PENYELESAIAN PERSELISIHAN AKIBAT KLAIM KONSTRUKSI MELALUI PENGADILAN
1. PEND ENDAHU AHULUA LUAN
Dunia bisnis terutama bisnis jasa konstruksi tidak pernah sepi dari sengketa dan perselisihan karena dalam dunia jasa konstruksi terkadang sulit menghindari adanya potensi konflik diantara para pelakunya, potensi potensi konflik dapat timbul timbul dari berbagai macam hal, bisa bisa dari pelakunya sendiri sendiri dalam hal ini dari pengguna jasa, penyedia jasa atau bahkan dari pihak ketiga dan kondisi yang tidak terduga termasuk akibat dari tidak sepakatnya para pihak menafsirkan suatu perjanjian. Dalam dunia jasa konstruks konstruksii sebelum sebelum timbulny timbulnyaa perselisi perselisihan han bisaanya bisaanya selalu selalu sidahulu sidahuluii oleh adanya klaim akibat adanya perubahan perubahan dan ketidaksepakatan dalam menterjemahkan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian, sehingga apabila klaim tersebut baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa tidak dapat terselesaikan secara baik dan benar maka akan menimbulkan perselisihan atau sengketa yang berujung pada penyelesaian sengketa melalui pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Selanjutnya dalam pertemuan ini Tim penyusun akan berusaha menguraikan mengenai pengertian kontrak kerja konstruksi yang merupakan peristiwa awal atas terjadinya hubungan hukum yaitu dengan timbulnya kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang diwujudkan dalam suatu kontrak Kerja Kerja Konstruk Konstruksi si dilanjutk dilanjutkan an dengan dengan pembahasa pembahasan n mengenai mengenai pengertia pengertian n klaim Kons Konstr truk uksi si yang ang meng mengak akib ibat atka kan n timb timbul ulny nyaa pers persel elis isih ihan an atau atau seng sengke keta ta kons konstr truk uksi si dan dan penyelesaian sengketa Konstruksi menurut hukum yang berlaku, mengingat waktu yang terbatas Tim Penyusun Penyusun makalah makalah ini hanya menguraik menguraikan an secara secara garis garis besarnya besarnya saja namun namun kami kami tetap berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang semakin jelas atas suatu penyelesaian sengketa klaim konstruksi. 2. PENGER PENGERTI TIAN AN KONTRA KONTRAK K KERJA KERJA KONSTR KONSTRUK UKSI SI
Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris yaitu ontracts, sedangkan dalam bahasa !elanda disebut dengan o"ereenkomst #perjanjian$ atau kontrak diatas dalam pasal %&%& K'(P Perdata berbunyi ) Suatu perjanjian adalah suatu pembuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih* sedangkan kontrak kerja konstruksi itu sendiri cukup jelas pengertiannya pengertiannya dalam 'ndang undang tentang jasa konstruksi +o. %-% yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi konstruksi adalah ) Keseluruhan Keseluruhan dokumen yang yang mengatur
2
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi* Dari uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan secara bebas bahwa pengertian kontrak kerja kerja konstr konstruks uksii adalah adalah suatu suatu perbu perbuata atan n hukum hukum antara antara pihak pihak penggu pengguna na jasa jasa dengan dengan pihak pihak penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dimana dalam hubungan hukum tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Setelah kita memahami mengenai definisi kontrak kerja konstruksi ada baiknya apabila kami memaparkan secara garis besar hal hal yang mendasari tas sahnya suatu kontrak atau perjanjian, menurut ) Salim (.S.,S.(.,/.S. dalam bukunya hukum kontrak teori dan Teknik penyusunan kontrak* menurut pasal %&01 K'(P Perdata sebagai berikut 2 %. Kesepakata Kesepakatan n kedua belah belah pihak, pihak, syarat pertama pertama syahny syahnyaa suatu kontrak kontrak adalah adalah adanya adanya kesepakatan atau consensus kedua belah pihak, hal ini diatur dalam pasal %&01 ayat % K'( K'( Perdat Perdataa bahwa bahwa yang yang dimaks dimaksud ud denga dengan n kesepa kesepakat katan an adalah adalah perses persesuai uaian an pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnnya yang sesuai itu adalah pernyataan pernyataannny nnya, a, karena karena kehendak kehendak itu sendiri sendiri tidak dapat dapat dilihat dilihat atau diketahui orang lain. Pada dasarnya dasarnya cara yang paling paling banyak banyak dilakukan dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa sempurna secara lisan dan tertulis, tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul perselisihan atau sengketa dikemudian hari. 0. Kecakapan Kecakapan bertind bertindak, ak, kecakapan kecakapan bertindak bertindak adalah adalah kecakapa kecakapan n atau kemampuan kemampuan untuk untuk melaku melakukan kan perbua perbuatan tan hukum hukum,, perbua perbuatan tan hukum hukum adalah adalah perbua perbuatan tan yang yang akan akan menimbulka menimbulkan n akibat akibat hukum, hukum, maka dari itu orang orang yang akan mengadakan mengadakan ataupun ataupun yang yang menandata menandatangan nganii perjanjian perjanjian haruslah haruslah orang orang yang cakap dan mempunya mempunyaii wewenang wewenang hukum untuk melakukan melakukan perbuatan perbuatan hukum, hukum, sebagaiman sebagaimanaa ditentukan oleh 'ndang 3 undang. &. 4danya 4danya objek perjanjian perjanjian didalam didalam berbagai berbagai literatu literature re disebutkan disebutkan bahwa bahwa yang menjadi menjadi objek perjanjian adalah prestasi #pokok perjanjian$, Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur #5ahya harahap, %6 2 %1 7 /ertokusumo, %8 2 &6$. 9. 4danya 4danya ausa yang yang halal dalam dalam pasal %&01 %&01 K'( K'( Perdata Perdata tidak dijelask dijelaskan an mengenai mengenai K'( yang halal didalam pasal %&&8 K'( Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang : undang kesusilaan dan ketertiban umum.
