`Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna
Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.
Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan AN
Perbandingan AN adl ilmu yg baru bila dibandingkan dg Ilmu Perbandingan Politik yg merupakan ilmu yg ditemukan asalnya pd zaman Aristoteles. Pd masa awalnya, sebelum permulaan abad ke-20 studi AN perbandingan itu terjalin di dlm studi Pemerintahan. Kemudian setelah PD II dg pernyataan Robert E. Dahl (1947) ilmu ini mulai mendptkan perhatian dan awal kelahiran Ilmu AN Perbandingan.
Konferensi Princeton (1952) membahas lebih lanjut masalah riset dan metode pengajaran yg sistematik dari AN Perbandingan tsb. Setelah diselenggarakan konferensi tsb th 1952, perhatian thd ANP semakin meningkat terbukti semakin banyaknya karya tulis dlm bidang tsb dipelopori William J. Siffin (1957), dan sejak 1957 itulah hingga kini Ilmu Perbandingan AN terus mengalami perkembangannya. Istilah Perbandingan dlm Ilmu AN Perbandingan, terkandung pengertian mengajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dr gejala/fenomena/sasaran.
Sedang Adm dlm pengertian yg lazim khususnya ttg AN dan Ilmu Politik umumnya, dimaksudkan sbg salah satu gejala kehidupan dlm masy yaitu sekelompok manusia/warga negara beraktivitas utk mewujudkan tujuan ttt. Dlm hub dg kata perbandingan timbul berbagai
penafsiran , apa sebenarnya yg diperbandingkan tsb.
Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan AP/AN
Dlm studi PAN terkandung aspek yg relevan, yakni AN?AN dg pengertian umum ttg bgmn lembaga Negara tumbuh dan hidup dlm negara menjalankan fungsinya. AN bukan merup bidang studi yg memiliki pengertian serta sifat umum dan berdiri sendiri, ttp merup bidang studi yg tdk diterapkan dlm negara dg multidisipliner. Atau AN pd hakekatnya merupakan salah satu aspek dr adm yg menekankan pembahasannya pd bidang kenegaraan/publik.
Unsur-unsur Adm yg merupakan induk AN:
Proses penyelenggaraan;
Kerja sama yg dilakukan oleh lebih dari satu orang;
Pencapaian tujuan yg telah ditetapkan
Unsur-unsur AN:
Proses penyelenggaraan dlm bidang ttt, yaitu negara;
Kerja sama antarberbagai lembaga negara yg tdp dlm negara sbg institusi;
Pencapaian tujuan negara, merup cita-cita dr seluruh warga negara ybs.
Jadi pengertian AN mengandung pengertian kolektif meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sbg org yg terdiri dr lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yg tumbuh dan hidup dlm negara dan semuanya diarahkan mencapai tujuan negara.
Setiap negara tdk menggunakan cara yg sama, juga yg menjadi tuntutan/cita-cita dari warga negara, hal ini didasarkan kpd kebutuhan masing-masing negara sbg konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tsb. Dg demikian terdapat perbedaan pula dlm pengaturan adm masing-masing negara. Baik dlm mempersiapkan alat pelengkap sbg sarana pencapaian tujuan.
Adanya perbedaan tsb yg menjadikan ruang lingkup yg menonjol dr disiplin cabang ilmu penget perbandingan AN krn ruang lingkup pembahasannya tdk terlepas dari sistem AN dgn berbagai hal berkenaan pemikiran, masalah serta segala institusi yg tdpt di dlmnya.
Adanya kecenderungan perbandingan tsb ditafsirkan:
Dr segi kronologisnya, yaitu ttg 2 sistem AN/lebih dlm negara/lingk kebudayaan yg sama pd periode/dimensi waktu berbeda. Misal AN Ind pd zaman Hindia Belanda dg zaman RI, zaman Jepang dg zaman RI;
Perbandingan adm dpt ditafsirkan sbg perbandingan institusional. Misal sistem adm sipil dan militer di Ind.
Perbandingan silang kebudayaan, yaitu dibandingkan system AN Thailand dg AN Ind; AN AS dg sistemAN Thailand dll
Timbul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan mengembangkan Perbandingan Adm Publik ?
Tujuan bersifat praktis merup tujuan sekunder, dan yang bersifat teoritis merup tujuan primer (utama). Kedua tujuan tsb saling menopang. Menurut Nimrod Raphaeli, setiap studi yg bersifat komparatif/studi perbandingan selalu menghadapi masalah tujuan dan metodologi.
Wiiliam J. Siffin mengemukakan bhw Studi APP perlu menjadi perhatian khusus dlm masalah metodologi dan masalah data.
Perkembangan Perbandingan AN
Utk mengembangkan Ilmu Perbandingan AN (kebutuhan praktis), studi ini dikembangkan terutama setelah PDII utk developing countries. Negara-negara Eropa dlm PBB meluaskan bantuan teknisnya (ekonomis dan adm) ke negara sedang berkembang. Bantuan bidang AN al dlm bentuk mengadakan latihan yg diselenggarakan PBB/negara maju dg mengirimkan tenaga ahli ke negara berkembang. Berupa pengalaman praktis di negara mrk masing-masing dr teori Adm yg tumbuh di Eropa. Dlm pelaks bantuan tsb ternyata tdk dpt memberikan hasil yg sama pd penerapannya dinegara yg memiliki kondisi yg beda.
Exs, penerapan asas-asas adm tradisional oleh Luthor Gullick berupa Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Budgeting, dan Reporting dpt berlaku dg baik di Eropa, AS, belum tentu berfungsi baik di negara berkembang, shg perlu studi perbandingan. Faktor apa yg mempengaruhi berfungsinya sistem Amn tsb ? Juga pertumbuhan asas-asas, dalil, teori dlm ilmu lain misal Sosiologi, Ekonomi dll mendorong perkembangan Ilmu AN Perbandingan.
Perkembangan AN Perbandingan
Sebelum awal abad ke 20, AN belum memiliki identitas krn masih terjalin dlm Studi Pemerintahan dg Structural Institutional Approach bersifat legalitas, formalitas dan statis, yaitu mempelajari lembaga institusional yg ditetapkan scr formal sesuai ketentuan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. AN erat terkait dg bidang eksekutif. Th 1947 AN Perbandingan dikembangkan, namun masih menjadi bagian Ilmu Perbandingan Pemerintahan yg terikat dg pendekatan struktural institusional, di samping individualistik (lingk neg ttt) shg menghambat perkembangan ilmu AN Perbandingan.
Namun studi Sistem AN negara ttt sudah dpt memberikan manfaat, walaupun masih sbg titik awal perkembangannya. Cara ini belum memberikan hasil guna memperkuat kedudukan Ilmu AN Perbandingan dg azas universal/ilmu utuh/bersifat umum. Sistem AN suatu negara ttt adl terikat pd prinsip-prinsip Culture Bound (terikat pd lingk kebudayaan negara ttt) yg menunjukkan sifatnya yg masih indifidualistis. Sondang P. Siagian dlm bukunya Filsafat Adm, bhw th 1886 adl th lahirnya Scientific Management dipelopori FrederickWinslow Taylor, kelahiran ini adl sbg mile pole (lahirnya ilmu Adm) dan anr th 1886-1950 adl tahap survival.
