Bahan Kuliah Administrasi Peradilan Agama

1

BAHAN AJAR MATA KULIAH KEPANITERAAN PADA SEMESTER V FAKULTAS SYARI’AH IAIN RADEN INTAN BANDARLAMPUNG LAMPUNG JURUSAN AKHWALUS SYAHSIYAH

OLEH : ARIEF HIDAYAT

BANDARLAMPUNG 2011 Mata Kuliah Kepaniteraan Semester V FS IAIN Raden Intan Tahun 2011

2

DAFTAR ISI

BAB I Administrasi Peradilan A. Pengertian Administrasi Peradilan Agama B. Dasar Hukum Administrasi Peradilan Agama C. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama D. Administratur di Pengadilan Agama

1 1 2 3

BAB II Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara A. Administrasi Perkara di Pengadilan Agama B. Administrasi Perkara Banding C. Administrasi Perkara Kasasi D. Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

5 9 11 12

BAB III Pola Tentang Register Perkara A. Pengertian B. Fungsi-Fungsi Register Perkara C. Macam-Macam Register Perkara D. Pengisian Buku Register E. Penyimpanan Buku Register

14 14 14 15 15

BAB IV Pola Te Tentang Ke Keuangan Perkara A. Dasar Hukum B. Buku Keuangan Perkara

16 16

BAB V Pola Tentang Pelaporan Perkara A. Dasar Hukum B. Fungsi Laporan Perkara C. Jenis Laporan D. Waktu Laporan

19 19 19 20

BAB VI VI Pola Te Tentang Ke Kearsipan Pe Perkara A. Pengertian Arsip B. Dasar Hukum Kearsipan C. Penataan Arsip Perkara D. Tahapan-Tahapan Dalam Penataan Arsip E. Perlengkapan Dalam Penataan Arsip F. Penanganan Arsip Putusan Yang Hilang

22 22 23 23 24 24

BAB BAB VII VII Admi Admini nist stra rasi si kepa kepani nite tera raan an dan dan tek tekhn hnol olog ogii Inf Infor orma masi si A. Pendahuluan B. SIADPA C. SIADPA PLUS

26 26 26

Daftar Bacaan

Mata Kuliah Kepaniteraan Semester V FS IAIN Raden Intan Tahun 2011

3

BAB I ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA Administrasi adalah : “Suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.” Peradilan Peradilan Agama adalah adalah : “Salah “Salah satu satu pelaku pelaku kekuas kekuasaan aan kehaki kehakiman man bagi bagi rakyat rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006).”

Tugas pokoknya adalah : memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a. Perkawinan, b. Waris, c.Wasiat, d. Hibah, e. Zakat, f. Wakaf, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari’ah”(Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Administrasi Peradilan Agama adalah :

“Suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur diatur guna melaku melakukan kan perenc perencana anaan, an, pelaks pelaksanaa anaan n dan Pengaw Pengawasa asan n untuk untuk mencapa mencapaii tujuan pokok yang telah ditetapkan semula” Proses meliputi (6) enam hal : a. Menghimpun, b. Mencatat, c. Mengolah, d. Menggandakan, e. Mengirim, f. Menyimpan

dan

Diatur adalah : Seluruh kegiatan harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas. Teratur adalah Teratur adalah : Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus menerus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih (overlap (overlap)) dalam mela melaks ksana anaka kan n tuga tugas, s, sehi sehingg nggaa akan akan menc mencapa apaii penye penyele lesa saia ian n tuga tugass poko pokok k secar secaraa maksimal. Klasisfikasi Administrasi di Pengadilan Agama : A. Administrasi Kepaniteraan : Meliputi : Gugatan, Permohonan, dan Hukum B. Administrasi Kesekretariatan : Meliputi : Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Catatan : Yang Yang akan dibaha dibahass pada perkul perkuliah iahan an ini adalah adalah yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan persoa persoalan lan Administ Administrasi rasi Kepaniteraa Kepaniteraan, n, karena Administras Administrasii Kesekretari Kesekretariatan atan adalah administra administrasi si yang umumnya diterapkan disemua instansi pemerintah. B. DASAR HUKUM ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; b. Undang Undang-Un -Undang dang Nomor Nomor 5 Tahun Tahun 2004 tentan tentang g Perubah Perubahan an atas atas UndangUndang-Unda Undang ng Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;


4

d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ; e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang PolaPola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. C.

STRUKT STRU KTUR UR ORGA RGANISA NISASI SI PENGADILAN AGAMA

PENG PENGAD ADIL ILAN AN

TING INGGI

AGAM AGAMA A

DAN DAN

a. Pengadilan Tinggi Agama Ketua Hakim Tinggi Wakil Ketua

Panitera / Wakil

Panmud

Wakil

Panmud Hukum

B

Kasubag Kepegawaia

Kasubag Keuang

Kasuba g Umum

Panitera Pengganti

b. Pengadilan Agama Kelas IA dan Pengadilan Agama Kelas I B Ketua Hakim-Hakim Wakil Ketua

Panitera / Wakil

Panmud Gugatan

Panmud Permohona

Panitera Pen

Wakil

Panmud Hukum

anti

Kasubag Kepegawaian

Kasubag Keuanga

urusita/ urusita Pen

Kasuba g Umum

anti

c. Pengadilan Agama Kelas II Ketua Hakim-Hakim Wakil Ketua Mata Kuliah Kepaniteraan Semester V FS IAIN Raden Intan Tahun 2011

5

Panitera / Wakil

Panmud Gugatan

Panmud Permohona

Panitera Pen

Wakil

Panmud Hukum

anti

Kaur Kepegawaian

Kaur Keuanga

urusita/ urusita Pen

Kaur Umum

anti

D. ADMINISTRATUR DI DI PENGADILAN AGAMA

Yang Yang melaks melaksana anakan kan tugastugas-tug tugas as admini administr strasi asi dalam dalam rangka rangka mencap mencapai ai tugas tugas pokok pokok adalah Panitera (Pasal 26 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009). Sebagai pelaksana administrasi perkara, Panitera dengan tertib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur undang-undang, yaitu : a. Membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan, serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya (Pasal 99 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009). b. Bertanggungjawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan (Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009). Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi mempunyai tugas : a. Pelaksanaan administrasi Perkara “Mempunyai kewajiban mengatur tugas para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Panitera Muda Gugatan, Gugatan, Panitera Panitera Muda Permohonan, Permohonan, Panitera Muda Hukum (untuk Pengadilan Agama) dan Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum (untuk Pengadilan Tinggi Agama).” b. Pendamping Hakim dalam Persidangan “Mempu “Mempunya nyaii kewaji kewajiban ban mencata mencatatt jalanny jalannyaa persid persidang angan an dan dari dari catata catatan-ca n-catat tatan an tersebut dibuat berita acara persidangan. Tugas ini Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti” c. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan Tugas-Tugas Kejurusitaan. “Mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan/penetapan (eksekusi). Tugas ini dibantu oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti.” PANITERA

Administrasi Perkara Wakil Panitera dibantu oleh : Panitera Muda (Giugatan, Permohonan, hukum untuk P.Agama) (Banding dan Hukum untuk PT. Agama)

Pendamping Hakim Pelaksana Putusan/Penetapan dan dibantu oleh : Tugas Kejurusitaan Pengganti : Tahun 2011 Mata Panitera Kuliah Kepaniteraan Semester V FS IAINdibantu Radenoleh Intan Jurusita atau Jurusita Pengganti

6


7

BAB II POLA PROSEDUR PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKARA

A. ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus harus dilalu dilaluii oleh oleh suatu suatu perkar perkaraa di Pengad Pengadila ilan n Agama, Agama, mulai mulai dari dari peneri penerimaa maan n sampai sampai perkara tersebut diselesaikan.

Meja I Meja I mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet (verzet ), ), pernyataan banding, kasasi dan penin peninjau jauan an kembal kembali, i, eksekus eksekusi, i, penjel penjelasa asan n dan penaksi penaksiran ran biaya biaya perkar perkaraa dan biaya biaya eksekusi. 2) Memb Membua uatt Sura Suratt Kuasa Kuasa Untu Untuk k Memb Membay ayar ar (SKU (SKUM) M) dala dalam m rangk rangkap ap 3 (tig (tiga) a) dan dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat/pemohon 3) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon 4) Mena Menaks ksir ir biay biayaa perk perkar araa seba sebaga gaii dite diteta tapk pkan an dalam dalam pasa pasall 121 HIR/ HIR/145 145 Rbg. Rbg. yang yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak dalam menaksir biaya biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang ikrar talak. 5) Peneri Penerimaa maan n perkar perkaraa perlaw perlawana anan n (verzet ) hendakn hendaknya ya dibeda dibedakan kan antara antara perlaw perlawana anan n (verzet) terhadap putusan verstek dengan perlawanan pihak ketiga (derden (derden verzet ). ). 6) selain tugas di atas, maka meja I berkewajiban memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan dalam memberi penjelasan dihindari dialog yang tidak perlu berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 11 Januari 1994 Nomor : MA/Kumdil/012/I/K/1994.


