Beracun B3 +Dan+Limbah+B3

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 Penggunaan B3 dalam sektor industri, pertanian, dan rumah tangga akan menghasilkan limbah B3 yang perlu dikelola lebih lanjut


dok. KLH, 2005

8

yang digunakan dalam insektisida rumah tangga umumnya termasuk dalam golongan organofosfat, karbamat, atau pyrethroid.

8. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta mahluk hidup lainnya. Penggunaan B3 dalam sektor industri, pertanian, dan rumah tangga akan menghasilkan limbah B3 yang perlu dikelola lebih lanjut. A. BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 1. Kondisi B3 Penggunaan bahan kimia yang terklorinasi dalam sektor industri dapat menghasilkan produk samping berupa HCB (hexachlorobenzene), dioksin, dan furan yang tergolong dalam persistent organic pollutants (POPs) yang sangat berbahaya bagi kesehatan, tetapi penggunaan bahan berbahaya tidak hanya dalam sektor industri saja karena banyak produk yang digunakan dalam rumah tangga mengandung B3. a. B3 dalam Rumah Tangga Produk seperti insektisida, pembersih porselen, kaca, lantai, dan anti sumbat adalah beberapa contoh dari produk rumah tangga yang mengandung B3. Pada tahun 2000 insektisida oil spray diproduksi sebanyak 8.628 buah, krim sebanyak 69.375.164 buah, dan lotion 56.880 buah. Pada tahun 2001, produksi insektisida rumah tangga adalah 97.404 buah, insektisida padat kering 14.040.229 lusin, insektisida aerosol 83.319 lusin, serta insektisida cair 155.468 liter dan 80.164 lusin (BPS, 20041). Obat anti nyamuk jenis oles (insect repellent) mengandung DEET (Diethyltoluamide) dengan konsentrasi 12-15 persen. Insektisida padat kering atau obat nyamuk bakar mengandung pralethrin, Dallethrin, atau transfluthrin. Insektisida cair dan aerosol mengandung salah satu atau kombinasi dari transfluthrin, propoxur, esbiothrin, pralethrin, cyphenothrin, bioalethrin, dichlorvos, D-allethrin, Dtetrametrin, D-phenothrin, atau imiprothrin. Bahan aktif

Produksi pembersih porselen/kloset pada tahun 2002 adalah 1.137.155 liter dan 2.856 kg (BPS, 2004). Produk ini umumnya mengandung HCl yang bersifat korosif dan berbahaya jika terhirup. Produksi pembersih kaca cair pada tahun 2000 adalah 36.823 liter (BPS, 20041). Pembersih kaca kemungkinan mengandung amoniak serta isopropanol yang dapat mengiritasi selaput lendir. Pembersih lantai cair yang diproduksi sebanyak 5.287.775 liter, 1.163.561 kg, dan 150.227 lusin selama tahun 2002 (BPS, 2004) dapat mengandung minyak pinus, distilasi petroleum, dan nafta. Minyak pinus (pine oil) dapat mengiritasi mata dan selaput lendir. Distilasi petroleum dapat mengiritasi kulit, mata, dapat menimbulkan pembengkakan paru-paru fatal dan mudah terbakar. Nafta dapat mengiritasi mata dan jika terhirup dapat menyebabkan pingsan (drowsiness), sakit kepala, koma dan henti jantung (Tabel 8.1). Produk yang mengandung B3 dan sering digunakan dalam rumah tangga lainnya adalah pengharum ruangan, baterai, cat rambut, dan pemutih pakaian. Kecuali insektisida, pembersih saluran (anti sumbat/ drain cleaner), dan pembersih porselen, kebanyakan produsen tidak mencantumkan bahan aktif yang digunakan dalam kemasannya. b. Pestisida Untuk penggunaan pertanian/industri, banyaknya pestisida yang diproduksi adalah 3.228.953 kg, insektisida 603.308 liter, fungisida 51.349 liter, dan herbisida 151 ton pada tahun 2002 (BPS, 2004) seperti terlihat pada Tabel 8.1, sedangkan penggunaan pestisida untuk kolam dan tambak pada tahun 2001 dan 2002 ditampilkan pada Tabel 8.2. Pestisida yang digunakan dalam tambak air payau dan tambak udang windu mengandung zat aktif triklorfon, diklorvos (tergolong dalam kelas organofosfat), fentin asetat (organo-tin), niklosamida (anilin), dan rotenon (biologi) (Deptan, 2004). Pemakaian pestisida untuk tambak pada tahun 2002 meningkat 4.673,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2001. Peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan produksi tambak yang hanya sebesar 3,89 persen. Provinsi dengan peningkatan terbesar adalah Jawa Timur (205.578,8 persen) dengan peningkatan produksi tambak sebesar 6,97 persen. Penurunan pemakaian pestisida (-98,62 persen) diikuti dengan penurunan produksi (-44,11 persen) terjadi di Provinsi Bali. Sedangkan di Sulawesi Tenggara pemakaian pestisida (-93,93 persen) meningkatkan produksi sebesar 26,97 persen. Penggunaan pestisida di Sulawesi Tengah meningkat 903,48 persen walaupun produksinya turun 421,36 persen (BPS, 20042).

1 Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004 2 Diolah dari tabel Banyaknya Rumah Tangga dan Produksi Budidaya Tambak Menurut Provinsi, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004

192


Tabel 8.1 Produksi Barang yang Mengandung B3 Tahun 2002 Uraian Pupuk fosfat alam Pupuk fosfat alam Pupuk dolomit Zeolit Pupuk guano Pupuk ikan mentah Pupuk alam/nonsintetis lainnya Amonium sulfat (ZA) Urea Double superphosphate (DSP) Fused magnesium phosphate (FMP) Pupuk buatan tunggal lainnya Pupuk buatan tunggal lainnya Pupuk buatan majemuk nitrogen kalium lainnya Pupuk buatan majemuk fosfat kalium Pupuk buatan majemuk fosfat kalium lainnya Pupuk buatan majemuk (NPK) Pupuk buatan NPK lainnya Pupuk campuran Pupuk pelengkap cair (PPC) Insektisida untuk pertanian/ industri Insektisida senyawa lainnya Insektisida senyawa lainnya Fungisida untuk pertanian/ industri Fungisida senyawa lainnya Fungisida senyawa lainnya Herbisida untuk pertanian/ industri Rodentisida senyawa lainnya Insektisida padat kering (mosquito coil) Insektisida aerosol Insektisida cairan (liquid) Insektisida cairan (liquid) Insektisida padat basa (mat) Insektisida dalam bentuk lainnya Preparat pembasmi hama rumah tangga Preparat pembasmi hama rumah tangga

