BAB 1 : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Memahami makna Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada 18 Agustus1945, para tokoh pendiri bangsa menyeapakati bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dipimpin oleh seorang presiden meallaui lembaga Panitia Persiapan kemerdekaan Indoensia (PPKI) bentuk negara Indoensia dirumuskan ke dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi
•
•
1.
Apa itu negara kesatuan?
bentuk negara yang menunjuk menunjuk wewenang , tugas, dan tanggung jawab tertinggi dipusatkan dipusatkan ke dalam sebuah badan atau lemabaga nasional
badan atau lembaga nasional diletkatkan kepada pemerintahan pusat wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu sebenarnya berada berada di tangan pemerintahan pusat
dengan adananya sistem desentralisasi, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagain sebagain kekuasaan kepada pemeritahan daerah tanpa desentralisasi, pembagiaan kekuasaan antara pemerintah pemerintah pusat dan daerah tidak mungkin terjadi.
dengan desentralisasi tidak berarti daerah memiliki kedaulatannya kedaulatann ya sendiri
pemerintahan pusat tetap berhak pemerintahan mengawasi isi dan pelaksanaan peraturan daerah
peraturan daerah yang cacat hukum dapat dibatalkan oek pemrintahn pusat
Negara kesatuan kesatuan Republik Indonesia I ndonesia merupakan bentuk negara yang sudah final semua pihak tidak boleh mengubah sekehendak hati bentuk negara tersebut
perubahan bila dilakukan bila seluruh rakyat berniat mengubahnya
perubahan tetap harus dilakuk dil akukan an dengan mengubah konstitusi negara yakni UUD 1945
Sistem desentralisasi Proses lahirnnya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
kelahiran yang tidak lepas dari perjuangan oleh pahlawan bangsa pahlawan-pahlwan bangsa yang memulai perjuangan untuk membebaskan dan memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkraman cengkraman penjajah
Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan Yogyakarta
abad ke 17 hingga abad ke 20 , perlawanan tidak berhasil •
Tuanku Imam Bonjol di Sumttera Barat
munculnya: organisasi pemuda • •
memunculkan semangat baru dari gen erasi berikutnya
• • • •
Sutomo Wahidin Sudirohusodo Agus Salim Ki Hajar Dewantara Cipto Mnegunkusumo pemuda -pemuda yang lain
Cut Nyak Din, Teuku Umar & Panglima Polim di Aceh
organisasi pemuda ini menentang Belanda tidak dengan senjata tapi dengan menggunakan organisasi untuk menyadarkan tentang pentingnya kebebasan
I Gusti Ketut di Bali
organisasi orga nisasi seperti Budi Utomo
Sarikat Islam
Indische Partij
Dari tangan pemuda-pemuda
muncul muncu l Sumpah Pemuda
dicetuskan dicetuska n pada tanggal 28 Oktober, Oktober, 1928
Para pemuda dari berbagai wilayah di tanah air mengikrarkan dirinya untuk
berbangsa satu
bertanah air satu
berbahasa satu
Perbedaan suku, asal, daerah, ragam budaya dan agama dijadikan sumber kekayaan kergaman bangsa Indonesia
Puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah terjadi: • •
Tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menproklamasikan kemerdekaan
Dengan kemerdekaan: Bangsa Indonesia berarti bebas dari cengkeraman penjajah dan berhak untuk mengurus dan menglola negaranya sendiri
Tanggal 18 Agustus 1945 - mengasahkan konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) •
Pasal 1 Ayat 1 - Indonesia adalah negara kesatuan republik
3. Wilayah Negara Kesatuah Republik Indonesia (NKRI)
RI memiliki wilayah yang sangat luas
wilayah Indonesia dibagi ke dalam berbagai bentuk/tingkat pemerintahan
Pemerintahan pusat
Pembentukan pemerintahan dimulai dari daerah tertinggi hingga yang terendah
pemerintahan provinsi
pemerintahan pusat dan ibu kota negara dipilih Kota Jakarta
wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sanpai Merauke di garis khatulistiwa
wilayah terdiri dari lautan/perairan, daratan
wewenang pemerintahan pusat meliputi bidang ( UU No. 32 Tahun 2004) a. politik luar negeri b. pertahanan dan keamanan c. peradilan d. moneter atau fiskal e. agama
•
pemerintahan kabupaten/kota
•
•
pemerintahan kecamatan
itu sebabnya Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa
• •
wewenang pemerintahan daerah 1. mengatur segala hal yang tidak menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan pusat bidang kesehatan pendidikan budaya 2. bebas menciptakan kebijakan dalam pembangunan ( dilakukan demi kepentingan dan kesejateraan rakyat)
•
• • •
pemerintahan pusat dan pemeritnahan daerah emiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berbeda
pemerintahan kelurahan
•
pemerintahan desa
Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 33 provinsi
Ternate
B. Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Keutuhan Negara Kesatuan Republik sangat penting
keutuhan NKRI banyak manfaat untuk kita
MANFAAT dari keutuhan NKRI
Pembangunan dapat diselenggarakan dalam suasana damai.
