BC-BANDA ACEH

DRAFT

MATERI TEKNIS PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

( BUILDING CODE )

KOTA BANDA ACEH

Dibuat atas kerjasama:

Universitas Syah Kuala – Banda Aceh dengan D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jal an Patti mura Nomor 20 – Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon (021) 727 99248

DAFTAR ISI BAB I TIPOLOGI KOTA BANDA ACEH BAGIAN I TIPOLOGI KOTA BANDA ACEH I.1. TINJAUAN ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI 1. Sejarah Kota Banda Aceh 2. Sosial Budaya Masyarakat 3. Letak Gegrafis dan Administrasi 4. Hidrologi 5. Kependudukan 6. Perekonomian I..2.

TINJAUAN ASPEK FISIK 1. Umum 2. Kondisi Fisik Wilayah sebelum Tsunami 3. Stuktur Kota Banda Aceh 4. Bentang Alam Kota Banda Aceh

BAGIAN II RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH II.1 REVIEW RTRW KOTA BANDA ACEH ------- ISINYA SAMA DGN YANG DI BAB II 1. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota 2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan wilyah Kota 3. Komponen-komponen Utama RTRW 2002-2010 II.2.

SKENARIO TATA RUANG 1. Pindah ke Lokasi Aman 2. Tetapa di Lokasi Semula

II.3.

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH 1. Konsep Tata Ruang 2. Kegiatan yang Sifatnya Sederhan 3. Kegiatan yang sifatnya Intensif 4. Pelaksanaan Pembangunan 5. Peranana Fasilitas Sosial 6. Jumlah dan Bentuk Fasilitas 7. Pembangunan Iinfrastruktur

II.4.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG -------- ISINYA SAMA DGN YG BAB II 1. Zona Pantai 2. Zona Perikanan/Tambak 3. Zona Taman Kota

4. 5. 6. 7. 8. 9. II.5.

Zona Pemukiman Zona Landmark dan Pusat Pemerintahan Kota Zona Pemukiman Baru Zona Pusat Bisnis dan Pemerintahan Zona Pendidikan Tinggi Zona Pertanian

STRUKTUR RUANG 1. Penajaman Aspek Geology 2. Penelitian Bangunanyang masih Berdiri tetapi sudah rusak 3. Site Plan atau Urban Design Kawasan Pusat Kota 4. Site Plan Penataan Ruang Daerah Buffer Zone 5. Konsilidasai Pertanahan di daerah yang paling Rusak akibat Gempa 6. Penyiapan Zona Regulasi 7. Penyiapan Building Code 8. Mendorong Proses Legillasi di DPRD

BAGIAN III WILAYAH BENCANA GEMPA THUNAMI DAN BADAI III.1 PENGARUH TSUNAMI 1. Jangakauan Kerusakan Akibat Gempa dan Tsunami 2. Zonasi Kerusak,an 3. Arah Terjangan Gelombang III.2

ASPEK FISIK KOTA BANDA ACEH

III.3

KARAKTERISTIK KOTA BANDA ACEH

III.4

ZONASI FISIK

BAGIAN IV KETENTUAN UMUM DAN PENGERTIAN UMUM

BAGIAN V FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

BAB II. KONSEP RENCANA TATA RUANGAN DAN WILAYAH KOTA BANDA ACEH BAGIAN I KETENTUAN UMUM I.1. KEBIJAKAN STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUAMH KABUPATEN/KOTA 1. Sistem Kota 2. Struktur Kota 3. Kawasan Non Budidaya 4. Kawasan Budidaya I.2.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/KABUPATEN/KOTA 1. Mewujudkan penghidupan yang aman dan lebih baik; 2. Memberi pilihan kepada warga untuk bermukim; 3. Melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana; 4. Menonjolkan karakteristik budaya dan agama; 5. Pendekatan penataan ruang partisipatif; 6. Memitigasi bencana; 7. Tata ruang memadukan pendekatan dari atas dan bawah; 8. Mengembalikan peran pemerintah daerah; 9. Perlindungan hak perdata warga; 10.Mempercepat proses administrasi pertanahan; 11.Pengaturan mengenai kompensasi; 12.Revitalisasi kegiatan ekonomi; 13.Mememulihkan daya dukun lingkungan; 14.Memulihkan sistem kelembagaan SDA dan LH; 15. Rehabilitasi strultur dan pola tata ruang; dan 16.Membangun kembali kota.

I.3

ZONASI FISIK BANDA ACEH 1. Kawasan Lindung (Conservation, Zona V), 2. Kawasan Pengembangan Terbatas (Restricted Development Area, meliputi zona I, II, dan III), Kawasan Pengembangan (Promoted Development Area, zona IV).

I.4.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG BANDA ACEH 1. Zona pantai, 2. Zona perikanan/tambak, 3. Zona taman kota, 4. Zona permukiman, permukiman terbatas dan permukiman perkotaan, 5. Zona landmark dan pusat pemerintahan kota Banda Aceh, 6. Zona permukiman baru bagi penduduk yang ingin pindah,

7.

Zona pusat bisnis dan pemerintahan provinsi dan fasilitas perkotaan berskala kota dan regional, 8. Zona pendidikan tinggi, dan 9. Zona pertanian. I.5.

REVIS RTRW 2002-2010 (Qanun No.3/2003) 1. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota 2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

I.6.

KOMPONEN UTAMA RTRW TH 2002-2010 1. Pemukiman 2. Pengelolaan Kawasan Hijau & Kawasan Pemukiman 3. Sistem Prasarana & Transportsai, Telekomunikasi, Energi, Pengairan dan Prasarana Pengelolan Lingkungan

BAB III PERSYARATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG (BULDING CODE) KOTA BANDA ACEH BAGIAN I KETENTUAN UMUM I. 1. PENGERTIAN 11. Umum 22. Teknis I.2.

MAKSUD DAN TUJUAN 11. Maksud 22. Tujuan

BAGIAN II PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN II.1. PERUNTUKAN, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN 11. Peruntukan Lokasi 22. Fungsi Bangunan 33. Klasifikasi Bangunan II.2.

INTENSITAS BANGUNAN 11. Penentuan Letak Suatu daerah 22. Peruntukan Fungsi dan Klasifasi Bangunan 33. Luas Bangunan 4. Garis Sepadan Bangunan 5. Tata Letak Bangunan

BAGIAN III ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN III.1 ARSITEK BANGUNAN 11. Pengertian Umum 22. Kebutuhan Jumlah Pengembangan Ruang untuk satu Bangunan 33. Tampilan Arsitektur Bangunan bercirikan Lokalitas dan Tradisi Setempat 44. Tampilan Arsitektur pada Rehabilitasi Bangunan dan Terhadap Bangunan di Sekitarnya 55. Tampilan pada Rekonstruksi Bangunan dan Terhadapa Bangunan di Sekitarnya 66. Tampilan Bangunan Terhadap Keserasian Lingkungan 77. Penerapan Tampilan Arsitektur Tradisional/Lokal terhadap Bangunan Moderen 88. Tata Urutan Ruang berdasarkan Kedekatan Fungsi Ruang

99. Tata Letak Ruang dan Jarak Ruang pada Bangunan yang bercirikan

lokal 1010. Tata Letak & Jarak Ruang pada Bangunan Utama 1111. Tatanan Ruang Dalam dan Pengembangannya 1212. Pengaturan Tata Letak Ruang dalam Satu Bangunan 1313. Penggunaan Jenis-jenis Material Bangunan 1414. Penggunaan Kombinasi Material Bangunan 1515. Sistem Konstruksi Bangunan dan Tipe-tipe

III.2 TATA LETAK BANGUNAN 11. Bentuk Tatanan Bangunan 22. Orientasi Tatanan Pemukiman 33. Ketersediaan Sarana Dasar Bangunan dan Lingkungannya III.3 RUANG TERBUKA HIJAU 41. Fungsi Ruang Terbuka Hijau 52. Jenis Ruang Terbuka Hijau 63. Luas Maksimum dan Minimum III.4 SIRKULASI, PERTANDAAN, DAN PENCAHAYAAN RUANG LUAR BANGUNAN 71. Fasiltas Parkir 82. Pemisahan Jalan 93. Perletakan Saran Keamanan dan Lingkungan 104. Perletakan Pencahayaan Buatan III.5 PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN 11. Ketentuan Pengelolaan Dampak Ligkungan 22. Ketentuan UPL dan UKL 33. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lingkungan 44. Pengelolaan Daerah Bencana BAGIAN IV STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG IV.1 PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN 11. Persyaratan Umum 22. Persyaratan Perencanaan Struktur IV.2 PEMBEBANAN 31. Analisa Struktur 42. Standar Teknis IV.3 STRUKTUR ATAS 11. Kontruksi Beton 22. Kontruksi Baja 33. Kontruksi Kayu 44. Kontruksi Dengan Bahan dan Teknologi Khusus 55. Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis Konstruksi

IV.4 STRUKTUR BAWAH 11. Perencanaan Umum 22. Ketentuan Teknis Pondasi 33. Metode Perbaikan Tanah IV.5 KEANDALAN STRUKTUR 11. Keselamatan Struktur 22. Keruntuhan Struktur 33. Pemeriksaan dan Perawatan Bangunan IV.6 DEMOLISI STUKTUR 11. Kriteria Demolisi 22. Prosedur dan Metoda Demolisi BAGIAN V PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN V.1 SISTEM PROTEKSI PASIF 11. Ketahanan Api dan Stabilitas 22. Tipe Konstruksi Tahan Api 33. Tipe Konstruksi Yang Diwajibkan 44. Kompartemensasi dan Pemisahan 55. Proteksi Bukaan V.2 SISTEM PROTEKSI AKTIF 11. Sistem Pemadam Kebakaran 22. Sistem Diteksi & Alarm Kebakaran 33. Pengendalian Asap Kebakaran 44. Pusat Pengendali Kebakaran 55. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Kebakaran 66. Pemeriksaaan, Pengujian dan Pemeliharaan Deteksi dan Alarm BAGIAN VI SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR VI.1 FUNGSI DAN PERSYARATAN KINERJA 11. Fungsi 22. Pesyaratan Kinerja VI.2 KETENTUAN JALAN KELUAR 11. Persyaratan Keamanan 22. Kebutuhan Jalan Keluar 33. Jalan Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 44. Jarak Jalur Menuju Pintu Keluar 55. Jarak antara Pintu-pintu Keluar Alternatif 66. Dimensi/ukuran Pintu Keluar 77. Jalur Lintasan Melalui Jalan Keluar Yang Diisolasi Tehadap Kebakaran 88. Tangga Luar Bangunan 99. Lintasan Melalui Tangga/ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran

1010. Keluar Melalui Pintu-pintu Keluar 1111. Pintu Keluar Horisontal 1212. Tangga, Ramp atau Eskalator Yang Tidak Disyaratkan 1313. Ruang Peralatan dan Ruang Motor Lift 1414. Jumlah Orang Yang Ditampung VI.3 KONTRUKSI JALAN KELUAR 11. Penerapan 22. Tangga dan Ramp Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 33. Tangga dan Ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran 44. Pemisahan Tanjakan dan Turunan Tangga 55. Ramp dan Balkon Akses Yang Terbuka 66. Lobby Bebas Asap 77. Instalasi pada Pintu Keluar dan Jalan Lintasan 88. Perlindungan pada Ruang di Bawah Tangga dan Ramp 99. Lebar Tangga 1010. Ramp Pejalan Kaki 1111. Lorong Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 1212. Atap sebagai Ruang Terbuka 1313. Injakan dan Tanjakan Tangga 1414. Bordes 1515. Ambang Pintu 1616. Balustrade 1717. Pegangan Rambat pada Tangga 1818. Pintu 1919. Pintu Ayun 2020. Pengoperasian Gerendel Pintu 2121. Masuk dari Pintu Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran 2222. Rambu pada Pintu VI.4 AKSES BAGI PENYANDANG CACAT BAGIAN VII TRANSPORTASI DALAM GEDUNG VII.1 LIF 11. Kapasitas Lif 22. Lif Kebakaran 33. Peringatan Terhadap Pengguna Lif pada Saat Terjadi Kebakaran 44. Lif untuk Rumah Sakit 55. Sangkar Lif 66. Saf Lif 77. Mesin Lif dan Ruang Mesin Lif 88. Instalasi Listrik 99. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan VII.2 TANGGA BERJALAN DAN LANTAI BERJALAN BAGIAN VIII PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH KELUAR, SISTEM PERINGATAN BAHAYA

VIII.1 1SISTEM LAMPU DARURAT VIII.2 TANDA ARAH KELUAR VIII.3 SISTEM PERINGATAN BAHAYA BAGIAN IX INSTALANSI LISTRIK, PENANGKAL PETIR, DAN KOMUNIKASI DALAM GEDUNG IX.1 INSTALANSI LISTRIK 11. Perencanaan Instalansi Listrik 22. Jaringan Distribusi Listrik 33. Beban Listrik 44. Sumber Daya Listrik 55. Transformator Distribusi 66. Pemerikasaan dan Pengujian 77. Pemeliharaan IX.2 INSTALANSI PENANGKAL PETIR 11. Perencanaan Penangkal Petir 22. Instalansi Penangkal Petir 33. Pemeriksaan, Pengujian 44. Pemeliharaan IX.3 INSTALASI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG 11. Perencanaan Komunikasi dalam Gedung 22. Instalansi Telepon 33. Instalansi Tata Suara 44. MATV BAGIAN X INSTALANSI GAS X.1 INSTALANSI GAS PEMBAKARAN 11. Jenis Gas 22. Jaringan Distribusi Gas Kota 33. Pemeriksaan dan Pengujian X.2 INSTALANSI GAS MEDIK 11. Jenis Gas 22. Jaringan Distribusi Gas Medik 33. Pemeriksaan dan Pengujian BAGIAN XI SANITASI DALAM GEDUNG XI. 1 SISTEM PLAMBING 11. Perencanaan Sistem Plumbing 22. Sistem Penyediaan Air Bersih 33. Sistem Penampungan Air Bersih 44. Sistem Plambing Air Bersih 55. Penggunaan Pompa

66. Sistem Penyediaan Air Panas 76. Sistem Distribusi Air Bersih 87. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan XI. 2 SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH 11. Sumber Air Limbah 22. Sistem Plambing Air Limbah 33. Pembunagan dan Pengelolaan Air Limbah 44. Sistem Penyaluran Air Limbah 55. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan XI. 3 SISTEM PENYALURAN AIR HUJAN 61. Kelengkapan Dalam Bangunan 72. Kelengkapan Diisekitar Bangunan Gedung 83. Persyaratan Saluran 94. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan XI. 4 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 101. Timbulan Sampah 112. Sistem Pewadahan 123. Potensi Reduksi 134. Sistem Pengumpulan XI. 5 SISTEM SANITASI KOMUNAL 141. Hidran Umum 152. MCK Umum 163. Pewadahan dan Pengumpulan Sampah Komunal 17 18 BAGIAN XII VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA XII.1 VENTILASI 11. Kebutuhan Ventilasi 22. Ventilasi Alami 33. Ventilasi Buatan XII.2 PENGKONDISIAN UDARA 11. Kebutuhan Pengkondisian Udara 22. Konservaasi Energi 33. Perhitungan Beban BAGIAN XIII PENCAHAYAAN XIII.1 KEBUTUHAN PENCAHAYAAN XIII.2 PENCAHAYAAN BUATAN XIII.3 PENCAHAYAAN ALAMI XIII.4 PENGENDALIAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BAGIAN XIV KENYAMANAN, KEBISINGAN DAN GETARAN

XIV.1 KENYAMANAN TERMAL XIV.2 SIRKULASI UDARA XIV.3 PANDANGAN XIV.4 KEBISINGAN XIV.5 GETARAN

BAB IV TATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG I. PENGERTIAN II. PENYELENGGARAAN III. PERENCANAAN IV. PELAKSANAAN V. PENGAWASAN VI. PEMANFAATAN VII. PELESTARIAN VIII. PEMBONGKARAN IX. HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGUNA BANGUNAN GEDUNG X. PERAN SERTA MASYARAKAT XI. PEMBINAAN XII. SANKSI XIII. PERIJINAN BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I: TIPOLOGI BANDA ACEH

I. TIPOLOGI KOTA BANDA ACEH I.1

TINJAUAN ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI 1. Sejarah Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh adalah sebuah kota tua yang telah berusia 800 tahun. Banda Aceh lahir pada hari jum′at tanggal 1 Ramadhan 601 H, bertepatan pada tanggal 22 April 1205 M yang merupakan awal pemerintahan Sultan Alaidin johan Syah, sebagai pendiri kerajaan Islam Aceh Darussalam. Istana kerajaan yang diberi nama Kandang Aceh didirikan oleh Sukltan Alaidin Johan Syah, terletak di Gampong Pande. Sebagai ibukota sebuah kerajaan Islam pada waktu itu, Banda Aceh dalam perjalanan sejarahnya telah pernah mengalami zaman gemilang dan telah pernah pula menderita masa suram yang mengerikan. Zaman gemilangnya Banda Aceh terjadi pada masa-masa pemerintahan Sultan Alaidin Ali mughaiyat Syah, Sultan Alaidin Abdul Kahar, Sultan Alaidin Iskandar muda Menkuta Alam, dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin. Sedangkan masa yang amat getir dalam sejarah Banda Aceh adalah masa terjadinya perang dijalan Allah selama ± 70 tahun sejak ultimatum kerajaan Belanda pada tanggal 26 Maret 1873. 2. Sosial Budaya Masyarakat Kehidupan social budaya masyarakat kota Banda Aceh atau masyarakat Aceh secara keseluruhan sangatlah kental dengan nilainilai ajaran Islam yang telah dimulai sejak berdirinya kerajaan Islam Aceh Darussalam pada tahun 1205 M. Hal ini tandai dari banyaknya bukti-bukti peninggalan sejarah, berupa tulisan-tulisan, mesjid-mesjid tua, kuburan-kuburan tengku (ulama), bukti-bukti peperangan melawan penjajah dengan semangat nila-nilai Islam seperti kuburan Kherkoff dan lain sebagainya. Nilai-nilai ajaran tersebut masih tetap menjadi pegangan hidup masyarakat Kota Banda Aceh atau masyarakat Aceh secara keseluruhan, bahkan dewasa ini telah diberlakukan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, walaupun dalam perjalanannya masih menghadapi banyak persoalan-persoalan yang memerlukan pembenahan-pembenahannya. Nilai-nilai kehidupan social budaya masyarakat tersebut tentunya merupakan acuan yang sangat mempengaruhi perwujudan dan perkembangan pembangunan dikota Banda Aceh dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat kota Banda Aceh.

3. Letak Geografis dan Administratif Kota Banda Aceh adalah kota pantai yang terletak diujung barat pulau Sumatera dengan luas wilayah 6136 ha. Topografi kota Banda Aceh memiliki ketinggian antara -0,45 sampai dengan +4,5m dari permukaan laut, merupakan dataran rendah dengan kemiringan lahan berkisar antara 0 – 2 %. Luas wilayah secara keseluruhan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Bnada Aceh adalah 6136 ha yang terdiri dari 20 kelurahan, 69 desa, dan 4 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Meuraxa, Banda Raya, Jaya Baru, Baiturrahman, Lueng Bata, kuta Alam, kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Sedangkan jumlah kelurahan dan desa masih tetap yaitu 20 kelurahan dan 69 desa. 4. Hidrologi Menurut kondisi hidrologinya, ditengah-tengah kota mengaliri sungai Krueng Aceh yang membelah wilayah kota menjadi dua bagian. Sedangkan dibagian utara tedapat kanal banjir Krueng Aceh yang melintasi dari hulu sungai krueng Aceh didesa Baroy sampai kemenara kanal di pantai Desa Alue Naga. Disamping itu juga terdapat anak-anak sungai Krueng Aceh, yaitu Krueng Daroy, Krueng Doy, dan Krueng Lueng Paya, serta sungai-sungai kecil lainnya, yaitu Krueng Neng dan Krueng Titi Panyang. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai saluran pembuang akhiri system drainase diwalayah kota Banda Aceh. Sementara itu kanal banjir berfungsi sebagai sarana pengendalian banjir kiriman yang mampu menampung debit banjir 5 tahunan sebesar 900 m³/det dan sungai krueng Aceh sendiri mampu menampung debet banjir sebesar 400 m³/det. Permasalahan banjir yang masih sering dialami warga kota Banda Aceh adalah banjir genangan akibat hujan local dan sewaktu-waktu bersamaan dengan banjir pasang purnama. Permasalahan banjir local yang sering melanda wilayah kota Banda Aceh tidak terlepas dari kondisi topografi yang relative datr dan rendah dari permukaan laut dimana sebagian wilayah dibagian utara dan barat lautan merupakan daerah rawan dan tambak yang sangat luas. Air tanah pada umumnya dapat dikategorikan sebagai air asin/payau, dan air tawar. Daerah yang banyak mengandung air asin/payau dapat dijumpai dibagian utara, timur, dan barat laut. Sedangkan kondisi air tawar pada umumnya terdapat dibagian selatan kota yang membentang dari kecamatan Baiturrahman sampai kecamatan Meuraxa. 5. Kependudukan. Jumlah penduduk kota Banda Aceh sebelum bencana gempa dan tsunami sebanyak 235.523 jiwa (tahun 2003) dengan tingkat pertumbuan 4,21%, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak

46.552 rumah tangga. Dalam hal jumlah penyebaran penduduk, terbesar terdapat dikecamatan kuta Alam sebanyak 53.840 jiwa dan terendah dikecamatan Ulee Kareng sebanyak 16.291 jiwa. Sementara itu tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 38 jiwa/ha, dengan penduduk terpadat terdapat dikecamatan Baiturrahman sebesar 74 jiwa/ha, dan yang terkecil kepadatannya terdapat di kecamatan Syiah Kuala sebesar 19 jiwa/ha. Dilihat dari segi pemeluk agama, sebahagian besar penduduk memeluk agama Islam (97,09%), Kristen Protestan (0,68%), Kristen katolik (0,62%), Hindu (0,02%), dan Budha (1,59%). 6. Perekonomian Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari struktur ekonomi dan beberapa indicator lainnya,seperti tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, dan pendapatan regional perkapita berdasarkan PDRB kota Banda Aceh tahun 2003. Pertumbuhan ekonomi daerah setelah melewati masa krisis moneter telah memperlihatkan pertumbuhan positif, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 (masa krisis) adalah sebesar -4,21 % sebagai akibat krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang selanjutnya berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensi. Pertumbuhan positif mulai terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 0,88 % sampai pada tahun 2003 pertumbuhan sudah mencapai angka 4,25 %. Angka ini masih jauh dibawah angka pertumbuhan pada masa sebelum krisis yang berkisar antara 8 sampai 10 % rata-rata pertahun (1993-1996). PDRB kota Banda Aceh pada tahun 2003 sebesar Rp 522.317.850.000.- sedangkan Pendapatan Nasional perkapita adalah sebesar Rp 1.776.528,32. Angka ini masih dibawah angka sebelum krisis moneter yaitu sebesar Rp 1.938.523,31. Dalam hal ini struktur ekonomi daerah sampai tahun 2003 masih tetap didominasi oleh sector-sektor Pengangkutan dan Komunikasi (41,99 %),Perdagangan Hotel dan Restoran (22,40 %), Pertanian (12,32 %), dan jasa-jasa (10,73 %). Perkembangan angka inflasi selama 3 tahun terakhir (2001-2003) cenderung terjadi penurunan. Tahun 2001 angka inflasi sebesar 16,67 %, sedangkan tahun 2002 sebesar10,14 %, dan tahun 2003 sebesar 3,5 %. I.2. TINJAUAN ASPEK FISIK 1. Umum Seperti umumnya kota-kota di Indonesia, kota Banda Acehpun tumbuh dan berkembangs secara tidak terkendali, dengan konsentrasi kepadatan terjadi dipusat kota yaitu kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan pusat perdagangan pasar Aceh. Struktur kota memperlihatkan pola relative radial dengan pusat kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan Pasar Aceh. Terbentuknya struktur kota tersebut mengikuti pola jaringan jalan utama yang berbentuk radial dengan focus pusat kota (kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan Pasar Aceh). Kecenderungan munculnya fasilitas perdagangan dan jasa juga mengikuti pola jaringan jalan tersebut.Akibatnya beban

pusat kota terus meningkat dengan berbagai dampak permasalahan yang ditimbulkannya. Sementara itu sub-sub pengembangan di kawasan pinggiran kota, seperti Keutapang, Ulee Lheue, Ulee Kareng, dan Kawasan Neusu, belum mampu mengimbangi sehingga berkurangnya konsentrasi kegiatan di pusat kota. Namun demikian dampak paska bencana tsunami dimana terjadinya pergeseran likasi kegiatan social ekonomi masyarakat sehingga telah mendorong semakin cepatnya berkembang sub-sub pengembangan di kawasan pinggiran tersebut, kecuali Ulee Lheue yang merupakan wilayah terkena bencana. 2.

Kondisi Fisik Wilayah Sebelum Tsunami Kota Banda Aceh terletak di daerah dataran rendah, dengan jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa, dengan kepadatan yang terkonsentrasi pada pusat kota dan melebar ke barat dan ke arah pantai. Sebagai ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Banda Aceh dilengkapi dengan prasarana dan sarana berskala regional dan nasional, dengan intensitas kegiatan perkotaan yang cukup tinggi. Bahkan sebagai pintu gerbang barat Indonesia, Banda Aceh juga memiliki fungsi-fungsi perhubungan internasional yang semakin mempertinggi fungsi-fungsi pelayanan kota ini. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Banda Aceh juga mengambil peranpenting sebagai kutub perlawanan bangsa terhadap penjajah di wilayah yang paling lama bertahan terhadap tekanan penjajah dengan pusat perlawanannya berada di kota ini. Sebagai gerbang masuknya Islam ke Indonesia, kultur Aceh sangat lekat dengan spirit Islam, sehingga sebutan Aceh sebagai Serambi Mekah pun tidaklah berlebihan. Perhatikan Gambar 1.1 di bawah ini. Gambar 1.1 Kondisi Wilayah Fisik Kota Banda Aceh

Sumber : RIRWANS, buku I, 2005, hal. 43

3. Struktur Kota Banda Aceh Seperti umumnya kota-kota di Indonesia, Banda Aceh pun tumbuh hampir tidak terencana, dengan konsentrasi kepadatan di pusat-pusat kota (sekitar Mesjid Raya Baiturrahman), dan memanjang hampir linier mengikuti jalan utama yang relatif sejajar pantai, dan melebar ke arah pantai. Struktur kota memperlihatkan pola relatif radial dengan pusat Mesjid Raya Baiturrahman, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini. Gambar 1.2 Struktur Kota Banda Aceh

Sumber : RIRWANS, Buku I, 2005, hal. 44

4. Bentang Alam Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh berada pada dataran dengan ketinggian rata-rata di bawah 10 m, yang secara geologi merupakan dataran banjir Krueng Aceh. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan memperlihatkan pola gelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas muka laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah barat dan timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke arah laut. a. Ketinggian Dari interpretasi foto satelit dengan skala 1 : 10.000, diperoleh perkiraan ketinggian Banda Aceh sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 1.3. Bentang Alam Kota Banda Aceh

Sumber : RIRWANS, Buku I, 2005, hal. 45 b. Kontur ketinggian Dari peta ketinggian tersebut dapat diperoleh perkiraan kontur ketinggian Kota Banda Aceh sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4 berikut ini.

Gambar 1.4. Kontur Ketinggian Kota Banda Aceh

Sumber : RIRWANS, Buku I, 2005, hal. 43 c. Struktur Geologi Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai sesar Semangko (Semangko Fault). Patahan ini diperkirakan bergeser sekitar 11 cm per tahun, dan tentunya merupakan daerah rawan gempa. Pada daerah pernukitan dan pegunungan, di samping rawan gempa Sesar Semangko ini juga menyimpan potensi longsong akibat pergeserannya. Gambar berikut ini menunjukkan sistem patahan sumatera, baik sepanjang sesar semangko, mau pun patahan-patahan terkait pada dasar laut di timur Sumatera. Secara grafis apabila patahanpatahan tersebut diplotkan pada Peta Banda Aceh maka akan diperoleh gambaran kedudukan patahan-patahan tersebut terhadap Kota Banda Aceh sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini. Terlihat di sini bahwa garis patahan tersebut berada pada perbukitan yang mengapit Kota Banda Aceh di barat dan di timur.

Gambar 1.5. Struktur Geologi Kota Banda Aceh

Sumber : RIRWANS, Buku I, 2005, hal 48

II. RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH II.1.

SKENARIO TATA RUANG Berdasarkan Blue Print, Rencana Tata Ruang Kota Banda Aceh akan dilakukan dengan melakukan perbaikan pola dan struktur dengan memberikan dua pilihan bagi masyarakat, yaitu : 1. Pindah ke lokasi aman bagi masyarakat yang ingin pindah 2. Tetap di lokasi semula yang telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana perlindungan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu : a. Fungsi-fungsi penting kota, seperti kantor pemerintahan, rumah sakit dalam jangka panjang sebaiknya dipindah ke daerah aman b. Perlu adanya fasilitas pelindungan dan penyelematan c. Penggunaan teknologi bangunan tahan gempa dan tsunami d. Pengaturan kembali fungsi-fungsi kota secara ruang dalam wujud zonasi berdasarkan tingkat potensi kerusakan e

II.2

.Penataan permukiman nelayan dan non-nelayan di sekitar pantai dan bagi yang ingin pindah diberikan alternatif lain yang aman. STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH

Strategi penataan ruang Kota Banda Aceh dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Konsep tata ruang skala kota ini perlu terus disempurnakan dengan memadukannya dengan rencana tata ruang skala lingkungan. 2. Kegiatan yang sifatnya sederhana dan sudah jelas posisi atau lokasinya dapat segera dilaksanakan. 3. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya rumit dan jangka panjang atau mempunyai implikasi yang luas terhadap aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dalam kawasan perkotaan perlu dilakukan secara hati-hati dan terencana.

4. Pelaksanaan pembangunan dimulai dengan pembenahan permukiman dengan Participatory Planning 5. Penentuan fasilitas sosial di lingkungan permukiman dan sub-pusat dilakukan bersamaan dengan pertimbangan jumlah sebaran penduduk yang akan mendiami. Untuk ini perlu dilakukan survei minat tempat tinggal. 6. Jumlah dan bentuk fasilitas perlindungan dan penyelamatan ditentukan dengan skala wilayah perencanaan tata ruang.

7. Pembangunan infrastruktur kota dilakukan dengan mengikuti struktur yang ada, tanpa perubahan yang berarti kecuali di sekitar pelabuhan penyeberangan ke Sabang, yang masih akan distudi terlebih dahulu.

II.3 STRUKTUR RUANG Struktur Ruang Perkotaan Kota Banda Aceh dikembangkan dengan sub pusat kota dan sistem infrastruktur kota. Sistem sub-pusat kota diarahkan pada pengembangan dua pusat perkotaan di sekitar pusat kota, yaitu sub pusat kota, yaitu sub pusat kota Neusu Jaya, Keutapang, Lambaro, Pineung, Darul Imarah, Lhoknga, Lampeneurut, dan Pekan Ateuk. Sistem jaringan jalan antara lain jalan lingkar kota yang menghubungkan sub pusat kota-kota dan melintasi sepanjang bagian utara kota di sisi dalam hutan kota, kemudian didukung oleh jaringan jalan poros BaratTimur kota jalan Cut Nyak Dhien hingga Tgk. Daud Beureuh, proros utaraselatan dari jalan Syiah Kuala hingga jalan baru. Sistem infrastruktur kota lainnya antara lain air bersih, drainase, listrik, telekomunikasi diwujudkan dengan mengikuti sistem jaringan jalan yang diusulkan. Khusus untuk sistem drainase ditata dengan keberadaan drainase alam seperti sungai. Kegiatan lanjutan dari arahan kebijakan penataan ruang ini adalah penyempurnaan atau revisi rencana tata ruasng wilayah kota Banda Aceh pasca gempa dan tsunami hingga dilegalisasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda), meliputi : 1. Penajaman aspek geologi baik potensi gempa, tsunami, gunung berapi, longsor, dan banjir berikut implikasi keruangannya. 2. Penelitian bangunan yang masih berdiri tetapi sudah rusak 3. Site plan atau urban design kawasan pusat kota (Landmark dan sebelah Lambaro) 4. Site plan penataan ruang daerah buffer zone (Zona 1, 2, 3), berikut jenis tanaman atau bangunan tahan gempa. 5. Konsolidasi pertanahan didaerah yang paling rusak akibat gempa dan tsunami 6. Penyiapan Zona Regulation 7. Penyiapan Building Code 8. Mendorong proses legalisasi di DPRD

Gambar 2.1 Struktur Ruang Kota Banda Aceh

Sumber : RIRWANS, Buku I, 2005, hal. 62.

III. WILAYAH BENCANA BAHAYA GEMPA, TSUNAMI, DAN BADAI

III.1. PENGARUH TSUNAMI Gelombang tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah meluluhlantakkan Banda Aceh. Diperkirakan kerusakan mencapai tidak kurang dari 60 % perkotaan, baik bangunan maupun infrastukturnya. Gambar berikut ini menunjukkan kondisi Banda Aceh pasca tsunami, yang diambil pada tanggal 30 Desember 2004 dengan sumber SPOT 5 colour (2,5 m), titik berwarna merah menunjukkan lokasi Mesjid Baiturrahman. 1. Jangkauan Kerusakan Akibat Gempa dan Tsunami Dari peta tersebut diatas dapat diidentifikasi jangkauan dan tingkat kerusakan akibat gempa dan tsunami sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini. Gambar 3.1 Jangkauan Kerusakan

Sumber : RIRWANS, Buku I, 2005, hal. 51 2. Zonasi Kerusakan Berdasarkan jangkauan dan tingkat kerusakan tersebut, maka kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami di Aceh dapat dibedakan atas 4 zona kerusakan sebagai berikut:

Apabila dikembalikan pada peta sebelum bencana, maka zona-zona kerusakan tersebut terlihat pada Gambar 3.2 berikut. Gambar 3.2 Zonasi Kerusakan


2. Arah Terjangan Gelombang Terjangan gelombang menunjukkan arah yangrelatif tegak lurus garis pantai, baik yang langsung dari barat seperti pada daerah Lhoknga, maupun yang dari utara setelah pembelokkan dari pulaupulau di ujung Sumatera dan Kepulauan Andaman. Pola kerusakan akibat terjangan tsunami yang sejajar garis pantai, dengan gradasi kerusakan yang melemah tegak lurus menjauhi pantai, mengindikasikan juga bahwa arah terjangan gelombang tegak lurus garis pantai. Perhatikan Gambar 3.3. Gambar 3.3 Arah Terjangan Tsunami


III.2. ASPEK FISIK KOTA BANDA ACEH Dari aspek-aspek bentang alam, struktur geologi, kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami,serta pengaruh arah terjangan gelombang diatas, maka dapat dilakukan superimposed seluruh aspek tersebut untuk menentukan karakteristik fisik Kota Banda Aceh. III.3. KARAKTERISTIIK KOTA BANDA ACEH Dengan menggabungkan seluruh aspek fisik tersebut, maka secara umum karakeristik fisik Banda Aceh dapat dikelompokkan. III.4 ZONASI FISIK KOTA BANDA ACEH Dengan karakteristik fisik demikian,maka dapat ditentukan arahan zonasi fisik Banda Aceh, yang secara garisbesar terbagi atas Kawasan Lindung (Conservation, Zona V), Kawasan Pengembangan Terbatas (Restristic Development Area, meliputi zona I, II, dan III), kawasan Pengembangan ( Promoted Development Area, zona IV ) sebagai berikut : Gambar 3.4. Aspek Fisik Kota Banda Aceh

Gambar 3.5 Karakteristik Fisik Banda Aceh


Gambar 3.6 Zonasi Fisik Banda Aceh

IV. KETENTUAN UMUM PENGERTIAN UMUM Dalam Rancangan Materi Teknis Kota Banda Aceh ini ada beberapa ketentuan/pengertian umum yang dikenal, yaitu sebagai berikut : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh. 6. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK,merupakan pembagian kawas fungsi kota yang ditetapkandalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. 7. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta akibat bencana gempa/tsunami. 8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusi melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau temapt tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 9. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 10. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 11. Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari konstruksi dan umumr bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun 12. Kavling/pekarangan adlah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Kota dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah dan/atau memperbaiki bangunan yang ada termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 14. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi. 15. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan. 16. Kooefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/persil.

17. Koofisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok tas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/persil. 18. Koofisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/persil. 19. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. 20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang memberikan untuk mendirikan, memperluas, merubah, dan memperbaiki/merehab bangunan gedung.

V. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

Fungsi bangunan gedung diwilayah Kota meliputi fungsi hunian, pemerintah, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus. Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah tinggal sementara. Bangunan gedung fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk kegiatan pemerintahan. Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mesjid, meunasah, musholla, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan pergudangan. Banguan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum. Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar nya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi

BAB II: KONSEP RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA BANDA ACEH BAGIAN I. KETENTUAN UMUM / PENGERTIAN UMUM I.1 KEBIJAKAN STRUKTUR KABUPATEN/KOTA

DAN

POLA

PEMANFAATAN

RUANG

1. Sistem Kota a. Meminimalisasikan perubahan struktur, hirarki, kepadatan dan tata guna lahan eksisting b. Mengembangkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai jalur penyelamatan c. Merehabilitasi/merekonstruksi kawasan kota yang terkena tsunami d. Meningkatkan aksesibilitas kota dari arah laut maupun udara dalam rangka evakuasi, distribusi logistik maupun rehabilitasi kota/kawasan 2. Struktur Kota a. Mempertahankan kerangka kota yang ada yang merangkai seluruh wilayah kota. b. Merehabilitasi kerangka kota yang ada. c. Membangun kota dan kawasan yang tahan menghadapi bencana. d. Memanfaatkan alur sungai sebagai kerangka kota. e. Meningkatkan fungsi dan peran ruang-ruang struktural utama. 3. Kawasan Non Budidaya a. Kawasan Lindung i. Merehabilitasi dan mereboisasi kawasan lindung yang rusak akibat bencana tsunami. ii. Mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove sebagai fungsi lindung dan pertanahan terhadap bencana tsunami. iii. Mengembangkan dan menambah kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam iv. Memanfaatkan kawasan sabuk hijau dan escape hill untuk ruang terbuka hijau. b. Kawasan Pantai dan Pesisir Mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai/pesisir seperti semula dengan menerapkan mitigasi bencana. c. Kawasan Sungai Menata kawasan sungai dengan menerapkan mitigasi bencana. 4. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Permukiman i. Membangun kembali permukiman kota yang rusak beserta fasilitasnya. ii. Melengkapi permukiman yang ada dengan fasilitas mitigasi bencana. iii. Mengembangkan bangunan penyelamatan/rumah vertikal pada kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi. iv. Menciptakan kawasan permukiman baru. b. Kawasan Bersejarah Mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan bersejarah yang masih ada. I.2. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN/KOTA Arahan pemanfaatan ruang kabupaten/kota bertujuan untuk memberi beberapa alternatif konsep pemanfaatan ruang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau merevisi rencana tata ruang wilayahnya, serta dalam menyusun rencana tata ruang wilayah yang lebih rinci, misalnya rencana detail tata ruang kota dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Arahan pemanfaatan ruang kabupaten/kota disusun dengan mempertimbangkan 16 (enam belas) kebijakan penatan ruang, yaitu: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. I.3

mewujudkan penghidupan yang aman dan lebih baik; memberi pilihan kepada warga untuk bermukim; melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana; menonjolkan karakteristik budaya dan agama; pendekatan penataan ruang partisipatif; memitigasi bencana; tata ruang memadukan pendekatan dari atas dan bawah; mengembalikan peran pemerintah daerah; perlindungan hak perdata warga; mempercepat proses administrasi pertanahan; pengaturan mengenai kompensasi; revitalisasi kegiatan ekonomi; memulihkan daya dukun lingkungan; memulihkan sistem kelembagaan SDA dan LH; rehabilitasi strultur dan pola tata ruang; dan membangun kembali kota.

ZONASI FISIK BANDA ACEH Arahan zonasi fisik Banda Aceh sebagian besar terdiri dari atas 1. Kawasan Lindung (Conservation, Zona V), 2. Kawasan Pengembangan Terbatas (Restricted Development Area, meliputi zona I, II, dan III), Kawasan Pengembangan (Promoted Development Area, zona IV).

I.4

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG BANDA ACEH

Pola pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang rawan bencana, meliputi: 1. Zona pantai, 2. Zona perikanan/tambak, 3. Zona taman kota, 4. Zona permukiman, permukiman terbatas dan permukiman perkotaan, 5. Zona landmark dan pusat pemerintahan kota Banda Aceh, 6. Zona permukiman baru bagi penduduk yang ingin pindah, 7. Zona pusat bisnis dan pemerintahan provinsi dan fasilitas perkotaan berskala kota dan regional, 8. Zona pendidikan tinggi, dan 9. Zona pertanian. I.5

REVISI RTRW -TAHUN 2002-2010 (MENURUT QANUN No 3/2003) Memuat beberapa hal yang menjadi bahan arahan untuk Perencanaan Tata Ruang Kota Banda Aceh paska bencana. 1. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong keekonomisan pemanfaatan lahan; Pemanfaatan lahan diorientasikan berpusat di wilayah pusat kota (kawasan perkantoran di Kecamatan Baiturahman dan sekitarnya), sedangkan Sub Pusat dikembangkan di wilayah Ulee Lheue, Ulee Kareng, dan Banda Raya. Arahan perkembangan lahan dengan 3 sub pusat dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan secara merata ke semua wilayah (timur, selatan, barat) dan mendorong pertumbuhannya. BWK pusat kota diarahkan sebagai “Kota Lama” Banda Aceh. Saran Umum Tata Ruang: Sebagai upaya mitigasi bencana arah pemanfaatan lahan lebih diarahkan ke wilayah timur dan selatan dengan topografi yang lebih tinggi. Konsekuensinya untuk ke-2 sub pusat kota –Ulee Kareng dan Badaraya- masih tetap dapat dikembangkan sedangkan Ulee Lheue pengembangan secara terbatas. Sub pusat Ulee Lheue tetap dilengkapi prasarana pelabuhan. 2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah kota; Struktur Pemanfaatan Ruang : pusat kota ditetapkan di kawasan yang didominasi jasa pemerintahan dengan 3 sub pusat. Pola pemanfaatan lahan permukiman dengan model neighbourhood unit (NU) dimana ada cluster-cluster permukiman dengan fasilitas dan utilitasnya. BWK Pusat (Baitur Rahman) diproyeksikan berkepadatan penduduk = 76 -100 jiwa/Ha (tinggi). BWK Ulee Lheue dan Ulee Kareng diarahkan dengan kepadatan sedang (51 - 75 jiwa/Ha), sedangkan BWK Bandaraya diarahkan dengan kepadatan rendah (31/50 jiwa/Ha). Saran Umum Tata Ruang: Pemanfaatan lahan dengan pola NU masih tetap dipertahankan. Bahkan dengan kondisi lahan dan permukiman paska bencana ini semestinya pola NU lebih dipertegas lagi penerapannya dalam bentuk

pengaturan perumahan dan fasilitasnya yang mengelompok. RTRW Kota, Konsolidasi lahan (LC), dan perencanaan desa/kelurahan akan menjadi media bagi pengembangan masing-masing unit permukiman. Selanjutnya kepadatan penduduk diorientasikan ke wilayah timurselatan. Khususnya BWK Bandaraya, kepadatan penduduknya dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan Ulee Lheue kepadatan penduduk dibatasi. I.6

Komponen Utama RTRW -Tahun 2002-2010 1. Permukiman Wilayah selatan dengan kepadatan penduduk rendah (31-50 jiwa/Ha) dan wilayah timur (51 - 75 jiwa/ha) ditingkatkan kemampuan daya dukungnya. Kepadatan yang optimal untuk setiap kawasan perlu dikaji lebih lanjut dengan ketersediaan dan kelayakan lahannya serta kebutuhan lahan dan proyeksinya. Relokasi lahan di wilayah utara dan barat Kota Banda Aceh diarahkan lokasi penggantinya di kedua BWK (selatan dan timur). 2. Pengelolaan Kawasan Hijau Dan Kawasan Permukiman Kawasan hijau tersebar dengan komposisi 20 % dari luas lahan Kota Banda Aceh. Kawasan hijau yangt berfungsi memberikan perlindungan yang serupa akan disediakan kawasan perlindungan alam (mangrove, api-api, dsb) di sepanjang pesisir pantai utara-barat dengan dibatasi ringroad atau media lainnya. 3. Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan ; Terminal Regional di Desa Mibo yang masuk dalam RTRW lama tetap dapat dikembangkan. Sedangkan untuk rencana sub terminal di Ulee Lheue dapat dipindahkan. Pelabuhan Ulee Lheue merupakan kawasan koridor KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Sabang. Pelabuhan ini tetap dapat dikembangkan secara terpadu dengan fasilitas seperti: dermaga, perkantoran, pergudangan, terminal, dsb) dengan konstruksi yang lebih memadai. Utilitas dan prasarana pendukung permukiman lainnya disediakan mengikuti pembangunan perumahan dengan berpegangan pada efisiensi penyediaan utilitas dan prasarana pendukung. Pola cluster/NU di setiap lokasi permukiman. Infratruktur lain akan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan lahan, dan mitigasi bencana. Tabel Zonafikasi Fisik Berdasarkan RTRW

Zona 1

Kecamatan Meuraxa • Permukiman penduduk menyebar di (BWK Barat Kota), setiap unit pelayanan lingkungan, meliputi Desa Ulee Lheue, dengan kepadatan sedang atau 51 – 75 Deah Glumpang, Deah orang/ha. KDB untuk perumahan Baro, Deah Teungoh, maksimum 60 %, khususnya di BWK Gampong Pie, dan Desa Barat Kota dan Timur Kota, sedangkan

Asoe Nanggroe Kecamatan Kuta Raja (BWK Pusat Kota), meliputi Desa Gampong Pande dan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Alam (BWK Pusat Kota), meliputi Desa Lampulo Kecamatan Syiah Kuala (BWK Timur Kota), meliputi Desa Dayah Raya dan Alue Naga Kecamatan Jaya Baru (BWK Barat Kota), meliputi Desa Ulee Rata Zona 2

Kecamatan Meuraxa (BWK Barat Kota), meliputi Desa Lambung, Gampong Blang, Cot Lamkuweh, Lamjaba, Surien, Blang Oi, Gampong Baro, Lampaseh Aceh, Lampaseh Kota, Punge Jurong dan Desa Punge Ujong Kecamatan Kuta Raja (BWK Pusat Kota) meliputi Desa Peulanggahan, Keudah, dan Merduati Kecamatan Kuta Alam (BWK Pusat Kota), Desa Kampung Mulia dan Lamdingin Kecamatan Syiah Kuala (BWK Timur Kota), meliputi Desa Tibang dan Jeulingke Kecamatan Jaya Baru

• •

•

•

BWK Pusat kota berkepadatan tinggi 76 – 100 orang/ha, dengan KDB untuk perumahan adalah maksimal 80 %. Penempatan perdagangan dan jasa dengan jumlah sedang dan KDB maksimum 80 %. Penempatan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Fasilitas pendidikan tinggi diarahkan di BWK Timur Kota dan BWK Pusat Kota. Penempatan pelayanan kesehatan, untuk tingkat Rumah Sakit dan Puskesmas, khusunya di BWK Timur Kota, BWK Barat Kota. Perkantoran dan pelayanan umum, dengan jumlah terbatas, untuk skala kecamatan, dengan KDB maksimum 80 %

• Permukiman penduduk menyebar di setiap unit pelayanan lingkungan, dengan kepadatan sedang atau 51 – 75 orang/ha. KDB untuk perumahan maksimum 60 %, khususnya di BWK Barat Kota dan Timur Kota, sedangkan BWK Pusat kota berkepadatan tinggi 76 – 100 orang/ha, dengan KDB untuk perumahan adalah maksimal 80 %. • Penempatan perdagangan dan jasa dengan jumlah sedang, yang di sebar di setiap BWK. • Penempatan pelayanan kesehatan, untuk tingkat Rumah Sakit dan Puskesmas • Perkantoran dan pelayanan umum, dengan jumlah terbatas, untuk skala kecamatan, yang disebar di setiap BWK.

Zona 3.

(BWK Barat Kota), meliputi Desa Punge Blang Cut, Punge Jurong, dan Desa Punge Ujong Kecamatan Kuta Alam (BWK Pusat Kota), meliputi Desa Kampung Laksana, Kampung Kramat, dan Bandar Baru Kecamatan Syiah Kuala (BWK Timur Kota), meliputi Desa Kamong Pineung dan Dusun Prada Kecamatan Jaya Baru (BWK Barat Kota), meliputi Desa Lampoh Daya, Bitai, Emperom, Lamteumen Barat dan Lamteumen Timur

Zona 4.