Satuan

Jumlah

Uraian

Satuan

ton zak ton ton ton liter ton

39.202 352.141 2.760.709 22.482 8 13.250 687

Pestisida lainnya Pestisida lainnya untuk pertanian

liter kg

1.175.302 3.228.953

ton

2.560

liter

1.425.196

ton ton ton

318.128 11.958.753 406

kg

134.241

Pestisida lainnya untuk rumah tangga/kantor Pestisida lainnya untuk rumah tangga/kantor Pestisida lainnya Sabun rumah tangga Sabun rumah tangga Sabun cuci padat Sabun cuci padat Sabun cuci padat Sabun cuci padat Sabun cuci cair Sabun cuci cair Sabun rumah tangga lainnya Sabun keras dalam bentuk batangan atau tablet Sabun keras dalam bentuk batangan atau tablet Deterjen bubuk untuk keperluan rumah tangga Deterjen krim untuk keperluan rumah tangga Deterjen cair untuk keperluan rumah tangga Deterjen lainnya Deterjen lainnya Bahan pembersih Bahan pembersih lantai cair Bahan pembersih lantai cair Bahan pembersih lantai cair Bahan pembersih lantai lainnya

liter ton

14.976.164 2.294

ton

6.646

ton

40.021

ton ton

9.740 61.352

ton ton liter liter

355.092 464.304 3.083.545 603.308

ton liter liter

48 499.642 51.349

kg liter ton

938.226 835.201 151

ton

16

lusin lusin liter lusin lusin lusin kg buah

14.040.229 83.319 155.468 80.164 53.880 246.582 7.731 92.796.546

Bahan pembersih perselin/kloset cair Bahan pembersih perselin/kloset cair Bahan pembersih kaca lainnya Bahan pembersih mebel cair Bahan pembersih mebel cair Bahan pembersih lainnya Bahan pembersih lainnya Sabun mandi padat Sabun mandi padat Sabun mandi padat Sabun mandi padat Sabun mandi cair Sabun mandi cair Sabun mandi antiseptik Sabun mandi antiseptik

kg buah kg batang buah kg lusin buah kg kg

Jumlah

6.439.225 5.599.959 1.531.467 2.210.573 1.653.853 108.794.946 5.335 673.636 15.436.106 482.944

buah

257.576

kg

957

ton

222.667

ton

206.944

ton

21.877

ton lusin lusin liter kg lusin ton

37.779 305.833 605.101 5.287.775 1.163.561 150.277 14.000

liter

1.137.155

kg

2.856

lusin galon lusin kg buah batang buah ton lusin ton buah kg lusin

204.717 23.941 103.130 324.072 14.306 2.301.915 12.374.430 87.501 99.200 10.136 90.219.354 288.668 22.799

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

193

Tabel 8.2 Banyaknya Pestisida yang Digunakan di Kolam dan Tambak Menurut Provinsi Tahun 2001-2002 Kolam Provinsi

NAD Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Utara Jumlah

Tahun 2001 (kg)

Tahun 2002 (kg)

63.701 5.299 2 50 126 391 10

26 70.810 972 43.820 30 207 6 5.220 1.281.918 144 35 139 18.120 -

70.340

1.421.447

15 246 167 20 73 240

Tambak Tahun 2001 (kg) 2.415 113 63 930 39.512 14.335 18.465 125 1.755 532.990 29.087 639.790

Tahun 2003 (kg) 3.284 68.590 29.981 97.500 4.217 36 4.677 41.618 29.484.056 255 85 235 17.611 787.428 1.765 1.600 30.542.938

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004

Penggunaan pestisida untuk kolam pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 1.920,82 persen jika dibandingkan tahun 2001 dengan peningkatan produksi hanya sebesar 14,29 persen. Provinsi dengan peningkatan pemakaian pestisida terbesar adalah Sumatra Utara (28.684,55 persen) dengan peningkatan produksi sebesar 24,55 persen. Peningkatan pemakaian terjadi di NAD (73,33 persen) dengan hasil produksi meningkat 142,67 persen, sedangkan di NTT pemakaian berkurang 30 persen walaupun produksi meningkat 3,88 persen (BPS, 20043). c. POPs (Persistent Organic Pollutants) Bahan kimia yang digolongkan sebagai POPs adalah bahan yang mempunyai sifat racun, tahan terhadap perubahan, bioakumulasi, dan dapat berpindah melalui udara, air, dan spesies yang berada jauh dari sumbernya sehingga terakumulasi dalam lingkungan. Bahan kimia yang tergolong dalam POPs meliputi sembilan jenis pestisida organoklor, PCB, dan dua

jenis bahan kimia yang terbentuk secara tidak sengaja, yaitu dioksin dan furan. DDT adalah pestisida organoklor yang tergolong ke dalam POPs yang digunakan untuk mengendalikan penyakit malaria semenjak tahun 1952. DDT tidak digunakan lagi sejak tahun 1984 dan pada tahun 1993 Departemen Pertanian melarang peredarannya. Studi residu organoklor pada manusia dilaksanakan oleh KLH bekerja sama dengan UNIDO pada tahun 2003 di lokasi dekat bekas pabrik DDT dengan mengambil sampel ASI dari 12 orang ibu yang sedang menyusui, yang lahir dan tinggal di dekat bekas pabrik DDT yang telah tutup pada tahun 1993. Penelitian ini tidak menemukan residu organoklor dalam ASI. Walaupun demikian, penelitian lain menyebutkan residu DDT dalam ASI di daerah perkotaan di Indonesia adalah 0,11 mg/kg lemak ASI dan di daerah pedesaan sebesar 0,07 mg/kg lemak ASI, sementara konsentrasi DDE di daerah perkotaan 0,05 mg/kg lemak ASI dan 0,76 mg/kg lemak ASI di daerah pedesaan (Burke dkk, 20024).

3 Diolah dari tabel Banyaknya Rumah Tangga dan Produksi Budidaya Kolam Menurut Provinsi, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004 4 Dikutip dari Additional Preliminary Inventory on PCB, PCDDs/Fs, HCB dan Monitoring on POPs in Indonesia, The Second Interim Report, KLHUNIDO, Agustus 2003

194


Pada tahun 2004 KLH dan United Nation University (UNU) melakukan pemantauan POPs dalam tanah di sekitar lokasi sungai, dalam air dan sedimen sungai, serta dalam air laut dengan lokasi sebagai berikut: • Jawa Timur: – Kali Surabaya; – S. Rungkut; – Tanjung Perak. •

Jawa Tengah: – S. Banjir Kanal Barat; – S. Banjir Kanal Timur; – Tanjung Mas; – Pantai Marina.

•

Bogor dan DKI Jakarta: – S. Ciliwung; – Pantai Marina; – Pelabuhan Tj. Priok.

Pemantauan juga dilakukan di daerah Lampung, Medan, Kerawang, Brebes, Cianjur, Malang, Padang, Bali, dan Makassar. Senyawa yang dipantau meliputi pp-DDT dan turunannya (op-DDT, pp-DDD, pp-DDE), mirex, aldrin, dieldrin, HCB, heptaklor, klordan, dan endrin. Berdasarkan pemantauan, umumnya hanya pp-DDT dan turunannya yang masih terdeteksi dalam air sungai yang dipantau, walaupun heptaklor masih terdeteksi pada dua titik sampling di S. Ciliwung dan dieldrin terdeteksi pada satu titik di sungai di Semarang, empat titik di S. Ciliwung, dan satu titik di air laut Tanjung Priok, Jakarta.

Konsentrasi DDT dan turunannya yang melebihi kriteria mutu air kelas I dan II PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air hanya terdapat di satu titik di Kali Surabaya sebesar 3,24 ppb dan satu titik di sungai di Lampung sebesar 3,91 ppb seperti terlihat pada Gambar 8.1. Pemantauan POPs pada sedimen sungai yang berada di daerah pertanian umumnya hanya mendeteksi DDT dan turunannya, kecuali mirex yang terdeteksi di satu titik sampling di Krawang dengan konsentrasi 15,65 ppb. Untuk sungai yang melewati kota besar seperti Kali Surabaya, Semarang, dan S. Ciliwung, jenis POPs yang terdeteksi lebih beragam karena selain DDT dan turunannya, terdeteksi juga heptaklor, aldrin, t-klordan, dieldrin, endrin, dan HCB seperti terlihat pada Gambar 8.2. Konsentrasi tertinggi POPs dalam sedimen yang terdeteksi untuk senyawa pp-DDT adalah 713,4 ppb. Hasil pemantauan di tanah menunjukkan hanya ppDDT dan turunannya yang terdeteksi di daerah pertanian, sedangkan aldrin dan endrin terdeteksi di dalam tanah bantaran sungai yang melewati kota seperti Kali Surabaya dan S. Ciliwung. Konsentrasi tertinggi POPs dalam tanah yang terdeteksi untuk senyawa pp-DDT adalah 1.282 ppb, seperti terlihat pada Gambar 8.3. Secara keseluruhan terlihat bahwa POPs masih terdeteksi di lingkungan dengan kisaran konsentrasi dalam air sungai sebesar 0,002-3,910 ppb, sedimen sungai sebesar 0,240-713,4 ppb, dan tanah sebesar 0,340-1.282 ppb.