• • •
pembangunan termasuk pembuatan jalan, pasar, sekolah dll pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerintahan berusaha untuk melaksanakan pembangunan tanpa khawatir ada yang merusaknya.
masing-masing wilayah di Indonesia menghasilkan beragam sumber daya alam sumber hayati itu bukan untuk daerahya masing-masing tetapi saling berbagi berbagi kekayaan alam, berarti berbagi kesejateraan untuk masyarakat Indonesia wilayah yang kaya memberikan sumber dana bagi daerah yang miskin agar tercapai kesejahteraan untuk seluruh NKRI
•
Setiap daerah dapat saling berbagi .
• • •
•
Hasil pembangunan dirasakan bersama.
• • • •
NKRI tidak mengenal kasih wilayah yang makmur tidak boleh diperhatikan dan diuntungkan oelh pemerintah pusat semua daerah diperlakukan sama daerah yang sedikit tertinggal dipacu oelh pemeritnahan pusat agar sejajar dengan yang lain pembangunan yang berhasil diwudjudkan harus dirasakan dirasakan daerah yang tertinggal juga.
C. Ayo, Jaga Keutuhan NKRI 1. Menghargai perbedaan Tidak sepantasnya mengembangkan dan menumbuhkan sikap mencemooh dan melecehkan teman yang berbeda Setiap suku bangsa, bahasa, dan budaya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing Dengan menghargai perbedaan, berarti kita berupaya menjaga keutuhan NKRI
•
• •
2. Bangga dengan produk dalam negeri Sikap yang paling bijaksana adalah mengahrgai setiap karya bangsa sendiri
•
3. Mewaspadai budaya asing Informasi-informasi yang datang dari luar tetap kita butuhkan, hanya saja kita harus waspada terhadap informasi-informasi itu jika menemukan informasi-informasi yang bertantangan dengan budaya dan nila-nilai bangsa sikap yang paling baik adalah menghindarnya.
•
•
4. Menumbuhkan budaya belajar dan bekerja keras Suatu bangsa menjadi besar karena bangsa itu mau belajar dan bekerja keras. Bahkan belajar dan bekerja keras dijadikan sebagai kehormatan bangsa Jepang, Jerman dll. contoh negara yang sudah terbiasa belajar and bekerja keras dan menjadi negara besar dan kuat di dunia Bangsa Indonesia harus mencontoh budaya negara yang bekerja keras dan belajar keras, 5.agar Mengembangkan rasabangsa dan sikap tidak tertinggal dari lain. solider. • • •
•
Solider adalah mempunyai atau memperhatikan perasaan bersatu dikarenakan rssssa senasib atau setia kawan. Rasa senasib dijajah dan setia terhadap proklamasi hendaknya dijadikan sebagai alat penyadara untuk memperkuat negara Republik Indonesia.