2
Dari apa yang kami uraikan uraikan diatas diatas setidak setidak tidaknya tidaknya dapat dapat memberika memberikan n gambaran gambaran yang yang jelas bahwa kontrak kerja konstruksi merupakan dasar atau awal adanya hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi, hal hal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak haruslah diatur diatur secara jelas, tegas dan terperinci karena kontrak kontrak kerja konstruksi konstruksi merupakan awal dari suatu suatu proses proses penegakkan penegakkan dan perlindun perlindungan gan hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan kerja konstruksi. Dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum dari suatu kontrak kerja konstruksi maka para pihak dapat merasa tenang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya kewajibannya apalagi dengan lahirnya '' +o. %-% tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannnya setidaknya semakin memperjelas perlindungan dan penegakkan hukum dalam dunia jasa konstruksi. Dalam melaksanakan proses awal pembuatan suatu Kontrak Kerja Konstruksi Tim penyusun ingin ingin member memberika ikan n saran saran walaup walaupun un mengen mengenai ai pengat pengatura uran n ini telah telah diatur diatur secara secara minim minimal al khususnya dalam bagian ketiga mengenai kontrak konstruksi pasal 00 '' +o. %-%, saran tersebut adalah sebagai berikut 2 %. !uatlah !uatlah kontrak kontrak kerja kerja konstruksi konstruksi secara secara jelas, jelas, tegas tegas , cermat dan dan terperinci terperinci.. 0. Perhat Perhatika ikan n suby subyek hukum hukum yang yang akan akan mengad mengadaka akan n atau atau menand menandata atanga ngani ni perjan perjanjia jian n karena karena apabil apabilaa suby subyek hukumn hukumnya ya tidak tidak layak layak atau atau tidak tidak berwen berwenang ang melaku melakukan kan perbuatan hukum maka maka akan berakibat pula pada batalnya batalnya kontrak yang yang telah dibuat. &. !uatlah !uatlah dengan dengan detail detail dan terperinc terperincii mengenai mengenai Klausula Klausula PI;I(4+ PI;I(4+ ('K'/ ('K'/ apabila apabila terjadi terjadi sengketa sengketa hal ini sangat penting penting untuk untuk menghind menghindari ari keragu keragu raguan raguan hukum hukum akibat samarnya penerapan klausa pilihan hukum yang hanya akan mengakibatkan berlarut larutnya penyelesaian sengketa apabila timbul sengketa. 9. !uatlah !uatlah dengan dengan detail detail klausula klausula mengenai mengenai proses proses dan dan tatacara tatacara pengajuan pengajuan klaim. klaim. <. !uatlah !uatlah dengan dengan detail detail mengenai mengenai klausul klausulaa keadaan keadaan memaksa memaksa atau =orce =orce /ajeure, /ajeure, hal ini untuk menghindari salah penafsiran atas suatu keadaan memaksa diluar kendali para pihak karena apabila keadaan memaksa ini timbul bisaanya para pihak lebih diliputi oleh perasaan emosi daripada logika atas suatu peristiwa yang terjadi. 6. Secara Secara umum umum kontra kontrak k kerja yang yang akan akan dibuat dibuat tentuny tentunyaa harusl haruslah ah mengacu mengacu kepada kepada perundang undangan yang berlaku dalah hal ini peraturan yang mengatur mengenai duni duniaa kons konstr truk uksi si dian dianta tara rany nyaa '' +o. +o. %-% %-% tent tentan ang g jasa jasa kons konstr truk uksi si,, PP +o.0-0111 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, PP +o. 0-0111 tentan tentang g peny penyele elengg nggara araan an jasa jasa konstr konstriks iksi, i, PP +o. &1-011 &1-0111 1 tentan tentang g pembin pembinaan aan penyelenggaraan jasa jasa konstruksi, '' +o. &1-0111 &1-0111 tentang 4rbritase dan alternati"e alternati"e
2
penyelesaian
sengketa
dan
peraturan
peraturan
perundangan
lainnya
2
8. Disamp Disamping ing itu beberapa beberapa peratur peraturan an lain yang terkait terkait dengan dengan bangunan bangunan yang yang perlu perlu diperhatikan adalah 'ndang 'ndang +o. 0 Tahun 0110 tentang !angunan >edung dan peraturan Pemerintah +o. &6 tahun 011< tentang peraturan Pelaksanaan 'ndang 'ndang +o. 0 Tahun 0110 tentang !angunan >edung. . Konsultasikan kepada para ahli sebelum menandatangani suatu kontrak atau perjanjian karena karena bisaanya bisaanya dalam suatu kontrak kontrak terdapat terdapat bahasa atau istilah yang memiliki memiliki penafsiran berbeda. Selain pengertian umum atas kontrak kerja konstruksi sebagaimana yang telah kami uraikan diatas diatas dalam dunia konstruks konstruksii khususny khususnyaa dalam lingkup internasional internasional dikenal pula beberapa beberapa bentuk syarat syarat kontrak konstruksi yang diterbitkan oleh beberapa beberapa +egara atau asosiasi profesi diantaranya adalah =IDI # =ederation Internasinale des Ingenieurs ounsels$, ?T #?oint ontract Tribunals$, 4I4 # 4merican Instite of 4rchitects $ dan SI4 # Singapore Institute of 4rchitects $ dll, bahkan di Indonesia sering pula dijumpai standar kontrak yang memakai memakai standar standar atau system yang digunakan digunakan oleh +egara +egara +egara yang lebih maju seperti seperti =IDI, ?T dll, hal demikian tidaklah menjadi suatu masalah selama para pihak menyepakati dan disesuaikan dengan iklim dan kondisi yang ada di Indonesia. Dari uraian tersebut diatas sekali lagi penyusun ingin menekankan bahwa kontrak dalam suatu kesepakatan kerja konstruksi merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipandang remeh karena kontrak atau perjanjian merupoakan landasan dan pondasi dari suatu aturan main dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi bagi para pihak khususnya pengguna maupun penyedia jasa apabila terjadi perselisihan antara para pihak akibat klaim yang tidak terselesaikan dengan baik. 3. PERSELISIH PERSELISIHAN AN / SENGKETA SENGKETA AKIBA AKIBAT T KL KLAIM AIM KONSTRU KONSTRUKSI KSI
Sebelum Sebelum kita membahas mengenai perselisihan perselisihan ataupun sengketa sengketa akibat akibat dari adanya klaim konstruks konstruksii yang yang tidak tidak terselesa terselesaikan ikan dengan baik maka ada baiknya baiknya apabila apabila kita memahami terlebih dahulu mengenai pengetian klaim itu sendiri yang akan kami uraikan secara sederhana sebagai berikut 2 /enurut !lacks ;aw Dictionary : =ifth @dition %8 halam 009 ) laim to demand as oneAs own or as oneAs right7 to assert, to urge7 to insist, cause of action. /eans by or through which claimant possession or enjoyment of pri"ilege or thing. =emand for money or property, property, e.g. insurance claim * /enurut kamus besar bahasa Indonesiam, B?S Purwadarminta edisi kedua, hal <16 klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak #untuk memiliki atau