Konsentrasi (ppb)

Gambar 8.1 Konsentrasi Tertinggi POPs yang Terdeteksi dalam Air Tahun 2004

Sumber: The UNU Project on Environmental Monitoring and Governance POPs Pollution in the East Asian Coastal Hydrosphere; Monitoring of POPs in the Coastal Hydrosphere of Indonesia, KLH dan UNU, 2004

Gambar 8.2 Konsentrasi Tertinggi POPs yang Terdeteksi dalam Sedimen Tahun 2004

Sumber: The UNU Project on Environmental Monitoring and Governance POPs Pollution in the East Asian Coastal Hydrosphere; Monitoring of POPs in the Coastal Hydrosphere of Indonesia, KLH dan UNU, 2004


195

Gambar 8.3 Konsentrasi Tertinggi POPs yang Terdeteksi dalam Tanah Tahun 2004

Sumber: The UNU Project on Environmental Monitoring and Governance POPs Pollution in the East Asian Coastal Hydrosphere: Monitoring of POPs in the Coastal Hydrosphere of Indonesia, KLH dan UNU, 2004

1)

Polychlorinated biphenyl (PCB)

PCB adalah golongan bahan kimia organik sintetik yang juga dikenal sebagai hidrokarbon berklorin. PCB bersifat tahan-urai atau tidak dapat dimetabolisme oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana jika lepas ke lingkungan. Sifatnya yang tidak larut air menyebabkan PCB terakumulasi dalam jaringan lemak hewan atau manusia yang terpapar. PCB telah terbukti menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, yaitu menyebabkan kanker pada hewan dan penyakit nonkanker yang berat seperti gangguan sistem kekebalan dan sistem endokrin. Survei yang dilakukan oleh KLH dengan UNIDO tahun 2003 di tujuh bengkel transformator dan kapasitor besar milik PT PLN di lima kota menunjukkan bahwa PCB tidak ditemukan di tanah dan air sekitar lokasi karena PT PLN sudah tidak menggunakan oli yang mengandung PCB sejak tahun 1980-an. Survei kedua yang dilakukan pada 24 Februari-1 Maret 2004 meliputi jenis industri yang lebih luas serta menggunakan metodologi yang berbeda dengan survei pertama. Diperkirakan masih terdapat 23.107.791 kg oli yang mengandung PCB harus dimusnahkan, tidak termasuk PCB yang ada dalam kapasitor. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 persen oli yang digunakan industri tekstil, bandara, tambang, kimia, dan keramik diduga telah terkontaminasi dan 17 persen oli yang berasal dari sektor otomotif, pengerjaan logam, dan pembangkit tenaga diduga telah terkontaminasi dengan kadar tinggi. 2)

Dioksin dan Furan

Sumber yang berpotensi tinggi untuk membentuk dioksin dan furan berasal dari proses termal yang melibatkan bahan organik dan klorin sebagai akibat pembakaran atau reaksi kimia yang tidak sempurna. Pembakaran sampah domestik dapat menghasilkan dioksin 0,1 ng/m3 bahkan 10-20 kali lebih besar, yang

berasal dari pestisida yang terkandung dalam kayu, kertas, PVC, karet, plastik, dan semua bahan yang mengandung klor (Widyamoko, 20005). Perhitungan perkiraan jumlah emisi dioksin dan furan dengan Standardized Dioxin Toolkit telah dilakukan oleh KLH bekerja sama dengan UNIDO pada tahun 2003 yang didasarkan perhitungan data kuantitatif industri dari Statistik Industri Besar dan Menengah Tahun 2000 (BPS, 2000) memberikan hasil sebagai berikut: •

Emisi tahunan dioksin dan furan tahun 2000 diperkirakan sebesar 20.977 g TEQ dengan nilai tertinggi hingga yang terendah berdasarkan kategori adalah: pembangkit tenaga = 13.939 g TEQ – – – – –

•

(66,5 persen) = 4.287 g TEQ (20,4 persen) pembakaran tak terkendali = 1.632 g TEQ (7,8 persen) industri besi dan nonbesi = 948 g TEQ (4,5 persen) insinerasi, industri mineral, transportasi lainnya, dan pembuangan sampah kurang dari 1 persen. pulp and paper

Emisi dioksin dan furan paling banyak dilepaskan ke udara dan sisanya ke dalam produk dan dalam residu dengan rincian sebagai berikut: – udara = 13.895 g TEQ (71,8 persen) – – –

produk = 3.464 g TEQ(17,9 persen) dalam residu = 1.986 g TEQ (10,3 persen) ke dalam air dan tanah kurang dari 0,5 persen.

Terlepas dari keterbatasan dalam penggunaan Standardized Dioxin Toolkit untuk memperkirakan emisi dioksin di Indonesia, angka yang diperoleh dari hasil kalkulasi perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai perbandingan, emisi dioksin dan furan dari 17 negara di Eropa diperkirakan sebesar 20.047 g TEQ6.

5 Studi Penyusunan Baku Mutu Dioksin - Furan, KLH, 2005 6 Setting Priorities for Reduction and Elimination of Persistent Organic Pollutants in Indonesia, Technical Report No. 3, Kerjasama KLH dengan UNIDO, 16 Maret 2005

196


3)

Hexachlorobenzene (HCB)

Produksi HCB murni sudah berkurang tetapi produksi bahan kimia yang digunakan sebagai pelarut, senyawa terklorinasi lainnya, dan pestisida dapat menghasilkan produk samping berupa HCB. HCB juga dihasilkan dalam jumlah kecil dalam proses pembakaran seperti pembakaran sampah kota. Impor HCB murni bersama dengan DDT (1,1,1-trichloro-2,2bis ethane) dari tahun 1994-2002 adalah 92.569 kg (BPS, 2002) seperti terlihat pada Gambar 8.4. Jumlah terbesar diimpor pada tahun 1998, 1999, dan 2000. Sebagian besar HCB diimpor dari Taiwan.

HCB digunakan sebagai pestisida (sampai tahun 1965) dan bahan baku industri. Menurut International Agency for Research on Cancer, HCB kemungkinan bersifat karsinogen bagi manusia. HCB juga menyebabkan keracunan syaraf akut dengan gejala seperti gemetar, lumpuh, tidak bisa berkoordinasi, lemah, dan kejang. HCB adalah senyawa persistent yang memiliki kelarutan dalam air rendah, sehingga pergerakan dalam ekosistem tanah berjalan lambat. Walaupun mobilitasnya rendah, zat ini berpotensi mengontaminasi air tanah karena berdaya urai rendah.

Jumlah impor dan ekspor pelarut dan bahan kimia terklorinasi pada tahun 1999, 2000, dan 2002 ditampilkan pada Tabel 8.3. Komoditas dalam kategori ini adalah klorin, vinil klorida, dan 1,2dikloroetana.