•
•
5 PKN BAB 1: Latihan Isilah! 1. 2. 3. 4.
Bentuk pemeritahan Negara Indonesia adalah presidensial Kepala pemerintahan Negara Indonesia adalah seorang presiden Bentuk Negera Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang menunjuk wewenang , tugas, dan tanggung jawab tertinggi diletakan kepada pemerintahan pusat /dipusatkan ke dalam sebuah badan atau lemabaga nasional badan atau lembaga nasional wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu sebenarnya
berada di tangan pemerintahan pusat 5. Sistem desentralisasi adalah adalh system dimana pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagain kekuasaan kepada pemeritahan daerah 6. Dua contoh kewenangan pemerintahan daerah adalah: 1. mengatur segala hal yang tidak menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan pusat bidang kesehatan pendidikan budaya
• •
2. bebas menciptakan kebijakan dalam pembangunan ( dilakukan demi kepentingan dan kesejateraan rakyat)
•
7. Fungsi bahasa Indonesia dalam wilayah NKRI adalah pemersatu seluruh wilayah NKRI 8. Ibu kota dari provinsi Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. 9. Pusat pemerintahan dan ibu kota Negara Indonesia adalah DKI Jakarta. 10. Kewenangan pemeritahan pusat dalam bidang agama dan pertahanan keamanan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 11. Konstitusi tertinggi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 12. Konstitusi tsb disahkan oleh Panitia Persiapah Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 13. Pada tanggal 18 Agustus 1945. 14. Teuku Umar merupakan pahlawan yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Beliau berasal dari Meulaboh, Aceh. 15. Provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. 16. Lambang Negara Indoneisa adalah Garuda Pancasila.
Pemangku
Republik Indonesia
Sejak
11 Februari 1950
Perisai
Di bagian tengah Garuda, melambangkan Pancasila, ideologi nasional Indonesia
Penopang
Garuda (penopang tunggal)
Semboyan
Bhinneka Tunggal Ika
Elemen
Jumlah bulu Garudamelambangkan tanggal 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan Republik Indonesia
Penggunaan - Lambang Negara (contoh pada Paspor Indonesia dan dokumen resmi kenegaraan) - sebagai lambang kenegaraan dan ideologi nasional - penggunaan resmi kenegaraan lainnya
17. Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republk. Hal tersebut tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 1 ( Indonesia adalah negara kesatuan republik) 18. Urutan pemerintahan daerah mulai dari pemerintahan daeran tertinggi hingga pemerintahan daerah terendah adalah: pemerintahan provinsi -gubernur/wakil gubernur pemerintahan kabupaten/kota -bupati/wakil bupati pemerintahan kecamatan -camat pemerintahan kelurahan -lurah pemerintahan desa -kepala desa
19. Solider adalah sikap yang menujukkan peraaan bersatu dikarenakan ras senasib atau setia kawan. 20. Bupati memimpin kabupaten. 21. Makassar adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan. 22. Ibu Kota dari Naggroe Aceh Darussalam adalah Banda Aceh 23. Dua contoh pahlawan yang bergerak dalam bidang organisasi adalah Organisasi Pergerakan Zaman Penjajahan Belanda Organisasi/Gerakan
Dibentuk
Budi Utomo
20 Mei 1908
Sarekat Dagang Islam
Sarekat Islam
Tempat
Tokoh
Dr. Wahidin Sudirohusodo, dr. Sutomo
Tahun 1911
Surakarta (Jawa Tengah)
Haji Samanhudi
Tahun 1912
Surabaya (Jawa Timur)
H. Oemar Said (H.O.S) Cokroaminoto
Muhammadiyah
18 November 1912
Yogyakarta
K.H. Ahmad dahlan
Indische Partij
25 Desember 1912
Bandung (Jawa Barat)
Tiga serangkai (E.F.E. Douwes dekker/Dr. Danudirja Setiabudi, Raden Mas Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo)
Indische Vereeniging
Oktober 1908
Belanda
Noto Suroto Drs. Mohammad Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, Sunaryo, Sartono, Iwa Kusumasumantri