Kecamatan Baiturrahman (BWK Pusat Kota), meliputi Desa Sukaramai dan Kampung Baro Kecamatan Kuta Alam (BWK Pusat Kota), meliputi Desa Kuta Alam dan Beurawe, Kecamatan Syiah Kuala (BWK Timur Kota), meliputi Desa Lamgugop dan Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Jaya Baru (BWK Barat Kota), meliputi Desa Batoh, Lampaloh, Blang Cut, Suka Damai, Lamseupeng, Panteriek, Lueng Bata, Cot Mesjid, Lamdom Kecamatan Baiturrahman (BWK

• Permukiman penduduk menyebar di setiap unit pelayanan lingkungan, dengan kepadatan sedang atau 51 – 75 orang/ha. KDB untuk perumahan maksimum 60 %, khususnya di BWK Barat Kota dan Timur Kota, sedangkan BWK Pusat kota berkepadatan tinggi 76 – 100 orang/ha, dengan KDB untuk perumahan adalah maksimal 80 %. • Penempatan perdagangan dan jasa dengan jumlah sedang, yang di sebar di setiap BWK. • Penempatan pelayanan kesehatan, untuk tingkat Rumah Sakit dan Puskesmas • Perkantoran dan pelayanan umum, dengan jumlah terbatas, untuk skala kecamatan, yang disebar di setiap BWK.

• Permukiman penduduk menyebar di setiap unit pelayanan lingkungan, dengan kepadatan sedang atau 51 – 75 orang/ha. KDB untuk perumahan maksimum 60 %, khususnya di BWK Barat Kota dan Timur Kota, sedangkan BWK Pusat kota berkepadatan tinggi 76 – 100 orang/ha, dengan KDB untuk perumahan adalah maksimal 80 %. Sedangkan BWK Selatan kota merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah, atau 31 – 50 orang/ha, dengan KDB untuk perumahan maksimal 40 %. • Penempatan perdagangan dan jasa dengan jumlah sedang, yang di sebar di setiap BWK. • Penempatan pelayanan kesehatan, untuk tingkat Rumah Sakit dan Puskesmas • Perkantoran dan pelayanan umum, dengan jumlah terbatas, untuk skala kecamatan, yang disebar di setiap BWK.

Pusat Kota), meliputi Desa Neusu Jaya, Neusu Aceh, Ateuk, Dayah Teungoh, Ateuk Jawo Kecamatan Banda Raya (BWK Selatan Kota), meliputi Desa Geuce Kaye Jato, Geuce Meunara, Geuce Komplek, Geuce Inem, Lhong Raya, Lamlagang, Lampuot, Mibo, Lhong Cut dan Peuyerat Kecamatan Ulee Kareng (BWK Selatan Kota), meliputi Desa Lambhuk, Ie Masen Ulee Kareng, Lamteh, Lam Geulumpang, Ilie, Pango Raya dan Pango Deah

BAB III: PERSYARATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDA ACEH I. KETENTUAN UMUM I.1

PENGERTIAN 1. Umum Dalam Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kota Banda Aceh b. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Banda Aceh c. Dinas Bangunan adalah Dinas Teknis di Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang berada di Daerah yang bersangkutan. d. Pengawas/Pemilik Bangunan adalah pejabat atau tenaga teknis profesional yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau ketentuan yang berlaku untuk bertugas mengawasi/menilik bangunan gedung. 2. Teknis a. Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotorankotoran dapur, kamar mandi, kakus dan peralatan-peralatan pembuangan lainnya. b. Atrium adalah suatu ruang dalam suatu bangunan yang menghubungkan 2 atau lebih tingkat/lantai, di mana: i. seluruh atau sebagian ruangnya tertutup pada bagian atasnya oleh lantai atau atap, termasuk struktur atap kaca; ii. termasuk setiap ruang yang berbatasan/ berdekatan tetapi tidak terpisahkan oleh pembatas; iii. tidak termasuk lorong tangga, lorong ramp, atau ruang dalam shaft. c. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di daiam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan bertempat tinggal, berusaha, bersosial-budaya, dan kegiatan lainnya. d. Bangunan turutan adalah bangunan sebagai tambahan atau pengembangan dari bangunan yang sudah ada. e. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan

f. g.

h.

i. j. k. l. m. n.

o. p. q.

r. s.

t. u.

v. w.

kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olah raga, perbelanjaan, dsb. Bangunan Induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil Baku Tingkat Getaran mekanik dan getaran kejut adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dan usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. Baku tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dituang kelingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Daerah Hijau Bangunan, yang selanjutnya disebut DHB adalah ruang terbuka pada bangunan yang dimanfaatkan untuk penghijauan. Demolisi adalah kegiatan merobohkan atau membongkar bangunan secara total. Dinding Pembatas adalah dinding yang menjadi pembatas antara bangunan. Dinding Luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan merupakan dinding pembatas. Dinding Luar Non-struktural adalah suatu dinding luar yang tidak memikul beban dan bukan merupakan dinding panel. Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap: i. Batas lahan yang dikuasai, ii. Bata tepi sungai/pantai, iii. Antar massa bangunan lainnya, atau iv. Rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya. Garis sempadan pagar adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan. Garis sempadan loteng adaiah garis yang terhitung dan tepi jalan berbatasan yang tidak diperkenankan didirikan tingkat bangunan. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan. Getaran kejut adalah getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat. Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. Getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia. Jarak antara bangunan adalah jarak terkecil antara bangunan yang diukur antara permukaan-permukaan denah bangunan. Jaringan persil adalah jaringan sanitasi dan jaringan drainasi dalam persil. Jaringan saluran umum kota adalah jaringan sarana dan prasarana saluran umum perkotaan, seperti jaringan sanitasi dan jaringan drainasi.

x. Kamar adalah ruangan yang tertutup seluruhnya atau sebagian, untuk tempat kegiatan manusia, selain kamar untuk MCK dan dapur. y. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. z. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok peruntukan. aa. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. bb. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok peruntukan cc. Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka prosentasi perbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. dd. Lubang Atrium adalah ruang dari suatu atrium yang dikelilingi oleh batas pinggir bukaan lantai atau oleh batas pinggir lantai dan dinding luar. ee. Mendirikan Bangunan i. Mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau membongkar secara keseluruhan atau sebagian suatu bangunan; ii. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaanpekerjaan yang dimaksud pada butir 2.w.i. ff. Pekarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil/ kaveling/blok peruntukan bangunan. gg. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah pedoman rencana teknik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan/kawasan (urban design and development guidelines). hh. Ruang persiapan adalah ruang yang berhubungan dengan, dan berbatasan ke suatu panggung pada bangunan klas 9b yang dipergunakan untuk barang-barang dekorasi panggung, peralatan, ruang ganti, atau sejenisnya. ii. Rumah adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang borhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. jj. Sambungan jaringan adalah penghubung antara sesuatu jaringan persil dengan jaringan saluran umum kota. kk. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang akan dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB. ll. Tinghat Ketahanan Api (TKA), adalah tingkat ketahanan api yang dipersyaratakan pada bagian atau komponen bangunan sesuai

ketentuan butir V.1.2 dalam ukuran waktu satuan menit, dengan kriteria-kriteria berurut yaitu aspek ketahanan struktural, integritas, dan insulasi. Contoh: TKA 90/-/60 berarti hanya terdapat persyaratan TKA untuk ketahanan struktural 90 menit dan insulasi 60 menit. mm. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah. I.2

MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Banda Aceh, termasuk dalam rangka proses perijinan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan, serta pemeriksaan kelaikan fungsi/keandalan bangunan gedung. 2. Tujuan Tujuan Pedoman Persyaratan Teknis ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung sesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis, yaitu Persyaratan Tata Bangunan dan lingkungan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur dan pengendalian dampak lingkungan, serta persyaratan keandalan bangunan. 2.1 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan a. Peruntukan dan Intensitas: i. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan, ii. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, iii. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. b. Arsitektur dan Lingkungan: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. ii. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya. iii. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2.2 Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung a. Strukfur Bangunan: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. ii. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan. iii. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. iv. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. b. Ketahanan terhadap Kebakaran dan Petir: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia pada saat terjadi kebakaran. ii. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehinga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: (1) cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman; (2) cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api; (3) dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya. c. Sarana Jalan Masuk dan Keluar: i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya. ii. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari cedera atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat iii. menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial. d. Transportasl dalam Gedung: i. menjamin tersedianya alat transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam bangunan gedung. ii. menjamin tersedianya aksesibiltas bagi penyandang cacat khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial. e. Pencahayean Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya: i. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat; ii. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat. f. Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi: i. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir;

iii. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. g. Instalasi Gas: i. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup; iii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan secara baik. h. Sanitasi dalam Bangunan: i. menjam di dalam in tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan; iii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik. i. Ventilasi dan Pengkondisian Udara: i. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik. j. Pencahayaan: i. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; ii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik. k. Kebisingan dan Getaran: i. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan; ii. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.

II. PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN II.1 PERUNTUKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN 1. Peruntukan Lokasi 1.1

Pembagian Zona

a. Zona I (Kawasan Terbangun Kepadatan Sangat Rendah) Tempat-tempat dengan ketinggian dataran 0 – 5 m dpl pasang tertinggi, jarak dari pantai ke daratan 0 – 2000 m. Ketinggian dataran sedang > 25 m, jarak dari pantai ke daratan 0 – 200 m b. Zona II (Kawasan Kepadatan Rendah) Tempat-tempat dengan ketinggian rendah > 5 m dpl pasang tertinggi, jarak dari pantai ke daratan 200 – 4000 m. c. Zona III (Kawasan Kepadatan Sedang) Tempat-tempat dengan ketinggian rendah > 5 m dpl pasang tertinggi, jarak dari pantai ke daratan > 4000 m. Permukiman dengan kepadatan sedang d. Zona IV (Kawasan Kepadatan Tinggi) e. Tempat-tempat dengan ketinggian rendah > 5 m dpl pasang tertinggi, jarak dari pantai ke daratan > 4000 m. Permukiman dengan kepadatan tinggi. Kawasan Pengembangan (promoted development area) 1.2. Zonafikasi Fisik

Arahan

Bangunan gedung yang akan didirikan di Kecamatan dan dalam wilayah Kecamatan harus diselenggarakan sesuai dengan arahan peruntukan yang diatur dalam pembagian zona sebagai berikut: a. Kawasan Terbangun Kepadatan Sangat Rendah (ZONA I): i. Kecamatan Meuraxa: Ulee Lheue, Deah Glumpang, Deah Baro, Deah Teungoh, Gampong Pie, dan Asoe Nanggroe ii. Kecamatan Kuta Raja: Gampong Pande dan Gampong Jawa iii. Kecamatan Kuta Alam Lampulo iv. Kecamatan Syiah Kuala: Dayah Raya dan Alue Naga v. Kecamatan Jaya Baru: Ulee Rata vi. Kecamatan Baiturrahman vii Kecamatan Banda Raya viii. Kecamatan Ulee Kareng b. Kawasan Terbangun Kepadatan Rendah (ZONA II): i. Kecamatan Meuraxa: Lambung, Gampong Blang, Cot Lamkuweh, Lamjaba, Surien, Blang Oi, Gampong Baro, Lampaseh Aceh, Lampaseh Kota, Punge Jurong dan Punge Ujong ii. Kecamatan Kuta Raja: Peulanggahan, Keudah, dan Merduati

iii. Kecamatan Kuta Alam: Kampung Mulia dan Lamdingin iv. Kecamatan Syiah Kuala: Tibang dan Jeulingke v. Kecamatan Jaya Baru: Punge Blang Cut vi. Kecamatan Baiturrahman vii Kecamatan Banda Raya viii. Kecamatan Ulee Kareng c. Kawasan Terbangun Kepadatan Sedang (ZONA III): i. Kecamatan Meuraxa: ii. Kecamatan Kuta Raja: iii. Kecamatan Kuta Alam: Kampung Laksana, Kampung Kramat, dan Bandar Baru iv. Kecamatan Syiah Kuala: Pineung dan Prada v. Kecamatan Jaya Baru: Lampoh Daya, Bitai, Emperom, Lamteumen Barat dan Lamteumen Timur vi. Kecamatan Baiturrahman: Sukaramai dan Kampung Baro vii. Kecamatan Banda Raya viii. Kecamatan Ulee Kareng d. Kawasan Terbangun Kepadatan Tinggi (ZONA III): i. Kecamatan Meuraxa: ii. Kecamatan Kuta Raja: iii. Kecamatan Kuta Alam: Kuta Alam dan Beurawe iv. Kecamatan Syiah Kuala: Lamgugop dan Ie Masen Kaye Adang v. Kecamatan Jaya Baru: Batoh, Lampaloh, Blang Cut, Suka Damai, Lamseupeng, Panteriek, Lueng Bata, Cot Mesjid, Lamdom vi. Kecamatan Baiturrahman: Neusu Jaya, Neusu Aceh, Ateuk, Dayah Teungoh, Ateuk Jawo vii. Kecamatan Banda Raya: Geuce Kaye Jato, Geuce Meunara, Geuce Komplek, Geuce Inem, Lhong Raya, Lamlagang, Lampuot, Mibo, Lhong Cut dan Peuyerat viii. Kecamatan Ulee Kareng: Lambhuk, Ie Masen Ulee Kareng, Lamteh, Lam Geulumpang, Ilie, Pango Raya dan Pango Deah 2. Fungsi Bangunan a. Fungsi dan klasifikasi bangunan merupakan acuan untuk persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi intensitas banguanan arsitektur dan lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, maupun dari segi keserasian bangunan terhadap lingkungannya. b. Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan yang bersifat sementara harus dengan mempertimbangkan tingkat permanensi, keamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, dan sanitasi yang memadai. c. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. d. Fungsi bangunan dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus.

e. Bangunan dengan fungsi hunian meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama hunian yang merupakan: i. Rumah tinggal tunggal ii. Rumah tinggal deret iii. Rumah tinggal susun iv. umah tinggal vila v. Rumah tinggal asrama f. Bangunan dengan fungsi usaha meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama untuk: i. Bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dan sejenisnya. ii. Bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya. iii. Bangunan Perhotelan/Penginapan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya. iv. Bangunan Industri : industri kecil, industri sedang, industri besar/berat. v. Bangunan Terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut. vi. Bangunan Penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya. vii Bangunan Pariwisata: tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya. g. Bangunan dengan fungsi umum, sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama untuk : i. Bangunan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas. ii. Bangunan pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit klas A, B. & C, dan sejenisnya. iii. Bangunan peribadatan: mesjid, gereja, pura, kelenteng, dan vihara. iv. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya h. Bangunan dengan fungsi khusus meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, atau tingkat resiko bahaya tinggi : seperti bangunan kemiliteran, bangunan reaktor, dan sejenisnya. i. Dalam suatu persil, keveling, atau blok peruntukan dimungkinkan adanya fungsi campuran (mixed use), sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya dan standar perencanaan lingkungan yang berlaku. j. Setiap bangunan gedung, selain terdiri dari ruang-ruang dengan fungsi utama, juga dilengkapi dengan ruang fungsi penunjang, serta dilengkapi pula dengan instalasi dan kelengkapan bangunan yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi bangunan, sesuai dengan persyatatan pokok yang diatur dalam Pedoman Teknis ini. 3. Klasifikasi Bangunan

Klasifikasi bangunan atau bagian dari bangunan ditentukan berdasarkan fungsi yang dimaksudkan di dalam perencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan pada bangunan. a. Klas 1 : Bangunan Hunian Biasa Adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan: i. Klas 1a : bangunan hunian tunggal yang berupa: (1) satu rumah tunggal; atau (2) atu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masingmasing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house , villa, atau ii. Klas 1b : rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi. b. Klas 2: Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. c. Klas 3:Bangunan hunian diluar bangunan klas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk: i. rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau ii. bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau iii. bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau iv. panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau v. bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya. d. Klas 4: Bangunan Hunian Campuran Adalah tempat tinggal yang berada didalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan erupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut e. Klas 5: Bangunan kantor Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9. f. Klas 6: Bangunan Perdagangan Adalah bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk: i. ruang makan, kafe, restoran,; atau ii. ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; atau iii. tempat potong rambut /salon, tempat cuci umum; atau iv. pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel. g. Klas 7: Bangunan Penyimpanan/Gudang Adalah bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk: i. tempat parkir umum; atau

ii. gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang. h. Klas 8: Bangunan Laboratorium/lndustri/Pabrik Adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan. i. Klas 9: Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu: i. Klas 9a: bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagianbagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium; ii. Klas 9b: bangunan pertemuan, temmasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenis, tetapi tidak temmasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain. J. Klas 10: Adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian: i. Klas 10a: bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau sejenisnya; ii. Klas 10b: struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya. k. Bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus Bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 s/d 10 tersebut, dalam Pedoman Teknis dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai dengan peruntukannya l.

Bangunan yang penggunaannya insidentil Bagian bangunan yang penggunaannya insidentil dan sepanjang mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya. m. Klasifikasi jamak Bangunan dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah, dan: i. bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan, dan b' laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan utamanya; ii. Klas-klas 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b adalah klasifikasi yang terpisah; iii. Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lift, ruang boiler atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan dimana ruang tersebut terletak II .2 INTENSITAS BANGUNAN

1. Penentuan letak suatu daerah didasarkan tiga pertimbangan, yaitu ;

a. Elevasi (e) muka tanah terhadap + 0,00 meter Low Water Sea (LWS) atau surut terendah. Elevasi terbagi dengan dalam tiga kelompok yaitu elevasi 0,00 sampai dengan kurang dari 5 meter LWS, elevasi 5 sampai dengan 15 meter LWS dan lebih dari 15 meter LWS. b. Jarak (j) dari garis pantai Berdasarkan jarak yang diukur dari garis pantai, dapat dibagi atas tiga zone yaitu Zone I kurang dari 5 km, Zone II antara 5-20 km dan Zone III lebih dari 20 km. c. Zone gempa yang mungkin terjadi Berdasarkan zone gempa, untuk bangunan non rumah : zone gempa dapat terbagi dalam dua bagian yaitu Zone 3,4,5 dengan acceleration maksimum masing-masing 0,15g, 0,20 g, 0,25g dan Zone 6 dengan acceleration maksimum 0,3g. Untuk rumah tinggal zone gempa yang digunakan adalah Zone 6 dengan acceleration maksimum 0,3g. Nilai g sebesar 9,81 m2/detik. 2. Peruntukan, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan a.

Fungsi Lahan i.

i.

Zona 1 (1) Permukiman (a) Permukiman nelayan yang semula telah ada di zone ini tidak boleh diperluas, namun boleh ditingkatkan kualitasnya. (b) Kepadatan bangunan sangat rendah didukung bangunan tahan gempa/ bangunan tradisional (panggung). (c) Untuk menempatkan permukiman nelayan dengan jumlah yang terbatas atau dibawah 31 orang/ha. Non Rumah Tinggal (a) Zone ini berfungsi untuk tambak, hutan bakau, rekreasi pantai,dan kawasan lindung pantai (dengan penanaman bakau, cemara, dan kelapa). (b) Sebagai zona untuk menempatan Tsunami Park Memorial Zone (TPMZ) yang berfungsi sebagai pusat wisata, pusat informasi, penelitian, dan pengembangan pengetahuan masyarakat tentang Tsunami. (c) Untuk menempatkan fasilitas pelayanan kota lainnya seperti yang berkaitan dengan kelistrikan, telekomunikasi, dan air bersih, dengan jumlah yang terbatas. Misalnya gardu listrik, BTS, dsb. ii. Zona 2 (1) Permukiman (a) Permukiman masih dimungkinkan diperluas dengan persyaratan bangunan dan lingkungan yang ketat.

(1)

(b) Kepadatan bangunan rendah didukung bangunan tahan gempa/ bangunan tradisional (panggung). (c) Perencanaan sistem drainase yang handal (kanal).terutama pada daerah yang mempunyai elevasi < 5 meter LWS. (d) Untuk menempatkan permukiman dengan kepadatan rendah atau 31 – 50 orang/ha (2) Non Rumah Tinggal (a) Kepadatan bangunan rendah didukung bangunan tahan gempa/ bangunan tradisional (panggung). (b) Perencanaan sistem drainase yang handal (kanal).terutama pada daerah yang mempunyai elevasi < 5 meter LWS. (c) Tidak disarankan untuk kegiatan komersial atau kegiatan sosial lainnya terutama untuk daerah yang mempunyai radius < 20 Km dari garis pantai. (d) Untuk menempatkan industri-industri yang terkait dengan perikanan. (e) Untuk menempatkan fasilitas komersial dengan jumlah yang sangat terbatas, seperti pasar untuk tingkat gampong yang menjual sayur, ikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. (f) Untuk menempatkan fasilitas pelayanan kota lainnya seperti yang berkaitan dengan kelistrikan, telekomunikasi, dan air bersih, dengan jumlah yang terbatas. Misalnya gardu listrik, BTS, dsb. (g) Untuk menempatkan berbagai utilitas perkotaan, seperti drainase pada setiap pinggir jalan. iii. Zone 3 Permukiman (a) Permukiman dapat diperluas dengan persyaratan bangunan dan lingkungan yang ketat. (b) Kepadatan permukiman sedang didukung bangunan tahan gempa. (c) Perencanaan sistem drainase yang handal (kanal), terutama pada daerah yang mempunyai elevasi < 5 meter LWS. (d) Untu-k menempatkan permukiman dengan kepadatan sedang atau 51 – 75 orang/ha (2) Non Rumah Tinggal (a) Lahan untuk kawasan komersial dimungkinkan untuk dikembangkan secara terbatas dengan mempertahankan nilai-nilai heritage. (b) Kepadatan bangunan sedang didukung bangunan tahan gempa. (c) Perencanaan sistem drainase yang handal (kanal), terutama pada daerah yang mempunyai elevasi < 5 meter LWS. (d) Untuk menempatkan fasilitas komersial dengan jumlah yang sangat terbatas, seperti pasar untuk tingkat

kecamatan yang menjual sayur, ikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, dan beberapa pertokoan. (e) Untuk menempatkan perkantoran dan pelayanan umum dengan skala pelayanan tingkat kecamatan, misalnya kantor camat, kantor lurah, dsb. (f) Untuk menempatkan fasilitas untuk pendidikan dasar dan menengah dengan skala pelayanan di tingkat kecamatan, seperti SD, SLTP, dan SLTA. (g) Untuk menempatkan fasilitas pelayanan kota lainnya seperti yang berkaitan dengan kelistrikan, telekomunikasi, dan air bersih, dengan jumlah yang terbatas. Misalnya gardu liatrik, BTS, dsb. (h) Untuk menempatkan berbagai utilitas perkotaan, seperti drainase pada setiap pinggir jalan. iv. Zone 4 (1) Permukiman (a) Lahan untuk permukiman yang dapat diperluas dengan persyaratan bangunan dan lingkungan yang ketat. (b) Kepadatan permukiman tinggi didukung oleh bangunan tahan gempa. (c) Untuk menempatkan permukiman penduduk dengan kepadatan tinggi atau 76 – 100 orang/ha (2) Non Rumah Tinggal (a) Lahan untuk fasilitas umum, sarana pemerintahan dan perdagangan skala kecamatan dan kota. (b) Bangunan tahan gempa, fungsi-fungsi semula didorong untuk dikembangkan, dengan insentif keringanan pajak, pengendalian harga tanah, serta kelengkapan dan kehandalan infrastruktur. Untuk menempatkan fasilitas komersial dengan jumlah yang sangat terbatas, seperti pasar untuk tingkat kota yang menjual sayur, ikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dan pertokoan. (c) Untuk menempatkan perkantoran dan pelayanan umum dengan skala pelayanan tingkat perkotaan, misalnya kantor-kantor dinas, rental office, kantor pemerintahan, diklat, dsb. (d) Untuk menempatkan fasilitas untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi skala pelayanan di tingkat perkotaan, seperti SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. (e) Untuk menempatkan fasilitas pelayanan kota lainnya seperti yang berkaitan dengan kelistrikan, telekomunikasi, dan air bersih, dengan jumlah yang terbatas. Misalnya gardu listrik, BTS, dsb. (f) Untuk menempatkan berbagai utilitas perkotaan, seperti drainase pada setiap pinggir jalan. b. Bangunan Pada Kawasan Lindung i. Zona 1 dan Zona 2 (1) Perumahan dan Permukiman

Pada kawasan ini tidak sesuai untuk lahan permukiman, permukiman khusus hanya untuk nelayan tidak boleh ada bangunan rumah tinggal. Untuk permukiman yang dari semula telah ada akan direlokasi ke kawasan budidaya. (2) Bangunan Non Rumah Tinggal Digunakan sebagai bangunan untuk sarana penelitian kelautan dan perikanan, keamanan, navigasi, konservasi, pertambakan dan perikanan, seperti tempat pendaratan ikan, pelelangan ikan, cool storage, stasiun bahan bakar nelayan (Lampulo). ii. Zona 3 dan Zona 4 (1) Perumahan dan Permukiman Di kawasan lindung tidak diperbolehkan ada bangunan rumah tinggal. Permukiman yang telah ada akan direlokasi ke kawasan budidaya. (2) Bangunan Non Rumah Tinggal Kawasan kepadatan sedang dipergunakan untuk keamanan dan mitigasi. c. Bangunan pada Kawasan Budidaya i. Zona 1 (1) Perumahan dan Permukiman Permukiman yang semula telah ada dengan kepadatan yang sangat rendah (dibawah 31 jiwa/ha) pada kawasan budidaya ini tidak boleh dikembangkan, diperluas atau ditambah baru. Permukiman yang ada hanya boleh ditingkatkan kualitasnya. (2) Bangunan Non Rumah Tinggal Bangunan non rumah tinggal yang berada di zone ini adalah untuk keperluan penelitian, konservasi, penempatan fasilitas untuk pelabuhan dan pembangkit energi, seperti di Ulee Lheue, dan bangunan-bangunan untuk pengawasan pantai. ii. Zona 2 (1) Perumahan dan Permukiman Permukiman yang ada tidak boleh dikembangkan/ diperluas/ ditambah baru, hanya boleh ditingkatkan kualitasnya dengan persyaratan bangunan dan lingkungan yang ketat. (2) Bangunan Non Rumah Tinggal Untuk bangunan komersial skala rumah tangga, pendidikan, sosial dan budaya, untuk keamanan, pemeliharaan tambak, bangunan air, bangunan pompa, gardu pembangkit energi, terbatas untuk kebutuhan di tingkat desa. iii. Zona 3 (1) Perumahan dan Permukiman Permukiman yang ada ditingkatkan kualitasnya, tidak diperbolehkan pembangunan rumah baru hingga kawasan lindung. (2) Bangunan Non Rumah Tinggal

Bangunan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, perdagangan, sosial dan pemerintahan skala lingkungan dan kecamatan. iv. Zona 4 (1) Perumahan dan Permukiman Permukiman yang ada pada kawasan lindung di kawasan kepadatan tinggi tidak boleh dikembangkan, diperluas, atau ditambah baru hingga kawasan lindung (76-100 jiwa/ha). Permukiman yang ada hanya boleh ditingkatkan kualitasnya. (2) Bangunan non rumah tinggal Bangunan untuk tujuan fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, perdagangan, sosial dan pemerintahan skala kecamatan dan kota. d. Klasifikasi Bangunan i.

Zona 1 Klasifikasi bangunan yang diperbolehkan berada pada zone ini

adalah (1) Klas 1, Bangunan Hunian Biasa, adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan : (a) Klas la : bangunan hunian tunggal yang berupa : (i) satu rumah tunggal termasuk rumah panggung; atau (ii) satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa, atau (b) Klas 1b : rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi. (2) Klas 9, Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu : (a) Klas 9a : bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium; (b) Klas 9b : Bangunan pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenis. Tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain. (3) Klas 10, adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian : (a) Klas l0a : bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau sejenisnya; (b) Klas l0b : struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya.

ii. Zona 2 (1) Klas 1, Bangunan Hunian Biasa, adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan : (a) Klas la : bangunan hunian tunggal yang berupa (i) satu rumah tunggal termasuk rumah panggung; atau (ii) satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa, atau (b) Klas 1b : rumah asrama/ kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi. (2) Klas 2, Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. (3) Klas 6, Bangunan Perdagangan, adalah bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk: (a) ruang makan, kafe, restoran; atau (b) ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; atau (c) tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum; atau (d) pasar, ruang penjualan. ruang pamer, atau bengkel. (4) Klas 8, Bangunan Laboratorium/ Industri/ Pabrik, adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan. (5) Klas 9, Bangunan Umum, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu : (a) Klas 9a : bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium; (b) Klas 9b : Bangunan pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenis. Tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain. (6) Klas 10, adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian : (a) Klas l0a : bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau sejenisnya; (b) Klas l0b : struktur yang berupa-pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya. iii. Zona 3 dan Zona 4

(1) Klas 1,

(a)

(a)

Bangunan Hunian Biasa, adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan : (a) Klas la : bangunan hunian tunggal yang berupa : (i) satu rumah tunggal termasuk rumah panggung; atau (ii) satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa, atau (b) Klas 1b : rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi. (2) Klas 2, Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. (3) Klas 3, Bangunan hunian di luar bangunan klas 1 atau 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk : (a) rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau (b) bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau (c) bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau (d) panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau (e) bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawankaryawannya. (4) Klas 4, Bangunan Hunian Campuran, adalah tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut. (5) Klas 5, Bangunan kantor, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9. (6) Klas 6, Bangunan Perdagangan, adalah bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk: ruang makan, kafe, restoran; atau (b) ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; atau (c) tempat potong rambut/ salon, tempat cuci umum; atau (d) pasar, ruang penjualan. ruang pamer, atau bengkel. (7) Klas 7, Bangunan Penyimpanan/ Gudang adalah bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk : tempat parkir umum; atau (b) gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang.

(8) Klas 8, Bangunan Laboratorium/ Industri/ Pabrik, adalah

bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan. (9) Klas 9, Bangunan Umum, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu : (a) Klas 9a: bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium; (b) Klas 9b: Bangunan pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenis, tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain. (10) Klas 10, adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian : (a) Klas l0a : bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau sejenisnya; (b) Klas l0b : struktur yang berupa-pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya. 3. Luas Bangunan a. Luas hunian untuk setiap orang Luas hunian untuk setiap orang di setiap zone adalah sama. Kebutuhan ruang perorang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah, meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Kebutuhan ruang per orang minimal adalah 9 m2. b. Luas Lahan per Unit Bangunan i. Permukiman Luas lahan per unit bangunan untuk setiap zone adalah sama. Kebutuhan luas kapling minimum untuk rumah yang dihuni oleh 3-4 orang adalah 90 m2; luas lahan efektif = 72 m2–90 m2; luas lahan ideal = 200 m2. Kebutuhan luas kapling didasarkan atas: (1) kebutuhan luas hunian, (2) keamanan, (3) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan yang meliputi aspek pencahayaan, penghawaan, suhu udara dan kelembaban dalam ruangan serta pertimbangan pada kondisi tertentu dimungkinkan memenuhi standar ruang internasional (12 m2 per orang). ii. Bangunan Non Rumah Tinggal Luas kavling minimum bangunan non-rumah tinggal menyesuaikan standar kebutuhan masing-masing klas bangunan.

c. Luas lantai bawah bangunan terhadap luas kavling lahan (KDB) i. Zona 1 Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kavling/ blok peruntukan adalah sangat rendah yaitu maksimum 40%. ii. Zona 2 Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kavling/ blok peruntukan adalah rendah yaitu maksimum 60%. Koefisien ini disesuaikan dengan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. iii. Zona 3 Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kavling/ blok peruntukan adalah sedang yaitu 60%-80%. Koefisien ini disesuaikan dengan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. iv. Zona 4 Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kavling/ blok peruntukan adalah sangat rendah yaitu 60%-80%. Koefisien ini disesuaikan dengan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. d. Luas seluruh lantai bangunan terhadap luas kavling bangunan (KLB) i.

Zona 1 Luas seluruh lantai bangunan terhadap luas kavling lahan (KLB) untuk zone ini adalah rendah, yang disesuaikan dengan persyaratan building envelop lahan, perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. Jumlah lantai bangunan rumah tinggal tertinggi adalah 1 lantai hingga 2 lantai, sedangkan untuk bangunan non rumah tinggal menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Bangunan-bangunan yang diperuntukkan sebagai escape facilities minimal 3 lantai. ii. Zona 2 Luas seluruh lantai bangunan terhadap luas kavling lahan (KLB) untuk zone ini adalah rendah yang disesuaikan dengan persyaratan building envelop lahan, perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. Jumlah lantai baik rumah tinggal mau pun non rumah tinggal maksimal 3 lantai. Bangunan-bangunan yang diperuntukkan sebagai escape facilities minimal 2 lantai

Iii. Zona 3 Koefisien lantai bangunan untuk zone ini adalah sedang yang disesuaikan dengan persyaratan selubung bangunan, perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. Jumlah lantai bangunan > 4 lantai kecuali untuk ruang < 5 Km jumlah lantai maksimal 4 lantai. iv. Zona 4 Koefisien lantai bangunan untuk zone ini adalah tinggi, yang disesuaikan dengan persyaratan selubung bangunan, perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan. Jumlah lantai bangunan > 4 lantai. e. Luas seluruh bangunan dalam satu cluster lingkungan permukiman terhadap luas lahan satu cluster permukiman. i. Zona 1. Kebutuhan luas seluruh bangunan dalam satu cluster lingkungan permukiman adalah sangat rendah. Ii. Zona 2. Kebutuhan luas seluruh bangunan dalam satu cluster lingkungan permukiman adalah rendah. iii. Zona 3. Kebutuhan luas seluruh bangunan dalam satu cluster lingkungan permukiman adalah sangat rendah. iv. Zona 4. Kebutuhan luas seluruh bangunan dalam satu cluster lingkungan permukiman adalah tinggi f.

Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan di Pusat Kota (bangunan-bangunan yang berdekatan langsung dengan Mesjid Raya Baiturrahman) adalah 12 meter atau tidak melebihi kaki kubah utama Mesjid Raya Baiturrahman, seperti di Jalan Muhammad jam, Jalan Cut Ali, Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Jalan Diponegoro, dan jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah.

Ketinggian maksimum bangunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Terhadap Keamanan Ketinggian bangunan harus disesuaikan dengan sistem struktur dan bahan konstruksi yang digunakan, ketahanan terhadap bahaya gempa dan aman terhadap jalur penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku ii. Terhadap Keselamatan Didasarkan atas kualitas konstruksi dan bahan bangunan yang dapat menjamin keamanan penghuninya terhadap bahaya kebakaran (waktu untuk menyelamatkan diri sebelum runtuh) sesuai ketentuan yang berlaku. iii. Terhadap Kesehatan Ketinggian minimum bangunan terkait dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit minimum = 2.80 m agar terjadi sirkulasi udara yang cukup dan kontinyu, ruangan

mendapat cukup cahaya langsung dan merata, struktur atap, persyaratan kemiringan atap untuk bahan penutup atap dan model atap (flat/ perisai/ pelana/ dsb), kecuali bangunan yang dindingnya terbuka termasuk lantai panggung. iv. Terhadap Daya Dukung Lingkungan Jumlah lantai bangunan dan koefisien lantai bangunan menyesuaikan Peraturan Daerah/ Qanun Ijin Mendirikan Bangunan dan/atau RDTRK/ RTRK/ RTBL setempat. Untuk bangunan peruntukan dan konstruksi khusus dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan serta disesuaikan dengan jarak terhadap as jalan yang berdekatan dan selubung bangunan. 4. Garis Sempadan Bangunan a. Garis Sepadan Bangunan Berdasarkan Ukuran Daerah Milik Jalan (Damija) i.

Jalan Arteri Primer, yaitu minimum sebesar 10 meter dari batas Damija, meliputi Jalan raya utama sebelah selatan (Jalan Lingkar Selatan) mulai simpang Lanteumen – Keutapang Dua menuju ke arah Lambaro, melintasi bekas jalan kereta api menuju ke arah Tanjung – Pango Deah – Ulee Kareng – Lamgugob – Krueng Cut. Kemudian jalan raya utama sebelah utara (Jalan Lingkar Utara), mulai dari simpang Lanteumen – Lampoh Daya – Lamjeme – Ulee Pata – Ule Lheue – Gampong Jawa – Deah Raya – Tibang – Krueng Cut. ii. Jalan Arteri Skunder, yaitu minimum sebesar 8 meter dari batas Damija, meliputi jalan dalam kota, yaitu jalan Tgk. Daud Beureuh, Jalan Pante Pirak, Jalan T. Nyak Arif, Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Jalan Abu Lam U, Jalan Tgk. Chik Di Tiro, Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Jalan Teuku Umar, Jalan Cut Nyak Dhien, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Rama Setia, Jalan T. Iskandar, Jalan Sultan Alaidin Johansyah, Jalan Malikul Saleh, Jalan T. Hasan Dek, Jalan MT. Bendahara, Jalan Mohammad Jam, Jalan T.P Nyak Makam, Jalan Syiah Kuala, serta terusan jalan dari Simpang Surabaya menuju Batoh dan/atau kawasan Stadion Olah Raga Lhoong Raya. iii. Jalan Kolektor, yaitu minimum 8 meter dari batas Damija, meliputi jalan lingkar dalam mulai dari Simpang Keutapang Dua – Lam Ara – Lampeout – Mibo – Lhoong – Jalan AMD – Cot Mesjid, terusan jalan dari TPI Lampulo – Lambaro Skep – Tibang, Terusan jalan dari simpang TP. Nyak Makam/T. Iskandar menuju Pango Deah, Jalan Residen Danubroto, Jalan Punge Blang Cut – Surin – Bitai – Lampoh Daya, jalan lingkar kampus Darussalam, jalan pemancar hingga Surin, rencana jalan akses yang menghubungkan jalan Sultan Iskandar Muda dengan Jalan Rama Setia yang melewati Taman Cakra Donya.

(1) Jalan Lokal/Lingkungan, yaitu minimum sebesar 4 meter dari batas Damija, jalan-jalan selain yang disebutkan di atas. (2) Jalan-jalan kampung dan lorong yaitu minimum sebesar 4 meter dari batas Damija, kecuali jalan setapak dan gang kebakaran b. Garis sempadan bangunan pada klas jalan lingkungan perumahan kavling besar, kavling sedang dan kavling kecil. i. Garis Sempadan Bangunan pada klas jalan lingkungan perumahan kavling besar (1) Tinggi bangunan maksimum 2 lapis bangunan (2) Luas dan ukuran perpetakan minimum 450 m2 dengan lebar minimum 15 meter (3) Prosentase luas lantai bangunan terhadap luas perpetakan minimum 0,15, maksimum 0,20. (4) Garis sempadan muka dari bangunan minimum 8 meter. (5) Garis sempadan samping dari bangunan minimum 4 meter. (6) Garis sempadan belakang dari bangunan minimum 5 meter. ii. Garis Sempadan Bangunan pada klas jalan lingkungan perumahan kavling sedang (1) Tinggi bangunan maksimum 1 lapis bangunan. (2) Luas dan ukuran perpetakan minimum 200 m2 dengan lebar minimum 10 meter. (3) Prosentase luas lantai bangunan terhadap luas perpetakan minimum 0,20 ; maksimum 0,25. (4) Garis sempadan muka dari bangunan minimum 5 meter (5) Garis sempadan samping dari bangunan minimum 3 meter (6) Garis sempadan belakang dari bangunan minimum 3 meter. iii. Garis Sempadan Bangunan pada klas jalan lingkungan perumahan kavling kecil. (1) Tinggi bangunan maksimum 1 lapis bangunan (2) Luas dan ukuran perpetakan minimum 90 m2 dengan lebar minimal 6 meter. (3) Prosentase luas lantai bangunan terhadap luas perpetakan minimum 0,25; maksimum 0,35. (4) Garis sempadan muka dari bangunan minimum 3 meter. (5) Garis sempadan samping dari bangunan minimum 2 meter. c. Garis sempadan bangunan terhadap batas-batas persil/kavling sendiri dan lingkungannya. i. Zona 1 dan Zona 2 Garis sempadan bangunan sesuai dengan ketentuan garis-garis sempadan untuk pantai, sungai, danau. ii. Zona 3 Pada zona ini mempunyai intensitas bangunan rendah/ renggang, maka jarak bebas samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan : (1) Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 4 meter pada lantai dasar. dan pada setiap

penambahan lantai/ tingkat bangunan, jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 meter, kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industri dapat diatur tersendiri. (2) sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri dan kanan serta bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan. iii. Zona 4 (1) Permukiman (a) Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai berikut: (i) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas yang ditetapkan; (ii) dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka dan atau berlubang, maka jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak bebas yang ditetapkan; (iii) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yang saling berhadapan, maka jarak dinding terluar minimal setengah kali jarak bebas yang ditetapkan. (b) Jarak-jarak dari dinding ruang yang dibuat bahan yang mudah terbakar harus sekurang-kurangnya : (i) Minimum 2,5 meter sampai batas persil. (ii) Minimum 5 meter sampai bangunan lainnya. (c) Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun. (2) Bangunan Non Permukiman (a) Ketentuan besarnya jarak antar bangunan dalam satu persil (y) untuk semua klasifikasi bangunan yang tingginya maksimum 8 meter ditetapkan sekurangkurangnya 3 meter dengan ketentuan air curahan tidak jatuh di atas tembok atau melewati tembok batas persil. (b) Jarak antar bangunan suatu persil (y) yang sama tingginya untuk semua klasifikasi bangunan menurut kualitas konstruksi bangunan sementara di mana tinggi bangunan tersebut minimal 8 meter ditetapkan sekurang-kurangnya ½ tinggi bangunan (H) dikurangi 1 meter dengan ketentuan air curahan tidak jatuh di atas tembok atau melewati tembok batas persil. (c) Bila bangunan yang berdampingan itu tidak sama tingginya, jarak antar bangunan tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya ½ tinggi bangunan A ditambah ½ tinggi bangunan B dibagi 2 dikurangi 1 meter.

(d) Untuk

bangunan konstruksi kayu, Kepala Daerah memberikan pembahasan dari ketentuan dengan ukuran-ukuran minimum yang tersebut dalam untuk sesuatu kelompok bangunan yang terdiri dari sebanyakbanyaknya 6 keluarga rumah menjadi: (i) Minimum 4 meter sampai batas persil (ii) Minimum 8 meter sampai bangunan lainnya.

Pada zone ini yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi, maka garis sempadan samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan: (1) bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan; (2)) struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 centi meter ke arah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal; (3) untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu; pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan. (4) Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 meter di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 meter di atas permukaan tanah pekarangan. (5) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal 3 meter di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat tembok maksimal 7 meter dari permukaan tanah pekarangan, atau ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan. d. Garis sempadan bangunan berdasarkan klas jalannya (arteri, kolektor, lokal) Garis sempadan bangunan berdasarkan klas jalannya berlaku untuk semua zone. i. Jalan Lokal Sekunder (1) Jalan Setapak (a) Jalan ini mempunyai lebar badan jalan minimal 2 meter. (b) Lebar perkersan jalan minimal 1,20 meter. (c) Lebar bahu jalan minimum 0,25 meter. (d) Garis sempadan bangunan terhadap jalan ini minimum sesuai dengan Peraturan Daerah setempat adalah:

- Rumah berlantai 2 = 2,75 meter. - Rumah berlantai 1 = 1,75 meter. (2) Jalan Kendaraan (a) Jalan ini mempunyai lebar badan jalan minimal 3,50 meter. (b) Lebar perkersan jalan minimal 3 meter. (c) Lebar bahu jalan minimum 0,50 meter. (d) Garis sempadan bangunan terhadap jalan ini minimum sesuai dengan Peraturan Daerah setempat adalah: - Rumah berlantai 2 = 2,75 meter. - Rumah berlantai 1 = 1,75 meter. ii. Jalan Lokal Sekunder II (a) Jalan ini mempunyai lebar badan jalan minimal 5 meter. (b) Lebar perkersan jalan minimal 4,50 meter. (c) Lebar bahu jalan minimum 0,50 meter. (d) Garis sempadan bangunan terhadap jalan ini minimum sesuai dengan Peraturan Daerah setempat adalah: - Rumah berlantai 2 = 3,50 meter. - Rumah berlantai 1 = 2,50 meter. iii. Jalan Kolektor Sekunder (a) Jalan ini mempunyai lebar badan jalan minimal 7 meter. (b) Lebar perkersan jalan minimal 5 meter. (c Lebar bahu jalan minimum 0,50 meter. (d) Garis sempadan bangunan terhadap jalan ini minimum sesuai dengan Peraturan Daerah setempat adalah: - Rumah berlantai 2 = 4,50 meter. - Rumah berlantai 1 = 3,50 meter. e. Garis sempadan bangunan terhadap jalan rel, jaringan listrik tegangan tinggi. i. Berdasarkan SK Menteri Perhubungan yang disesuaikan dengan kondisi NAD, Berdasarkan PUIL 2000 (jarak ke kiri dan kanan dari tegangan tinggi (70 KV ke atas) sejauh 25 m) ii. Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umum kota harus diadakan pemagaran. Pada pemagaran ini tidak boleh diadakan pintu-pintu masuk, kecuali jika jalur-jalur jaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalan belakang untuk umum. iii. Sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan penyediaan listrik, mengacu pada : (1) SNI 04-6267.601-2002 tentang Istilah Kelistrikan-Bab 601: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik-Umum (2) SNI 04-8287.602-2002 tentang Istilah Kelistrikan-Bab 602: Pembangkitan (3) SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah Kelistrikan-bab603: Pembangkitan Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik-Perencanaan dan Manajemen Sistem Tenaga Listrik. f. Garis sempadan bangunan pada kawasan pinggir sungai berdasarkan klas (lebar) sungainya.

Garis sempadan bangunan pada kawasan pinggir sungai berdasarkan klas (lebar) sungainya adalah sama untuk semua zone yaitu: i. Sungai bertanggul (Sungai Krueng Aceh, Krueng Cut, dll) di luar kawasan perkotaan minimal 5 m dari luar kaki tanggul. ii. Sungai bertanggul (Sungai Krueng Aceh, Krueng Cut, dll) di kawasan perkotaan minimal 10 hingga 15 meter dari pinggir sungai, iii. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar (luas daerah pengaliran > 500 Km2) dan sungai kecil (luas daerah pengaliran < 500 Km2) ditentukan setiap ruas berdasarkan perhitungan teknis luar daerah pengaliran atau 20 – 100 meter. iv. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan kedalaman < 3 m, minimal 10 meter dari tepi sungai, kedalaman 3 – 20 m minimal 15 m dari tepi sungai, kedalaman > 20 m minimal 30 m dari tepi sungai. v. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. (1) Sungai yang bertangggul di luar kawasan perkotaan mempunyai garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. (2) Untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai. (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk peningkatan fungsi tanggul harus dibebaskan. vi. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. (1) Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan mempunyai garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. (2) Untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai. (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk peningkatan fungsi tanggul harus dibebaskan. vii. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Macam sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut : (1) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km2 atau lebih. Penetapan garis sempadan untuk sungai ini dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. (2) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km2. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ini sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

viii.

Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.

(1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)

meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. (2) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. (3) Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. ix. Sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. (2) Segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan. g. Garis sempadan bangunan pada kawasan pesisir, lahan peresapan air, dan kawasan lindung lainnya. i. Zona 1 Minimal jarak dari bibir pantai 1.000 m, kecuali bangunan nonrumah tinggal sesuai dengan standar dan peraturan daerah setempat. ii. Zona 2, Zona 3 dan Zona 4 Tidak menggusur RTH dan di luar kawasan lindung yang ditetapkan masing-masing daerah. h. Garis sempadan bangunan pada tepi danau, waduk, mata air dan sungai yang terpengaruh pasang-surut air laut Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden R.I. Nomor: 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Qanun tentang RTRW Banda Aceh No.3 Th. 2003 sebagai berikut : i. Garis sempadan pantai, rawa dan tambak, serta sungai yang tidak bertanggul yaitu sebesar 20 – 100 meter, kecuali pada kawasan yang sangat diperlukan bagi kepentingan umum. ii. Tidak menggusur RTH dan di luar kawasan lindung yang ditetapkan masing-masing daerah iii. Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. iv. Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 200 meter di sekitar mata air.

v.

i.

Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Jarak bebas bangunan terhadap utilitas kota. i. Zona 1 dan Zona 2 Jarak bebas bangunan terhadap utilitas kota ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter. Jaringan drainase mengacu pada ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku. ii. Zona 3 dan Zona 4 Jarak bebas bangunan terhadap utilitas kota pada zona 3 dan zone 4, sekurang-kurangnya (minimal) = jarak sempadan bangunan terhadap pagar kavling

III. ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN III.1 .

ARSITEKTUR BANGUNAN

1. Pengertian Umum Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langitlangit adalah 2.80 meter. Rumah sederhana sehat memungkinkan penghuni untuk dapat hidup sehat, dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak. Kebutuhan minimum ruangan pada rumah sederhana sehat perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Kebutuhan luas per jiwa b. Kebutuhan luas per Kepala Keluarga (KK) c. Kebutuhan luas bangunan per kepala Keluarga (KK) d. Kebutuhan luas lahan per unit bangunan Tabel 1. 1: Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan Lahan untuk Rumah Sederhana Sehat Standar per Luas untuk 3 (m2) jiwa Luas untuk 4 (m2) jiwa 2 Jiwa (m ) Unit Lahan (L) Unit Lahan (L) ruma Mini Efekti Ideal ruma Mini Efekti Ideal h h m f m f (Ambang batas) 21,6 60,0 72-90 200 28,8 60,0 72-90 200 7,2 (Indonesia) 27,0 60,0 72-90 200 36,0 60,0 72-90 200 9,0 (International) 36,0 60,0 48,0 60,0 12,0

Berdasarkan KEPMENKIMPRASWIL No 403/2002, rumah standar sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas kapling ideal, dalam arti memenuhi kebutuhan luas lahan untuk bangunan sederhana sehat baik sebelum maupun setelah dikembangkan. Secara garis besar perhitungan luas bangunan tempat tinggal dan luas kapling ideal yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan kenyamanan bangunan seperti berikut; kebutuhan ruang minimal menurut perhitungan dengan ukuran Standar Minimal adalah 9 m2, atau standar ambang dengan angka 7,2 m2 per orang .