Gambar 8.4 Impor HCB Tahun 1994-2002

Sumber: BPS, 2002, dikutip dari 2nd Phase Inventory, Additional Preliminary Inventory on PCB, PCDDs/Fs, HCB & Monitoring on POPs in Indonesia, KLH dan UNIDO, 2004

Tabel 8.3 Impor dan Ekspor Bahan Kimia Terklorinasi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Impor - Ekspor (kg)

Bahan Kimia

1999

1,1,1-Trikloroetana (metil kloroform) 1,2-Dikloropropana dan Diklorobutana Karbon tetraklorida Klorin Klorobenzena, o- dan p-Diklorobenzena Kloroform (Triklorometana) Klorometana dan Kloroetana Diklorometana (Metilen klorida) Other saturated chlorinated Vinil klorida (Kloroetilena) Trikloroetilena Tetrakloroetilena (Perkloroetilena) 1,2- Dikloroetana Heksakloroheksana HCB dan DDT Other halogenated derivatives of aromatic

- 11.633 1.576 30.933 - 519.668 1.694.822 4.083 537.676 4.090.132 - 562.739 - 23.590.387 1.591.361 920.853 8.757.275 0 40.286 0

2000 2.024 27.056 23.940 - 257.642 1.652.015 28.102 1.111.365 5.754.559 404.407 18.133.138 2.023.362 1.216.091 - 182.357.020 0 0 2.024

2002 45.651 977.737 0 - 1.455.365 1.650.892 4.636 192.285 0 777.905 - 1.170.747 2.087.981 1.588.762 - 164.397.563 400 16.000 0

Sumber: BPS, 2002, dikutip dari 2nd Phase Inventory, Additional Preliminary Inventory on PCB, PCDDs/Fs, HCB & Monitoring on POPs in Indonesia, KLH dan UNIDO, 2004. Keterangan: tanda negatif menandakan jumlah ekspor lebih besar dari impor.


197

Tabel 8.4 Impor Pelarut Terklorinasi Tahun 2002 dan 2003 2002 (kg)

Jenis Bahan Kimia Klorin Klorobenzena Kloroform Trikloroetana Klorometana Dikloroetana Diklorometana Dichloropropene Other halogenated aromatics Tetraklorometana Other saturated chlorinated hydrocarbon

271.116,80 1.700.873,20 1.736.113,48 81.095,24 533.370,50 147.233,36 5.088.164,43 54.160,00 655.562,00 217.119,56 45.856,00

2003 (kg) 42.852,15 416.396,50 327.305,76 1.000,00 322.402,80 30.275,60 2.043.367,94 34.421,00 564.088,50 1.199,00 324.782,22

Sumber: Dirjen Bea Cukai, 2002 dan 2003, dikutip dari 2nd Phase Inventory, Additional Premiminary Inventory on PCB, PCDDs/Fs, HCB, and Monitoring on POPs in Indonesia, KLH dan UNIDO, 2004

Tabel 8.4 menampilkan komoditas impor pelarut terklorinasi dari pada tahun 2002 dan 2003.

(6). Penelitian tentang teknik dan bahan alternatif jarang dilakukan, kecuali untuk teknik pengendalian hama terpadu (PHT).

2. Permasalahan B3 a. B3 dalam Rumah Tangga Limbah dari produk rumah tangga yang mengandung B3 belum dikelola secara khusus, padahal limbah tersebut tidak boleh dibuang sembarangan karena berpotensi membahayakan manusia dan mencemari lingkungan.

3. Pengelolaan B3 a. Pestisida Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pestisida adalah: • UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. •

PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.

•

PP Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

•

PP Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian.

•

(3). Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah mendorong petani menggunakan pestisida POPs secara informal.

Kepmentan Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida. Kepmentan ini juga mengatur 37 pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah dilarang.

•

(4). Laboratorium penguji dan SDM yang mampu menguji berbagai senyawa POPs masih langka.

Kepmentan Nomor 571/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida.

•

(5). Tingginya biaya untuk pemantauan residu POPs membuat pemantauan jarang dilakukan.

Kepmenkes Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida.

•

Permennaker Nomor 03/Men/1986 tentang Syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang mengelola Pestisida.

b. POPs Permasalahan umum tentang senyawa POPs yang teridentifikasi antara lain adalah: (1). Pada umumnya masyarakat belum mengetahui resiko penggunaan senyawa POPs karena efeknya tidak langsung terlihat. (2). Baku mutu senyawa POPs dalam air, tanah/sedimen, udara, serta bahan makanan/pakan berlemak sebagai dasar tindakan pengelolaan senyawa POPs belum ada.

198


Depkes bersama dengan Deptan juga menerbitkan SKB Menkes dan Mentan Nomor 88/Menkes/SKB/VIII/ 1996 dan 711/Kpts/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Produksi Pertanian yang meliputi 218 jenis pestisida. Pengawasan pestisida dilakukan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Deptan, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pupuk dan pestisida. Jenis izin pestisida terdiri atas izin percobaan, izin sementara, dan izin tetap. Perizinan yang diterbitkan antara lain: • Daftar Izin Bahan Teknis Pestisida (Tabel 8.5), •

Daftar Izin Pestisida Ekspor,

•

Daftar Izin Sementara Pestisida (ulang),

•

Daftar Izin Tetap Pestisida, Izin Perluasan

Pestisida, •

Daftar Izin Sementara Pestisida,

•

Daftar Perubahan Pendaftaran Pestisida,

Nama

Pemegang

•

Daftar Perubahan Nama Pestisida, dan

•

Daftar Pestisida yang Dicabut Izinnya.

Selama tahun 2004 terdapat 351 nama bahan aktif pestisida, 257 perusahaan pemilik formulasi, 192 nama perusahaan pemegang pendaftaran pestisida, 22 jenis pestisida yang terdaftar, serta 1.072 formulasi pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Departemen Pertanian (Deptan, 2004). Selain Deptan, pengelolaan pestisida di Indonesia juga dilakukan oleh Komisi Pestisida yang

Tabel 8.5 Daftar Izin Bahan Teknis Pestisida No.

Nama Bahan Teknis

Kadar Minimum (%)

Bentuk

97

tepung

PT Johny Jaya Makmur

RI.BT.160/1-2004/T

(pralethrin)

96

larutan

PT Sumitomo Indonesia

RI.BT.10/1-2004/T

PT Adil Makmur Fajar

RI.BT.45/1-2004/T

Nama

Nama Pemegang Pendaftaran

Nomor Pendaftaran

Bahan Teknis Pendaftaran Baru Deltametrin (deltamethrin)

1

DELTAMETRIN 97 TA

1

Bahan Teknis Pendaftaran Ulang ETOC 96 TA Praletin

2

GLYPHOSATE IPA62 TA

IPA glifosat( I P A glyphosate)

62

larutan

3

GLYPHOSATE 95TA

glifosat (glyphosate)

95

tepung

4

GOKILATH - 93 TA

Sifenotrin (cyphenothrin)

93

tepung

5

GOKILATH 92 TA

Sifenotrin (cyphenothrin)

92

tepung

6

IRTRIFIVE 98 TA

etil butil asetil amonopropionat (ethyl butyl acetyl) (aminopropionate)

7 8 9 10 11

MOSTHRIN F 90 TA

PT Adil Makmur Fajar

98

RI.BT.97/1-2004/T PT Panca Jaya Pertiwi

larutan

tetrametrin (tetramethrin)

92

kristal

d-tetrametrin (d-tetramethrin)

92

larutan

PYNAMIN FORTE 90 d-aletrin TA (d-allethrin)

90

larutan

SUMITHRIN 92 TA

92

larutan

d-fenotrin (d-phenothrin)