Perhimpunan Indonesia (PI)
Tahun 1925
Pemuda Indonesia
20 Februari 1927
Bandung (Jawa Barat)
Sartono, Sunaryo, Sutan Syahrir, Suwiryo
Partai Nasional Indonesia (PNI)
4 Juli 1927
Bandung (Jawa Barat)
Ir. Sukarno
Partai Indonesia (Partindo)
30 April 1931
Mr. Sartono, Ir. Sukarno
Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru)
Tahun 1931
Drs. Mohammad Hatta, Sutan Syahrir
3 Juli 1922
Yogyakarta
R.M. Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara
Tahun 1935
Surabaya (Jawa Timur)
Sutomo
Taman Siswa Partai Indonesia Raya (Parindra)
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
24 Mei 1937
Jakarta
Dr. Adnan Kapau Gani, Mr. Sartono, Mr. Wilopo, Mr. Mohammad Husni Thamri, Amir Syarifuddin
Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Tahun 1939
Jakarta
Sutarjo Kartohadikusumo
Trikoro Dharmo
7 Maret 1915
Perhimpunan PelajarPelajar Indonesia (PPPI)
Tahun 1926
Kongres Pemuda I
30 April – 2 Mei 1926
Jakarta
Muhammad Tabrani, Sumarto, Muhammad Yamin, bahder Djohan, Pinintoan
Kongres Pemuda II
27, 28 Oktober 1928
Jakarta
Sugondo Joyopuspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin
Kongres Perempuan Indonesia I
22-25 Desember 1928
Yogyakarta
Partai Perempuan Indonesia (PPI)
Tahun 1928
Partai Perhimpunan
Tahun 1929
Istri Indonesia (PPII)
Organisasi Pergerakan Zaman Penjajahan Jepang Organisasi/Gera kan
Dibentuk
Tokoh
Tujuan
Menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan sekutu. Semboyan Gerakan Tiga A:
Gerakan Tiga A
PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
29 April 1942
Mr. Syamsudin
9 Maret 1943
Empat serangkai (drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ir. Sukarno, K.H. Mas Mansyur
-
Nippon Pemimpin asia
-
Nippon Pelindung Asia
-
Nippon Cahaya Asia
Mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan Sekutu. Menarik simpati rakyat dengan memanfaatkan para tokoh Indonesia. Anggota: -
Fujinkai/Barisan Wanita
Keimin Bunka Syidoso/Pusat Kebudayaan Izi Hokokai/himpunan kebaktian para dokter Kyoiku Hokokai/himpunan kebaktian para pendidik Jawa Hokokai/Himpuna n Kebaktian Jawa
8 Januari 1944
Orang-orang Jepang, Ir. Sukarno, Hasyim Ashari
Himpunan kebaktian perpustakaan
Mengajukan usul kepada pemerintah jepang Menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah politik Cuo Sangi In/Badan Pertimbangan Pusat Masyumi
5 September 1943
Memberi saran pemerintah Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan Ir. Sukarno K.H. Mas Mansyur,
Untuk memikat golongan Islam
K.H. Hasyim Asyari Heiho/Pembantu Prajurit
Memanfaatkan pemuda Indonesiamenjadi prajurit jepang
PETA/Pembela Tanah Air
Memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi serangan Sekutu
3 Oktober 1943
Gatot mangkupraja
Gerakan Perlawanan Terhadap Jepang Organisasi/Gerakan
Terjadinya
Tempat
Tokoh
Perlawanan Rakyat Aceh
Tahun 1942
Cot Plieng (Aceh)
Tengku Abdul Jalil
Perlawanan Rakyat Singaparna
Februari 1944
Singaparna (Jawa Barat)
K.H. Zaenal Mustafa
Perlawanan Peta di Blitar
14 Februari 1945
Blitar (Jawa Timur)
Syodanco Supriyadi
24. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 October, 1928. 25. Inti dari ikrar Sumpah pemuda adalah para pemuda dari berbagai wilayah di tanah air mengikrarkan dirinya untuk berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. 26. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. 27. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. 28. Kita harus waspada budaya-budaya yang dating dari luar negeri. Jika budaya tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa maka sikap kita yang baik adalah menolaknya, tidak mengikutinya. 29. Menjadaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia 30. Jika terjadi pertengkaran di lingkungan sekolan maka sikapmu adalah sebaiknya membela yang benar / tidak memihak. 