GOVERNANCE BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap transparansi, mendorong setiap orang dalam organisasi untuk selalu `aware` dan waspada terhadap risiko dalam aktivitas yang dijalankan oleh organisasi pemerintahan/sektor publik. Budaya peduli terhadap risiko pada sektor publik merupakan sesuatu yang penting, dan hal yang sulit dihindari oleh pejabat publik, karena apabila manajemen salah dalam menetapkan langkah dan keliru dalam mengambil keputusan akan berdampak fatal bagi organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, risk management culture mendorong para pembuat kebijakan di sektor public untuk menerapkan manajemen risiko yang proaktif. Risiko selalu menjadi fokus yang penting, dievaluasi secara periodik, serta diukur dampaknya terhadap tujuan entitas. Mulai dari karyawan, eksekutif, pemangku kepentingan, hingga regulator harus memahami bahwa risiko adalah suatu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam tiap tindakan dan pengambilan keputusan. Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintah harus secara proaktif memastikan dapat dicapainya kesinambungan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan tujuan organisasi yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam perspektif memenuhi ekspektasi para stakeholder-nya. Untuk mewujudkan hal tersebut, manajemen pemerintah perlu secara terus menerus mengenali risiko-risiko tata kelola yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
AUDIT INTERNAL| 1
GOVERNANCE Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good (Good Corporate Governance) Governance) adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2 TUJUAN 1. Memahami tata kelola perusahaan yang baik
AUDIT INTERNAL| 2
GOVERNANCE BAB II KAJIAN TEORI
1.1 COVERNANCE CONCEPTS
1.1.1
DEFINISI GOVERNANCE Menurut para pakar OECD governance governance sebagai sistem dengan seperangkat hubungan antar manajemen, dewan komisaris / direksi dan pemilik saham yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan korporasi. Mereka berpendapat bahwa struktur corporate governance governance menetapkan pendistribusian hak dan tanggung jawab diantara berbagai pihak yang terkait dalam perusahaan, seperti dewan komisaris / direksi, manajer pelaksana atau eksekutif, para pemilik saham dan pihak lain yang punya kepentingan dengan perusahaan stakeholders), (stakeholders), dan menguraikan peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Corporate governance governance akan menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan yang telah lebih dahulu disusun, dan menyediakan sarana untuk, serta memantau kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Unsur-Unsur Corporate Governance yang baik Sesuai dengan definisi dan konsep management control, corporate governance yang baik sekurangnya akan mencakup: 1.
Standards. Dewan komisaris dan direksi wajib menetapkan nilai-nilai budaya perusahaan (corporate values) code of conduct dan dan standar perilaku yang baik lainnya, serta
AUDIT INTERNAL| 3
GOVERNANCE system yang dapat digunakan untuk memastikan adanya kepatuhan kepada semua standar ini dari semua pegawai. 2.
Strategic planning. Dewan
komisaris
dan
direksi
wajib
menyusun
rencana
strategic
yang
diartikulasikan dengan baik. Rencana yang ukuran-ukuran untuk memenuhi sasaran dan tujuan perusahaan ini dipakai sebagai pengukur sukses perusahaan secara keseluruhan maupun kontribusi yang diberikan oleh masing-masing individu pegawai. 3.
Organization design. Dewan komisaris dan direksi wajib menetapkan struktur dan jalur-jalur komunikasi dalam organisasi bagi dewan, manajemen dan auditor untuk saling berinteraksi dan bekerja sama.
4. Leadership. Dewan komisaris dan direksi wajib mengkomunikasikan sasaran dan tujuantujuan perusahaan melalui visi perusahaan 5.
Stewardship. Dewan komisaris dan direksi wajib menetapkan akuntabilitas yang jelas disertai kewenangan untuk mengambil kepurusan untuk melindungi dan memelihara sasaran dan tujuan-tujuan perusahaan agar dapat dipenuhi.
Penetapan ini
dilengkapi dengan jenjang hierarchy hierarchy bagi seorang individu untuk mendapatkan approval yang diperlukan dari atasannya, mulai dari bawahan ke atas, secara berjenjang terus sampai ke dewan komisaris. 6. Risk management.
AUDIT INTERNAL| 4
GOVERNANCE Dewan komisaris dan direksi wajib menempatkan asset perusahaan pada kegiatan yang mengandung risiko risiko yang berpeluang besar untuk menghasilkan menghasilkan return yang yang memadai. 7. Assurance. Dewan komisaris dan direksi harus sedemikian rupa memungkinkan adanya umpan balik ( feedback feedback ) mengenai proses governance yang baik dalam arti efisien dan efektif. 8.