RI.BT.94/1-2004/T RI.BT.11/1-2004/T

larutan

90

NEO PYNAMIN FORTE 92 TA


RI.BT.44/1-2004/T

PT Merck Tbk.

d-aletrin (d-allethrin)

NEO PUNAMIN 92 TA



RI.BT.18/1-2004/T


RI.BT.20/1-2004/T


RI.BT.21/1-2004/T


RI.BT.25/1-2004/T RI.BT.28/1-2004/T

Sumber: Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Deptan, 2005


199

merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas membantu Mentan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pestisida di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Kepmentan Nomor 194/Kpts/KP.150/3/ 2002 tentang Komisi Pestisida. b. POPs Deptan telah melarang peredaran toksafen pada 1980, dieldrin dan klordan pada tahun 1992, serta DDT pada tahun 1993. Penggunaan sembilan pestisida POPs telah dilarang melalui PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta baku mutu untuk pestisida POPs dalam air telah diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 untuk senyawa aldrin dan dieldrin, klordan, DDT, heptaklor dan hepox, endrin, serta toksafen. Selaku negara yang telah menandatangani Konvensi Stockholm, Indonesia berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Nasional (National Implementation Plan) untuk mengurangi dan menghilangkan secara bertahap pelepasan POPs dari produksi, penggunaan secara sengaja dan tidak sengaja, serta dari tempat penyimpanan limbah. Indonesia akan meratifikasi Konvensi Stockholm pada tahun 2005 dan naskah akademiknya telah disiapkan pada tahun 2004. Dalam rangka penyusunan Rencana Pelaksanaan Nasional tentang POPs, Pemerintah Indonesia mendapat dana hibah dari Global Environment Facility (GEF) untuk pelaksanaan Proyek Kegiatan Awal Pelaksanaan Konvensi Stockholm tentang Cemaran Organik Persisten di Indonesia (Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in Indonesia). Proyek ini terdiri dari lima tahapan untuk menyelesaikan berbagai aktivitas yang dijelaskan dalam dokumen proyek, yaitu: (1). Tahap I (Juli 2002-2 September 2002) menentukan mekanisme koordinasi dan proses pengorganisasian. (2). Tahap II (Oktober 2002-November 2005) melaksanakan inventarisasi POPs dan penilaian kapasitas dan infrastruktur nasional, termasuk inventarisasi tambahan tentang PCB.

sebesar 99,9999 persen, tetapi saat ini Indonesia belum memiliki baku mutu untuk emisi dioksin dan furan. Untuk itu, KLH melakukan studi tentang penyusunan baku mutu dioksin dan furan pada tahun 2004, namun belum dapat merekomendasikan suatu nilai baku mutu emisi dioksin dan furan di Indonesia karena data tentang sumber emisi dan laju/volume alir gas buang yang diperlukan untuk menentukan nilai baku tersebut sangat sulit diperoleh. Beberapa negara telah menentukan nilai baku antara 0,1-10 ng I-TEQ/m 3 berdasarkan sumber emisi spesifik, terutama dari sistem insinerator limbah 7. B. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 1. Kondisi dan Potensi Limbah B3 Pada tahun 2004 KLH menerima beberapa copy surat persetujuan penanaman modal PMDN dan PMA dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang berisi 184 rencana investasi industri. Sebanyak 165 industri berkewajiban untuk menyusun UKL-UPL, 16 industri wajib mengajukan izin tetap, dan 3 industri wajib menyusun Amdal sebagai tindak lanjut dari SK Persetujuan Penanaman Modal tersebut. Jumlah industri manufaktur yang berpotensi mencemari lingkungan adalah 105 dan 39,8 persennya terdapat di Provinsi Jawa Barat. Industri-industri yang berpotensi mencemari lingkungan meliputi industri minuman ringan, kosmetik, komponen kendaraan bermotor, komponen elektronik, kertas, plastik, percetakan, dan penyamakan kulit. Data dalam laporan ini tidak menggambarkan sektor seperti minyak dan gas bumi, perbankan, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam rangka kontrak karya, investasi portofolio, dan investasi rumah tangga. 2. Permasalahan Limbah B3 Sampai dengan tahun 2004 berbagai hal yang menjadi permasalahan pengelolaan limbah B3 adalah sebagai berikut: • Pengetahuan masyarakat tentang bahaya limbah B3 masih rendah karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan tidak terlihat langsung melainkan berjangka panjang. •

(3). Tahap III (November 2004-Januari 2005) menetapkan prioritas dan sasaran. (4). Tahap IV (Januari 2005-Mei 2005) menyusun Rencana Pelaksanaan Nasional dan Rencana Aksi Spesifik tentang POPs. (5). Tahap V (Mei 2005-Juni 2005) pengesahan Rencana Implementasi Nasional oleh stakeholder. Menurut PP Nomor 18 Tahun 1999 jo PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah PCB, dioksin, dan furan harus diinsinerasi dengan DRE (destruction and removal efficiency) insinerator 7 Studi Penyusunan Baku Mutu Dioksin - Furan, KLH, 2005

200


Fasilitas pengelolaan terpadu limbah B3 masih terbatas dan terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jawa bagian barat. Saat ini Indonesia baru memiliki dua fasilitas pengelolaan limbah B3 cair dan sebuah fasilitas pengelolaan terpadu limbah B3 dengan landfill kelas I.

•

Timbul sumber limbah B3 yang baru. Sebagai contoh adalah limbah B3 yang dihasilkan dari pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash. Kenaikan harga BBM menyebabkan pengusaha beralih menggunakan batu bara dan mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan fly ash dan bottom ash.

a. Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sebelum dikelola lebih lanjut, limbah B3 harus disimpan dalam tempat penyimpanan sementara. Perusahaan yang memiliki tempat penyimpanan sementara wajib mengajukan izin kepada KLH. Pada tahun 2004 jumlah tempat penyimpanan sementara dari sektor MPJ yang sudah mendapat izin dari KLH adalah 70, dari sektor PEM sebanyak 28, dan dari sektor PDK sebanyak 23 (Tabel 8.6).

3. Pengelolaan Limbah B3 Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin/ rekomendasi operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini Meneg LH. Ketentuan dan tata cara memperoleh izin/rekomendasi tersebut harus sesuai dengan Kep-68/Bapedal/ 05/1994. Perizinan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan untuk mengetahui jumlah/timbulan, jenis,

b. Pengangkutan Limbah B3 Pengangkutan limbah B3 merupakan penghubung antara penghasil menuju pengolahan selanjutnya. Pada 2004 jumlah izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan KLH untuk sektor MPJ adalah 27 dan untuk PEM sebanyak 2 (Tabel 8.6).

Tabel 8.6 Jumlah Perizinan Limbah B3 Tahun 2004 Sektor No.