Roscoe C. Martin dlm karangannya Leonard D. White "Introduction the study of Public Administration" menunjukkan sejak 1920 AN berkembang menjadi studi yg sangat luas. Bintoro Tjokroamidjojo dlm buku standar pertama dlm AN ditulis th 1926 dan 1927. Menurut pengamatan William Anderson dan John M. Gaus dlm buku Research in Public Administration, sampai akhir th 1945 AN masih merupakan studi yg bersifat Amerika (cultural bound), jadi studi AN masih bersifat negara barat.
Kesimp, selama 60 th (sejak 1886-1945) AN belum mencapai tk perkembangan yg dpt menentukan persyaratan yg dituntut oleh disiplin ilmu.
Mnt Bert F. Hoslits, proses pertumbuhan dan perkembangan ilmu meliputi:
Adanya kelompok masalah dan adanya kesadaran para cendekiawan ttg kelompok masalah tsb yg selanjutnya berusaha menelitinya;
Dg mengumpulkan data, selanjutnya dirumuskan generalisasi ruang lingkupnya shg dpt menjelaskan ciri umum dr kelompok masalah tsb.
Generalisasi adl proses penalaran yg bertolak dr sejumlah fenomena/gejala individual utk menurunkan suatu informal bersifat umum mencakup semua fenomena tsb. Ilmu terkait dg penalaran, yaitu bgmn dpt merumuskan pendapat yg benar sbg hasil dari suatu proses berfikir utk merangkaikan fakta-fakta menuju kesimpulan yg dpt diterima akal sehat. Penalaran bukan saja dpt dilakukan dg menggunakan fakta polos, ttp dpt dilakukan dgmenggunakan fakta yg telah dirumuskan dlm kalimat berbentuk pendapat /kesimpulan. Kalimat semacam ini dlm hub dg proses berfikir tadi disebut proporsional.
Proposisi adl pernyataan yg dpt dibuktikan kebenarannya atau ditolak krn kesalahan yg terkandung di dlmnya, proposisi selalu berbentuk kalimat. Ttp tdk semua kalimat adl proposisi, ttp hanya kalimat deklaratif, krn kalimat ini dpt disangkal dan dibuktikan kebenarannya. Utk membuktikan kebenaran yg terkandung dlm kesip, mk kesimp hrs dicari dan diuji fakta yg dijadikan landasan utk menyusun kesimp tsb. Fakta adl apa yg dijadikan landasan utk menyusun kesimp.
Fakta adl apa saja yg ada, baik perbuatan yg dilakukan maupun peristiwa yg terjadi atau sesuatu yg ada di alam ini. Oleh sebab itu setiap ucapan yg bersifat faktual/sesuatu pernyataan yg didasarkan fakta hrs selalu dpt dibuktikan sbg sesuatu yg benar atau mustahil.
Mendapatkan pengakuan institusional ttg ilmu yg baru itu. Dlm buku yg berjudul Tahu dan Pengtahuan Pengantar ke Ilmu dan Filsafat, Poedjowijadna memberikan ciri tsb sbb:
Objektivitas;
Memiliki metode, dlm penelitian thd ilmu tsb;
Bersifat universal (tdk terikat dg ruang dan waktu);
Sistematik
Th 1947 dg pernyataan Robert E. Hahl, dinyatakan sbg th lahirnya AN Perbandingan. Dr th itu merupakan titiuk mula usaha utk membuka mata pikiran dan memantapkan keyakinan ttg perlunya studi AN Perbandingan.. Th 1952 usaha pengembangan studi tsb berlanjut dg diselenggarakannya konferensi Princeton sbg usaha utk mendudukkan AN Perbandingan sbg suatu disiplin ilmu. Dg karya tulis William J. Siffin Th 1957, usaha pengembangan studi ini semakin meluas, terbukti dg makin meningkatnya karya tulis ttg karya ini. Selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai kebutuhannya guna mantabnya identitas ilmu ini yg dipelopori FredW. Riggs dan Ferrel Heady.
Tujuan dan Masalah Perbandingan AN
Tujuan dan masalah AN dilatarbelakangi oleh kebutuhan yg mendorong lahirnya studi AN
Perbandingan, yaitu:
Kebutuhan praktis yaitu program-program bantuan teknis dari negara yg sedang berkembang dpt mencapai hasilnya;
Kebutuhan teoritis, yaitu mendudukkan studi AN Perbandingan sbg disiplin ilmu.
Dlm hal ini studi AN Perbandingan dlm mencapai tujuannya menghadapi masalah yaitu:
Tujuan (apa perlunya diadakan studi AN Perbandingan);
Metodologi (apa yg hendak diperbandingkan);
Data (apa yg diperlukan atau dikumpulkan)
Masalah yg paling membutuhkan pemikiran adl masalah metodologi, krn merupakan masalah inti dr studi AN Perbandingan. Dg metodologi akan ditentukan data apa yg diperlukan, tujuan apa yg dikehendaki, teori-teori apa yg dipergunakan. Oleh krn itu, metodologi yg digunakan hrs bersifat analisis ilmiah sebagaimana dikemukakan Nimrod Raphaeli. Scientific method of analysis adl sbb:
Memusatkan perhatian kpd hubungan/korelasi;
Mempergunakan konsep-konsep yg abstrak (menyamaratakan meliputi dan mencakup);
Mengembangkan definisi-definisi operasional ;
Hal pokok dlm metode ilmiah adl :
Menggunakan teknik-teknik pokok;
Pernyataan yg tepat mengenai hubungan gejala/ fenomena dlm kondisi ttt.
Hubungan Administrasi Negara dengan Perbandingan Sistem Politik
Selama berabad-abad utk memahami dan menjelaskan perbedaan prosedur serta bekerjanya berbagai macam system politik, para teoritisi telah membandingkan:
negara dg negara monarki atau oligarki dengan demokrasi;
pemerintahan konstitusional dg tirani;
demokrasi kapitalis borjuis dg kediktatoran proletariat;
rezim tradisional dg rezim modern.
Ahli ilmu politik berusaha menemukan kondisi-kondisi ajeg yg ada dlm masing-masing negara yg menjadi objek risetnya utk menjelaskan faktor yg menyebabkan perbedaan. Dlm membandingkan lembaga dan proses itu biasanya dilalui tahap ttt:
Merupakan kegiatan deskriptif, yaitu ahli ilmu politik dlm tahap ini mengarahkan perhatiannya pd keseluruhan sistem politik atau bagian sistem itu, yaitu badan legislatif, birokrasi, sistem kepartaian dan lembaga politik lain yg ada di berbagai negara dan berbagai kurun waktu.
Dg telah didapatkannya banyak kasus, selanjutnya melangkah ketahap kedua, yaitu memilih temuan dg mengklasifikasikan fenomena yg ditemukan itu berdasarkan tipe dg mengelompokkannya.
Dlm hal sistem politik, sistem diartikan sbg konsep ekologis yg menunjukkan adanya suatu org, yg berinteraksi dg lingkungan, yg mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sistem politik merup org melalui mana masy merumuskan dan berusaha mencapai tujuan yg disepakati bersama. Krn SPAN tdk terlepas dari jalinan hubungan dg ilmu politik juga dg ilmu sejarah mk bgmn hub atr ilmu pol dg ilmu sejarah, baru kemudian hub SPAN dg ilmu pol terutama perbandingan pol.