31. Proklamator Indonesia adalah Ir Soekarno/Mohammad Hatta. 32. Senjata yang paling ampun untukmmengusir penjajah adalah bersatu, sikap solider dan gotong royong. 33. Ibu kota dari provinsi Bali adalah Denpasar, 34. Ibu kota dari provinsi Riau adalah Pekanbaru 35. Pontianak adalah ibu kota dari provinsi Kalimantan Barat 36. Ibu Kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kupang. 37. Ibu kota da provisni Maluku Utara adalah Ternate 38. Puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah terjadi pada tangga 17 Augustus 1945 39. Empat cara menjaga keutuhan NKRI adalah
1. Menghargai perbedaan Tidak sepantasnya mengembangkan dan menumbuhkan sikap mencemooh dan melecehkan teman yang berbeda Setiap suku bangsa, bahasa, dan budaya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing Dengan menghargai perbedaan, berarti kita berupaya menjaga keutuhan NKRI
•
• •
2. Bangga dengan produk dalam negeri Sikap yang paling bijaksana adalah mengahrgai setiap karya bangsa sendiri
•
3. Mewaspadai budaya asing Informasi-informasi yang datang dari luar tetap kita butuhkan, hanya saja kita harus waspada terhadap informasi-informasi itu jika menemukan informasi-informasi yang bertantangan dengan budaya dan nila-nilai bangsa sikap yang paling baik adalah menghindarnya.
•
•
4. Menumbuhkan budaya belajar dan bekerja keras Suatu bangsa menjadi besar karena bangsa itu mau belajar dan bekerja keras. Bahkan belajar dan bekerja keras dijadikan sebagai kehormatan bangsa Jepang, Jerman dll. contoh negara yang sudah terbiasa belajar and bekerja keras dan menjadi negara besar dan kuat di dunia Bangsa Indonesia harus mencontoh budaya negara yang bekerja keras dan belajar keras, 5.agar Mengembangkan rasabangsa dan sikap tidak tertinggal dari lain. solider. • • •
•
Solider adalah mempunyai atau memperhatikan perasaan bersatu dikarenakan rssssa senasib atau setia kawan. Rasa senasib dijajah dan setia terhadap proklamasi hendaknya dijadikan sebagai alat penyadara untuk memperkuat negara Republik Indonesia.
•
•
40. Empat manfaat yang diperoleh jika dapat menjaga persatuan dan kesatuan adalah
Pembangunan dapat diselenggarakan dalam suasana damai.
• • •
pembangunan termasuk pembuatan jalan, pasar, sekolah dll pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerintahan berusaha untuk melaksanakan pembangunan tanpa khawatir ada yang merusaknya.
masing-masing wilayah di Indonesia menghasilkan beragam sumber daya alam sumber hayati itu bukan untuk daerahya masing-masing tetapi saling berbagi berbagi kekayaan alam, berarti berbagi kesejateraan untuk masyarakat Indonesia wilayah yang kaya memberikan sumber dana bagi daerah yang miskin agar tercapai kesejahteraan untuk seluruh NKRI
•
Setiap daerah dapat saling berbagi .
Hasil pembangunan dirasakan bersama.
• • •
• • • • •
NKRI tidak mengenal kasih wilayah yang makmur tidak boleh diperhatikan dan diuntungkan oelh pemerintah pusat semua daerah diperlakukan sama daerah yang sedikit tertinggal dipacu oelh pemeritnahan pusat agar sejajar dengan yang lain pembangunan yang berhasil diwudjudkan harus dirasakan dirasakan daerah yang tertinggal juga.
Ternate
Organisasi-organisasi pemuda
Jong Java,
Jong Ambon,
Jong Celebes
Jong Batak,
Jong Sumatranen Bond,
Jong Islamieten Bond
sekar Rukun,
PPPI
BAB 2 : Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia adalah Negara hukum •
Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 :
Artinya: setiap orang harus tunduk dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku •
untuk mewudjudkan maka perlu adanya aturan hukum berupa peraturan perundang -undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga dapat trcipta ketertiban, keteraturan dan ketentraman.