8

Khusus bagi Pengadilan Tinggi Agama, Meja I bertugas :

1) Menerima berkas perkara banding 2) Menerima memori, kontra memori banding yang langsung disampaikan ke PTA yang disampaikan pembanding/terbanding 3) Dalam menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Agama agar diteliti apakah sudah sudah terlam terlampir pir bukti bukti pengiri pengiriman man biaya biaya bandin banding, g, apabil apabilaa belum belum terlam terlampir pir bukti bukti pengiriman maka perkara belum dapat didaftar. 4) Apabila berkas banding sudah disertai dengan bukti pengiriman biaya, maka perkara didaftar dengan meneruskan kepada pemegang kas untuk didaftar dan diberi nomor perkara 5) Setelah berkas didaftar dan diberi nomor, pada hari itu juga berkas diteruskan kepada Meja II. (Prodeo) maka berkas perkara 6) Bagi perkara banding yang diajukan dengan Cuma-Cuma (Prodeo) langsung diteruskan kepada Meja II tanpa melalui pemegang Kas dan tidak diberi nomor sebelum ada penetapan majelis/hakim PTA bahwa perkara tersebut dikabulkan untuk beracara dengan Cuma-Cuma ( prodeo). prodeo). Kas : 1) Pemegang kas merupakan bagian dari Meja I 2) Pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM 3) Pemegang kas melakukan penerimaan uang panjar perkara/biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal yang terdiri atas : a. KI.PA 1/p

: untuk perkara permohonan

b. KI.PA 1/g

: untuk perkara gugatan

c. KI.PA 2

: untuk perkara banding

d. KI.PA 3

: untuk perkara kasasi

e. KI.PA 4

: untuk perkara pe peninjauan kembali

f. KI.PA 5

: untuk permohonan eksekusi

Khusus untuk Pengadilan Tinggi Agama, buku Jurnal hanya 1 (satu) buah buku KII.PA1.

4) Seluruh kegiatan pengeluaran perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam Buku Induk yang bersangkutan 5) Pemegang kas harus tersedia uang kontan dan materai putusan. 6) Semua Semua pengel pengeluar uaran an uang uang perkar perkaraa harus harus melalu melaluii pemega pemegang ng kas, kas, dan pemeg pemegang ang kas wajib wajib mencatat mencatat dengan dengan tertib tertib segala segala kegiatan kegiatan pengeluaran pengeluaran uang tersebut tersebut dalam dalam buku jurnal yang bersangkutan.


9

7) Biaya materai dicatat sesuai tanggal diputusnya perkara perkara 8) Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi Nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugat/permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. 9)

Peme Pemega gang ng kas kas meng mengem emba bali lika kan n asli asli sert sertaa tind tindas asan an gugat/permohonan kepada calon penggugat/pemohon. penggugat/pemohon.

pert pertam amaa

SKUM SKUM

bese besert rtaa

sura suratt

10) Terhad Terhadap ap perkar perkaraa prodeo prodeo tetap tetap dibuat dibuatkan kan SKUM SKUM sebesa sebesarr Rp. 00,00,- dan SKUM SKUM terseb tersebut ut didaftarkan pada pemegang kas. 11) Setiap pemegang kas di Pengadilan Agama harus me nyiapkan 2 (dua) buah stempel penerimaan perkara, yaitu : a. Perkara Gugatan :

Nomor

Tanggal

: ……./Pdt.G/200../PA… :

b. Perkara Permohonan :

Nomor

Tanggal

: ……./Pdt.P/200../PA… :

c. Untuk Pengadilan Tinggi Agama menyiapkan stempel :

Nomor

: ……./Pdt.G/200../PTA… Catatan :

Tanggal

:

Nomor ……../Pdt.G/2 ……../Pdt.G/200../ 00../PA….. PA….. (…..= Nomor Nomor urut, urut, 200.. = tahun, tahun, PA….= Kode Pengadilan Pengadilan Agama. Kode PTA dan PA se Provinsi Lampung :

PTA Bandarlampung (PTA.Bdl), PA Tanjungkarang (PA.Tnk), PA Kalianda (PA.Kla), PA Kotabu Kotabumi mi (PA.Kb (PA.Kb), ), PA Krui Krui (PA.Kr (PA.Kr), ), PA Tulang Tulang Bawang Bawang (PA.Tb (PA.Tb), ), PA Tangga Tanggamus mus (PA.Tgm), PA Gunung Sugih (PA.Gs), PA Blambangan Umpu (PA.Bu).

Meja II Meja II mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Mene Meneri rima ma sura suratt gugat gugatan an / perl perlaw awan anan an / perm permoh ohona onan n dari dari calo calon n Penggug Penggugat/ at/Pel Pelawan awan/P /Pemo emohon hon dalam dalam rangkap rangkap sebany sebanyak ak jumlah jumlah terguga tergugat/t t/terl erlawa awan n ditambah 3 rangkap untuk majelis hakim. 2) Menerima tindasan pertama pertama SKUM dari calon Penggugat/pelawan/pemohon. 3) Mendaftar/mencatat Mend aftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang serta member nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut.

bersangkutan


10

4) Nomor register adalah nomor pendaftaran yang diberikan kasir. 5) Asli surat gugatan/per gugatan/permohonan mohonan dimasukkan dimasukkan dalam map khusus dengan melampirka melampirkan n tindasan pertama SKUM da n surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/perm gugatan/permohonan ohonan (blanko (blanko Penunjukan Penunjukan Majelis Majelis Hakim (PMH), blanko Penetapan Hari Sidang (PHS)). Selan elanjjutka utkan n dise diserrahka ahkan n kepa kepada da waki wakill pani panittera era unt untuk sel selanj anjutny utnyaa ber berkas kas gugatan/permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera. 6) Mend Mendaf afta tarr / menc mencat atat at putu putusa san n Peng Pengad adil ilan an Agam Agamaa / Peng Pengad adil ilan an Agama/Mahkamah Agung dalam buku register yang bersangkutan.

Ting Tinggi gi

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1) Mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data-data perkara yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikan kepada pan panit iter eraa denga dengan n mela melampi mpirk rkan an semu semuaa form formul ulir ir-f -for ormu muli lirr yang yang berk berkai aita tan n denga dengan n pemeriksaan perkara. 2) Selamb Selambatat-lam lambat batnya nya pada pada hari hari kedua kedua setela setelah h suratsurat-sur surat at gugat gugat diteri diterima ma di bagian bagian kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajar mempelajarinya. inya. Kemudian Ketua Pengadilan Pengadilan Agama menunjuk menunjuk majelis majelis hakim yang yang menyid menyidangk angkan an dengan dengan mengis mengisii Peneta Penetapan pan Majeli Majeliss Hakim Hakim (PMH) (PMH) yang yang harus harus dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak gugatan/permohonan didaftarkan. Dan berkas tersebut diserahan kembali kepada Panitera. 3) Pani Panite tera ra meny menyer erah ahka kan n berk berkas as perk perkar araa yang yang dite diteri rima ma dari dari Ketu Ketuaa Peng Pengad adil ilan an Agama/Wakil Ketua kepada Majelis Hakim yang telah d itunjuk. 4) Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera penganti untuk diperbantukan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. 5) Setelah majelis hakim menerima berkas perkara dari Ketua/wakil ketua, maka Ketua majelis harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). 6) Bagi perkara banding yang diajukan dengan Cuma-Cuma (Prodeo) (Prodeo) maka berkas perkara langsung diteruskan kepada Meja II tanpa melalui pemegang Kas dan tidak diberi nomor sebelum ada penetapan majelis/hakim PTA bahwa perkara tersebut dikabulkan untuk beracara dengan Cuma-Cuma ( prodeo). prodeo). Catatan :

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 68 dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa untuk perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan oleh selambat-l at-lamb ambatny atnya a 30 (tiga (tiga puluh) puluh) hari setela majelis majelis hakim selamb setelah h berkas berkas atau atau surat surat permohonan talak/surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.


11

Khusus Pengadilan Tinggi Agama Meja II bertugas :

1) Mendaf Mendaftar tarkan kan/me /mencat ncatat at berkas berkas perkar perkaraa banding banding sesuai sesuai dengan dengan tanggal tanggal dan nomor nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas kedalam buku register perkara, memberi nomor perkara padsa sampul berkas perkara yang bersangkutan. 2) Memberi Memberi / meneliti meneliti kelengkapan kelengkapan berkas perkara perkara sesuai sesuai dengan daftar daftar isi surat pengantar. Bila terdapat kekurangan berkas, agar diminta kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan. 3) Setelah Setelah lengkap lengkap semuanya, semuanya, maka dalam waktu 7 (tujuh) (tujuh) hari sesudahnya sesudahnya wakil panit panitera era melalu melaluii panite panitera ra menyampai menyampaikan kan berkas perkara perkara banding banding kepada kepada Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan buku nomor register serta dilengkapi formulir yang diperlukan berkas itu itu dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama menetapkan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyidangkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

Meja III Meja III mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menyer Menyerahka ahkan n salina salinan n putusa putusan n Pengad Pengadila ilan n Agama Agama / Pengad Pengadila ilan n Tinggi Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan. 2) Menyerahkan salinan penetapan kepada yang yang berkepentingan 3) Menerima Menerima Memori Memori / Kontra Kontra Memori Memori banding, banding, Memori Memori / jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain.