Others. Others. Dewan komisaris dan direksi membangun proses pemantauan khusus eksposur karena benturan kepentingan antar fungsi, jalur informasi yang memadai untuk kepentingan intern maupun untuk public, dan intensif yang ditawarkan kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai yang mematuhi standar, kebijakan dan prosedur yang ada, baik dalam bentuk kompensasi, promosi dan bentuk penghargaan lainnya.
Dalam kaitan dengan corporate governance, governance, ada empat bentuk supervisi atau pengawasan aktif (oversight) yang perlu p erlu dimasukkan dimasuk kan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya checks and balances yang memadai, yaitu: a. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi (oversight (oversight by the board of directors or supervisory board ) b. Supervise aktif yang dilakukan oleh individu yang tidak terlibat dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari di berbagai area usaha (oversight (oversight by individuals not involved in the day-to-day running of the various business areas)
AUDIT INTERNAL| 5
GOVERNANCE c. Supervisi langsung di berbagai area usaha (direct (direct line supervision of different business areas) areas) d. Sistem pengendalian yang kuat, termasuk fungsi manajemen risiko dan audit internal maupun eksternal yang independen serta fungsi checks and balances (independent risk management and audit functions) Keempat bentuk supervisi aktif di atas harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan layak (fit and proper). Cakupan corporate governance di atas akan mempengaruhi peruasahaan dalam hal : o
Penetapan tujuan perusahaan (termasuk menghasilkan imbal hasil bagi pemilik saham)
o
Pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari (day-to-day (day-to-day operation)
o
Pertimbangan kepentingan dari para stakeholders para stakeholders
o
Penyelaras aktivitas dan perilaku dengan harapan perusahaan akan beroperasi dengan cara yang baik dan sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku
o
Proteksi kepentingan investors (misalnya pemilik deposito atau tabungan d i bank) Peran Audit Intern dalam menilai danmeningkatkan corporate governance Beberapa rekomendasi untuk memperkuat corporate governance,
yaitu dengan
membentuk komite audit, pertimbangan antara lain sebagai berikut :
Dewan komisaris dan direksi sebaiknya terdiri dari k ombinasi antara direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif yang independen
Komite audit harus independen, sekurangnya terdiri dari tiga anggota, dimana salah seorang dari mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi AUDIT INTERNAL| 6
GOVERNANCE
Komite audit harus mengadakan rapat sekurangnya empat kali dalam setahun, dengan korum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota
Komite audit harus diberi wewenang untuk melakukan investigasi ke semua kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup pekerjaannya, untuk mencari atau mendapatkan informasi dari pegawai yang mana pun, dan untuk meminta nasihat dari profesi di luar perusahaan seperti penasihat hukum
Dengan kewenangan yang dimilikinya, komite audit harus membangun proses audit intern yang professional, obyektif dan independent
Untuk mendukung tujuan di atas : 1) Audit intern wajib mempelajari keterampilan atau teknik audit yang baru, mengelola staf audit yang lebih besar dan semakin tersebar (misalnya auditor ditempatkan pada regional office atau pada satuan kerja) 2) Secara berkala mengkaji ulang program audit yang ada difokuskan ke area-area yang bersiko tinggi, khususnya dengan adanya perkembangan usaha dan perubahan proses. 3) Auditor tetap melakukan pengujian secukupnya atas area beresiko rendah, khususnya yang memiliki kemungkinan terjadi ((likelihood) (impact ) rendah, likelihood) tinggi tetapi dampak (impact atau yang oleh beberapa pakar diusulkan untuk dikatergorikan sebagai near-misses. near-misses. Hal ini untuk memperoleh keyakinan yang cukup dalam menetapkan rating atas risiko. 4) Turut dalam memberikan assurance bahwa sebelum perusahaan masuk kea area usaha baru berisiko tinggi, semua alat dan metrics, misalnya kebijakan,prosedur dan sistem pengendalian dan lain-lain, telah tersedia, dan bahwa tata kelola yang baik governance) governance ( ) telah dipenuhi
AUDIT INTERNAL| 7
GOVERNANCE 5) Turut memastikan bahwa proses risk management
dan kontrol yang ada, termasuk
firewalls dan firewalls dan program mitigasi risiko, telah memadai dan dinamis dand trsedia sebelum perusahaan memulai aktifitas atau meluncurkan produk baru. 6) Audit intern harus sangat peka dalam hal mengidentifikasi risiko karena adanya perubahan produk baru yang diluncurkan ke pasar. 7) Dengan kemampuannnya untukk melihat adanya disintergrasi dalam perusahaan (management silos within the corporation) corporation) audit intern wajib mewaspadai dan secara berkala menggevaluasi adanya gap atau benturan kepentingan dalam kerangka kerja pengendalian
(the
control
framework) framework)
dengan
adanya
inisiatif
strategic,reorganisasi,perubahan proses, aktivitas atau produk baru. 8) Audit intern wajib memiliki proses quality assurance assurance yang efektif, secara internal maupun eksternal untuk mengevaluasi pelaksanaan audit apakah telah sesuai standar pelaksanaan fungsi audit au dit yang berlaku secara local maupun internasional. Proses quality assurance ini menjadi semakin penting pada perusahaan yang skala usaha terus bertumbuh dan semakin kompleks, sebagai akibat masuknya perusahaan ke lini-lini usaha baru atau mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki budaya yang berbeda.