2. Sumber hukum nasional Negara Indonesia adalah 3. Peraturan perundang-undangan tertinggi adalah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
. Semua aturan yang ada di Indonesia
4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bermacam-macam bentuknya. Peraturan perundangundangan itu disusun menurut tata urutan perundang-undangan yang paling tinggi hingga paling rendah tingkatanya.
tata urutan peraturan perundang-undangan 1. Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. a. UndangUndang (UU)
3. Peraturan Pemerintahan (PP)
b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undangundang (Perpu)
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
•
•
4. Peraturan Presiden (Perpres)
disusun dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang dilakukan oleh MPR
5. Peraturan Daerah (Perda)
Secara umum beragam peraturan tersebut dibuat oleh dua lembaga yaitu:
pemerintahan daerah
pemerintahan daerah
Pemerintahan pusat membuat peraturan yang bersifat nasional
artinya: peraturan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan warga negara Indonesia
Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dibuat oleh
lembaga-lembaga negara dan
yang dimaksud dengan lembaga-lemabga negara adalah • • • • • •
a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) c. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) d. MA (Mahkamah Agung) e. BPK (Balai Pemeriksa Keuangan) f. MK (Mahkamah Konstitusi)
pemerintah tingkat pusat
yang dimaskud dengan pemerintah adalah • • •
a. Presiden b. Wakil Presiden c. Para menteri
Kepala Daerah dan DPRD membuat peraturan yang berlaku untuk seluruh wilayah daerah dan penduduk daerah tersebut = Peraturan Daerah
Peraturan Daerah meliputi • • •
a. Peraturan daerah provinsi - dibuat oleh gubernur dan DPRD tingkat I b. Peraturan daerah kabupaten/kota - dibuat oleh bupati /walikota dan DPRD tingkat II c. Peraturan desa atau yang setingkat -dibuat oleh badan perwakilan desa bersama dengan kepala desa
Contoh perundang -undangan adalah • • • • • •
a. Peraturan tentang larangan merokok b. Peraturan tentang lalu lintas c. Peraturan tentang korupsi d. Peraturan tentang pajak e. Peraturan tentang kebersihan f. Peraturan tentang keindahan
Peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan bersama dan wajib ditaati oleh semua warga tanpa memandang kedudukan dan jabatan. Bila peraturan dilanggar wajib dikenai hukuman.
Saat ini masih banyak warga negara yang melanggar peraturan • •
• • •
a. Merokok di kawasan dilarang merokok b. Menyeberang tidak di jembatan penyebrangan atau zebra cross c. Banyak yang tidak membayar pajak d. Membuang sampah tidak pada tempatnya e. Mencorat-coret, mengotori dan merusak ramburambu lalu lintas, tempat ibadah, halte bus dll.
Dalam melaksanakan peraturan diperlakukan kesadaran dari diri masingmasing dan kerja sama antar warga da pihak pemerintah agar peraturan dapat berjalan dengan baik. •
Warga dapat berperan serta dengan cara memberikan laporan pelanggaran kepada penegak hukum
- t h r a g : a. Menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada n h a a e a j k l a g u h p a a o l n k r a e tempatnya s d n e a u a r p u g a d d b. Tidak merusak tanaman dan mengotori taman yang ada di rumah, jalan k g m n h n u n a e n a k o a atau sekolah l t y a a r a m r n a l i o d u t o h d a C a e s r c. Tidak membuat gaduh atau keributan yang dapat menganggu orang lain s e u p d. Mematuhi peraturan lalu lintas
BAB 2 : Peraturan Perundang-undangan
Untuk mengatur masyarakat, pemerintahan mengalurakan berbagai macam pertauran negara yang disebut perundang-undang Segala bidang kehidupan negara, termasuk penyelenggaraan negara, diatur berdasarkan aturan hukum. A. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah Kata "perundang-undangan " dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)berarti •
yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang- undang
Kata "undang-undang" berarti •
ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang : 1. dibuat oleh pemerintah 2. disahkan oleh parlemen (MPR/DPR) dan mempunyai kekuatan yang mengikat
•
1. dibuat oleh pemerintah
2. disahkan oleh parlemen (MPR/DPR)