Kontra Kontra Memori Memori Kasasi, Kasasi,

4) Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas. Khusus bagi PTA, Meja III bertugas :

1) Menyel Menyelengg enggara arakan kan penataa penataan n arsip arsip perkar perkara/d a/dokum okumen en sesuai sesuai dengan dengan prosed prosedur ur tetap tetap (Protap). 2) Mempersiapkan data-data perkiraan dan pembuatan laporan statistik.

BEBERAPA KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN 1. Ketentuan Tentang Pemanggilan :

1) Pemanggilan pihak-pihak yang akan bersidang dilakukan secara resmi dan patut . Resmi maksudnya bertemu langsung secara pribadi dengan pihak, apabila tidak berte bertemu mu panggil panggilan an disamp disampaik aikan an melalu melaluii Kepala Kepala Desa/l Desa/lura urah h setemp setempat. at. Patut maksudnya panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan. 2) Apabila pihak-pihak berada diluar wilayah yurisdiksi, pengilan dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana pihak berada, setelah itu Pengadilan


12

Agama Agama terseb tersebut ut menyam menyampai paikan kan relaas relaas (surat (surat panggil panggilan) an) itu itu disera diserahkan hkan kembal kembalii kepada Pengadilan Agama yang meminta. 3) Panggilan para pihak yang berada di luar negeri, dilaksanakan melalui Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol, tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar dimana para pihak berada. 4) Pang Panggi gila lan n bagi bagi piha pihak k yang yang tidak tidak diket diketah ahui ui alam alamat atny nyaa (gha (ghaib ib)) dala dalam m perk perkar araa perkawinan, maka panggilan dilaksanakan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan tenggan tenggang g waktu waktu pemangg pemanggila ilan n pertam pertamaa dan kedua kedua berjar berjarak ak satu satu bulan. bulan. Kemudian pemanggilan kedua berjarak paling sedikit 3 (tiga) bulan dengan hari sidang pertama. Untuk perkara diluar perkawinan, bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya dilakukan dengan cara menempel pada papan pengumuman Pemerintah Daerah setempat.

2. Ketentuan Tentang Berita Acara Sidang :

1) Berita acara sidang merupakan akta autentik yang berfungsi sebagai informasi dalam membuat putusan/penetapan. Sehingga pembuatannya harus baik dan benar. 2) Berita acara harus diketik rapih dengan ketikan asli dan dilaksanakan dilaksanakan dengan sistem Tanya jawab. 3) Karena Karena berita berita acara akta akta autent autentik ik maka maka tidak tidak boleh boleh ada tip-ex. tip-ex. Apabila Apabila terjad terjadii kesalahan maka harus dicoret dengan cara renvoi . 4) Berita acara dibuat oleh panitera pengganti setelah selesai sidang sebelum sidang berik berikutn utnya ya dilaks dilaksana anakan kan dan ditand ditandata atangan nganii oleh oleh Panit Panitera era Pengga Pengganti nti dan Ketua Ketua Majelis. 5) Berita acara sidang merupakan catatan peristiwa hukum yang terjadi selama sidang berlangsung. Oleh karena itu panitera pengganti membuat berita acara menggunakan bahasa hukum.

3. Ketentuan Tentang Minutasi :

1) Minutasi menurut bahasa adalah : surat asli. Minutasi menurut istilah adalah suratsurat putusan Pengadilan yang asli, tetap harus tersimpan di arsip kantor. 2) Cara melaksanakan melaksanakan minutasi minutasi dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan berangsur-angsur berangsur-angsur (tidak sekaligus) yaitu setiap selesai sidang dengan membuat catatan asli. Kemudian dapat juga dilaksanakan dengan cara perkelompok yaitu dengan mengelompokkan jenis surat-surat asli dalam kelompok tertentu. 3) Yang bertanggungjawab dalam melaksanakan minutasi adalah hakim yang memutus perkara dibantu panitera pengganti.


13

4) Batas akhir minutasi adalah 1 (satu) bulan setelah persidangan terakhir dilaksanakan. Setela Setelah h itu itu menjad menjadii satu satu kesatu kesatuan an dijahi dijahitt dalam dalam satu satu berkas berkas (bundel (bundel perkar perkara) a) selanjutnya diserahkan ke meja III.

B. ADMINISTRASI PERKARA BANDING a. Prosedur Banding

Bagi Bagi pihak pihak yang yang tidak tidak puas terhada terhadap p putusa putusan n Pengadi Pengadilan lan Agama Agama dapat dapat mengaj mengajukan ukan permohonan permohonan banding ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara. Ketentuan batas waktu pengajuan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Agama dijatuhkan atau diberitahukan secara sah kepada para pihak apabila pada saat dijatuhkan putusan tidak hadir. Prosedur pengajuan permohonan banding adalah : 1) Diajukan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Agama dijatu dijatuhkan hkan atau atau diberi diberitah tahuka ukan n secara secara sah kepada kepada para para pihak pihak apabil apabilaa pada saat saat dijatuhkan putusan tidak hadir. 2) Apabila telah melewati ketentuan 14 (empat belas) hari, Panitera tidak boleh menolak permohonan banding itu, tetapi dibuat catatan. 3) Melunasi Panjar Biaya Banding yang dibuktikan dengan Kasir

SKUM yang dibuat oleh

(prodeo), 4) Apabila permohonan banding yang miskin prodeo), maka Pengadilan Agama terlebih dahulu memeriksa kemiskinan orang tersebut dan dibuatkan berita acara yang diki dikiri rimk mkan an ke Penga Pengadi dila lan n Tingg Tinggii Agam Agama. a. Sete Setela lah h Penga Pengadi dila lan n Ting Tinggi gi Agam Agamaa menetapkan tentang prodeo tentang prodeo,, maka penetapan tersebut dikirim ke Pengadilan Agama. Apabila penetapan dikabulkan maka diproses secara prodeo dan jika ditolak maka pemohon banding diwajibkan membayar ongkos perkara. 5) Panitera membuat Akta Permohonan Banding. Terhadap permohonan yang melebihi melebihi 14 (empat belas) hari Panitera harus membuat surat keterangan. 6) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, kepada pihak lawan (terbanding) harus diberitahu adanya permohonan banding yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan permohonan banding. 7) Apabila Apabila pembanding/t pembanding/tebandi ebanding ng menyerahkan menyerahkan memori/kont memori/kontra ra memori memori banding, banding, harus dicata dicatatt tanggal tanggal peneri penerimaa maannya nnya selanj selanjutn utnya ya salina salinanya nya disamp disampaik aikan an kepada kepada pihak pihak lawannya masing-masing yang dinyatakan dengan akta penyerahan/pemberitahuan memori/kontra memori banding. 8) Sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kedua belah pihak diberikan kesemp kesempata atan n untuk untuk membac membaca/m a/memp empela elajar jari/m i/meme emerik riksa sa (inzage) inzage) berk berkas as perk perkar ara. a.


14

Kejadian ini dituangkan pula dalam akta membaca/mempelajari/memeriksa berkas perkara. 9) Dalam Dalam waktu waktu 1 (satu) (satu) bulan bulan sejak sejak permoh permohonan onan bandin banding g diteri diterima, ma, berkas berkas perkar perkaraa bandingnya harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. 10) Berkas yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari 2 (dua) berkas yaitu Bundel A dan Bundel B.

b. Tertib Berkas Perkara Banding Bundel A (Arsip Pengadilan Agama)

Ada dua sistem pemberkasan yang digunakan, yaitu : 1. Sistem Sistem Kelomp Kelompok ok (berka (berkass disusu disusun n secara secara kelomp kelompok ok berdas berdasark arkan an jenis, jenis, sepert sepertii kelompok relaas-relaas, berita acara, bukti-bukti, dan lain-lain). 2. Sistem Kronologis (berkas disusun secara berurutan sesuai tanggal atau kejadian dari mulai surat gugatan sampai berita acara terakhir).

