BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 857/KPTS/M/2017 Tentang Zona Wilayah, Besaran Penghasilan Kelompok Sasaran, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Sarusun Atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05.2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05.2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
Definisi
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah.
Kelompok Sasaran adalah MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami isteri dengan batasan penghasilan tertentu.
Definisi
Rp.
Penerima Manfaat adalah Pemohon yang menerima Dana BP2BT.
Dana BP2BT adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan Rumah Swadaya melalui program BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.
Dana Swadaya adalah dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai bentuk keswadayaan dalam membangun Rumah Swadaya.
Definisi
Rumah Tapak bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertipikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
Rumah Susun bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagianbagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Skema BP2BT •
•
• •
•
Tabungan kelompok sasaran minimal 5% dari nilai rumah/RAB Bantuan uang muka 6,4% - 38,8% dari nilai rumah/RAB (Maks. Bantuan Rp32.4 juta) Kredit/Pembiayaan Bank (LTV) 50% - 80% Analisis kelayakan penerima manfaat dilakukan oleh Bank Suku bunga Suku bunga pasar (10 tahun + Marjin)
*Uang Muka Tabungan + Dana Bantuan *Kelompok sasaran adalah rumah tangga perhitungan penghasilan berdasarkan penghasilan rumah tangga
Kelompok Sasaran
Tipe Properti yang Layak Rumah Tapak
Rumah yang dibangun secara Swadaya
Rumah Susun
Memiliki rumah dengan kondisi Rusak Berat atau sebidang tanah dengan bukti kepemilikan sendiri/pasangan (SHM/SHGB)
Kriteria Persyaratan Rumah
Kriteria Persyaratan Rumah
Kriteria Kelayakan Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran RUMAH TANGGA Individu
Tidak menikah
Suami + Istri
Menikah
Memiliki:
1 2 3 4
1 Belum pernah mendapatkan
subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah
2 Belum pernah memiliki rumah 3 Telah menabung di Bank selama 6 bulan dengan batasan minimal saldo: Rp2 5 juta (tergantung besar penghasilan) –
KTP Akta Nikah NPWP SPT Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi
4 Memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk Pembangunan Rumah Swadaya; memiliki rumah satu-satunya yang tidak layak huni
* Jika telah menikah, ketentuan di atas berlaku untuk suami dan istri
Zona Cakupan Program
•
ZONA I
• • • •
Jawa (Kecuali Jabodetabek) Sulawesi Sumatera Kepulauan Riau Bangka Belitung
• •
ZONA II
• • • •
Bali Nusa Tenggara Kalimantan Maluku Maluku Utara Jabodetabek
ZONA III
• •
Papua Papua Barat
Penghasilan Kelompok Sasaran Batasan Penghasilan Rumah Tangga
Perhitungan penghasilan didasarkan pada penghasilan rumah tangga
Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan Paling Banyak (Rp) Zona
Zona I Jawa (kecuali Jabodetabek), Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung Zona II Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara dan Jabodetabek Zona III Papua dan Papua Barat
Kepemilikan Rumah
Pembangunan Rumah Swadaya
Rumah Tapak
Sarusun
6.000.000
7.000.000
6.000.000
6.000.000
7.500.000
6.000.000
6.500.000
8.500.000
6.500.000
Luas Tanah dan Lantai Rumah •
Ukuran rumah
21
m2 - 48 m2 (tergantung jenis rumah)
LUAS TANAH (M2) JENIS RUMAH
LUAS LANTAI RUMAH (M2)
Paling Sedikit
Paling Banyak
Paling Sedikit
Paling Banyak
60
200
21
36
Sarusun
-
-
21
36
Pembangunan Rumah Baru
-
200
36
48
Pembangunan Ulang Rumah
-
200
36
48
Rumah Tapak
Harga Rumah/RAB Rumah Swadaya •
Maks. nilai rumah/RAB: Maks. Harga Rumah Zona
Wilayah
Rumah Tapak 2017
•
•
Catatan: Nilai diatas merupakan nilai maksimal dalam Wilayah (terdapat nilai maksimal untuk masing-masing kabupaten/ kota pada masing-masing Wilayah). Ketentuan bebas PPN sesuai PMK yang berlaku, untuk harga jual melebihi batas harga jual bebas PPN dalam PMK maka PPN ditanggung oleh konsumen.
Zona I
Sarusun 2018
Maks. Harga Jual /Unit
Sumatera (Kec. Kep. Riau dan Bangka Belitung)
123.000.000
130.000.000
9.500.000
342.000.000
Kep. Riau
129.000.000
136.000.000
10.000.000
360.000.000
8.900.000
320.400.000
Bangka Belitung
Zona II
Maks. Harga Jual / m2
Jawa (Kec. Jabodetabek)
123.000.000
130.000.000
7.900.000
284.400.000
Sulawesi
129.000.000
136.000.000
8.700.000
313.200.000
Kalimantan
135.000.000
142.000.000
9.900.000
356.400.000
Bali
141.000.000
148.500.000
8.300.000
298.800.000
Nusa Tenggara
8.600.000
309.600.000
Maluku
7.600.000
273.600.000
Maluku Utara
9.600.000
345.600.000
Jabodetabek
9.300.000
334.800.000
10.700.000
385.200.000
15.700.000
565.200.000
Maks. RAB Rumah Swadaya (Rp.)