2
mempunyai$ atas sesuatu, ) pemerintah Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi kepada pemilik kapal asing itu itu ) !ahwa dari dua definisi pengertian pengertian tersebut tersebut diatas maka maka dapatlah dapatlah disimpulkan disimpulkan bahwa klaim adalah suatu tuntutan ataupun permohonan atas suatu keadaan dan apabila dihubungkan dengan pengertian dalam dunia jasa konstruksi maka dapat diartikan secara sederhana bahwa klaim konst konstruk ruksi si adalah adalah ) permoh permohona onan n atau atau tuntu tuntutan tan yang yang timbul timbul dari dari atau atau sehubu sehubunga ngan n dengan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub : penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna jasa - penyedia jasa yang bisaanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi kompensasi lain ) !ahwa setelah kita memahami secara sederhana mengenai pengertian klaim konstruksi maka selanjutnya selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab timbulnya timbulnya klaim konstruksi. 3a. Sebab Timbu!"a #aim #$!%&'u#%i
!ahwa dari apa yang kami uraikan secara sederhana diatas dapat disimpulkan bahwa klaim dalam dunia jasa konstruksi adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi karena merupakan sesuatu yang diatur dalam suatu kontrak kerja konstruksi dan walaupun itu tidak diatur dalam suatu kontrak kerja konstruksi maka kita harus membisaakan permasalahan klaim ini pada sesuatu yang wajar terjadi selama dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana sebuah perubahan pekerjaan yang bisaa terjadi maka klaim dapat terjadi karena berbagai hal dan yang pasti klaim berasal dari salah satu pihak dalam kontrak namun demikian klaim dapat pula terjadi oleh sebab3sebab dari pihak ketiga, keadaan memaksa - force majeure ataupun kehendak alam dan ataupun hal lainnnya yang menyebabkan pihak yang mengajukan klaim menderita kerugian. Selanjutnya kami sampaikan beberapa pendapat dari para ahli diantaranya adalah pendapat dari prof. (. Priatna 4bdulrasyid 4bdulrasyid dalam bukunya, 4rbitrase dan 4lternatif Penyelesaian Sengketa suatu pengantar yang diterbitkan oleh PT. =ikahati 4neka dalam halaman 0%9 : 0%< tentang beberapa sebab terjadinya terjadinya klaim 2 !eberapa sebab terjadinya klaim 2 a. b. c. d. e. f. g. h.
Inform Informasi asi desa desain in yang yang tida tidak k tepa tepatt # delayed design information $ Informasi design yang yang tidak sempurna # Inadequate # Inadequate design design information $ information $ In"est In"estiga igasi si lokas lokasii yang yang tidak tidak sempu sempurna rna # Inadequate # Inadequate site insvetigation insvetigation $ $ Ceak Ceaksi si kla klain in yan yang g lamb lambat at # Slow client response $ response $ Komu Komuni nika kasi si yang yang buru buruk k # Poor # Poor Communication Communication $ $ Sasara Sasaran n wakt waktu u yang yang tidak tidak realis realistis tis # Unrealistic time targets $ 4dmini 4dministr strasi asi kontr kontrak ak yang yang tidak tidak sempur sempurna na # Inadequate contract contract administration administration $ Kejadi Kejadian an ekster ekstern n yang yang tidak tidak terke terkenda ndali li # Uncontrollabe external events $
2
i. Inform Informasi asi tender tender yang yang tidak tidak lengka lengkap p # incomplete tender information information $ j. 4lokasi resiko yang yang tidak jelas # Unclear risk allocation $ allocation $ k. Keterl Keterlamb ambata atan n : ingkar ingkar membay membayar ar # Lateness-non # Lateness-non payment payment $ $ ?elas terlihat bahwa klaim dapat terjadi karena sebab : sebab yang datangnya baik dari pengguna jasa maupun dari penyedia jasa atau sebab : sebab lain. Sebab : sebab inilah yang menjadi dasar filosofi filosofi atau pandangan pandangan bahwa klaim sesungguh sesungguhnya nya adalah adalah sesuatu sesuatu yang wajar terjadi terjadi dalam dunia dunia jasa konstruksi konstruksi sehingga sehingga klaim haruslah haruslah dipandang dipandang sebagai sebagai sesuatu sesuatu yang bisaa terjadi terjadi dengan demikian kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. 'ntu 'ntuk k memp mempers ersia iapk pkan an sebu sebuah ah klai klaim m tent tentun uny ya peng penggu guna na maup maupun un peny penyed edia ia jasa jasa haru haruss mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar terutama mengenai data dan keadaan yang mendasari terjadinya sebuah klaim sehinggga klaim tersebut dapat tertangani dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak baik bagi yang mengajukan maupun yang menerima klaim dan akan menjadi sebuah persoalan berbeda apabila klaim tersebut tidak tidak tertan tertangan ganii dengan dengan baik baik karen karenaa klaim klaim yang yang tidak tidak tertan tertangan ganii dengan dengan baik baik jelas jelas akan akan menimbulkan sebuah akibat hukum berupa sengketa atau perselisihan. 3b. Timbu!"a %e!(#e&a/)e'%ei%i*a! #$!%&'u#%i
!ahwa selanjutny selanjutnyaa dari uraian kami kami diatas diatas dapatlah dapatlah diketahui diketahui dengan dengan jelas bahwa apabila apabila memang klaim yang diajukan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa disetujui maka timbullah timbullah perintah kerja baru apabila apabila menyangkut menyangkut perubahan pekerjaaan pekerjaaan dan apabila apabila klaim tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi sebuah sengketa atau perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum yang telah dipilih oleh para pihak dalam kontrak baik melalui 4rbiflase maupun melaui pengadilan. Selain Selain dari dari akibat akibat klaim klaim yang yang tidak tidak tertan tertangan ganii dengan dengan baik baik sehing sehingga ga menimb menimbulk ulkan an suatu suatu perselisihan atau sengketa bisaanya perselisihan atau sengketa dapat pula timbul dari factor lain diluar diluar apa yang yang ditim ditimbul bulkan kan oleh oleh para para pihak pihak baik baik penggu pengguna na maupun maupun penye penyedia