1 2 3 4 5 6 7

Jenis Izin

Manufaktur, Pertambangan Pertanian dan Prasarana dan Kehutanan dan Energi Jasa

Penyimpanan sementara limbah B3 Penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas Penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Tank cleaning limbah B3 Rekomendasi pengangkutan limbah B3 Rekomendasi pemanfaatan Uji coba pengelolaan limbah B3 Jumlah

Jumlah

70 14

28 -

23 -

121 14

4

-

-

4

5 27 11 -

2 6

-

5 29 11 6

163

39

23

225

Sumber: KLH, 2004

karakteristik, dan peredaran B3 dan limbah B3 di Indonesia sejak dihasilkan sampai dengan pengolahan akhir. Jumlah perizinan yang telah diterbitkan KLH pada tahun 2004 untuk sektor MPJ (manufaktur, prasarana dan jasa), PEM (pertambangan, energi dan migas), serta PDK (pertanian dan kehutanan) adalah 225 yang meliputi delapan jenis perizinan, seperti terlihat pada Tabel 8.6. Dari ketiga sektor tersebut, izin terbanyak diterbitkan untuk penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 121. Dari sektor MPJ, jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang terbit adalah 163 dengan jumlah terbanyak untuk industri yang berada di Provinsi Jawa Barat (30,1 persen), seperti terlihat pada Tabel 8.7. Hal ini mungkin disebabkan oleh industri di provinsi tersebut telah taat terhadap peraturan pengelolaan limbah B3.

c. Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 merupakan salah satu persyaratan pengelolaan limbah B3 sebelum menuju pengolahan lebih lanjut. Limbah B3 yang dikumpulkan di antaranya adalah fly ash/bottom ash, CuCl2, FeCl2, pelarut bekas, zinc ash, copper slag, timah hitam/aki bekas, timah solder bekas, dan minyak pelumas bekas (MPB). Pada tahun 2004 jumlah izin penyimpanan dan pengumpulan MPB yang diterbitkan untuk sektor MPJ adalah 14 (Tabel 8.6). Perusahaan yang mengolah dan memanfaatkan MPB adalah PT Wiraswasta Gemilang Indonesia yang berlokasi di Cibitung, Jawa Barat, dan PT Agip Lubrindo Sarana yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk mendapatkan bahan baku berupa MPB, secara mandiri mereka membentuk pusat-pusat pengumpulan yang tersebar di seluruh Indonesia.


201

Gambar 8.5 Pengelolaan Limbah B3 dari Sektor MPJ Tahun 2004

Sumber: KLH, 2004

Tabel 8.7 Perizinan Limbah B3 Berdasarkan Provinsi Tahun 2004 No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Provinsi

Sektor Manufaktur, Prasa- Pertambangan, rana dan Jasa (MPJ) Energi, Migas (PEM)

DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Kalimantan Timur Kalimantan Selatan NAD Sumatra Utara Sumatra Selatan Bangka Belitung Riau Kepulauan Riau Lampung Jambi Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Papua

35 49 11 12 35 6 2 2 8 2 1 -

6 3 7 4 1 3 3 5 1 1 1 4

1 1 2 1 4 7 6 1 -

Jumlah

163

39

23

Sumber: KLH, 2004

202

Pertanian dan Kehutanan (PDK)


d. Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan Limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan pemanfaatan, penimbunan, atau pengolahan. Pada tahun 2004, jumlah limbah dari sektor MPJ yang dimanfaatkan adalah 1.084.805,5 ton, ditimbun 346.207 ton, dan diolah 74.059 ton, seperti terlihat pada Gambar 8.5. 1) Pengolahan Limbah B3 dengan Insinerator Sampai dengan tahun 2004 jumlah perusahaan dari sektor MPJ yang sudah memiliki izin pengoperasian insinerator adalah 57. Jumlah perusahaan yang melaporkan realisasi pengoperasian insinerator kepada KLH adalah 35 pada tahun 2004, dengan jumlah limbah B3 yang diinsinerasi sebesar 74.058.908,8 kg dan abu yang dihasilkan sebesar 2,65 persen dari jumlah limbah yang diinsinerasi. Sisa hasil pembakaran/abu tersebut ditimbun pada

landfill kelas I. Gambar 8.6 menyajikan jenis industri/ perusahaan MPJ yang melakukan pengolahan limbah B3 dengan insinerator dan melaporkan realisasi pengoperasian insinerator ke KLH. Dari 35 industri MPJ yang melaporkan realisasi pengoperasian insinerator kepada KLH, sebanyak 31 industri melaporkan emisi insineratornya kepada KLH. Gambar 8.7 menunjukkan ketaatan industriindustri tersebut dalam memenuhi baku mutu emisi insinerator pada tahun 2004. Pada triwulan I jumlah perusahaan yang tidak mengukur emisi adalah 13 sementara pada triwulan IV menjadi 5 perusahaan. Jumlah perusahaan yang memenuhi baku mutu emisi insinerator sesuai dengan Baku Mutu Kepdal 03 Tahun 1995 semakin meningkat karena pada triwulan I terdapat 15 perusahaan yang memenuhi baku mutu emisi insinerator dan pada triwulan IV menjadi 23 perusahaan.

Gambar 8.6 Jenis Industri MPJ yang Mengolah Limbah B3 dengan Insinerator Tahun 2004 Rumah sakit 10% Pulp & Paper 6%

Semen 6%

Lain-lain 14%

Petrokimia 17% Tekstil 13%

Pestisida 3% Peleburan Logam 3%

Otomotif 13%

Kimia 3%

Ban 6% Farmasi 6%

Sumber: Laporan Realisasi Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2004, KLH, 2004

Gambar 8.7 Ketaatan Industri MPJ dalam Memenuhi BME Insinerator Tahun 2004



203

2) Pemanfaatan Limbah B3

4. Impor dan Ekspor Limbah Industri

Hingga tahun 2004 jumlah industri MPJ yang telah memiliki izin pemanfaatan limbah B3 adalah 30. Pada tahun 2004 jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan oleh industri tersebut adalah 1.084.805,5 ton. Jenis limbah yang dimanfaatkan adalah spent catalyst, copper slag, fly and bottom ash batubara, aki bekas, CuCl2, tin solder, dan limbah cair industri. Jenis limbah B3 yang paling banyak dimanfaatkan adalah copper slag, seperti terlihat pada Gambar 8.8.

a. Ekspor Limbah B3 Jenis limbah yang diekspor antara lain adalah sludge limbah B3, spent catalyst, sludge nikel, baterai NiCd, baterai NiMH, elektrode, mesin printer, dan mesin fotokopi bekas yang diimpor oleh Jepang, Thailand, Kanada, Italia, Estonia, Jerman, serta Perancis. Realisasi ekspor limbah B3 yang dilaporkan kepada KLH dapat dilihat pada Tabel 8.9.

Gambar 8.8 Pemanfaatan Limbah B3 dari Sektor MPJ Tahun 2004


Tabel 8.8 Realisasi Penimbunan Limbah B3 dari Sektor MPJ No

Nama Industri

Jenis Limbah yang Ditimbun

Jumlah (Ton)

1 PT Indo Bharat Rayon

Stabilized dan solidified sludge

18.540

2 PT Tanjung Enim Lestari

Ash, sand, dreg/grits, screen reject, sludge

39.053

3 PT Lontar Papyrus Pulp and Paper

Ash, grit/dreg, screen reject

65.114

4 PT Paiton Energy

Ash, WWTP sludge

66.620

5 PTPPLI

Mixed waste

6 PT Jawa Power

Ash

108.880

48.000

Jumlah

346.207


Berdasarkan data dari tiga perusahaan pemanfaat aki bekas yang melapor kepada KLH pada tahun 2004, terdapat 15.948,9 ton aki bekas yang sudah dimanfaatkan dan 5.621,6 ton yang belum dimanfaatkan (inventory). 3)

Penimbunan Limbah B3

Izin penimbunan limbah B3 dari industri MPJ yang masih berlaku sampai dengan tahun 2004 diberikan kepada PT Tanjung Enim Lestari, PT Lontar Papyrus, PT Jawa Power, PT Indo Bharat Rayon, PT Paiton, dan PT PPLI. Jumlah limbah yang ditimbun pada tahun 2004 tersaji pada Tabel 8.8.