Juga diuraikan studi PAN, yakni struktur birokrasi krn struktur birokrasi dg struktur berkaitan dan dg adanya variasi dari suatu sistem ke sistem yg mengangkat masalah adanya perbedaan fungsional. Sedang birokrasi merupakan sebuah model org normative yg menekankan struktur dlm org.
Hubungan Studi Perbandingan AN (SPAN) dg Ilmu Politik (Comparative Politik)
Masalah yg sering dihadapi studi perbandingan termasuk Ilmu PAN (Gunnar Heckser), adl:
Validitas evidence (hasil riset empirik);
Perlunya penyusunan hipotesis;
Dan masalah lainnya menyangkut aspek ilmu yg dihadapi.
Comparative politics dan SPAN mencurahkan perhatiannya pada:
Teori;
Penyusunan konsep (conceptualization);
Metodologi, shg dipahami permasalahan yg dihadapi .
Keterkaitan antara PAN dg Perbandingan Ilmu Politik, ditelusuri melalui relevansinya Ilmu Sejarah. Bgmn hub Ilmu Sejarah bagi Perbandingan Politik digambarkan oleh D.A Rustow, bhw setiap model politik adl suatu model yg dinamik. Shg, akan tampak interaksi dan kekuatan politik tdk hanya terlihat yg ada pd waktu itu saja, ttp juga diketahui evolusi kekuatan politik tsb dr waktu kewaktu.
Keterkaitan Ilmu Sejarah dg AN, orang kemudian melakukan pendekatan melalui matriks historik, krn adanya kecenderungan memainkan peranan dlm menerapkan prinsip adm, misal dlm POSDCORB dan prinsip hierarki di negara sedang berkembang, spt hub antara Costa Ricca dan Thailand. Hal lain adanya penerapan dimensi history cultural terhadap masalah adm baik teori maupun praktik (laporan Sutton). Sistem birokrasi dlm tinjauan historik telah memberikan temuan yg berguna bagi kepentingan SPAN (hasil Riset S.N Eisenstadt).
Mnt Robert T. Halt batas antara sistem politik dan system Adm adl batas antara sistem makro dan sistem mikro. Atau sistem politik adl sistem makronya dan sistem adm adl sistem mikronya.
Dgn demikian berdasar konsep sistem dari F. Riggs, system politik dipandang lebih luas dan melingkupi sistem adm. Sementara jika diperbandingkan seberapa pengaruh system politik thd sistem adm adl lebih besar pengaruhnya drpd sistem ekonomi yg berlanjut pada sistem sosial. Shg model yg ada pada perbandingan politik sangat mempengaruhi perkembangan studi PAN. Alfred diamant serta Nimrod Rahaeli bhw antara studi politik dan AN sama-sama memperhatikan sistem politik, sistem adm scr individual dan struktur dan cara operasinya.
Kesimpulan:
Hubungan ilmu politik dg ilmu sejarah, semula ilmu politik tumbuh di dalam tubuh ilmu sejarah, kemudian meninggalkan induknya untuk mencari kejelasan di dalam studinya. Relevansi ilmu sejarah dan perbandingan adm thd perbandingan politik, dr ilmu sejarah dipelajari caranya mendekati evidence, dr ilmu adm, mempelajari caranya menentukan ruang lingkup studi. Penjelasan historik dari suatu sistem sosial tdk bertentangan dg penjelasan khusus hukum psikologis sosial dan mekanisme sosial.
Pusat Perhatian PAN
Struktur birokrasi merupakan pusat perhatian PAN, krn struktur berkaitan dg adanya variasi dari suatu sistem ke sistem yg menyangkut masalah adanya perbedaan fungsional. Di samping itu, birokrasi merupakan sebuah model organisasi normatif yang menekankan struktur dlm org dan juga unsur. Birokrasi masih banyak ditemukan dlm org perusahaan, sekolah, pemerintah maupun org besar lainnya yg banyak menggunakan konsep teori birokrasi.
Struktur/institusi birokrasi dipergunakan sbg subjek analisis PAN krn sbg struktur politik yg scr khusus akan memberikan dasar utk mengatasinya dibandingkan dg pemilihan satu atau beberapa kategori fungsi. Struktur/institusi birokrasi sbg pusat perhatian PAN, tujuannya adl utk membandingkan AN thd politik sbg bagian dari keseluruhan sistem politik. Penekanan diletakkan pd struktur, krn struktur tsb mungkin bervariasi dr suatu sistem ke sistem lain, spt struktur dlm sistem yg berlainan mungkin mempunyai perbedaan fungsional yg nyata meskipun tak terlihat.
Richard Hill mengambil 6 dimensi birokrasi utk hal-hal yg bersifat khusus. Dimensi nya adl:
1. Hierarki kekuasaan yg jelas definisinya;
2. Pembagian pekerjaan didasarkan pada spesialisasi fungsi;
3. Sistem pengaturan yg meliputi hak-hak dan pekerjaan anggotanya;
4. Sistem yg menghasilkan sistem prosedur utk penelitian
5. Impersonalitas hubungan interpersonal;
6. Pemilihan pekerjaan dan promosi yg didasarkan pada persaingan teknis.
Metodologi Perbandingan
Dalam PAN metodologi merupakan pokok perhatian krd terkait data yg dikumpulkan.Hasil perbandingan diharapkan dpt diketemukan perbedaan/persamaan, hal-hal khusus/unik yg dpt dirumuskan dg proses generalisasi serta universal.
Hasil rumusan adl utk kepentingan penyusunan teori dan pemanfaatan dlm praktik, serta utk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak zaman Yunani Kuno, metodologi perbandingan sebenarnya sudah dikenal sbg metode perbandingan di antara negara kota(city state).
Dlm perkembangan, studi perbandingan sangat dipengaruhi oleh oleh perkembangan Ilmu
Perbandingan Sistem Politik yg lebih dulu berkembang. Hanya saja pd saat timbulnya kebutuhan akan studi perbandingan dalam AN, studi perbandingan dlm ilmu politik telah mencapai tahap terasa adanya kebutuhan utk menciptakan metode yg baru.
Metode perbandingan yg lama disebut metode tradisional, yg dianggap sudah tdk memadai lagi.
Kelemahan metode tradisional (Dwight Waldo) sbb:
That is was culture bound (terbatas pd suatu lingk ttt).Perbandingan Ilmu Politik saat itu dilakukan pd orang-orang negara barat (Eropa Kontinen, Amerika& negara yg sudah mendapat pengaruh langsung dari kebudayaan negara tsb, misal beberapa negara British Commonwealth. Sedang di luar negara tsb misal negara-negara Asia, Amerika Latin (dg penduduk 75% dr penduduk dunia) belum terjangkau oleh studi perbandingan ini. Hasil perbandingan dari sistem politik yg demikian, belum mampu memberikan asas yg universal.
That is was legalistic and formalistic (metode tradisional hanya memberikan perhatian kpd lembaga politik dlm keadaan statis dan mengabaikan hubungan lembaga-lembaga tsb dg kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yg dominan).
That is was preponderantly descriptive rather problem solving, explanatory or analytic (metode perband tradisional hanya menggambarkan saja, tdk mengandung usaha pemecahan masalah, tdk menganalisis dan tdk menjelaskan, shg masalah studi tsb tdk memberikan penjelasan).