dia jasa jasa namun namun menjadi pemicu adanya sebuah perselisihan7 ) misalnya adanya kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari penyedia jasa sehingga menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan dan masyarakat yang mengalami kecelakaan mengajukan gugatan ganti kerugian pada penyedia jasa, hal ini bisaanya memiliki efek berantai bagi pengguna jasa apabila pihak penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut denga denga baik ) bahkan '' jasa kontruksi kontruksi +o. %-% mengatur secara jelas mengenai penggantian kerugian masyarakat ini yaitu dalam !ab II peran masyarakat bagian pertama hak dan kewajiban pasal 0 huruf b jo pasal &, & dan 91. +amun menjadi sebuah peringatan bagi para pihak yang akan menyelesaikan perselisihan baik melalui 4rbitrase maupun pengadilan ataupun jalur alternati"e penyelesaian lainnya bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan berkelanjutan dari awal sampai akhir menyelesaikan sebuah
2
permasalahan baik melalui 4rbitrase maupun pengadilan akan berakibat pada berhentinya berhentinya pekerjaan untuk jangka jangka waktu yang tidak dapat dapat ditentukan. Eleh karena karena itu sebelum sebelum menyelesai menyelesaikan kan sebuah sebuah perselisih perselisihan an konstruks konstruksii hendaklah hendaklah difikirkan difikirkan terleb terlebih ih dahulu dahulu mengen mengenai ai pihak pihak pihak pihak yang yang akan akan terlib terlibat at dalam dalam penye penyeles lesaia aian n perse perselis lisiha ihan n konstruksi karena berlarut larutnya penyelesaian sengketa konstruksi sangat berpengaruh pada berbagai factor diantaranya itikad baik para pihak, menggunakan penengah yang menguasai permasalahan, konsultan konsultan hukum ataupun pengacara pengacara yang tidak tepat. +. PENYELESAIAN PENYELES AIAN PERSELISIHAN/SENGKE PERSELIS IHAN/SENGKETA TA KLAIM KONSTRUKSI
Penyelesa Penyelesaian ian perselisi perselisihanhan-sengk sengketa eta akibat akibat dari adanya adanya klaim klaim konstruks konstruksii ataupun ataupun factor factor factor factor pemicu lainnya diluar para pihak dalam suatu kontrak konstruksi telah diatue secara jelas dalam '' jasa konstruksi +o. %-% pada !ab IF penyelesaian sengketa yaitu dalam pasal &6 yang dapat kami uraikan secara lengkap sebagai berikut 2 Pasal &6 4yat #%$ pengadilan
penye penyeles lesaia aian n sengke sengketa ta jasa jasa konstr konstruks uksii dapat dapat ditem ditempuh puh mela melalui lui peng pengadi adilan lan atau atau dilu diluar ar berdasarkan
pilihan
secara
sukarela
para
pihak
yang
bersengketa.
4yat 4yat #0$ penyelesa penyelesaian ian sengketa sengketa diluar diluar pengadila pengadilan n sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud pada ayat #%$ tidak tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam kitab 'ndang undang hukum pidana. 4yat #&$ jika dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa bersengketa !ahwa dari apa yang tertulis dalam pasal &6 ayat % '' jasa konstruksi +o. %-% diatas dapat dilihat bahwa penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa dapat ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang telah disepakati dan kontrak tersebut akan menjadi 'ndang undang #pasal %&& K'( perdata ayat %$ bagi pihak yang akan bersepakat atau dalam istilah aGas hukum perjanjian adalah aas pacta sunt Servada . Sehing Sehingga ga apabi apabila la para para pihak pihak telah telah memili memilih h penye penyeles lesaia aian n sengke sengketa ta melau melauii 4rbit 4rbitras rasee atau atau pengadilan maka hakim atau pihak ke tiga ataupun pihak lainnya harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya 'ndang : undang mereka tidak boleh melakukan inter"ensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. +amun demikian adapula adapula kesepakatan penyelesaian penyelesaian yang ditetapkan oleh para pihak setelah ada sengketa #aktakompromis$ misalnya setelah timbul sengketa para pihak sepakat
2
menyelesaikan sengketa melaui pengadilan negeri maka kesepakatan tersebut harus dihormati oleh pihak manapun. Selanjutny Selanjutnyaa '' jasa konstruksi konstruksi +o.%-% +o.%-% dalam pasal &6 ayat 0 telah dengan tegas pula membatasi membatasi bahwa yang yang dapat diselesaikan diselesaikan diluar pengadil pengadilan an hanyalah hanyalah sengketa sengketa perdata perdata dan apabila sengketa ataupun perselisihan dimaksud memiliki implikasi adanya dugaan tindak pidana maka penyelesaian tersebut haruslah diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana yang tersebut dalam kitab 'ndang undang (ukum Pidana . !ahwa !ahwa kemudi kemudian an dalam dalam pasal pasal &6 ayat ayat & telah telah jelas jelas pula pula bahwa bahwa untuk untuk menghi menghinda ndari ri adany adanyaa keputusan yang berbeda dari dua lembaga pengadilan misalnya antara !adan 4rbitrase +asional Indonesia dan pengadilan negeri untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sebagaimana diketahui penyelesaian perselisihan konstruksi dapat diselesaikan baik melaui jalur 4rbitrase, 4rbitrase, pengadil pengadilan an ataupun ataupun alternati alternati"e "e lainnny lainnnyaa seperti seperti negosias negosiasi, i, mediasi mediasi dan konsilias konsiliasii namun namun karena karena materi materi arbitrasi arbitrasi dan alternati alternati"e "e penyelesa penyelesaian ian sengketa sengketa negosiasi negosiasi,, mediasi mediasi dan konsilias konsiliasii telah telah dibahas dibahas oleh panelis sebelumnya sebelumnya kami kami tidak akan membahas membahas kembali kembali materi materi tersebut namun akan langsung membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan. +.a. Pe!"ee%aia! %e!(#e&a meaui )e!(a,ia!
Sebelum kami masuk dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa melaui pengadilan ada baiknya apabila kami memaparkan secara sepintas kelebihan dan kekurangan penyelesaian melaui pengadilan dan 4rbitrase kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melaui pengadilan karena pilihan hukum para pihak serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan setelah menempuh jalur 4rbitrase 4rbitrase dan terakhir sepintas akan kami bahas mengenai penyelesaian sengketa sengketa melalui pengadilan niaga. +.a.1 Keebi*a! ,a! ,a! #e#u'a!(a! )e!"ee%aia! )e!"ee%aia! meaui A'bi&'a%e ,a! Pe!(a,ia!