110.000.000
110.000.000
Zona III
Papua
193.500.000
205.000.000
150.000.000 Papua Barat
Besar Bantuan Maks. Penghasilan Kelompok Sasaran per Bulan (Rp.)
Dana BP2BT paling banyak (Rp.)
Indeks Nilai Rumah
(1)
(2)
(3)
≤3.000.000
32.400.000
38.8%
3.500.000
31.400.000
32.5%
4.000.000
30.400.000
27.3%
4.500.000
29.400.000
23.0%
5.000.000
28.400.000
19.4%
5.500.000
27.400.000
16.4%
6.000.000
26.400.000
13.9%
6.500.000
25.400.000
11.9%
7.000.000
24.400.000
10.1%
7.500.000
23.400.000
8.7%
8.000.000
22.400.000
7.4%
8.500.000
21.400.000
6.4%
Setiap Penambahan Penghasilan Kelompok Sasaran Rp. 100.000, Dana BP2BT akan Berkurang Rp. 200.000,Maksimal Bantuan adalah nilai terkecil antara : Kolom (2) dan Kolom (3) x Nilai Properti/RAB
Tahapan Pelaksanaan BP2BT
Struktur Kredit/Pembiayaan
Suku Bunga/Marjin
•
LTV dan Jumlah Kredit
•
•
Asuransi
•
•
Marjin untuk Suku Bunga di tetapkan dalam PKS Maksimum Suku Bunga tidak dapat melebihi: Imbal hasil SUN periode 10 tahun + Marjin selama masa kredit pembiayaan Min = 50% dan Max = 80% dari nilai rumah/RAB Jumlah Kredit sesuai penilaian Bank atas nilai rumah dan kemampuan mengangsur Pemohon
Asuransi Kredit Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian atas Rumah (Kebakaran)
Persyaratan Pemanfaatan Rumah 1 Wajib dijadikan tempat tinggal utama Ditempati sejak BAST (untuk pembelian) / SLF 2 (untuk Rumah Swadaya) paling lambat 1 tahun setelahnya Ditempati selama minimal: 3 5 tahun untuk Rumah Tapak 20 tahun untuk Sarusun Pemindahtanganan sebelum jangka waktu 5/20 tahun, hanya dapat dilakukan untuk: 4 1. Pewarisan 2. Pindah karena peningkatan ekonomi 3. Kepentingan Penyelesaian Kredit Bank Pelaksana
Pengendalian Kualitas Bangunan Pembelian Rumah DEVELOPER 1. Fisik bangunan dan lingkungan Fisik bangunan (atap, lantai, dinding, dsb) sesuai syarat teknis yang berlaku Jaringan distribusi air bersih yang berfungsi Utilitas jaringan listrik yang berfungsi Saluran/drainase lingkungan yang berfungsi Jalan lingkungan telah selesai
Pengelolaan sampah individu/komunal
2. Perijinan Lokasi sesuai RTRW dan/atau RDTR Bangunan sesuai IMB
Mendapatkan SLF atas rumah Tanah dan bangunan bersertifikat
BANK PELAKSANA Verifikasi legalitas rumah dan kondisi fisik Melaksanakan akad kredit setelah terdapat SLF
KONSUMEN Menandatangi BAST mengetahui dan menerima kondisi rumah
PUPR Verifikasi legalitas dan kondisi fisik rumah bagian dari proses pengujian sebelum persetujuan bantuan
Evaluasi kualitas rumah melalui pengendalian ekstern
PEMDA Penerbitan IMB dan SLF
Pengendalian Kualitas Bangunan Rumah Swadaya PUPR
KONSUMEN/KONTRAKTOR Menyiapkan RAB
Verifikasi legalitas dan kondisi fisik rumah bagian dari proses pengujian sebelum persetujuan bantuan
Evaluasi kualitas rumah melalui pengedalian ekstern
Tanah milik sendiri dan be rsertifikat Terhubung jaringan d istribusi air bersih
PEMDA
Terhubung utilitas jaringan listrik
Penerbitan IMB dan SLF
Terdapat saluran/drainase lingkungan
Menyiapkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Terdapat alan lingkungan yang telah selesai Pengelolaan sampah individu/komunal Mendapatkan IMB dan SLF atas rumah
BANK PELAKSANA Verifikasi legalitas rumah dan kondisi fisik
Melaksanakan akad kredit Terlibat dalam fasilitasi Pene rima Manfaat Melaksanakan pencairan secara bertahap
Peran S tak eholder
Peran S tak eholder
Peran S tak eholder
Bank Pelaksana Bank BRI
Bank Artha Graha Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Bank Jabar Banten
Bank Jateng
Bank BTN
Terima Kasih