Gambar 1.1 Luas Bangunan Rumah Sederhana Sehat dan Luas Lahan Efektif Diperhitungkan terhadap Kebutuhan Ruang Minimal dan Koordinasi Modular sehingga dicapai luas lahan efektif antara 72 m2 sampai dengan 90 m2 dengan variasi lebar dan muka lahan yang berbeda. 2. Kebutuhan Jumlah Pengembangan Ruang Untuk Satu Bangunan. Berikut ini kriteria standar kebutuhan minimal rumah mengacu dari Konsepsi Rumah Sederhana Sehat : a. memiliki ruang paling sederhana yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas MCK. b. memiliki bentuk atap dengan mengantisipasi adanya perubahan yang akan dilakukan yaitu dengan memberi atap pada ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang serba guna. c. Bentuk generik atap selain pelana, dapat berbentuk lain (limasan, kerucut, dll) sesuai dengan tuntutan daerah, bila ada. d. Penghawaan dan pencahayaan alami pada rumah menggunakan bukaan yang memungkinkan sirkulasi silang udara dan masuknya sinar matahari. e. Kebutuhan standar minimal ruang tersebut memberi peluang pada penghuni untuk dapat mengembangkan ruang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa perlu melakukan pembongkaran bagianbagian bangunan secara besar-besaran. Ruang -ruang yang perlu disediakan untuk satu rumah inti sekurangkurangnya terdiri dari : a 1 ruang tidur yang memenuhi persyaratan keamanan dengan bagian-bagiannya tertutup oleh dinding dan atap serta memiliki pencahayaan yang cukup dan terlindung dari cuaca. Bagian ini merupakan ruang yang utuh sesuai dengan fungsi utamanya. b. 1 ruang serbaguna merupakan kelengkapan rumah dimana di dalamnya dilakukan interaksi antara keluarga dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ruang ini terbentuk dari kolom, lantai dan atap, tanpa dinding sehingga merupakan ruang terbuka namun masih memenuhi persyaratan minimal untuk menjalankan fungsi awal dalam sebuah rumah sebelum dikembangkan.

c. 1 kamar mandi/ kakus/ cuci merupakan bagian dari ruang servis yang sangat menentukan apakah rumah tersebut dapat berfungsi atau tidak, khususnya untuk kegiatan mandi cuci dan kakus. Ketiga ruang tersebut diatas merupakan ruang-ruang minimal yang harus dipenuhi sebagai standar minimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, selain itu sebagai cikal bakal rumah sederhana sehat. Konsepsi cikal bakal dalam hal ini diwujudkan sebagai suatu Rumah Inti yang dapat tumbuh menjadi rumah sempurna yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, serta kesehatan penghuni, sehingga menjadi rumah sederhana sehat. Ukuran pembagian ruang dalam rumah tersebut berdasarkan pada satuan ukuran modular dan standar internasional untuk ruang gerak/ kegiatan manusia. Sehingga diperoleh ukuran ruang-ruang dalam RIT-1 adalah sebagai berikut:: i.. Ruang Tidur : 3,00 m x 3,00 m ii. Serbaguna : 3,00 m x 3,00 m iii. Kamar mandi/kakus/cuci : 1,20 m x 1,50 m 3. Tampilan Arsitektur Bercirikan Lokalitas dan Tradisi Setempat a. b. c. d. e. f.

Pemakaian ornamentasi budaya lokal Banda Aceh dapat berupa tektonika atau ragam hias dengan pola tumbuhan atau pola geometri Arsitektur Islam. Bentuk atap bisa pelana, perisai, atap datar, atau pun variasinya. Arah hadap (depan bangunan) disesuaikan dengan konfigurasi jalan. Bila jalan membujur utara – selatan, maka depan bangunan menghadap barat dan timur. Kakus sedapat mungkin tidak menghadap barat – timur (menghadap – membelakangi kiblat) Penyelesaian pada setiap bagian bangunan diupayakan agar mudah dalam perawatan dan pembersihan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat masyarakat Banda Aceh. Pemakaian warna untuk seluruh bagian bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya agar lebih serasi secara visual. Warna yang umum dipakai untuk material dari beton adalah putih, krim, dan beberapa warna lainnya seperti hijau, coklat, biru, dan pastel. Untuk material lain seperti kayu, warnanya lebih bervariasi, sekali pun didominasi oleh warna coklat dan putih.

Tampilan arsitektur tampang bangunan salah satunya dengan adanya ragam hias ornamen bermotif flora. Gambar 2.2 dan 2.3 dibawah ini menunjukkan tampan g rumah Aceh yang sarat ornamen.

Gambar 1.2 Tampak Depan Rumah Aceh Rumah Aceh tradisional merupakan bangunan yang didirikan di atas tiang-tiang bundar yang terbuat dari kayu yang kuat, dengan bentuk bangun denah persegi panjang. Jumlah tiang ada yang 20 dan 24 batang dengan diameter lebih kurang 33 cm, jarak antara tiang dengan tiang dalam satu deret lebih kurang dua setengah meter. Tinggi bangunan sampai batas lantai lebih kurang dua setengah meter, sedangkan tinggi keseluruhan bangunan lebih kurang lima meter. Tiang-tiang itu tidak ditanam ke dalam tanah, tetapi didirikan di atas pondasi batu kali, batu inipun tidak ditanam dalam tanah tapi diletakkan di atas tanah. Pada bagian tengah masing-masing tiang dibuat dua lubang. Tiang–tiang itu dihubungkan antara satu dengan lainnya dengan kayu-kayu balok yang dimasukkan ke dalam lubanglubang tiang tersebut.

Gambar 1.3 Tampak Samping Rumah Aceh Pemakaian ornamentasi budaya lokal Aceh diarahkan menuju digunakannya ragam hias tumbuhan ataupun pola geometri ragam hias arsitektur Islam dalam tampilan bangunan rumah tinggal. Pola struktur yang digunakan adalah rumah panggung khas Aceh dengan bentuk atap pelana atau variannya. Arah hadap bangunan disesuaikan dengan budaya Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, sebagai contoh orientasi bangunan dan bujur bangunan rumah tinggal dinyatakan melalui arah hadap kiblat. Sedangkan untuk bangunan meunasah, arah bujur bangunan adalah utara-selatan. Orientasi bangunan meunasah dan bangunan rumah tinggal perlu dibedakan dengan pemahaman bahwa perlu dibedakan antara fungsi bangunan

dan penanda kawasan gampong (desa). Pola bukaan pintu yang memberikan orientasi langkah kaki pada saat masuk atau keluar rumah dan perletakan WC yang sedapat mungkin tidak menghadap barat-timur karena akan menghadap atau membelakangi kiblat. Penyelesaian pada setiap bangunan diupayakan agar agar mudah dalam perawatan dan pembersihan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat masyarakat Aceh. Pemilihan warna untuk tampilan bangunan disesuaikan dengan adat Aceh yang juga dijiwai oleh kaidah-kaidah agama Islam. 4. Tampilan Arsitektur pada Rehabilitasi Bangunan, dan terhadap Bangunan disekitarnya. Rehabilitasi tampilan arsitektur pada rumah tinggal dan bangunan gedung sedapat mungkin diselaraskan dengan tampilan arsitektur di sekitarnya untuk keserasian lingkungan, seperti pada penggunaan warna, pemakaian bahan/material, tekstur, dan penggunaan ornamen. Rehabilitasi tampilan bangunan tidak diperbolehkan sampai melanggar garis sempadan bangunan 5. Tampilan Arsitektur pada Rekonstruksi Bangunan, dan terhadap Bangunan disekitarnya. Tampilan bangunan untuk rekonstruksi diarahkan sedapat mungkin menggunakan Arsitektur Islam yang telah disesuaikan dengan budaya Banda Aceh. Namun demikian, bukan berarti masyarakat dilarang untuk membuat inovasi tampilan bangunan, melainkan diarahkan untuk memperkaya ragam hias pada tampilan. Merekonstruksi yang berarti membangun kembali bangunan yang rusak akibat gempa tsunami dilakukan dengan kaidah-kaidah sesuai budaya lokal . Gambar di bawah ini merupakan salah satu ilustrasi dari bangunan untuk rekonstruksi.

Gambar 1.4. Ilustrasi Bangunan untuk Rekonstruksi Dari gambar tampilan bangunan di atas terlihat bahwa tampilan bangunan rekonstruksi diarahkan pada sebuah konsep preservasi dan konservasi yang didasarkan atas kaidah arsitektur Islami dengan landasan budaya Aceh. Namun demikian, upaya untuk mengembangkan tampilan bangunan beserta inovasi dan daya kreasi masyarakat, tidak dibatasi, melainkan diarahkan menuju sebuah konsep berupa pengayaan ragam hias Aceh pada tampilan bangunan. Ragam hias pada bangunan-bangunan Aceh pada dasarnya terdiri dari ragam hias yang berhubungan dengan lingkungan alam seperti : flora, fauna, awan, bintang dan bulan. Beberapa ragam hias, tampil sebagai hiasan semata-mata, namun beberapa ragam hias, sebagaimana ragam hias bintang dan bulan menunjukkan simbol ke-Islaman, ragam hias awan berarak (awan meucanek) menunjukkan lambang kesuburan dan motif tali berpintal (taloe meuputa) menunjukkan simbol bagi ikatan persaudaraan yang kuat untuk masyarakat Aceh. Diharapkan melalui upaya untuk memberikan ruang yang seluasluasnya bagi pengayaan ragam hias pada tampilan bangunan dapat tercipta keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya Aceh terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. 6. Tampilan Arsitektur Bangunan terhadap Keserasian Lingkungannya. a. Untuk bangunan bangunan Meunasah, arah bujur bangunan adalah utara-selatan. b. Arah bujur bangunan rumah tinggal dan meunasah perlu dibedakan untuk membedakan fungsi bangunan dan penanda kawasan gampong. c. Pada bagian depan rumah (yang berbatasan dengan jalan), disediakan lahan yang cukup sebagai ruang terbuka hijau. Jenis tanaman yang ditanam dapat berupa tanaman hias (seperti jenis bunga-bungaan) , tanaman peneduh (seperti Angsana,) , dan tanaman produktif (seperti belimbing, jambu, mangga, dan tanaman produktif lainnya. 7. Penerapan Tampilan Arsitektur Tradisional/Lokal terhadap Bangunan Modern. a. Pemakaian ragam hias tradisional pada bagian-bagian tertentu dari bangunan, seperti kolom, pintu dan jendela, sebagian dinding dan sebagainya yang sifatnya ornamentasi tempelan, namun demikian harus memperhatikan makna setiap ornamentasi yang diambil agar sesuai dengan penempatannya. b. Bangunan tradisional atau rumah panggung di Banda Aceh dapat juga dibuat dengan teknologi konstruksi, bahan dan material yang lebih modern, tanpa meninggalkan kaidah tata ruang di dalamnya.

Misalnya konstruksi panggung bisa berupa kontsruksi beton atau pun baja. Menurut Hamid Shirvani, non measurable criteria dalam rancang kota terdiri dari access, compability, view, identity, sense dan livability. Di antara kriteria tersebut yang berkaitan dengan wujud bangunan adalah :

  

Compability; yaitu kesesuaian bangunan ditinjau dari karakter fasade, bentuk dan tata letak massa. View; adalah kejelasan struktur fisik sebagai orientasi Identity; adalah ciri khas bangunan berdasarkan nilai arsitektural yang menjadikan bangunan bisa dipahami secara visual

Gambar 1.5 Ilustrasi Penerapan Tampilan Arsitektur Tradisional/Lokal terhadap Bangunan Rekonstruksi Ciri khas bangunan berdasarkan nilai arsitektural yang menjadikan bangunan bisa dipahami secara visual (identity), kesesuaian bangunan ditinjau dari karakter fasade, bentuk dan tata letak massa (compatibility) serta kejelasan struktur fisik sebagai orientasi (view) diterapkan melalui pemakaian ragam hias tradisional pada bagianbagian tertentu dari bangunan, seperti kolom, pintu dan jendela sebagian dinding dan sebagainya yang bersifat ornamentasi, diarahkan untuk dapat menampillkan makna setiap ornamentasi yang diambil agar sesuai dengan penempatannya. Bangunan rumah tinggal dengan konsep tradisional budaya Aceh dapat dibuat dengan teknologi konstruksi bahan dan material yang lebih modern.

8. Tata Urutan Ruang-ruang berdasarkan Kedekatan Fungsi Ruang

Gambar 1.6 Ilustrasi Tata Ruang Rumah Tinggal Rekonstruksi a. Untuk Rumah Tinggal : i. Teras depan sebagai perwujudan serambi depan, berhubungan langsung dengan ruang tamu dan atau ruang keluarga ii. Ruang privat (kamar tidur) diletakkan berdampingan dengan ruang keluarga iii. Ruang servis diletakkan pada bagian belakang bangunan, bisa sebagai bagian dari rumah induk maupun dibangun terpisah secara struktural. iv. Jika rumah induk akan dikembangkan, sedapat mungkin diupayakan untuk menambah ruang privat (kamar tidur) yang mampu mewadahi privasi angggota keluarga khusus (orang tua, kaum wanita, pengantin baru) b. Untuk bangunan gedung : i. Bagian depan bangunan sebagai perwujudan serambi depan, biasanya digunakan sebagai ruang publik. ii. Ruang-ruang inti dan ruang pendukung lainnya disesuaikan dengan fungsi bangunan 9. Tata Letak Ruang-ruang pada Bangunan yang bercirikan Budaya Lokal. a. Pada rumah tinggal : i. Terdapat ruang serbaguna yang sifatnya semi privat yang dapat dipakai untuk berbagai aktifitas bersama seperti ruang santai keluarga, sholat berjamaah, acara adat. ii. Terdapat ruang serbaguna yang sifatnya semi publik yang dapat dipakai untuk berbagai aktifitas seperti menerima tamu, ruang tidur tamu. b. Pada bangunan gedung :

i

Tata letak ruang sangat tergantung dari fungsi bangunan dimana untuk setiap fungsi bangunan memilki hirarki yang khas. ii. Untuk memberikan nuansa budaya lokal (Banda Aceh), maka perlu diperhatikan pola pemisahan antar ruang sehingga tidak menimbulkan kecenderungan terjadinya hubungan yang dilarang antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. iii. Batas-batas ruang yang masif dan personal dibutuhkan untuk ruang-ruang yang memerlukan privasi tinggi seperti ruang kepala, ruang pertemuan dan sejenisnya.

Gambar 1.7 Tampak/potongan Rumah Tradisional Aceh ilustrasi di atas memberikan gambaran tentang pemisahan yang jelas dan tegas antara ruang serbaguna dengan ruang privat (ruang tidur) untuk orang tua dan kaum wanita. Ruang serbaguna yang bersifat semi privat digunakan sebagai ruang tempat beraktivitas bersama, seperti bersantai, shalat dan berjamaah dan acara-acara adat. Ruang serbaguna yang bersifat semi publik dapat pula dipakai untuk berbagai aktivitas seperti menerima tamu dan pula sebagai ruang tidur tamu. 10. Tata Letak dan Jarak Ruang-ruang pada Bangunan Utama terhadap Bangunan-bangunan Penunjangnya (termasuk bangunan utilitas, sanitasi (MCK), dll.), pada Arsitektur Lokal dan Lingkungan Bangunan Lainnya. a. Untuk rumah tinggal : i. Pada rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu, kamar mandi/kakus terpisah dengan bangunan induk rumah, dimana terletak di belakang rumah induk dengan jarak yang cukup aman dari sumur. Ruang kamar mandi/wc bisa diibuat menyatu dalam rumah jika bangunan utama atau ruang kamar mandi/kakus terbuat dari dari beton dan bata. ii. Sedangkan untuk rumah yang terletak di atas tanah (modern/bukan panggung), permanen atau pun semi permanen, ruang untuk KM/WC diletakkan menyatu dengan bangunan induk.

iii. Pada bangunan dari bahan kayu, dapur dapat dibuat di luar rumah induk dan terpisah secara struktural, melihat tingkat bahayanya terhadap kebakaran. Pada bangunan dengan material beton, penempatan dapur disesuaikan dengan selera pemilik bangunan. iv. Perluasan bangunan rumah induk, jika sifatnya semi permanen maka sebaiknya terpisah secara struktural, untuk mencegah kerusakan parah pada saat gempa akibat sambungan struktur lama dan struktur baru yang tidak rigid. v. Untuk mengantisipasi keamanan struktur, maka pada saat awal pembuatan rumah induk, sudah dipikirkan bentuk perluasan yang memungkinkan di masa mendatang, terutama terhadap jarak bangunan dengan batas lahan dan bangunan tetangga, dengan memperhatikan KDB. b. Untuk bangunan gedung : i. Bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, termasuk di dalamnya bangunan utilitas, yang dibutuhkan untuk menjaga dan menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan gedung ii. Bangunan-bangunan penunjang bangunan, termasuk di dalamnya prasarana-prasarana pendukung bangunan harus direncanakan secara terintegrasi dengan sistem prasarana lingkungan sekitar iii. Sarana dan prasarana pendukung harus menjamin bahwa pemanfaatan bangunan tersebut tidak mengganggu bangunan gedung lain dan lingkungan sekitarnya iv. Bangunan gedung harus direncanakan dan dirancang sebaikbaiknya sehingga dapat menjamin fungsi bangunan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua orang, termasuk penyandang cacat dan warga usia lanjut. v. Perluasan bangunan induk, jika sifatnya semi permanen maka sebaiknya terpisah secara struktural, untuk mencegah kerusakan parah pada saat gempa akibat sambungan struktur lama dan struktur baru yang tidak rigid. vi. Untuk mengantisipasi keamanan struktur, maka pada saat awal pembuatan bangunan, sudah dipikirkan bentuk perluasan yang memungkinkan di masa mendatang, terutama terhadap jarak bangunan dengan batas lahan dan bangunan tetangga.

Gambar 1.8 Perspektif Rumah Tradisional Aceh Pada gambar perspektif di atas menunjukkan letak rumah induk yang terpisah dari kamar mandi. KM/WC terletak di belakang rumah induk dengan jarak yang cukup aman dari sumur. Dapur dapat dibuat di dalam rumah induk, tetapi juga bisa dibangun terpisah secara struktural. Perluasan bangunan rumah induk, jika sifatnya semi permanen maka sebaiknya terpisah secara struktural, untuk mencegah kerusakan parah pada saat gempa akibat sambungan struktur lama dan struktur baru yang tidak rigid. 11. Tatanan Ruang Dalam dan Pengembangannya terhadap Struktur Bangunan yang ada. a. Secara umum struktur bangunan utama (yang merupakan wadah kegiatan utama dalam rumah) harus mempunyai daya tahan terhadap gempa. b. Jika akan merubah tatanan ruang, maka yang dapat dimodifikasi adalah bagian yang bukan merupakan struktur utama, melainkan bagian pengisi (non struktural) misalnya partisi di dalam bangunan. c. Jika bangunan rumah akan diperluas, maka struktur perluasan rumah dapat terpisah (tidak rigid dengan bangunan lama) atapun menyatu (rigid) dengan bangunan lama. Yang harus diperhatikan adalah metoda sambungan antar bagian struktur bangunan lama dan baru. d. Jika bangunan akan diperluas dengan bahan dan sistem struktur yang berbeda, maka struktur banguan baru harus dipisah dari struktur bangunan yang lama. e. Jika bangunan akan diperluas dengan bahan dan pola struktur yang sama dengan bangunan lama, maka dapat dibuat menyatu dengan metoda sambungan yang tepat. 12. Pengaturan Tata Letak Ruang-ruang Dalam Satu Bangunan terhadap Pekarangan/halaman Bangunan dengan mempertimbangkan Keselarasan, Keserasian, Keseimbangan dengan Lingkungannya. a. Untuk kapling yang luas, bangunan dibangun tidak berhimpit dengan batas lahan, melainkan pada tengah lahan sehingga masih memungkinkan untuk dikembangkan. b. Untuk kapling kecil, ditentukan garis sempadan bangunan depan dan belakang, sedangkan samping bangunan diijinkan berimpit dengan bangunan tetangga tetapi terpisah secara struktural.

c. Batas depan dan belakang bangunan harus mengikuti aturan garis sempadan yang berlaku dimana sangat bergantung pada lebar jalan yang ada di depannya. d. Bagian lahan yang tidak terdapat bangunan harus disisakan untuk ruang terbuka hijau dan areal limpasan air hujan. e. Ruang-ruang di dalam bangunan harus cukup mendapat penerangan dan penghawaan alami, sehingga posisi ruang dalam selalu berhubungan dengan ruang luar di sekitarnya dalam jarak yang cukup untuk menjamin kecukupan pencahayaan dan penghawaan alami. 13.

Penggunaan Jenis-jenis Material Bangunan berdasarkan Klasifikasi Bangunannya

a. Pada bangunan rumah induk, struktur utama harus tahan gempa dengan variasi bahan berupa beton bertulang atau kayu kelas kuat yang memadai. Disarankan untuk menghindari pemakaian bahan logam yang mudah berkarat (corosive material) pada daerah pantai yang dekat dengan laut. b. Pemakaian bahan konstruksi baja dan besi diperkenankan dengan syarat memenuhi satandar konstruksi tahan gempa. c. Sedangkan untuk bagian pengisi non struktural (dinding luar, penyekat ruang) dapat memakai bahan lainnya seperti papan, batu bata, batako, sesek dan sebagainya. d. Khusus untuk bahan fibercement, asbes, calsiboard, disaranakan untuk tidak dipakai pada dinding luar bangunan. e. Fungsi bangunan juga menentukan material yang akan dipakai. Bangunan rumah lebih ditekankan pada aspek struktural dan estetika, sedangkan bangunan untuk servis (dapur dan KM/WC) lebih ditekankan pada aspek kualitas sanitasi lingkungan. f. Sesederhana apapun bahan bangunannya, maka yang tidak boleh diabaikan adalah faktor kekuatan struktur, keamanan bangunan dan kenyamanan ruang dalam batas tertentu. 14. Penggunaan Kombinasi Material Bangunan Dalam Satu Bangunan dengan memperhatikan Keserasian, Keamanan, Keselamatan dan Keawetan Bangunan a. Penggunaan material diprioritaskan pada aspek struktur utama dimana telah dipersyaratkan harus tahan gempa. b. Untuk bagian non struktural utama, pemakaian bahan diarahkan pada bahan yang mudah didapat, mudah perawatan dan cukup ketersediaannya di pasaran sebagai stock cadangan untuk perbaikan bila terjadi kerusakan. c. Bahan bangunan yang dipakai sedapat mungkin menjamin keselamatan penghuni dari bahaya bencana alam, petir dan akibat kesalahan teknik pemanfaatan dan pemasangan bahan. d. Bahan bangunan yang dipakai sedapat mungkin juga dihindari dari bahan-bahan yang membayakan kesehatan penghuni dari pengaruh kimiawi.

e. Pemakain material yang berbeda harus memperhatikan teknik penyambungan antar bahan jika menyangkut sistem struktur bangunan, untuk menghindari pengurangan kekuatan struktur utama bangunan. Berdasarkan studi dari Rumah Tradisional Aceh maka bahan bangunan yang biasa digunakan terdiri dari: i. Atap, bahan penutup atap menggunakan daun rumbia ii. Kuda-kuda atap menggunakan bahan kayu iii. Tiang dan balok menggunakan kayu yang kuat iv. Lantai dan dinding menggunakan papan kayu v. Ijuk digunakan sebagai bahan pengikat, pada bagian atap vi. Pondasi menggunakan batu kali. Penggunaan material diprioritaskan pada aspek struktur utama dengan persyaratan harus tahan gempa. Sedangkan untuk bagian non struktural utama, pemakaian bahan diarahkan pada bahan yang mudah didapat, mudah perawatan dan cukup ketersediaannya di pasaran sebagai cadangan untuk perbaikan bila terjadi kerusakan. 15. Sistem Konstruksi Bangunan dan Tipe-tipenya berdasarkan Periode/ Gaya Arsitekturnya. a. Secara umum adalah bangunan di atas tanah. Bangunan rumah panggung yang ada umumnya merupakan bangunan lama (sebelum 70-an) yang saat ini jumlahnya terbatas, sekali pun tersebar di setiap desa. b. Pondasi struktur utama pada bangunan rumah di atas tanah yang berlantai 1 berupa pondasi dangkal menerus (batu gunung). Pada bangunan rumah yang berlantai 2 atau tiga memakai pondasi tapak beton bertulang. c. Sedangkan untuk bangunan gedung di atas dua lantai memakai pondasi sumuran, tapak beton bertulang, atau kombinasi dengan bor pile. d. Struktur kolom dan balok untuk bangunan rumah bisa berupa beton bertulang atau minimal kayu klas kuat II, seperti Kayu Meranti, Kayu Seumantok, dan yang sejenis. Sedangkan pada bangunan gedung dengan jumlah lantai ≥ 2, struktur kolom dan balok harus terbuat dari beton bertulang dengan kuat tekan beton minimal f’c 20 Mpa. e. Struktur atap untuk bangunan rumah memakai sistem rangka dengan bahan utama kayu dan penutup atap seng gelombang, atau bahan lain yang sejenis seperti metal sheet, folding plat dan sejenisnya,. Sedangkan untuk bangunan gedung struktur atap terbuat dari bahan baja dengan bahan penutup atap berupa genteng, genteng seng, atau pun deck. f. Dinding luar dan dalam dapat memakai bahan pengisi, mulai dari yang masif seperti batu-bata, batako sampai dengan bahan yang ringan seperti papan kayu, sesek bambu, fibercement. Sedangkan bahan-bahan seperti gypsum, multiplex, dan sejenis, hanya

dibolehkan sebagai dinding pengisi di dalam bangunan (tidak berkaitan langsung dengan bagian luar). g. Untuk lantai bangunan dapat berupa plat lantai beton ataupun dengan lantai papan rangka kayu. h. Karakter struktur utama pada bangunan tradisional lebih didominasi oleh pemakaian balok kayu dengan sistem struktur rangka portal sederhana.

III.2 TATA LETAK BANGUNAN 1. Bentuk Tatanan Bangunan dalam Satu Lingkungan pada Arsitektur Tradisional NAD, dan Arsitektur lainnya yang ada. a. Zone 1 dan Zone 2 i. Bangunan gedung yang dibangun di atas (panggung), dan/atau pada perairan tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan. Tidak diperkenankan menambah ruang maupun membangun rumah baru termasuk bagi anak perempuan yang telah menikah/ untuk perempuan yang merupakan keturunan dari wanita yang sama. ii. Deretan bangunan tidak boleh bergandengan semua dalam satu lorong, harus dipisahkan dengan jalan darurat diantaranya sebagai akses penyelamatan bagi semua rumah. b. Zone 3 dan Zone 4 i. Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau pada lahan tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan. Bangunan boleh ditambah/ diperluas ke arah horisontal dan vertikal hingga mencapai KDB dan KLB yang dipersyaratkan masing-masing daerah. ii. Deretan bangunan tidak boleh bergandengan semua dalam satu lorong, harus dipisahkan dengan jalan darurat diantaranya sebagai akses penyelamatan bagi semua rumah. 2. Orientasi Tatanan Permukiman terhadap kaidah Agama, Tradisi, Topografi, Orientasi matahari, arah angin, bentuk jalan, sungai dan elemen-elemen alam dan buatan lain yang membentuknya. a. Posisi jalan utama lurus memanjang dari Utara ke Selatan, diikuti dengan gang-gang kecil (lorong). b. Satu lingkungan perumahan perlu dilengkapi meunasah, sebagai tempat bersosialisasi warga. c. Posisi jalan utama lurus memanjang dari Utara ke Selatan, diikuti dengan gang-gang kecil (lorong). Bangunan rumah berbanjar dalam arah yang sama Timur-Barat untuk menghindari angin kencang Timur-Barat dan agar rumah menghadap kiblat. d.. Pembangunan sebaiknya dimulai pada hari baik bulan Kamariah (Arab); pada tanggal tengak dari bulan naik (tanggal 1-15) dengan upacara pernyejuk (peusijuk) oleh imam (teungku meunasah). e. Sumur dapat digunakan bersama; sumur/ KM di bagian belakang rumah dan sumur untuk minum dibagian depan rumah 3. Ketersediaan Sarana Dasar Bangunan dan Lingkungannya a. Ketersediaan Bangunan Sekolah i. Taman Kanak-kanak

(1) Sesuai

Standar Perencanaan bangunan sekolah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C). (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 1.250 jiwa perlu disediakan fasilitas pendidikan TK. (3) Dalam setiap RT perlu disediakan taman/tempat bermain anak yang berfungsi sebagai faktor pengikat lingkungan di samping warung. (4) Sekolah taman kanak-kanak terdiri dari 2 ruang kelas dan ruang aula yang masing-masing ruang dapat menampung 35-40 murid usia 5-6 tahun. (5) Luas lahan minimum untuk sebuah taman kanak-kanak adalah 500m2. (6) Jarak radius pencapaian adalah 500 meter. (7) Lokasinya sebaiknya di tengah-tengah kelompok penduduk dan dapat digabung dengan taman/ tempat bermain dan lain-lain sehingga terjadi pengelompokan aktifitas. (8) Lokasinya sebaiknya jangan menyeberang jalan penghubung atau jalan poros lingkungan. ii. Sekolah Dasar (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan sekolah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C). (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 1600 jiwa, disamping fasilitas pendidikan TK yang tersedia perlu juga disediakan fasilitas pendidikan SD. (3) Dalam setiap RT perlu disediakan taman/ tempat bermain anak yang berfungsi sebagai faktor pengikat lingkungan di samping warung. (4) Sekolah Dasar terdiri dari 6 ruang kelas yang dilengkapi dengan ruang-ruang kepelengkapan lain dan tiap-tiap ruang kelas dapat menampung 40 murid. (5) Luas lahan minimum untuk sebuah sekolah dasar adalah 2000m2. (6) Jarak radius pencapaian adalah 1000 meter. (7) Lokasinya sebaiknya jangan menyeberang jalan penghubung atau jalan poros lingkungan akan tetapi masih tetap berada ditengah-tengah penduduk. (8) Apabila mau diadakan penghematan area maka dapat disatukan areanya dengan SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA di dalam area komplek. iii. Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Lanjutan Pertama (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan sekolah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C) (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 4800 jiwa, disamping fasilitas pendidikan TK, SD, yang tersedia perlu juga disediakan fasilitas pendidikan SMP. (3) Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari 3 ruang kelas yang dilengkapi dengan

ruang-ruang kepelengkapan lain dan tiap-tiap ruang kelas dapat menampung 30 murid. (4) Luas lahan minimum untuk sebuah SMP/SLTP adalah 9000 m2. (5) Jarak radius pencapaian adalah 1000 meter. (6) Apabila mau diadakan penghematan area maka dapat disatukan areanya dengan SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA di dalam area komplek. Namun setidaknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum iv. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Lanjutan Atas (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan sekolah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C) (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 4800 jiwa, disamping fasilitas pendidikan TK, SD, SMP yang tersedia perlu juga disediakan fasilitas pendidikan SMA. (3) Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari 3 ruang kelas yang dilengkapi dengan ruang-ruang kepelengkapan lain dan tiap-tiap ruang kelas dapat menampung 30 murid. (4) Luas lahan minimum untuk sebuah SMP/SLTP adalah 9000 m2. (5) Jarak radius pencapaian adalah 1000 meter. (6) Apabila mau diadakan penghematan area maka dapat disatukan areanya dengan SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA di dalam area komplek. Namun setidaknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum b. Ketersediaan Bangunan Layanan Kesehatan i. Posyandu (1) Berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anakanak usia balita. (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 1.250 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan untuk balita berupa posyandu. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah posyandu adalah 60 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 500 meter. (5) Lokasinya sebaiknya di tengah kelompok tetangga dan tidak menyeberang jalan raya. (6) Tempat dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah. ii. Balai Pengobatan Warga (1) Berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyebuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi. (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan balai pengobatan warga.

(3) Luas lahan minimum untuk sebuah balai pengobatan warga

iii.

iv.

v.

vi.

adalah 300 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 1.000 meter. (5) Lokasinya sebaiknya di tengah kelompok tetangga dan tidak menyeberang jalan raya. (6) Tempat dapat bergabung dengan balai warga. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) / Klinik Bersalin (1) Berfungsi sebagai melayani ibu sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai 6 tahun. (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) / Klinik Bersalin. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) / Klinik Bersalin adalah 3.000 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 4.000 meter. (5) Lokasinya sebaiknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Puskesmas dan Balai Pengobatan (1) Berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan Puskesmas dan Balai Pengobatan. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah Puskesmas dan Balai Pengobatan adalah 1.000 m2. (4) Lokasinya sebaiknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. (5) Lokasi dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan (1) Berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan adalah 300 m2 (4) Lokasinya sebaiknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. (5) Lokasi dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan. Tempat Praktek Dokter (1) Merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan

(2) Untuk

suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan berupa tempat praktek dokter. (3) Jarak radius pencapaian 1.500 meter. (4) Lokasinya sebaiknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. (5) Lokasi dapat bergabung dengan rumah tinggal/ tempat usaha/ apotik. vii. Apotik/ Rumah Obat (1) Berfungsi melayani penduduk dalam pengadaan obatobatan, baik untuk penyebuhan maupun pencegahan. (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, diperlukan fasilitas kesehatan berupa apotik/ rumah obat. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah apotik/ rumah obat adalah 250 m2. (4) Lokasinya sebaiknya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. (5) Lokasi dapat bergabung dengan rumah tinggal/ tempat usaha. c. Ketersediaan Fasilitas Sosial i. Balai Warga (1) Lingkup pelayanan untuk kawasan permukiman dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa. (2) Luas lahan minimum untuk sebuah balai warga adalah 300 m2. (3) Luas lantai minimum untuk sebuah balai warga adalah 150 m2. ii. Gedung Serbaguna/ Karang Taruna (1) Lingkup pelayanan untuk kawasan permukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa (2) Luas lahan minimum untuk sebuah gedung serbaguna/ karang taruna adalah 500 m2. (3) Luas lantai minimum untuk sebuah gedung serbaguna/ karang taruna adalah 250 m2. ii. Gedung Serbaguna (1) Lingkup pelayanan untuk kawasan permukiman dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa. (2) Luas lahan minimum untuk sebuah gedung serbaguna adalah 3.000 m2. (3) Luas lantai minimum untuk sebuah gedung serbaguna adalah 1.500 m2. iv. Gedung Bioskop (1) Lingkup pelayanan untuk kawasan permukiman dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa. (2) Luas lahan minimum untuk sebuah gedung bioskop adalah 2.000 m2. (3) Luas lantai minimum untuk sebuah gedung bioskop adalah 1.000m2.

d. Ketersediaan Tempat Ibadah i. Muesanah (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan ibadah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C). (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 250 jiwa, diperlukan fasilitas ibadah berupa muesanah, biasanya ada di setiap dusun. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah muesanah adalah 100 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 100 meter. (5) Lokasinya sebaiknya di tengah kelompok tetangga. ii. Masjid Warga (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan ibadah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C). (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa, diperlukan fasilitas ibadah berupa masjid warga. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah masjid warga adalah 600 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 1.000 meter. (5) Lokasinya sebaiknya di tengah-tengah kelompok tetangga dan tidak menyeberang jalan raya. iii. Masjid Lingkungan (Gampong) (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan ibadah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C). (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, diperlukan fasilitas ibadah berupa masjid lingkungan. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah masjid lingkungan adalah 3.600 m2. (4) Lokasinya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. iv. Masjid Kecamatan (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan ibadah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C). (2) Untuk suatu lingkungan permukiman dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa, diperlukan fasilitas ibadah berupa masjid kecamatan. (3) Luas lahan minimum untuk sebuah masjid lingkungan adalah 5.400 m2. (4) Lokasinya dapat dijangkau dengan kendaraan umum dan berdekatan dengan pusat .lingkungan. v. Sarana Ibadah Agama Lain (1) Sesuai Standar Perencanaan bangunan ibadah (Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual Pt T-11-2000-C) (2) Agama Katolik mengikuti paroki, Agama Hindu mengikuti adat, Agama Budha mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga masing-masing.

(3) Kebutuhan ruang dihitung dengan dasar perencanaan 1,2

m2/ jamaah, termasuk ruang ibadah, ruang pelayanan dan sirkulasi pergerakan. (4) Kebutuhan ruang dan lahan disesuaikan dengan kebiasaan penganut agama setempat dalam melakukan ibadah agamanya. e. Ketersediaan Sarana Ekonomi i. Warung (1) Menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, teh, gula, rempah-rempah dapur dan lain-lain. (2) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 250 jiwa. (3) Luas lahan minimal untuk sebuah warung adalah 100 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 100 meter. (5) Lokasinya sebaiknya ditempatkan di tengah-tengah (pusat) lingkungan dan mudah dicapai. ii. Pertokoan (1) Menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy dan sebagainya. (2) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 6.000 jiwa. (3) Luas lahan minimal untuk sebuah pertokoan adalah 3.000 m2. (4) Jarak radius pencapaian adalah 2.000 meter. (5) Lokasinya sebaiknya ditempatkan di tengah-tengah (pusat) kegiatan sub lingkungan dan mudah dicapai. (6) Setiap pertokoan harus dilengkapi : (a) Tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan. (b) Sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga. (c) os keamanan. iii. Pusat Perbelanjaan Lingkungan (1) Menjual kebutuhan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat rumah tangga serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya. (2) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa. (3) Luas lahan minimal untuk sebuah pusat perbelanjaan lingkungan adalah 10.000 m2. (4) Lokasinya sebaiknya ditempatkan di tengah-tengah (pusat) kegiatan lingkungan dan mudah dijangkau dengan kendaraan umum. (5) Setiap pusat perbelanjaan lingkungan harus dilengkapi : (a) Tempat parkir kendaraan sudah termasuk kebutuhan luas tanah.

(b) Terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. (c) Pos keamanan. (d) Sistem pemadam kebakaran. (e) Mushola/ tempat ibadah. iv. Pusat Perbelanjaan dan Niaga (1) Menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta aktifitas niaga lainnya seperti kantorkantor, bank, industri kecil dan lain-lain. (2) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa. (3) Luas lahan minimal untuk sebuah pusat perbelanjaan lingkungan adalah 36.000 m2. (4) Lokasinya sebaiknya ditempatkan di jalan utama dan mudah dijangkau dengan kendaraan umum. (5) Setiap pusat perbelanjaan lingkungan harus dilengkapi : (a) Tempat parkir kendaraan sudah termasuk kebutuhan luas tanah. (b) Terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. (c) Pos keamanan. (d) Sistem pemadam kebakaran. (e) Mushola/ tempat ibadah. f.

Ketersediaan Ruang Bermain, Olah Raga, Taman dan Makam i. Taman/ Tempat bermain Lingkungan (1) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 250 jiwa. (2) Luas lahan minimal untuk sebuah taman/ tempat bermain lingkungan adalah 250 m2. (3) Lokasinya sebaiknya ditempatkan ditengah-tengah kelompok tetangga (lorong). (4) Jarak radius pencapaian adalah 100 meter. ii. Taman/ tempat bermain (1) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa. (2) Luas lahan minimal untuk sebuah taman/ tempat bermain lingkungan adalah 1.250 m2. (3) Lokasinya sebaiknya ditempatkan pusat kegiatan lingkungan (dusun). (4) Jarak radius pencapaian adalah 1.000 meter. iii. Taman dan Lapangan Olah raga (1) Untuk melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa. (2) Luas lahan minimal untuk sebuah taman/ tempat bermain lingkungan adalah 9.000 m2. (3) Lokasinya sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan. iv. Taman dan Lapangan Olah Raga

(1) Untuk

melayani kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa. (2) Luas lahan minimal untuk sebuah taman/ tempat bermain lingkungan adalah 24.000 m2. (3) Lokasinya di jalan utama. v. Jalur Hijau (1) Terletak menyebar ditepi jalan lingkungan. vi. Makam (1) Setiap 10.000-12.000 jiwa dengan standar kapling makam adalah 4 m2 (meliputi 2 m2 untuk makam dan 2 m2 untuk sirkulasi dan ruang terbuka.

III.3 RUANG TERBUKA A HIJAU 1. Fungsi-fungsi ruang terbuka hijau dalam satu lingkungan permukiman/ gampong. a. Zone 1 i. Ruang Terbuka Hijau di Zone ini adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman di kawasan pantai yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, keamanan, ekonomi maupun estetika. seperti pepohonan (misalnya Angsana), perdu-perduan, rumput-rumputan dan tanamantanaman hias. ii. Kawasan ini harus disertai dengan buffer sebagai perlindungan dari tsunami yaitu hutan mangrove kawasan sempadan pantai, kawasan pemanfaatan terbatas, dan jalan lingkar pulau yang memiliki ketinggian > 3 meter, dengan penanaman cemara, kelapa, dan tanaman lain yang sejenis. iii. Untuk perlindungan sungai. b. Zone 2 i. Ruang Terbuka Hijau di Zone ini adalah ruang yang diperuntukkan sebagai penanaman vegetasi penyangga berfungsi untuk kepentingan ekologis, ekonomi maupun estetika. seperti pepohonan, perdu-perduan, rumput-rumputan, dan tanaman hias. ii. Kawasan permukiman ini perlu menyediakan ruang terbuka hijau taman dan ruang terbuka hijau pekarangan, hutan produksi, ruang budidaya. iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) dipersyaratkan minimum 30 % pada bangunan umum c. Zone 3 dan Zone 4 i. Diperuntukkan untuk daerah penanaman di kota/wilayah/halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi, ameniti, mau pun estetika. ii. Berupa kawasan lindung, taman kota, pekarangan, sarana olah raga, rekreasi dengan memperhatikan perencanaan kota yang ada. iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) dipersyaratkan minimum 30 % pada bangunan umum sesuai Qanun Tentang Bagunan Gedung no. 10 tahun 2004. iv. Bangunan Rumah Tinggal (1) Ruang Terbuka Hijau Kawasan di Zone ini adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman di lingkungan pemukiman/ halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi, ameniti maupun estetika. (2) Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan rumah tinggal dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP), berfungsi

sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity. (3) Syarat-syarat Ruang Terbuka Hijau Pekarangan ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH. KLB, Parkir dan ketetapan lainnya. Syarat-syarat ini dapat dipertimbangkan dan disesuaikan untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan. v. Bangunan Non Rumah Tinggal (1) Ruang Terbuka Hijau di Zone ini adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman di kota/ wilayah/ halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi, ameniti maupun estetika. (2) Kawasan permukiman ini perlu menyediakan ruang terbuka hijau taman, pekarangan, sarana olah raga, rekreasi, dengan memperhatikan perencanaan kota yang telah ada. (3) Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP), berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity. (4) Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral dari penataan bangunan gedung dan sub-sistem dari penataan lansekap kota. (a) Syarat-syarat Ruang Terbuka Hijau Pekarangan ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH. KLB, Parkir dan ketetapan lainnya. (b) Syarat-syarat ruang terbuka hijau pekarangan dalam setiap perencanaan bangunan baru harus memperhatikan potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah dan permukaan tanah. 2.

Jenis-jenis ruang terbuka hijau yang perlu disediakan dalam satu lingkungan permukiman/gampong. a. Ruang Sempadan Bangunan i.Pemanfaatan Ruang Sempadan Depan Bangunan harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. Keserasian tersebut antara lain mencakup : pagar dan gerbang, vegetasi besar/ pohon, bangunan penunjang seperti pos jaga, tiang bendera, bak sampah dan papan nama bangunan.

ii.

Bila diperlukan dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan berikut utilitas jalan lainnya seperti tiang listrik, tiang telepon di kedua sisi jalan/ ruas jalan yang dimaksud. iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan peruntukkan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10 pada daerah sangat padat/ padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah. iv. Ruang terbuka hijau pekarangan sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/ penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTHP sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/ container yang kedap air. v. KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran. b. Tapak Basement i. Kebutuhan basement dan besaran koefisien tapak basement (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis, dan kebijaksanaan daerah setempat. ii. Untuk keperluan penyediaan RTHP yang memadai, lantai basement pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas tanah) dan atap basement kedua (B-2) yang di luar tapak bangunan harus berkedalaman sekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman. c. Hijau Pada Bangunan i. Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman-atap (roofgarden) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunan seperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan. ii. DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunan untuk menyediakan RTHP. Luas DHB diperhitungkan sebagai luas RTHP namun tidak lebih dari 25 luas RTHP. d. Tata Tanaman i. Pemilihan dan penggunaan tanaman harus memperhitungkan karakter tanaman sampai pertumbuhannya optimal yang berkaitan dengan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Potensi bahaya terdapat pada jenis-jenis tertentu yang sistem perakarannya destruktif, batang dan cabangnya rapuh, mudah terbakar serta bagian-bagian lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia. ii. Penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruh angin, air, kestabilan tanah/ wadah sehingga memenuhi syaratsyarat keselamatan pemakai.

iii. Untuk memenuhi fungsi ekologis khususnya di perkotaan, tanaman dengan struktur daun yang rapat besar seperti pohon menahun harus lebih diutamakan. iv. Untuk pelaksanaan kepentingan tersebut diatas, Kepala Daerah dapat membentuk tim penasehat untuk mengkaji rencana pemanfaatan jenis-jenis tanaman yang layak tanam di Ruang Terbuka Hijau Pekarangan berikut standar perlakuannya yang memenuhi syarat keselamatan pemakai. Untuk setiap Zone, jenis-jenis ruang terbuka hijau yang perlu disediakan dalam satu lingkungan permukiman/ gampong adalah sebagai berikut : i. Zone 1 (1) Penghijauan di kawasan buffer zone, hutan kelapa dan mangrove. (2) Jalan dan penghijauan di pinggir jalan yang berfungsi sebagai tanaman pelindung. (3) Taman-taman dan lapangan, untuk kegiatan olah raga dan permainan anak-anak, seperti bermain bola, volley, dll.Ruang Sempadan Bangunan (4) Tata tanaman, termasuk hutan mangrove, taman dan rekreasi ii. Zone 2 (1) Pekarangan rumah penduduk, taman permukiman terbatas, tambak-tambak, dan kolam ikan. (2) Jalan dan penghijauan di pinggir jalan yang berfungsi sebagai tanaman pelindung. (3) Taman-taman dan lapangan, untuk kegiatan olah raga dan permainan anak-anak, seperti bermain bola, volley dan sepak bola, dll. iii. Zone 3 dan Zone 4 (1) Pekarangan, taman dan olah raga, bermain anak, hutan lingkungan, makam, kolam peresapan air hujan.Ruang Sempadan Bangunan termasuk pekarangan, taman (2) Tapak Basement (3) Hijau pada Bangunan 3. Luas maksimum dan minimum dari jenis-jenis ruang terbuka hijau yang perlu disediakan dalam satu lingkungan permukiman/gampong. a. Zone 1 i. Di pinggir pantai, dari pinggir pantai hingga sejarak minimal 100 m sepanjang pesisir pantai ke arah daratan. ii. Taman dan lapangan berada di setiap satu lingkungan dusun. Untuk lapangan minimal seukuran lapangan volley. iii. Hutan mangrove ditanam sepanjang pesisir pantai sebagai penyangga (buffer zone) dengan kedalaman lebih kurang 100 meter ke arah daratan.

iv. Ruang terbuka hijau taman dibuat pada setiap satu lingkungan lorong. b. Zone 2 i. Taman dibuat pada satu lingkungan lorong Ruang terbuka hijau pekarangan dibuat pada setiap persil bangunan rumah pada satu luasan permukiman/ gampong, ii. Dikelilingi ruang terbuka budidaya pertambakan/ pertanian. iii. Ruang terbuka hijau taman dibuat pada setiap satu lingkungan lorong. c. Zone 3 dan Zone 4 i. Ruang terbuka hijau ditempatkan di sekitar lokasi yang memiliki aktivitas tinggi dengan luas ruang terbuka terhadap luas gampong lebih kurang 30% - 50% ii. RTH taman dibuat dalam satu lingkungan lorong dan di sekitar meunasah, iii. Taman dibuat pada setiap satu lingkungan lorong iv. Makam berada di pinggir lingkungan.