Sebagaimana yang diutarakan oleh Ir. (. +aGarkhan 5assin dalam bukunya ) mengenal klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi konstruksi ) penerbit PT. >ramedia >ramedia 'tama hal %08 dan %&1 bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun maupun 4rbitrase 4rbitrase adalah sebagai berikut berikut 2 Kelebiahan 4rbitrase %. !ebas dan otonom otonom menentuk menentukan an rules rules dan institus institusii arbitrase arbitrase 0. /enghindar /enghindarii ketidakpas ketidakpastian tian #uncertai #uncertainty nty$$ akibat perbedaan perbedaan system system hukum dengan dengan +egara +egara tempat tempat sengketa sengketa diperiks diperiksa, a, maupun maupun kemungki kemungkinan nan adanya adanya keputusan keputusan hakim yang unfair unfair dengan maksud apapun, termasuk melindungi kepentingan domestic yang terlibat sengketa
2
&. Keleluasa Keleluasaan an memilih memilih arbiter arbiter profession professional, al, pakar pakar #eHpert$ #eHpert$ dalam bidang bidang yang yang menjadi objek objek sengketa, independent dalam memerikasa sengketa 9. Baktu prosdu prosdurr dan biaya biaya arbitr arbitrase ase lebih lebih efisie efisien. n. Putusan Putusan bersifat bersifat final final dan binding binding dan tertututp untuk upaya hukum banding dan kasasi <. Pers Persid idan anga gan n tert tertut utup up #non #non3p 3pub ubli lici city ty$$ dan dan kare karena nany nyaa memb member erik ikan an perl perlin indu dung ngan an untu untuk k informasi atau data usaha yang bersifat rahasia atau tidak boleh diketahui umum. 6. Pertimbang Pertimbangan an hukum lebih lebih menguta mengutamakan makan aspek aspek pri"at pri"at dengan dengan win : win win solution solution Kelebihan pengadilan %. 0. &. 9. <. 6.
/utlak /utlak terikat terikat pada hukum acara yang berlaku berlaku #(IC, #(IC, C"$ C"$ 5ang berlaku berlaku mutlak mutlak adalah system system hukum hukum dari +egara +egara tempat tempat sengketa sengketa diperiksa diperiksa /ajelis /ajelis hakim hakim pengadila pengadilan n ditentukan ditentukan oleh oleh administ administrasi rasi pengadi pengadilan lan Putusan Putusan pengadi pengadilan lan ditent ditentukan ukan administr administrasi asi pengad pengadilan ilan Terbuka Terbuka untuk untuk umum umum #kecua #kecuali li kasus cerai$ cerai$ Pola pertim pertimbanga bangan n pengadila pengadilan n dan putusa putusan n hakim adalah adalah win win loose loose
Kelemahan 4rbitrase %. (onorariu (onorarium m arbiter, arbiter, panitera panitera dan administ administrasi rasi relati"e relati"e mahal, mahal, tolok ukur ukur jumalah jumalah umumnya umumnya ditentukan oleh nilai klaim #sengketa$. 4pabila biaya ditolak atau dibayar oleh salah satu pihak, pihak yang yang lain wajib membayarnya membayarnya lebih dulu agar sengketa diperiksa diperiksa oleh arbutrase 0. Celati"e Celati"e sulit sulit untuk membentu membentuk k majelis majelis arbitrase arbitrase lembaga lembaga 4rbitr 4rbitrase ase 4d 4d hoc &. Tidak Tidak memiliki memiliki juru sita sita sendiri sendiri sehinggga sehinggga menghambat menghambat penetapa penetapan n prosedur prosedur dan mekanisme mekanisme apabila 4rbitrase secara efektif 9. Putusa Putusan n arbitr arbitrase ase tidak tidak memili memiliki ki daya daya paksa paksa yang yang efekt efektif if dan sangat sangat bergan bergantun tung g kepada kepada pengadilan jika putusan putusan tidak dijalankan dijalankan dengan sukarela <. @ksekusi @ksekusi putusan putusan 4rbit 4rbitrase rase cenderung cenderung mudah mudah untuk diinter"a diinter"ansi nsi pihak pihak yang kalah melalui melalui lembag lembagaa peradi peradilan lan #!ant #!antaha ahan, n, "erGet "erGet$$ sehing sehingga ga waktu waktu realis realisasi asi pembay pembayaran aran ganti ganti rugi rugi menjadi relati"e bertambah lama. 6. 'ntuk 'ntuk mempertemu mempertemukan kan kehendak kehendak para pihak pihak yang bersenge bersengeta ta untuk membawa membawanya nya ke badan 4rbitrase tidaklah mudah, kedua pihak harus sepakat. 8. Tenta Tentang ng pengakua pengakuan n dan pelaks pelaksana anaan an keput keputusa usan n arbitr arbitrase ase asing, asing, saat saat ini ini di banyak banyak +egara +egara masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi persoalan yang sulit.
Kelemahan pengadilan %. !iaya !iaya perkara perkara relati"e relati"e murah murah dan telah telah ditent ditentukan ukan oleh oleh /4CI /4CI 0. Tidak Tidak adanya adanya hambatan berarti berarti dalam dalam pembentukan pembentukan majelis majelis hakim hakim yang yang memeriksa memeriksa perkara perkara &. /emiliki /emiliki juru juru sita dan dan atau sarana sarana pelaks pelaksanaan anaan prosed prosedur ur hukum hukum acara 9. Pelaks Pelaksana anaan an putus putusan an dapat dipaksa dipaksakan kan secara secara efekti efektiff terhad terhadap ap pihak pihak yang yang kalah kalah dalam perkara
2
<. @ksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan meskipun kemudian ada bantahan atau "erGet Sebaga Sebagaim imana ana yang yang telah telah diurai diuraikan kan diatas diatas dengan dengan demiki demikian an kita kita dapat dapat mempert mempertim imban bangka gkan n mengenai pilihan hukum apa yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketa namun bisaanya sepengalaman penyusun pemilihan arbitrase lebih banyak disukai dengan catatan harus ada itikad baik dan semangat fair play dari para pihak karena apabila salah satu pihak tidak memiliki hal tersebut niscaya pada akhirnya akan berlanjut pada penyelesaian yang berlarut larut. 9.a.0 Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan/sengketa Perselisihan/sengketa melalui Pengadilan Karena Pilihan Hukum Para Pihak Ta*a)a! Pe'%ia)a!
Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan bisaanya merupakan pilihan terakhir dari para pihak karena karena tidak tidak dicapai dicapai kata sepakat atas sengketa sengketa yang terjadi, terjadi, bisaanya bisaanya sebelum mengajukan mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan para pihak akan memperingatkan pihak lainnnya melalui surat tertulis atau yang kita kenal dengan SE/4SI untuk memperingatkan pihak lainnya agar memenuhi suatu prestasi, somasi bisaanya dilakukan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu tertentu tertentu dan apabila apabila pihak pihak yang diberi peringatan peringatan tidak melakukan melakukan apa yang yang diminta diminta maka maka tuntutan atau gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Sebelum melakukan suatu tuntutan tuntutan atau gugatan melalui melalui pengadila pengadilan n atas perselisi perselisihan han konstruks konstruksii yang terjadi ada baiknya kita menganalisa secara mendalam mengenai prosedur hukum acara yang ditempuh agar tuntutan atau gugatan yang akan kita lakukan tidak menjadi sia sia dan kami akan menguraikan tahapan persiapan pra gugatan sebagai berikut 2 %. Tentu Tentukan kan pengadi pengadilan lan mana yang yang akan akan dituj dituju u untuk untuk mendaf mendaftar tarkan kan gugatan gugatan apabila apabila dalam dalam kontrak telah dipilih secara tegas ) misalnya dalam kontrak terdapat klausula para pihak memilih domisili hukum yang tetap atau tidak berubah pada pengadilan negeri +anggroe 4ceh 4ceh Darus Darussal salam am dst. dst.** /aka /aka otomat otomatis is pengaj pengajuan uan gugata gugatan n itu harus harus dilaku dilakukan kan pada pada pengadilan negeri +anggroe 4ceh Darussalam dalam dunia hukum hal ini dikenal dengan sebutan kompetensi absolute serta tentukan pula mengenai pengadilan daerah mana yang akan dituju untuk mengadili gugatan dimaksud. 0. Persiapkan Persiapkan mengenai mengenai syarat syarat formal formal maupun maupun materiil materiil gugata gugatan n &. Tentu Tentukan kan posit positaa gugata gugatan n atau atau dalil dalil yang yang mendas mendasari ari dilaku dilakuka kannn nnnya ya gugata gugatan, n, mendal mendalilk ilkan an sesuatu tuntutan dalam gugatan merupakan hal yang sangat penting dengan didukung oleh bukti bukti otentik baik bukti tertulis, bukti saksi maupun bukti lainnya dan didukung pula oleh dalil hukum yang mengatur baik itu hukum yang mengatur secara umum maupun hukum yang mengatur secara khusus antara para pihak yang bersengketa yang diatur dalam kontrak. 9. Tentuk Tentukan an petitum petitum gugatan gugatan atau tuntutan tuntutan apa yang akan kita kita tuntut tuntut dalam melakukan melakukan gugatan gugatan tuntutan harus berdasarkan dalil yang telah kita dalilkan karena bisaanya majelis
2
hakim pada pengadilan negeri tidak akan mengabulkan tuntutan melebihi dari apa yang dimohonkan atau dituntut. Setelah mempersiapkan hal tersebut diatas kita harus segera menyiapkan surat gugatan yang dapat disimpulkan secara sederhana oleh penulis adalah satu dari permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat penggugat dan tergugat, dalil yang mendasari gugatan, hal hal yang dimintakan oleh penggugat untuk dikabulkan pengadilan, dimaterai secukupnya dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. kuasanya. Dalam mempersiapkan mempersiapkan suatu tuntutan tuntutan atau gugatan gugatan melalui melalui pengadila pengadilan n negeri negeri untuk untuk perkara perkara tuntutan atas pembayaran sejumlah uang ada baiknya dalam surat gugatan kita menyampaikan permohonan sita jaminan terhadap harta benda dari tergugat untuk menjamin gugatan yang kita ajukan ajukan tidak tidak menjadi menjadi sia sia dan hanya hanya menang menang di atas kertas dan apabila apabila permohonan permohonan sita jaminan yang kita ajukan dikabulkan maka akan keluar sutu penetapan tertulis dari pengadilan negeri7 4dakalanya sita jaminan ini merupakan hal yang dapat menjadi daya tekan yang cukup bagus untuk untuk memaksa memaksa pihak tergugat tergugat melaksanak melaksanakan an kewajiban kewajibannya nya karena karena bisaany bisaanyaa sita jaminan ini memiliki efek yang panjang atau serius bagi tergugat7 P'$%e% )e'%i,a!(a!
Selanjutnya setelah surat gugatan dibuat dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dan telah ditentukan majelis hakim yang akan mengadili maka acara selanjutnya selanjutnya adalah pemanggilan para pihak oleh majelis hakim yang akan mengadili sengketa dimaksud dan apabila para pihak menghadiri panggilan dimaksud proses acara siding pertama menjadi suatu kewajiban bagi majelis hakim untuk mendamaikan para pihak dan diberi waktu untuk saling melakukan proses perdamaian dengan ditunjuk hakim mediasai apabila terjadi perdamaian maka persidangan dihentikan dihentikan dan segera dibuat dibuat akta perdamaian atau banding7 banding7 4pabila perdamaian dimaksud tidak tercapai maka acara selanjutnya adalah masuk dalam proses persidangan sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu proses jawab menjawab, pembuktian, pengajuan kesimpulan oleh masing masing pihak untuk selanjutnya selanjutnya diambil sebuah keputusan oleh majelis hakim yang mengadili perkara dimaksud Proses diatas adalah proses normal dimana para pihak menghadiri persidangan dimaksud namun apabila salah satu pihak tidak menghadiri persidangan maka tetap dapat diambil keputusan oleh majelis hakim dengan jenis putusan erstek erstek atau putusan yang diambil akibat dari tidak hadirnya salah satu pihak dan upaya hukum atas putusan "erstek adalah upaya hukum "erGet dan upaya hukum luar bisaanya adalah Daden "erGet
2
Setelah putusan dibacakan apabila salah satu pihak tidak menerima hasil keputusan dimaksud dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum banding dalam jangka waktu %9 # e mpat belas hari sejak keputusan tingkat pertama dibacakan atau diterima oleh para pihak secara resmi $ dan kasasi dalam jangka waktu %9 # empat belas hari setelah putusan pada tingkat pengadilan tinggi diterima oleh para pihak secara resmi $ serta upaya hukum luar bisaa yaitu peninjauan kembali apabila ditemukan bukti baru setelah upaya kasasi ditempuh. 4pabila salah satu pihak yang dikalahkan dalam suatu sengketa di pengadilan negeri menerima putusan dimaksud dengan tidak melakukan upaya hukum apapun maka putusan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap atau I+KC4(T dan acara selanjutnya berlanjut pada prosedur @ksekusi setelah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap. P'$%e% E#%e#u%i Pu&u%a!
@ksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintahkan secara resmi oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang, sebagai pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau atas putusan yang dinyatakan dapat dijalankan serta merta walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. @ksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri, seperti penarikan barang barang yang dijual dengan sewa beli oleh kreditur kepada debiturnya yang kemudian ditarik dengan berbagai cara seperti ancaman kekerasan, menakut nakuti atau merampas barang itu dari debiturnya. ara ini bisaa juga dilakukan dengan menggunakan Debt ollector. Perbuatan Perbuatan demikian bukanlah bukanlah eksekusi, eksekusi, tetapi tetapi tindakan tindakan metha legal legal dan dapat dapat dikategor dikategorikan ikan melawan hukum. @ksekusi diatur dalam pasal %< (IC-016 C.!g. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan keputusan pengadilan atas perintah dan dengan dipimpin oleh ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur oleh hukum. Tahapan Tahapan selanjutnya adalah tahapan awal proses eksekusi yaitu teguran atau 44+/4+I+> 44+/4+I+> yang dilaku dilakukan kan oleh oleh ketua ketua pengad pengadila ilan n negeri negeri secara secara tertu tertulis lis pada pada tereks terekseku ekusi si atau atau pihak pihak yang yang dinyatakan dinyatakan kalah dengan dengan memberikan memberikan batas waktu pemenuhan pemenuhan keputusan keputusan yang disebut disebut masa peringatan dan maa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari sebagaimana yang ditentukan dalam (IC pasal %8-018 C!>. 4pabila tereksekusi memenuhi apa yang disampaikan dalam peringatan oleh ketua pengadilan maka proses eksekusi maka proses eksekusi berhenti disini sehingga timbullah pemenuhan
2
eksekusi eksekusi secara secara sukarela sukarela namun namun apabila apabila tereksekus tereksekusii tidak memenuhi peringatan peringatan pelaksanaan pelaksanaan eksekusi maka dilanjutkan dengan proses SIT4 @KS@K'SI @KS@K'SI atau @F@'TCI4;@ !@S;4>. /enuru /enurutt 5ahya hya (araha (arahap p dalam dalam bukuny bukunyaa )Cuang )Cuang lingku lingkup p Perma Permasal salaha ahan n @kseku @ksekusi si !idang !idang Perdata* edisi kedua penerbit Sinar grafika (al 6 menyebutkan bahwa makna sita eksekusi dapat dijelaskan dengan cara menghubungkan ketentuan pasal %8 ayat #%$ (IC dengan pasal 011 ayat #%$ (IC atau pasal 01 ayat #%$ C!> dengan pasal 0%< ayat #%$ C!> makna sita eksekusi dapat dirangkum sebagai berikut ) sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat #pihak yang kalah$ setelah dilampaui masa peringatan* ) Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat dan cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita ) Selanjutnya ada baiknya setelah kita mengetahui makna dan pengertian eksekusi atas putusan yang dapat dieksekusi kami sampaikan pula hal hal yang menghambat proses eksekusi sebagai berikut 2 Dalam praktek dilapangan dan sebagaimana pengalaman penyusun makalah ini bahwa dalam pelaksanaan eksekusi ternyata banyak sekali rintangan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi, mulai dari adanya Derden erGet erGet atau perlawanan dari pihak ketiga yang tidak ada sangkut sangkut pautnya pautnya dengan dengan perkara, perkara, bantahan bantahan atau bahkan bahkan peninjau peninjauan an kembali kembali serta serta gugatan baru yang kemudian dijadikan alas an untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Disamping Disamping itu sering sering pula ditemui bahwa eksekusi eksekusi itu dihambat dihambat oleh adanya inter"ensi inter"ensi dari lembaga peradilan itu sendiri misalnya adanya surat perintah penghentian dari ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi atau ketua-wakil ketua /ahkama 4gung. !ahkan di lapangan sering dijumpai pelaksanaan eksekusi yang dihalangi atau mendpat perlawanan dengan kekerasan dari pihak tereksekusi atau preman preman sewaannya #megha legal tactic$. 4pa yang kami sampaikan diatas adalah merupakan garis besar yang sangat sederhana atas suatu proses beracara melalui pengadilan negeri banyak sekali proses yang tidak dapat kami kemukakan kemukakan secara secara mendetail mendetail dan mendalam mendalam mengingat mengingat keterbatasan keterbatasan waktu waktu dan kesempatan kesempatan namun paling tidak memberikan gambaran secara umum mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan cukup memakan waktu dan memerlukan keahlian tertentu agar tujuan dari tuntutan atau gugatan itu sendiri dapat tercapai dengan baik.
2
+.a. 3. Pe!"ee%aia! Pe'%ei%i*a! /%e!(#e&a #$!%&'u#%i meaui Pe!(a,ia! a#iba& a,a!"a Pemba&aa! Pu&u%a! A'bi&'a%e
/engenai pembatalan putusan 4rbitrase 4rbitrase melalui pengadilan +egeri telah diatur cukup jelas dalam pasal 81 s-d pasal 80 'ndang 'ndang 'ndang tentang 4rbitrase 4rbitrase dan 4lternatif 4lternatif Penyelesaian Sengketa Sengketa +o. &1-% sebagai berikut 2 Pasal 8 Terhadap Terhadap putusan 4rbutrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut di di duga mengandung unsure unsure unsure sebagai berikut berikut 2 #%$ Surat atau dokumen yang diajukan diajukan dalam dalam pemeriksa pemeriksaan, an, setelah putusan putusan dijatuhkan, dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan dinyatakan palsu #0$ Setelah putusan diambil ditemukan ditemukan dokumen yang yang bersifat menentukan menentukan yang disembunyikan disembunyikan oleh pihak lawan atau #&$ Putusa Putusan n diamb diambil il dari dari hasil hasil tipu tipu muslih muslihat at yang yang dilak dilakuka ukan n oleh oleh salah salah satu satu pihak pihak dalam dalam pemeriksaan sengketa Pasal 8% Permohonan pembatalan putusan 4rbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama &1 #tiga puluh$ hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan 4rbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Pasal 80 #%$ Permohonan pembatalan pembatalan putusan 4rbutrase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Pengadilan +egeri. #0$ 4pabila 4pabila Jermohonan Jermohonan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat #%$ dikabulka dikabulkan, n, ketua pengadilan pengadilan negeri negeri menent menentuka ukan n lebih lebih lanjut lanjut akibat akibat pembat pembatala alan n seluru seluruhny hnyaa atau atau sebagi sebagian an putusa putusan n 4rbutrase. #&$ Putusan atas permohonan pembatalan pembatalan ditetapkan ditetapkan oleh Ketua Ketua Pengadilan +egeri +egeri dalam waktu waktu paling lama &1 #tiga puluh$ puluh$ hari sejak permohonan permohonan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat #%$ diterima #9$ Terhadap Terhadap putusan putusan Pengadilan Pengadilan +egeri dapat diajukan diajukan permohona permohonan n banding banding ke /ahkamah /ahkamah 4gung yang memutus dalam tingkat pertama dan akhir. #<$ /ahkamah 4gung 4gung mempertimbangkan mempertimbangkan serta memutuskan memutuskan permohonan permohonan banding sebagaimana sebagaimana dalam ayat #9$ dalam waktu paling lama &1 #tiga puluh$ hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh /ahkamah 4gung. Dari apa yang diuraikan diatas maka ada tiga alasan pokok mengenai syarat pembatalan putusan 4rbitrase melalui pengadilan yaitu 2