3. ditandatangani kepala negara
1. Mengapa ada peraturan perundang-undangan?
Sejak bangun tidur , pergi sekolah, hingga menjelang tidur kita terikat pada aturan
contoh
mengenakan seragam yang ditentukan
mematuhi rambu lalu lintas
3. ditandatangani kepala negara
4. mempunyai kekuatan yang mengikat
1. Bagaimana jika manusia hidup tanpa aturan?
aturan bila dilanggar bisa membahayakan diri sendiri atau mengganggu orang lain
berusaha sampai di sekolah sebelum bel masuk berbunyi
undangundang
dihukum di sekolah
bisa celaka di jalan
Aturan itu ada untuk kebaikan kita sendiri!!! Demikian halnya untuk negara dan pemerintahan •
Untuk mengatur masyarakat, pemerintahan ,mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut perundang-undangan
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945: menyebutkan Indonesia adalah negara hukum •
maksudnya: segala bidang kehidupan negara , termasuk penyelengg araan negara diatur berdasarkan aturan hukum dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku
r semua peraturan undang a undang harus berdasarkakn s a d undang-undang dasar
n a i k i m e d
semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan harus berdasarkan Undangundang Dasar Tahun 1945
U bentuk dan tata urutan U peraturan perundangundangan dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1
menurut UU no 10 Tahun 20014 Pasal 7 Ayat 1 tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut: 2. a. Undang1. Undang-undang Undang (UU)
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undangundang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintaha n (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Derah (Perda)
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) a. Undang-Undang dasar (UU) adalah peraturan tertinggi dalam suatu negara UUD menjadi hukum dasar (basic norm) bagi peraturan perundangudangan lain .
b. di Indonesia, UUD 1945 adalah hukum dasar bagi peraturan perundangundangan
c. Yang berhak mengamendemen (mengubah) dan mengesahkan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu)
a. Undang-Undang (UU) •
•
peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden untuk menjalankan UUD 1945 beserta perubahannya UU dibentuk melalui persetujuan bersama pemerintah dan DPR sebelum disahkan UU disebut RUU RUU diajukan oelh anggota DPR atau diusulkan oleh pemerintah (presiden dan menteri) dijelaskan dalam Pasal 5 dan 20 UUD 1945
b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu) •
•
• •
•
3. Peraturan Pemerintahan (PP) •
•
Peraturan Pemerintahan (PP) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat untuk melaksanakan suatu UU. PP dibuat oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR
•
•
Perpu adalah peraturan setingkat UU yang dibuat pemerintah dalam keadaan darurat sehingga tidak cukup waktu untuk menyusun UU jadi: Perpu adalah peraturan yang dibuat pemerintahahn tetapi memiliki kewenangan seperti UU meskipun dibuat oleh pemerintah, Perpu harus diajukan kepada DPR pada masa sidang berikutnya Apabila disetujui Perpu tersebut berubah menjadi UU, apabila ditolak Perpu akan dicabut atau dibatalkan
4. Peraturan Presiden (Perpres) •
• •
Peraturan presiden (perpres) merupakan sebuah peraturan yang disahkan oleh presiden. Perpres ditetapkan oleh presiden. Perpres berfungsi untuk menjabarkan atau mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang.
5. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan daerah (perda) adalah semua peraturan yang dibuat pemerintahan daerah setempat sebelum disahkan , perda disebut raperda (rancangan peraturan daerah) Perda berfungsi untuk melaksanakan peraturan peraturan lain yang lebih tinggi derajtnya. Perda juga berfungsi untuk menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan Perda berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan
•
•
•
•
•
Perda dibagi tiga tingkatan 1. Perda Provinsi •
•
dibuat oleh DPRD 1 bersama Gubernur berlaku di tingkat provinsi sampai tingkat desa
Jenis Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 2.a.Undang-Undang (UU) b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undangundang (Perpu)
2. Perda kabupaten/kota •
•
3. Peraturan desa atau setingkat
dibuat oleh DPRD II bersama bupati/walikota hanya berlaku dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa
Yang Membuat
•
•
dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa/atau setingkat hanya berlaku di desa bersangkutan
Yang Mengesahkan
PPKI (18 Agustus 1945)
Wilayah Berlakunya Seluruh Indonesia
DPR + Presiden
MPR
Seluruh Indonesia
Pemerintahan pusat
DPR
Seluruh Indonesia
3. Peraturan Pemerintahan (PP) 4. Peraturan Presiden (Perpres) 5. Peraturan Derah (Perda)
Pemerintahan pusat
presiden
Seluruh Indonesia
Pemerintahan pusat
presiden
Seluruh Indonesia
DPRD 1 + gubernbur DPRD II + bupati/walikota Badan Permusyawaratan Desa
DPRD I Daerah DPRD II
Seluruh wilayah provinsi, seluruh wilayah kabupaten/kota, Seluruh desa yang berd sangkutan
Kepala Desa
Pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Pertaturan perundang-undangan terdapat di tingkat pusat dan daerah karena: pemerintahan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah dengan adanya otonomi daerah , pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk membuat perundang-undangan
perbedaan antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah terletak pada wilayah berlakunya peraturan itu.
peraturan perundangundangan tingkat pusat
nasional
peraturan perundangundangan tingkat daerah
provinsi, kabupaten/kota, desa
1. Bisa disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan manusia, terutama penyandang cacat.
Perda tentang Perlindungan Kesejahteraan Penyandang Cacat telah ditetapkan mnejadi Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2006 pada bulan Oktober 2006. 2. Pentingnya perda tentang kesejahteraan social penyandang cacat tersebut adalah a. Untuk melindungi para penyandang cacat b. Menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pada umunya 3. Bisa disimpulkan, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat
pusat dan daerah adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur .
2. Mari mematuhi hukum •
Bila melanggar hukum kita bisa dikenai hukuman/sanksi
Untuk mematuhi atruan tidak perlu merasakan sanksi atau hukuman. Sebagai warga negara yang baik sepatutnya kamu mematuhi peraturan yang berlaku di mana pun. •
misalnya mematuhi tata tertib sekolah, patuh pada aturan di rumah, mematuhi rambu-rambu lalu lintas
Contoh Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat dan Daerah
Isi dari UU
1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpusi 2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
a. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemerintahan Nagari b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok
c. Peraturan Desa Cipayung No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi, dan Instruksi Kepala Desa
Hukuman
Undang-undang ini dibentuk untuk memberantas tindakan pidana korupsi yang merugikan Negara.
Pelaku korupsi terancam hukuman 4 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup dan denda Rp. 200 juta UU ini memberikan pedoman hukum dalam menanggulangi bencana yang terjadi di tanah air. Berdasarkan UU ini bencana dibagi 3: bencana alam, bencana bukan alam, bencana sosial Peraturan pemerintah ini dibuat untukmmelaksanakan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang visi dan misis pendidikan nasional . PP ini menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional, reformasi pendidikan, serta muatan standar nasional pendidikan Dibuat untuk member peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk Menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asalusul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dibuat antara lain agar masyarakat Apabila pemilik/penanggung jawab berperilaku hidup sehat, kawasan dilarang merokok terbukti mewudjudkan kualitas udara yang membiarkan orang merokok di sehat dan bebas asap rokok, serta kawasan tersebut, mereka dikenai menurunkan angka kematian akibat sanksi administrasi berupa asap rokok. peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau usaha dan pencabutan izin usaha Peraturan ini bermanfaat untuk mmebrikan panduan bagi pemerintahan desa (kepala desa beserta jajarannya) dalam membuat peraturan. Perda ini juga memberikan rambu-rambu dalam menyusun peraturan di desa tersebut.
d. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Bandung
Perda ini dibuat untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Bandung. Dalam perda ini disebutkan setiap orang, badan hukum, atau perkumpulan di Kota Bandung wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan, serta dilarang membuang sampah sembarangan
Sanksi bagi yang melanggar adalah sebesar Rp. 5 juta.