That is failed to probe for enough to discover functional euivalence (penelitian tradisional belum cukup mendalam, shg tdk mampu menemukan equivalence fungsionalnya dlm membandingkan sistem politik yg lama. Misal suatu institusi dimungkinkan mempunyai nama yg sama, ttp berbeda fungsinya atau mungkin sebaliknya, namanya berbeda, ttp fungsinya sama.
That is was not genuinely comparative (cara yg ditempuh adl melakukan penelitian sistem demi sistem, mk seebenarnya blm membandingkan krn blm ditemukan konsepsi/teknik yg dpt dipakai dlm usaha membandingkan, guna menemukan dan menempatkan apa yg sama dan tdk sama).
Kelemahan lain metode membandingkan dlm Ilmu Politik saat itu adl masih digunakannya cara mengurai sesuatu dg cara monografis, yaitu terbatas hanya menggambarkan suatu sistem adm negara scr mendalam tanpa berusaha menarik dalil-dalil umum darinya.
Ruang lingkup masih bercorak parochial, yaitu masih terbatas hanya pd suatu daerah ttt, khususnya negara barat. Metode perbandingan dlm Ilmu Adm Negara spt sekarang, baru lahir sesudah PD III.
Metode ini berkembang lambat sekali, krn objek dari Ilmu Perbandingan Adm Neg pd waktu itu adl neg barat yg masing-masing memiliki kebudayaan, cara hidup, agama dan segi kehidupan lainnya yg prinsipnya ada kesamaan.
Andaikata ada dua hal/lebih diperbandingkan, sedangkan sifat atau kondisi dari dua hal itu/lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yg sama mk pengaruhnya dpt dianggap tdk ada, shg yg diperbandingkan hanyalah dua hal itu saja. Dlm hal ini melihat yg diperbandingkan, yakni melihat dr sisi Adm Negaranya, mk kemanfaatan yg diperoleh tdk besar.
Setelah PD II (negara barat dan PBB dlm studi memberikan bantuan yg bersifat teknis kpd Negara berkembang tdk berhasil, mk pandangan perbandingan yg bercorak silang budaya atau kebudayaan mulai berkembang. Kemudian berkembang studi/penelitian dlm Ilmu Perband AN, terutama dlm usaha utk menemukan dan menentukan metode yg baru.
Metode tsb cenderung memandang AN sbg satu sistem dlm keseluruhan sistem sosial yg saling
mempengaruhi dg sistem lainnya spt kebudayaan, ekonomi dan sistem komunikasi. Shg sistem AN bukan sesuatu yg dipandang berdiri sendiri. Fred. W. Riggs mengemukakan, perkembangan baru metode perbandingan sbg pergeseran kearah pola baru, yg meliputi:
1. Pergeseran dr pendekatan normativ menuju empiris.
2. Pergeseran dr pendekatan ideografis ke homothetic.
3. Pergeseran dr pendekatan nonekologis ke ekologis.
Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara Dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni Administrasi Negara? Administrasi Negara dengan pengertian umum tentang bagaimana lembaga Negara tumbuh dan hidup dalam negara menjalankan fungsinya. Administrasi Negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan bidang studi yg tidak diterapkan dalam negara dengan multidisipliner. Atau Administrasi Negara pada hakekatnya merupakan salah satu aspek dari Administrasi yg menekankan pembahasannya pada bidang kenegaraan atau publik. Unsur-unsur Administrasi yg merupakan induk Administrasi Negara: Proses penyelenggaraan Kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur Administrasi Negara: Proses penyelenggaraan dalam bidang tertentu, yaitu negara Kerja sama antarberbagai lembaga negara yang terdapat dalam negara sebagai institusi Pencapaian tujuan negara, merupakan cita-cita dari seluruh warga negara . Jadi pengertian Administrasi Negara mengandung pengertian kolektif meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai orang yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam negara dan semuanya diarahkan mencapai tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama, juga yang menjadi tuntutan/cita-cita dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan pula dalam pengaturan Administrasi Negara di masing-masing Negara. Baik dalam mempersiapkan alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan. 2.2 Perkembangan Perbandingan Administrasi Negara Untuk mengembangkan Ilmu Perbandingan Administrasi Negara (kebutuhan praktis), studi ini dikembangkan terutama setelah PDII untuk developing countries. Negara-negara Eropa dalam PBB meluaskan bantuan teknisnya (ekonomis dan administrasi) ke negara sedang berkembang. Bantuan bidang Administrasi Negara dalam bentuk mengadakan latihan yang diselenggarakan PBB/negara maju dengan mengirimkan tenaga ahli ke negara berkembang. Berupa pengalaman praktis di negara mereka masing-masing dari teori Administrasi yg tumbuh di Eropa. Sebelum awal abad ke 20, Administrasi Negara belum memiliki identitas karen masih terjalin dalam Studi Pemerintahan dengan Struktural Institutional Approach bersifat legalitas, formalitas dan statis, yaitu mempelajari lembaga institusional yang ditetapkan secara formal sesuai ketentuan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi Negara erat terkait denan bidang eksekutif. Tahun 1947 Administrasi Negara Perbandingan dikembangkan, namun masih menjadi bagian Ilmu Perbandingan Pemerintahan yang terikat dengan pendekatan struktural institusional, di samping individualistik sebagai menghambat perkembangan ilmu Administrasi Negara Perbandingan. Namun studi Sistem Administrasi Negara sudah dapat memberikan manfaat, walaupun masih sebagai titik awal perkembangannya. Cara ini belum memberikan hasil guna memperkuat kedudukan Ilmu Administrasi Negara Perbandingan dengan azas universal atau bersifat umum. Sistem Administrasi Negara suatu negara adalah terikat pada prinsip-prinsip Culture Bound (terikat pada lingkungan kebudayaan negara tersebut) yang menunjukkan sifatnya yang masih indifidualistis. Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi, bahwa tahun 1886 adalah tahun lahirnya Scientific Management dipelopori FrederickWinslow Taylor, kelahiran ini adalah sebagai mile pole (lahirnya ilmu Administrasi) dan antara tahun 1886-1950 adalah tahap survival. 2.3 Tujuan dan Masalah Perbandingan Administrasi Negara Tujuan dan masalah Administrasi Negara dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendorong lahirnya studi Perbandingan Administrasi Negara, yaitu: Kebutuhan praktis yaitu program-program bantuan teknis dari negara yang sedang berkembang dapat mencapai hasilnya; Kebutuhan teoritis, yaitu mendudukkan studi Administrasi Negara Perbandingan sebagai disiplin ilmu. Dalam hal ini studi Administrasi Negara Perbandingan dalam mencapai tujuannya menghadapi masalah yaitu: Tujuan (apa perlunya diadakan studi Perbandingan Administrasi Negara) Metodologi (apa yang hendak diperbandingkan) Data (apa yang diperlukan atau dikumpulkan) Masalah yang paling membutuhkan pemikiran adalah masalah metodologi, karena merupakan masalah inti dari studi Administrasi Negara Perbandingan. Dengan metodologi akan ditentukan data apa yang diperlukan, tujuan apa yang dikehendaki, teori-teori apa yang dipergunakan. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan harus bersifat analisis ilmiah sebagaimana dikemukakan Nimrod Raphaeli. Scientific method of analysis adalah sbb: Memusatkan perhatian kepada hubungan/korelasi Mempergunakan konsep-konsep yang abstrak (menyamaratakan meliputi dan mencakup) Mengembangkan definisi-definisi operasional. 