204

b. Impor Limbah Non-B3 Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Basel tentang pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3. Dalam penerapannya, Pemerintah Indonesia menetapkan larangan impor limbah B3 sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. Untuk mencegah impor limbah B3 terselubung sebagai bahan baku industri atau sebagai limbah non-B3, KLH dan Deperindag mengeluarkan surat keputusan importer produsen limbah (IPL) non-B3 untuk memastikan limbah yang diimpornya benar-benar


Tabel 8.9 Realisasi Ekspor Limbah B3 Tahun 2003-2004 Tahun No. 1 2003

2 3 1 2 3

2004

4 5 6 7

Jenis Limbah B3 yang Diekspor

Nama Eksporter

Negara Importer

PT Yutaka Manufacturing Sludge Ni Jepang Indonesia PT Batam Matsushita Baterai Ni-Cd, baterai Ni- Perancis Battery MH, elektrode PT Kramapadma Tekalumni Katalis bekas Jerman PT Amoco Mitsui PTA Indonesia PT Kramapadma Tekalumni PT Astragraphia PT Yutaka Manufacturing Indonesia PT Batam Matsushita Battery PT Schlumberger Geophysics Nusantara Sumika Leadframe Bintan

Katalis bekas

Italia

Katalis bekas

Estonia

Mesin printer dan fotokopi bekas Sludge Ni

Thailand Jepang

Baterai Ni-Cd, baterai Ni- Perancis MH, elektroda Lithium/thionyl chloride Kanada cell batteries Sludge Jerman

Negara Transit

Jumlah (ton)

Singapura

39,8

Singapura

48 132,9 20,4

Jerman

91 9.600 bh 32,2

Singapura

68 0,164 78


bukan limbah B3 sesuai dengan SK Menperindag Nomor 231/MPP/KP/07/1997 tentang Prosedur Impor Limbah. Selama bulan Januari-Desember 2004 terdapat 69 perusahaan yang telah mendapatkan SK Pengakuan sebagai IPL non-B3 dari Deperindag, baik SK yang bersifat perpanjangan maupun SK baru. Jenis limbah non-B3 yang telah diimpor antara lain kertas bekas, scrap logam, limbah kapas, benang, kain rajutan dan barang usang, serta limbah pecahan dan sisa scrap kaca.

1)

Kertas Bekas

Berdasarkan data dari SK pengakuan sebagai IPL non-B3 dari Deperindag yang dilaporkan kepada KLH, rencana impor kertas bekas adalah 3.446.487 ton/ tahun dan jumlah perusahaan yang telah mendapatkan izin impor kertas bekas adalah 26 pada tahun 2004. Jumlah industri yang melaporkan realisasi impornya kepada Deperindag melalui kartu KENDALI adalah delapan perusahaan dengan jumlah total kertas bekas yang diimpor sebanyak 501.302,1 ton. Realisasi impor tertinggi terjadi pada bulan Juni 2004 seperti terlihat pada Gambar 8.9.

Gambar 8.9 Realisasi Impor Kertas Bekas

Sumber: Kartu Kendali Deperindag dalam Laporan Realisasi Impor Limbah Non-B3 dan Ekspor Limbah B3 Tahun 2004, KLH, 2004


205

Gambar 8.10 Pengotor dalam Impor Limbah Kertas

Sumber: Laporan Realisasi Impor Limbah Non-B3 dan Ekspor Limbah B3 Tahun 2004, KLH, 2004

Gambar 8.11 Persentase Pemanfaatan Impor Kertas

Limbah kertas impor tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya karena terdapat pengotor dalam limbah tersebut (Gambar 8.10). Berdasarkan data dari empat perusahaan yang melaporkan kepada KLH, jumlah total kertas bekas yang diimpor adalah 712.049.106 kg, tetapi hanya 93 persen yang bisa dimanfaatkan seperti terlihat pada Gambar 8.10. 2)

Sumber: Laporan Realisasi Impor Limbah Non-B3 dan Ekspor Limbah B3 tahun 2004, KLH, 2004

Limbah Scrap Logam

Berdasarkan data dari SK pengakuan sebagai IPL non-B3 dari Deperindag yang dilaporkan kepada KLH, rencana impor limbah skrap logam (besi tuangan, baja dan tembaga) pada tahun 2004 adalah 2.588.211 ton/tahun dari 38 perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengimpor limbah ini. Jumlah industri yang melaporkan realisasi impornya kepada Deperindag melalui kartu KENDALI adalah lima perusahaan dengan jumlah total scrap logam yang diimpor sebesar 67.699,55 ton. Realisasi impor cenderung menurun sejak bulan Juli 2004 (Gambar 8.12).

Gambar 8.12 Realisasi Impor Scrap Logam Tahun 2004

Sumber: Kartu Kendali Deperindag dalam Laporan Realisasi Impor Limbah Non-B3 dan Ekspor Limbah B3 Tahun 2004, KLH, 2004

206


Kotak 8.1 Kasus Limbah Impor a. Impor Limbah dari Singapura ke Pulau Galang Diduga masuknya limbah yang diklaim sebagai materi organik/media tanam sejumlah 1.762 kantong (1.149,4 ton) dari Singapura ke Pulau Galang Baru, Batam, dilakukan pada tanggal 29 Juli 2004. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapedal Kota Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup serta hasil analisis Laboratorium Sucofindo dan ALS Indonesia, diperoleh data bahwa “material organik” tersebut mengandung limbah B3 dengan konsentrasi logam-logam berat yang sangat tinggi, yaitu: • Cu 5.945,51 mg/kg • Pb 64,51 mg/kg • Zn 4.734,78 mg/kg • Cd 14,99 mg/kg • Cr 88,21 mg/kg • Sn 397,96 mg/kg • Ni 20,06 mg/kg Limbah tersebut juga mengandung kontaminan radioaktif berdasarkan pemeriksaan oleh BATAN. KLH meminta kepada Bapedal Kota Batam dan PT APEL untuk mengamankan limbah B3 tersebut, meminta PT APEL untuk mengembalikan (reekspor) limbah B3, serta meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya. Dalam rangka reekspor ke Singapura, KLH telah menyampaikan kepada National Environmental Agency (NEA) Singapura tentang impor limbah B3, meminta untuk mengadakan pertemuan agar pemerintah Singapura mengambil kembali limbah B3 tersebut. Pada pertemuan yang telah dilaksanakan, NEA Singapura mengatakan bahwa material organik tersebut bukan limbah B3 berdasarkan peraturan nasional Singapura. Menurut Konvensi Basel, apabila peraturan nasional suatu negara telah menetapkan suatu bahan/unsur sebagai limbah B3, negara pengekspor tidak boleh menolak pengembalian kembali atau menarik limbah dari negara pengimpor. Upaya selanjutnya adalah dengan meminta bantuan dari Sekretariat Konvensi Basel sebagai mediator. Jika mediasi ini tidak dapat membuahkan hasil yang diinginkan, rapat interdep sepakat untuk membawa hal ini kepada Sidang Committee Compliance Basel Convention yang akan dilaksanakan pada pertengahan Mei 2005. Proses pengembalian limbah ini diperkirakan masih membutuhkan waktu, padahal kondisi limbah di Pulau Galang Baru mulai mengkhawatirkan karena banyak kemasannya yang sudah rusak sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pelaksanaan reekspor dilakukan melalui mekanisme private to private (P to P) antara PT APEL dengan perusahaan Singapura. Loading dilakukan sejak tanggal 7 Maret 2005 ke dalam kapal tongkang Melati 2103 dan selesai pada 8 Maret 2005. Pada tanggal 9 Maret 2005 tongkang diberangkatkan dengan tujuan Singapura dengan pengawalan patroli Bea dan Cukai serta speed boat TNI-AL Batam. Pihak Bea dan Cukai menginformasikan bahwa kapal sudah sampai di perbatasan Indonesia-Singapura pada tanggal 10 Maret 2005. Berdasarkan pertemuan di Sekretariat Konvensi Basel di Jenewa, Swiss, yang diselenggarakan pada tanggal 10-15 Mei 2005, telah disepakati bahwa limbah tersebut direekspor kembali ke Singapura. Limbah tersebut telah direekspor pada tanggal 25 Mei 2005 dan telah diterima oleh Singapura pada tanggal 26 Mei 2005. b. Impor Limbah dari Inggris Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment Negeri Belanda memberitahukan KLH bahwa mereka telah mencegah pemasukan limbah secara ilegal ke wilayahnya. Dalam dokumennya, limbah tersebut dinyatakan sebagai kertas bekas (waste paper). Limbah tersebut dipindahkan ke wilayah Jerman dan pada minggu ketiga Januari 2005 dikirim ke wilayah Indonesia sebanyak 25 kontainer. Berdasarkan surat tersebut, KLH menginformasikan Dirjen Bea dan Cukai agar mengantisipasi pemasukan limbah B3 tersebut ke wilayah Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 2005 Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok memberitahukan KLH bahwa limbah B3 telah masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer itu berisi plastik bekas (lembaran plastik, botol-botol plastik minuman, kantong plastik sampah), kertas bekas, bekas kemasan makanan, kalengkaleng minuman dan aerosol, sepatu bekas, dan sebagian berupa kemasan bahan kimia yang mudah terbakar. Ditemukan juga kemasan bahan kimia domestik bekas bahan deterjen, pelembut pakaian, dan pemutih pakaian. PT Kertas Internasional selaku importer telah melakukan pengapalan 19 kontainer limbah B3 dengan menggunakan kapal Budi Waja untuk direekspor ke London pada tanggal 27 Maret 2005.