2.1.2
ATURAN DAN TANGGUNG JAWAB GOVERNANCE
2.1.2.1 FINANCIAL INSTITUTIONS Pengertian :
Adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) dibandingkan aset non-finansial atau aset riil (non financial assets). Dalam hal ini mempengaruhi struktur modal suatu organisasi. struktur modal yang khas terdiri dari hutang dan atau ekuitas. AUDIT INTERNAL| 8
GOVERNANCE Lembaga keuangan yang bersedia memberikan pembiayaan dalam pertukaran untuk kembali, paling sering dalam bentuk suku bunga atas saldo hutang. Namun lembaga tersebut sering mengalami ketentuan lain, atau perjanjian, dengan mana organisasi harus mematuhi. Hal ini menciptakan baik minat dalam keberhasilan suatu organisasi dan pengaruh pada bagaimana organisasi akan beroperasi mematuhi perjanjian. Sebagian besar sekuritas sekundernya merupakan sumber dana dari masyarakat, rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau badan,
berupa
Giro, Tabungan atau atau
Deposito Berjangka. Dewan mungkin perlu mempertimbangkan jenis berikut b erikut hasil: 1. Keuangan (Financial) 2. Kepatuhan (Compliance) 3. Operasi (Operations) 4. Strategis (Strategic)
penerapan prinsip-prinsip dan praktik terbaik merupakan suatu keharusan agar diperolehnya manfaat sebagai berikut :
1.
Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2.
Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
AUDIT INTERNAL| 9
GOVERNANCE 3.
Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4.
Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5.
Mengoptimalkan
nilai
perusahaan
bagi
pemegang
saham
dengan
tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6.
Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.
Implementasi Tata Kelola perusahaan dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut:
1.
Comprehension (Pemahaman secara mendalam). Dalam tahap ini dilakukan
serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk diperolehnya pemahaman secara mendalam tentang prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan oleh Key Persons (Pemegang
Saham,
Dewan
Komisaris,
Direksi,
Manajemen,
Sekretaris
Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Etika & GCG ). Kegiatan tersebut meliputi: o
Internalisasi GCG kepada manajemen
o
Dibentuknya Komite Etika & GCG
o
Training GCG kepada Komite Etika & GCG
o
Penyusunan kerangka dasar Etika Kerja & Bisnis
o
Dilakukannya pre- assessment GCG
2.
Consolidation (Konsolidasi manusia dan sistem) Dalam tahap ini terdapat dua
unsur utama yaitu yaitu System dan Commitment. Sasarannya adalah “Pembangunan
AUDIT INTERNAL| 10
GOVERNANCE sarana dan prasarana Tata Kelola Perusahaan serta komitmen manajemen”. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: o
Penyusunan Etika Kerja & Bisnis
o
Penyusunan Board Manual
o
Pelaksanaan penilaian GCG oleh assessor independen
o
Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada manajemen
3.
Conti nu ous I mproveme mprovement nt (Perbaikan terus menerus) Unsur utama dalam tahap
ini adalah belajar dan berbagi, dengan sasaran menjadi perusahaan yang memiliki kompetensi dalam praktek bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG (GCG based competencies). Tahap ini berlangsung berkelanjutan dengan kegiatan meliputi: o
Perbaikan praktek bisnis terus menerus berdasarkan prinsip GCG
o
Learning & sharing GCG
o
Internalisasi & sosialisasi GCG kepada seluruh manajemen dan pekerja
o
Assesment GCG secara rutin setiap tahun oleh lembaga penilai independen.
2.1.2.2 SENIOR MANAGEMENT
Penerapan
praktik
terbaik
Corporate
Governance
secara
konsisten
dan
berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari Perusahaan dalam pengelolaan Perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan stakeholders lainnya. Dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG), Perusahaan tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional Perusahaan yang dijalankan dengan senantiasa
AUDIT INTERNAL| 11
GOVERNANCE memperhatikan
prinsip-prinsip
GCG
yaitu
Transparency,
Accountability,
Responsibility, Independency dan Fairness.
