AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
P
emerin emerintah tah merupa merupakan kan salah salah satu organi organisasi sasi sektor sektor publik publik,, entitas entitas yang ang
men menjala jalank nkan an
legi legiti tima masi siny nyaa
rod roda
bera berasa sall
dari dari
kepe keperca rcaya yaan an masy masyara araka katt
pemer emerin inta taha han n masyar asyarak akat at..
suat suatu u Dala Dalam m
negar egaraa
yang ang
menj menjal alan anka kan n
meng mengel elol olaa nega negara ra untu untuk k menca mencapai pai
kesejahteraan kesejahteraan secara adil dan merata dalam melaksanakan melaksanakan pembanguna pembangunan n negara. Diperlukan pemerintahan yang bersih dari hal - hal yang merugikan negara seperti kolusi, nepotisme, dan korupsi. Peme Pemerin rinta taha han n yang bersi bersih h atau atau good governance memili memiliki ki tiga tiga
pilar pilar
utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilita akuntabilitas. s. Suatu pemerintahan pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif aktif.. Jalan Jalanny nyaa peme pemerin rinta taha han n haru haruss disel diselen engg ggara araka kan n secara secara tran transp spar aran an dan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan kaitanny nya, a, akuntab akuntabilit ilitas as atau atau kemamp kemampuan uan memberi memberikan kan pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban merupakan dasar sangat diperlukan dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan diperta nggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu s uatu masyarakat yang demokratis. ndonesia merupakan negara yang demokrasi oleh karena itu akuntabilitas dalam sektor publik sangat diperlukan. Dalam Dalam nega negara ra demo demokr krasi asi,,
!pel !pelap apor oran an keua keuang ngan an yang yang tran transp spara aran" n"
merupa merupakan kan hal yang yang ditunt dituntut ut oleh oleh rakyat rakyat kepada kepada pemeri pemerinta ntahny hnya. a. #egitu #egitupun pun sebalik sebalikny nya, a, dalam dalam negara negara demokr demokrasi asi,, pemerin pemerintah tah berkew berkewaji ajiban ban memberi memberikan kan
Page 1 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik guna perkembangan kemajuan negara. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat
agar
organisasi
sektor
publik
mempertahankan
kualitas,
profesionalisme dan akuntabilitas publik serta $alue for money dalam menjalankan
akti$itasnya
serta
untuk
menjamin
dilakukannya
pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. %udit&pemeriksaan merupakan kegiatan in$estigasi independen terhadap beberapa akti$itas khusus. “Auditing merupakan suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti – bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada,serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. '%uditing (oncept (ommittee, “Report of the ommittee on !asic Auditing oncepts,” )he %ccounting *e$iew. +ol. ,Supp. /0, hal. 1 dalam ndra #astian,%kuntansi Sektor Publik.022,hal. 345. Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan "financial audit#, audit kepatuhan "compliance audit# dan audit kinerja "performance audit#. . Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. 0. Audit kepatuhan adalah audit yang mem$erifikasi&memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain asas kepatuhan itu sendiri '6arry Suharto, 02205. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua akti$itas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang Page 2 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. 3. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diauditdan bersifat sistematis untuk memperoleh dan menge$aluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. %udit sektor publik di ndonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. %udit keuangan negara ini diatur dalam 77 8o. 4 )ahun 022 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan )anggung jawab Keuangan 8egara. 7ndangundang ini merupakan pengganti ketentuan warisan #elanda, yaitu $ndische omptabiliteits%et '(95 dan $nstructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer '%*5, yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. #erdasarkan beberapa definisi diatas terdapat hal - hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut : .
&roses 'istematik - %udit atau pemeriksaan merupakan
akti$itas yang terstuktur yang mengikuti suatu urutan yang logis. 0. (bjektivitas - 6al ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit. ;ang secara harfiah objekti$itas terbebas dari adanya prasangka "freedom from bias#. 3. &enyediaan dan )valuasi !ukti < 6al yang berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi. . Asersi tentang *egiatan dan *ejadian yang Ada
- 6al
yang merupakan deskripsi luas tentang subyek permasalahan yang diaudit. Page 3 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
%sersi merupakan proporsi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. 4. +erajat
ubungan
*riteria
yang
Ada
<
6al
ini
memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada. =. engkomunikasikan asil - Secara sederhana, agar bermanfaat hasil %udit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. %udit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta '9ilopo, 0225. %tau lebih mudahnya perbedaan teletak pada subyek yang melakukan kegiatan audit, yakni sektor publik dan sektor swasta. %udit pada sektor publik dilakukan oleh organisasi permerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan pusat, daerah, #7>8, #7>D, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan 8egara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Sementara audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang lebih bersifat profit oriented . >enurut 77 8o 4 )ahun 022, audit sektor pemerintah terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. &emeriksaan *euangan atau Audit *euangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di ndonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di ndonesia.