III.4 SIRKULASI, PERTANDAAN, DAN PENCAHAYAAN RUANG LUAR BANGUNAN 1. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir 1.1 Lokasi pintu masuk dan keluar bangunan, dan jumlahnya, serta arahnya terhadap sirkulasi lingkungan. a. Pintu masuk dan keluar bangunan tidak terhalang oleh ruang lain, berada di bagian depan dan belakang bangunan dan mudah dijangkau. b. Pintu masuk dan pintu keluar pada bangunan terdapat di dua sisi bangunan yang berbeda dan mudah dicapai dengan jumlah minimal 2 pintu. 1.2 Lokasi pintu masuk dan keluar lingkungan permukiman dan jumlahnya, dan arahnya terhadap sirkulasi jalan kota/luar lingkungan yang menghubungkannya. a. Terdapat Zone 1 (1) Terdapat sekurang-kurangnya 1 jalan keluar masuk lingkungan ke arah selatan (2) Lokasi mudah dicapai dari segala penjuru/semua sisi lingkunan. b. Zone 2, Zone 3, Zone 4 Terdapat sekurang-kurangnya 2 jalan keluar-masuk lingkungan ke arah zona lingkungan tetangganya. Lokasi mudah dicapai dari semua sisi lingkungan 1.3

Pola Sirkulasi Jalan a. Zone 1 dan Zone 2

i.

Berbentuk pita, dari jalan lingkungan terhubung langsung ke jalan lokal, kolektor, dan/atau primer ke arah dataran yang lebih tinggi. ii. Pola cluster dan cul de sac terhubung dengan jalan penyelamatan (utama lingkungan, kolektor, lokal) ke arah Pola sirkulasi jalan berbentuk pita, dari jalan lingkungan terhubung langsung ke jalan lokal, kolektor, dan/atau primer. b. Zone 3 dan Zone 4 i. Berbentuk pita dari jalan lingkungan terhubung langsung ke jalan lokal, kolektor, dan/atau primer. ii. Pola cluster dan cul de sac terhubung dengan jalan penyelamatan (utama lingkungan, kolektor, lokal) c. Sirkulasi i. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus telah memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki. ii. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal (clearance) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian darurat oleh kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan lainnya. iii. Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk jalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi. elemen pengarah sirkulasi (dapat berupa elemen perkerasan maupun tanaman), guna mendukung sistim sirkulasi yang jelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika. 1.4 Fasilitas Parkir a. Permukiman i. Parkir kendaraan pada bangunan rumah tinggal tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas tetangga dan lingkungannya. ii. Parkir kendaraan pada bangunan rumah tinggal tidak diperboleh berada pada badan jalan. b. Bangunan Non Rumah Tinggal i. Bangunan non-rumah tinggal wajib menyediakan area parkir kendaraan yang proporsional terhadap luas lantai bangunan (sesuai standar teknis parkir yang berlaku) ii. Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan. iii. Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakan tidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya, serta disesuaikan dengan daya tampung lahan. iv. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya seperti untuk jalan, pedestrian dan penghijauan. 2. Pemisahan Jalan a. Jalur jalan kendaraan harus terpisah dengan jalur pedestrian pejalan kaki. b. Jalur jalan kendaraan harus dilengkapi dengan jalur hijau :

i.

Untuk jalan masuk utama lingkungan kendaraan dua arah dipisahkan dengan median jalur hijau di tengahnya. ii. Untuk setiap jalan gang/ lingkungan dilengkapi jalur hijau pada sisi kiri dan kanan bahu jalan. c. Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antar bangunan yang tidak hanya terbatas dalam Damija, dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan, penghijauan, dll. 3. Perletakan Sarana Keamanan dan Keselamatan Lingkungan Perletakan sarana keamanan dan keselamatan lingkungan berada pada bagian pintu masuk keluar lingkungan. Sarana tersebut dapat berbentuk gardu/ pos. 4. Perletakan pencahayaan buatan pada sempadan jalan, ruang terbuka hijau dan sarana umum lainnya. Perletakan pencahayaan buatan pada sempadan jalan, ruang terbuka hijau, sarana umum lainnya di tiap zone mempunyai persyaratan yang sama yaitu sebagai berikut : a. Sempadan Jalan i. Pencahayaan buatan harus ada di sepanjang sempadan jalan dengan jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 meter. ii. Bentuk pencahayaan buatan harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan dan estetika amenity. iii. Perletakkan pencahayaan buatan harus dapat memberikan penerangan pada badan jalan dan sempadan jalan dengan baik dengan menghindari penerangan yang berlebihan dan silau visual yang tidak menarik. iv. Dalam perletakan pencahayaan buatan harus memperhatikan aspek pengoperasiaan dan pemeliharaan, sehingga mudah dioperasikan dan mudah diperbaiki bila terjadi kerusakan. v. Pencahayaan buatan harus ada di setiap persimpangan jalan yang dapat memberikan penerangan badan jalan dan sempadan jalan dengan baik dengan menghindari penerangan yang berlebihan dan silau visual yang tidak menarik. b. Ruang Terbuka Hijau i. Perletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 meter, sesuai kebutuhan standar jenis ruang terbuka hijau. ii. Pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenity dan komponen promosi. iii. Dalam ruang terbuka hijau, pencahayaan buatan harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum. c. Sarana Umum Lainnya

i.

Dapat memberikan penerangan ruang luar dengan menghindari penerangan ruang luar yang berlebihan, silau visual yang tidak menarik dan telah memperhatikan aspek operasi dan pemeliharaan. ii. Harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan dan estetika amenity. iii. Harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum. 5. Bangunan dan Jalur Penyelamat. a. Bangunan Penyelamat i. Rumah ibadah (Mesjid), balai pertemuan, perkantoran dan bangunan tinggi lainnya dengan struktur yang kokoh dan dapat menampung orang banyak atau berupa bukit dengan lansekap yang baik bisa dijadikan sebagai bangunan penyelamat ii. Pada zona I tinggi lantai > 1,5 meter atau bangunan berkolong/panggung untuk mengatasi pasangnya air. iii. Dapat dicapai dalam waktu paling lama 15 menit, dengan radius pelayanan maksimum 2 Km. b. Jalur Penyelamat i. Zone 1 dan Zone 2 (1) Untuk mempercepat evakuasi penduduk menghindari bahaya Tsunami, perlu diimanfaatkan fungsi jalan yang ada atau membuat jalan evakuasi baru. Untuk zona ini jalur yang bisa dipakai dengan posisi yang tegak lurus dengan pantai seperti di Ulee Lheue, evakuasi ke Jalan Iskandar Muda – Jalan Sultan Alaidin - Jalan Tgk. Chik Di Tiro. Selain itu Jalan Rama Setia menuju Jalan Habib Abdurrahman – Jalan Diponegoro – Jalan. Tgk. Chik Di Tiro. Di Makam Syiah Kuala, melalui jalan Syiah Kuala – Jalan T. Hasan Dek – Jalan Diponegoro atau ke Jalan T. Iskandar. Juga bisa menggunakan jalan T. P. Nyak Makam, yang langsung juga berhubungan dengan jalan T. Iskandar menuju Ulee Kareng. (2) Selain jalan tersebut perlu diusulkan jalan baru dengan prinsip melintang atau tegak lurus terhadap kemiringan lahan ataupun daerah aliran air yang bisa berupa jalan lokal. (3) Jalan utama lingkungan tersebut harus terhubung baik dengan jalan lokal, kolektor maupun arteri, dengan lebar badan jalan bebas hambatan dua jalur minimum 12 meter. ii. Zone 3 dan Zone 4 (1) Untuk mempercepat evakuasi penduduk menghindari bahaya Tsunami, perlu diimanfaatkan fungsi jalan yang ada atau membuat jalan evakuasi baru. Untuk zona ini jalur yang bisa dipakai dengan posisi yang tegak lurus dengan pantai seperti di Ulee Lheue, evakuasi ke Jalan Iskandar Muda – Jalan Sultan Alaidin - Jalan Tgk. Chik Di

Tiro. Selain itu Jalan Rama Setia menuju Jalan Habib Abdurrahman – Jalan Diponegoro – Jalan. Tgk. Chik Di Tiro. Di Makam Syiah Kuala, melalui jalan Syiah Kuala – Jalan T. Hasan Dek – Jalan Diponegoro atau ke Jalan T. Iskandar. Juga bisa menggunakan jalan T. P. Nyak Makam, yang langsung juga berhubungan dengan jalan T. Iskandar menuju Ulee Kareng. (2) Selain jalan tersebut perlu diusulkan jalan baru dengan prinsip melintang atau tegak lurus terhadap kemiringan lahan ataupun daerah aliran air yang bisa berupa jalan lokal. (3) Jalan utama lingkungan tersebut harus terhubung baik dengan jalan lokal, kolektor maupun arteri, dengan lebar badan jalan bebas hambatan dua jalur minimum 12 meter. (a) Jalan darurat merupakan jalan terpendek keluar lingkungan ke arah jalan lokal dan kolektor yang bebas hambatan, dengan lebar badan jalan minimal 6 meter. (b) Jalan keluar dari setiap kavling bangunan harus langsung ke jalan lingkungan dan jalan darurat minimal ada 1 buah tidak boleh melewati bangunan tetangganya. 6. Pertandaan, dan Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Perletakan sarana keamanan dan keselamatan lingkungan. Perletakan tanda dan rambu lalu-lintas dan rambu keselamatan lingkungan. i. Penempatan signage, termasuk papan ikian/ reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan/ dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan, kaveling, pagar, atau ruang publik. ii. Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk lingkungan/ kawasan tertentu, kepala daerah dapat mengatur pembatasan-pembatasan ukuran, bahan, motif, dan lokasi dari signage.

III.5 PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN 1. Ketentuan Pengelolaan Dampak Lingkungan

a. Setiap kegiatan dalam pembangunan permukiman di Kota Banda Aceh yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Diperhitungkan berdasarkan tingkat pembebasan lahan, daya dukung lahan meliputi daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat bangunan per hektar, dan lain-lain, tingkat kebutuhan air sehari-hari, limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan pemukiman, efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia), serta koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien luas bangunan (KLB). b Kewajiban melaksanakan kajian AMDAL tergantung masing-masing tipologi kota. c. Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. d. Kegiatan di Kota Banda Aceh yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan adalah bila rencana kegiatan tersebut berpengaruh terhadap: i. Jumlah manusia terkena dampak. ii. Luas wilayah persebaran dampak. iii. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. iv. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. v. Sifat kumulatif dampak. vi. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible-nya) dampak. 2. Ketentuan UPL dan UKL a. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 86 Tahun 2002. b. Dalam UKL dan UPL harus diuraikan informasi mengenai: i. Identitas pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan; ii. Rencana usaha atau kegiatan meliputi nama, lokasi, skala usaha atau kegiatan, garis besar rencana usaha dan atau kegiatan;

iii. Dampak lingkungan yang akan terjadi meliputi kegiatan yang menjadi sumber dampak, jenis dan besaran dampak serta hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak yang akan terjadi; iv. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi langkah-langkah untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya menangani kedaan darurat, kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup dan tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan; v. Tanda tangan dan cap usaha dari penanggung jawab usaha atau kegiatan.

3. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lingkungan a. Persyaratan bangunan i. Untuk mendirikan bangunan di Kota Banda Aceh yang menurut fungsinya menggunakan, menyimpan memproduksi, mengolah bahan mudah meledak dan mudah terbakar, korosif, toksik (beracun), reaktif, dan infeksius dapat diberikan ijin apabila : (1) Merupakan daerah bebas banjir, dan (2) Jarak antara lokasi bangunan dan lokasi fasilitas umum minimal 50 meter. (3) Pada jarak paling dekat 150 meter dari jalan utama/ jalan tol dan 50 meter untuk jalan lainnya; (4) Pada jarak paling dekat 300 meter dari daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan; (5) Pada jarak paling dekat 300 meter dari garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawan, mata air dan sumur penduduk; (6) Pada jarak paling dekat 300 meter dari daerah yang dilindungi (cagar alam, hutan lindung dan lain-lainnya). ii. Pada bangunan yang menggunakan kaca pantul pada tampak bangunan, sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi 24% dan dengan memperhatikan tata letak serta orientasi bangunan terhadap matahari. iii. Bangunan yang menurut fungsinya memerlukan pasokan air bersih dengan debit > 5 L/detik atau > 500 m3/hari dan akan mengambil sumber air tanah dangkal dan atau air tanah dalam (deep well) harus mendapatkan ijin dari dinas terkait yang bertanggung jawab serta menggunakan hanya untuk keperluan darurat atau alternatif dari sumber utama PDAM. iv. Guna mengurangi limpasan air, maka setiap tapak bangunan gedung harus dilengkapi dengan saluran drainase tersier dan

sekunder yang akan dihubungkan dengan saluran drainase primer untuk dibung ke badan air. v. Jika muka air tanah rendah maka dapat digunakan sumur resapan yang berfungsi untuk menampung limpasan air hujan guna menambah cadangan air tanah. vi. Apabila bangunan yang menurut fungsinya akan membangkitkan LHR ≥ 60 SMP per 1000 feet2 luas lantai, maka rencana teknis sistem jalan akses keluar masuk bangunan gedung harus mendapat ijin dari dinas teknis yang berwenang. b. Persyaratan Pelaksanaan Konstruksi i. Setiap kegiatan konstruksi yang menimbulkan genangan baru sekitar tapak bangunan harus dilengkapi dengan saluran drainase yang nantinya dapat dibuat permanen dan menjadi bagian sistem drainase yang ada. ii. Setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas umum harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang dioperasikan dan dikendalikan oleh tim pengatur lampu lalu lintas. iii. Penggunaan hammer pile untuk pemancangan pondasi hanya diijinkan bila tidak ada bangunan rumah yang rawan keretakan dan tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitar. iv. Penggunaan peralatan konstruksi yang diperkirakan menimbulkan keretakan bangunan sekelilingnya harus dilengkapi dengan kolam peredam getaran. v. Setiap kegiatan pengeringan (dewatering) yang menimbulkan kekeringan sumur penduduk harus memperhitungkan pemberian kompensasi berupa penyediaan air bersih kepada masyarakat selama pelaksanaan kegiatan, atau sampai sumur penduduk pulih seperti semula. vi. Kegiatan konstruksi yang berpotensi menghasilkan debu harus melakukan penyiraman pada waktu tertentu untuk menghindari penyebaran debu yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. c. Pembuangan Limbah Cair dan Padat i. Setiap bangunan yang menghasilkan limbah cair dan padat atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pemcemaran air dan tanah harus dilengkapi sarana pengumpulan dan pengolahan limbah sebelum dibuang ke tempat pembuangan yang diijinkan dan atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang. ii. Sarana pengumpulan dan pengolahan air limbah harus dipelihara secara berkala untuk menjamin kualitas effluen yang memenuhi standar baku mutu limbah cair. (1) Sampah : (a) harus dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. (b) pengangkutan sampah basah dilakukan berdasarkan jenisnya

(i) Sampah basah setiap hari atau maksimal setiap dua hari sekali untuk menjamin agar tidak timbul bau dan menjadi sarang penyakit. (ii) Sampah kering maksimal setiap tiga hari sekali agar tidak terjadi penumpukan sampah yang mengganggu kesehatan lingkungan bangunan gedung. 4. Pengelolaan Daerah Bencana a. Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah bencana, daerah banjir, dan yang sejenisnya. b. Pada daerah bencana sebagaimana dimaksud pada butir a. dapat ditetapkan larangan membangun atau menetapkan tata cara dan persyaratan khusus di dalam membangun, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan. c. Lingkungan bangunan yang mengalami kebakaran dapat ditetapkan sebagai daerah tertutup dalam jangka waktu tertentu, dibatasi, atau dilarang membangun bangunan. d. Bangunan-bangunan pada lingkungan bangunan yang mengalami bencana, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan, dapat diperkenankan mengadakan perbaikan darurat, bagi bangunan yang rusak atau membangun bangunan sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan tertentu dan dapat dibebaskan dari izin.

IV. STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG IV.1 PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN Persyaratan struktur bangunan gedung (BG) dan Rumah Tinggal (RT) yang dibangun di NAD bertujuan untuk memperkecil resiko kehilangan nyawa apabila keruntuhan struktur akibat pembebanan maksimum yang direncanakan benar-benar terjadi, misalnya terjadinya suatu gempa. Persyaratan struktur ini memberikan kriteria minimal untuk perlindungan jiwa dengan memperkecil kemungkinan terjadinya keruntuhan. Perencanaan struktur BG dan RT berdasarkan ketentuan ini tidak berarti mencegah sama sekali terjadinya kerusakan struktur maupun nonstruktur apabila suatu gempa terjadi. Yang dimaksud dengan Bangunan rumah tinggal adalah bangunan yang di dalam proses pembangunannya tidak memerlukan perhitungan struktur (Bangunan non teknis / non engineering structures). Sedangkan yang dimaksud Bangunan gedung adalah bangunan yang didalam proses pembangunannya memerlukan perhitungan struktur (Bangunan teknis / engineering structures). Bangunan rumah tinggal di dalam pelaksanaan pembangunannya bisa dilakukan oleh pemilik dan dianjurkan didampingi oleh orang teknik yang mempunyai keahlian di bidang bangunan. Bangunan rumah tinggal lebih dari 1 lantai dikategorikan sebagai bangunan gedung. 1. Persyaratan Perencanaan Struktur a. Struktur BG dan RT harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan keamanan (safety), kelayanan (serviceability), keawetan (durability) dan ketahanan terhadap kebakaran (fire resistance). b. Struktur BG dan RT harus direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga apabila kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan benar-benar tercapai, keruntuhan yang terjadi menimbulkan kondisi struktur yang masih dapat mengamankan penghuni, harta benda dan masih dapat diperbaiki. Untuk itu struktur BG dan RT beserta elemen-elemen strukturnya harus direncanakan mempunyai kekenyalan (daktilitas) yang memadai untuk menjamin tercapainya pola keruntuhan yang diharapkan. c. Struktur BG dan RT harus direncanakan mampu memikul semua beban dan atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur, termasuk kombinasi pembebanan yang kritis (antara lain : beban gempa yang mungkin terjadi sesuai dengan zona gempanya), dan beban-beban lainnya yang secara logis dapat terjadi pada struktur 2. Persyaratan Bahan a. Bahan struktur yang digunakan, diusahakan semaksimal mungkin menggunakan dan menyesuaikan bahan baku dengan memanfaatkan kandungan lokal.

b. Bahan struktur yang dipakai harus sudah memenuhi semua persyaratan keamanan, termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna bangunan, serta sesuai standar teknis (SNI) yang terkait. c. Dalam hal bilamana bahan struktur bangunan belum mempunyai SNI, maka bahan struktur bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan teknis yang sepadan dari negara/ produsen yang bersangkutan. d. Terpenuhinya persyaratan keamanan ini harus dibuktikan dengan melakukan pengetesan bahan yang bersangkutan di lembaga pengetesan yang berwenang. e. Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus diproses sesuai dengan standar tata cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud. f. Bahan prefabrikasi harus dirancang sehingga memiliki sistem hubungan yang baik dan mampu mengembangkan kekuatan bahan-bahan yang dihubungkan, serta mampu bertahan terhadap gaya-gaya yang mungkin terjadi pada saat pemasangan/ pelaksanaan dan gaya-gaya yang mungkin bekerja selama masa layan struktur. 3.

Persyaratan Detail Struktur Bangunan Gedung dan Rumah Tahan Gempa

a.

Persyaratan Lay-Out Bangunan i. Untuk menjamin perilaku struktur yang menguntungkan selama terjadinya suatu gempa, lay-out bangunan diusahakan sejauh memungkinkan agar sederhana dan simetris. Ketidakteraturan struktur baik dalam arah vertikal maupun horisontal (misalnya loncatan bidang muka dan perubahan kakuan tingkat) yang berlebihan sejauh memungkinkan harus dihindari. ii. Ketentuan tersebut diatas harus diperhatikan terutama sekali untuk perencanaan bangunan yang diharapkan tetap berfungsi secara baik sesudah terjadinya suatu gempa, misalnya rumah sakit, pusat penyelamatan keadaan darurat, pusat pembangkit tenaga, pusat pemadam kebakaran, bangunan air minum, fasilitas radio dan televisi dan bangunan sejenis lainnya. iii. Untuk bangunan yang tidak beraturan, pengaruh gempa terhadapnya harus dianalisa secara dinamik. Kemungkinan terjadinya efek puntir pada bangunan yang tidak beraturan yang dapat menimbulkan gaya geser tambahan pada unsurunsur vertikal akibat gempa harus diperhitungkan pada perencanaan struktur tersebut. iv. Untuk memperkecil pengaruh gaya yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami setelah suatu gempa terjadi, lay-out bangunan harus dibuat sedemikian rupa agar efek gelombang tsunami terhadap bangunan sangat minimal. Bangunan yang memiliki bentuk massa memanjang diarahkan tegak lurus terhadap garis pantai atau dan dengan gubahan massa yang tidak menentang potensi bahaya gelombang tsunami.

b. Persyaratan Pendetailan Struktur i. Untuk menjamin tercapainya pola keruntuhan yang diharapkan apabila suatu gempa terjadi, maka struktur BG dan RT dan semua elemennya harus direncanakan dan diberi pendetailan sedemikian rupa, sehingga berperilaku daktail. ii. Lokasi terbentuknya sendi plastis yang disyaratkan untuk keperluan pemencaran energi harus dipilih dan diberi pendetailan sedemikian rupa, sehingga elemen struktur tersebut berperilaku daktail. Sedangkan unsur-unsur lainnya harus diberi kekuatan cadangan yang memadai untuk menjamin agar mekanisme pemencaran energi yang telah direncanakan benar-benar terjadi. iii. Semua bagian dari struktur harus diikat bersama, baik dalam bidang vertikal maupun horisontal, sehingga gaya-gaya dari semua elemen struktur, termasuk elemen struktur dan nonstruktur, yang diakibatkan adanya gempa dapat diteruskan sampai struktur pondasi. iv. Setiap unsur sekunder, arsitektur dan instalasi mesin dan listrik harus ditambat erat kepada struktur BG dan RT dengan alat penambat yang daktail dan mempunyai kekuatan tambat yang memadai. c. Persyaratan Monumen dan Bangunan Monumental i. Semua monumen dan bangunan monumental di NAD akan difungsikan juga sebagai tempat evakuasi apabila suatu gempa terjadi. ii. Perencanaan bangunan sejenis ini harus mempertimbangkan berbagai faktor akibat penggunaannya sebagai tempat evakuasi, misalnya pengaturan ruangan dan fasilitas penunjang lainnya serta kemungkinan adanya beban-beban tambahan akibat fungsinya sebagai tempat evakuasi. IV.2.

PEMBEBANAN

1. Analisa Struktur Analisa Struktur harus dilakukan, yang bertujuan untuk memeriksa tanggap struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus. 2. Standar Teknis Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekejanya beban harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku, seperti a. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, SNI 1726; b. Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, SNI 1727.

IV.3.

STRUKTUR ATAS

1. Konstruksi Beton Perencanaan konstruksi beton harus memenuhi standar-standar teknis yang berlaku, seperti: a. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SNI 2847; b. Tata Cara Perencanaan binding Struktur Pasangan Blok Beton Berongga Bertulang untuk Bangunan Rumah dan Gedung, SNI3430. c. Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung, SNI-1728. d. Tata Cara Perencanaan Beton dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung, SNI-1734. e. Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, SNI-2834. f. Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton, SNI-3976. g. Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan, SNI-3449. 2. Konstruksi Baja Perencanaan konstruksi baja harus memenuhi standar-standar yang berlaku seperti a. Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung, SNI-1729 b. Tata Cara/pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja c. Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja d. Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi. 3. Konstruksi Kayu Perencanaan konstruksi kayu harus memenuhi standar-standar teknis yang berlaku, seperti: a. Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu untuk Bangunan Gedung. b. Tata Cara/ Pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi kayu. c. Tata Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Kayu. d. Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung, SNI-2407.4.

4. Konstruksi Dengan Bahan dan Teknologi Khusus a. Perencanaan Konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus harus dilaksanakan oleh ahli sturktur yang terkait dalam bidang bahan dan teknologi khusus tersebut. b. Perencanaan konstruksi dengan memperhatikan standar-standar teknis padanan untuk spesifikasi teknis, tata cara, dan metoda uji bahan dan teknologi khusus tersebut.

5. Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis Konstruksi Selain pedoman yang spesifik untuk masing-masing jenis konstruksi, standar teknis lainnya yang terkait dalam perencanaan suatu bangunan yang harus dipenuhi, antara lain: a. Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1735. b. Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1736. c. Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1745. d. Tata Cara Dasar Koordinasi Modular untuk Perancanaan Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-1963. e Tata Cara Perencanaan dan Perancangan Bangunan Radiologi di Rumah Sakit, SNI-2395 f. Tata Cara Perencanaan dan Perancangan Bangunan Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit, SNI-23V4. g. Tata Cara Perancaangan Bangunan Sederhana Tahan Angin, SNI239'7 h. Tata Cara Pencegahan Rayap pada pembuatan Bangunan Rumah dan Gedung, SNI-2404. i. Tata Cara Penanggulangan Rayap pada Bangunan Rumah dan Gedung dengan Termitisida, SNI-2405. IV.4.

i.

STRUKTUR BAWAH

1. Perencanan Umum a. Definisi i. Jenis Pondasi : (a) Pondasi dangkal , jika D/B < 4 . Dikatakan setempat bila L/B < 10 dan menerus bila L/B > 10 (b) Pondasi semi dalam , jika 4 < D/B < 10 (c) Pondasi dalam., jika D/B > 10 Jenis Tanah : Lempung (clay) : ∅ < 0.002 mm (b) Lanau (silt) : 0.002 mm < ∅ < 0.075mm (c) Pasir (sand) : 0.075 mm < ∅ < 2 mm (d) Kerikil (gravel) : 2 mm < ∅ < 76.2 mm Lempung (clay) dan Lanau (silt) termasuk cohesive soil, sedangkan pasir (sand) dan kerikil (gravel) termasuk cohesionless soil. Sumber : American Association of state Hihgway and Transportation (AASHTO) & Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Gambar 2.1. Jenis Pondasi dan Ukurannya

Gambar 2.2. Differential Settlement Keterangan : L = panjang dasar pondasi dangkal B = lebar atau diameter pondasi D = kedalaman dasar pondasi dari muka tanah ∅ = diameter butiran solid tanah δ = differential settlement s = bentang antar pondasi/ kolom Zonifikasi Gempa : - Zona Gempa 0.15g - Zona Gempa 0.20g - Zona Gempa 0.25g - Zona Gempa 0.30g

3, dengan perecepatan maksimum di batuan 4, dengan perecepatan maksimum di batuan 5, dengan perecepatan maksimum di batuan 6, dengan perecepatan maksimum di batuan

b. Dimensi dan Material Pondasi Dimensi dan material pondasi tergantung pada : i. Beban kerja ( Sesuai Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung – PPIUG Tahun 1981 dan Tata Cara Perencanaan

Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung SNI 03-17262002 ) ii. Jenis dan kepadatan tanah yang dituangkan dalam bentuk bearing capacity. Dihitung berdasarkan metode-metode standart tingkat nasional dan/atau internasional iii. Safety factor terhadap bearing capacity > 5

(a)

Kedalaman dan lebar dasar pondasi dangkal minimum untuk kategori rumah tinggal dengan N SPT < 15 ( tanah lunak) : Pada tanah kohesif : D = 1.50 m dan B = 1 m, untuk medium ke atas.Untuk kondisi very soft dan soft clay (NSPT = 0 s/d 6), kedalaman dan lebar dasar pondasi harus diperhitungkan terhadap kondisi tanah asli yang sudah diperbaiki atau telah dilakukan soil improvement. (b) Pada tanah non kohesif : D = 0.70 m dan B = 0.70 m c. Persyaratan Pondasi i Persyaratan penting pada pondasi dangkal : (a) Antar kolom dan atau antar pondasi harus diberi balok beton sloof. (b) Harus ada interkoneksi antara sloof dan pondasi dengan pemberian sejumlah anchor. (c) Sekeliling pondasi harus diberi lapisan pasir padat yang bergradasi baik dan berbutir kasar dengan ketebalan pasir dibawah pondasi minimum 30 cm. (d) Dimensi pondasi harus diperhitungkan terhadap aspek bearing capacity dan kekuatan material pondasi. i. Persyaratan penting pada pondasi semi dalam dan dalam : (a) Tiang harus diperhitungkan sebagai extension and compression pile. (b) Tiang harus mampu menerima gaya vertikal dan horisontal. (c) Dimensi dan kedalaman pondasi harus dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku Khusus untuk pemancangan tiang pondasi pada batuan harus menggunakan hydraulic hammer dengan kapasitas > 12 ton atau yang setara. d. Settlement Penurunan pondasi yang terjadi baik immediate maupun consolidation settlement harus tidak mengakibatkan keruntuhan dari struktur bangunan itu sendiri maupun struktur bangunan yang sudah ada disekitarnya. Differential settlement antar pondasi tidak boleh terjadi. Bila tetap terjadi differential settlement maka besar amplitudo yang diijinkan untuk jenis struktur rumah tinggal sebesar 0,002 – 0,003 setengah bentang bangunan (s). 2.

Penentuan Jenis Pondasi : Lihat Tabel Jenis Pondasi Berdasarkan Zoning Karakteristik Tanah/ Batuan dan Tabel Jenis Pondasi. a. Tanah Berkohesi

Gempa

dan

(a)

(b)

(a)

(b)

i. Untuk Bangunan Gedung < Rumah Tinggal (a) Zona Gempa 3 dan 4 Jenis Pondasi : A.1.a. (Pondasi menerus batu kali) A.2.a.( Pondasi setempat batu kali) (b) Zona Gempa 6 Jenis Pondasi : A.1.b ( Pondasi menerus beton ) A.2.b. (Pondasi setempat beton ii. Untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari 3 lantai (a) Zona Gempa 3 dan 4 Jenis Pondasi : B.1. Mikropile/minipile B.2. (Tiang Bor Beton) B.3. (Sumuran/ Caisson) C.1.c (Tiang pancang beton tanpa mandrel) (b) Zona Gempa 6 Jenis Pondasi : C.1.b (Tiang Pancang Beton) C.2.a. (Tiang Bor Beton) b. Tanah Tak Berkohesi i. Untuk Bangunan Gedung < 2 lantai termasuk Rumah Tinggal Zona Gempa 3 dan 4 Jenis Pondasi : A.1.a. (Pondasi menerus batu kali) A.2.a.( Pondasi setempat batu kali) Zona Gempa 6 Jenis Pondasi : A.1 .b( Pondasi menerus beton ) A.2.b. (Pondasi setempat beton) ii. Untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari 3 lantai Zona Gempa 3 dan 4 Jenis Pondasi: B.1. (Mikropile/minipile) atau B.2.a. (Tiang Bor Beton) Zona Gempa 5 dan 6 Jenis Pondasi C.1.e. ( Tiang Pancang Baja Profil dgn Beton) c. Batuan i. Untuk Bangunan Gedung < 2 lantai termasuk Rumah Tinggal (a) Zona Gempa 3 dan 4 Jenis Pondasi : A.1.a. (Pondasi menerus batu kali) A..2.a.( Pondasi setempat batu kali) (b) Zona Gempa 6 , dengan percepatan maksimum di batuan 0,30g Jenis Pondasi : A.1.b ( Pondasi menerus beton) A.2.b. (Pondasi setempat beton) ii. Untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari 3 lantai

(a) Zona Gempa 3 dan 4 Jenis Pondasi C.1.a (Tiang Pancang Baja) (b) Zona Gempa 5 dan 6 Jenis Pondasi : C.1.d. (Tiang Pancang Pipa Baja) C.2.b.( Tiang Baja/ Beton dipancang pada lapisan batu yang sudah dibor kemudian digrouting)

3.

Metode Perbaikan Tanah Lihat Tabel Metode Perbaikan Tanah. Metode perbaikan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : a. Jenis Tanah b. Kualifikasi Kontraktor c. Waktu pelaksanaan dan berfungsinya metode terkait d. Dampak Terhadap Lingkungan e. Biaya Relatif Perbaikan tanah perlu dilakukan apabila ternyata tanah tersebut tidak memenuhi syarat ditinjau dari aspek daya dukung dan stabilitasnya. i. Tanah Cohesive Beberapa alternatif perbaikan tanah yang tepat untuk jenis tanah cohesive (silt, clay) : (1) Preloading dan surcharge. (2) Preloading yang dikombinasikan dengan vertical drain. (3) Preloading yang dikombinasikan dengan metode electro osmose. (4) Stone Column, Cement column, Lime Column. (5) Pembekuan air tanah (freezing). (6) Dynamic compaction dengan atau tanpa drainase horisontal. (7) Substitution yaitu mengganti tanah yang jelek dengan yang lebih memenuhi syarat Ketebalan tanah yang diganti harus mengacu pada zona aktif. Untuk tanah swelling yang diganti setebal zona kembang susut, untuk peat lapisan tanah yang diganti setebal lapisan tanah yang mengalami σ = 0. (8) Metode lainnya yang sesuai, dengan tidak menutup kemungkinan adanya metode yang lebih baru. ii. Tanah Non Cohesive Beberapa alternatif perbaikan tanah yang tepat untuk jenis tanah non cohesive (sand, gravel): (1) Preloading dan surcharge. (2) Preloading dikombinasikan dengan electro osmose. (3) Electro consolidation (4) Stone Column (5) Freezing. (6) Dynamic Compaction. (7) Pemadatan dengan cara peledakan (explosive). (8) Metode pemadatan getar (vibroflotation) (9) Displacement by explosives (10) Metoda injeksi atau mempenetrasikan sesuatu zat/ material ke dalam tanah (impregnation) (11) Metode lainnya yang sesuai, dengan tidak menutup kemungkinan adanya metode yang lebih baru. iii. Batuan

Beberapa alternatif perbaikan tanah yang tepat untuk jenis tanah batuan : (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Shotcrete yaitu menyemprotkan beton sebagai lapisan perlindungan pada bahan pondasi yang sensitive. Ketebalan shotcrete normalnya 2-3 in. Lean concrete atau slush grouting (a) Slush grouting digunakan untuk melapisi dan melindungi permukaan batuan. Bahan untuk grouting adalah campuran cemen dan pasir. Campuran ini dimasukkan dalam retak-retak batuan. (b) Perlindungan dengan menggunakan slush grouting dan lean concrete dibatasi pada permukaan horinsontal dan kemiringan kurang dari 450. Plastic Sheeting. Lembaran plastik seperti polyethylene, diletakkan di atas permukaan pondasi untuk mencegah aliran air permukaan ke dalam batuan. Lembaran-lembaran plastik diterapkan pada lereng dengan sudut kemiringan yang redah, dan tidak diterapkan lereng yang curam. Bituminous Coating Bituminous atau semprotan aspal yang digunakan terdiri dari campuran aspal dan minyak tanah yang didestilasi. Bituminous coating ( = pelapisan bituminous) tidak tahan lama dan biasanya tidak efektif lagi bila sudah lebih dari 2 – 3 hari. Resin Coating Jenis resin sintetis dibuat untuk digunakan sebagai lapisan pelindung untuk batuan, beton atau bangunn dari batu. Bentuknya berupa selaput / membrane dengan permeabilitas rendah jika disemprotkan pada permukaan. Membrane yang terbentuk melindungi batuan dari udara dan air permukaan. Perkuatan Batuan ( = Reinforcement Rock) Digunakan untuk menahan stabilitas struktur yang didirikan di atas batuan.Perkuatan batuan dengan menggunakan rock bolts, rock anchor rock tendon). Perkuatan batuan dapat mengurangi pergerakan struktur atau translasi. Consolidation grouting Consoildation grouting adalah penyuntikkan semen ke dalam masa batuan untuk meningkatkan modulus deformasi dan atau kekuatan geser. Consolidation grouting diterapkan pada masa batuan yang memiliki fraktur (retak) yang banyak dengan jumlah open joint yang dominan. Slope Geometry. Mengurangi ketinggian lereng dan atau sudut kemiringan dapat mengurangi gaya-gaya yang bekerja. Dewatering (a) Internal drain : Pemasangan internal drain dapat mengurangi tinggi muka air tanah dalam lereng.

(b) External Drain : saluran drainase permukaan atau

(10) (11)

(12)

(13)

eksternal direncanakan untuk mengumpulkan aliran air permukaan dan membuangnya dari lereng sebelum meresap kedalam masa batuan. Rock Anchor Perlindungan Terhadap Erosi Metode ini untuk mencegah kehilangan masa batuan yang disebabkan proses pelapukan, caranya dengan shotcrete. Toe Berms Toe berms membuktikan tahanan pasif dapat meningkatkan stabilitas lereng yang mempunyai potensi bidang runtuh. Metode lainnya yang sesuai, dengan tidak tutup kemungkinan ada metode baru.

T a b e l. M e t o d e P e r b a ik a n T a n a h J e n is T a n a h N o.

M e to d e '

K e r ik ilP a s ir K a Ps a rs ir h a luL sa n a u 10

2

1

0 .2

( D im e n s io n a t m m )

0 .1 0 .0 2

0 .00. 10 0 2

Lem pung 0 .0 0 1

T a n a h O rg aBn aikt u a nL e g e n d a : • Lem ah • S• e d a n g • • P •e n t i n g 0 .0 0 0 2 K u a li fik a s i W a k tu D a m p a k t e r h a d aB pi a y a K o n t ra k tPo re la k s a n Ba ae nr fu n g s i L in g k u n g a n R e la t if

A

P re lo a d in g

1

S o il w e ig h t o n ly

2

W i t h ve rt ic a l d ra in s

3

W i t h n e t o f D ra in a g e

B

E le c t ro O s m o s e

C

E le c t ro C o n s o lid a t io n

D

S t o n e C o lo u m n

E

C e m e n t C o lo u m n

• • •

F

F re e z i n g

G

D y n a m i c C o m p a c ti o n

1

C o m p a c t io n o n ly

• •

2

W i t h H o r iz o n t a l D ra in a g e

• •

H

E x p lo s ive s

• • •

I

V ib ro fl o t a t i o n

• • •

J

Im p re g n a t io n / G ro u t in g

• • •

K

S u b s t it u t io n

•

L

S h o t c re t e

M

L e a n c o n c re t e

N

P la s t ic s h e e t in g

O

B it u m in o u s & re s in c o a t in g

P Q

G ro u t in g

•

•

• •

• •

•

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• • s / d• •

• • •

• s / d• • • s / d• • • s• / d• • •

•

• •

• • • • s• / d• • •

• •

• •

• • •

•

• s / d• •

• • •

•

•

• •

• •

• s• / d• • • • s• / d• • •

• • • s• / d• • •

• • s / d• • • s• / d• • •

•

• s• / d• • •

•

• • • s• / d• • •

•

• • s • / d• •

• •

•

• •

• • • s • / d• • • s / d• •

• • •

• s / d• • • s• / d• • •

R o c k re in fo rc e m e n t

IV.5 KEANDALAN STRUKTUR Bangunan Gedung (BG) dan Rumah Tinggal (RT) yang dibangun di NAD harus mempunyai keandalan struktur dengan pertimbangan Keselamatan Struktur dan Kemungkinan Keruntuhan Struktur. Keselamatan Struktur a. Keselamatan struktur tergantung kepada keandalan struktur tersebut terhadap gaya-gaya yang dipikulnya akibat berat sendiri, beban perilaku manusia, maupun beban yang diakibatkan perilaku alam b. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/ Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan. c. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan gedung, sehingga bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur d. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau

• • • • •

didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai. Adanya pengaruh dari lingkungan yang bersifat merugikan (misalnya korosi) dimana struktur BG dan RT berada perlu diperhitungkan dalam analisa keandalan. 2. Keruntuhan Struktur a. Keruntuhan struktur adalah diakibatkan oleh ketidakandalan suatu sistem atau komponen struktur untuk memikul beban sendiri, beban yang didukungnya akibat perilaku manusia, dan atau beban yang diakibatkan perilaku alam. b. Ketidakandalan struktur akibat beban sendiri dan atau beban yang didukungnya disebabkan oleh karena umur bangunan yang secara teknis telah melebihi umur yang direncanakan, atau karena dilampauinya beban yang harus dipikulnya sesuai rencana sebagai akibat berubahnya fungsi bangunan atau kesalahan pemanfaatannya, atau adanya pengaruh lingkungan yang bersifat merugikan, seperti lingkungan yang korosif. c. Ketidakandalan akibat beban perilaku alam dan atau manusia dapat diakibatkan oleh adanya kebakaran, gempa, maupun bencana lainnya. d. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjuk teknis yang berlaku. 3. Pemeriksaan dan Perkuatan Bangunan Setelah Adanya Gempa a. Setelah terjadinya suatu gempa semua struktur BG dan RT yang masih berdiri harus diperiksa dan dievaluasi secara visual yang meliputi materialnya, kondisinya, sambungan-sambungannya dan besarnya pergeseran serta kesatuan struktur elemen-elemen struktur pemikul bebannya. Apabila hasil pemeriksaan visual dirasakan belum memadai, maka perlu dilakukan pengetesan lebih lanjut (misalnya non-destructive testing) untuk mendapatkan data kerusakan akibat gempa yang lebih akurat. b. Khusus untuk keperluan pemeriksaan kerusakan bangunan beton bertulang setelah terjadinya gempa dapat mengacu kepada pedoman teknis pemeriksaan awal kerusakan bangunan beton bertulang akibat gempa, Pd T-11-2004-C. c. Dari hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan evaluasi kekuatan struktur BG dan RT dengan memakai kapasitas elemen yang ada. Apabila hasil evaluasi struktur BG dan RT menunjukkan kekuatan struktur BG dan RT yang ada masih mampu memikul beban akibat berat sendiri, beban akibat perilaku manusia, dan atau beban yang diakibatkan perilaku alam (termasuk gempa), maka struktur BG dan RT dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan tanpa perlu adanya perkuatan struktur. d. Sebaliknya apabila dari hasil evaluasi struktur BG dan RT menunjukkan bahwa kekuatan struktur BG dan RT yang ada, tidak mencukupi untuk memikul beban akibat berat sendiri, beban akibat perilaku manusia, dan atau beban yang diakibatkan perilaku alam (termasuk gempa), maka perlu diadakan perkuatan struktur.

e. Perkuatan struktur BG dan RT dapat dilakukan dengan menghubungkan elemen-elemen struktur yang ada dan atau dengan menambah elemen-elemen struktur baru untuk memperbaiki aliran beban (load path) dan meningkatkan kekuatan struktur BG dan RT sampai ketingkat yang disyaratkan IV.6 DEMOLISI STRUKTUR 1. Kriteria Demolisi Demolisi struktur dilakukan apabila : a. Struktur banguan sudah tidak andal, dan kerusakan struktur sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki karena alasan teknis dan atau ekonomis, serta dapat membahayakan pengguna bangunan, masyarakat dan lingkungan b. Adanya perubahan peruntukan lokasi/ fungsi bangunan, dan secara teknis struktur bangunan tidak dapat dimanfaatkan lagi 2. Prosedur dan Metoda Demolisi a. Prosedur, metoda dan rencana demolisi struktur harus memenuhi persyaratan teknis untuk pencegahan korban manusia dan untuk mencegah kerusakan serta dampak lingkungan. b. Penyusunan prosedur, metoda dan rencana demolisi struktur harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat yang sesuai. 3. Acuan yang Dipakai a. Pemeriksaan awal kerusakan bangunan beton bertulang akibat gempa No : Pd T-11-2004-C, Kategori : Pedoman Teknik Petunjuk teknis ini digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi kerusakan bangunan beton bertulang atau bangunan dinding pemikul yang mengalami kerusakan akibat gempa. b. Perancangan komponen arsitektural, mekanikal dan elektrikal terhadap beban gempa. No : Pd T-12-2004-C, Kategori : Pedoman Teknik Pedoman ini meliputi persyaratan pada perancangan komponen arsitektural, mekanikal, dan elektrikal dengan batasan sebagai berikut : i. berat komponen sekunder dibatasi di bawah 20 persen dari berat mati total lantai yang dibebani; ii. berat komponen sekunder dibatasi di bawah 10 persen dari berat mati total strukturnya. Untuk komponen sekunder yang beratnya melebihi tersebut di atas harus dihitung secara tersendiri, dan tidak termasuk yang diatur dalam petunjuk teknis ini. c. Perbaikan kerusakan bangunan sederhana berbasis dinding pasangan pasca kebakaran. No : Pd T-13-2004-C, Kategori : Pedoman Teknik. Petunjuk teknis ini memberikan penjelasan cara perbaikan bangunan sederhana berbasis dinding pasangan yang mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan berat akibat peristiwa gempa atau mengalami kerusakan sejenis akibat peristiwa selain gempa.

d. Pendetailan konstruksi rumah tinggal sederhana tahan gempa berbasis pasangan. No: Pd T-14-2004-C, Kategori : Pedoman Teknik. Petunjuk teknis ini berisi pendetailan konstruksi rumah tinggal sederhana tidak bertingkat tahan gempa dengan pemikul beton bertulang atau pasangan. e. Tata Cara Perencanaan Rumah Sederhana Tahan Gempa No : Pt-T02-2000-C, Kategori : Petunjuk Teknik. Tata cara ini merupakan salah satu langkah yang diperlukan dalam rangka mengurangi resiko kerusakan. f. Tata Cara Perbaikan Kerusakan Bangunan Perumahan Rakyat Akibat Gempa Bumi No : Pt-T-04-2000-C, Kategori : Petunjuk Teknik Tata cara ini digunakan mengembalikan bentuk arsitektur bangunan agar semua peralatan / perlengkapan dapat berfungsi kembali. g. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung. No : SNI 03-1726-2002, Kategori : SNI. Tata cara ini digunakan untuk menentukan syarat-syarat perencanaan struktur gedung secara umum dan untuk penentuan pengaruh gempa rencana untuk struktur-struktur bangunan rumah dan gedung h. Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung No : SNI 03-1727-1989, Kategori : SNI. Tata cara ini digunakan untuk memberikan beban yang diijinkan untuk rumah dan gedung, termasuk beban-beban hidup untuk atap miring, gedung parkir bertingkat dan landasan helikopter pada atap gedung tinggi dimana parameter-parameter pesawat helikopter yang dimuat praktis sudah mencakup semua jenis pesawat yang biasa dioperasikan. Termasuk juga reduksi beban hidup untuk perencanaan balok induk dan portal serta peninjauan gempa, yang pemakaiannya optional, bukan keharusan, terlebih bila reduksi tersebut membahayakan konstruksi atau unsur konstruksi yang ditinjau. i. Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang Untuk Rumah dan Gedung No : SNI 03-1734-1989, Kategori : SNI. Tata cara ini digunakan untuk mempersingkat waktu perencanaan berbagai bentuk struktur yang umum dan menjamin syarat-syarat perencanaan tahan gempa untuk rumah dan gedung yang berlaku. j. Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung No : SNI 03-2847-1992, Kategori : SNI. k. Tata Cara Teknik Perencanaan Dinding Struktur Pasangan Balok Beton Berongga Bertulang untuk Bangunan Rumah dan Gedung No : SNI 03-3430-1994, Kategori : SNI. l. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Bangunan Gedung No : SNI 03-1729-2002, Kategori : SNI.

V. PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN V.1 SISTEM PROTEKSI PASIF Persyaratan yang tercantum dalam bagian ini bertujuan untuk: - melindungi manusia dari sakit atau cedera akibat terjadinya kebakaran dalam bangunan maupun pada saat proses penyelamatan. - menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. - menghindari penyebaran kebakaran antar bangunan. - melindungi benda atau barang lainnya terhadap kerusakan fisik akibat keruntuhan struktur bangunan saat terjadi kebakaran. Persyaratan yang lebih detail mengenai sitem proteksi pasif dapat dilihat pada Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Bab IV Kepmen PU Nomor 10/KPTS/2000. 1. Ketahanan Api dan Stabilitas a. Bangunan gedung harus mampu secara struktural stabil selama terjadinya kebakaran, sehingga: i. cukup waktu untuk keperluan evakuasi penghuni secara aman; ii. cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi kebakaran untuk memadamkan api; iii. dapat menghindari terjadinya kerusakan pada properti lainnya. b. Suatu bangunan harus dilindungi terhadap penyebaran kebakaran: i. sehingga penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; ii. untuk memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran untuk beroperasi; iii. antar unit-unit hunian tunggal (hanya berlaku bagi bangunan kelas 2 atau 3, dan atau bagian kelas 4); iv. antar kompartemen kebakaran yang berdekatan; v. antar bangunan. c. Bangunan gedung harus mempunyai bagian atau elemen bangunan yang pada tingkat tertentu akan mempertahankan stabilitas struktural selama kebakaran, yang sesuai dengan: i. fungsi atau penggunaan bangunan; ii. beban api; iii. intensitas kebakaran; iv. tingkat bahaya api; v. ketinggian bangunan; vi. kedekatan dengan bangunan lain; vii. sistem proteksi aktif yang dipasang pada bangunan; viii. ukuran setiap kompartemen api; ix. intervensi pasukan pemadam kebakaran; dan x. elemen bangunan lainnya. d. Ruang perawatan pasien dari bangunan klas 9a harus dilindungi dari penyebaran api dan asap untuk memberi waktu cukup untuk evakuasi yang tertib dalam keadaan darurat.

e. Bahan dan komponen bangunan harus tahan-penyebaran api, membatasi berkembangnya asap dan panas, serta gas-gas beracun yang mungkin timbul, sampai dengan tingkat tertentu, yang sesuai dengan: i. waktu evakuasi ii. jumlah, mobilitas dan karakteristik penghuni lainnya; iii. fungsi atau penggunaan bangunan; iv. sistem proteksi aktif yang dipasang dalam bangunan. f. Dinding luar beton yang dapat runtuh dalam bentuk panel yang utuh (misalnya beton pracetak) harus dirancang sehingga pada kejadian kebakaran dalam bangunan, keruntuhan tersebut dapat dihindari. g. Bangunan gedung harus mempunyai elemen bangunan yang pada tingkat tertentu menghindarkan penyebaran api dari peralatan utilitas yang mempunyai pengaruh bahaya api yang tinggi, atau potensial dapat meledak. h. Bangunan gedung harus mempunyai elemen bangunan yang pada tingkat tertentu menghindarkan penyebaran api, sehingga peralatan darurat yang tersedia dalam bangunan tetap beroperasi pada jangka waktu yang diperlukan pada waktu terjadi kebakaran. i. Setiap elemen bangunan yang disediakan untuk menahan penyebaran api, yaitu pada bukaan, sambungan konstruksi, dan lubang untuk instalasi harus dilindungi sedemikian, sehingga diperoleh tingkat kinerja yang memadai dari elemen tersebut. j. Akses ke dan sekeliling bangunan harus disediakan bagi kendaraan dan personil pemadam kebakaran, untuk memudahkan tindakan pasukan pemadam kebakaran secara memadai, sesuai dengan: i. fungsi bangunan, ii. beban api, iii. intensitas kebakaran, iv. tingkat bahaya api, v. sistem proteksi aktif, dan vi. ukuran kompartemen. 2. Tipe Konstruksi Tahan Api Dikaitkan dengan ketahanannya terhadap api, terdapat 3 (tiga) tipe konstruksi yaitu: a. Tipe A : Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuknya adalah tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran pada bangunan minimal 2 (dua) jam. Pada konstruksi ini terdapat dinding pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjalaran panas ke ruang-ruang yang bersebelahan di dalam bangunan dan dinding luar untuk mencegah penjalaran api ke dan dari bangunan didekatnya. b. Tipe B : Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuk kompartemen penahanan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruangruang bersebelahan di dalam bangunan dan unsur dinding luarnya

mampu menahan penjalaran kebakaran dari luar bangunan selama sekurang kurangnya 1 (satu) jam. c. Tipe C: Konstruksi yang terbentuk dari unsur-unsur struktur yang dapat terbakar dan tidak dimaksudkan untuk mampu bertahan terhadap api. Spesifikasi detail ketiga jenis tipe konstruksi diatas dapat dilihat pada Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Bab IV pasal 2.4 Kepmen PU Nomor 10/KPTS/2000. 3. Tipe Konstruksi Yang Diwajibkan Minimum tipe konstruksi tahan api dari suatu bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tipe Konstruksi yang Diwajibkan KETINGGIAN Klas Bangunan (dalam jumlah 2,3,9 5,6,7,8 lantai) 4 atau lebih A A 3 A B 2 B C 1 C C 4. Kompartemenisasi dan Pemisahan a. Ukuran Kompartemen Ukuran kompartemenisasi dan konstruksi pemisah harus dapat membatasi kobaran api yang potensial, perambatan api dan asap, agar dapat: i. melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan. ii. mengendalikan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan. iii. menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran. Tabel 2.2. Ukuran Maksimum dari Kompartemen Kebakaran Klasifikasi Bangunan Tipe Konstruksi Bangunan Tipe A Tipe B Tipe C Klas 5 atau Maksimum 8000 m2 5500 m2 3000 m2 9b Luassan Lantai Maksimum 48000 m3 33500 m3 18000 m3 Volume

Klas 6,7,8,atau 9a (kecuali daerah perawatan pasien) i.

Maksimum Luassan Lantai Maksimum Volume

5000 m2

3500 m2

2000 m2

30000 m3

21500 m3

12000 m3

b. Pemberlakuan. bagian ini tidak berlaku untuk bangunan klas 1 atau 10, dan ii. ketentuan pada butir iii, iv dan v di bawah tidak berlaku untuk tempat parkir umum yang dilengkapi dengan sistem sprinkler, tempat parkir tak beratap atau suatu panggung terbuka. c. Batasan umum luas lantai. i. Ukuran dari setiap kompartemen kebakaran atau atrium bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 harus tidak melebihi luasan lantai maksimum atau volume maksimum seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.2 dan butir vi, kecuali seperti yang diijinkan pada butir iv. ii. Bagian dari bangunan yang hanya terdiri dari peralatan pendingin udara, ventilasi, atau peralatan lift, tanki air, atau unit utilitas sejenis dan berada di puncak bangunan, tidak diperhitungkan sebagai luas lantai atau volume dari kompartemen atau atrium iii. Untuk bangunan yang memiliki lubang atrium, maka bagian dari ruang atrium yang dibatasi oleh sisi tepi di sekeliling bukaan pada lantai dasar sampai dengan langit-langit dari lantai tidak diperhitungkan sebagai volume atrium. iv. Bagian bangunan, ruang dalam bangunan yang karena fungsinya mempunyai risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran, harus merupakan suatu kompartemen terhadap penjalaran api, asap dan gas beracun. d. Bangunan-bangunan besar yang diisolasi. Ukuran kompartemen pada bangunan dapat melebihi ketentuan dari yang tersebut dalam Tabel 2.2 di atas bila: i. Bangunan dengan luas tidak melebihi 18.000 m2 dan volumenya tidak melebihi 108.000 m3 dengan ketentuan: (1) bangunan klas 7 atau 8 kurang dari 2 lantai dan terdapat ruang terbuka disekeliling bangunan tersebut, yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada butir v (1) di bawah yang lebamya tidak kurang dari 18 meter, (2) bangunan klas 5 s.d. 9 yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler serta terdapat jalur kendaraan sekeliling bangunan yang memenuhi ketentuan butir v (2), atau: ii Bangunan dengan luasan melebihi 18.000 m2 atau 108.000 m3 dengan sistem sprinkler, dan dikelilingi jalan masuk kendaraan sesuai dengan butir butir v (2), dan apabila: (1) ketinggian langit-langit kompartemen tidak lebih dari 12 meter, dilengkapi dengan sistem pembuangan asap atau ventilasi asap dan panas sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku; atau

(2) ketinggian langit-langit lebih dari 12 meter, dilengkapi dengan sistem pembuang asap sesuai ketentuan yang berlaku. iii. Bila terdapat lebih dari satu bangunan pada satu kapling, dan (1) setiap bangunan harus memenuhi ketentuan butir (1) atau (2) di atas; (2) bila jarak antara bangunan satu dengan lainnya kurang dari 6 meter, maka seluruhnya dianggap sebagai satu bangunan dan secara bersama harus memenuhi ketentuan butir (1) atau (2). e. Kebutuhan ruang terbuka dan jalan masuk kendaraan. i. Ruang terbuka yang diperlukan harus: (1) Seluruhnya berada di dalam kapling yang sama kecuali jalan, sungai, atau tempat umum yang berdampingan dengan kapling tersebut, namun berjarak tidak lebih dari 6 meter dengannya; (2) termasuk jalan masuk kendaraan sesuai ketentuan butir butir 5.ii. (3) tidak untuk penyimpanan dan pemrosesan material; dan (4) tidak ada bangunan diatasnya, kecuali untuk gardu jaga dan bangunan penunjang ( seperti gardu listrik dan ruang pompa), yang tidak melanggar batas lebar dari ruang terbuka, tidak menghalangi penanggulangan kebakaran pada bagian manapun dari tepian kapling, atau akan menambah risiko merambatnya api ke bangunan yang berdekatan dengan kapling tersebut. ii. Jalan masuk kendaraan harus: (1) sebagai jalan masuk bagi kendaraan darurat dan lintasan dari jalan umum, (2) lebar bebas minimum 6 meter dan tidak ada bagian yang lebih jauh dari 18 meter terhadap bangunan, serta di atas jalan tersebut tidak boleh dibangun apapun kecuali hanya untuk kendaraan dan pejalan kaki (3) dilengkapi jalan untuk pejalan kaki yang memadai; (4) memiliki kapasitas beban dan tinggi bebas yang memudahkan operasi mobil pemadam kebakaran, dan ; (5) bila terdapat jalan umum yang memenuhi ((1) s.d. (4) di atas maka jalan tersebut dapat berlaku sebagai jalan lewatnya kendaraan atau bagian dari padanya. f. Pemisahan Pemisahan vertikal pada bukaan di dinding luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift mengikuti syarat teknis sesuai ketentuan yang berlaku. g. Tangga dan lift pada satu shaft. Tangga dan lift tidak boleh berada pada satu shaft yang sama, bila salah satu tangga atau lift tersebut diwajibkan berada dalam suatu shaft tahan api. h. Koridor umum pada bangunan klas 2 dan 3. Pada bangunan klas 2 dan 3, koridor umum yang panjangnya lebih dari 40 meter harus dibagi menjadi bagian yang tidak lebih dari 40

meter dengan dinding yang tahan asap, mengikuti syarat teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Proteksi Bukaan a. Seluruh bukaan harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi bangunan. b. Bukaan vertikal pada bangunan yang dipergunakan untuk shaft pipa, shaft ventilasi, dan shaft instalasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding dari bawah sampai atas, dan tertutup pada setiap lantai. c. Apabila harus diadakan bukaan pada dinding sebagaimana dimaksud pada butir ii), maka bukaan harus dilindungi dengan penutup tahan minimal sama dengan ketahanan api dinding atau lantai. d. Sarana dan atau peralatan proteksi seperti penyetop api, damper, dan sebagainya harus memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan melalui pengujian oleh lembaga uji yang diakui dan terakreditasi. e. Ketentuan proteksi pada bukaan ini tidak berlaku untuk: i. bangunan-bangunan klas 1 atau klas 10; ii. sambungan pengendali, lubang tirai, dan sejenisnya di dinding luar dari konstruksi pasangan, dan sambungan antara panel di dinding luar dari beton pracetak, bila luas lubang/ sambungan tersebut tidak lebih luas dari yang diperlukan; iii. lubang ventilasi yang tidak mudah terbakar (non combustible ventilators), bila luas penampang masing-masing tak melebihi 45.000 mm2, dan jarak antara lubang ventilasi tak kurang dari 2 meter pada dinding yang sama. f. Proteksi Bukaan Pada Dinding Luar. Bukaan pada dinding luar yang perlu memiliki TKA harus: i. berjarak dari suatu obyek sumber api tidak kurang dari: (1) 1 m pada bangunan dengan 1 (satu) lantai; atau (2) 1,5 m pada bangunan dengan lebih dari 1 (satu) lantai; dan ii. bila bukaan di dinding luar tersebut terhadap suatu sumber api terletak kurang dari: (1) 3 m dari batas belakang persil bangunan; atau (2) 6 m dari sempadan jalan yang membatasi persil, dan tidak berada pada atau dekat dengan lantai dasar bangunan; atau (3) 6 m dari bangunan lain pada persil yang sama, yang bukan dari klas 10, maka harus dilindungi sesuai dengan ketentuan butir 8) di bawah, dan bila digunakan sprinkler pembasah-dinding maka sprinkler tersebut harus ditempatkan di bagian luar bangunan, dan iii. bila bukaan tersebut wajib dilindungi sesuai dengan butir (2) di atas, maka tidak boleh menempati lebih dari ⅓ luas dinding luar dari lantai dimana bukaan tersebut berada, kecuali bila bukaanbukaan tersebut pada bangunan klas 9b dan diberlakukan seperti bangunan panggung terbuka.

g. Pemisahan bukaan pada kompartemen kebakaran, kecuali bila dilindungi sesuai ketentuan tersebut pada butir g, jarak antara bukaan pada dinding luar pada kompartemen kebakaran harus tidak kurang dari yang tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jarak Antara Bukaan Pada Kompartemen Kebakaran yang Berbeda Sudut terhadap Dinding Jarak Minimal Antara Bukaan 0o (dinding-dinding saling 6m berhadapan) Lebih dari 0o s.d. 45o 5m o o Lebih dari 45 s.d. 90 4m o o Lebih dari 90 s.d. 135 3m Lebih dari 135o s.d. 180o 2m o 180 atau lebih nol h. Metoda Proteksi Yang Diperbolehkan. i. Bila diperlukan proteksi, maka jalan masuk, jendela dan bukaan lainnya harus dilindungi sebagai berikut: (1) Jalan masuk/pintu : sprinkler pembasah dinding dalam atau luar sesuai keperluan, atau memasang pintu kebakaran dengan TKA -/60/30 (dapat menutup sendiri secara otomatis); (2) Jendela: sprinkler pembasah dinding dalam atau luar sesuai keperluan, atau jendela kebakaran dengan TKA -/60/(menutup otomatis atau secara tetap dipasang pada posisi tertutup), atau memasang penutup api otomatis dengan TKA -/60/(3) Bukaan-bukaan lain: sprinkler pembasah dinding dalam atau luar sesuai keperluan, atau konstruksi dengan TKA tidak kurang dari-/60/-. ii. Pintu, jendela, dan penutup kebakaran harus memenuhi ketentuan butir i di atas dan standar teknis yang berlaku. V.2 SISTEM PROTEKSI AKTIF 1. Sistem Pemadam Kebakaran dalam Bentuk Sistem Plambing dan Alat Pemadam Ringan. Sistem Pemadam Kebakaran harus memenuhi Kepmen PU no. 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; persyaratan dan standarisasi yang berlaku dari National Fire Protection Association (NFPA), Standar Industri Indonesia (SII), PUIL, American Standard For Testing Material (ASTM).

a. Hidran Kebakaran i. Sistem hidran harus dipasang pada bangunan yang memiliki luas lantai total lebih dari 500 m2, dan terdapat regu pemadam kebakaran. ii. Sistem hidran kebakaran (1) harus dipasang sesuai dengan standar yang berlaku, SNI1745; dan (2) hidran dalam bangunan harus melayani hanya di lantai hidran tersebut ditempatkan, kecuali pada satuan peruntukan bengunan, di mana: (a) angunan kelas 2 atau kelas 3 atau sebagian kelas 4, dilayani oleh hidran tunggal yang ditempatkan pada lantai di mana ada jalur keluar, atau (b) bangunan kelas 5, 6, 7, 8 atau 9 yang berlantai tidak lebih dari 2 (dua), dilayani oleh hidran tunggal yang ditempatkan pada lantai di mana ada jalur keluar, asalkan ditempatkan pada lantai di mana ada jalur keluar, asalkan hidran dapat menjangkau seluruh saluran peruntukan bangunan. (3) bila dilengkapi dengan pompa kebakaran harus terdiri dari : (a) 2 (dua) pompa, yang sekurang-kurangnya satu pompa digerakkan oleh motor bakar atau motor listrik yang dicatu dari daya generator darurat. (b) 2(dua) pompa yang digerakkan oleh motor listrik yang dihubungkan dengan sumber tenaga yang terpisah satu sama lain. (4) bila pompa kebakaran dihubungkan dengan jaringan pasokan air dan dipasang pada bangunan dengan ketinggian efektif kurang dari 2 m, satu pompa digerakkan oleh: (a) motor bakar, atau (b) listrik yang dicatu dari generator darurat, atau (c) motor listrik yang dihubungkan pada sumber tenaga yang terpisah satu sama lain melalui fasilitas pemindah daya otomatis; (5) pemasangan pompa kebakarannya dalam bangunan harus pada tempat yang : (a) mempunyai jalur keluar ke jalan atau ruang terbuka, atau (b) jika bangunan tidak dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler sesuai ketentuan yang berlaku, tempat pompa harus terpisah dari bangunan, dan dengan konstruksi yang dipersyaratkan bagi suatu dinding tahan api untuk klasifikasi bangunannya. (6) untuk pompa yang ditempatkan di luar bangunan, maka bangunan rumah pompa tersebut harus jelas terlihat, tahan cuaca, mempunyai jalur keluar langsung ke jalan atau ruang terbuka, dan jika dalam jarak m dari bangunan, maka dinding rumah pompa dan bagian dinding luar yang berjarak 2 m dari samping rumah pompa dan 3 m di atas

rumah pompa, atau dinding antara bangunan dan rumah pompa yang berjarak 2 m dari sisi rumah pompa dan 3 m di atas rumah pompa harus mempunyai TKA tidak kurang dari yang dipersyaratkan untuk dinding tahan api sesuai kelas bangunannya. (7) bila sistem pasokan air mengambil air dari sumber statis, maka harus disediakan sambungan yang cocok dan jalan masuk kendaraan pemadam kebakaran untuk petugas pemadam kebakaran memompa air dari sumber tersebut dan harus disediakan sambungan yang berdekatan dengan lokasi tersebut untuk meningkatkan tekanan air dalam sistem gedung, serta harus dirancang untuk memenuhi tekanan dan laju aliran yang disyaratkan untuk operasi petugas pemadam kebakaran. b. Hose Reel i. Sistem hose reel harus disediakan : (1) untuk melayani seluruh bangunan, di mana satu atau lebih hidran dalam dipasang, atau: (2) bila hidran dalam tidak dipasang, untuk melayani setiap kompartemen kebakaran dengan luas lantai lebih dari 500 m2 dan untuk maksud butir ini, satu unit hunian bangunan kelas 32 atau kelas 3 atau sebagian bangunan kelas 4, dipertimbangkan sebagai kompartemen kebakaran. ii. Sistem hose reel, harus: (1) dipasang sesuai dengan standar yang berlaku. (2) melayani hanya lantai di mana alat ini ditempatkan, kecuali pada satu unit hunian, (a) pada bangunan kelas 2 atau kelas 3 atau sebagian kelas 4 dilayani oleh hose reel tunggal yang ditempatkan pada jalur keluar dari unit hunian tersebut, dan (b) pada bangunan kelas 5, 6, 7, 8 atau 9 yang tidak lebih dari 2 (dua) lantai, dilayani oleh hose reel tunggal yang ditempatkan pada jalur keluar dari satu unit hunian tersebut dengan syarat hose reel melayani seluruh unit hunian. (3) memiliki selang kebakaran yang harus diletakkan sedemikian ruap untuk menghindari partisi atau penghalang di dalam mencapai setiap bagian lantai dari tingkat yang bersangkutan, (4) hose reel yang dipasang mengikuti butir (3) di atas, ditempatkan: (a) di luar bangunan, atau (b) di dalam bangunan sekitar 4 m dari pintu keluar, atau (c) di dalam bangunan berdekatan dengan hidran dalam (selain hidran yang dipasang di pintu keluar yang diisolasi tahan api); atau (d) kombinasi (a), (b), dan (c), sehingga hose tidak perlu melintasi pintu keluar masuk yang dilengkapi dengan pintu kebakaran atau pintu asap.

(5) Bila dihubungkan dengan meteran air, maka: (a) dipelihara kebutuhan kecepatan aliran dari hose reel (b) diameter pipa dari meteran air atau instalasi PAM berdiameter tidak kurang dari 25 mm; (c) jaringan pipa memenuhi syarat pembagian pasokan air; (d) tiap katup yang mengatur aliran air dari sumber air utama ke hose reel harus dijaga pada posisi terbuka oleh pengunci dari logam. (6) Bila dipasok oleh sumber air utama dengan diameter nominal lebih besar dari 25 mm dan yang dihubungkan dengan sumber air untuk hidran, sebuah katup yang memenuhi butir (5).(d) di atas harus dipasang pada sambungan ke saluran utama. c. Sistem Sprinkler i. Sistem sprinkler harus dipasang pada bangunan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.4. Persyaratan Pemakaian Sprinkler Jenis Bangunan Kapan Sprinkler diperlukan: Semua kelas bangunan: Pada bangunan yang tinggi termasuk lapangan parkir efektifnya terbuka dalam lebih dari 14 m atau jumlah bangunan campuran lantai lebih dari 4 lantai. b.lapangan parkir terbuka tidak termasuk, yang merupakan bangunan terpisah Bangunan pertokoan (Kelas 6) Dalam kompartemen kebakaran dengan salah satu ketentuan berikut, berlaku: 1.luas lantai lebih dari 3.500 m2 2.volume ruangan lebih dari 21.000 m3 Bangunan Rumah Sakit Lebih dari 2 (dua) lantai Ruang pertemuan umum, Ruang Luas panggung dan belakang pertunjukan, Teater. panggung lebih dari 200 m2. Konstruksi Atrium Tiap bangunan ber-atrium Bangunan berukuran besar yang Ukuran kompartemen yang lebih terpisah besar mengikuti: Bangunan Kelas 5 s.d. 9 dengan luas maksimum 18.000 m2 dan volume 108.000 m3. Semua bangunan dengan luas lantai lebih besar dari 18.000 m2 dan volume 108.000 m3.

Ruang parkir, selain ruang parkir terbuka. Bangunan dengan resiko bahaya kebakaran amat tinggi *)

Bila menampung lebih dari 40 kendaraan. Pada kompartemen dengan salah satu dari 2 (dua) persyaratan berikut, berlaku: 1. luas lantai melebihi 2.000 m2. 2. volume lebih dari 12.000 m3. *) Jenis bangunan dengan resiko bahaya kebakaran tinggi sesuai standar teknis yang berlaku. ii. Sistem sprinkler harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) Standar perancangan dan pemasangan sprinkler otomatis sesuai standar teknis yang berlaku, SNI-3989. (2) Bangunanan bersprinkler. Tanpa mengurangi ketentuan atau standar yang berlaku, bangunan atau bagian bangunan dianggap bersprinkler, jika : (a) sprinkler terpasang di seluruh bangunan, atau: (b) dalam hal sebagian bangunan : sebagian bangunan di pasang sprinkler dan diberi kompartemen kebakaran pada bagian yang tanpa sprinkler, dan setiap bukaan pada konstruksi pemisah antara bagian ter-sprinkler dan bagian tak ter-sprinkler diproteksi sesuai ketentuan proteksi pada bukaan. (3) Katup kontrol sprinkler. Katup kontrol sprinkler harus ditempatkan dalam suatu ruang yang aman atau ruang tertutup yang berhubungan langsung ke jalan atau ruang terbuka. (4) Pasokan air. Tanpa mengurangi ketentuan dalam standar teknis yang berlaku mengenai sprinkler, pasokan air untuk sistem sprinkler harus memperhatikan tinggi efektif bangunan, luas bangunan yang disyaratkan menggunakan sprinkler, dan klasifikasi bangunan sesuai standar teknis yang berlaku. (5) Sambungan dengan peralatan alarm lainnya. Sistem sprinkler harus disambung atau dihubungkan ke dan dapat mengaktifkan : setiap peringatan darurat dan sistem komunikasi internal yang disyaratkan; atau sistem pengeras suara atau peralatan lainnya yang dapat didengar bila peringatan darurat dan sistem komunikasi internal tidak disyaratkan. (6) Peralatan anti gangguan (Anti Tamper) Untuk sistem sprinkler yang dipasang di teater, ruang pertemuan umum atau semacamnya, maka pada tiap katup yang berfungsi mengendalikan sprinkler di daerah panggung harus dipasang peralatan anti gangguan yang dihubungkan ke panel pemantau. (7) Sistem sprinkler di ruang parkir

Sistem sprinkler yang dipasang pada ruang parkir pada bangunan multi-kelas, harus: (a) berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan sistem sprinkler di bagian bangunan lainnya. (b) bila berhubungan dengan sistem sprinkler yang melindungi bagian bangunan bukan ruang parkir, harus dirancang sehingga sistem sprinkler yang melindungi bagian bukan ruang parkir dapat diisolasi dengan tanpa mengganggu aliran air, ataupun mempengaruhi efektivitas operasi sprinkler yang melindungi ruang parkir. d. Pipa Berdasarkan pustaka terbitan Departemen Permukimam dan Prasarana Wilayah, jenis pipa yang sering dipakai pada pekerjaan instalasi hidran dan sprinkler harus sesuai dengan spesifikasi teknis, dan biasanya digunakan pipa baja karbon hitam (black steel pipe) dengan schedule 40. Schedule 40 (Sch 40) menunjukkan standar kemampuan menahan tekanan kerja sampai dengan 30 kg/cm2.

e. Pemadam Api Ringan (PAR) i. PAR yang jenisnya sesuai kebutuhan harus dipasang di seluruh bangunan, kecuali di dalam unit hunian bangunan kelas 2 atau kelas 3 atau sebagian bangunan kelas 4, yang memungkinkan dilakukannya pemadaman awal efektif terhadap kebakaran oleh penghuni bangunan. ii. PAR memenuhi butir i, jika: (1) Disediakan dengan mengikuti standar teknis yang berlaku, SNI-3987 kecuali PAR jenis air yang tidak perlu dipasang di dalam bangunan atau bagian yang dilayani oleh Hose Reel, dan (2) PAR dari jenis bukan kelas A harus ditempatkan pada lokasi yang dapat menjangkau lokasi yang mengandung jenis bahaya yang harus diatasi. 2. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran otomatis harus dipasang di: bangunan klas 1b bangunan klas 2; dengan persyaratan khusus bangunan klas 3 yang menampung lebih dari 20 penghuni yangdigunakan sebagai : (1) bagian hunian dari bangunan sekolah; atau (2) akomodasi bagi lanjut usia, anak-anak atau orang cacat; dan bangunan klas 9a. b.

Spesifikasi Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

i.

Perancangan dan pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus memenuhi standar teknis yang berlaku, SNI3985 dan SNI 03-3986-edisi terakhir mengenai Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis, SK Menteri PU tentang ketentuan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung; Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) yang dikeluarkan oleh Departemen PU; PUIL 2000; Petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat detektor dan panel. (1) Beberapa jenis detektor yang dapat digunakan meliputi : (a) Detektor panas, terdiri dari : fixed temperature detector, rate-of-rise detector, detektor kombinasi. (b) Detektor asap, terdiri dari : detektor asap optik, dan detektor asap ionisasi. (c) Detektor nyala api : detektor nyala api ultra violet dan detektor nyala api infra merah. (d) Detektor gas, khusus untuk pemasangan detektor gas, harus diperhatikan perbedaan berat gas dengan udara sebagai berikut : untuk jenis gas lebih berat dari udara jarak maksimum mendatar adalah 4 meter dari kemungkinan timbul kebocoran dan tinggi maksimum dari lantai adalah 30 cm, sedangkan jenis gas lebih ringan dari udara jarak maksimum mendatar adalah 8 meter dari kemungkinan timbul kebocoran dan jarak maksimum dari langit-langit adalah 30 cm, bila terdapat balok dengan tinggi lebih dari 60 cm, dipasang pada bagian terdekat di atas kemungkinan timbul kebocoran gas. (2) Detektor yang akan dipakai harus memenuhi spesifikasi teknis pada dokumen kontrak, meliputi : merk detektor; tegangan operasi; arus listrik (stand-by current); temperature range; kelembaban relatif; dan sensitivitas. (3) Jenis kabel yang lazim dipakai adalah kabel NYM 2 x 1,5 mm2, dipasang dalam konduit PVC tipe “High Impact” dan fire reterdant. Kabel harus memenuhi persyaratan PUIL 2000. ii. Sistem deteksi kebakaran dan sistem alarm otomatis harus dihubungkan dan mengaktifkan: (1) sistem peringatan keadaan darurat dan sistem komunikasi internal sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pada bab 2.4.3 (mengenai Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya); atau (2) bila sistem peringatan darurat dan sistem komunikasi internal tidak dipersyaratkan, maka dapat dihubungkan dengan sistem pengeras suara, alarm pengindera asap ataupun peralatan untuk peringatan lainnya yang dapat didengar dan yang ditempatkan di setiap lantai sesuai ketentuan yang berlaku. iii. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memasang titik panggil manual (break glass) adalah :

(1) Modol tombol tekan (2) Dilengkapi dengan kaca, bila dipecahkan tidak membahayakan (3) Disediakan alat pemukul kaca (4) Berwarna merah (5) Mudah dicapai dan terlihat jelas (6) Dihubungkan dengan kelompok detektor (zone) yang meliputi daerah di mana titik panggil manual tersebut dipasang. (7) Dipasang pada lintasan menuju keluar dengan ketinggian 1,4 m dari lantai. (8) Tidak mudah terkena gangguan (9) Pada jalur arah lari yang normal ke bangunan (10) Terpasang di setiap lantai pada bangunan bertingkat (11) Setiap titik panggil manual dapat melayani luas maksimal 900 cm2 iv. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan dan memasang alarm kebakaran adalah : (1) Bunyi dan irama yang khas hingga mudah dikenal sebagai alarm kebakaran (2) Frekuensi kerja alarm 500 - 1000 Hz dengan tingkat kekerasan suara minimal 65 dB (A) (3) Lebih tinggi minimal 5 ddB (A) tingkat kekerasan suaranya pada ruangan yang mempunyai tingkat kebisingan tinggi (4) Di ruang tidur, tingkat kekerasan alarm audio minimal 75 dB (A) (5) Sifat irama alarm tidak menimbulkan kepanikan (6) Pada tempat-tempat khusus (misalnya : perawatan orang tuli dan sejenisnya) dipasang alarm visual (7) Terpasang pada lokasi panel kontrol dan panel bantu (8) Dapat menjangkau bagian ruangan dalam bangunan (9) Dapat digunakan pula sebagai penuntun arah masuk bagi anggota kebakaran dari luar. c. Penempatan Alat Pendeteksi Asap Pemasangan sistem deteksi disesuaikan dengan buku “Panduan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung” yang diterbitkan oleh Departemen PU. i. dipasang dengan permukaan menghadap ke bawah dan di luar saluran unit pengkondisian udara, atau menggunakan sistem point sampling yang mempunyai derajat kepekaan maksimum 0,5% smoke obscuration/m; ii. ditempatkan pada lokasi berkumpulnya asap panas dengan mempertimbangkan geometri langit-langit dan efeknya pada lintasan perpindahan asap. iii. ditempatkan kurang dari 1,50 meter jaraknya dari pintu kebakaran; dan iv. dipilih tipe foto-elektrik, jika dipasang di dalam saluran udara (ducts) atau udara yang terkontaminasi partikel debu dengan ukuran kurang dari 1 µm, dan bila terdapat partikel jenis lainnya harus menggunakan detektor tipe ionisasi..

d. Batas Ambang i. Sistem sampling harus memenuhi Ketentuan yang berlaku tentang Deteksi dan Alarm Kebakaran Otomatis. ii. Penetapan batas ambang alarm bagi sistem detektor harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu: (1) Ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Perencanaan Ventilasi Mekanik dan Pengkondisian Udara dalam Bangunan Gedung: dan (2) Ketetntuan yang berlaku tentang Spesifikasi Alat Pendeteksi dan Alarm Kebakaran otomatis pada Bangunan Gedung.

Jarak Detektor A. Dengan dinding dan langit-langit.

B. Antar detektor pada langitlangit rata C. Dengan lubang udara masuk AC (supply air diffuser). D. Dengan lubang udara balik AC (return air grille). E. Antar detektor pada atap bentuk gergaji. F. Dari puncak atap pada atap bentuk

Tabel 2.5 Jarak Pemasangan Detektor Detektor Detektor Detektor Panas Asap Gas ≥ 300 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm dari dinding dari dinding dari dinding ≤ 300 mm ≤ 300 mm dari langitdari langit≤ 300 mm langit langit dari langitlangit ≤ 7 m untuk ≤ 12 m untuk ≤ 12 m ruang efektif ruang efektif ≥ 10 m untuk ≤ 18 m untuk sirkulasi ruang sirkulasi ≥ 1,5 m ≥ 1,5 m ≥ 1,5 m

Ket Lihat gambar 2.3

Lihat gambar 2.4

Lihat gambar 2.5

<1,5 m

<1,5 m

<1,5 m

Lihat gambar 2.6

900 mm secara horizontal dari puncak atap tertinggi.

900 mm secara horizontal dari puncak atap tertinggi

900 mm secara horizontal dari puncak atap tertinggi

Lihat gambar 2.7

100 mm dari puncak atap.

900 mm dari puncak atap

900 mm dari puncak atap

Lihat gambar 2.8

pelana. catatan : 1. Ruang efektif adalah ruang yang dipergunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan. 2. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan untuk lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan.

Gambar 2.3. Jarak detektor dengan dinding dan langit-langit

Gambar 2.4. Jarak detektor pada langit-langit rata

Gambar 2.5. Jarak detektor dengan lubang udara masuk AC

Gambar 2.6. Jarak detektor dengan lubang udara balik AC

Gambar 2.7. Pemasangan detektor pada atap bentuk gergaji

Gambar 2.8. Pemasangan detektor pada atap pelana Catatan : jarak antara detektor menyesuaikan dengan tinggi langit-langit ruang efektif seperti pada tabel berikut. Jarak detektor = ketinggian langit-langit x faktor pengali. Tabel 2.6 Fakor Pengali Jarak Detektor. Ketinggian langit- Faktor pengali langit (%) 0,0 ~ 3,0 m 100 1,0 ~ 3,6 m 91 3,6 ~ 4,2 m 84 4,2 ~ 4,8 m 77 4,8 ~ 5,4 m 71 5,4 ~ 6,0 m 64 6,0 ~ 6,6 m 58 6,6 ~ 7,2 m 52 7,2 ~ 7,8 m 46 7,8 ~ 8,4 m 40 8,4 ~ 9,0 m 34 Penempatan detektor harus sesuai dengan fungsi ruangan. Tabel berikut menunjukkan contoh pemilihan jenis detektor yang disesuaikan dengan fungsi ruangan. Tabel 2.7 Contoh Pemilihan Jenis Detektor Sesuai Fungsi Ruangan Fixed RoR & Asap Nyala Api Gas Temperature kombinasi RoR~fixed temperature Dapur - R. perjamuan R. - Gudang R. - garasi mobil Peralatan material transformator/ - restoran bangunan yang diesel - ruang sidang R. mudah - Ruang yang - kamar tidur resepsionis terbakar berisi bahan

Ruang generator & transformator - Laboratorium kimia - Studio televisi

- R. tamu - R. mesin - R. lift - R. pompa - R. AC - Tangga - Koridor - Lobby - Aula - Shaft Perpustaka an - R. PABX - Gudang

Ruang kontrol instalasi peralatan vital

yang mudah menimbulkan gas yang mudah terbakar

Gambar 2.9. Penempatan detektor pada langit-langit yang terbagi oleh balokbalok vi. Batas Ambang (1) Sistem sampling harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pemeriksaan Alat Deteksi dan Alarm Kebakaran Otomatis. (2) Penetapan batas ambang alarm bagi sistem detektor harus mengikuti ketentuan yag berlaku, yaitu: (a) ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Perencanaan Ventilasi Mekanik dan pengkondisian Udara dalam Bangunan Gedung; dan (b) ketentuan yang berlaku tentang Spesifikasi Alat Pendeteksi dan Alarm Kebakaran otomatis pada Bangunan Gedung.. 3. Pengendalian Asap Kebakaran a. Ketentuan pengendalian asap ini tidak berlaku untuk: i. bangunan klas 1 (bangunan hunian biasa) atau 10 (bangunan / struktur yang bukan hunian); dan ii. setiap ruangan yang tidak digunakan oleh penghuni untuk waktu yang cukup lama, seperti gudang dengan luas lantai 30

m2, ruang kompartemen sanitasi, ruang tanaman atau sejenisnya; dan iii. ruang parkir terbuka atau panggung terbuka b. Persyaratan umum i. pada saat terjadi kebakaran, setiap rute evakuasi harus dijaga dengan ketinggian asap sekurang-kurangnya 2.10 m di atas level lantai, sehingga (1) temperatur ruang tidak membahayakan manusia (2) tingkat penglihatan memungkinkan diketahui rute evakuasinya; (3) tingkat racun asap yang timbul tidak membahayakan manusia, untuk selama tengang waktu sampai dengan seluruh penghuni dapat terevakuasi dari bangunan. ii. perioda tenggang waktu harus memperhitungkan keadaan bangunan dan mobilitas manusia. iii. rute evakuasi merupakan jarak lintasan menerus perjalanan evakuasi/penyelamatan dari suatu tempat (seperti pintu/jalan keluar, ramp, dan jalur sirkulasi yang terisolasi dari kebakaran serta koridor umum) pada setiap bagian bangunan, termasuk di dalam satuan rumah hunian bangunan klas 2 atau 3 atau sebagian klas 4, sampai ke jalan atau ruang terbuka bebas. iv. Pada sistem pengkondisian udara terpusat yang memutar udara untuk lebih dari satu ruangan kompartemen kebakaran : (1) pada bangunan yang termasuk dalam butir v (Bangunan Terminal : stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut) harus: (a) beroperasi seperti sistem pengendali asap; atau (b) diatur sehingga pada kondisi kebakaran, setiap bagian yang menyebabkan penyebaran asap yang serius antar kompartemen (2) pada bangunan yang termasuk dalam butir vi (Bangunan Penyimpanan : gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya) harus: (a) beroperasi seperti sistem pengendali asap sesuai ketentuan, bersama-sama dengan kelengkapan pengendalian asap lainnya yang dipasang untuk memenuhi ketentuan pada Tabel 2.5., atau ketentuan pada butir b; atau (b) diatur sehingga pada kondisi kebakaran, sistem tidak mengganggu beroperasinya peralatan pengndalian asap yang dipasang untuk memenuhi ketentuan pada table 2.8., atau ketentuan pada butir b, dan tidak mensirkulasikan asap di antara kompartemen kebakaran. Untuk keperluan ketentuan ini, setiap hunian tunggal pada bangunan klas 2 atau 3 harus diberlakukan sebagai kompartemen terpisah. Tabel 2.8.

Persyaratan Pengendalian Asap Kebakaran 1. KETENTUAN UMUM KELAS/BAGIAN PERSYARATAN PENGENDALIAN ASAP BANGUNAN KEBAKARAN Jalan keluar yang Untuk : diisolasi terhadap 1. Tangga yang diisolasi terhadap kebakaran, kebakaran termasuk setiap jalan penghubung atau ramp yang melayani: a. setiap lantai di atas tinggi efektif 25m, atau b. lebih dari 2 lantai di bawah tanah, atau c. atrium, atau d. bangunan kelas 9a yang lebih dari 2 lantai, dan 2. Jalan penghubung atau ramp yang diisolasi terhadap kebakaran dengan panjang > 60 m ke jalan umum atau ruang terbuka, harus dilengkapi dengan : 1. Sistem presurisasi otomatis, atau 2. Ramp atau balkon akses yang terbuka sesuai ketentuan butir VI.3 BANGUNAN DENGAN TINGGI EFEKTIF > 25 M Kelas 2, 3, dan 4 1. Harus dilengkapi dengan sistem alarm dan deteksi asap otomatis. 2. Bila panjang koridor umum > 40 m, harus dibagi dengan interval < 40 m dengan konstruksi sesuai ketentuan V.1.3, kecuali bahan pelapis dari bahan yang tidak mudah terbakar. Kelas 5, 6, 7, 8, dan 9b Harus dilengkapi dengan sistem pengendali asap (selain ruang / tempat terzona sesuai ketentuan yang berlaku. parkir) Kelas 9a 1. Harus dilengkapi dengan sistem alarm dan deteksi asap otomatis, dan 2. Sistem pengendali asap terzona sesuai ketentuan yang berlaku. BANGUNAN DENGAN TINGGI EFEKTIF < 25 M Kelas 2, 3, dan 4 1. Harus dilengkapi dengan alarm dan deteksi asap otomatis, dan 2. Apabila tangga yang diwajibkan diisolasi terhadap kebakaran dari bangunan kelas 2 atau 3 juga melayani satu atau lebih lantai dengan kelas 5, 6, 7 (bukan tempat parkir terbuka), 8, atau 9b, maka: a. tangga yang diisolasi terhadap kebakaran, termasuk setiap jalan penghubung atau ramp harus dilengkapi dengan sistem presurisasi udara otomatis, atau b. Kelas 5, 6, 7 (bukan tempat parkir terbuka), 8, dan 8b, harus dilengkapi dengan: i. sistem alarm dan deteksi asap otomatis, atau

ii. sistem sprinkler Apabila tangga yang diwajibkan diisolasi terhadap kebakaran dari bangunan kelas 4 juga melayani satu atau lebih lantai dengan kelas 5, 6, 7 (bukan tempat parkir terbuka), 8, atau 9b, maka : a. Sistem sesuai butir 2.a. atau 2.b. di atas harus dipasang, atau b. Sistem detektor dan alarm asap, kecuali bila alarm dan detektor tersebut hanya perlu dipasang pada tiap pintu menuju tangga yang diisolasi terhadap kebakaran untuk sistem peringatan. Kelas 5, 6, 7, 8, dan 9b Pada bangunan : (selain ruang / tempat 1. Kelas 5 atau 9b (sekolah) dengan ketinggian > 3 parkir) lantai, atau 2. Kelas 6, 7, 8, atau 9b (selain sekolah) dengan ketinggian > 2 lantai, atau 3. Dengan ketinggian > 2 lantai dan terdiri atas: a. Kelas 5 atau 9b (sekolah) b. Kelas 6, 7, 8, atau 9b (selain sekolah), maka pada setiap tangga yang diwajibkan diisolasi terhadap kebakaran, termasuk jalan penghubung dan rampnya, harus dipasang: 1. Sistem presurisasi udara otomatis, atau 2. Sistem pengendali asap terzona, bila bangunan mempunyai lebih dari satu kompartemen kebakaran, atau 3. Sistem alarm dan deteksi asap otomatis 4. Sistem sprinkler Kelas 9a 1. Sistem alarm dan deteksi asap otomatis, dan 2. Sistem pengolah udara mekanis yang bukan merupakan bagian dari sistem pengendali asap terzona dapat berhenti (shut-down) otomatis pada saat aktivitas detektor asap bekerja. 3. Bila bangunan > 2 lantai, harus dipasang: a. Sistem pengendali asap terzona, atau b. Sistem sprinkler BASEMENT (selain 1. Basement dengan luas > 2000 m2, harus ruang / tempat parkir) dilengkapi dengan: a. Bila < 2 lapis di bawah tanah: i. Sistem pengendali asap terzona, bila basement mempunyai lebih dari satu kompartemen kebakaran, atau ii. Sistem alarm dan deteksi asap otomatis iii. Sistem sprinkler b. Bila > 2 lapis di bawah tanah harus dilengkapi sistem sprinkler. 2. Basement dengan > 3 lapis di bawah tanah atau terdapat kelas 6 atau 9b dengan jumlah 3.

Ruang / tempat parkir

Atrium

2. KETENTUAN KHUSUS KELAS / BAGIAN BANGUNAN Kelas 6, Kompartemen Kebakaran > 2000 m2, Tidak terdapat selasar terlindung melayani > 1 toko

Kelas 6, Kompartemen Kebakaran > 2000 m2, terdapat selasar terlindung melayani > 1 toko

penghuni/ penggunaa yang banyak, persyaratan khusus dapat digunakan dengan pertimbangan : a. karakter khusus bangunan b. fungsi khusus bangunan c. tipe dan jumlah material khusus yang disimpan, dipajang, atau digunakan dalam bangunan d. keragaman klasifikasi bangunan atau kompartemen kebakaran Ruang / tempat parkir, termasuk ruang parkir bawah tanah, yang dilengkapi dengan sistem ventilasi mekanis sesuai ketetentuan: 1. Jenis kipas yang harus tahan suhu tinggi, dan 2. Kabel pengendali dan daya listrik tidak harus yang tahan api. Bangunan yang memiliki atrium harus dengan kelengkapan sistem sprinkler, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem inter komunikasi darurat, sistem peringatan kondisi darurat, dan sistem pengendalian asap sesuai standar teknis yang berlaku PERSYARATAN PENGENDALIAN ASAP KEBAKARAN 1. Setiap kompartemen mebakaran, kecuali yang ditetapkan pada butir 2, harus dilengkapi dengan : a. Sistem pembuangan asap otomatis, atau b. Bila bangunan 1 lantai, dipasang lubanglubang centilasi asap dan panas yang diaktifkan oleh pendeteksian asap, atau c. Bila luas lantai untuk kompartemen kebakaran > 3500 m2, dan: i. Bangunan 1 lantai, dipasang sistem alarm dan detektor asap otomatis, atau ii. Bangunan 2 lantai atau kurang, dipasang sistem sprinkler 2. Bangunan pertokoan di dalam kompartemen kebakaran tidak harus mengikut iketentuan 1, bila: a. Luas bangunan < 2000 m2, dan b. Bangunan 1 lantai dengan pintu masuk utama membuka ke jalan umum atau ruang terbuka. 1. Selasar terlindung, toko dengan luas > 1000 m2 yang membuka ke arah selasar terlindung, dan toko (selain pada ketentuan 3) yang tidak membuka ke arah selasar terlindung, harus dilengkapi dengan: a. Sistem pembangunan asap otomatis, atau

Kelas 9b, Bangunan Pertemuan

b. Bila bangunan 1 lantai, dipasang lubang-lubang ventilasi asap dan panas yang diaktifkan oleh pendeteksian asap, atau 2. Bila luas lantai untuk kompartemen kebakaran < 3500 m2 dan bangunan 2 lantai atau kurang, dipasang sistem sprinkler. 3. Bangunan pertokoan di dalam kompartemen tidak harus mengikuti ketentuan 1, bila: a. luas lantai < 2000 m2, dan b. bangunan 1 lantai dengan pintu masuk utama membuka ke jalan umum atau ruang terbuka. 1. Bangunan klab malam, diskotek, dan sejenisnya, harus dilengkapi dengan: a. Sistem pengolah udara mekanis yang bukan merupakan bagian dari sistem pengendalian asap dapat berhenti (shut-down) otomatis pada saat aktivitas detektor asap bekerja, dan b. Sistem pembuangan asap otomatis, atau lubang-lubang ventialsi asap dan panas otomatis pada bangunan 1 lantai, atau sistem sprinkler. 2. Bangunan pameran, harus dilengkapi dengan: a. Idem 1.a. di atas, dan b. Bila luas bangunan 2000 ~ 3500 m2; i. Sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunan 1 lantai, atau iii. Sistem sprinkler, dan c. Bila luas bangunan > 3500 m2, dipasang sistem sprinkler dan: i. Sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunan 1 lantai. 3. Bangunan theater atau tempat pertemuan / hall umum: a. Pada bangunan sekolah, gereja, atau hall komunitas yang mempunyai ruang panggung dan belakang panggung, dengan luas > 300 m2, atau b. Bukan pada bangunan sekolah, gereja, atau hall komunitas yang mempunyai ruang panggung dan belakang panggung, dengan luas > 200 m2, harus dilengkapi dengan: i. Sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunan 1 lantai. 4. Bangunan theater atau hall umum selain butir 3, termasuk theater kuliah dan komplek auditorium: a. Sistem pengolah udara mekanis yang bukan merupakan bagian dari sistem pengendalian

asap dapat berhenti (shut-down) otomatis pada saat aktivitas detektor asap bekerja, dan b. Selain pada bangunan sekolah dengan luas lantai kompartemen kebakaran > 2000 m2: i. Sistem pembuang asap otomatis, atau ii. Lubang-lubang ventilasi asap dan panas otomatis, bila bangunan 1 lantai, atau iii. Bila luas lantai kompartemen kebakaran < 5000 m2 dan tinggi bangunan 2 lantai atau kurang, digunakan sistem alarm dan detektor asap otomatis, atau sistem sprinkler. 6. Bangunan pertemuan lainnya (di luar butir 3 dan 4 di atas): a. Setiap kompartemen kebakaran dengan luas > 2000 m2 harus dilengkapi dengan ketentuan seeprti butir 4.b. di atas. b. Bangunan yang dikecualikan dari ketentuan butir a di atas adalah: i. Kompleks olahraga (termask hall olah raga, ruang senam, kolam renang dan sejenisnya) selain dari gedung olah raga (indoor) dengan jumlah tempat duduk > 1000. ii. Gereja, Masjid, dan tempat lainnya yang khusus hanya untuk kegiatan peribadatan.

i.

v. Untuk sistem pengatur udara lainnya, dan tidak membentuk bagian sistem pengendali asap harus memnuhi ketentuan standar yang berlaku. vi. Berkaitan dengan butir c berikut tentang Persyaratan Untuk Bahaya Khusus, bila suatu bangunan tidak termasuk dalam Tabel 2.8 pada lampiran persyaratan kerja teknis ini maka harus memenuhi ketentuan i, dan persyaratan lain dari pedoman teknis ini. c. Persyaratan Untuk Bahaya Khusus Upaya tambahan dalam pengendalian bahaya asap mungkin dipersyaratkan bilamana berkaitan dengan: tata letak bangunan; ii. sifat penggunaan bangunan; iii. sifat dan jumlah bahan yang disimpan, ditaruh atau dipakai di dalam bangunan. d. Ketentuan lebih teknis dalam pengendalian asap kebakaran untuk setiap kelas bangunan mengikuti petunjuk dan standar teknis yang berlaku. 4. Pusat Pengendali Kebakaran a. Kegunaan dan sarana yang ada di Pusat Pengendali Kebakaran adalah: i. sebuah ruang untuk pengendali dan pengarahan selama berlangsungnya operasi penanggulangan kebakaran atau penangangan kondisi darurat lainnya;

1)

ii. dilengkapi sarana alat pengendali, panel kontrol, telepon,

meubel, peralatan dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penanganan kondisi kebakaran; iii. tidak digunakan bagi keperluan lain, selain: (1) kegiatan pengendalian kebakaran; dan (2) kegiatan lain yang berkaitan dengan unsur keselamatan atau keamanan bgi penghuni bangunan b. Konstruksi Ruang Pusat Pengendali Kebakaran pada bangunan gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter harus merupakan ruang terpisah, di mana: i. konstruksi penutunya dari beton, dinding atau sejenisnya mempunyai kekokokhan yang cukup terhadap keruntuhan akibat kebakaran dan dengan nilai TKA tidak kurang dari 120/120/120; ii. bahan lapis dan penutup, pembungkus atau sejenisnya, harus memenuhi persyaratan terhadap kebakaran; iii. peralatan utilitas, pipa, saluran udara, dan sejenisnya, yang tidak diperlukan untuk berfungsinya ruang pengendali, tidak boleh lewat ruang tersebut; iv. bukaan pada dinding, lantai atau langit-langit yang memisahkan ruang pengendali dengan ruang dalam bangunan dibatasi hanya untuk pintu, ventilasi dan lubang perawatan lainnya, yang khusus untuk melayani fungsi ruang pengendali tersebut. c. Proteksi Pada Bukaan. Setiap bukaan pada ruang pengendali kebakaran, seperti pada lantai, alngit-langit dan dinding dalam, untuk jendela, pinu, ventilasi, saluran, dan sejenisnya harus mengikuti syarat teknis proteksi bukaaan pada bab 2.1.2. (Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran –Sistem Proteksi Pasif –Proteksi Bukaan) d. Pintu Keluar i. Pintu yang menuju ruang pengendali harus membuka ke arah dalam ruang tersebut, dapat dikunci dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga orang yang menggunakan rute evakuasi bangunan tidak menghalangi atau menutupi jalan masuk ke ruang pengendali tersebut ii. Ruang pengendali haruslah dapat dimasuki dari 2 (dua) arah: arah pintu masuk di depan bangunan; dan (2) arah langsung dari tempat umum atau melalui jalan terusan yangt dilindungi terhadap api, yang menuju ke tempat umum dan mempunyai nilai TKA tidak kurang dari -/120/30. e. Ukuran dan Sarana i. Ruang pengendali kebakaran harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya: (1) Panel indikator kebakaran, saklear kontrol dan indikator visual yang diperlukan untuk semua pompa kebakaran, kipas pengendali asap, dan peralatan pengamanan kebakaran lainnya yang dipasang di dalam bangungan. (2) telepon sambungan langsung;

(3) sebuah papan tulis

dan sebuah papan tempel (pin-up board) berukuran cukup; dan (4) sebuah meja berukuran cukup untuk menggelar gambar dan rencana taktis yang disebutkan dalam (5); dan (5) rencana taktis penanggulangan kebakaran. ii. Sebagai tambahan, di ruang pengendali dapat disediakan: (1) Panel pengendali utama, panel indikator lift, sakelar pengendali jarak jauh untuk gas dan catu daya listrik, genset darurat; dan (2) sistem keamanan bangunan, sistem pengamatan, dan sistem manajemen, jika dikehendaki terpisah total dari sistem lainnya. iii. Ruang pengendali harus: (1) mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10 m2, dan salah satu panjangnya dari sisi bagian dalam tidak kurang dari 2,50 m; (2) jika hanya menampung peralatan minimum, luas lantai bersih tidak kurang dari 8 m2 dari luas ruang bebas di depan panel indikator tidak kurang dari 1,50 m2. (3) jika dipasang peralatan tambahan, luas lantai bersih daerah tambahan adalah 2 m2 untuk setiap penambahan alat, ruang bebas di depan panel indikator tidak kurang 1,50 m2 dan ruang untuk tiap rute evakuasi penyelamatan dari ruang pengendali ke ruang lainnya harus disediakan sebagai tambahan persyaratan (2) dan (3) di atas. f. Ventilasi dan pemasok daya. Ruang pengendali harus diberi ventilasi dengan cara: i. ventilasi alami dari jendela atau pintu pada dinding luar bangunan yang membuka langsung ke ruang pengendali. ii. sistem udara bertekanan yang hanya melayani ruang pengendali, dan: (1) dipasang sesuai ketentuan yang berlaku seperti untuk tangga kebakaran yang dilindungi; (2) beroperasi otomatis melalui aktivitas sistem alarm atau sistem sprinkler yang dipasang pada bangunan; (3) mengalirkan udara segar ke ruangan tidak kurang dari 30 kali pertukaran udara per-jamnya pada waktu sistem beroperasi dengan dan salah satu pintu ruangan terbuka. (4) mempunyai kipas, motor dan pipa-pipa saluran udara yang membentuk bagian dari sistem, tetapi tidak berada di dalam ruang pengendali dan diproteksi oleh dinding yang mempunyai TKA tidak lebih kecil dari 120/120/120; (5) mempunyai catu daya lisatrik ke ruang pengendali atau peralatan penting bagi beroperasinya ruang pengendali. g. Pencahayaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku harus dipasang dalam ruang pusat pengendali, dan tingkat iluminasi di atas meja kerja tak kurang dari 400 Lux. h. Beberapa peralatan seperti motor bakar, pompa pengendali sprinkler, pemipaan dan sambungan-sambungan pipa tidak boleh dipasang dalam ruang pengendali, tetapi boleh dipasang di

i.

i.

ruangan-ruangan yang dapat dicapai dari ruang pengendali tersebut. Tingkat suara (ambient) dalam ruang pengendali kebakaran yang diukur pada saat semua peralatan penanggulangan kebakaran beroperasi ketuka kondisi darurat berlangsung tidak melebihi 65 dBA bila ditentukan berdasarkan ketentuan tingkat kebisingan di dalam bangunan.

5. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Pemadam Kebakaran a. Pemeriksaan Pemeriksaan sistem pemadam kebakaran bertujuan untuk memastikan instalasi dan pemasangan telah dilakukan dengan benar. Pemeriksaan terdiri dari urutan dan metode pelaksanaan, material yang dipakai serta instalasi pemasangan sesuai dengan standar peraturan dan syarat-syarat yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperiksa meliputi: Bahan dan material yang datang (check material on site). ii. Instalasi pipa sprinkler dan hidran. iii. Head sprinkler telah dipasang dengan jumlah sesuai pada gambar kerja. iv. Kotak hidran dan perlengkapannya. v. Pompa-pompa kebakaran dan peralatan bantuannya. vi. Pilar hidran. vii. Siamese connection. viii. PAR (Fire Extinguisher) (1) Jumlah PAR. (2) Posisi sesuai dengan gambar kerja. (3) Pemasangan sesuai syarat yang ada. (4) Jenis PAR sesuai kegunaan ruangan. (5) Segel PAR. (6) Kelengkapan kartu periksa berkala. Hasil pemeriksaan dicatat pada daftar simak (check list) terlampir. b. Pengujian Pengujian terdiri dari ; i. Tes tekan parsial instalasi pipa sprinkler dan hidran sebesar 2 x tekanan kerja atau sesuai spesifikasi. ii. Flow switch dengan membuka drain valve alarm kebakaran pada MCPFA lokal alarm harus aktif. iii. Tes head sprinkler secara acak (sample) pada satu atau beberapa titik head sprinkler dengan cara memanasi hingga mencapai temperatur pecah. Besarnya tekanan air yang keluar harus memenuhi persyaratan. Bila head sprinkler pecah alram kebakaran harus aktif. iv. Hose reel dan nozzle pada kotak hidran : dilakukan pengujian terhadap kelancaran aliran air, dan tekanan air harus memenuhi persyaratan. v. Pompa-pompa kebakaran : dilakukan pengujian terhadap karakteristik dan penampilan pada masing-masing pompa.

vi. Setelah

pengujian dilakukan dan instalasi/ sistem dapat berfungsi dengan baik, maka pemeriksaan dan pengujian selanjutnya harus dilakukan bersama pihak instansi pemerintah setempat untuk mendapatkan Izin Penggunaan Bangunan dari pemerintah setempat. Hasil pengujian juga dicatat pada daftar simak. 6. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran a. Pemeriksaan i. Pelaksanaan pemasangan instalasi. ii. Penggunaan bahan. iii. Metoda kerja. Ketentuan lain yang harus diperiksa adalah : (1) Gambar pemasangan sistem (shop drawing) (2) Petunjuk cara kerja dan pelayanan sistem. (3) Petunjuk pemeliharaan sistem. (4) Buku normal dari masing-masing komponen. (5) Buku catatan untuk mencatat kejadian atau kerusakan pada sistem. (6) Pelatihan/training untuk calon operator. b. Pengujian i. Tes hubung (loop test) menggunakan multi tester. Tujuan pengetesan ini adalah untuk memastikan bahwa pada isntalasi kabel yang telah dikerjakan tidak terdapat hubung singkat (short circuir) yang disebabkan kabel cacat atau terkupas dari isolasinya. ii. Tes tahanan isolasi kabel (megger test) menggunakan mega ohmeter atau megger. Tujuan test ini adalah untuk mengukur tahanan isolasi kabel yang digunakan. Hasil pengukuran harus melebihi atau sama dengan standar yang telah ditentukan. Berdasarkan buku “Pedoman Pemasangan Sistem Deteksi Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung” yang dikeluarkan oleh Departemen PU, besar tahanan harus ≥ 1 MΩ. iii. Tegangan catu daya cadangan (emergency power supply) harus secara otomatis mengambil pencatuan daya untuk sistem bila sumber catu daya utama padam. iv. Detektor-detektor yang bekerja harus diikuti dengan indikasi pada MCFPA. v. Pengujian fasilitas untuk memantau sistem komunikasi dan komponen serta lampu-lampu tanda pada MCFPA, dll.

VI. SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR VI.1 FUNGSI DAN PERSYARATAN KINERJA 1. Fungsi a. Melengkapi bangunan dengan akses yang layak, aman, nyaman, dan memadai bagi semua orang. b. Melengkapi bangunan dengan sarana evakuasi yang memungkinkan penghuni punya waktu untuk menyelematkan diri dengan aman tanpa merasakan keadaan darurat. c. Fungsi tersebut pada butir b di atas tidak berlaku untuk unit hunian tunggal pada bangunan klas 2,3 atau 4. 2. Persyaratan kinerja : a. Akses ke dan dalam bangunan harus tersedia yang memungkinkan pergerakan manusia secara aman, nyaman dan memadai. b. Agar manusia dapat bergerak dengan aman ke dan di dalam bangunan, maka bangunan harus mempunyai antara lain : i. Kemiringan permukaan lantai harus aman bagi pejalan kaki. ii. Setiap pintu dibuat agar penghuni mudah mencapai akses keluar, dan menghindari risiko terjebak di dalam bangunan. iii. Setiap tangga dan ramp memiliki: (1) Permukaan lantai tidak licin pada ramp, injakan dan akhiran injakan tangga. (2) Pegangan rambat (handrails) yang memadai untuk membantu kestabilan pemakai tangga/ ramp. (3) Lantai hordes yang memadai untuk menghindari keletihan. (4) Pintu di lantai bordes sedemikian hingga pintu tersebut tidak menjadi rintangan. (5) Tangga yang memadai untuk menampung volume dan frekwensi penggunaan. c. Pada area dimana orang bisa jatuh dari ketinggian 1 m atau lebih dari lantai/atap/ melalui bukaan pada dinding luar bangunan, atau karena perbedaan tinggi lantai dalam bangunan, harus dibuatkan penghalang yang : i menerus sepanjang area yang berbahaya. ii. tinggi disesuaikan dengan risiko orang tanpa disengaja jatuh dari lantai/atap. iii. mampu menjaga lintasan anak-anak. iv. Kuat dan kokoh menahan pengaruh orang yang menabrak, dan tekanan orang pada penghalang tersebut. d. Butir c tersebut di atas tidak beriaku bila penghalang tersebut digunakan untuk panggung, tempat bongkar muat barang dan sejenisnya. e. Butir c tersebut tidak berlaku juga untuk : i. tangga/ ramp yang diisolasi terhadap kebakaran dan area lain untuk tujuan darurat, kecuali tangga/ ramp di luar bangunan. ii. bangunan klas 7 (kecuali tempat parkir mobil) dan klas 8.

Jumlah, lokasi dan dimensi pintu keluar yang tersedia pada bangunan, disediakan agar penghuni dapat menyelamatkan diri dengan aman, sesuai dengan : i. Jarak tempuh ii. Jumlah, mobilitas dan karakter penghuni. iii. Fungsi bangunan iv. Tinggi bangunan g. Jalan keluar harus diisolasi terhadap kebakaran dan sesuai dengan : i. Jumlah lantai yang dihubungkan dengan pintu tersebut ii. Sistem kebakaran yang dipasang dalam bangunan iii. Fungsi bangunan iv. Intervensi pasukan pemadam kebakaran h. Agar penghuni dapat keluar dengan aman dari bangunan, dimensi jalur lintasan menuju ke pintu keluar harus sesuai dengan : i. Jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni ii. Fungsi bangunan i. Butir h. tersebut di atas tidak berlaku di dalam unit hunian tunggal pada bangunan klas 2, 3 dan 4. f.

VI.2.

KETENTUAN JALAN KELUAR

1. Persyaratan Keamanan a. Tangga, ramp dan lorong (gang) harus aman bagi lalu lintas pengguna bangunan. b. Tangga, ramp, lantai, balkon, dan atap yang dapat dicapai oleh manusia harus mempunyai dinding pembatas, balustrade atau penghalang lainnya yang untuk melindungi pengguna bangunan terhadap risiko jatuh. c. Ramp kendaraan dan lantai yang dapat dilewati kendaraan harus mempunyai pembatas pinggir atau penghalang lainnya untuk melindungi pejalan kaki dan struktur bangunannya. 2. Kebutuhan Jalan Keluar a. Semua bangunan : Setiap bangunan harus mempunyai sedikitnya 1 jalan keluar dari setiap lantainya. b. Bangunan klas 2 s.d. 8 : Minimal harus tersedia 2 jalan keluar pada setiap lapis lantainya apabila tinggi efektif bangunannya lebin dari 25 m. c. Basement : Minimal harus tersedia 2 jalan keluar pada lapis lantai manapun, bila jalan keluar dari lapis lantai di dalam bangunan dimaksud naik lebih dari 1,5 m, kecuali : i. luas lapis lantainya tak lebih dari 50 m2, dan ii. jarak tempuh dari titik manapun pada lantai dimaksud ke suatu jalan keluar tunggal tak lebih dari 20 m. d. Bangunan klas 9 : Minimal harus tersedia 2 jalan keluar pada : i. setiap lapis lantai bila bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 6, atau yang ketinggian efektifnya lebih dari 25 m. ii. setiap lapis lantai termasuk area perawatan pasien pada bangunan klas 9a.

iii. setiap lapis lantai pada bangunan klas 9b yang digunakan

sebagai pusat asuhan balita. iv. setiap lapis lantai pada bangunan sekolah dasar dan sekolah

lanjutan pertama dengan ketinggian 2 lantai atau lebih. v. setiap lapis lantai atau mesanin yang dapat menampung lebih

dari 50 orang sesuai fungsinya. e. Area perawatan pasien : Pada bangunan klas 9a sedikitnya harus ada 1 jalan keluar dari setiap bagian pada lapis lantai yang telah disekat menjadi kompartemen tahan api. f. Panggung terbuka : Pada panggung terbuka dan menampung lebih dari 1 deret tempat duduk, setiap deret harus mempunyai minimal 2 tangga atau ramp, masing-masing merupakan bagian jalur lintasan ke minimal 2 buah jalan keluar. g. Akses ke jalan keluar: Tanpa harus melalui hunian tunggal lainnya, setiap penghuni pada lapis lantai atau bagian lapis lantai bangunan harus dapat mencapai ke : i. 1 jalan keluar, atau ii. sedikitnya 2 jalan keluar, bila 2 atau lebih jalan keluar diwajibkan.

3. Jalan Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran a. Bangunan klas 2 dan 3 : Setiap jalan keluar harus diisolasi terhadap kebakaran, kecuali jalan tersebut menghubungkan tidak lebih dari: i. 3 lapis lantai berurutan dalam suatu bangunan klas 2, atau ii. 2 lapis lantai berurutan dalam suatu bangunan klas 3, dan termasuk 1 lapis lantai tambahan bila digunakan sebagai tempat menyimpan kendaraan bermotor atau tempat pelengkap lainnya. b. Bangunan klas 5 s.d. 9 : Setiap jalan keluar harus diisolasi terhadap bahaya kebakaran kecuali: i. pada bangunan klas 9a : tidak menghubungkan lebih dari 2 lapis lantai secara berurutan pada suatu tempat. selain area perawatan pasien; ii. merupakan bagian dari tribun penonton terbuka; iii. tidak menghubungkan lebih dari 2 lapis lantai secara berurutan, biia bangunan tersebut mempunyai sistem sprinkler yang menyeluruh. 4. Jarak jalur menuju pintu keluar a. Bangunan klas 2 dan 3 i. Pintu masuk dan setiap hunian tunggal harus berjarak tidak lebih dari : (1) 6 m dari jalan keluar atau dari tempat dengan jalur yang berbeda arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia, atau (2) 20 m dari pintu keluar tunggal pada lapis lantai yang merupakan jalan keluar ke jalan atau ke ruang terbuka.

b. c.

d.

e. f.

i.

a.

ii. Setiap tempat dalam ruangan yang bukan pada unit hunian tunggal, harus kurang dari 20 m dari pintu keluar atau tempat jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia. Bagian bangunan klas 4 : Pintu masuk harus tidak lebih dari 6 m dari pintu keluar, atau dari tempat dengan jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar tersedia. Bangunan klas 5 s.d. 9 : Terkena aturan butir d, e, f dan : i. Setiap tempat harus berjarak tidak lebih dari 20 m dari pintu keluar, atau tempat dengan jalur dua arah menuju ke 2 intu keluar tersedia, jika jarak maksimum ke salah satu pintu keluar tersebut tidak melebihi 40 m, dan ii. Pada bangunan klas 5 atau 6, jarak ke pintu keluar tunggal pada lapis lantai yang merupakan akses ke jalan atau ke ruang terbuka dapat diperpanjang sampai 30 m. Bangunan klas 9a : Area perawatan paien pada bangunan klas 9a. i. Setiap tempat pada lantai harus berjarak tidak lebih 12 m dari tempat dengan jalur dua arah menuju ke 2 pintu keluar yang dipersyaratkan tersedia. ii. Jarak meksimum dari satu tempat ke salah satu dari pintu keluar tersebut tidak lebih dari 30 m. Panggung Terbuka : jalur lintasan menuju ke pintu keluar pada bangunan klas 9b yang dipakai sebagai panggung terbukua harus tidak lebih dari 60 m. Gedung Pertemuan : Pada bangunan klas 9b selain gedung sekolah atau pusat asuhan balita, jarak ke salah satu pintu keluar dimungkinkan 60 m, bila : i. jalur lintasan dari ruang tersebut ke pintu keluar melalui lorong/koridor, lobby, ramp, atau ruang sikulasi lainnya, dan ii. konstruksi ruang tersebut bebas asap, memiiki TKA tidak kurang dari 60/60/60 dan konstruksi setiap pintunya tertindung serta dapat menutup sendiri dengan ketebalan tidak kurang dari 35 mm.

5. Jarak Antara Pintu-pintu Keluar Alternatif. Pintu yang disyaratkan sebagai alternatif jalan keluar harus : a. tersebut merata di sekeliling lantai dimaksud sehingga akses ke minimal dua pintu keluar tidak terhalang dari semua tempat termasuk area lif di lobby; b. berjarak tidak kurang dari 9 m; c. berjarak tidak lebih dari : 45 m pada bangunan klas 2 atau klas 3. atau ii. 45 m pada bangunan klas 9a, bila disyaratkan untuk pintu keluar pada tempat perawatan pasien, atau iii. 60 m, untuk bangunan lainnya. d. terletak sedemikian hingga alternatif jalur lintasan tidak bertemu hingga berjarak kurang dari 6 m. 6. Dimensi/ukuran Pintu Keluar Pintu keluar yang disyaratkan atau jalur sirkulasi ke jalan keluar : tinggi bebas seluruhnya harus tidak'kurang dari 2 m;

b. jika lapis lantai atau mesanin menampung tidak lebih dari 100

i.

f.

g.

orang. Lebar bebas, kecuali pintu keluar harus tidak kurang dari : i. 1m, atau ii. 1,8 m pada lorong, koridor atau ramp yang digunakan untuk jalur sirkulasi pasien di tempat tidur pada area atau bangsal perawatan; c. Jika lapis lantai atau mesanin menampung lebih dari 100 orang tetapi tidak lebih dari 200 orang, lebar bebas, kecuali pintu keluar harus tidak kurang dari : 1 m ditambah 250 mm untuk setiap kelebihan 25 orang, atau ii. 1,8 m pada lorong, koridor atau ramp yang digunakan untuk jalur sirkulasi pasien di tempat tidur pada area atau bangsal perawatan. d. jika lapis lantai atau mesanin menampung lebih dari 200 orang, lebar bebas, kecuali pintu keluar harus ditambah menjadi : i. 2 m ditambah 500 mm untuk setiap kelebihan 60 orang jika jalan keluar mencakup perubahan ketinggian lantai oleh tangga atau ramp dengan tinggi tanjakan 1:12, atau ii. pada kasus lain, 2 m ditambah 500 mm untuk setiap kelebihan 75 orang. e. pada panggung penonton yang menampung lebih dari 2000 orang, lebar bebas, kecuali untuk pintu keluar harus diperlebar sampai 17 m ditambah dengan angka kelebihan tersebut dibagi 600. lebar pintu keluar: i. pada area perawatan pasien, jika membuka ke arah koridor dengan: (1) lebar koridor antara 1,8 m - 2.2 m : 1200 mm. (2) lebar koridor lebih dari 2,2 m : 1070 mm. (3) pintu keluar horisontal : 1250 mm. ii. lebar dari setiap pintu keluar yang memenuhi ketentuan butir b, c, d, atau e minus 250 mm; iv. 750 mm, bila pintu tersebut untuk kompartemen sanitasi atau kamar mandi. lebar pintu keluar tidak boleh berkurang pada jalur lintasan ke jalan atau ruang terbuka. 7. Jalur Lintasan Melalui Jalan Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran. a. Pintu dalam ruangan harus tidak membuka langsung ke arah tangga, lorong, atau ramp yang disyaratkan diisolasi terhadap kebakaran, kecuali kalau pintu tersebut dari : i. lobby umum, koridor, hall atau yang sejenisnya; ii. unit hunian tunggal yang menempati seluruh lapis lantai; iii. komponen sanitasi, ruang transisi atau yang sejenisnya. b. Setiap tangga atau ramp tahan api harus menyediakan pintu keluar tersendiri dari tiap lapis lantai yang dilayani dan keluar secara langsung, atau melewati lorong yang diisolasi terhadap kebakaran yang ada di lantai tersebut : i. ke jalan atau ruang terbuka, atau ii. ke tempat:

(1) ruang atau lantai, yang digunakan hanya untuk pejalan

kaki. parkir kendaraan atau sejenisnya. dan tertutup tidak lebih dari 1/3 kelilingnya; (2) lintasan tanpa rintangan, tidak lebih dari 20 m, tersedia menuju ke jalan atau ruang terbuka iii. ke area tertutup yang : (1) berbatasan dengan jalan atau ruang terbuka; (2) terbuka untuk sedikitnya 1/3 dari keliling area tersebut; (3) mempunyai ketinggian bebas rintangan di semua bagian, termasuk bukaan pada keliling area yang tidak kurang dari 3 m; (4) mempunyai lintasan bebas rintangan dari tempat keluar ke jalan atau ruang terbuka yang tidak lebih dari 6 m. c. Bila lintasan keluar bangunan mengharuskan melewati 6 m dari dinding luar bangunan dimaksud, diukur tegak lurus ke jalur lintasan. Bagian dinding tersebut harus mempunyai : i. TKA sedikitnya 60/60/60, ii bukaan terlindung di bagian dalam dilindungi sesuai ketentuan Proteksi Bukaan pada Bab V.I.5 Kepmen 441/98 d. Jika lebih dari dua akses pintu, bukan dari komponen sanitasi atau sejenisnya, membuka ke pintu keluar yang di'solasi terhadap kebakaran pada lantai dimaksud : i. lobby bebas asap sesuai dengan Bab V.2.3 harus tersedia; ii. pintu keluar bertekanan udara sesuai standar yang beriaku. e. Bangunan klas 9a : Ramp harus tersedia untuk setiap perubahan ketinggian kurang dari 600 mm pada lorong yang diisolasi terhadap kebakaran. 8. Tangga Luar Bangunan Tangga luar bangunan dapat berfungsi sebagai pintu keluar yang disyaratkan, menggantikan pintu keluar yang diisolasi terhadap kebakaran, pada bangunan dengan ketinggian efektif tidak lebih dari 25 m, bila konstruksi tangga tersebut (termasuk jembatan penghubung) secara keseluruhan dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. 9. Lintasan Melalui Tangga/ Ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran a. Tangga/ramp, yang tidak diisolasi terhadap kebakaran, yang berfungsi sebagai pintu keluar yang disyaratkan harus memputivai jelan lintasan menerus, dengan injakan dan tanjakan tangga dari setiap lantai yang dilayani menuju ke lantai dimana pintu keluar ke jalan atau ruang terbuka disediakan. b. Pada bangunan klas 2, 3 atau 4, jarak antara pintu ruang atau unit hunian tunggal dan tempat keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka melalui tangga atau ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran harus tidak melampaui : i. 30 m pada konstruksi bangunan tipe C, atau ii. 60 m pada konstruksi bangunan lainnya.

Pada bangunan klas 5 s.d. 9, jarak antara sembarang tempat pada lantai ke tempat ketuar menuju ke jalan atau ruang terbuka melaiui tangga/ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran harus tidak melebihi 80 m. d. Pada bangunan klas 2, 3 atau 9a, tangga/ ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran harus keluar pada tempat yang tidak lebih dari i. 15 m dari pintu keluar yang menyediakan jalan keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka, atau dari lorong yang diisolasi terhadap kebakaran menuju ke jalan atau ruang terbuka , atau ii. 30 m dari salab satu dari dua pintu atau lorong keluar, bila arah tangga/ ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran berlawanan atau hampir berlawanan arah. e. Pada bangunan kafs 5 s.d 8 atau 9b, tangga/ ramp ysng tidak diisolasi terhadap kebakaran harus keluar ke tempat yang tidak lebih dari i. 20 m dari pintu keluar yang menyediakan jalan keluar menuju ke jalan atau ruang terbuka, atau dari lorong yang diisolasi terhadap kebakaran menuju kejalan atau ruang terbuka atau ii. 40 m dari salah satu dari dua pintu atau lorong keluar, arah tangga/ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran berlawanan atau hampir berlawanan arah f. Pada bangunan klas 2 atau 3, bila dua atau lebih pintu keluar disyaratkan dan disediakan sebagai sarana tangga/ ramp yang tidak diisolasi terhadap kebakaran dalam bangunan, maka masingmasing pintu keluar tersebut harus : i. menyediakan jalan keluar terpisah menuju ke jalan atau ruang terbuka; ii. bebas asap. c.

10. Keluar Melalui Pintu-Pintu Keluar a. Pintu keluar harus tidak terhalang, dan bila periu dibuat penghalang untuk mencegah kendaraan menghalangi jalan keluar atau akses menuju ke pintu keluar tersebut. b. Jika pintu keluar yang disyaratkan menujju ke ruang terbuka, lintasan ke arah jalan harus mempunyai lebar bebas tidak kurang dari 1 m, atau lebar minimum dari pintu keluar yang disyaratkan. atau mana yang lebih lebar. c. Jika pintu keluar menuju ke ruang terbuka yang terietak pada ketinggian berbeda dengan jalan umum yang menghubungkannya, jalur lintasan menuju ke jalan hams : i. berupa ramp atau lereng dengan kemiringan kurang dari 1:8, atau tidak setinggi 1:14 bila disyaratkan oleh ketentuan Bab Vl.2.4; ii kecuali bila pintu keluar dari bangunan klas 9a, tangga memenuhi ketentuan dari pedoman ini. d. Pada bangunan klas 9b, panggung terbuka yang menampung lebih dari 500 orang, tangga atau ramp yang disyaratkan harus tidak keluar ke arah area di depan panggung tersebut.

e. Pada bangunan klas 9b dengan auditorium yang menampung lebih dari 500 orang, tidak lebih dari 2/3 lebar pintu keluar yang disyaratkan harus terletak di area pintu masuk utama. 11. Pintu Keluar Horisontal a. Pintu keluar horisontal bukan merupakan pintu keluar yang disyaratkan apabila : i. antara unit hunian tunggal; ii. pada bangunan klas 9b yang digunakan untuk pusat asuhan balita, bangunan SD atau SLTP. b. Pada bangunan klas 9a, pintu keluar horisontal dapat dianggap sebagai pintu keluar yang disyaratkan, bila jalur lintasan dari kompartemen kebakaran menuju ke satu atau lebih pintu keluar horisontal langsung menuju ke kompartemen kebakaran lainnya, dan mempunyai sedikitnya satu pintu keluar yang disyaratkan yang bukan pintu keluar horisontal. c. Kasus selain butir b di atas. pintu keluar horisontal harus tidak lebih dari separuh pintu keluar yang disyaratkan pada lantsi yang dipisahkan oleh dinding tahan api. d. Pintu keluar horisontal harus mempunyai area bebas disetiap sisi dinding tahan api untuk menampung jumlah orang dari seluruh bagian lantai, dengan tidak kurang dari : i. 2,5 m2 tiap pasien pada bangunan klas 9a, dan ii. 0,5 m2 tiap orang pada klas bangunan lainnya. 12. Tangga. Ramp Atau Eskalator Yang Tidak Disyaratkan Eskalator dan tangga/ ramp pejalan kaki yang ditetapkan tidak diisolasi terhadap kebakaran harus tidak digunakan di area perawatan pasien pada bangunan klas 9a; b. dapat menghubungkan sejumlah lantai bangunan bila tangga, ramp atau eskalator tersebut pada panggung terbuka atau stadion olah raga tertutup; ii. pada area parkir kendaraan atau atrium; iii. di luar bangunan; iv. pada bangunan klas 5 atau 6 yang dilengkapi dengan fasilitas sprinkler menyeluruh, dan eskalator, tangga atau ramp disyaratkan memenuhi ketentuan butir 12 ini. c. kecuali diijinkan sesuai butir b di atas, tidak harus menghubungkan lebih dari : i. 3 lantai, bila tiap lantai tersebut dilengkapi dengan sprinkler menyeluruh sesuai ketentuan Bab V.2.1.C, atau ii. 2 lantai, dengan ketentuan lantai bangunan tersebut harus berurutan, dan satu dari lapis lantai tersebut terietak pada ketinggian yang terdapat jalan keluar langsung ke arah jalan atau ruang terbuka. d. kecuali bila diijinkan sesuai butir b atau c di atas. harus tidak menghubungkan secara langsung atau tidak langsung ke lebih dari 2 lapis lantai pada bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9.

13. Peralatan dan Ruang Motor Lift

Ruang

a. Bila ruang peralatan atau ruang, motor lif mempunyai luasan i. tidak lebih dari 100 m2, tangga pengait (ladder) dapat dipakai sebagai pengganti tangga (stairway) dari setiap tempat jalan keluar dari ruangan; ii. lebih dari 100 m2 dan tidak lebih dari 200 m2, dan bila 2 atau lebih tempat jalan keluar tersedia dalam ruangan tersebut, tangga pengait dapat dipakai sebagai pengganti tangga seluruhnya, kecuali satu dari jalan keluar tersebut. b. Tangga pengait diijinkan menurut (a) di atas, bila: i. merupakan bagian dari jalan keluar yang tersedia pada tangga yang diisolasi terhadap kebakaran yang terdapat dalam saf; ii. dapat keluar pada lantai dan dipertimbangkan sebagai bagian dari jalur lintasan; iii. harus memenuhi standar teknis terkait bila untuk ruang peralatan dan untuk ruang motor lift. 14. Jumlah Orang Yang Ditampung Jumlah orang yang ditampung dalam satu lantai, ruang atau mesanin harus ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaan atau fungsi bangunan, tata letak lantai tersebut, dan luas lantai dengan: a. menghitung total jumlah orang tersebut dengan membagi luas lantai dari tiap lapis menurut Tabel Vl.2 sesuai jenis penghunian, tidak termasuk area yang dirancang untuk: i. lift, tangga, ramp, eskalator, koridor, hall, lobby dan yang sejenis, dan ii. service duct dan yang sejenis, kompartemen sanitasi atau penggunaan tambahan, atau b. mengacu kepada kapasitas tempat duduk di ruang atau bangunan gedung pertemuan, atau c. cara lain yang sesuai untuk menilai kapasitasnya.

Tabel VI.2 LUASAN PER-ORANG SESUAI PENGGUNAANNYA (BEBAN PENGHUNIAN) Jenis Penggunaan m2/or Jenis Penggunaan ang

m2/ora ng

Galeri seni, ruang pamer, museum Bar, café, gereja, ruang makan Ruang pengurus Pemondokan/losmen Ruang komputer Ruang sidang pengadilan: r. tunggu r. sidang Ruang dansa Asrama Pusat Penitipan Balita Pabrik: - r. manufaktur, prosesing , r. kerja, workshop - ruang untuk fabrikasi dan proses selain di atas Garasi-garasi umum Ruang senam/gymnasium Hotel, hostel, motel, guesthouse Stadion indoor area Kios Dapur, laboratorium, tempat cuci Perpustakaan : - r. baca, - r penyimpanan

4 1 2 15 25 10 1 0,5 5 4 5 50 30 3 15 10 1 10 2 30

Kantor (pengetikan dan fotokopi) Ruang Perawatan Pasien Ruang industri : - ventilasi, listrik, dll - boiler/sumbe tenaga Ruang baca Restoran Sekolah : r. kelas umum gedung serba guna ruang staf ruang praktek: SD , SLTP Pertokoan, r. penjualan: Level langsung dari luar, level lainnya r. pamer : r. peragaan,mall, arcade Panggung penonton: daerah panggung kursi penonton R. penyimpanan ,r. elktrikal, r. telepon Kolam renang Teater dan Hall R. ganti di teater Terminal Bengkel / workshop : - staf pemeliharaan - Proses manufaktur pabrik

VI.3 KONSTRUKSI JALAN KELUAR 1. Penerapan Kecuali ketentuan butir 13 dan 16, persyaratan ini tidak berlaku untuk unit hunian tunggal pada bangunan klas 2 atau 3 atau bagian klas 4. 2. Tangga Dan Ramp Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran Tangga atau ramp yang disyaratkan berada di dalam saf tahan api harus dengan konstruksi: a. dari material tidak mudah terbakar; b. bila terjadi kenusakan setempat tidak merusak struktur yang dapat melemahkan ketahanan saf terhadap api. 3. Tangga Dan Ramp Yang tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai, tangga dan ramp yang tidak disyaratkan berada di dalam saf tahan api harus dengan konstruksi sesuai ketentuan butir 2 diatas, atau dengan konstruksi:

10 10 30 50 2 1 2 1 10 4 3 5 5 0,3 1 30 1,5 1 4 2 30

a. beton bertulang atau beton prestressed, b. baja dengan tebal minimal 6 mm c. kayu: i. dengan ketebalan minimal 44 mm setelah finishing ii. dengan berat jenis rata-rata tidak kurang dari 800 kg/m3 pada kelembaban 12% iii. yang direkatkan dengan perekat khusus seperti resorcinol formaldehyde atau resorcinol phenol formaldehyde 4. Pemisahan tanjakan dan turunan tangga Bila tangga dipakai sebagai jalan keluar, disyaratkan untuk diisolasi terhadap kebakaran, dan: a. harus tidak ada hubungan langsung antara i. tanjakan tangga dari lantai di bawah lantai dasar ke arah jalan atau ruang terbuka; dan ii. turunan tangga dari lantai di atas lantai dasar; b. setiap konstruksi yang memisahkan tanjakan dan turunan tangga harus tidak mudah terbakar dan mempunyai TKA minimal 60/60/60. 5. Ramp dan Balkon Akses yang Terbuka Bila ramp dan balkon akses yang terbuka merupakan bagian dari jalan keluar yang disyaratkan, maka harus: a. mempunyai bukaan ventilasi ke udara luar dimana: i. luas total area bebas minimal seluas ramp atau balkon ii. tersebar merata sepanjang sisi terbuka ramp atau balkon b. Pada area terbuka dengan ketinggian 1 m tidak tertutup, kecuali dengan grill atau sejenisnya dengan ruang bebas udara minimal 75% dari area tersebut. 6. Lobby Bebas Asap Lobby bebas asap yang disyaratkan sesuai Bab VI.2.7 harus: a. mempunyai luas minimal 6 m2, b. terpisah dari area hunian dengan dinding kedap asap, di mana: i. mempunyai TKA minimal 60/60/-; ii. terbentang antar balok lantai, atau ke bagian bawah langitlangit yang tahan penjalaran api sampai 60 menit; iii setiap sambungan konstruksi antara bagian atas dinding balok lantai, atap atau langit-langit harus ditutup dengan bahan yang bebas asap; c. di setiap bukaan dari area hunian, mempunyai pintu bebas asap sesuai standar teknis yang berlaku, atau terdapat alat sensor asap diletakkan dekat dengan sisi bukaan; d. diberi tekanan udara sebagai bagian dari pintu keluar, bila pintu keluar disyaratkan harus diberi tekanan udara. 7. Instalasi Pada Jalan Keluar Dan Jalur Lintasan a. Jalan masuk ke saf servis dan lainnya, kecuali ke peralatan pemadam atau deteksi kebakaran sesuai yang diijinkan dalam

pedoman ini, tidak harus disediakan dari tangga, lorong atau ramp yang diisolasi terhadap kebakaran. b. Bukaan pada saluran atau duct yang membawa hasil pembakaran yang panas harus tidak diletakkan di bagian manapun dari jalan keluar yang disyaratkan, koridor, gang, lobby, atau sejenisnya yang menuju ke jalan keluar tersebut. c. Gas atau bahan bakar lainnya harus tidak dipasang di jalan keluar yang disyaratkan. d. Peralatan harus tidak dipasang di jalan keluar yang disyaratkan, atau koridor, gang, lobby atau sejenisnya yang menuju ke jalan keluar tersebut, bila peralatan dimaksud terdiri atas: i. meter listrik, panel atau saluran distribusi, ii. panel atau peralatan distribusi telekomunikasi sentral, dan iii. motor listrik atau peralatan motor lain dalam bangunan, kecuali terlindung oleh konstruksi yang tidak mudah terbakar atau tahan api dengan pintu atau bukaan yang terlindung dari penjalaran asap. 8. Perlindungan Pada Ruang Di Bawah Tangga Dan Ramp a. Tangga dan ramp tahan api: Bila ruang di bawah tangga atau ramp tahan api yang disyaratkan berada di dalam saf tahan api, maka bagian tangga atau ramp tersebut harus tidak tertutup. b. Tangga dan ramp tidak tahan api: Ruang di bawah tangga atau ramp tidak tahan api yang disyaratkan (termasuk tangga luar) harusnya tidak tertutup, kecuali: i. dinding dan langit-langit sekelilingnya mempunyai TKA minimal 60/60/60 ii. setiap pintu masuk ke ruang tertutup tersebut dilengkapi dengan pintu tahan api dengan TKA -/60130 yang dapat menutup secara otomatis 9. Lebar Tangga a. Lebar tangga yang disyaratkan harus: i. bebas halangan, seperti pegangan rambat (handrail), bagian dari balustrade, dan sejenisnya, ii. lebar bebas halangan, kecuali untuk list langit-langit, sampai ketinggian tidak kurang dari 2 m, vertikal di atas garis sepanjang nosing injakan tangga atau lantai bordes. b. Lebar tangga melebihi 2m dianggap mempunysi lebar hanya 2 m, kecuali dipisahkan oleh balustrade atau pegangan rambat menerus antara lantai bordes dan lebar masing-masing bagian kurang dari 2 m. 10. Ramp Pejalan Kaki a. Ramp yang diisolasi terhadap kebakaran dapat menggantikan tangga, bila konstruksi yang menutup ramp, lebar dan tinggi langit-langit sesuai persyaratan untuk tangga yang diisolasi terhadap kabakaran. b. Ramp yang berfungsi sebagai jalan keluar yang disyaratkan harus mempunyai tinggi tanjakan tidak kurang dari:

i. 1:12 pada area perawatan pasien di bangunan klas 9a ii. disyaratkan sesuai ketentuan Bab VI.4 iii. 1:8 untuk kasus lainnya c. Permakaan lantai ramp harus dengan bahan yang tidak licin. 11. Lorong Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran a. Konstruksi lorong yang diisolasi terhadap kebakaran harus dari material yang tidak mudah terbakar, di mana: i. Iorong keluar dari tangga atau ramp yang diisolasi terhadap kebakaran, TKA tidak kurang dari yang disyaratkan untuk saf tangga atau ramp, ii. pada kasus lain TKA tidak kurang dari 60/60/60. b. Meskipun dengan ketentuan butir a.ii, konstruksi atas dari lorong yang diisolasi terhadap kebakaran tidak perlu punya TKA, bila dinding lorong tersebut merupakan perluasan dari: i. penutup atap yang tidak mudah terbakar ii. langit-langit dengan ketahanan terhadap penjalaran api tidak kurang dari 60 menit dan dalam kompartemen kebakaran. 12. Atap Sebagai Ruang Terbuka Jika pintu keluar menuju ke atap bangunan, atap tersebut harus a. mempunyai TKA tidak kurang dari 120/120/120, b. tidak terdapat pencahayaan atau bukaan atap iainnya sepanjang 3 m dari jalur lintasan yang dipakai untuk keluar mencapai jalan atau ruang terbuka.

13. Injakan Dan Tanjakan Tangga Tangga harus mempunyai: a. tidak lebih dari 18 atau kurang dari 2 tanjakan; b. injakan, tanjakan, dan jumlah sesuai standar teknis; c. injakan dan tanjakan konstan; d. bukaan antara injakan maksimum 125 mm; e. ujung injakan dekat nosing diberi finishing yang tidak licin; f. injakan harus kuat bila tinggi tangga lebih dari 10 m atau menghubungkan lebih dari 3 lantai. 14. Bordes a. Bordes tangga dengan maksimum kemiringan 1: 50 dapat digunakan, untuk mengurangi jumlah tanjakan dan setiap bordes harus: i. panjangnya tidak kurang dari 550 mm diukur dari tepi dalam bordes, ii. tepi bordes diberi finishing yang tidak licin. b. Bangunan klas 9a: i. Luas bordes harus cukup untuk gerakan usungan yang berukuran panjang 2 m dan lebar 60 cm, ii. Sudut arah naik dan turun tangga harus 180°, lebar minimal bordes 1,6 m dan panjangnya minimal 2,7 m.

15. Ambang Pintu Ambang pintu tidak mengenai anak tangga atau ramp minimal selebar daun pintu kecuali: a. uang perawatan pasien bangunan klas 9a, ambang pintu tidak lebih dan 25 mm di atas ketinggian lantai dimana pintu membuka, b. asus lainnya i. intu terbuka ke arah jalan atau ruang terbuka, tangga atau balkon luar ii. mbang pintu tidak lebih dari 190 mm di atas permukaan tanah, balkon atau yang sejenis dimana pintu membuka. 16. Balustrade a . Balustrade menerus harus tersedia sekeliling atap yang terbuka untuk umum, tangga, ramp, lantai,koridor, balkon dan sejenisnya, bila: i. tidak dibatasi dengan dinding, ii. tinggi lebih dari 1 m di atas lantai atau dibawah muka tanah, kecuali sekeliling panggung, tempat bongkar muat barang atau tempat lain bagi staf untuk pemeliharaan. b. Balustrade pada: i. tangga/ramp yang diisolasi terhadap kebakaran atau area lain untuk keadaan darurat, kecuali tangga/ramp luar bangunan, dan ii. bangunan klas 7 (kecuali tempat parkir) serta klas 8, harus mengikuti ketentuan butir f dan g.i. c. Balustrade, tangga, dan ramp di luar ketentuan butir b harus mengikuti ketentuan butir f dan g.i. d. Balustrade sepanjang sisi atau dekat permukaan horisontal seperti: i. atap, yang tersedia akses untuk umum dan jalur masuk ke bangunan, ii. lantai, koridor, balkon, lorong, mesanin dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan butir f dan g.ii. e. Balustrade atau penghalang lain di depan tempat duduk permanen pada balkon atau mesanin auditorium bangunan klas 9b harus sesuai ketentuan f.iii dan g.ii. f. Tinggi balustrade: i. minimal 865 mm di atas nosing injakan tangga atau lantai ramp ii. tidak kurang dari 1 m di atas lantai akses masuk, balkon dan sejenisnya, iii. Balustrade sesuai ketentuan butir e, tinggi di atas lantai tidak kurang dari 1m, atau 700 mm bila tonjolan keluar dari bagian atas balustrade diproyeksikan mendatar tidak kurang dari 1 m. g. Bukaan pada balustrade memenuhi ketentuan butir b, bila dibuat sesuai i. Jarak antara lebar bukaan tidak lebih dari 300 mm ii. Bila menggunakan jeruji, tinggi jeruji tidak lebih dan 150 mm di atas nosing injakan tangga atau lantai bordes, balkon atau sejenisnya dan jarak antar jeruji tidak lebih dari 460 mm.

17. Pegangan Rambat Pada Tangga a. Pegangan rambat harus tersedia untuk membantu orang agar aman menggunakan tangga atau ramp. b. Pegangan rambat memenuhi ketentuan butir a tersebut bila: i. sedikitnya dipasang sepanjang satu sisi ramp/tangga ii. dipasang pada dua sisi bila lebar tangga/ramp 2 m atau lebih iii. bangunan klas 9b untuk sekolah dasar, dipasang permanen dengan tinggi minimal 865 mm dengan jeruji pendukung permanen setinggi minimal 700 mm. c. Pada bangunan klas 9a harus tersedia sedikitnya sepanjang satu sisi dari setiap lorong atau koridor yang digunakan oleh pasien, dan harus: i. permanen sedikitnya 50 mm dari dinding ii. dibuat menerus 18. Pintu Sebagai pintu keluar yang disyaratkan: a. bukan pintu berputar b. bukan pintu gulung, i. kecuali dipasang pada bangunan atau bagian bangunan klas 6, 7, 8 dengan luas lantai tidak lebih dari 200 m2, ii. merupakan satu-satunya pintu keluar yang disyaratkan dalam bangunan c. bukan pintu sorong, kecuali: i. membuka secara langsung ke arah jalan atau ruang terbuka ii. pintu dapat dibuka secara manual, dengan tenaga tidak lebih dari 110 N. d. bila pintu dioperasikan dengan tenaga listrik: i. harus dapat dibuka secara manual, dengan tenaga tidak lebih dan 110 N. bila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya tenaga listrik ii. membuka langsung ke arah jalan atau ruang terbuka harus dapat membuka secara otomatis bila terjadi kegagalan pada daya listrik, alarm kebakaran dan lainnya. 19. Pintu Ayun a. Tidak mengganggu lebih dari 500 mm pada lebar yang disyaratkan dari tangga, lorong atau ramp, termasuk bordes. b. Bila terbuka sempurna, lebih dari 100 mm pada lebar pintu keluar yang disyaratkan. c. Ayunan harus searah akses keluar, kecuali: i. melayani bangunan atau bagian bangunan dengan luas tidak lebih dari 200 m2, merupakan satu-satunya pintu keluar dari bangunan dan dipasang alat pegangan pada posisi membuka, ii. melayani kompartemen saniter.

20.

Pengoperasian Gerendel Pintu

Pintu yang disyaratkan sebagai lintasan, bagian atau jalan keluar harus siap dibuka tanpa kunci dari sisi dalam dengan satu tangan, dengan mendorong alat yang dipasang pada ketinggian antara 0,9 1,2 m dari lantai, kecuali bila: a. melayani komponen sanitasi atau sejenisnya, b. hanya melayani: i. unit hunian tunggal pada bangunan klas 2, 3, atau bagian klas 4, ii. unit hunian tunggal dengan luas area tidak lebih dari 200 m2 pada bangunan klas 5, 6, 7, atau 8, iii. ruangan yang tidak aksesibel sepanjang waktu bila pintu terkunci. c. melayani hunian yang perlu pengamanan khusus dan dapat segera dibuka: i. dengan mengoperasikan alat pengontrol untuk mengaktifkan alat untuk membuka pintu, ii. dengan tangan, khususnya oleh pemilik, sehingga orang dalam bangunan segera dapat menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. d. melayani lantai atau ruang yang menampung lebih dari 100 orang, pada bangunan klas 9b, kecuali bangunan sekolah, panti asuhan balita atau bangunan keagamaan. 21.