Dewan Komisaris, Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen senior terus meningkatkan kapabilitas di dalam proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua pihak juga berupaya untuk memperkuat hubungan kerja satu sama lain. Singkatnya, Perusahaan menyadari pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama
diantara
organ-organ
tata
kelola,
manajemen
dan
staf
untuk
mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG di Perusahaan secara berkelanjutan. Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk empat Komite di tingkat Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM (NRPSDM), Komite Manajemen Risiko, dan Komite GCG.
Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi, serta ruang lingkup kegiatan operasional Perusahaan yang terus berkembang dan kebijakan ekspansi usaha di bidang eksplorasi dan pemrosesan hasil tambang serta produk derivatifnya, Perusahaan selalu berusaha untuk menerapkan GCG secara konsisten agar tujuan komitmen penerapan GCG yang dibangun dapat tercapai. Adapun tujuan penerapan GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kinerja Perusahaan dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berhati-hati (prudent) dengan selalu memperhatikan kepatuhan
AUDIT INTERNAL| 12
GOVERNANCE terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan risiko yang timbul, serta menghindari benturan kepentingan.
Meningkatkan
profesionalisme
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia
Perusahaan dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih obyektif, transparan dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas.
Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.
Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali, dan
menyusun
laporan
keuangan
Perusahaan
secara
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan manajemen risiko yang sehat.
Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memperhatikan kepentingan stakeholders Perusahaan dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi Perusahaan.
AUDIT INTERNAL| 13
GOVERNANCE 2.1.2.3 RISK OWNERS
Risk owner (pemilik risiko) berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan (assurance) kepada Pimpinan, Komite Manajemen Risiko, dan unit- unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko, guna meyakinkan bahwa risiko bisnis utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektif.
2.1.2.4
ASSURANCE ACTIVITIES
Komponen pertama dari governance adalah kegiatan assurance yang independen, independen, yang membantu menyediakan manajemen senior dengan penilaian obyektif mengenai efektivitas pemerintahan dan aktivitas risiko manajemen. Kegiatan ini merupakan jaminan yang independen dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi. Kelompok internal yang paling umum untuk menyediakan jaminan tersebut adalah fungsi audit internal. IIA standar 2110: pemerintahan menyatakan sebagai berikut mengenai peran fungsi audit internal dalam kegiatan governance :
"Kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut:
Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi
Memastikan manajemen kinerja organisasi yang efektif dan ak untabilitas
AUDIT INTERNAL| 14
GOVERNANCE
Berkomunikasi risiko dan pengendalian informasi ke daerah-daerah sesuai organisasi dan
Mengkoordinasikan
kegiatan
dan
mengkomunikasikan
informasi
antara
pemimpin, auditor eksternal dan internal, dan manajemen. Fungsi auditinternal dapat menjadi bagian yang efektif dari proses governance berdasarkan: Memastikan sepenuhnya memahami arah governance dewan dan harapan Fungsi audit internal harus memahami arah yang diberikan kepada manajemen senior , termasuk tingkat toleransi dan pelaporan harapan
Fungsi audit internal harus memahami arah yang diberikan kepada manajemen senior , termasuk tingkat toleransi dan pelaporan harapan
Selain itu, adalah penting untuk memahami harapan dewan tentang peran fungsi audit internal harus bermain berkaitan dengan jaminan pemerintahan .
Mendukung program manajemen risiko manajemen :
1. Fungsi audit internal dapat membantu membawa struktur dan disiplin untuk program manajemen risiko yang dapat dikelola dengan cara yang sama untuk mengelola kegiatan audit internal . 2.
Fungsi audit internal dapat membantu mendidik manajemen dan karyawan lain pada risiko dan pengendalian topik
AUDIT INTERNAL| 15
GOVERNANCE 3. penilaian risiko Organisasi dan divisi dapat difasilitasi atau dipantau oleh fungsi audit internal 4. pengawasan berkelanjutan dan masukan dapat d apat diberikan secara formal ( misalnya , duduk di komite pengarah resiko ) atau informal ( misalnya, diskusi berkala dengan manajemen).
Depiction of key governance elements
governance
Risk management
Internalcontrol
l g a n n i t r i e d t n u I a
AUDIT INTERNAL| 16
GOVERNANCE BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Organisasi harus berhati-hati untuk menerapkan struktur pemerintahan yang efektif dan pendekatan manajemen risiko . Struktur tata kelola memberikan arahan kepada mereka melaksanakan kegiatan sehari- hari mengelola risiko yang melekat pada model bisnis organisasi. Kegiatan ini harus dipantau untuk memastikan operasi yang konsisten.
AUDIT INTERNAL| 17