Page 4 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
?utput dari audit atas laporan keuangan adalah untuk mengungkapkan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. @aporan auditor meru pakan media yang mengungkapkan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini. %udit keuangan pemerintahan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. •
Segmen laporan keuangan, DP% 'Daftar si Pelaksaan
%nggaran5, perbedaan realisasi dengan anggarannya. Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap undang• undang yang berlaku. Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan • laporan keuangan dan atas pengamanan akti$a, termasuk pengamanan P%D%A. •
Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan dugaan
kecurangan. &emeriksaan *inerja yang juga dikenal dengan performance audit , alue for oney '+B>5 audit, audit manajemen, audit operasional atau audit 3A adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efekti$itas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan ini menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. >elalui audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan putusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. &emeriksaan dengan tujuan tertentu adalah sesuai dengan Peraturan #PK 8omor )ahun 022 Pemeriksaan ini dengan tujuan tertentu menghasilkan simpulan, bersifat eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. %udit dengan tujuan tertentu mencakup atas audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit in$estigati$e, dan audit atas sistem pengendalian internal. %pabila auditor Page 5 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
melakukan audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka #PK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat audit dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan. *egulasi yang berlaku di organisasi sektor publik pemerintahan ndonesia harus dikelola secara tertib berdarkan peraturan perundangan < undangan, efektif, efisien ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan kepatuhan. Dalam mewujudkan hal itu ditetapkanlah 7ndang < 7ndang 8o 4 )ahun 022 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan )anggung Jawab Keuangan 8egara. 7ndang < undang tersebut berisikan aturan kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari proses identifikasi masalah dan e$aluasi yang dilakukan secara independen, objektif, serta profesional berdasarkan standar pemeriksan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan serta tanggungjawab keuangan negara. 6al ini dikarenakan Standar %kuntansi Pemerintah 'S%P5 tahun //4 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini, yang terlebih lagi adalah sejak adanya re$olusi konstitusi di bidang pemeriksaan. Dalam memenuhi prasyarat yang tertera dalam pasal 4 7ndang < 7ndang 8o. 4 )ahun 022 tentang #PK yang merupakan pihak yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung kekurangan tersebut. Pada tahun 022 #PK telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam pembuatan standart pemeriksaan yang diberi nama Standar Pemeriksaan Keuangan 8egara yang lebih mudah disingkat dengan SPK8. %udit&pemeriksaan sektor publik khususnya pemerintah sesuai dengan 7ndang-7ndang 8omor 4 )ahun 022= dilakukan oleh #adan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal = 77 8omor 4 )ahun 022= menyatakan bahwa #PK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, @embaga 8egara lainnya, #ank ndonesia, #adan 7saha >ilik 8egara, #adan @ayanan 7mum, #adan 7saha >ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh #PK tersebut sesuai dengan 7ndangPage SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
7ndang 8omor 4 )ahun 022 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan )anggung Jawab Keuangan 8egara didasarkan atas standar pemeriksaan&audit. Standar Pemeriksaan tersebut diatur dalam peraturan #PK 8omor )ahun 022 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 8egara 'SPK85. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan tentang tujuh Pernyataan Standar Pemeriksaan 'PSP5, yaitu: PSP 01: Standar Umum
.
Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional
yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. 0.
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. 3.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil
pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. .
Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan
berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus dire$iu oleh pihak lain yang kompeten 'pengendalian mutu ekstern5 PSP 02: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
7ntuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SP%P yang ditetapkan % berikut ini: .
Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika
digunakan tenaga asisten harus disuper$isi dengan semestinya. 0.
Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Page ! SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
3.
#ukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengajuan pertanyaan dan konfirmasi, sehingga dapat menjadi dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas pelaporan keuangan dari entitas yang diaudit.
Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut: .
Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan
dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. 0.
Pemeriksa
harus
mempertimbangkan
hasil
pemeriksaan
sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. 3.
Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan
keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berpengaruh
material
tetapi
tidak
langsung
berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan
prosedur
pemeriksaan
tambahan
untuk
memastikan
bahwa
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan&atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan&atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan&atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
Page " SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
.
Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur
pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan. 4.
Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi
pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang
mendukung
pertimbangan
dan
simpulan
pemeriksa.
Dokumentasi
pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan PSP 03: Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan
7ntuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar pelaporan SP%P yang ditetapkan % berikut ini: .
@aporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di ndonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif. 0.
@aporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya
prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 3.
Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. .
@aporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau mengenai suatu hal yang menyebabkan bahwa pernyataan pendapat tidak bisa diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal, di mana auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat
Page # SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.
Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut: .
@aporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan
dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. 0.
@aporan
hasil
pemeriksaan
atas
laporan
keuangan
harus
mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. 3.
@aporan
atas
pengendalian
intern
harus
mengungkapkan
kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai !kondisi yang dapat dilaporkan. .
@aporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam
pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan. 4.
nformasi
rahasia
yang
dilarang
oleh
ketentuan
peraturan
perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan
hasil
pemeriksaan.