Sumber: KLH, 2005


207

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh 13 importer kepada KLH, jumlah limbah skrap logam yang diimpor adalah 324.213.909 ton, tetapi hanya 98 persen yang dapat dimanfaatkan seperti terlihat dari Gambar 8.13. 3)

impor sisa skrap kaca adalah dua perusahaan, tetapi tidak ada yang melaporkan realisasi impornya kepada Deperindag maupun KLH.

Gambar 8.13 Persentase Pemanfaatan Scrap Logam

Limbah Kapas, Benang, Kain Rajutan, dan Barang Usang

Berdasarkan data dari SK pengakuan sebagai IPL non-B3 dari Deperindag, terdapat rencana impor limbah kapas, benang, kain rajutan, dan barang usang sebanyak 5.960 ton/tahun. Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan izin impor untuk limbah kapas dan benang adalah tiga perusahaan, tetapi tidak ada yang melaporkan realisasi impornya kepada Deperindag maupun KLH. 4) Limbah Pecahan dan Sisa Skrap Kaca Data rencana impor limbah pecahan dan sisa skrap kaca sebanyak 20.420 ton/tahun diperoleh dari SK pengakuan sebagai IPL non-B3 dari Deperindag. Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan izin

Sumber: Laporan Realisasi Impor Limbah Non-B3 dan Ekspor Limbah B3 Tahun 2004, KLH, 2004

Kotak 8.2 Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu Sejak awal pemerintah telah menyadari kebutuhan akan fasilitas yang mampu untuk menerima dan mengelola limbah B3 dari berbagai kegiatan/industri di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa kajian dan studi kelayakan bagi beberapa daerah yang diproyeksikan untuk memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu. Studi kelayakan persyaratan geohidrologis dan potensi limbah B3 dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Pulau Batam, dan Sumatra bagian Utara, dengan kesimpulan sebagai berikut: (a) Wilayah Jawa bagian barat yang berlokasi di Cileungsi, Bogor, memenuhi persyaratan geohidrologis dan potensi limbah B3 sehingga layak untuk mempunyai fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu. (b)

Wilayah Jawa bagian timur yang berlokasi di Cerme, Gresik, memenuhi persyaratan geohidrologis dan potensi limbah B3 sehingga layak untuk mempunyai fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu.

(c)

Wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan bagian timur di daerah Sepaku, memenuhi persyaratan geohidrologis dan potensi limbah B3 sehingga layak untuk mempunyai fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu.

(d)

Daerah Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam, memiliki potensi timbulan limbah B3 yang memenuhi skala ekonomis, tetapi tidak memenuhi persyaratan geohidrologis. KLH merekomendasikan Pulau Batam untuk memiliki transfer depo dan fasilitas pengolahan untuk mengurangi volume dan tingkat bahaya limbah B3, tetapi tidak boleh melakukan penimbunan.

(e)

Untuk wilayah Sumatra bagian utara, lokasi yang memenuhi persyaratan geohidrologis berada di Lhokseumawe, NAD, namun potensi timbulannya belum memenuhi skala ekonomis.

Fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu pertama yang dapat direalisasikan adalah fasilitas yang terdapat di Cileungsi, Bogor. Prioritas kedua adalah fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu di Cerme, Gresik. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik melalui dana APBD telah membebaskan 70 persen dari 100 ha lahan yang direncanakan sebagai lokasi pengelolaan limbah B3 terpadu. Pada tahun 1996, Bapedal, Pemprov Jawa Timur, dan Pemda Kabupaten Gresik telah melakukan pemilihan calon investor. Antusiasme investor pada saat itu sangat tinggi karena penawaran yang masuk melibatkan konsorsium beberapa perusahaan multinasional yang mempunyai reputasi baik dalam pengelolaan limbah. Untuk menghindari monopoli dalam pengelolaan limbah B3, pemerintah mengambil kebijakan dengan tidak memperkenankan PT PPLI atau induk perusahaannya (WMI plc) untuk ambil bagian dalam tender untuk fasilitas pengolahan limbah B3 di luar Cileungsi, Bogor. Rencana tersebut tidak dapat diwujudkan karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Untuk fasilitas di Gresik dan Kalimantan Timur, KLH menyerahkan urusan pemilihan investor kepada pemerintah daerah karena kepemilikan sebagian modal berupa tanah diusahakan melalui APBD. Pemerintah Pusat hanya memastikan seluruh persyaratannya dapat dipenuhi melalui mekanisme perizinan. Fasilitas di Gresik diharapkan dapat beroperasi dalam waktu dekat. Kajian lain yang telah dilakukan selama tahun 2004 adalah fasilitas di Pulau Batam dan Provinsi Banten yang saat ini sedang dievaluasi oleh KLH.

Sumber: KLH, 2004

208 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kotak 8.3 Pemulihan Lingkungan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Selama kurun waktu 1974-1994 PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) melakukan penimbunan sludge limbah B3 di dalam 12 bunker beton yang berada di tiga cluster yang berbeda. Pada saat itu ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 belum diberlakukan. Pada tanggal 26 November 2004 KLH mengadakan pertemuan koordinasi sebagai langkah pemulihan lingkungan. PT YIMM bersedia melakukan pembongkaran seluruh bunker tersebut dan mengirim limbahnya ke PT PPLI. Selain itu, perusahaan tersebut juga bersedia melakukan analisis kualitas air tanah dan air permukaan serta membuat RKL di sekitar Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004bunker tersebut. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2005, kegiatan pembongkaran bunker telah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang dalam tahap analisis kualitas lingkungan serta pembuatan RKL berdasarkan hasil analisis tersebut. Sumber: KLH, 2004


209

Beracun B3 +Dan+Limbah+B3

Recommend Documents