-perusahaan/ https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/tanggungjawab-sosial-perusahaan/ http://alchoyr.blogspot.com/2011/10/tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html