2
%. Surat atau dokumen dokumen yang diajukan diajukan dalam pemeriksaa pemeriksaan, n, setelah putusan putusan dijatuhkan, dijatuhkan, diakui diakui palsu atau dinyatakan dinyatakan palsu 0. Setelah Setelah putusan diambil diambil ditemukan ditemukan dokumen dokumen yang bersifat menentukan menentukan yang disembunyi disembunyikan kan oleh pihak lawan atau &. Putu Putusa san n diam diambi bill dari dari hasi hasill tipu tipu musl muslih ihat at yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh sala salah h satu satu piha pihak k dalam dalam pemeriksaan sengketa Setela Setelah h kita kita menget mengetahu ahuii alas alas an dasar dasar diajuk diajukann annya ya pembat pembatala alan n putusa putusan n arbitr arbitrase ase maka maka pertanyaannya pertanyaannya kemudian adalah sampai sejauh manakah jangkauan pemeriksaan perlawanan atas pembatalan putusan arbitrase yang dapat dilakukan oleh Pengadilan +egeri Dalam bukunya bukunya mengenai mengenai 4rbutrase 4rbutrase karangan karangan 5ahya 5ahya (arahap, (arahap, S( terbitan terbitan Sinar >rafika >rafika pada halaman halaman 0& mengemuka mengemukakan kan ) pada prinsipnya prinsipnya tergantung tergantung pada alas an yang yang diajukan, diajukan, asas pemeriksaa pemeriksaan n bertitik tolak dari alasan , penelitian pemeriksaan bersandar pada kebenaran fakta mengenai ada atau tidaknya cacat yang terkandung dalam putusan sesuai dengan alasan yang diajukan. 4da kalanya kalanya pemeriksa pemeriksaan an hanya hanya terbatas terbatas untuk koreksi koreksi dan membuang membuang cacat yang terdapat terdapat tanpa tanpa merombak seluruh putusan adakalanya, pemeriksaan merombak seluruh isi putusan jika alasan yang diajukan menghendaki demikian7 !ahwa apabila pengadilan menerima perlawanan atas putusan 4rbitrase maka bisaanya hakim pada pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan pembatalan dengan P@C+54 P@C+54T44+ P@/!4T4;4+ P'T'S4+ 4C!ITC4S@ diikuti dengan aman mengadili sendiri bisa berupa mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan namun apabila putusannya menolak perlawanan atas Pembatalan putusan 4rbitrase maka secara hukum Putusan 4rbitrase kembali pulih seperti sedia kala yaitu final dan kekuatan eksekutorial dalam putusan 4rbitrase kembali sendiri sedia kala. Setela Setelah h putusa putusan n arbitr arbitras asee memili memiliki ki kekuat kekuatan an hukum hukum tetap tetap maka maka selanj selanjut utny nyaa adalah adalah proses proses eksekusi yang menurut '' +o. &1-% pasal < sampai dengan pasal 69 Pengadilan +egeri melalui Ketua Pengadilan negeri oleh juru sita Pengadilan negeri sesuai pelaksanaan putusan dalam perkara Perdata. +.b Pe!"ee%aia! Pe'%ei%i*a! Pe'%ei%i*a! a&au Se!(#e&a K$!%&'u#%i K$!%&'u#%i meaui Pe!(a,ia! Pe!(a,ia! Nia(a Nia(a
Dalam Dalam pembah pembahasa asan n mengen mengenai ai penye penyeles lesaia aian n Persel Perselis isiha ihan n - Sengke Sengketa ta Konst Konstruk ruksi si melalu melaluii Pengadila Pengadilan n negeri negeri dijelaska dijelaskan n mengenai mengenai 'paya 'paya Tuntut Tuntutan an pada tergugat tergugat yang masih memiliki memiliki kemampuan keuangan namun bagaimana apabila tergugat tidak memiliki kemampuan keuangan tapi memiliki harta untuk untuk dijadikan dijadikan pembayaran pembayaran atau memiliki memiliki kemampuan kemampuan keuangan keuangan tetapi tetapi meminta pengunduran atau penjadwalan pembayaran7 Sistem hukum di Indonesia memberikan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui lembaga Peradilan +iaga atau yang lebih popular disebut ;embaga kepailitan termasuk Peraturan Tentang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran 'tang yaitu melalui mekanisme yang
2
diatur dalam 'ndang : 'ndang Cepublik Indonesia +omor &8 tahun 0119 tentang kepailitan dan PKP'7 4dapun syarat syarat untuk dapat diajukan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 0 '' kepailitan kepailitan ayat #%$ ) Debitur Debitur yang mempunya mempunyaii dua atau lebih lebih kreditur kreditur dan tidak membayar membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Peng Pengad adil ilan an yang ang berw berwen enan ang g seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud dalam dalam pasa pasall 0 ayat ayat #0$, #0$, baik baik atas atas permohonannya permohonannya sendiri maupun atas permintaan permintaan seorang atau lebih krediturnya krediturnya ) Secara Secara khusus khusus pengad pengadila ilan n +iaga +iaga memili memiliki ki kecepa kecepatan tan dan efekti efektifit fitas as dalam dalam menye menyeles lesaik aikan an sengketa contohnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat < ) sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 01 #dua puluh$ hari sejak tanggal permohonan didaftarkan )Pengadilan +iaga memiliki time frame yang jelas baik dalam proses ditingkat Pertama maupun tingkatan selanjutnya selanjutnya dalam 'paya hukum yang dilakukan oleh para pihak Pada dasarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan +iaga dngan mendasarkan pada hukum acara Perdata Perdata yang yang berlaku berlaku kecuali kecuali ditentuka ditentukan n lain dengan 'ndang 'ndang : 'ndang. 'ndang. Terhadap erhadap putusan pengadilan +iaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada mahkamah 4gung. Sedangkan terhadap putusan Pengadilan +iaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tetap, dapat diajukan peninjauan peninjauan kembali kembali kepada kepada /ahkamah /ahkamah agung. agung. Permohonan Permohonan peninjau peninjauan an kembali dapat dilakukan apabila 2 %. Terdapat Terdapat bukti tertulis baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda atau 0. Pengadilan +iaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Selanjutnya secara sepintas kami akan menyampaikan pula mengenai tindakan yuridis setelah putusan pailit bahwa setelah ada putusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap #inkra #inkracht cht$$ mulai mulailah lah dilak dilakuka ukan n tindak tindakan an "erifi "erifikas kasii #penco #pencocok cokan an utang utang$$ dan setela setelah h dicap dicapai ai komposisi #akkord, perdamaian$ Pengadilan memberikan pengesahan atas perdamaian tersebut atau debitur dinyatakan tidak mampu membayar hutang yang dilanjutkan dengan pemberesan termasuk penyusunan daftar piutang dan hal hal lainnnya dan berakhirlah kepailitan dilanjutkan dengan Cehabilitasi.
2