2.4 Hubungan Administrasi Negara dengan Perbandingan Sistem Politik Selama berabad-abad untuk memahami dan menjelaskan perbedaan prosedur serta bekerjanya berbagai macam system politik, para teoritisi telah membandingkan: negara dengan negara monarki atau oligarki dengan demokrasi pemerintahan konstitusional dengan tirani demokrasi kapitalis borjuis dengan kediktatoran proletariat rezim tradisional dengan rezim modern. Ahli ilmu politik berusaha menemukan kondisi-kondisi yang ada dalam masing-masing negara yang menjadi objek risetnya untuk menjelaskan faktor yg menyebabkan perbedaan. Dalam membandingkan lembaga dan proses itu biasanya dilalui tahap tertentu: Merupakan kegiatan deskriptif, yaitu ahli ilmu politik dalam tahap ini mengarahkan perhatiannya pada keseluruhan sistem politik atau bagian sistem itu, yaitu badan legislatif, birokrasi, sistem kepartaian dan lembaga politik lain yg ada di berbagai negara dan berbagai kurun waktu. Dengan telah didapatkannya banyak kasus, selanjutnya melangkah ketahap kedua, yaitu memilih temuan dengan mengklasifikasikan fenomena yang ditemukan itu berdasarkan tipe dengan mengelompokkannya. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Perbandingan administrasi Negara yang merupakan pengembangan studi dalam administrasi Negara pada awal pertumbuhannya dihadapkan pada tiga pertanyaan/masalah, yaitu untuk apa dilakukan perbandingan, apa yang dicari dalam perbandingan dan bagaimana membandingkan. Tujuan dan sasaran dari perbandingan administrasi Negara merupakan permasalahan pertama yang harus diselesaikan yaitu untuk apa studi perbandingan dilakukan. Tujuan dan sasaran dari studi perbandingan dalam administrasi Negara adalah untuk memenuhi kebutuhan teoritik yang ada dalam administrasi Negara dalam rangka memajukan dan mengembangkan bidang ilmunya untuk memenuhi kebutuhan praktik yang sangat dibutuhkan oleh para praktisi administasi Negara , serta untuk dapat mempelajari birokrasi dari negara lain sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan/pembanding dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi. 3.2 Saran Menurut pendapat saya Indonesia harus memperhatikan dan meneliti Ilmu Perbandingan Administrasi Negara dari berbagai segi , agar Administrasi Negara Indonesia bisa lebih baik dari sekarang
Sejarah dan Perkembangan Perbandingan Administrasi Negara
Perbandingan Administrasi Negara atau Publik adalah disiplin ilmu yang baru, masih muda jika dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Pada masa awalnya, sebelum permulaan abad XX Studi Perbandingan Administrasi Negara (SPAN) itu terjalin di dalam studi ilmu Pemerintahan. Kemudian pasca PD II pernyataan Robert A. Dahl dalam bukunya "The science of public administration: Three problems." Public administration review 7 (1) (p: 1--11) menyatakan bahwa studi Perbandingan Administrasi Negara (Publik) mulai menarik perhatian sejak awal kelahiran Perbandingan Administrasi Negara.
Konferensi Princeton (1952) adalah yang membahas lebih mendalam masalah penelitian atau riset dengan metode pembelajaran yang sistematik dari Comparative Public Administration (perbandingan administrasi negara). Setelah diselenggarakan konferensi pada 1952 tersebut, perhatian terhadap SPAN semakin meningkat secara signifikan, terbukti semakin banyaknya karya tulis dalam Perbandingan Administrasi Negara yang dipelopori William J. Siffin (1957), dan sejak 1957 itulah hingga kini Ilmu Perbandingan Administrasi Negara terus mengalami perkembangannya.
Istilah Perbandingan dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian mengajarkan serta menarik segi persamaan dan atau perbedaan dari gejala atau fenomenon atau sasarannya. Sedangkan Administrasi dalam pengertian yang sangat lazim, khususnya tentang Administrasi Negara dan Ilmu Politik umumnya, dimaksudkan sebagai suatu gejala kehidupan dalam masyarakat yaitu sekelompok manusia warga negara yang beraktivitas guna mewujudkan tujuan tertentu.
Unsur-unsur Administrasi sebagai induk Administrasi Negara:
Proses penyelenggaraan
Kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (organisasi)
Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Unsur-unsur Administrasi Negara:
Proses penyelenggaraan dalam bidang tertentu, yaitu negara
Kerja sama antarberbagai lembaga negara yang terdapat dalam negara sebagai suatu institusi
Pencapaian tujuan negara, merupakan cita-cita dari seluruh warga negara .
Jika demikian, maka pengertian Administrasi Negara mengandung pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai orang yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsinya masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam negara dan semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama, juga yang menjadi tuntutan atau cita-cita dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan. Dengan demikian terdapat perbedaan pula dalam pengaturan Administrasi Negara di lain-lain negara, baik dalam menyiapkan alat-alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan.
Perkembangan Perbandingan Administrasi Negara
Untuk mengembangkan Studi Perbandingan Administrasi Negara (untuk kebutuhan pragmatis), studi ini dikembangkan terutama pasca PD II di negara-negara developing countries (negara-negara berkembang) di benua Eropa dalam PBB meluaskan bantuan teknisnya (ekonomis dan administrasi) ke negara sedang berkembang. Bantuan bidang Administrasi Negara dalam bentuk mengadakan latihan yang diselenggarakan PBB/negara maju dengan mengirimkan tenaga ahli ke negara berkembang. Berupa pengalaman praktis di negara mereka masing-masing dari teori Administrasi yg tumbuh di Eropa.
Sebelum awal abad ke 20, Administrasi Negara belum memiliki identitas karena masih terjalin dalam Studi Pemerintahan dengan Structural Institutional Approach bersifat legalitas, formalitas dan statis, yaitu mempelajari lembaga institusional yang ditetapkan secara formal sesuai ketentuan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi Negara erat terkait denan bidang eksekutif.
Tahun 1947 Administrasi Negara Perbandingan dikembangkan, namun masih menjadi bagian Ilmu Perbandingan Pemerintahan yang terikat dengan pendekatan struktural institusional, di samping individualistik sebagai menghambat perkembangan ilmu Administrasi Negara Perbandingan.
Namun studi Sistem Administrasi Negara sudah dapat memberikan manfaat, walaupun masih sebagai titik awal perkembangannya. Cara ini belum memberikan hasil guna memperkuat kedudukan Ilmu Administrasi Negara Perbandingan dengan azas universal atau bersifat umum. Sistem Administrasi Negara suatu negara adalah terikat pada prinsip-prinsip Culture Bound (terikat pada lingkungan kebudayaan negara tersebut) yang menunjukkan sifatnya yang masih indifidualistis. Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi, bahwa tahun 1886 adalah tahun lahirnya manajemen modern (ilmiah) - Scientific Management - yang dipelopori Frederick Winslow Taylor, kelahiran manajemen modern ini adalah sebagai mile pole (lahirnya ilmu Administrasi) dan antara tahun 1886-1950 adalah tahap survive.
Latar Belakang Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara.