Sistem Sistem Pember Pemberkas kasan an di Pengadi Pengadilan lan Tinggi Tinggi Agama Agama Bandar Bandarlam lampun pung g dan Pengad Pengadila ilan n Agama se-Provinsi Lampung menganut sistem Kronologis, dengan susunan Bundel A sebagai berikut : 1) Surat Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon 2) SKUM 3) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) 4) Penetapan Hari Sidang (PHS) 5) Relaas Panggilan 6) Berita Berita Acara Sidang (termasuk (termasuk didalamnya didalamnya jawaban/repl jawaban/replik/dup ik/duplik lik dan alat-alat alat-alat bukti tertulis) Catatan :

Sura Suratt-su sura ratt lain lainny nyaa sepe sepert rtii : Sura Suratt Kuas Kuasa, a, Rela Relaas as-r -rel elaa aass untu untuk k sida sidang ng kedua kedua dan dan selanjutnya, Penetapan dan berita acara sita, sita, gambar situasi, dan surat lainnya bila ada, maka disusun berdasarkan urutan kejadiannya. Seluruh berkas tersebut tersusun dengan rapih dan dijahit.

Bundel B (Arsip Pengadilan Tingi Agama)

Susunan berkasnya sebagai berikut :


15

1) Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama 2) Akta permohonan Banding 3) Akta pemberitahuan banding 4) Akta pemberitahuan memori banding/kontra memori banding 5) Akta Akta pember pemberita itahua huan n kesemp kesempata atan n pihak pihak untuk untuk meliha melihat, t, membac membaca, a, dan memeri memeriksa ksa (inzage) inzage) berkas perkara 6) Tanda bukti ongkos perkara. Catatan :

SuratSurat-sur surat at lainny lainnyaa sepert sepertii : Surat Surat kuasa, kuasa, Memori Memori/ko /kontr ntraa memori memori banding banding apabil apabilaa pembanding/ pembanding/terba terbanding nding menyerahkan menyerahkan,, Surat keterangan keterangan Pembanding/ Pembanding/terban terbanding ding tidak menyerahkan memori/kontra memori bading, Surat Keterangan Pembanding/Terbanding tidak inzage, tidak inzage, dll maka disusun berdasarkan urutan kejadian. Seluruh berkas tersebut tersusun dengan rapih dan dijahit.

C. ADMINISTRASI PERKARA KASASI a. Prosedur Kasasi

Kasa Kasasi si adala adalah h pemb pembat atal alan an putus putusan an,, hal hal ters tersebu ebutt meru merupa paka kan n sala salah h satu satu tind tindaka akan n Mahkamah Agung sebaga pengawas tertinggi atas putusan pengadilan dibawahnya. Alasan hukum pengajuan kasasi tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu : 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Prosedur pengajuan Kasasi adalah : 1) Diaj Diajuk ukan an dala dalam m bata batass wakt waktu u 14 (emp (empat at belas belas)) hari hari sete setela lah h mene meneri rima ma Putu Putusa san n Pengadilan Tinggi Agama. 2) Pemohon kasasi Membayar biaya kasasi sesuai sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Panitera menerima permohonan permohonan kasasi yang masih masih dalam tenggang waktu 14 (empat bel belas as)) hari hari sete setela lah h dite diteri rima ma putu putusa san n Penga Pengadi dila lan n Ting Tinggi gi Agam Agama, a, lalu lalu Pani Panite tera ra member memberita itahuka hukan n kepada kepada pihak pihak lawan lawan selamb selambatat-lam lambat batnya nya 7 (tuju (tujuh) h) hari hari sejak sejak diterimanya permohonan kasasi.


16

4) Pemohon kasasi membuat memori memori kasasi sebanyak 3 (tiga) rangkap dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi dicatat dan didaftar. Panitera membuat tanda terima penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dengan membuat tanda terima penyerahan. 5) Pihak lawan (Termohon kasasi) diberi kesempatan untuk menjawab/membuat jawaban (kontra memori kasasi) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut. 6) Panitera mengirimkan berkas permohonan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. selambatselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari. 10) Berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung terdiri dari 2 (dua) berkas yaitu Bundel A dan Bundel B. b. Tertib Berkas Perkara Kasasi Bundel A (Arsip Pengadilan Agama)

Susunannya sama dengan bundel A Permohonan banding.

Bundel B (Arsip Mahkamah Agung R.I.)

Susunan berkasnya sebagai berikut : 1) Relaas pemberitahuan isi putusan banding kepada kedua pihak 2) Akta permohonan Kasasi 3) Surat kuasa khusus dari Pemohon kasasi (bila ada) 4) Memori Memori kasasi kasasi atau atau surat surat ketera keterangan ngan apabila apabila pemohon pemohon kasasi kasasi tidak tidak mengaj mengajukan ukan memori 5) Tanda terima memori kasasi 6) Relaas pemberitahuan kasasi kepada pihak lawan 7) Relaas pemberitahuan memori kasasi kepada pihak lawan. 8) Kontra memori kasasi (bila ada) 9) Relaas pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pihak lawan. 10) Relaas memberikan kesempatan pihak untuk inzage untuk inzage 11) Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Agama 12) Tanda bukti setoran biaya kasasi dari Bank. Catatan :


17

Surat-surat lainnya bila ada maka disusun berdasarkan urutan kejadian. Seluruh berkas tersebut tersusun dengan rapih dan dijahit.

D. ADMINISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI a. Prosedur Peninjauan Kembali

Peninj Peninjauan auan Kembal Kembalii adalah adalah upaya upaya hukum hukum luar luar biasa, biasa, diajuk diajukan an atas atas suatu suatu putusa putusan n Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung RI. Alasan hukum pengajuan kasasi tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu : 1) Apabila putusan didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau pada suatu keterangan saksi atau suratsurat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2) Apabila setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan. 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang yang sama, sama, oleh oleh Pengad Pengadila ilan n yang yang sama sama atau atau sama sama tingkat tingkatanny annyaa telah telah diberi diberikan kan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan lainnya.

Prosedur pengajuan Peninjauan Kembali adalah : 1) Diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang yang secara secara khusus khusus dikuas dikuasakan akan untuk untuk itu. itu. Apabil Apabilaa selama selama proses proses PK pemoho pemohon n meninggal dunia, permohonan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. 2)

Dapat Dapat diajukan diajukan 1 (satu) (satu) kali saja saja dengan dengan tenggang tenggang waktu pengaju pengajuan an adalah 180 (seratus (seratus delapan puluh) hari setelah setelah putusan/pene putusan/penetapan tapan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sejak diketemukan bukti-bukti baru atau bukti-bukti adanya penipuan.

3) Membayar biaya Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan


18

4)

Panite Panitera ra setela setelah h meneri menerima ma permoh permohonan onan PK dan biayanya biayanya,, wajib wajib membua membuatt Akte Akte Peninjauan Kembali serta memasukkannya dalam buku register.

5) Pantera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan PK dicatat da n didaftar, memberitahukan kepada pihak lawan dengan memberikan/ memberikan/mengir mengirimkan imkan salinan salinan permohonan permohonan PK serta alasan-alas alasan-alasannya annya kepada pihak lawan. Dan pihak lawan dapat memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK tersebut. 6) Setelah jawaban diterima oleh Pengadilan Agama, Panitera wajib membubuhi cap, tanggal, hari diterimanya jawaban itu diatas surat jawaban. 7) Panitera mengirimkan berkas permohonan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. selambatselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari. 8) Berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung terdiri dari 2 (dua) berkas yaitu yaitu Bundel A dan Bundel B.

b. Tertib Berkas Perkara Peninjauan Kembali Bundel A (Arsip Pengadilan Agama)

Susunannya sama dengan bundel A Permohonan banding dan permohonan Kasasi.

Bundel B (Arsip Mahkamah Agung R.I.)

Susunan berkasnya sebagai berikut : 1) Relaas pemberitahuan pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung (terutama (terutama kepada pemohon PK) atau relaas pemberitahuan isi putusan banding bila ada. 2) Permohonan Permohonan PK diajukan diajukan atas putusan Pengadila Pengadilan n Agama yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal putusan diucapkan diluar hadir pihak berperkara 3) Akta peninjauan kembali 4) Surat permohonan PK PK dilampiri dengan surat surat bukti 5) Tanda terima surat permohonan PK 6) Surat kuasa khusus (bila ada). 7) Surat pemberitahuan pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan PK kepada pihak lawan 8) Jawaban surat permohonan PK 9) Salinan resmi resmi Putusan Pengadilan Agama/copy yang dilegalisir dilegalisir oleh Panitera 10) Salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Agama/copy yang dilegalisir oleh Panitera 11) Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI /copy yang dilegalisir oleh Panitera


19

12) Tanda bukti setoran dari Bank. 13) Surat-surat lain yang mungkin ada. Catatan :

Surat-surat lainnya bila ada maka disusun berdasarkan urutan kejadian. Seluruh berkas tersebut tersusun dengan rapih dan dijahit.