8amun
laporan
hasil
pemeriksaan
harus
mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut. =.
@aporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan,
entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk
Page 10 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PSP 04: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
. 0. 3.
Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Staf harus disuper$isi dengan baik. #ukti yang cukup, kompeten, dan rele$an harus diperoleh
untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. .
Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen
pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. 4. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.
PSP 05: Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
.
Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk
mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. 0.
@aporan hasil pemeriksaan harus mencakup:
pernyataan bahwa
pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan 'lihat paragraf 2=5C tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan 'lihat paragraf 2 s.d. 05C hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi 'lihat paragraf 3 s.d. 0=5C tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan 'lihat paragraf 0 s.d. 305C pelaporan informasi rahasia apabila ada 'lihat paragraf 33 s.d. 345. 3.
@aporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat,
obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.
Page 11 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
.
@aporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan,
entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PSP 06: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
7ntuk
pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, Standar
Pemeriksaan
memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan&penugasan atestasi SP%P yang ditetapkan % berikut ini: .
Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disuper$isi dengan semestinya. 0.
#ukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar
rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut: .
Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan
dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan, kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan. 0.
Pemeriksa
harus
mempertimbangkan
hasil
pemeriksaan
sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa. 3.
Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan )ujuan )ertentu dalam
bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material terhadap hal yang diperiksa.
Page 12 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
.
Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan )ujuan )ertentu dalam
bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material
terhadap
hal yang diperiksa.
Dalam merencanakan
Pemeriksaan Dengan )ujuan )ertentu dalam bentuk re$iew atau prosedur yang disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. %pabila ditemukan indikasi kecurangan dan&atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan&atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi dan&atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan&atau ketidakpatutan, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan&atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. 4.
Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi
pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi
informasi
yang
cukup
untuk
memungkinkan
pemeriksa
yang
berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. PSP 0: Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
7ntuk
pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, Standar
Pemeriksaan
memberlakukan empat pernyataan standar pelaporan perikatan&penugasan atestasi dalam SP%P yang ditetapkan % sebagai berikut:
Page 13 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
.
@aporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan
menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. 0. @aporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. 3. @aporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. . @aporan suatu perikatan untuk menge$aluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut: .
@aporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa
pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. 0. @aporan 6asil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus mengungkapkan: o
kelemahan pengendalian internal yang berkaitan dengan hal < hal yang diperiksa
o
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas
penyimpangan administrasi,
pelanggaran
atas
perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa o
ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa. 3.
@aporan
hasil
pemeriksaan
yang
memuat
adanya
kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan.
Page 14 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
.
nformasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. 8amun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut. 4.
@aporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga
perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. %udit &Pemeriksaan Pemerintahan di ndonesia yang dilakukan berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta. Sesuai dengan 7ndang7ndang 8omor 4 )ahun 022= dilakukan oleh #adan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal = 77 8omor 4 )ahun 022= menyatakan bahwa #PK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, @embaga 8egara lainnya, #ank ndonesia, #adan 7saha >ilik 8egara, #adan @ayanan 7mum, #adan 7saha >ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh #PK tersebut sesuai dengan 7ndang7ndang 8omor 4 )ahun 022 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan )anggung Jawab Keuangan 8egara didasarkan atas standar pemeriksaan&audit. Standar Pemeriksaan tersebut diatur dalam peraturan #PK 8omor )ahun 022 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 8egara 'SPK85. SPK8 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan atas nama #PK. Dan disinilah awal terjadinya reformasi pemeriksaan yang dilakukan oleh #PK. Dengan adanya SPK8 ini diharapkan akan
Page 15 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025
AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
mempemudah kinerja #PK untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
*eferensi : 1. www.depkeu.go.id 2. www.bpk.go.id 3. www.stan.ac.id 4. www.gao.gov
6alim, %bdul, dan Syam Kusufi. 020. /eori, *onsep, dan Aplikasi Akuntansi 'ektor &ublik, dari Anggaran ingga 0aporan *euangan dari &emerintah ingga /empat $badah. Salemba Ampat. Jakarta. >ardiasmo. 022/. Akuntansi sektor publik. Penerbit %ndi. ;ogyakarta. Peraturan #adan Pemeriksa Keuangan *epublik ndonesia 8omor 2 )ahun 022 )entang Standar Pemeriksaan Keuangan 8egara. Peraturan Pemerintah *epublik ndonesia 8omor =2 )ahun 0221 )entang Sistem Pengendalian ntern Pemerintah. Peraturan >enteri Pendayagunaan %paratur 8egara 8omor: PA*&24&>.P%8&23&0221 tentang Standar %udit %parat Pengawasan ntern Pemerintah. 7ndang-7ndang *epublik ndonesia 8omor 4 )ahun 022= )entang #adan Pemeriksa Keuangan.
Page 1 SHELLA BRILLIANT MINAR FAISTY/S1 AKUNTANSI PDD BANYUWANGI/041411535025