Menurut berbagai literatur yang membahas dan mengupas tentang lahir dan perkembangan studi perbandingan dalam Ilmu Administrasi Negara secara umum dapat dibedakan ke dalam dua sudut pandang, yaitu : (1) Tinjauan dari sudut perkembangan ilmu (dalam hal ini adalah telaah yang dilakukan oleh para ilmuwan administrasi Negara atau Public Administrationist, sewaktu melakukan berbagai aktivitas penelitian dan penelaahan akademis dalam memajukan administrasi negara), dan (2) Tinjauan dari sudut perkembangan praktek (yakni apa yang dirasakan dan dialami langsung oleh para praktisi administrasi negara atau Public Administrator, pada waktu harus mengatus mengurus, menangani dan mengelola negara serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sebagai wujut pertanggungjawaban terhadap publik yang membutuhkan pemenuhan berbagai kebutuhan baik berupa barang atau jasa maupun pemenuhan tuntutan dan atau kepentingannya).
1. Tinjauan dari sudut Perkembangan Ilmu Administrasi Negara.
Tinjauan dengan menggunakan paradigma dalam ilmu administrasi negara seperti yang dikemukakan oleh Nicholas Henry dapat dipakai untuk melihat latar belakang dari lahirnya studi perbandingan administrasi negara. Henry menegaskan bahwa perkembangan administrasi negara semenjak lahirnya pada tahun 1886, telah melalui beberapa paradigma yaitu Paradigma Dikotomi Politik Administrasi, Paradigma Prinsip Prinsip Administrasi yang dilanjutkan dengan situasi tidak menentu yang dikenal dengan Masa Tantangan/Krisis Identitas. Dampak dari situasi ini adalah lahirnya dua paradigma berikutnya yang muncul dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu Paradigma Administrasi Negara sebagai bagian Ilmu Politik, dan Paradigma Administrasi Negara sebagai bagian Ilmu Administrasi. Perkembangan selanjutnya diikuti dengan yang terakhir Paradigma Administrasi Negara Baru.
Paradigma Dikhotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926).
Menurut Frank J Goodnow dan Leonard D White ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Politik dimaksudkan mengarah pada berbagai aktivitas kegiatan membuat kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai negara (termasuk cara bagaimana mencapainya), sedangkan administrasi berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan atau pihak yang meneksekusinya. Dua kegiatan utama ini harus dilakukan oleh lembaga atau institusi yang berbeda satui sama lain dan juga tidak saling mencampuri tugas dan tanggungjawabnya.
Pada kondisi seperti ini (jika dikaitkan dengan pemikiran Montesquieu dalam konsep Trias Politica), Badan legislatif dengan ditambah kemampuan penafsiran dari badan yudikatif mengemukakan keinginan-keinginan negara dan kebijakan formal. Sedangkan Badan eksekutif mengadministrasikan kebijakan-kebijakan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik. Penekanan pada paradigma ini adalah pada locus, mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi berada yaitu berpusat pada birokrasi pelaksana pemerintahan.
Dwight Waldo memberikan 4 dorongan munculnya administrasi, yaitu (1) Politik seharusnya sudah tidak usah mengganggu lagi administrasi, (2) Manajemen memberikan sumbangan analisisnya terhadap administrasi, (3) Administrasi negara mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang value free , dan (4) Misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisiensi.
Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927 – 1937).
WF Willoughby menulis Principles of Public Administration sebagai buku teks kedua yang membahas secara penuh bidang administrasi negara, berarti pada paradigma ini locus berada pada esensi prinsip-prinsip administrasi yang merupakan prasyarat utama bagi administrasi negara untuk dapat disebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri.
Fase ini dapat disebut sebagai puncak reputasi administrasi negara, yaitu adanya suatu kenyataan bahwa administrasi negara bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, lingkungan, fungsi, misi atau kerangka institusi yang bisa berbeda satu sama lain antara negara bangsa di dunia. Selain itu prinsip administrasi dapat diterapkan dan diikuti di bidang apapun tanpa terkecuali, serta dapat dipergunakan untuk menyelesaikan, memecahkan dan menjawab berbagai problema dan tantangan yang dihadapi oleh negara beserta masyarakatnya.
Prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan dan dipakai oleh negara-negara yang berbeda dalam hal kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi dan atau kerangka institusi. Sehingga bisa terjadi administrasi negara yang sama di barat atau di timur belahan dunia, asalkan prinsip-prinsip administrasi digunakan akan menghasilkan sesuatu yamg relatif sama. Ilmuwan yang lain yaitu Luther M Gullick dan Lynda L Urwick (seperti halnya dengan pendapat ilmuwan yang lain) tetap mementingkan focus daripada locus lewat POSDCORB atau prinsip-prinsip Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting (sebagai puncak dan akhir dari paradigma ini).
Selepas paradigma II Administrasi negara mengalami masa pancaroba tantangan dan ketidakpercayaan dari berbagai pihak berkenaan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkannya. Periode ini oleh Nicholas Henry disebut masa tantangan krisis identitas.
Masa Tantangan : Krisis Identitas. (1937 – 1947)
Pada periode sekitar sepuluh tahun ini berbagai kritikan terhadap administrasi negara mulai bermunculan, mengarah kepada keberatan terhadap pemisahan administrasi dengan politik dan ketidak-konsistenan prinsip. Karya-karya antara lain dari Chester I Barnard : The Functions of Excecutive, Herbert A Simon : Administrative Behavior : A Study of Decision Making Process in Administration Organization, John M Gaus : A Theory of Public Administration means in our time a theory of politics also, Dwight Waldo : The Administrative State, A Study of the Political Theory of American Public Administration, Robert A Dahl : The Science of Public Administration : Three Problems. Herbert A Simon menegaskan bahwa pengembangan dua bidang Administrasi Negara (dikotomi politik—administrasi negara dan prinsip-prinsip administrasi negara) tidak bisa berjalan berdampingan. Dua bidang kajian ini mulai banyak ditinggalkan dan administrasi negara harus berusaha mencari dan menemukan identitasnya yang baru.
Pertanyaan, kritik, ketidakpercayaan yang muncul terhadap prinsip-prinsip administrasi yang berkembang pada waktu itu (prinsip dianggap tidak konsisten) yang arahnya menyatakan bahwa Administrasi Negara tidak/belum bisa dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri
Tiga masalah dalam Administrasi Negara menurut Robert A Dahl dalam bukunya The Science of Public Administration : Three Problems, yang merupakan upaya menyimpulkan terhadap semua kritik yang telah dimajukan oleh ilmuwan administrasi maupun ilmu yang lain, meliputi :
(1) Values/nilai-nilai yang dipakai dan berkembang bersama-sama berupa prinsip admnistrasi ada yang bertentangan, (2) Personality/kepribadian dari para pelaksanana administrasi atau administrator berbeda satu sama lain, cukup besar pengaruhnya, dan (3) Social Environment (lingkungan sosial) dimana administrasi berada, juga berbeda satu sama lain sehingga dapat dianggap tidak universal.