BAB III POLA TENTANG REGISTER PERKARA

A. Pengertian Register berasal dari kata Registrum , yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu hal atau perkara baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register perkara, register catatan sipil atau lain-lain (DR. Andi Hamzah, Kamus Hukum, Hukum, halaman 500)

B. Fungsi – Fungsi Register Perkara Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991, fungsi register adalah : 1) Uraian tentang tentang keadaan perkara sejak semula mulai didaftarkan didaftarkan sampai dengan diputus serta sampai dilaksanakannya putusan 2) Gambaran tentang kegiatan hakim dan Panitera yang pada akhirnya dapat diketahui datadata pribadi yang jelas dan ini dapat dipergunakan dipergunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi mutasi para hakim dan panitera 3) Gambaran tentang formasi hakim dan panitera sehingga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera yang harus dipenuhi pada setiap Pengadilan Agama 4) Terhindarnya dari sikap keraguan data-data dan pusat ingatan serta sumber informasi 5) Memonitoring hilangnya berkas perkara. 6) Bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta autentik.

Oleh karena itu pengisian register harus dilakukan dengan hati-hati, benar dan seksama, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh banyak coretan.


20

C. Macam-Macam Register Perkara a. Register Perkara di Pengadilan Agama terdiri dari :

1) Register Induk Perkara Gugatan (29 kolom) 2) Register Induk Perkara Permohonan (15 kolom) 3) Register Permohonan Banding (17 kolom) 4) Register Permohonan Kasasi (15 kolom) 5) Register Permohonan Peninjauan Kembali (15 kolom) 6) Register Surat Kuasa Khusus (5 kolom) 7) Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (9 kolom) 8) Register Penyitaan Barang Bergerak (8 kolom) 9) Register Eksekusi (9 kolom) 10) Register Akta Cerai (8 kolom) 11) Register Permohonan Pembagian Harta Peningalan Diluar Sengketa (6 kolom)

b. Register Perkara di Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari :

Register Perkara Banding (13 kolom) kolom)

D. Pengisian Buku Register Pengisian buku register harus dikerjakan dengan serius, sehingga perlu diambil langkahlangkah sebagai berikut : 1) Perlu Perlu ditunj ditunjuk uk petuga petugass pengisi pengisian an itu dengan dengan tenaga tenaga yang yang profes professio sional nal dan penuh penuh tanggungjawab 2) Agar kolom-kolom dalam buku register dapat segera terisi dengan tertib, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan register dibuatkan instrument dan dikerjakan secara kontinue 3) Untuk menghindari menghindari tidak terbacanya terbacanya register, register, maka petugas yang ditunjuk ditunjuk dipilih yang tulisannya baik dan mudah terbaca dengan menggunaan satu jenis tinta. 4) Untuk memperbaiki tulisan salah dalam pengisian buku register jangan menggunakan Re-Type/Tip-ex, tetapi tulisan tersebut diperbaiki dengan cara Renvoi.


21

E. Penyimpanan Buku Register Penyimpanan buku Register menjadi penting, karena data yang ada didalamnya adalah penyimpanannya harus memperhatikan halautentik sebagai pembuktian. Oleh karena itu penyimpanannya hal sebagai berikut : 1) Walaupun penyimpanan register sangat sulit dilakukan karena formatnya terlalu panjang, namun tetap harus diamankan 2) Membuat lemari khusus disesuaikan dengan ukuran, dengan demikian terhindar dari kerusakan sehingga data-data yang ada dalam register dapat terus terpelihara.


22

BAB IV POLA TENTANG KEUANGAN PERKARA

A. Dasar Hukum Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah ketentuan yang termuat dalam : 1) Pasal 121 ayat (4) HIR/RIB ( Reglemen Indonesia yang diperbaharui) diperbaharui) dan pasal 145 Reglement Buiteegewesten.) Buiteegewesten.) ayat (4) RBg. ( Reglement Tidak k ada ada Biaya Biaya Tida Tidak k ada Perk Perkara ara”, kecuali 2) Azas “ Tida kecuali dalam dalam perkar perkaraa prodeo prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg.

3) Surat Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA/AG/ 43/TUADA/AG/III/ III/UM/XI UM/XI/1992 /1992 tanggal tanggal 23 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara menurut Pasal 121 HIR dan pasal 145 RBg. adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses.

Biay Biayaa pros proses es meru merupa paka kan n biay biayaa-bi biay ayaa pela pelaks ksan anaa aan n pera peradi dila lan n dala dalam m rang rangka ka menyelesaikan suatu perkara. Dalam pasal 90 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa biaya proses ini meliputi : a. Biaya Panggilan Penggugat, tergugat dan saksi-saksi b. Biaya panggilan saksi ahli jika diperlukan c. Biaya pengambilan sumpah d. Biaya penyitaan e. Biaya Eksekusi f. Biaya pemeriksaan setempat g. Biaya untuk menyampaikan amar putusan h. Biaya lain-lain atas perintah ketua pengadilan.


23

B. Buku Keuangan Perkara 1) Buku Jurnal Perkara

Buku Buku jurnal jurnal perkar perkaraa mencata mencatatt tentan tentang g kegiata kegiatan n penerim penerimaan aan dan pengelu pengeluara aran n uang uang perkara untuk setiap perkara, dengan kata lain jurnal tersebut merupakan rekening koran bagi pembayar panjar perkara untuk tingkat pertama, banding, kasasi dan PK. Jurnal Jurnal keuangan keuangan perkara perkara merupakan merupakan tanggungjawa tanggungjawab b Panitera Panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar perkara. Setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara harus dicatat dalam buku jurnal jurnal sejak perkara perkara diterima diterima sampai perkara berkahir berkahir dengan menutup menutup buku jurnal itu setelah perkara selesai diputus. Sebelu Sebelum m buku jurnal jurnal keuanga keuangan n perkar perkaraa diguna digunakan, kan, buku terseb tersebut ut harus harus dibuat dibuatkan kan catatan sebagai berikut : a. Pada Pada setiap setiap awal buku dituli dituliss berita berita acara acara yang yang menera menerangk ngkan an jumlah jumlah halama halaman n rangkap, dan ditandatangan oleh Ketua Pengadilan. b. Halaman pertama dan terakhir dibubuhi tandatangan Ketua, sedangkan pada setiap halaman cukup diparaf saja oleh Ketua Pengadilan. Buku Jurnal keuangan perkara yang digunakan di Pengadilan Agama terdiri dari : 1) Buku Buku Jur Jurnal nal Per Perka karra Per Permo moho hona nan n

KI-P KI-PA1 A1//P

2) Buku Jurnal Perkara Gugatan

KI-PA1/G

3) Buku Jurnal Perkara Banding

KI-PA2

4) Buku Jurnal Perkara Kasasi

KI-PA3

5) Buku Jurnal Perkara PK

KI-PA4

6) Buku Jurnal Biaya Eksekusi

KI-PA5

Buku Jurnal keuangan perkara yang digunakan di Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari: Buku Jurnal Banding KII-PA1.

Semua kegiatan-kegiata kegiatan-kegiatan n pencatatan pencatatan Buku Jurnal Jurnal penyelesaian penyelesaian perkara sebagaimana sebagaimana terseb tersebut ut dalam dalam KI.PA KI.PA1/P 1/P,, KI.PA1 KI.PA1/G, /G, KI.PA2 KI.PA2,, KI.PA3 KI.PA3,, dan KI.PA4 KI.PA4 setiap setiap hariny harinyaa dilaporan ke Panitera karena akan dimasukkan dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI.PA6).


24

Untk memudahkan pengisian kedalam Buku Induk Keuangan Perkara, maka diperlukan buku bantu yang terdiri dari : a) Buku Bantu (BB1) sebagai pelaksanaan penerimaan dalam kegiatan buku KI.PA1/P, KI.PA1/G, KI.PA2, KI.PA3, dan KI.PA4 setiap hari diserahkan kepada pemegang buku Induk Keuangan Perkara b) Buku Bantu (BB2) sebagai pelaksanaan pemindahan kegiatan buku KI-PA5 untuk setiap hari, diserahkan pada Pemegang Buku Keuangan Eksekusi (KI-PA7).

2) Buku Induk Keuangan Perkara

Semua kegiatan kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal jurnal keuangan perkara, perkara, harus disalin disalin dalam buku induk keuangan perkara berupa buku tabelaris. Buku ini mencatat semua kegiatan pener penerim imaan aan dan pengelu pengeluara aran n biaya biaya perkar perkaraa untuk untuk semua semua perkar perkaraa yang yang masuk masuk di Pengadilan dan dicatat setiap hari.

Buku Induk keuangan perkara ditutup setiap akhir bulan oleh Panitera diketahui oleh Ketua Pengadilan. Tidak menutup kemungkinan buku induk keuangan dapat ditutup sewaktu-waktu dalam rangka pengawasan oleh Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI tanpa menunggu akhir bulan.

Pada Pada saat saat menutu menutup p buku induk induk terseb tersebut, ut, harus harus dijela dijelaska skan n keadaan keadaan uang menuru menurutt bukukas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau yang disimpan di Bank serta uraian terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas. Aabila terdapat selisih harus dijelaskan alasan selisih itu.

Penutupan buku induk keuangan perkara dalam rangka pengawasan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan harus dibuat berita acara penutupan kas.

Buku Induk Keuangan Perkara yang digunakan di Pengadilan Agama terdiri dari : a) Buku Induk Keuangan Perkara (KI.PA6) b) Buku Keuangan Eksekusi (KI-PA7) c) Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (KI-PA8)

Pemisahan antara Buku Induk Keuangan Perkara dengan Buku Keuangan Eksekusi didasarkan karena Buku Induk Keuangan Perkara memuat perkara yang masih dalam proses, sedangkan Buku Keuangan Eksekusi memuat perkara yang sudah selesai dan berkenaan dengan masalah eksekusi putusan saja.


25

Buku Induk Keuangan Perkara yang digunakan di Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari: a) Buku Induk Keuangan Perkara (KII.PA2) b) Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (KII-PA3)

Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan merupakan buku pertanggungjawaban atas atas biay biayaa kepan kepanit iter eraan aan (Griffi Griffier er costen costen)) terh terhad adap ap negar negara. a. yang yang dise diseto torr kepad kepadaa Bendaharawan Rutin (UYHD) untuk selanjutnya disetor kepada Negara.


26

BAB V POLA TENTANG PELAPORAN PERKARA

A. Dasar Hukum Dasar hukum pola tentang Pelaporan perkara adalah ketentuan yang termuat dalam : 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tenang Mahkamah Agung 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Fungsi Laporan Fungsi laporan-laporan yang dibuat oleh Pengadilan Agama adalah : a. Seba Sebaga gaii alat alat pant pantau au sega segala la ting tingka kah h laku laku dan dan perb perbua uata tan n haki hakim m dan dan peja pejaba batt kepaniteraan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung. b. Sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh PA dan PTA sebagai sebagaiman manaa yang yang ditent ditentuka ukan n dalam dalam Surat Surat Keputus Keputusan an Mahkam Mahkamah ah Agung Agung Nomor KMA/009/SK/II/1988. c. Seba Sebagai gai bahan bahan dan dan dasar dasar bagi bagi Mahka Mahkama mah h Agun Agung g untuk untuk meng mengeva evalu luas asii hasi hasill pengawasan yang dilakukan PTA dan sebagai bahan dan dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA.


27

d. Sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sehingga dida didala lam m menga mengamb mbil il kepu keputu tusa san n dala dalam m rang rangka ka pembi pembina naan an lebi lebih h lanj lanjut ut dapa dapatt dilaksanakan sesuai rencana. Oleh karena laporan sebagai sarana pengawasan yang mudah dan efektif, maka kewa kewajib jiban an me memb mbuat uat lapora laporan n harus harus dilaks dilaksana anaka kan n dengan dengan benar benar dan dan sungg sungguhuh sungguh.

C. Jenis Laporan Pola Pola lapor laporan an di Peng Pengadi adila lan n Agam Agamaa dan dan Peng Pengad adil ilan an Ting Tinggi gi Agama Agama sesu sesuai ai sura suratt Keputu Keputusan san Ketua Ketua Mahkama Mahkamah h Agung Agung RI Nomor Nomor : KMA/00 KMA/001/S 1/SK/I K/I/19 /1991 91 tanggal tanggal 24 Januari 1991, sebagai berikut : a. Pengadilan Agama wajib membuat laporan tentang : 1. Lapora Laporan n L1-PA1 L1-PA1,, merupak merupakan an lapora laporan n tentan tentang g keadaan keadaan perkar perkaraa di Pengadi Pengadilan lan Agama dan dilaporkan dilaporkan sejak diterimanya diterimanya perkara-perk perkara-perkara ara tersebut tersebut diputus diputus dan diminutir. 2. Lapora Laporan n L1-PA2 L1-PA2,, merupak merupakan an lapora laporan n perkar perkaraa yang yang dimoho dimohonkan nkan banding banding dan dila dilapor porka kan n seja sejak k perk perkar araa diput diputus us,, diaj diajuk ukann annya ya permo permoho honan nan bandi banding ng s/d s/d pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Agama. 3. Lapo Lapora ran n L1-P L1-PA3 A3,, meru merupak pakan an lapor laporan an perka perkara ra yang yang dimo dimoho honka nkan n kasa kasasi si dan dan dila dilapor porka kan n seja sejak k pener penerim imaan aan berka berkass dari dari PTA PTA s/d s/d peng pengir irim iman an berk berkas as ke Mahkamah Agung. 4. Lapora Laporan n L1-PA4 L1-PA4,, merupak merupakan an lapora laporan n perkar perkaraa yang yang dimohon dimohonkan kan Peninj Peninjaua auan n Kembali dan dilaporkan sejak penerimaan berkas dari PTA/Mahkamah PTA/Mahkamah Agung s/d pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. 5. Laporan L1-PA5, merupakan laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi dan dilaporkan sejak penerimaan permohonan eksekusi dengan menambah penjelasan perkara-perkara yang bergantung permohonan eksekusinya. 6. Laporan L1-PA6, merupakan laporan tentang kegiatan hakim yang dilaporkan tentang jumlah perkara yang diterima, diputus, sisa perkara dan yang sudah serta belum diminutir. 7. Laporan L1-PA7, merupakan laporan tentang keadaan keuangan perkara. 8. Lapo Lapora ran n L1-P L1-PA8 A8,, meru merupak pakan an lapor laporan an jeni jeniss perk perkar araa yang yang sela selama ma ini ini tida tidak k dilaporkan oleh Pengadilan Agama yang dikenal dengan model B.2.

b. Pengadilan Tinggi Agama wajib membuat laporan tentang : (1). (1). LIILII-A1 A1 : Lap Lapor oran an Kead Keadaa aan n Per Perka kara ra (2). (2). LII LII-A -A2 2 : Lapo Lapora ran n Kegi Kegiat atan an Hak Hakim im per perkar karaa perd perdat ataa (3). (3). LIILII-A3 A3 : Lapo Lapora ran n Keuan Keuanga gan n per perka kara ra perd perdat ataa

Dengan ketentuan : - Asli laporan dikirimkan kepada Mahkamah Agung R..I Cq. Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. - Laporan dibuat pada akhir bulan, dan sudah diterima diterima selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. - Ketua Ketua Pengadi Pengadilan lan Tinggi Tinggi Agama Agama sebelu sebelum m menand menandata atangan nganii lapora laporan n bulana bulanan, n, hendaknya meneliti sendiri serta memerintahkan hakim untuk meneliti laporanlaporan tersebut. Catatan : 1) Laporan L1-PA1 sampai L1-PA7 : Merupakan laporan yang bersifat evaluasi sehingga dari laporan-laporan tersebut dapat dipantau tentang tingkah laku para pejabat kehakiman secara menyeluruh, baik


28

hakim hakim maupun maupun pejaba pejabatt kepait kepaiteraa eraan n yang yang berhub berhubunga ungan n dengan dengan penyel penyelengg enggara araan an jalannya peradilan. 2) Laporan L1-PA8, merupakan laporan semata-mata besifat data tentang : - Jumlah dan jenis perkara - Jumlah yang diputus - Jumlah perkara yang belum diputus pada setiap akhir tahun 3) Selain Selain lapora laporan-l n-lapor aporan an diatas diatas,, masih masih ada lapora laporan n lain lain yang yang harus harus dikiri dikirim m oleh oleh Pengadilan Agama, meliputi : - Laporan Laporan tentang tentang Perkar Perkaraa Perkawi Perkawinan nan yang berkaitan berkaitan dengan Pegawai Pegawai Negeri Negeri Sipil (PP10/1983 jo PP 45/1990) - Laporan Perkara Perkara lewat lewat 6 bulan belum selesai - Laporan Perkara yang diterima dan diputus - Laporan tentang Penerbitan Akta Cerai - dan laporan lainnya.

D. Waktu Laporan - Laporan-lapo Laporan-laporan ran tersebut tersebut dibuat pada setiap setiap akhir bulan dan sudah harus diterima diterima pada tanggal 10 bulan berikutnya. - Asli laporan dikirim dikirim kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama yang mewilayahinya, dan lembar lembar rangkap rangkap dari dari setiap setiap lapora laporan n terseb tersebut ut dikiri dikirim m ke Mahkam Mahkamah ah Agung Agung (Direktur Hukum dan Peradilan Dirjen Badilag) - Laporan keadaan perkara (L1-PA1, (L1-PA1, L1-PA7, L1-PA7, L1-PA8) dibuat setiap setiap akhir bulan sejak Januari s/d Desember - Laporan (L1-PA2, L1-PA3, L1-PA4 dan L1-PA5) dibuat setiap empat bulan yaitu setiap akhir April, Agustus dan Desember. - Lapor Laporan an (L1(L1-PA PA6) 6) dibu dibuat at seti setiap ap enam enam bula bulan n yait yaitu u pada pada akhi akhirr bula bulan n Juni Juni dan dan Desember.


29

BAB VI POLA TENTANG KEARSIPAN PERKARA

A. Pengertian Arsip Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 (LN 1971-32) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah : a) Naskah-naskah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima diterima oleh lembaga-lembaga lembaga-lembaga Negara dan badan badan badan Pemerint Pemerintahan ahan dalam bentuk bentuk corak corak apapun, apapun, baik dalam keadaan keadaan tunggal tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah b) b) Nask Naskah ah-na -nask skah ah yang yang dibua dibuatt dan dite diteri rima ma oleh oleh badan badan-b -bad adan an swas swasta ta dan/ dan/at atau au per peror oran anga gan n dalam dalam bent bentuk uk cora corak k apapu apapun n baik baik dalam dalam keada keadaan an tung tunggal gal maup maupun un berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan


30

Kearsipan pada dasarnya merupakan bidang tersendiri dan membutuhkan adanya suatu ketera keterampi mpilan lan khusus khusus dalam dalam arti arti manage management ment yaitu yaitu dikena dikenall dengan dengan istila istilah h “ Record Record Management ”

B. Dasar Hukum Kearsipan 1) Pasal 283 HIR bah bahwa wa sega segala la kepu keputu tusa sann-ke kepu putu tusa san n sela selalu lu haru haruss ting tingga gall ters tersim impa pan n dala dalam m persimpanan surat (arsip) di Pengadilan dan tidak dapat dipindahkan kecuali dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 2) Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nmor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama a. Panite Panitera ra bertan bertanggun ggungja gjawab wab atas atas penguru pengurusan san berkas berkas perkar perkara, a, dokume dokumen, n, buku buku daftar, akta, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan. b. Semua Semua daftar daftar,, catata catatan, n, risala risalah, h, berita berita acara, acara, serta serta berkas berkas perkar perkaraa tidak tidak boleh boleh dibawa dibawa keluar keluar dari dari ruang ruang kepanit kepanitera eraan an kecual kecualii atas atas izin izin Ketua Ketua Pengadi Pengadilan lan berdasarkan ketentuan undang-undang 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/II/1992 Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dibidang dibidang Administr Administrasi asi Perkara Perkara dan Administr Administrasi asi Peradilan Peradilan lainnya lainnya berdasarkan berdasarkan perat peratura uran n perunda perundang-u ng-unda ndangan ngan yang yang berlak berlaku. u. Tugas Tugas dan fungsi fungsi dari dari pelaya pelayanan nan kearsipan meliputi : a. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. b. Penyus Penyusunan unan daftar daftar perkar perkara, a, admini administr strasi asi,, admini administr strasi asi keuangan keuangan perkar perkaraa dan pelaksanaan putusan perkara. c. Peny Penyus usun unan an stat statis isti tik k perka perkara ra,, dokum dokumen enta tasi si perka perkara ra,, lapo lapora ran n perk perkar araa dan dan yurisprudensi d. Pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan hisab rukat.

C. Penataan Arsip Perkara Bidang Bidang kearsi kearsipan pan berkas berkas perkar perkara, a, tugas tugas dan fungsi fungsi kepani kepaniter teraan aan dilaks dilaksana anakan kan dan menjadi tanggungjawab sub. Kepaniteraan Hukum. Dalam pasal 6,9, 12, 15 dan 21 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Sub. Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas : 1) Mengolah dan mengkaji 2) Menyajikan statistic perkara 3) Menyusun laporan perkara 4) Menyimpan arsip berkas perkara 5) Melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama. 6) Tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang Admi Admini nist stra rasi si kear kearsi sipa pan n haru haruss dise disele leng ngga gara raka kan n mempunyai nilai sebagai berikut : 1) Administratif 1) Administratif value (nilai administrasi) 2) Legal 2) Legal value (nilai hukum) 3) Fiskal 3) Fiskal value (nilai keuangan) 4) Research 4) Research value (nilai penelitian) 5) Educational 5) Educational value (nilai dokumentasi)

sede sedemi miki kian an

rupa rupa,,

karen karenaa

arsi arsip p


31

Secara umum ada tiga jenis pola penataan arsip, yaitu : a. Alphabetical Filling Penyusunan arsip didasarkan pada urutan abjad b. Subjectical Filling Penyusunan arsip didasarkan pada subjeknya c. Geografical Filling Penyusunan arsip didasarkan pada tempat asal Berdas Berdasark arkan an Keputus Keputusan an Mahkam Mahkamah ah Agung Agung RI Nomor Nomor : KMA/00 KMA/001/S 1/SK/1 K/1991, 991, jenis jenis penat penataan aan arsip arsip berkas berkas perkar perkaraa dapat dapat digolo digolongka ngkan n pada jenis jenis Subjectical Subjectical filing filing dan Numbe Numberr filli filling ng (berda (berdasar sarkan kan nomor nomor perkar perkara). a). Penyus Penyusunan unan arsip arsip berkas berkas perkar perkaraa digo digolo long ngkan kan pada pada jeni jeniss perka perkara ra yait yaitu u perka perkara ra gugat gugatan an,, perm permoh ohona onan n dan berk berkas as permohonan petolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa. Berkas perkara terdiri atas : 1) Berkas perkara yang masih berjalan Berkas Berkas perkar perkaraa yang yang masih masih berjal berjalan an adalah adalah berkas berkas perkar perkaraa yang yang sudah sudah selesa selesaii diputus/diadili oleh Pengadilan. Belum dapat digolongkan sebagai arsip karena masih terdapat penyelesaian administrasi perkara yang belum selesai, misalnya masih dalam proses banding, kasasi, atau PK. Begitu juga terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum eksekusi. Penyimpanan berkas perkara yang masih berjalan dilaksanakan oleh Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan. 2) Arsip berkas perkara Arsip berkas perkara adalah berkas perkara yang sudah selesai dengan tuntas dan disimpan oleh Panitera Muda Hukum.

D. Tahapan-Tahapan Dalam Penataan Arsip Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam penataan arsip berkas perkara, yaitu : Tahap Pertama : a) Memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan arsip berkas perkara b) Berkas Berkas perkar perkaraa yang yang masih masih berjal berjalan an dikelo dikelola la oleh oleh Panit Panitera era Muda Muda Gugata Gugatan n atau atau Panitera Muda Permohonan. Tahap Kedua : a) Membuat daftar isi dalam kertas tersendiri yang ditempatkan didalam sisi kiri box b) Dilanjutkan dengan memilah-milah berkas tersebut menurut klasifikasinya. c) Box ditempatkan di rak atau lemari dan diupayakan ditempatkan dalam ruang khusus untuk menjamin keamanannya. d) Setiap Rak lemari dibuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Lemari (DIL) e) Arsip yang telah tertata rapih tersebut dapat digunakan oleh Hakim, Jaksa, Polisi, Dosen, Mahasiswa Mahasiswa,, Peneliti atau masyarakat masyarakat umum yang memerlukan. memerlukan. Untuk itu harus disediakan tempat khsus untukmembaca dan diawasi dalam pelaksanaannya. Tahap Ketiga : Tahap ini adalah tahap penghapusan arsip yang sudah sampai sampai masanya masanya untuk dihapus. dihapus. Untuk tahap ini dilakukan : a) Memisahkan berkas perkara yang sudah sampai masanya untuk dihapus.


32

b) Berkas disortir untuk memisahkan berkas perkara yang mempunyai nilai sejarah, yaitu : masih tulisan tangan, dalam bahasa Belanda, bahasa daerah asli, perkara khusus dan mempunyai dampak luas baik segi daerah maupun nasional c) Arsip berkas perkara yang mempunyai nilai sejarah, penataannya dapat dilakukan dengan cara : - Tetap disimpan dalam box/sampul khusus - Dibundel tersendiri secara baik dan rapi. d) Arsip berkjas perkara yang akan dihapus dibentuk Panitia Penghapusan lalu dibuat berita acara penghapusan. Berkas perkara yang dihapus sebaiknya putusan tidak ikut dihapus tetapi dibundel menjadi suatu buku dan tetap disimpan.

E. Perlengkapan Dalam Penataan Arsip Buku Kontrol untuk tiap jenis perkara, yang memuat Nomor urut, Nomor perkara, macam perkara, tanggal daftar, tanggal putus, tanggal masuk arsip dan keterangan lainlain.