Masuk Dari Pintu Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran Pintu harus tidak terkunci dari dalam tangga/ramp/lorong yang diisolasi terhadap kebakaran untuk melindungi orang yang masuk kembali ke lantai atau ruang yang dilayani pada a. bangunan klas 9a b. bangunan dengan tinggi efektif lebih 25 m, kecuali semua pintu secara otomatis terkunci dengan alat yang mengaktifkan alarm kebakaran, dan i.

sedikitnya setiap 4 tingkat terdapat pintu tidak terkunci dan terdapat rambu permanen bahwa dapat dilalui; ii. tersedia sistem komunikasi internal, sistem audibel/visual alarm yang droperasikan dari dalam ruangan khusus dekat pintu, dan juga rambu permanen tentang cara mengoperasikannya. 22. Rambu Pada Pintu a. Rambu, untuk memberi tanda pada orang bahwa pintu tertentu harus tidak dihalangi, dipasang ditempat yang mudah dilihat atau dekat dengan pintu-pintu tahan api dan asap. b. Rambu tersebut harus dibuat dengan huruf kapital minimal tinggi huruf 20 mm, warna kontras dan menyatakan bahwa pintu jangan dihalangi. VI.4 AKSES BAGI PENYANDANG CACAT

1. Untuk bangunan yang digunakan untuk pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan akses dan sirkulasi bagi semua orang, termasuk penyandang cacat. 2. Ketentuan-ketentuan teknis lebih lanjut mengenai akses bagi penyandang cacat pada butir a di atas mengikuti Pedoman Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 3. Pada bangunan-bangunan tidak bertingkat tetapi mempunyai perbedaan ketinggian lantai 4. Penyediaan ramp pada jalan-jalan pejalan kaki dan dari pedestrian ke dalam bangunan. 5. Penyediaan ramp pada bangunan-bangunan dan pelataran parkir menuju bangunan lain atau pedestrian

VII. TRANSPORTASI DALAM GEDUNG VII.1

LIFT Persyaratan-persyaratan mengenai elevator (lift) harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI tentang kesehatan dan keselamatan kerja untuk Pesawat Angkat Elevator.

a.

1. Kapasitas Lift Kapasitas angkut yang dinyatakan dalam izin, harus menjadi kapasitas angkut dari lift yang dimaksud. b. Kapasitas angkut lift penumpang yang diizinkan, harus tertulis pada sangkar dan dinyatakan dalam jumlah orang yang dapat diangkut. c. Kapasitas angkut lift barang yang diizinkan, harus tertulis dalam sangkar dan dinyatakan dalam Kg. d. Jumlah dan kapasitas lift harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan. e. Waktu tunggu lift, harus disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku. 2. Lift Kebakaran Persyaratan-persyaratan mengenai lift kebakaran harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebakaran (DPK) tentang elevator (lift) untuk pelayanan kebakaran gedung. a. Lift kebakaran, dapat berupa lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur, sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara khusus oleh Petugas Kebakaran, tanpa terganggu oleh sakelar panggil lainnya. b. Persyaratan teknis dari lift yang digunakan sebagai lift kebakaran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. c. Untuk mengubah fungsi lift penumpang atau lift barang menjadi lift kebakaran, harus dengan cara menekan sakelar kebakaran (fire switch) terlebih dahulu. d. Kecepatan dan ukuran sangkar lift kebakaran disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku. e. Pintu shaft lift kebakaran harus disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku di Indonesia. f. Lift kebakaran harus dapat berhenti di setiap lantai. g. Sumber daya listrik untuk lift kebakaran harus direncanakan dari dua sumber yang berbeda, dan menggunakan kabel tahan api. 3. Peringatan Terhadap Pengurus Lift Pada Saat Terjadi kebakaran a. Tanda peringatan harus dipasang di tempat yang mudah terbaca: i. dekat setiap tombol panggil untuk lift penumpang atau kelompok dari lift pada bangunan, kecuali ii.lift kecil seperti dumb waiter atau sejenisnya yang digunakan untuk mengangkut hanya barang-barang.

atau

Gambar 2.10 Tanda Peringatan Lift Penumpang b. sesuai dengan detail dan dimensi minimum seperti pada gambar 2.10 dan terdiri dari: i. huruf yang diukir. Ditatah atau huruf timbul pada logam, kayu, plastik atau sejenisnya, dan dipasang tetap di dinding, atau ii. huruf yang diukir atau ditatah langsung di permukaan bahan dinding. iii. bila diperlukan, dengan penampilan khusus sehingga dapat terbaca pada keadaan gelap atau sewaktu terjadi kebakaran. 4. Lift Untuk Rumah Sakit a. Satu atau beberapa lift harus dipasang sebagai lift pasien untuk melayani setiap lantai dalam bangunan yang tidak menggunakan “ramp”, misalnya: bangunan kelas 9a, yang ruang rawat pasiennya tidak berada di lantai dasar. b. Lift pasien yang dibutuhkan pada butir a, harus: i. berukuran cukup untuk meletakknya fasilitas kereta dorong (wheel stretcher) secara horisontal. ii. Lift yang melayani ruang rawat pasien dihubungkan juga ke sistem tenaga listrik cadangan, dan iii. mempunyai kapasitas beban tidak kurang dari 600 kg. 5. Sangkar Lift Sangkar pada setiap lift harus dilengkapi dengan peralatan tanda bahaya yang dapat dioperasikan dari dalam sangkar, berupa bel listrik, telepon, atau alat-alat lainnya yang dipasang dalam gedung di tempat yang mudah didengar oleh pengelola bangunan gedung yang bersangkutan. 6. Saf Lift a. Dalam shaft lift dilarang memasang pipa atau peralatan lain yang tidak merupakan bagian dari instalasi lift. b. Untuk shaft lift yang menerus dan tidak memiliki pintu keluar pada setiap lantainya, setiap 3 lantai harus memiliki bukaan untuk digunakan dalam kondisi darurat. 7. Mesin Lift dan Ruang Mesin Llift

a. Bangunan ruang mesin lift harus kuat dan kedap air serta

berventilasi cukup. Ruang mesin harus mempunyai sirkulasi udara, untuk mempertahankan suhu udara dan panas dari peralatan mesin. b. Minimum satu jalan keluar harus dibuat pada setiap ruang mesin lift. c. Balok, lantai, dan penyangga di ruang mesin harus direncanakan dengan memenuhi: i. Beban balok dan penyangga harus sudah termasuk beban mesin lift, motor generator, panel kontrol, governor dan peralatan lain, termasuk lantai ruang mesin. ii. Dua kali jumlah beban komponen yang bergerak vertikal dari tromol (dihitung dari dua sisi), atau dihubungkan ke tali yang disangga oleh balok, dengan beban sangkar lift. iii. Balok diperhitungkan pada saat bandul mekanis (governor) bekerja. d. Jika mesin lift dan tali ditempatkan di lantai bawah, atau di samping ruang luncur di lantai bawah, pondasi untuk mesin, tromol, dan penyangga harus direncanakan sesuai beban di bawah ini: i. Pondasi harus menyangga berat mesin, tromol tali, peralatan lain dan lantai di atasnya. ii. Balok penahan tali dan pondasi harus dihitung dua kali beban berat pada arah tegak. iii. Balok penahan tali dan pondasi harus dihitung dua kali beban berat pada arah sejajar. iv. Balok penahan tali dan pondasi harus dihitung dua kali beban berat pada arah semua gaya. 8. Instalasi Listrik a. Semua hantaran listrik harus dipasang dalam pipa atau saluran kabel (duct) kecuali hantaran lemas (fleksibel) yang khusus. b. Instalasi listrik untuk lift harus dilengkapi dengan pengaman arus lebih atau sakelar otomatis. c. Semua bagian logam dari lift pada keadaan bekerja normal tidak boleh bertegangan. 9. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan a. Instalasi lift yang telah selesai dipasang atau yang telah mengalami perubahan teknis, sebelum dioperasikan harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang. b. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan instalasi lift sesuai dengan SNI 03-1718-1989 dan SNI 03-2190-1991. VII.2 TANGGA BERJALAN DAN LANTAI BERJALAN Persyaratan teknis tangga dan lantai berjalan harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku, salah satunya adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI tentang kesehatan dan keselamatan kerja untuk sistem penggunaan Eskalator (moving stair).

VIII. PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH KELUAR, DAN SISTEM PERINGATAN BAHAYA VIII.1

i.

SISTEM PENCAHAYAAN DARURAT

1. Sistem lampu darurat dipasang pada: a. jalan lintas b. ruangan yang mempunyai luas lebih dari 300 m2 c. ruangan yang mempunyai luas lebih dari 100 m2 dan kurang dari 300 m2 yang tidak terbuka: ke koridor, atau ii. ke ruang yang mempunyai lampu darurat, atau iii. ke jalan raya, atau iv. ke ruang terbuka. d. bangunan kelas 2 atau 3, dan pada setiap jalan lintas yang mempunyai panjang lebih dari 6 meter diberikan sistem lampu darurat; e. bangunan kelas 9a, yaitu pada: i. setiap lorong, koridor, hall, atau sejenisnya yang digunakan pasien, ii. setiap ruang dengan luas lantai lebih dari 120 m2 yang digunakan pasien. 2. Setiap lampu darurat harus: a. bekerja secara otomatis; b. mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman; c. jika mengngunakan sistem terpusat, catu daya cadangan dan kontrol otomatisnya harus dilindungi dari kerusakan karena api dengan konstruksi penutup yang mempunyai TKA tidak kurang dari -/60/60. 3. Lampu darurat yang digunakan harus sesuai dengan standar yang berlaku. VIII.2

TANDA ARAH KELUAR

1. Setiap tanda “KELUAR” yang dibutuhkan, harus: a. Jelas, mudah dibaca, mempunyai huruf dan simbol dengan ukuran yang cukup. b. diterangi dengan pencahayaan cukup sehingga jelas terbaca setiap waktu oleh orang yang masuk dan berada di dalam bangunan. c. dipasang sehingga jika tenaga listrik normal terganggu, pencahayaan darurat digunakan pada tanda “KELUAR”. 2. Tanda “KELUAR” harus jelas kelihatan untuk orang yang menuju keluar, dan harus dipasang di atas atau di dekat setiap: a. Pintu yang digunakan untuk jalan keluar dari setiap lantai ke:

i.

tangga yang tertutup, lorong, atau ramp yang digunakan untuk keluar; ii. tangga luar, lorong atau ramp yang digunakan untuk keluar; iii. jalan keluar di balkon yang menuju keluar. b. Pintu dari tangga tertutup, lorong, atau ramp pada setiap tingkat yang menuju jalan raya atau ruang terbuka, dan: c. Jalan keluar horisontal, dan d. Pintu yang digunakan sebagai atau merupakan bagian dari jalan “KELUAR” pada setiap lantai yang harus dilengkapi dengan lampu darurat sesuai bab Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya. 3. Jika tanda “KELUAR” tidak segera diketahui oleh penghuni atau pengunjung bangunan, maka tanda keluar dengan arah panah harus dipasang pada posisi yang tepat di koridor, hall, lobi, atau sejenisnya yang menunjukkan arah keluar yang disyaratkan. VIII.3 SISTEM PERINGATAN BAHAYA Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internal mengacu pada standar yang berlaku dan harus dipasang pada: 1. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 25 m. 2. Bangunan kelas 2 yang mempunyai ketinggian lantai lebih dari 2 lapis dan dipakai untuk: a. bagian rumah dari sekolah; b. akomodasi untuk orang tua anak-anak, atau orang cacat; 3. Bangunan kelas 2 sebagai rumah perawatan orang tua, kecuali bila sistemnya: a. langsung memberikan peringatan pada petugas, atau b. sistem alarm harus diatur volume dan isi pesannya untuk meminimalkan kepanikan dan trauma, sesuai dengan tipe dan kondisi penghuni. 4. Bangunan kelas 9a yang mempunyai luas lantai lebih dari 1000 m2 atau ketinggian lantai lebih dari 2: a. sistemnya harus diatur memberikan peringatan pada petugas; b. di daerah bangsal perawatan, sistem alarm dapat diatur volume dan isi pesannyua untuk meminimalkan kepanikan sesuai tipe dan kondisi pasien. 5. Bangunan kelas 9b: a. untuk sekolah, mempunyai ketinggian lantai tidak lebih dari 3; b. untuk gedung pertunjukan, hall umum, atau sejenisnya, yang mempunyai luas lantai lebih dari 1000 m2 atau ketinggian lantai lebih dari 2.

IX. INSTALASI LISTRIK, PENANGKAL PETIR, DAN KOMUNIKASI DALAM GEDUNG IX.1 INSTALASI LISTRIK

1. Perencanaan Instalasi Listrik Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan: a. Sistem instalasi listrik terdiri dari sumber daya, jaringan distiribusi, papan hubung bagi dan beban listrik. Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan bagi manusia, lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lainnya. b. Kecuali untuk hal-hal yang dianggap khusus atau yang tidak disebutkan, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan instalasi dan perlengkapan listrik harus sesuai dengan buku Peraturan Umum Instalasi Listrik dan SNI-0225 yang berlaku. Untuk hal-hal yang belum dicakup atau tidak disebut dalam PUIL, dapat menggunakan ketentuan/standar dari negara lain atau badan internasional, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. c. Sistem tegangan rendah dalam gedung adalah 220/380 volt, dengan frekuensi 50 Hertz. Sistem tegangan menengah dalam gedung adalah 20 kV atau kurang, 3 fasa, dengan frekuensi 50 Hertz. d. Semua peralatan listrik, di antaranya penghantar, papan hubung bagi dan isinya, transformator dan peralatan lainnya, tidak boleh dibebani melebihi batas kemampuannya. e. Dalam menentukan tipe peralatan yang dipakai untuk instalasi listrik arus kuat harus diperhatikan bahaya kebakaran yang mungkin dapat terjadi dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat kebakaran. Jaringan Distribusi Listrik a. Jaringan distribusi listrik terdiri dari kabel dengan inti tunggal atau banyak, dan busduct dari berbagai tipe, ukuran dan kemampuan. Tipe dari kabel harus disesuaikan dengan sistem yang dilayani. i. Kabel Tegangan Menengah Kabel dapat dipasang dengan 2 cara : ditanam atau tidak ditanam (di udara). Kabel tegangan menengah digunakan pada bangunan tinggi, seperti antara gardu PLN dengan Panel Tegangan Menengah (PTM). Biasanya kabel yang digunakan di sini adalah N2XSEFGby – 12/20 kV 3 inti (3 core). Atau antara PTM dengan trafo, biasanya kabel yang digunakan adalah N2XSY – 12/20 kV inti tunggal x 3; atau N2XSEFGby – 12/20 kV 3 inti. ii. Kabel Tegangan Rendah

(1) 1.2.1. Kabel Tegangan Rendah (NYY – 0,6/1 kV) mulai digunakan dari trafo ke PUTR dan seterusnya hingga ke setiap titik beban. (2) 1.2.2. Kabel Tegangan Rendah (NYFGbY – 0,6/1 kV) digunakan pada instalasi yang langsung berhubungan dengan tanah. (3) 1.2.3. Kabel Tegangan Rendah (NYM – 500 V) hanya digunakan untuk instalasi penerangan saja. (4) 1.2.4. Sebagai pengenal untuk inti kabel atau rel digunakan warna, lambang atau huruf seperti yang terdapat dalam tabel 2.3. (Tabel : 701-1, PUIL 1987) (5) 1.2.5. Ketentuan Kapasitas Hantar Arus (KHA) penghantar fasanya, pengecualian hanya diperbolehkan sesuai tabel 2.4. (Tabel : 313-1, PUIL 1987) Ketentuan penghantar pengaman dapat dilihat pada PUIL 1987 (Tabel 312-1) iv. Pentanahan/pembumian Pembumian dibagi dua; pembumian sistem dan pembumian bodi. (1) Pembumian sistem Pembumian sistem dibagi dua; tegangan menengah dan tegangan rendah. Tegangan menengah menggunakan Neutral Grounding Resistor (NGR) yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan. NGR diposisikan di titik netral transformator. Tegangan rendah menggunakan sistem solid ground (pembumian langsung) 2) Pembumian bodi. Pembumian dilakukan pada bagian konduktif terbuka perlengkapan (peralatan listrik) dan isolasi listrik. b. Peralatan pada papan hubung bagi seperti sakelar, tombol, alat ukur, dan lain-lain harus ditempatkan dengan baik sehingga memudahkan pengoperasiannya oleh petugas. i. Papan hubung bagi dan alat ukur listrik diletakkan di dinding bagian depan rumah/bangunan yang aman terhadap air hujan atau diletakkan di halaman rumah dengan diberi pelindung terhadap hujan. ii. Tombol, sakelar, dan stop kontak diletakkan di tempat yang aman (daerah yang tidak lembab/kering) dan aman dari jangkauan anak-anak. Untuk pemasangan stop kontak di bawah, harus dilengkapi dengan pengaman terhadap tusukan. c. Jaringan yang melayani beban penting seperti pompa kebakaran, lift kebakaran, peralatan pengendali asap, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem komunikasi darurat, dan beban penting lainnya harus terpisah dari instalasi beban lainnya, dan dilindungi terhadap kebakaran atau terdiri dari penghantar tahan api (fireressistant cable). 3. Beban Listrik Beban maksimum suatu instalasi listrik arus kuat harus dihitung dengan memperhatikan besarnya beban terpasang, faktor

kebersamaan (coincidence factor) atau faktor ketidakbersamaan (diversity factor). 4. Sumber Daya listrik a. Sumber daya utama gedung harus menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara. b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir 1 di atas tidak memungkinkan, dengan izin instansi yang bersangkutan, sumber daya utama dapat menggunakan sistem pembangkit tenaga sendiri, yang penempatannya harus aman dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan serta harus mengikuti standar dan atau normalisasi dari peraturan yang berlaku, di antaranya Peraturan Umum Instalasi Listrik dan SNI-0225 yang berlaku. Pada umumnya lingkup pekerjaan instalasi pembangkit sendiri (genset) meliputi : pemasangan genset pada pondasi; pemasangan instalasi saluran pembuangan udara radiator (exhaust duct radiator); pemasangan peredam suara (sound attenuator); instalasi pipa bahan bakar minyak solar; pemasangan tangki bulanan (storage tank) dan tangki harian (daily tank); pemasangan pompa bahan bakar; instalasi kabel daya dan kabel kontrol dari terminal generator ke panel kontrol generator; pemasangan panel kontrol generator; pemasangan peredam suara ruang genset (sound proof). c. Bangunan dan ruang khusus yang pelayanan daya listriknya tidak boleh putus, harus memiliki pembangkit tenaga cadangan yang dayanya dapat memenuhi kelangsungan pelayanan dari seluruh atau sebagian dari bangunan atau ruang khusus tersebut. d. Sistem instalasi listrik pada bangunan gedung tinggi dan bangunan umum harus memiliki sumber daya listrik darurat yang mampu melayani kelangsungan pelayanan seluruh atau sebagian beban pada gedung apabila terjadi gangguan sumber utama. e. Sumber daya listrik darurat yang digunakan harus mampu melayani semua beban penting yang disebut dalam butir 3, secara otomatis. f. Instalasi dan peralatan listrik yang dipasang harus mempertimbangkan dan diamankan terhadap dampak seperti interferensi gelombang elektromagnetik dan lain-lain. i. Peralatan tegangan menengah harus terpisah dari peralatan tegangan rendah, dengan jarak sesuai dengan SNI-0225. ii. Pengaturan jarak antara kabel telekomunikasi/kabel data dengan kabel power harus sesuai dengan SNI-0225. iii. Peletakan kabel telekomunikasi/ kabel data yang berdekatan dengan kabel power harus dilindungi dengan screen atau konduit metalik yang diketanahkan. g. Beban dan peralatan listrik yang dipasang harus mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut konservasi energi dan lain-lain. 5. Transformator Distribusi Outdoor dan Indoor

a.

b. c. d.

e.

f.

g.

Transformator distribusi yang berada dalam gedung harus ditempatkan dalam ruangan khusus yang tahan api dan terdiri dari dinding, atap dan lantai yang kokoh, dengan pintu yang hanya dapat dimasuki oleh petugas. Ruangan trafo harus diberi ventilasi yang cukup, dengan ruangan yang cukup untuk perawatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik dan SNI-0225 yang berlaku. Bila ruang transformator dekat dengan ruang yang rawan kebakaran, maka diharuskan mempergunakan transformator tipe kering. Transformator distribusi yang berada di luar gedung bisa ditempatkan pada tiang atau di permukaan tanah/lantai. i. Transformator yang diletakkan di permukaan tanah/lantai harus dilindungi dengan pagar pelindung yang jaraknya terhadap transformator diatur sebagaimana dalam SNI-0225. ii. Transformator yang diletakkan pada tiang harus memiliki konstruksi sedemikan hingga kokoh dan tidak jatuh pada saat terjadi gempa berskala tinggi. Transformator harus dilengkapi dengan pendingin/ sistem pendingin transformator yang terdiri dari sistem pendingin secara alamiah (natural) atau dengan melengkapi transformator dengan sirip-sirip (radiator). Transformator tipe basah harus dilengkapi dengan alat pernafasan (breathing system) untuk mengurangi tekanan gas pada saat beban berlebih. Peralatan tersebut harus dilengkapi dengan tabung berisi kristal zat hygroskopis untuk mencegah kelembaban (humidity) yang dapat menurunkan nilai tegangan tembus minyak transformator. Transformator harus dilengkapi dengan peralatan proteksi; rele Buchholz, pengaman tekanan lebih (explosive membrane/pressure relief valve), rele tekanan lebih (sudden pressure relay), dan pengaman terhadap arus lebih. Transformator dengan daya lebih dari 10 MVA harus dilengkapi dengan rele diferensial (differential relay). Transformator dapat juga dilengkapi dengan rele tangki tanah, rele hubung tanah dan rele termis.

6. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan a. Instalasi listrik yang dipasang, sebelum dipergunakan, harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. i. Pemeriksaan yang dilakukan secara visual meliputi antara lain : (1) Jalur pipa konduit dan tekukan kabel tidak boleh patah. (2) Sambungan kabel pada kotak (tee dooz) dilengkapi dengan isolator laas doop. (3) Jalur kabel di atas rak kabel harus rapi dan diusahakan posisi rak kabel di atas instalasi pipa untuk menghindari adanya tetesan air. (4) Kelengkapan komponen panel. (5) Sambungan dan terminasi kabel pada panel atau beban harus rapi dan tersambung dengan kuat. Kabel serabut atau

berurat banyak (multicore) harus dilengkapi dengan sepatu kabel (cable shoe). (6) Untuk pemakaian kabel NYA harus dilindungi dengan pipa konduit atau fleksibel sampai ke titik beban atau panel. (7) Kabel di dalam panel ditata dengan rapi dan disediakan cadangan panjang kabel (spare) untuk mengantisipasi bila terjadi kesalahan terminasi, kabel masih cukup panjang untuk disambung pada terminal yang lain. (8) Titik-titik lampu posisinya harus sesuai dengan gambar. (9) Penggunaan warna kabel harus sesuai dengan PUIL 2000. ii. Pengujian dilakukan bersama dengan pihak yang berwenang dengan menggunakan pesawat uji yang telah dikalibrasi. Hasil pengujian direkam pada daftar simak dan didokumentasikan. (1) Pengujian instalasi penerangan meliputi : (a) Pengukuran tahanan isolasi kabel instalasi Besarnya tahanan isolasi minimum suatu instalasi kabel listrik adalah: (i) Berdasarkan PUIL 2000, yaitu sekurang-kurangnya 1000Ω/volt tegangan nominal, dengan penegrtian bahwa arus bocor dari tiap bagian instalasi pada tegangan nominalnya tidak diperkenankan melebihi 1mA per 100 m panjang instalasi. (ii) Berdasarkan peraturan IEE (Institution of Electrical Engineers) nilai minimum yang diperolehkan adalah 1 MΩ. Pengukuran dilakukan dengan megger. (b) Pembagian (grouping) beban saklar dan pemutus hubung (circuit breakers). (c) Pengukuran tegangan listrik (tegangan fasa-fasa, fasanetral, fasa-tanah) dengan multitester (d) Pengukuran arus beban untuk fasa R, S, T. (e) Pengujian nyala lampu dan baterai Ni-Cad pada lampu emergency. (f) Pengujian fungsi komponen-komponen panel : voltmeter, amperemeter, frekuensimeter, lampu indikator, saklar pilih (selector switch), circuit breaker, kontaktor, rele. (2) Pengujian instalasi tenaga meliputi : (a) Pengukuran tahanan isolasi belitan motor. (b) Pengukuran tegangan listrik (tegangan fasa-fasa, fasatanah) dengan multitester. (c) Arah putaran motor. (d) Pengukuran putaran (rpm) motor dengan tachometer. (e) Pengukuran arus starting dan running motor. (f) Tegangan fasa-fasa saat motor beroperasi. (3) Pengujian genset, meliputi : (a) Pengukuran tahanan isolasi belitan generator. (b) Pengukuran tegangan baterai dan pengecekan hubungan baterai. (c) Pengukuran motor dan pompa bahan bakar

(d) Pengukuran tegangan generator (tegangan fasa-fasa, fasa-netral, fasa-tanah) (e) Pengujian beban 25%, 50%, 75%, 100%, 110%. (f) Fungsi panel kontrol generator dan interlock dengan sumber daya PLN. (g) Pengujian overspeed, emergency stop, low oil pressure, high water temperature. (h) Frekuensi generator. 7. Pemeliharaan a. Pada ruang panel hubung bagi, harus terdapat ruang yang cukup untuk memudahkan pemeriksaan, perbaikan dan pelayanan, serta diberi ventilasi cukup. b. Pemeliharaan instalasi listrik harus dilaksanakan dan diperiksa setiap lima tahun serta dilaporkan secara tertulis kepada instansi yang berwenang. c. Pembangkit tenaga listrik darurat secara periodik harus dihidupkan untuk menjamin agar pembangkit tersebut dapat dioperasikan bila diperlukan. IX.2 INSTALASI PENANGKAL PETIR 1. Perencanaan Penangkal Petir a. Setiap bangunan atau yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk dan penggunaannya diperhitungkan mempunyai resiko terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir. b. Pemasangan penangkal petir harus diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku, antara lain SNI-3990 tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir Untuk Bangunan dan SNI-3991 tentang Tata Cara Instalasi Penyalur Petir. Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan tersebut di atas baik yang menyangkut perhitungan maupun peralatan dan instalasinya, harus mengacu pada rekomendasi dari badan internasional seperti IEC. c. Sistem terminasi udara : Susunan sistem terminasi udara memadai jika persyaratan pada Tabel 1 SNI 03-7014 tentang Prinsip Umum Proteksi Bangunan Terhadap Petir. d. Sistem Konduktor Penyalur : Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya latu berbahaya, konduktor penyalur harus disusun sedemikian sehingga dari titik sambaran ke bumi: (1) terdapat beberapa jalur arus paralel; (2) panjang jalur arus diusahakan seminimum mungkin. Konduktor penyalur harus disusun sedemikian sehingga sedapat mungkin berhubungan langsung dengan konduktor terminasi udara. 2. Instalasi Penangkal Petir a. Suatu instalasi penangkal petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi lainnya, terhadap bahaya sambaran petir.

b. Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan, harus memperhatikan arsitektur bangunan, tanpa mengurangi nilai perlindungan yang efektif terhadap sambaran petir. c. Instalasi penangkal petir harus disesuaikan dengan adanya perluasan atau penambahan bangunan. 3. Pemeriksaan dan Pemeliharaan a. Instalasi penangkal petir harus diperiksa dan dipelihara secara berkala. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan adalah : i. Instalasi keseluruhan ii. Bahan-bahan / material instalasi (jenis, kerusakan-kerusakan) yang meliputi : (1) Air terminal (2) Tiang penghujung (penyangga) (3) Penghantar penyalur petir (4) Elektroda pembumian (5) Penghantar penghubung (6) Sambungan-sambungan (7) dan lain-lain. Hasil pemeriksaan direkam pada suatu daftar simak (check list). b. Apabila terjadi sambaran pada instalasi penangkal petir, harus diadakan pemeriksaan dari bagian-bagiannya dan harus segera dilaksanakan perbaikan terhadap bangunan, bagian atau peralatan dan perlengkapan bangunan yang mengalami kerusakan. IX.3 INSTALASI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG 1. Perencanaan Komunikasi Dalam Bentuk Telepon dan Data a. Sistem instalasi komunikasi telepon dan tata gedung dan penempatannya harsu mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku. b. Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak memberi dampak, dan harus diamankan terhadap gangguan seperti interferensi gelombang elektromagnetik dan lain-lain. c. Secara berkala dilakukan pengukuran / pengujian terhadap EMC (Electromagnetic Compatibility). Apabila hasil pengukuran terhadap EMC melampaui ambang batas yang ditentukan, maka langkah penanggulangan dan pengamanan harus dilakukan. 2. Instalasi Telepon Instalasi Telepon a. Saluran masuk sistem telepon harus memenuhi persyaratan : i. Tempat pemberhentian ujung kabel harus terang, tidak ada genangan air, aman dan mudah dikerjakan.

b. c.

d. e.

ii. Ukuran lubang orang (manhole) yang melayani saluran masuk ke dalam gedung untuk instalasi telepon minimal berukuran 1,50 m x 0,80 m. iii. Dekat dengan kabel catu dari kantor telepon dan dekat dengan jalan besar. Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan kabel listrik, minimal berjarak 0,10 m atau sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang PABX dan TRO sistem telepon harus memenuhi persyaratan : i. Ruang yang bersih, tenang, kedap debu, sirkulasi udaranya cukup dan tidak boleh kena sinar matahari langsung, serta memenuhi persyaratan untuk tempat peralatan. ii. Tidak boleh menggunakan cat dinding yang mudah mengelupas. iii. Tersedia ruangan untuk petugas sentral dan operator telepon. Ruang baterai sistem telepon harus bersih, terang, mempunyai dinding dan lantai tahan asam, sirkulasi udara cukup dan tidak boleh kena sinar matahari langsung. Pembumian / pentanahan (grounding) Setiap peralatan utama (PABX / key telephone) harus ditanahkan terpisah dari pembumian listrik dan penangkal petir dengan tahanan pembumian maksimum 5Ω yang diukur pada tanah dalam keadaan kering.

3. Instalasi Tata Suara a. Setiap bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau 14 m ke atas, harus dipasang sistem tata suara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman dan instruksi apabila terjadi kebakaran. Berdasarkan pustaka terbitan Departemen Permukimam dan Prasarana Wilayah, Sistem Tata Suara yang umum digunakan bangunan tinggi meliputi : i. Paging (pengumuman/ panggilan) : sistem paging di setiap lantai dapat menggunalan bantuan speaker selector. ii. Emergency Paging (pengumuman darurat atau panggilan evakuasi). Biasanya dimulai dengan bunyi sirine dan dilanjutkan dengan pengumuman untuk segera meninggalkan gedung (All Call) iii. Car call (pemanggilan pengendara mobil). iv. Background music (music pengantar). b. Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada butir a di atas harus menggunakan sistem khusus, sehingga apabila sistem tata suara umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapat bekerja. c. Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dari instalasi lainnya, dan dilindungi terhadap bahaya kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api. d. Peralatan utama tata suara, harus ditanahkan terpisah dari pembumian listrik dan penangkal petir dengan tahanan

pembumian sesuai spesifikasi yang ditentukan atau maksimum 5Ω yang diukur pada kondisi tanah dalam keadaan kering. e. Beberapa peralatan yang digunakan pada instalasi tata suara adalah : i. Radio Tuner : berfungsi untuk menangkap siaran radio AM dan FM. Spesifikasi yang perlu diperhatikan antara lain : Output level (dB), Ouput impedance (KΩ), Distortion (%), S/N ratio (dB). ii .CD Player ; Spesifikasi yang perlu diperhatikan antara lain : Frequency response (Hz), S/N ratio (dB), Dynamic range (dB), Power consumption (Watt), Voltage (Volt), Frequncy (Hz), Dimensi (mm) iii. Casette Recorder Player ; Spesifikasi yang perlu diperhatikan antara lain : Voltage (Volt), Power consumption (Watt), Frequncy (Hz), Distortion (%), Frequency response (Hz), S/N ratio (dB), Playing system (auto reverse, manual), Dimensi (mm). iv. Mixer Pre-Amplifier : berfungsi untuk menggabungkan dan mengontrol beberapa sumber suara, serta dilengkapi dengan pengatur kuat suara. Spesifikasi peralatan ini meliputi : Output power (dB), Power bandwidth (Hz), Frequency response (Hz), Input Sensitivity (dB), Power consumption (Watt), Voltage (Volt), Frequncy (Hz), Dimensi (mm). v. Stereo Graphic Equalizer : berfungsi untuk menyaring frekuensi yang tidak diinginkan, sehingga dihasilkan frekuensi tengah ekualisasi. Spesifikasi peralatan ini meliputi : Frequency response (Hz), Total harmonic distortion (%), Input impedance (KΩ), Output impedance (KΩ), Equalizer center frequency (Hz), Input level control (dB), Voltage (Volt), Frequency (Hz), Power consumption (Watt), Dimensi (mm). vi. Power Amplifier : berfungsi sebagai penguat suara. Alat ini harus memiliki kemampuan dapat memikul semua beban speaker yang dioperasikan serentak pada saat bersamaan (All Call). Spesifikasi peralatan ini meliputi : Output power (dB), Total harmonic distortion (%), Input Sensitivity (dB), Noise level (dB), Frequency response (Hz). vii. Speaker Selector : berfungsi untuk mengatur kelompok speaker yang ingin difungsikan. Alat ini juga harus dapat mengatur seluruh speaker dalam waktu bersamaan untuk difungsikan (All Call). viii.MDF (Main Distribution Frame) dan TB (Terminal Box) : merupakan terminal penyambungan kabel sistem tata suara. Semua kabel yang keluar / masuk dari peralatan utama harus melalui MDF. Sedangkan TB merupakan terminal distribusi setiap area atau setiap lantai. Jumlah terminal penyambungan minimum harus sesuai kebutuhan. Spesifikasi peralatan ini meliputi : Dimensi (mm), kapasitas terminal, Jenis dan warna cat, Ketebalan pelat panel. ix. Monitor Panel : berfungsi memonitor seluruh suara yang keluar dari amplifier serta memiliki alat ukur kuat suara speaker dan saklar pemilih. Spesifikasi peralatan ini meliputi : Input level

(dB0), Operating control, Voltage (Volt), Frequency (Hz), Power consumption (Watt), Dimensi (mm), x.. Blower : berfungsi menjaga temperatur peralatan utama. xi. iMicrophone ; microphone yang biasa digunakan adalah remote microphone tipe dinamik yang mampu menerima suara secara unidirectional dan dilengkapi dengan saklar / tombol pemilih. Khusus microphone untuk car call dilengkapi dengan chime (alunan sesaat musik pengantar) sebelum pengmuman pemanggilan pengendara mobil dilakukan. Spesifikasi peralatan ini meliputi : Tipe, Application (musical instrument, vocal), Frequency response (Hz), Impedance (Ω), Output level (dB), Dimensi (mm), xii. Speaker ; jenis-jenis speaker yang biasa digunakan pada bangunan tinggi adalah : Ceiling Speaker (biasa digunakan pada area yang mempunyai plafon dan merupakan area operasional suatu bangunan), Column Speaker (biasa digunakan pada area parkir dalam ruangan/indoor), Horn Speaker (biasa digunakan pada area parkir dalam atau luar ruangan/outdoor), Wall-Mounting Box Speaker (biasanya digunakan pada area yang tidak mempunyai plafon seperti tangga kebakaran atau ruangan lainnya yang tanpa langitlangit) xiii.Spesifikasi peralatan ini meliputi : Nominal impedance (Ω), Sensitivity (dB), Frequency response (Hz), Dimensi (mm). xiv .Attenuator : berfungsi mengatur kuat suara yang keluar dari speaker. Jumlah speaker yang dilayani oleh attenuator tidak boleh melebihi kemampuan attenuator. xv. Kabel : Kabel tata suara yang umum digunakan pada bangunan tinggi adalah : NYMHY 500V (biasa digunakan dari MDF ke TB maupun dari TB ke speaker. Kabel ini juga dapat digunakan dari microphone ke speaker selector sebagai kabel kontrol), NYY 0.6/1 kV (biasa digunakan dari MDF ke TB. Kabel ini juga dapat digunakan dari microphone ke speaker selector sebagai kabel kontrol), NYM 500 V (biasa digunakan dari TB ke speaker), Kabel khusus sesuai standar pabrik digunakan dari mixer pre amplifier ke microphonee, tahanan isolasi kabel yang dipersyaratkan adalah minimum 1000Ω per 1 volt tegangan nominal, xvi.Konduit : yang umum digunakan biasanya dari tipe high impact conduit. Konduit harus memenuhi syarat-syarat : tidak mudah terbakar, tidak merambatkan api, bila terbakar tidak mengeluarkan gas beracun, dan api dapat padam dengan sendirinya. Kabel yang biasa dilindungi oleh konduit ini adalah kabel dari TB ke speaker/ attenuator, dan kabel dari mixer pre amplifier ke remote microphone. Ukuran diameter dalam konduit adalah :

DP ≥ DK 2 / 0.5 DP = diameter dalam konduit (mm) DK = diameter luar kabel (mm)

xvii. Rak Kabel : dimensi rak kabel harus mencukupi kebutuhan kabel yang dilayani. Kabel yang ada di atas rak harus diikat dengan pengikat kabel (cable ties).

4. MA TV a. Dasar pemikiran dan perhitungan dalam perhitungan / perencanaan istalasi MA TV ini antara lain: TOR (Term of Reference), peraturan, data-data bangunan, spesifikasi teknis. b. Perencanaan, pelaksanaan, peralatan, dan material pelengkap dan pembantu lainnya mengikuti peraturan pemerintah yan gberlaku, antara lain : PUIL 2000 yang berlaku, peraturan daerah yang berlaku, SNI, SLI (Standar Listrik Indonesia), dan standarisasi pabrik, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. c. Persyaratan untuk material instalasi; Kabel : harus memenuhi SPLN/PT. Telkom, ex. Kabelindo, kabel metal atau setaraf jenis kabel coaxial. Pipa : PVC (paralon), GIP (yang telah memiliki SII). d. Beberapa peralatan yang digunakan pada instalasi MA TV adalah : i. Booster Amplifier. Spesifikasi yang perlu diperhatikan antara lain : (1) Frekuensi (Hz) (2) Gain (dB) (3) Gain control range (4) Hum modulation (dB) (5) power source ii. Splitter (1) frequency band (MHz) (2) losses (dB) iii. Socket outlet (1) Model (2) Losses (dB) v. Outlet TV vi .Equalizer e. Pelaksanaan Instalasi i. Instalasi MATV tidak boleh saling berhimpit (berdempetan) dengan instalasi listrik arus kuat. Jadi harus terpisah satu sama lainnya. ii. Bila instalasi mengalami beban mekanis, maka kabel/hantaran harus dilindungi dan dimasukkan ke dalam GIP. iii. Pemasangan peralata, instalasi, outlet dan lainnya harus rapi & baik.

X. INSTALASI GAS X.I. INSTALASI GAS PEMBAKARAN 1. Jenis Gas Jenis gas pembakaran yang dimaksud meliputi : a. Gas Kota Gas kota yang dipakai umumnya berupa gas alam (natural gas), yang terdiri dari kandungan methane (CH4) dan ethane (C2H6). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemasok gas tersebut. b. Gas Elpiji Gas elpiji, terdiri dari propane (C3H6) dan butane (C4H10). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemasok gas tersebut. 2. Jaringan Distribusi Gas Kota a. Rancangan sistem ditribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dan konstruksinya disesuaikan dengan penggunaannya. b. Instalasi pemipaan untuk rumah dan gedung (mulai dari meter gas) mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. c. Ukuran pipa gas harus mencukupi dan dipasang untuk melayani pasokan gas dalam rangka memenuhi kebutuhan maksimum tanpa terlalu banyak kerugian tekanan antara meter gas dan peralatanperalatan pengguna gas, serta mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : i. Kerugian tekanan yang diperbolehkan dari meter gas ke peralatan. ii. Konsumsi gas maksimum yang perlu disediakan. iii. Panjang pipa dan jumlah sambungan. iv. Berat jenis dari gas. v. Faktor diversifikasi (diversity factor). vi. Pada instalasi gas untuk pembakaran, harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas yang sedcara otomatis mematikan aliran gas. 3. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi gas beserta kelengkapannya harus diperiksa dan diuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, serta merupakan bagian pertimbangan keandalan bangunan. X.2. INSTALASI GAS MEDIK 1. Jenis Gas Jenis gas medik yang dimaksud adalah: a. Gas oksigen.

b. Gas Nitrous Oksida (N2O). c. Udara tekan. d. Vakum. 2. Jaringan Distribusi Gas Medik a. Rancangan sistem distribusi gas medik, pemilihan bahan dan konstruksinya disesuaikan dengan penggunaannya. b. Instalasi pemipaan untuk bangunan gedung mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. c. Instalasi gas medik harus dilengkapi dengan biofilter, khususnya untuk instalasi pipa oksigen, pipa Nitrous Oksida dan pipa udara tekan. d. Instalasi gas medik harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan dilengkapi dengan sistem isyrarat tanda kebocoran gas. e. Kebutuhan gas medik harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pasien rawat inap dan kebutuhan lain, seperti untuk ruang bedah orthopedi, peralatan rawat gigi dan sebagainya. 3. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi gas beserta kelengkapannya harus diperiksa dan diuji sebelum digunakan, dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang.

XI. SANATASI DALAM GEDUNG XI.1 SISTEM PLAMBING 1. Perencanaan Sistem Plambing a. Setiap pembangunan baru dan atau perluasan bangunan harus diperlengkapi dengan sistem plambing, meliputi sistem air bersih, sistem air kotor dan alat plambing yang memadai. b. Sistem plambing harus direncanakan dan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, tidak mengganggu lingkungan, serta diperhitungkan berdasarkan standar, petunjuk teknik, dan Pedoman Plambing Indonesia yang berlaku. 2. Sistem Penyediaan Air Bersih a. Sumber Air Bersih i. Kebutuhan air bersih pada rumah tinggal dapat diperoleh secara individual maupun secara komunal. ii. Sumber air bersih pada bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal harus diperoleh dari sumber air PAM (Perusahaan Air Minum), sumur gali, sumur bor, mata air atau sumber lain yang memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Gambar sumber-sumber air bersih, sumur gali, sumur pompa tangan, tangki dan sumur penampungan air hujan dapat dilihat pada Lampiran 1. iii. Kebutuhan air bersih untuk rumah tinggal berkisar antara 60250 liter/orang/hari, sedangkan untuk bangunan lainnya disesuaikan dengan standar kebutuhan air bersih yang berlaku di Indonesia. iv. Air bersih harus tersedia secara kontinyu. b. Kualitas air Bersih i. Air bersih pada bangunan harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/ MENKES/PER/ IX/ 1990. ii. Dalam hal air bersih yang digunakan sebagai sumber air minum secara langsung maka kualitasnya harus memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/ MENKES/ VII/ 2002. 3. Sistem Penampungan Air Bersih a. Untuk menjamin kontinyuitas persediaan air, bangunan dapat dilengkapi dengan sistem penampungan air bersih. Gambar tangki penampungan air bersih dapat dilihat pada Lampiran 1. b. Fungsi tangki penampungan air bersih adalah untuk menyimpan cadangan air bersih untuk kebutuhan penghuni, perlengkapan bangunan, penanggulangan kebakaran dan pengaturan tekanan air.

c. Tangki penampung air bersih harus direncanakan dan dipasang untuk penyediaan air dengan kuantitas dan tekanan yang cukup, tidak mengganggu struktur bangunan dan memberikan kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan. Gambar penempatan tangki penampungan air bersih dapat dilihat pada Lampiran 1 d. Konstruksi dan bahan tangki penampungan air bersih harus cukup kuat dan tidak mudah rusak. Bahan tangki dapat berupa beton, baja, fiberglass dan kayu. e. Tangki penampungan air bersih harus dilengkapi dengan sistem perpipaan dan perlengkapannya yang terdiri dari pipa masuk dan pipa keluar, pipa peluap, pipa penguras dan pipa ven, serta dilengkapi dengan lubang pemeriksaan. f. Tangki penampungan air bersih yang berkapasitas lebih dari 5 m3 harus dirancang agar tidak terjadi air diam (stagnant). 4. Sistem Plambing Air Bersih a. Sistem plambing air bersih dimaksudkan untuk menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan jumlah dan tekanan yang cukup. b. Sistem plambing harus direncanakan dan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak mengganggu lingkungan serta diperhitungkan berdasarkan standar, petunjuk teknik, dan mengacu pada NSPM Kimpraswil No. Pt T 21-2000-C. c.. Bahan pipa yang digunakan dapat berupa PVC, PE (poli-etilena), besi lapis galvanis atau tembaga, mampu menahan tekanan sekurang-kurangnya 2 kali tekanan kerja dan tidak mengandung bahan beracun d. Jumlah dan jenis alat plambing serta perlengkapannya harus disediakan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. e. Semua alat plambing harus direncanakan dan dipasang sehingga memenuhi aspek kebersihan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni bangunan. f. Peralatan plambing yang mengalirkan air bersih ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilengkapi dengan alat pencegah kontaminasi, seperti katup penahan aliran balik dan katup pencegah atau pemutus vakum. 5.

Penggunaan Pompa a. Pemilihan jenis pompa dan motor pompa disesuaikan dengan karakteristik pompa yang dibutuhkan dan mempunyai effisiensi yang maksimal b. Pompa harus dipasang pada lokasi yang mudah untuk pengoperasian dan pemeliharaannya. c. Pemasangan pompa harus dilengkapi peralatan peredam getaran yang dipasang pada dudukan pompa, pipa isap dan pipa keluaran pompa.

d. Pompa harus dilengkapi dengan alat pengukur tekanan dan katup pencegah aliran balik pada pipa keluaran dan ujung pipa isap pompa. 6. Sistem Penyediaan Air panas a. Sistem penyediaan air panas adalah instalasi yang menyediakan air panas dengan menggunakan sumber air bersih yang dipanaskan dengan alat pemanas. Alat pemanas dapat bersifat lokal atau sentral. b. Untuk penyediaan air panas secara sentral, air didistribusikan melalui pipa menuju ke lokasi alat plambing yang membutuhkan air panas. c. Tata cara perancangan pipa air panas harus mengikuti pedoman plambing yang berlaku. 7. Sistem Distribusi Air Bersih a. Sistem distribusi air bersih adalah sistem perpipaan yang menyediakan air bersih dari air PAM menuju ke pelanggan. b. Sistem distribusi air bersih harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan dapat menikmati layanan air bersih dengan jumlah dan tekanan yang cukup. c. Diameter pipa sambungan pelanggan dari jaringan pipa distribusi kota harus disesuaikan dengan kelas bangunan. Gambar sambungan rumah dapat dilihat pada Lampiran 1. d. Tiap sambungan pelanggan harus dilengkapi dengan meter air. e. Pipa distribusi terbuat dari bahan PVC, PE, galvanis atau bahan lain yang mampu menahan tekanan air. f. Bila pipa ditanam di bawah jalan atau lokasi yang menerima beban, maka harus ada perlindungan terhadap pipa. 8. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan a. Untuk menjamin kualitas air, maka harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kualitas sumber-sumber air yang digunakan sebagai air bersih. b. Pada setiap pemasangan pipa distribusi, pompa dan peralatan plambing harus dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pemasangan telah dilakukan dengan baik dan peralatan berjalan dengan baik. c. Pemeriksaan untuk pemeliharaan sistem plambing air bersih meliputi : (i) Pengendalian kualitas air : (a) Pemeriksaan atas kadar sisa klor : (b )satu kali seminggu (c) kadar sisa klor harus lebih dari 0,1 ppm klor bebas, dan lebih dari 0,4 ppm klor keseluruhan (d) Pemeriksaan atas kualitas air, satu kali setiap enam bulan (ii) Pemeriksaan tangki air (tangki air di bawah dan tangki air di atas) : (a) Satu kali setahun (b) Dilakukan oleh pegawai terlatih

(3) Pemeriksaan sistem pipa : (4) Pemeriksaan mesin-mesin :

XII.2 SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH 1. Sumber Air Limbah a. Air limbah rumah tinggal dan non rumah tinggal berasal dari kegiatan sehari-hari. b. Air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan limbah pada butir i di atas. 2. Sistem Plambing Air Limbah a. Setiap bangunan yang menghasilkan air limbah harus dilengkapi dengan plambing air limbah. b. Sistem plambing air limbah dalam bangunan harus dilengkapi dengan pipa vent untuk menetralisir tekanan udara di dalam saluran tersebut. c. Penentuan diameter saluran dibuat seekonomis mungkin sesuai dengan kapasitas dan bahan buangan yang dialirkan. d. Pemilihan bahan dan pemasangan saluran harus disesuaikan dengan penggunannya dan sifat cairan yang akan dialirkan. e. Pipa penyaluran air kotor dari alat plambing yang mungkin menerima buangan mengandung minyak atau lemak, harus dilengkapi dengan alat perangkap minyak atau lemak. f. Pipa pembuangan dari alat plambing yang digunakan untuk menyimpan atau mengolah makanan, minuman bahan steril dan atau bahan sejenis lainnya, harus dilengkapi dengan celah udara yang cukup untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi. 3. Pembuangan dan Pengolahan Air Limbah a. Semua air kotor harus diolah sebelum dibuang ke saluran air kotor umum kota atau disalurkan ke bangunan pengolahan air kotor komunal bila tersedia. b. Sistem pembuangan harus dilengkapi dengan perangkap bau sesuai dengan SNI 03-6379-2000. c. Pengolahan dilakukan dalam tangki septik yang kedap air dan dilengkapi dengan sumur resapan, kecuali tersedia saluran air limbah umum kota. Tata cara perencanaan tangki septik dan resapan mengacu pada SNI-03-6379-2000. Gambar tangki septik dan sumur resapan dapat dilihat pada Lampiran 2. d. Jarak tangki septik dan resapan dengan sumber air bersih paling dekat adalah 10 meter. e. Letak tangki septik boleh dibelakang atau dimuka rumah, tergantung kemudahan pengaliran dari KM/WC dengan memperhatikan jarak minimum dari sumber air bersih disekitar lingkungan permukimannya. Lebih jelas tata letak dapat diihat di Lampiran.

f.