2. Tinjauan dari Pengalaman Praktisi / Administrator
Pada sekitar tahun 1942-1945 terjadi perang yang melibatkan beberapa Negara yang disebut dengan Perang Dunia II. Pasca PD II (1945 dst) dampak yang muncul dan ditemukan di berbagai belahan dunia adalah lahir/timbul negara–negara baru merdeka yang melepaskan diri dari Negara penjajah dengan berbagai cara masing-masing yang berbeda satui sama lain. Negara-negara baru ini terutama posisinya terletak di belahan Timur dunia (benua Asia - Afrika) dan juga di bagian selatan benua Amerika.
Terkait dengan fenomena munculnya negara-negara yang baru merdeka, PBB sebagai organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di dunia, menghimbau kelompok negara maju (terutama yang menang perang) agar bersedia membantu perkembangan negara baru untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara yang sudah lebih awal maju.
AS yang merupakan kelompok Negara yang menang perang menanggapi positif himbauan PBB tersebut dan memunculkan program bantuan teknis (technical aids) yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Marshall Plan, karena pada waktu itu diajukan dan dikemukakan oleh George Marshall yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
Program yang diusulkan ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan sebuah Negara, antara lain berupa bantuan pisik, non pisik, teknik, ilmu pengetahuan, ekonomi keuangan dan lain sebagainya.
Para ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dari Negara-negara Barat dikirim ke Negara-negara baru merdeka di belahan Timur dunia dan memberikan pembelajaran terhadap para penyelenggara Negara-negara yang baru merdeka agar mereka memiliki kemampuan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan sejawatnya di Negara-negara yang lebih maju. Ajaran tentang administrasi Negara juga disebarluaskan untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.
Diharapkan dengan adanya program bantuan teknis ini negara-negara yang baru merdeka dapat segera mengejar ketinggalannya, dapat memajukan masyarakatnya untuk dapat berkembang sebagai layaknya Negara-negara yang telah lama merdeka. Dengan perkataan lain diharapkan Timur akan sama dengan Barat tetapi kenyataan membuktikan ternyata yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, perkembangan negara-negara di belahan Timur dunia tidak sama sepenuhnya dengan yang dibelahan Barat. Berarti selain prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam administrasi Negara masih ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan administrasi Negara, sehingga program bantuan teknis (technical aid programs) khususnya yanmg berhubungan dengan administrasi negara dalam batas-batas tertentu dianggap berhasil tapi di sisi yang lain lebih banyak gagal.
Dampak dari Dua Tinjauan Teoritik dan Praktik.
Dampak dari pengalaman ilmuwan maupun praktisi yang dialami di negara-negara baru merdeka yang menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sama dengan negara-negara maju memberikan kesadaran bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam administrasi negara tidak berlaku umum. Ada berbagai kondisi keadaan yang bersifat lokal yang ikut menentukan keberhasilan dari masing-masing Negara. Dengan perkataan lain meskipun berbagai Negara menggunakan dan mengetrapkan prinsip administrasi Negara yang sama, dampak atau hasil yang didapat akan menjadi tidak sama karena adanya faktor-faktor lain yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat Negara yang bersangkutan.
Kenyataan seperti itu selanjutnya ditegaskan oleh Robert A Dahl bahwa para ilmuwan administrasi Negara agar tidak ketinggalan dengan bidang ilmu pengetahuan yang lain harus mengembangkan/mengadakan studi Perbandingan Administrasi Negara. Studi yang menggunakan metoda dan bersifat perbandingan ini dimaksudkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan baik yang bersifat keilmuan maupun teknis administratif.
Pernyataan yang lain adalah seperti yang dikemukakan oleh Dwight Waldo bahwa studi yang bersifat membandingkan ini akan dapat melintasi berbagai karakter sosial budaya yang berbeda dan agar dapat ditemukan aspek administrasi yang sungguh-sungguh bebas dari lingkungan nasional dan sosial di masing-masing Negara bangsa. Selanjutnya studi administrasi Negara akan tidak hanya terkungkung pada studi mengenai aktifitas yang bersifat teknik dan proses belaka.
Rangkuman
Perbandingan administrasi Negara merupakan pengembangan studi dalam administrasi Negara yang baru muncul pada pertengahan abad XX. Studi ini masih relatif baru/muda sejalan dengan administrasi Negara yang muncul dan mulai berkembang pada akhir abad XIX atau awal abad XX.
Tuntutan tentang pemahaman administrasi Negara, baik untuk kebutuhan praktisi maupun ilmuwan memunculkan pemikiran agar segera dilakukan pendalaman dengan menggunakan metoda perbandingan. Dengan demikian lahirnya studi perbandingan dalam administrasi Negara didorong oleh kebutuhan para ilmuwan maupun praktisi administrasi Negara yang ada di berbagai Negara di dunia.
BENTUK NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN
A. Pengertian Negara dan bentuk Negara
Negara adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoir) tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.
Sedangkan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa dan pemerintahannya.
B. Bentuk Negara
Republic Dikatakan Negara berbentuk Republik, apabila mekanisme penentuan kepala negaranya dilakukan melaluhi pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan periodisasi masa jabatan yanga telah ditentukan. Sedangkan mengenai pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi rakyat.
Monarchie Negara itu dikatakan berbentuk kerajaan (monarkhi) apabila penentuan kepala negara berdasarkan prinsip pewarisan alias turun temurun, dan pengambilan keputusannya dilakukan tidak melalui forum majelis yang merepresentasikan kepentingan rakyat.
Sistem Adminsitrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.
Singapura adalah sebuah negara kecil yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan Umum di Singapura dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Letak negara Singapura yang sangat strategis membuat Singapura termasuk salah satu negara termakmur di wilayah Asia. Hal ini juga yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakatnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara- negara tetangga termasuk Indonesia.
Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dimana perdana menteri bersama para menteri baik secara bersama - sama ataupun sendiri - sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen.
BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI/KERAJAAN
A. Bentuk Pemerintahan Kerajaan atau Monarki
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan.
Jellinek menegaskan;
monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat–sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada.
Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. Perbedaan diantara raja dengan presiden sebagai kepala negara adalah raja menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, raja atau agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala eksekutif.
Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris Elective Monarchy, berbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi tahtanya (hereditary monarchies). Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, raja biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Selain raja, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.
B. Jenis – Jenis Monarki
1. Turun temurun dan Elektif.
Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun – temurun dan elektif. Monarki secara turun – menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun – temurun. Dan kehidupan dari monarki turun – temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun– menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature. Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian.
2. monarki mutlak dan terbatas.
Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar– benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan sombongnya bahwa" aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak.
Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya. Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat'' didalam
pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.
Aristokrasi (oligarki) adalah
negara dengan pemerintahaan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa orang, biasanya terletak pada golongan foedal, golongan yang berkuasa (aligo artinya beberapa).
Demokrasi
ialah suatu negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertinggi terletak di tangan rakyat.Meliputi:
1.Demokrasi langsung.
2.Demokrasi tidak langsung
Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis
Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan:
konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi;
perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang;
pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen;
kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi
Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/ pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.
Macam-macam demokrasi
Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
Demokrasi langsung
Dipraktikkan di negara-negara kota ( polis, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:
1). sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
2). tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
3). musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.
b). Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.
Autokrasi
Adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara, yang berdasarkan atas pandangan autoriteir negara. Di mana pengangkatan atau penunjukan kepala negara tidak menggunakan sistem pewarisan (sebagaimana negara monarkhi dengan asas ketidaksamaan walaupun tidak sama persis) tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan kepala negara (sebagaimana negara republik dengan asas kesamaan walaupun tidak sama persis).