F. Penanganan Arsip Putusan Yang Hilang Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952. Cara penanganan arsip yang hilang adalah : 1) Apabil Apabilaa masih masih ditemu ditemukan kan salina salinan/t n/turu urunan nan putusa putusan/p n/pene enetap tapanny annya, a, maka maka salina salinan n tersebut disimpan sebagai surat asli. 2) Apabila di Pengadilan tidak ditemukan turunannya, maka diminta kepada pihak yang memiliki salinan putusan/penetapan dengan suatu perintah dari Pengadilan. 3) Yang bersangkutan dapat diberi turunan sah dari turunan tersebut. 4) Apabila ia menolak menyerahkan salinan sah tersebut pada Pengadilan, maka ia dapat dapat dijatu dijatuhi hi pidana pidana maksim maksimal al 4 bulan bulan 2 minggu minggu dan itu merupaka merupakan n tindak tindakan an kejahatan. 5) Apabil Apabilaa salina salinan n resmi resmi tidak tidak ditemu ditemukan kan lagi, lagi, maka maka dibuat dibuatkan kan salina salinan/t n/turu urunan nan diktum/amar putusan/penetapan yang ada pada Berita Acara Persidangan. 6) Apabila Berita Acara Persidangan pun tidak ditemukan, maka dicari dari register perkara dan dibuatkan turunan dictum putusan/penetapan yang ada pada register tersebut. 7) Kehilangan tersebut dapat dinyatakan dalam suatu Surat Keterangan yang dibuat oleh seorang Hakim dan Panitera yang menjatuhkan putusan tersebut. 8) Arsip berkas perkara dapat disimpan selama 30 tahun. “…atau perlu untuk disimpan dalam archief selama archief selama 30 tahun, sesuai dengan undangundang yang bersangkutan.” (pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1952).

BAB VII ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN TEKHNOLOGI INFORMASI A. PENDAHULUAN Dala Dalam m era era gola golabl blia iasi si dan dan tran transp spar arans ansii dala dalam m menu menunj njan ang g Refo Reform rmas asii Biro Birokr kras asi, i, Mahkamah Agung dalam hal ini Dirjen Badan peradilan Agama sejak tahun 2005 sudah memperkenalk memperkenalkan an tekhnologi tekhnologi informasi informasi melalui melalui Sistem Sistem Administr Administrasi asi Perkara Perkara Pengadilamn Agama (SIADPA). Perkembangannya berjalan begitu pesat dan sampai


33

saat ini setiap Pengadilan Agama mutlak berjalannya SIADPA ini bahkan generasi siadpa berikutnya adalah SIADPA Plus. Tujuan pokok bergulirnya SIADPA ini adalah dalam upaya Pelayanan Prima kepada masyarakat pencari keadilan disatu sisi dan dilain sisi untuk membackup administrasi kepaniteraan yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. B. SIADPA Apli Aplika kasi si SIAD SIADPA PA meru merupak pakan an syst system em yang yang teri terint nteg egra rasi si dari dari Pola Pola Bind Bindal almi min n (sebagaiman (sebagaimanaa yang sudah dibahas pada Bab II s/d Bab VI). Cara kerjanya kerjanya adalah adalah dari mulai gugatan/permohonan sampai kepada putusan/penetapan semuanya terintegrasi dalam satu system, pada bahasan ini tidak secara spesifik dikemukakan cara kerja SIAD SIADPA PA ini, ini, namun namun hany hanyaa gamb gambar aran an meng mengena enaii adan adanya ya kemaj kemajua uan n dala dalam m aspe aspek k pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. C. SIADPA PL PLUS Sejak Sejak Tahun Tahun 2011, 2011, Direkt Direktora oratt Jendra Jendrall badan badan Peradi Peradilan lan Agama Agama mengem mengembang bangkan kan apli aplika kasi si ini ini yait yaitu u denga dengan n dilu dilunc ncur urka kann nnya ya aplik aplikas asii SIAD SIADPA PA Plus Plus.. SIAD SIADPA PA sebagaimana dibahas sebelumnya sudah dapat diakses melalui situs web Pengadilan Agama Agama yang yang bersan bersangkut gkutan. an. Ini suatu suatu kemaju kemajuan an dalam dalam rangka rangka transp transpara aransi nsi bagi Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Bandarlampung, Agustus 2011 ARIEF HIDAYAT

DAFTAR BACAAN

1) Abdul Abdul Manan, Manan, DR. DR. H., S.H.,S S.H.,S.I .IP, P, M.Hum M.Hum., ., dan Ahmad Ahmad Kamil Kamil,, Drs. Drs. H., S.H.,M S.H.,M.Hu .Hum., m., 2007, 2007, Pene Penerap rapan an dan Pela Pelaks ksana anaan an Pola Pola Pemb Pembin inaa aan n dan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta.

2) Mahkamah Agung RI., 1994, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II , Mahkamah Agung RI, Jakarta.


34

3) Kumpulan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama

4) Buku-buku yang berkaitan berkaitan dengan administrasi administrasi peradilan.

CURICULUM VITAE IDENTITAS NAMA TEMP TEMPAT AT/T /TAN ANGG GGAL AL LAH LAHIR IR PEKERJAAN JABATAN TE TERAKHIR

ARIEF HIDAYAT Kota Kotabu bumi mi,, 4 Sept Septem embe berr 1968 1968 Pegawai Negeri Sipil Wakil Se Sekretaris Pe Pengadilan Ti Tinggi Ag Agama Bandarlampung

ALAMAT


35

a. Rumah/Telp/HP

b. Kantor/Telp.

Perumahan Tanjungbaru Blok B.12 Nomor 14 Negararatu Natar Lampung Selatan HP. 08127226675 Jalan Basuki Rahmat No. 24 Telp. (0721) 489813 Fax. (0721) 476054 Bandarlampung

RIWAYAT PENDIDIKAN SD SMP SMA S1

SDN 13 di Kotabumi Lulus Tahun 1981 SMPN I di Kotabumi Lulus Tahun 1984 SMAN Prokimal di d i Kotabumi Lulus Tahun 1987 1. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lulus Tahun 1992 2. Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lulus Tahun 2007

RIWAYAT PEKERJAAN Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Kalianda Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kalianda Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulang Bawang Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Tahun 1994 – 1996 Tahun 1996 – 1999 Tahun 1999 – 2002 Tahun 2002 – 2004 Tahun 2004 – 2006 Tahun 2006 – sekarang Tahun 2009 – sekarang

KEAHLIAN (SKILL) DIBIDANG INFORMATION TECHNOLOGY Menguasai MS.Word, MS.Excel, MS. Power Point Ket Ketua Pan Panitia tia Pemb Pembin inaa aan n Informat Information ion Technology Technology (IT) dan Simpeg dilingkungan Pengadilan Agama Se- Provinsi Lampung tanggal 24 s/d 26 Agustus 2007 di Hotel Nusantara

DIKLAT Pendidikan Panitera Pengganti selama satu tahun di Bandung Diklat Administrasi Umum di Bandung

Tahun Tahun 199319931994 Tahun 1994

Diklat Analisis Jabatan di Palembang

Tahun 1995

Diklat Instruktur Diklat Ditempat Kerja di Palembang

Tahun 1996

Diklat Instruktur Hisab Rukyat Sistem Komputer Angkatan II bulan Juni di Jakarta

Tahun 2003

Diklat Panitera Pengganti Peradilan Agama 100 jam di Palembang

Tahun 2003


36

Diklat Tenaga Teknis Hisab Rukyat Sistem Komputer di Jakarta

Tahun 2003

Orientasi Pola Bindalmin di Hotel Safari Garden Bogor 10-12 April

Tahun 2007

RIWAYAT ORGANISASI Sekretaris Komisariat Mahasiswa (KOSMA) Fakultas Syari’ah

Tahun 1990

1989-

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung sebagai Ketua Korkom IAIN Raden Intan

Tahun 19901992

Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Bea Siswa Supersemar (KMA-PBS) Lampung

Tahun 19941997

Sekretaris DPD Angkatan Muda Islam Indonesia Lampung Selatan

Tahun 2000

1995-

Wakil Sekretaris DPD-KNPI Lampung Selatan

Tahun 1998 Tahun 2002 Tahun 2007 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2008

1995-

Sekretaris DPD-KNPI Lampung Selatan Wakil Bendahara DPD-KNPI Propinsi Lampung Wakil Sekretaris DPD-Granat Lampung Selatan Sekretaris Forum Kajian Hukum Islam Wakil Sekretaris Persatuan Tenis Warga Pengadilan Agama Propinsi Lampung Sekretaris Pondok Pesantren dan Asuhan Yatim Piatu Baitussahidin Bandarlampung Tenaga Teknis Badan Hisab Rukyat Propinsi Lampung Wakil Sekretaris Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Propinsi Lampung Wakil Sekretaris Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) Kantor Perwakilan Lampung

19982003200320062006-

Tahun 2006 sekarang

-

Tahun 2008

2006-

Tahun 2008

2006–

Tahun 20062008

Penasehat Pengurus Masjid Nurussalam Perumahan Tanjungbaru

Tahun 2008

2006-

Sekretaris DPD Angkatan Muda Islam Indonesia Lampung Selatan

Tahun 2009

2007-

Wakil Sekretaris Pemuda Tani Provinsi Lampung

Tahun 2013

2008-


37

Ketua V Pimpinan Majelis Wilayah Korp Alumni Mahasiswa Islam (PMW-KAHMI) Provinsi Lampung

Tahun 2014

2009-

Bandarlampung, Agustus 2011

ARIEF HIDAYAT


Bahan Kuliah Administrasi Peradilan Agama

Recommend Documents