Untuk daerah yang muka air tanahnya dangkal (kurang dari 1 m), tangki septik dibuat lebih tinggi dan resapan dibuat mengalir secara horisontal. g. Air limbah yang mengandung bahan buangan berbahaya dan beracun, serta yang mengandung radioaktif, harus ditangani secara khusus, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. 4. Sistem Penyaluran Air Limbah a. Sistem penyaluran air limbah adalah jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah dari rumah tinggal atau non rumah tinggal menuju ke instalasi pengolah air limbah. b. Jaringan pipa air limbah harus dirancang mampu mengalirkan air limbah dengan lancar dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Sistem pengaliran air limbah direncanakan dengan menggunakan saluran tertutup dan kemiringan tertentu, sehingga dapat mengalirkan air kotor secara gravitasi. Apabila cara gravitasi ini tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan sistem pemompaan. c. Kapasitas aliran disesuaikan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh penghuni rumah tinggal dan non rumah tinggal. d. Bahan pipa adalah PVC, PE, beton atau bahan lain yang kuat dan tidak mudah mengalami korosi serta tahan terhadap panas. e. Dalam kondisi tertentu yang mengharuskan air limbah dipompa, maka harus dipilih pompa yang peruntukannya khusus untuk air limbah.

i.

5. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan a. Pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan pada sistem plambing, pembuangan, pengolahan dan penyaluran air limbah untuk memastikan bahwa sistem telah terpasang dan berjalan dengan baik. b. Pemeriksaan untuk pemeliharaan sistem pembuangan air limbah meliputi : Bak penampung air buangan (sump pit) : (a) Pemeriksaan bagian dalam (kotoran pada dinding, saklar listrik, dan sebagainya) (b) Pemeriksaan adanya kotoran terapung, endapan, tinggi muka air dan sebagainya ii. Pemeriksaan sistem pipa pembuangan : (a) Pipa pembuangan harus dibersihkan setiap 6 bulan sekali (b) Pemeriksaan dan pengujian celah udara (c) Pemeriksaan kelancaran aliran (d) Pemeriksaan kebocoran dan pencegahan karat (e) Pemeriksaan kemiringan pipa (f) Pemeriksaan penggantung pipa c. Pemeriksaan sistem pipa vent : i. Pemeriksaan dan pembersihan kepala pipa tegak vent ii. Pemeriksaan penggantung pipa d. Pemeriksaan mesin-mesin

i.

(a)

Pemeriksaan pompa penguras bak penampung air buangan (sump pit) : i. Pemeriksaan kondisi operasinya (tekanan, arus dan tegangan listrik, kebisingan dan sebagainya ii. Pemeriksaan sekat poros dan kopling iii. Pemeriksaan kebocoran dan pencegahan karat e. Pembersihan bak penampung air buangan : Pembersihan dilakukan enam bulan sekali ii. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan selama kegiatan pembersihan bak: Ventilasi dan penerangan yang memadai di dalam bak harus terjamin (b) Pemeriksaan atas kebersihan bak, lapisan kedap air, kebocoran dinding dan dasar bak (c) Apabila digunakan pompa penguras air buangan, dilakukan pula pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap pompa (d) Setelah kegiatan pembersihan selesai, hal-hal yang penting perlu dicatat dan disimpan sebagai dokumen/ arsip, sebaiknya sampai lima tahun. XI.3 SISTEM PENYALURAN AIR HUJAN 1. Kelengkapan Dalam Bangunan a. Setiap bangunan dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem saluran air hujan b. Air hujan harus dialirkan ke sumur resapan dan atau dialirkan ke jaringan air hujan umum kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Bila belum tersedia jaringan umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima, maka harus dilakukan cara-cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang. 2. Kelengkapan di Sekitar Bangunan Gedung a. Di kedua sisi jalan harus disediakan saluran drainase/ selokan. b. Saluran ini merupakan bagian dari sistem drainase yang lebih besar atau sungai-sungai pengumpulan drainase. c. Dimensi setiap saluran harus sedemikian rupa yang disesuaikan dengan daerah pelayanannya. d. Perencanaan drainase harus sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi, dan pembuang air dapat sepenuhnya berdaya guna dan berhasil guna. e. Pemilihan dimensi fasilitas drainase harus mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor keamanan. f. Perencanaan drainase ini tidak termasuk untuk sistem drainase ini tidak termasuk untuk sistem drainase areal, tetapi harus diperhatikan dalam perencanaan terutama untuk tempat air keluar. g. Gorong-gorong pembuang air meliputi hal-hal sebagai berikut : Ditempatkan melintang jalan yang berfungsi untuk menampung air dari selokan samping dan membuangnya.

i. Harus cukup besar untuk melawan debit air maksimum dari

daerah pengaliran secara efisien. ii. Harus dibuat dengan tipe permanent.

Gambar bangunan Lampiran 3.

pelengkap

drainase

dapat

dilihat

pada

3. Persyaratan Saluran a. Saluran air hujan dapat merupakan saluran terbuka dan atau saluran tertutup b. Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah aliran harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa harus dibuat dengan jarak tiap 25-100 m, disesuaikan dengan diameter saluran tersebut dan standar yang berlaku. c. Kemiringan saluran harus dibuat, sehingga dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik agar bebas dari genangan air, dan bila tidak dapat dilakukan dengan cara gravitasi, maka dapat menggunakan sitem pemompaan d. Bahan saluran dapat berupa PVC, fiberglass, pasangan tanah liat, beton, seng, besi dan baja. Khusus untuk bahan seng, besi dan baja harus dilapisi dengan lapisan tahan karat. 4. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Pemeliharaan sistem air hujan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran. XI.4.SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 1. Timbulan Sampah a. Sumber sampah permukiman berasal dari : perumahan, toko/ ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah, jalan, hotel, rumah makan dan fasilitas umum lainnya. b. Besaran timbulan sampah dihitung berdasarkan : jumlah penduduk dalam suatu kawasan permukiman atau berdasarkan komponen kegiatan yang dilakukan. c. Kriteria besaran timbulan sampah untuk rumah tinggal di Aceh adalah 2,1 L/orang/hari, sedangkan untuk non-rumah tinggal 24 L/unit/hari 2. Sistem Pewadahan a. Setiap bangunan baru dan atau perluasan bangunan dilengkapi dengan fasilitas pewadahan atau penampungan sampah sementara yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapaun gambar pewadahan sampah (bak sampah) dapat dilihat pada Lampiran 4. b. Kapasitas pewadahan sampah atau tempat penampungan sampah sementara harus dihitung berdasarkan jumlah penghuninya, timbulan sampah dan frekwensi pengumpulan sampah. c. Tempat pewadahan sampah harus terpisah antara sampah basah dan sampah kering, terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah

rusak, mempunyai tutup, harganya murah atau dapat dibuat sendiri oleh masyarakat dan mudah diangkut. Bahan tersebut dapat berupa kantong plastik, plastik, dan pasangan bata atau beton. d. Penempatan wadah sampah individual ditempatkan di halaman muka rumah atau di halaman belakang khusus untuk sumber sampah dari hotel dan restoran. e. Jika dalam bangunan baru tersebut mempunyai luas pekarangan yang cukup, maka penampungan sampah dapat dilakukan dengan cara penimbunan di area pekarangannya. Penimbunan sampah di area pekarangan harus memenuhi syarat sebagai berikut : i. Berjarak > 10 m dari sumber air bersih atau air minum. ii. Setiap hari wadah penimbunan harus ditutup dengan tanah penutup dari sekitar lokasi penimbunan atau bahan lain, untuk melindungi dari gangguan binatang dan serangga. iii. Ukuran volume penimbunan ditentukan berdasarkan jumlah timbulan sampah, frekwensi pembuangan dan periode waktu penggunaan lahan penimbunan tersebut. f. Jika belum tersedia sistem pewadahan sampah, maka sampahsampah yang mudah terbakar seperti kertas, sisa pembersihan tanaman, kayu dan lain-lain dapat dibakar. Pembakaran sampah harus memenuhi syarat sebagai berikut : i. Tidak menimbulkan masalah pencemaran udara. ii. Tidak merugikan lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat sekitar. iii. Tidak dilakukan di daerah yang dekat dengan area yang mudah terbakar, seperti hutan dan padang ilalang, hutan dan jauh dari lokasi yang menampung bahan-bahan yang mudah meledak. iv. Dilakukan di daerah dengan kepadatan penduduk rendah. 3. Potensi Reduksi a. Sampah seperti botol bekas, kertas, kertas koran, kardus, aluminium, kaleng, wadah plastik, dan lain-lain yang dapat di daur ulang bisa dimanfaatkan kembali, tidak dibuang ke wadah sampah atau tempat penampungan sementara. b. Sampah tersebut dapat dikumpulkan dalam wadah sampah yang terpisah dengan sampah yang akan dibuang. Wadah sampah harus ditempatkan di lokasi yang kering dan bebas dari pengaruh air hujan. c. Sampah basah (organik) yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dapat digunakan sebagai kompos, dengan persyaratan mengacu pada Pedoman Teknik Tatacara Pemasangan Dan Pengoperasian Komposter Rumah Tangga Dan Komunal No: Pd-T-15-2003 4. Sistem Pengumpulan a. Pengumpulan sampah adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengumpulan langsung

i.

maupun tidak langsung. Gambar peralatan untuk pengumpulan sampah tercantum dalam Lampiran 4. b. Pola pengumpulan sampah dibedakan atas pola pengumpulan langsung dan pola pengumpulan tidak langsung. c. Pola pengumpulan langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan. Gambar pola pengumpulan individu langsung dapat dilihat pada Lampiran 4. d. Pola pengumpulan tidak langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing sumber sampah, dibawa ke lokasi pemindahan (tempat pembuangan sampah sementara) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Gambar pola pengumpulan individu tidak langsung dapat dilihat pada Lampiran 4. e. Teknis operasional pola pengumpulan langsung: Persyaratan : Dilakukan jika kondisi topografi bergelombang kemiringan >15%. ii. Jumlah timbulan sampah > 0,3 m3/hari. iii. Alat pengumpul menggunakan mesin dan frekwensi pengumpulan dilakukan terpisah, antara sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). iv. Frekwensi pengumpulan untuk sampah basah (organik) setiap hari, maksimal setiap 2 hari sekali, sedangkan untuk sampah kering (anorganik) dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. v. Penjadwalan pengumpulan dilakukan oleh instansi pengelola persampahan pemukiman mengacu pada SNI 03-3242-1994. f. Teknis operasional pola pengumpulan tidak langsung : Persyaratan : i. Bagi kondisi topografi pemukiman yang relatif datar , dengan rata-rata kemiringan < 5%. ii. Pengumpulan menggunakan alat angkut bukan mesin seperti gerobak sampah, becak dan lain-lain, dengan volume rata-rata alat angkut 1 sampai 2 m3. iii. Lahan untuk lokasi tempat penampungan sampah sementara tersedia. iv. Penentuan tempat penampungan sementara mengacu pada SNI no 19-2454-2002 v. Frekwensi pengumpulan dilakukan terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). Frekwensi pengumpulan untuk sampah basah setiap hari, maksimal setiap 2 hari sekali, sedangkan untuk sampah kering dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. 5. Sampah Beracun dan Berbahaya (B3) a. Sampah yang dikategorikan sebagai buangan beracun dan berbahaya telah diatur dalam PP no. 18/1999 yang diperbaharui dengan PP no 85 tahun 1999. Sifat utama dari sampah B3 adalah buangan yang mempunyai sifat mudah meledak, mudah terbakar, infeksius, korosif, reaktif dan beracun.

b. Sumber-sumber

sampah B3 terutama berasal dari kegiatan industri, rumah sakit, dan kegiatan rumah tangga. c. Sampah B3 ini tidak boleh dibuang langsung ke wadah sampah tetapi harus dipisahkan dan diolah tersendiri. d. Tata cara penanganan sampah B3 di daerah mengacu pada Keputusan 03/BAPEDAL/09/1995. XI.5 SISTEM SANITASI KOMUNAL 1. Hidran Umum a. Sistem penyediaan air bersih komunal harus disediakan pada permukiman bila tidak tersedia sistem penyediaan air bersih secara individual. Penyediaan air bersih secara komunal dilayani melalui hidran umum. Gambar Hidran Umum tercantum pada Lampiran 5. b. Perancangan hidran umum/ kran umum didasarkan atas kebutuhan yaitu setiap kran dapat melayani antara 30 L/orang/hari sampai dengan 50 L/orang/hari. c. Untuk sumber air dari sumur gali atau sumur pompa tangan, diperhitungkan setiap sumur harus dapat melayani 10 kepala keluarga. 2. MCK Umum a. MCK (mandi, cuci, kakus) umum dibangun di permukiman yang tidak tersedia fasilitas MCK pribadi. b. Pemilihan kokasi MCK umum hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: c. lokasi mudah dijangkau d. dapat dibangun di daerah yang sempit e. terdapat sumber air, baik dari PAM atau sumur f. Banyaknya ruangan pada setiap satu kesatuan MCK umum untuk jumlah pemakai tertentu harus dapat menampung pelayanan pada jam-jam sibuk. Banyaknya ruangan pada satu kesatuan MCK umum dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan gambar contoh tata letak MCK umum tercantum pada Lampiran 5. g. Sistem plambing pada MCK umum mengikuti sistem plambing air bersih dan air limbah pada peraturan ini. h. Bangunan MCK umum harus dipisahkan antara MCK untuk orang laki-laki dengan MCK untuk orang perempuan. i. Tata cara perencanaan bangunan MCK umum mengacu pada SNI 03-2399-2002. j. Pengolahan limbah dari MCK umum dilakukan menggunakan septik tank, dengan kapasitas yang ditentukan berdasarkan jumlah pemakai MCK, kecuali tersedia saluran air limbah umum kota. Jarak tangki septik dan resapan dengan sumber air bersih min. 10 meter. Tata cara perencanaan tangki septik dan resapan mengacu pada SNI-03-6379-2000. 3. Pewadahan dan Pengumpulan Sampah Komunal

a. Bagi developer yang membangun + 80 rumah harus menyediakan wadah sampah, alat pengumpul, dan tempat penampungan sampah sementara sedangkan pengumpulan dan pembuangan akhir sampah bergabung dengan yang sudah ada. Gambar wadah sampah komunal (kontainer sampah), alat pengumpulan (pick up sampah), dan sistem pengumpulan komunal dapat dilihat pada Lampiran 5. b. Penyediaan secara komunal dapat dilakukan oleh instansi berwenang atau swadaya masyarakat maupun pihak swasta. c. Wadah komunal disediakan bagi pemukiman yang sulit dijangkau oleh alat angkut dan pemukiman yang tidak teratur. d. Wadah komunal ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak menganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya, di ujung gang atau jalan kecil, fasilitas umum dan jarak antar wadah sampah untuk pejalan kaki minimal 100 m. e. Pola pengumpulan komunal terdiri dari : pola komunal langsung dan pola komunal tidak langsung. f. Frekwensi pengumpulan dilakukan terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). Frekwensi pengumpulan untuk sampah basah setiap hari, maksimal setiap 2 hari sekali, sedangkan untuk sampah kering dapat dilakukan setiap 3 hari sekali.

XII. VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA XII.1VENTILASI 1. Kebutuhan Ventilasi Setiap bangunan harus mempunyai : a. Ventilasi alami sesuai dengan ketentuan ventilasi alami di bawah ini, atau b. Ventilasi mekanis yang memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Ventilasi Alami a. Penerapan ventilasi alami. Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka : i. dengan jumlah bukaan berukuran tidak kurang dari 5 dari luas lantai ruangan yang dibutuhkan untuk di ventilasi. ii. ke arah : (1) halaman berdinding dengan ukuran yang sesuai, atau daerah yang terbuka ke atas; (2) teras terbuka, pelataran parkir, dan yang sejenis; (3) ruangan bersebelahan yang dimaksud dalam butir b di bawah ini. b. Ventilasi Dari Ruangan Yang Bersebelahan Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan, pintu ventilasi. atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan (termasuk teras tertutup) jika kedua ruangan tersebut berada dalam satuan hunian yang sama atau mempunyai teras tertutup yang menjadi satu, dan : i. Bangunan klas 2, dan hunian tunggal pada bangunan klas 3 ; (1) ruang yang di ventilasi bukan kompartemen sahitasi; (2) jendela, bukaa, pintu atau sarana lainnya yang mempunyai luas ventilasi tidak kurang dari 5 dari luas lantai ruangan yang di ventilasi; (3) ruangan bersebelahan dengan jendela, bukaan, pintu atau sarana lainnya dengan luas ventilasi tidak kurang dari 5 dari luas lantai kedua ruangan tersebut. ii. Bangunan kelas 5, 6, 7, 8 atau 9. (1) Jendela, bukaan. pintu atau sarana lainnya yang mempunyai luas ventilasi tidak kurang dari 10% dari luas lantai ruangan yang di ventilasi, dengan jarak tidak lebih dari 3,6 m diatas lantai; (2) ruangan bersebelahan yang mempunyai jendela, bukaan, pintu atau sarana lainnya dengan luas ventilasi tidak kurang dari 10% (uas lantai kedua ruangan tersebut; (3) Luas ventilasi' yang diatur pada butir (1) dan (2) dapat direduksi secukupnya jika tersedia ventilasi alami langsung dari sumber lainnya. c. Batasan untuk posisi kakus dan peturasan.

Ruang kakus atau peturasan tidak boleh terbuka langsung ke arah : i. dapur atau pantry; ii. ruang makan umum atau restoran; iii. asrama pada bangunan Kelas 3; iv. ruang yang digunakan sebagai tempat berkumpul (yang tidak berbentuk pusat penitipan anak, sekolah TK atau panggung terbuka); v. ruang kerja yang umumnya digunakan oleh lebih dari satu orang. d. Ruang antara Jika ruang kakus atau peturasan yahg dilarang menurut butir c di atas terbuka langsung terhadap ruang lainnya : i. Dalam hunian tunggal pada bangunan kelas 2 atau 3 atau bagian bangunan kelas 4 ; (1) jalan masuk harus melalui ruang antara, koridor atau ruang lainnya; (2) ruangan yang ada kakus atau peturasan tersebut harus tersedia ventilasi pembuangan mekanis; ii. pada bangunan Kelas 5, 6. 7, 8 atau 9 (yang bukan merupakan pusat penitipan anak. sekolah TK atau panggung terbuka); (1) Jalan masuk harus melalui suatu dinding terkurung, koridor atau ruang lainnya dengan luas tidak kurang dari 1,1 m2 dan pada setiap pintu jalan masuk harus dipasang alat penutup pintu otomatis; (2) ruangan yang ada kakus atau peturasan tersebut harus tersedia ventilasi pembuangan udara mekanis; dan pintu ke ruangan tersebut harus terhalang dari penglihatan. e. Ventilasi ruangan dibawah lantai dasar Lantai paling bawah suatu bangunan : i. jika berada dibawah lantai dasar, harus mempunyai jarak melintang yang cukup untuk ventilasi antara bagian bawah permukaan lantai dasar dengan permukaan tanah/ halaman; ii. harus mempunyai penutup yang kedap air diatas muka tanah/ halaman dibawah lantai dasar; atau iii. harus mempunyai konstruksi lantai yang sesuai. f. Gedung Parkir Setiap lantai gedung parkir, kecuali pelataran parkir terbuka harus mempunyai: i. sistem ventilasi yang sesuai dengan ketentuan yang beriaku; atau ii. sistem ventilasi alami permanen yang memadai. g. Pembuangan udara dari dapur Pada dapur komersial harus tersedia tudung pembuangan gas dapur yang memenuhi ketentuan yang beriaku, jika : i. setiap peralatan masak yang mempunyai : (1) total daya masukan listrik maksimum lebih dari 8 kW; atau (2) total daya masukan gas lebih dari 29 MJ/jam. ii. total daya masukan maksimum per m2 luas lantai ruangan yang mempunyai lebih dari satu alat masak. lebih dari :

(1) 0,5 kW untuk daya listrik; atau (2) 1,8 MJ/jam untuk daya gas. 3. Ventilasi Buatan a. Penempatan fan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan juga memungkinkan masuknya udara segar, atau sebaliknya. b. Sistem Ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai. c. Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni. d. Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi buatan untuk membuang udara kotor dari dalam, dan minimal 2/3 volume udara ruang harus terdapat pada ketinggian maksimal 0,60 meter diatas lantai. e. Ruang parkir pada ruang bawah tanah (basement) yang terdiri dari lebih satu lantai, gas buang mobil pada setiap lantai tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai lainnya. f. Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan harus sesuai standar yang berlaku. XII.2PENGKONDISIAN UDARA 1. Kebutuhan Pengkondisian Udara Setiap bangunan seperti untuk hunian, kantor, toko, pabrik, rumah sakit, dan setiap ruang lainnya bila diperlukan dapat mempunyai sistem pengkondisian udara yang memenuhi ketentuan yang beriaku. 2. Konservasi Energi a. Pengkondisian udara harus memperhatikan upaya konservasi energi, minimal seperti dinyatakan dalam SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. b. Rancangan sistem pengkondisian udara harus dikembangkan sehingga penggunaan energi yang optimal dapat diperoleh, termasuk dengan memperhitungkan pemakaian energi per tahunnya, pemilihan peralatan, serta biaya awal dan biaya umur pemakaian energi. c. Karakteristik beban bangunan harus dianalisa sehingga memungkinkan sistem dan peralatan dengan ukuran yang tepat serta dipilih untuk memperoleh efisiensi yang baik pada beban penuh atau beban paruh. 3. Perhitungan Beban Pendinginan a. Prosedur Perhitungan beban pendinginan harus mengikuti prosedur sesuai yang ditunjukkan dalam SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung, dan standar teknis lain yang beriaku. b. Dasar perancangan i. Kondisi Dalam Bangunan

Kondisi dalam bangunan yang memerlukan pengkondisian udara harus dirancang sesuai penggunaannya. ii. Kondisi Luar Bangunan Kondisi rancangan udara luar bangunan mengacu pada SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. iii. Penetapan sistem dan peralatan. (1) Penetapan sistem dan peralatan pengkondisian udara (Sistem fan, sistem pompa dan pemipaan, sistem distribusi udara, sistem kontrol, isolasi pemipaan, isolasi sistem distribusi udara) mengacu pada SK SNI yang berlaku. (2) Semua saluran udara harus direncanakan, dibuat dan dipasang sesuai ketentuan yang berlaku, atau standar internasional lain yang diakui oleh instansi yang berwenang. (3) Sistem pengkondisian udara pada bangunan klas 8a untuk ruang operasi, ruang steril dan ruang perawatan bagi pasien yang berpenyakit menular; tidak dibenarkan mempergunakan sistem sirkulasi udara yang dapat menyebabkan penularan penyakit ke bagian lain bangunan.

XIII. PENCAHAYAAN XIII.1

KEBUTUHAN PENCAHAYAAN

1. Kamar, ruangan dan daerah yang dicakup oleh bagian ini meliputi : a. ruangan didalam bangunan, b. daerah luar bangunan, seperti : i. pintu masuk, ii. pintu keluar, iii. tempat bongkar muat barang, dsb. c. jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan dan disambungkan dengan listrik bangunan.

a.

2. Kamar, ruangan, daerah dan peralatan yang tidak termasuk bagian ini, meliputi : kegiatan diluar bangunan, seperti proses produksi dan penyimpanan. b. pencahayaan untuk pembuatan film, penyiaran televisi. presentasi audio visual dan bagian-bagian lain dari fasilitas pertunjukan seperti panggung di hotel, klub malam, dan diskotek dimana pencahayaan merupakan bagian penting untuk menghasilkan kualitas tampilan. c. reflektor khusus untuk medis dan perawatan gigi. d. fasilitas luar untuk olahraga. e. pencahayaan untuk pameran seni, gallery, museum dan monumen. f. pencahayaan luar untuk monumen publik. g. pencahayaan khusus laboratorium. h. pencahayaan didalam bangunan yang digunakan dari jam 22.00 malam sampai jam 06.00 pagi. i. pencahayaan darurat yang secara otomatis "mati" selama operasi normal. j. daerah yang mempunyai risiko keamanan tinggi dan diperlukan tambahan pencahayaan untuk keamanan manusia. k. ruang kelas yang direncanakan untuk kebutuhan khusus. l. pencahayaan untuk rambu-rambu. m. fasilitas pencahayaan untuk display di muka atau jendela toko. n. pencahayaan di unit pengeboran. XIII.2. PENCAHAYAAN BUATAN 1. Energi Yang Dikonsumsi Energi yang dikonsumsi untuk pencahayaan bualan mempunyai pengaruh besar pada peningkatan beban listrik dan beban pendinginan bangunan. Sistem pencahayaan buatan harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan kebutuhan ruangan, sehingga diperoleh konsumsi energi yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

2. Tingkat lluminasi Tingkat iluminasi disarankan seperti ditunjukkan pada SNI tentang “Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung". 3. Konsumsi Energi Konsumsi energi pencahayaan buatan dapat diminimalkan dengan mengurangi daya terpasang dan waktu pemakaian. Daya terpasang dapat diminimalkan dengan penggunaan lampu. balas, dan reflektor yang efisien. Daerah efisasi dari lampu yang ada ditunjukkan pada SK SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. 4. Perencanaan Sistem Pencahayaan Perencanaan sistem pencahayaan adalah dengan menggunakan sumber pencahayaan yang tepat, jenis reflektor yang efisien, mempunyai karakteristik ; distribusi pencahayaan sesuai kebutuhan dan tidak menghasilkan ketidaknyamanan karena silau atau pantulan. Kebanyakan reflektor yang efisien untuk lampu fluorecent adalah dari jenis mirror reflector atau prismatic. Reflektor untuk lampu High Intensity Discharge (HID) menggunakan reflektor alumunium anodized berkualitas tinggi. 5. Penggunaan Lampu Penggunaan lampu sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung. 6. Daya Maksimum Yang Diijinkan Beban pencahayaan total untuk ruang dalam bangunan disarankan tidak melebihi nilai maksimum seperti ditunjukkan pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. 7. Daya pencahayaan buatan di luar bangunan. a. Daya pencahayaan buatan untuk bagian luar bangunan sebaiknya tidak melebihi nilai seperti ditunjukkan pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung. b. Untuk fasilitas banyak bangunan, kebutuhan daya pencahayaan luar bangunan terutama adalah untuk pencahayaan buatan diantara bangunan tersebut. XIII.3 PENCAHAYAAN ALAMI 1. Pemanfaatan pencahayaan alami Pemanfaatan pencahayaan alami yang optimal pada bangunan karena merupakan cara yang sangat penting untuk mengurangi beban energi bangunan. 2. Perencanaan pencahayaan alami Pertimbangan perencanaan pencahayaan alami pada bangunan :

a. Kaca mengurangi kemampuan tahan panas dari dinding. Jika perlu, kemampuan tahan panas dari kaca ditingkatkan dengan penggunaan tirai matahari dan/atau kaca ganda. b. Penggunaan sakelar otomatis atau sistem pengendali lainnya agar tingkat pencahayaan buatan dalam bangunan dapat diatur. c. Pengendaiian silau pada bangunan, baik dari sumber sinar mata langsung, langit yang cerah, obyek luar, maupun dari pantulan kaca dan sebagainya. 3. Penentuan besarnya iluminasi Penentuan besarnya iluminasi mengikuti ketentuan teknis SNI-2396 tentang Penerangan Alami Sianghari untuk Rumah dan Gedung. XIII.4 PENGENDALIAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN Semua sistem pencahayaan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat atau pencahayaan lampu "KELUAR", harus dilengkapi dengan pengendali manual, otomatis atau yang terprogram. 1. Pengendali pencahayaan harus dilengkapi sebagai berikut : a. Semua ruangan yang tertutup dengan dinding bata atau partisi yang sampai ke plafon harus dilengkapi dengan satu pengendali pencahayaan manual untuk setiap kamar. b. Minimal satu sakelar harus dipasang untuk setiap grup yang melayani luasan 30 m2 atau kurang. c. Minimal satu sakelar dengan tanda khusus untuk melayani 1100 Watt yang disambungkan ke beban listrik. d. Pencahayaan bagian luar tidak diperuntukkan beroperasi 24 jam terus-menerus, dan harus secara manual atau otomatis dimatikan (misalnya dengan pembatas waktu atau photocell). e. Kamar tamu hotel harus mempunyai sakelar utama di dekat pintu yang mematikan semua lampu dan stop kontak, ekcuali untuk halhal lain jika diperlukan. f. Apabila dimungkinkan adanya pencahayaan alami, pengendali manual lokal atau pengendali otomatis seperti sakelar yang dilengkapi dengan photoelectric atau dimmer otomatis sebaiknya digunakan di ruangan yang diterangi dengan pencahayaan alami. Pengendali harus digunakan sehingga bekerja pada baris pencahayaan yang paralel dengan dinding luar bangunan. 2. Letak pengendali harus mudah dicapai. Semua pengendali pencahayaan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/ dibaca untuk orang yang berada atau menggunakan ruang tersebut. Sakelar pengendali dengan beban yang sama yang terletak di lebih satu lokasi harus dinilai sebagai penambahan jumlah pengendaii untuk memenuhi kebutuhan butir 1 di atas, kecuali : a. Pengendali dipusatkan di lokasi .yang berjarak jauh (seperti ruangan lobi dari kantor, hotel dan rumah sakit, pertokoan, pasar

b. c. d. e.

swalayan, gedung dan koridor yang dibawah pengendalian terpusat). Pengendali otomatis. Pengendali yang diprogram. Pengendali yang memerlukan operator yang leriatih. engendali untuk keamanan bahaya dan keselamatan.

XIV. KENYAMANAN, KEBISINGAN DAN GETARAN XIV.1 KENYAMANAN TERMAL 1. Penyediaan ventilasi yang cukup disamping untuk memenuhi persyaratan kesehatan, juga harus dapat menyediakan kenyamanan termal dalam ruang yang dapat menurunkan temperatur dan kelembaban; 2. ukaan ventilasi ditempatkan pada arah angin datang untuk mengoptimalkan distribusi pergerakan udara dalam ruang; 3. Bukaan-bukaan sedapat mungkin diletakkan pada bidang dinding yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk mengurangi perolehan panas dalam ruang; 4. Jika bukaan diletakkan pada bagian dinding yang terkena sinar matahari langsung maka harus disediakan peneduh sinar matahari yang mencukupi; XIV.2.

SIRKULASI UDARA

1. Pada Bidang Dinding terhadap Pengaturan Kelembaban Ruangan. a. Luas bukaan pada bidang dinding b. Arah bukaan c. Ketinggian bukaan d. Posisi Bukaan

Suhu

Udara

dan

2. Pada Bidang Atap a. Luas Bukaan pada Bidang Atap b. Arah bukaan c. Posisi Bukaan XIV.3 PANDANGAN 1. Perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada bagian bangunan maupun ruang luarnya untuk tujuan melindungi hak pribadi. 2. Perletakan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar pengguna jalan saling dapat melihat sebelum tiba pada persimpangan. XIV.4. KEBISINGAN 1. Penggunaan jenis-jenis material dan jenis-jenis lapisan dinding untuk meredam kebisingan di dalam bangunan. 2. Perletakan elemen-elemen alam dan buatan untuk mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan dan luar lingkungan. a. Baku Tingkat Kebisingan i. Salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan.

ii. Baku tingkat kebisingan untuk kenyamanan dan kesehatan harus mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. b. Dampak Lingkungan Bagi usaha atau kegiatan yang mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut beriaku baku tingkat kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan atau ditetapkan oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai. XIV.5 GETARAN Penggunaan material dan sistem konstruksi bangunan untuk meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar lingkungan. 1. Baku Tingkat Getaran a. Salah satu dampak dan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat getaran yang dihasilkan. b. Baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan harus mengikuti standar teknis yang berlaku. 2. Dampak Lingkungan Bagi usaha atau kegiatan yang mensyaratkan baku tingkat getaran lebih ketat dari ketentuan, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut, berlaku baku tingkat getaran sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan atau ditetapkan oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

BAB IV TATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG I. PENGERTIAN Definisi bangunan gedung sesuai dengan Ketentuan umum yang termuat dalam UU No 28 tentang Bangunan Gedung, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 1. Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya. 2. Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain 3. Pembangunan bangunan gedung diatas tanah milik pihak lain dilakukan berdasar perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. 4. Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus. 5. Tata cara pengesahan rencana teknis bangunan gedung yang diatur lebih lanjut dalam Qanun. II. PENYELENGGARAAN Penyelenggara bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang meliputi pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung. 1. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran 2. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan gedung. 3. Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan adiministratif dan persyaratan teknis tersebut diatas, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap. 4. Pelaksanaan pentahapan pemenuhan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat, meliputi: a. Persyaratan administrative i. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah ii. Status kepemilikan bangunan gedung , dan iii. Izin mendirikan bangunan gedung

b. Persyaratan teknis Lihat lampiran dari bidang arsitektur, pondasi, struktur, sanitasi dan elektrikal 5. Penyelenggara a. Pemilik Bangunan Gedung Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. b. Pengguna Bangunan Gedung Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. c. Penyedia Jasa Konstruksi Penyedia jasa konstruksi adalah orang atau lembaga independen dan mandiri yang mempunyai keahlian di bidang pelaksanaan konstruksi serta memiliki ijin di bidang pelaksanaan bangunan. Ketentuan mengenai jasa konstruksi mengikuti peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi. III. PERENCANAAN 1. Perencanaan adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan bangunan. 2. Rencana teknis bangunan gedung dapat terdiri atas rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam dan disiapkan oleh penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan rencana kerja dan syarat-syarat administrative, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan. 3. Persetujuan rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas kelayakan administrasi dan teknis, prinsip pelayanan prima serta tata laksana pemerintahan yang baik. 4. Perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan harus dilakukan oleh dan/atau atas persetujuan perencana teknis bangunan gedung, dan diajukan terlebuh dahulu kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan. 5 .Untuk bangunan gedung fungsi khusus izin mendirikan bangunannya disetujui oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 6. Untuk bangunan gedung fungsi khusus, rencana teknisnya harus mendapatkan pertimbangan dari tim ahli terkait sebelum disetujui oleh

instansi berwenang dalam pembinaan teknis bangunan gedung fungsi khusus. IV.

PELAKSANAAN Adalah kegiatan pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan atau pemugaran konstruksi bangunan gedung dan /atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang disusun. 1. Pendirian a. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan bangunan itu. b. pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Kimpraswil menetapkan garis sepadan serta ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan bersangkutan akan dididirikan, sesuai dengan rencanan yang telah ditetapkan dalam IMB. c. Dinas Kimpraswil menunjukkan letak garis sepadan dan menandai ketinngian permukaan persil selambat-lambatnya 14 ( emapt belas ) hari setelah diserahkan IMB kepada pemohonnya; d. Bila setelah 14 (empat belas ) hari sesudah diserahkannya IMB Dinas Kimpraswil tidak melaksanakan tugasnya , pemohon IMB dapat mengajukan permohonan kepada gubernur agar dinas kimpraswil segera melakukan tugasnya. 2. Perbaikan 3. Penambahan 4. Perubahan Merubah bangunan ialah pekerjaan menggali dan/atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 5. Pemugaran konstruksi a. Bangunan Gedung b. Instalasi c. Perlengkapan Bangunan

V. PENGAWASAN Adalah kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung. 1. Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi a. Petugas Dinas Kimpraswil berwenang: i. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;

pekerjaan

ii. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau standart yang berlaku. iii. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula lat-alat yang diaanggap berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan untuk pekerjaan tersebut b. Pemilik IMB wajib memberitahukan kepada Dinas Kimpraswil saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, selambat-lambatnya 48 ( empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan itu selesai; c. Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataannya telah selesai dilaksanakan sesuai dengan IMB, Dinas Kimpraswil memberi surat keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan kepada penerima IMB. d. Bila dalam jangka waktu 14 ( empat belas 0 hari setelah pemeberitahuan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dari Dinas Kimpraswil, penerima IMB dapat meminta Gubernur untuk mememrintahkan agar Dinas Kimpraswil segera melaksanakan pemeriksaan. 2. Manajemen Konstruksi Pembangunan a. Pengawas pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan adalah perorangan atau badan hukum. b. Bilamana pengawas pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan adalah perseorangan, kepadanya diwajibkan memiliki ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Gubernur. c. Pengawas pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan melaksanakan perintah dan bertanggungjawab kepada perencana bangunan dan pemilik IMB d. Tugas dan tanggungjawab pengawas pekerjaan mendirikan bangunan tidak dapat dipindah alihkan kepada pihak lain dengan bentuk atau cara apapun tanpa persetujuan dari pihak penerima IMB VI.

PEMANFAATAN Adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaaan secara berkala. 1. Persyaratan Laik Fungsi a. Yang dimaksud laik fungsi, yaitu berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. b. Suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungsi apabila telah dilakukan pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung dan Pemerintah Daerah mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

2. Persyaratan Teknis a. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. b. Persyaratan teknis bangunan gedung tersebut diatas meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. c. Persyaratan administrative dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencanan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi social dan budaya setempat. d. Persyaratan administrative dan persyaratan teknis tersebut adalah: i. Persyaratan (1) Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah (2) Status kepemilikan bangunan gedung , dan (3) Izin mendirikan bangunan gedung ii. Persyaratan teknis Lihat lampiran dari bidang arsitektur, pondasi, struktur, sanitasi dan elektrikal. 3. Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan a. Untuk bangunan yang telah ada, khusunya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya; b. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga/konsultan ahli yang telah diakreditasi setiap 5 ( lima) tahun sekali; c. Dinas Kimpraswil mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala tersebut diatas mengenai syarat-syarat adminstrasi maupun teknis; d. Dinas Kimpraswil memberikan sertifikat laik fungsi apabila bangunan diperiksa telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; e. Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Kimpraswil dapat minta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan Sertifikat laik Fungsi beserta lampirannya; f. Kepala Dinas Kimpraswil dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan Sertifikat laik fungsi; g. Dalam hal terjadi pada ketentuan diatas, maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SLF, Gubernur/Dinas Kimpraswil akan mencabut Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan. VII.

PELESTARIAN

1. Pengertian a. Adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan

b. c.

d.

e.

keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan, dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian serta teknis perbaikan, pemugaran dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

2. Perlindungan a. Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan; b. Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan , dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan memeperhatikan ketentuan perundangundangan c. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah UU tentang cagar Budaya. 3. Pelestarian Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dapat berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 ( lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya. 4.

Pelaksanaan Perbaikan dan Pemugaran Perbaikan, pemugaran dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan yang harus dilindungi dan dilestraikan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan/ atau pemerintah.

5. Pemanfaatan Bangunan Gedung dan lingkungan cagar Budaya a. Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya;

b. Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan

lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

VIII. PEMBONGKARAN 1. Pengertian a. Adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya. b. Bangunan gedung dapat dibongkar ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemerintah daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. c. Pengkaji teknis adalah orang, perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. d. Pengkajian teknis bangunan gedung kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung. e. Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasar rencana teknis pembongkaran yang disetujui oleh Pemerintah Daerah. 2. Persyaratan Pembongkaran Bangunan gedung dapat dibongkar apabila: a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya. c. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan d. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan yang berlaku 3. Tata Cara Pembongkaran a. Pemilik bangunan dapat mengajkan permohonan untuk membongkar bangunannya. b. Sebelum mengajukan permohonan Izin Merobohkan Bangunan , pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana membongkar bangunan kepada Dinas Kimpraswil yang meliputi: i. tujuan atau alas an membongkar bangunan; ii. persyaratan membongkar bangunan; iii. cara membongkar bangunan iv. hal-hal lain yang ddianggap perlu. IX. HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGUNA BANGUNAN GEDUNG 1. Pengertian a. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak:

i. ii. iii. iv.

v. vi.

mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundangundangan dari pemerintah daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan; mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah; mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangundangan apabila bangunannnya dibongkar oleh Pemerintah daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

b. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban: i. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya. ii. memiliki izin mendirikan bangunan iii. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batass waktu berlakunya izin mendirikan bangunan; iv. meminta pengesahan dari Pemerintah daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan. 2. Hak Pemilik dan Pengguna a. mengetahui tata cara/ proses penyelenggaraan bangunan gedung; b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun; c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung; d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungsi; e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan. 3. Kewajiban pemilik dan Pengguna a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. memelihara dan /atau merawat bangunan gedung secara berkala; c. melengkapi pedoman / petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung; d. melaksanakan pemeriksaaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung;

e. memperbaiki pemeriksaan secara berkala yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum X. PERAN SERTA MASYARAKAT 1. Pengertian a. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proyek pembangunan b. Masyarakat adalah suatu kesatuan penduduk yang dikenal sebagai komunitas dimana ikatan social nya realtif masih erat. 2. Memantau dan menjaga Ketertiban Penyelenggaraan a. Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung, masyarakat dapat menyampaikan laporan, masukan dan usulan kepada Pemerintah daerah b. Setiap orang juga berperan dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti dalam memanfaatkan fungsi bangunan gedung sebagai pengunjung pertokoan,bioskop, mal, pasar, dan pemanfaat tempat umum lain. 3. Memberi Masukan Kepada pemerintah Daerah a. Adalah memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standart teknis di bidang bangunan gedung b. Yang dimaksud dengan penyempurnaan adalah termasuk perbaikan Peraturan daerah tentang bangunan gedung sehingga sesuai dengan undang-undang /peraturan diatasnya. 4. Menyampaikan Pendapat dan Pertimbangan Kepada Instansi yang Berwenang a. Adalah menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; b. Penyampaian pendapat dan pertimbangan dapat melalui tim ahli bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemerintah daerah atau melalui forum dialog dan dengar pendapat publik c. Penyampaian pendapat tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggungjawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya 5. Melaksanakan Gugatan

a. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan.atau membahayakan kepentingan umum; b. Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh perorangan atau kelompok orang yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu,merugikan atau menbahayakan. XI.

PEMBINAAN 1. Pengertian a. Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum. b. Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung sampai dengan di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat. c. Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung; 2. Pembinaan Bangunan Gedung a. Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung; b. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah 3. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung a. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah b. Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan daerah. 4. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. b. Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. c. Pemberdayaan masyarakat yang belum mampu dimaksudkan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

bangunan gedung melalui upaya internalisasi, sosialisasi dan pelembagaan di tingkat masyarakat. d. Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung sepeti masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung dan aparat pemerintah XII.

SANKSI

1. Pengertian a. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan /atau persyaratan,dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi adminitratif dan/atau sanksi pidana b. Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Bentuk Sanksi a. Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan oleh administrator ( pemerintah) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang.Sanksi administrative dapat berupa: i. peringatan tertulis ii. pembatasan kegiatan pembangunan iii. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan iv. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung v. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung vi. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung vii. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung viii. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau ix. perintah pembongkaran bangunan gedung. b. Sanksi Pidana dapat berupa: i. ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% 9sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; ii. ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup. iii. ancaman pidana penjara paling lama 5 ( lima )) tahun dan/atau denda paling banyak 20% ( dua puluh per seratus ) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain . iv. Dalam proses peradilan atas tindakan sanksi pidana tersebut diatas, hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

3. Tata Cara Pengenaan Sanksi a. Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. b. Selain pengenaan sanksi administrative sebagaimana jenisnya, pelanggar dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% ( sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun c. Nilai bangunan gedung dalam ketentuan sanksi adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi, atau nilai keseluruhan suatu bangunan gedung yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri. d. Jenis pengenaan sanksi ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. XIII. PERIJINAN 1. Pemberiaan Izin Bangunan a. Izin bangunan diberikan berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah dapat memberikan izin untuk: I. mendirikan bangunan-bangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada; II. mendirikan bangunan-bangunan permanen; III. memperluas bangunan-bangunan yang telah ada; IV. mendirikan bangunan-bangunan sementara yang diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu pembangunan selama pekerjaan-pekerjaan itu dilaksanakan. c. Jika Kepala Dinas berkeberatan terhadap permohonan izin tersebut diatas, maka persolannya akan dapat diajukan kepada H\gubernur untuk diputuskan. 2. Tidak Diperlukan Izin Bangunan Izin Bangunan tidak diperlukan dalam hal: a. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan lain sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 meter; b. membongkar bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan; c. pemeliharaan bangunan-bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektural dari bangunan-bangunan semula yang telah mendapat izin; d. pendirian bangunan-bangunan yang tidak permanen untuk pemeliharaan binatang-binatang jinak atau tanaman-tanaman dengan syarat-syarat : i. ditempatkan dihalaman belakang ii. luas tidak melebihi 10 (sepuluh ) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang ada

d. membuat kolam hias , taman dan patung, tiang bendera di halaman/ pekarangan rumah e. membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen f. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan g. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin selama mendirikan suatu bangunan 3. Larangan Mendirikan/Mengubah Bangunan a. dilarang mendirikan bangunan: i. tidak mempunyai izin tertulis dari Pemerintah Daerah ( IMB); ii. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari surat izin mendirikan bangunan; iii. menyimpang dari rencamna pembangunan yang menjadi dasar pemberian izin bangunan; b. menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan tentang bangunan gedung c. dilarang mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.

i.

i.

4. Permohonan Izin Bangunan a. Pemohon harus mengetahui tentang: jenis/peruntukan bangunan; ii. luas lantai bangunan yang diizinkan; iii. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan; iv. garis sempadan yang berlaku; v. koefisien dasar bangunan yang diizinkan; vi. loefisien lantai bangunan; vii. koefisien daerah hijau; viii. persayaratan-persyaratan bangunan; ix. persyaratan-persyaratn perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan; x. hal-hal lain yang dipandang perlu. b. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus dilampiri dengan: gambar situai; ii. gambar rencana bangunan; iii. perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat ( lebih dari 2 lantai) iv. pertimbangan pemerintah daerah setempat; v. salinan atau fotocopi bukti pemilikan tanah; vi. persetujuan/ izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya. 5. Putusan Suatu Permohonan Izin Bangunan a .Izin mendirikan bangunan diberikan paling lambat 3 ( tiga) bulan setelah dikeluarkan surat izin sementara; b. Surat Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk;

c. Izin Mendirikan bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan; d. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Bangunan dan pemohon belum memulai pelaksanaan pekerjaannnya maka Surat Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya; e. Perubahan nama pada Surat Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Izin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Kepala Dinas dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. 6. Penolakan Suatu Izin Bangunan a. apabila bangunan yang akan didirikan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan; b. karena persyaratan-persyaratan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi; c. bangunan yang akan didirikan diatas/lokasi yang penggunaanya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam RTRW; d. apabila bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitar; e. bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada; f. sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya; g. rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; h. adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah; i. apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah; j. bertentangan dengan Undang-Undang, Qanun Propinsi atau peraturan lainnya yang setingkat dengan Qanun tersebut diatas. 7. Pencabutan Izin Bangunan a. dalam waktu 6 ( enam) bulan setelah tanggal izin itu diberilkan, pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguhsungguh dan meyakinkan; b. pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 ( tiga ) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan; c. izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru; d. pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan. 8. Permohonan Banding Kepada Kepala Daerah a. Permohonan banding dikenakan terhadap: i. Keputusan penolakan atau pencabutan surat izin oleh Kepala Dinas; ii. Keputusan kepala Dinas mengenai penetapan ketentuanketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut atau penetapan larangan.

b. Permohonan banding oleh yang berkepentingan dilakukan secara tertulis, dalam jangka waktu satu bulan setelah dikirimkannya keputusan; c. Dalam keadaan luar biasa, Kepala Dinas dapat memperpanjang jangka waktu itu selama-lanya satu bulan. d. Permohonan banding harus memuat: i. nama dan tempat tinggal yang berkepentingan atau kuasanya; ii. tanggal dan nomor keputusan yang dimohon banding; iii. alas an-alasan yang menjadi dasar permohonan banding itu; iv. pernyataan keputusan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. e. Kepala Dinas membentuk Panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permohonan banding itu f. Jika pencabutan surat izin bangunan dinyatakan tidak beralasan oleh dan dengan suatu keputusan DPRD, maka izin itu berlaku kembali.

BAB V. KETENTUAN PENUTUP Persyaratan Teknis Bangunan Gedung seperti telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya merupakan persyaratan pokok yang ditunjang oleh standar teknis (SNI), pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku dan lebih rinci berkaitan dengan spesifikasi, tata cara, dan metode uji bangunan, komponen, elemen, serta berbagai aspek teknis dari bangunan gedung. WALI KOTA BANDA ACEH

BC-BANDA ACEH

Recommend Documents