C. Susunan Pemerintahan
a. Negara kesatuan
Negara kesatuan disebut juga dengan unisterisme atau eenbeisaat, ialah suatu negara yang berbeda dan berdaulat, dimana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah.
b. Negara serikat (federasi)
Federasi berasal dari bahasa latin Foedus, yang berarti perjanjian atau persetujuan. Federasi adalah bentuk tengah, suatu bentuk kompromistis antara konfederasi yang hubunganya tidak erat dengan Negara kesatuan yang sangat kukuh ikatannya.
Menurut C.F. Strong dalam bukunya, diperlukan dua syarat untuk mewujudkan Negara federasi, antara lain: Harus ada semacam perasaan nasional diantara anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak berfederasi tersebut. Dan harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik itu akan kesatuan dan persatuan karena apabila anggota-anggota itu menginginkan kesatuan, maka bukan federasi yang dibentuk, melainkan Negara kesatuan.
Adapun ciri-ciri Negara federasi yaitu:
Adanya supremasi konstitusi federasi.
Adanya pemencaran kekuasaan antara Negara federal denagan Negara bagian.
Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara Negara federal dengan Negara bagian.
Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan- badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
1.Sentralisasi, dan
2.Desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Keuntungan sistem sentralisasi:
1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
3.penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara
Kerugian sistem sentralisasi:
1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
2.peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah; 3.daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
4.rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
5.keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri ( otonomi swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Keuntungan sistem desentralisasi:
1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; 2.peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
3.tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
4.partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; 5.penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal:
1.tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
2.tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
3.hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).
Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:
1.hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
2.hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
3.hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
4.hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
5.hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.
Menurut C.F. Strong. yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:
1.cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
2badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:
1.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
2.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
3.negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
4.negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi:
1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar;
2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Federasi
1. Negara Kesatuan Negara ini juga disebut negara Unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut. Sistem Desentralisasi
Tetapi kadang-kadang di dalam negara kesatuan ini diadakan pembagian daerah, di mana dalam tiap-tiap daerah itu terdapat organisasi kenegaraan yang tegak sendiri. Pembagian daerah tersebut misalnya pembagian dalam daerah-daerah : Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang pada tiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri, yang di sebut pemerintah daerah. Tetapi kita harus ingat bahwa pemerintahan daerah ini tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang yang tertinggi mengenai apapun dalam lapangan pemerintahan. karena dalam tingkat terakhir dan tertinggi putusan-putusan dalam lapangan pemerintahan itu yang wewenang mengadakan adalah pemerintahan pusat. Negara kesatuan yang menyelenggarakan pembagian daerah seperti tersebut di atas disebut negara kesatuan yang didesentralisasikan. Sedangkan sebaliknya negara kesatuan yang tidak meyelenggarakan pembagian daerah disebut negara kesatuan yang disentralisasikan, tetapi negara biasanya juga mengadakan pembagian daerah dalam daerah-daerah administrasi.
2, Negara Federasi
Negara federasi adalah negara yang tersusun dari pada beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masing ingin memiliki wewenang-wewenang yang dapat di urus sendiri. Jadi di sini tidaklah semua urusan itu diserahkan kepada pemerintahan gabungannya, atau pemerintah federal, tetapi masih ada beberapa urusan tertentu yang tetap di urus sendiri. Biasanya yang diserahkanitu yaitu
urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintahan federal, adalah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan-kepentingan bersama dari pada semua negara-negara bagian tersebut, misalnya urusan keuangan, urusan angkutan bersenjata, urusan pertahanan dan sebagai semacam itu. Hal ini di maksudkan untuk menjaga sampai terjadi kesimpang-siuran, serta supaya ada kesatuan, karena itu adalah menentukan hidup-matinya negara tersebut. Maka tepatlah kiranya kalau Dicy menggambarkan negara federasi itu sebagai suatu perakalan untuk mengadakan suatu peraduan antara kesatuan dan kekuatan nasional dengan pengertian bahwa negar-negara bagian itu masih tetap memiliki hak-haknya. Seperti telah dikatakan di atas, bahwa negara federasi itu addalah negara yang terdiri atas penggabungan dari pada beberapa negara yang semula berdirisendiri. Oleh karena itu di dalam negara federasi tersebut kita dapat adanya dua macam pemerintahan yaitu,
1.Pemerintahan federal. Ini adalah yang merupakan pemerintahan gabungan-gabungannya, atau pemerintahan ikatannya, atau pemerintahan pusatnya.
2.Pemerintah negara bagian Jadi negara-negar itu yang semula berdiri sendiri, di dalam negara federasi tersebut bergabung menjadi satu ikatan, dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antar negar-negara tersebut demi kepentingan mereka bersama, dan di samping itu masih ada kebebasan hak-hak kenegaraan dari pada negara-negara bagian itu sendiri.
Ikatan kerjasama itu dapat bersifat erat, tetapi dapat juga bersifat agak renggang, yang hampir menyerupai perjanjian multilateral. dan memang pada hakekatnya hubungan negara-negara di dalam negara federasi itu berdasarkan perjanjian saja, yang ada suatu waktu mungkin dapat di putuskan. Dan berdasarkan sifat hubungan ini, tegasnya sifat hubungan antara pemerintah negara federal dengan negara-negara bagian, maka negara federasi itu dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu : a. Negara Serikat b. Perserikatan Negara. sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu system dan pemerintahan
Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik memengaruhi keseluruhan itu.
Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala unsur yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.
Sedangkan menurut doktrin Hukum Tata Negara yang biasanya tertuang di dalam konstitusi, sistem pemerintahan negara dapat dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu:
1.Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yakni tatanan yang berupa struktur dari satu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antar negara dengan rakyat.
2.Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat (Central Governmeent) dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara di tingkat lokal (Local Government).
Sistem pemerintahan ini meliputi:
Bangunan negara kesatuan, yaitu pemerintahan pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan lebih tinggi) ketimbang pemerintahan lokal.
Bangunan negara serikat (federal), yakni pemerintahan pusat dan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama.
Bagian negara konfederasi, yakni pemerintahan lokal (kantor wilayah) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat.
3.Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau setruktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian orang negara ditingkat pusat, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Macam-macam Sistem Pemerintahan
Ada 3 macam sistem pemerintahan
a. Sistem pemerintahan parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat.
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain:
1.Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
2.Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin seluruhnya bukan anggota parlemen.
3.Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif).
4.Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (presiden: raja atau ratu) dengan saran atau nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen.
5.Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.
b. Sistem presidensiil
Sistem pemerintahan presidensiil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.
Karakteristik sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:
1.Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semua diangkat olehnya dan bertanggung jawab olehnya.
2.Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilh oleh sejumlah pemilih.
3.Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4.Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.
c. Sistem pemerintahan quasi
Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya.
d. Sistem pemerintahan referendum
Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensiil) dan sistem presidensiil murni. Tugas membuat undang-undang berada dibawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih, pengawsan itu dilakukan dalam bentuk referendum.
Sistem pemerintahan referendum dibagi menjadi dua, yaitu:
1). Referendum oblikator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat seluruhnya, karena sangat penting.
2). Referendum fakultatif, yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap UU biasa, karena kurang pentingnya, setelah UU itu diumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan
