Modul Brevet Pajak
Jangka waktu penyampaian SPT KPP : • SPT Masa : paling paling lambat 20 hari setelah setelah akhir masa pajak. • SPT Tahunan Tahunan : paling lambat lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Terlambat Terlambat penyampaian SPT !ikenakan sanksi a!ministrasi berupa !en!a : • "p #0.000 #0.000 $SPT Masa%. • "p &00.000 $SPT Tahunan%
Memperpanjang Penyampaian SPT 'ajib 'a jib Pajak berhak memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan hingga paling lama ( bulan misalnya karena : • luasnya kegiatan usaha. • Masalah)masalah teknis !alam penyusunan lap*ran keuangan.
Sehingga sulit untuk memenuhi jangka waktu tersebut. ters ebut.
Pembetulan SPT 'ajib 'a jib Pajak !engan kemauan sen!iri !apat membetulkan SPT yang telah !isampaikan !isa mpaikan !engan menyampaikan pernyataan tertulis !alam jangka waktu 2 tahun $!engan syarat sebelum !ilakukan pemeriksaan atau penyi!ikan%.
Pembayaran Pembayaran / Penyetoran Pajak Setiap jenis pajak a!a jatuh temp* $jangka waktu% pembayarannya. Jika lewat jatuh temp* !ikenakan sanksi perpajakan berupa bunga penagihan yang besarnya 2+ per bulan.
halaman &
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
Sarana atau ,ukti Pembayaran !ilakukan !engan :
• Surat Set*ran Pajak $SSP% - untuk PPh PPh PP PPn,M !an !an ,unga Penagihan. • Surat Set*ran ,ea $SS,% - untuk untuk ,P/T, • Surat Tan!a Tan!a Set*ran $STS% - untuk P,,.
Tempat Tempat pembayaran !ilakukan !i : • ,ank yang !itunjuk !itunjuk pemerintah. pemerintah. • Kant*r P*s. • Tempat Tempat lain yang !itetapkan Menteri Keuangan.
Pembukuan Dan Pencatatan A. Pembukuan
Suatu pr*ses penatatan yang !ilakukan seara teratur untuk mengumpulkan !ata !an in1*rmasi keuangan yang meliputi harta kewajiban m*!al penghasilan !an biaya serta jumlah harga per*lehan !an penyerahan penyerahan barang atau jasa yang !itutup !engan menyusun lap*ran keuangan $eraa !an aba rugi% pa!a setiap tahun pajak terakhir.
ang ang wajib menyelenggarakan pembukuan : • 'a 'ajib jib Pajak *rang priba!i yang melakukan kegiatan kegiatan usaha4pekerjaan bebas. • 'a 'ajib jib Pajak ,a!an.
Pembukuan4penatatan harus !iselenggarakan !engan memperhatikan itika! baik !an menerminkan kea!aan4kegiatan usaha yang sebenarnya.
Pembukuan4penatatan harus : • 5iselenggarakan !i 6n!*nesia. • Menggunakan huru1 atin !an angka 7rab.
halaman 2
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
Sarana atau ,ukti Pembayaran !ilakukan !engan :
• Surat Set*ran Pajak $SSP% - untuk PPh PPh PP PPn,M !an !an ,unga Penagihan. • Surat Set*ran ,ea $SS,% - untuk untuk ,P/T, • Surat Tan!a Tan!a Set*ran $STS% - untuk P,,.
Tempat Tempat pembayaran !ilakukan !i : • ,ank yang !itunjuk !itunjuk pemerintah. pemerintah. • Kant*r P*s. • Tempat Tempat lain yang !itetapkan Menteri Keuangan.
Pembukuan Dan Pencatatan A. Pembukuan
Suatu pr*ses penatatan yang !ilakukan seara teratur untuk mengumpulkan !ata !an in1*rmasi keuangan yang meliputi harta kewajiban m*!al penghasilan !an biaya serta jumlah harga per*lehan !an penyerahan penyerahan barang atau jasa yang !itutup !engan menyusun lap*ran keuangan $eraa !an aba rugi% pa!a setiap tahun pajak terakhir.
ang ang wajib menyelenggarakan pembukuan : • 'a 'ajib jib Pajak *rang priba!i yang melakukan kegiatan kegiatan usaha4pekerjaan bebas. • 'a 'ajib jib Pajak ,a!an.
Pembukuan4penatatan harus !iselenggarakan !engan memperhatikan itika! baik !an menerminkan kea!aan4kegiatan usaha yang sebenarnya.
Pembukuan4penatatan harus : • 5iselenggarakan !i 6n!*nesia. • Menggunakan huru1 atin !an angka 7rab.
halaman 2
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
• 5isusun !alam bahasa 6n!*nesia 6n!*nesia $bahasa asing i8in Menkeu% !an !an !alam mata uang "upiah $mata uang asing i8in Menkeu%. • 5iselenggarakan !engan prinsip taat asas !an !engan stelsel akrual atau kas. kas.
B. Pencatatan Pengumpulan !ata seara teratur tentang pere!aran brut*4penerimaan penghasilan sebagai !asar menghitung jumlah penghasilan net*.
Penatatan !apat !ilakukan : • 'a 'ajib jib Pajak *rang priba!i yang melakukan kegiatan kegiatan usaha4pekerjaan bebas $!engan *m8et !i bawah "p (00 juta4tahun%. • 'a 'ajib jib Pajak *rang priba!i yang ti!ak melakukan kegiatan kegiatan usaha4pekerjaan bebas.
'ajib 'a jib Pajak yang punya lebih !ari & jenis usaha4tempat usaha penatatan harus !apat menggambarkan seara jelas jumlah pere!aran4penerimaan brut* !ari masing)masing jenis usaha 4 tempat usaha.
HAK DAN KEA!"BAN #"SK$S 5i samping /ak !an Kewajiban 'ajib Pajak Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pelayanan pembinaan !an penerangan4penyuluhan penerangan4penyuluhan $9iskus% juga memiliki /ak !an Kewajiban.
Hak%Hak #i&ku& • Menerbitkan P'P4Pengukuhan P'P4Pengukuhan PKP seara jabatan. • Menerbitkan Menerb itkan ketetapan ketetap an pajak $SKP STP SPPT%. • Menerbitkan Surat Paksa !an melaksanakan penyitaan. • Melakukan pemeriksaan pemeriksaan !an penyegelan.
halaman 3
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
• Melakukan penyi!ikan. • Menghapuskan !an !an mengurangkan mengurangkan sanksi a!ministrasi.
Pengukuhan NPWP/PKP Secara Jabatan
Sesuai !engan sel1 assessment system 'P4PKP harus !engan sukarela4 kesa!aran sen!iri men!a1tarkan !iri sebagai 'P4melap*rkan sebagai PKP. Jika ti!ak ber!asarkan !ata !an in1*rmasi atau ekstensi1ikasi !ilakukan penetapannya seara jabatan. KPP akan memberikan P'P !an PPKP.
Penerbitan Ketetapan Pajak
7tas pemeriksaan yang !ilakukan KPP akan menerbitkan ketetapan pajak $berupa SKP STP STP SPPT% sebagai !asar hukum besarnya penetapan pajak yang harus !ibayar 'P.
Surat Paksa dan Penyitaan
,ila hingga jatuh temp* pembayaran telah !ilalui !an telah !iteg*r maka atas utang pajak tersebut KPP $melalui $melalui Jurusita% menerbitkan !an melaksanakan Surat Paksa $SP% maupun Penyitaan $SPMP%.
Pemeriksaan dan Penyegelan
5alam menjalankan 1ungsi pembinaan 5JP melakukan pemeriksaan pajak terha!ap 'P untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau tujuan lain.
5alam hal 'P ti!ak k**perati1 ti!ak memberikan !*kumen4berkas yang !iminta Pemeriksa maka !ilakukan penyegelan atas tempat !*kumen4berkas tersebut.
Penyidikan
halaman
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
,ila 'P !i!uga melakukan tin!ak pi!ana perpajakan maka akan !ilakukan penyi!ikan terha!ap 'P tersebut. Penyi!ikan !ilakukan *leh PPS. ,ila terbukti melakukan tin!ak pi!ana perpajakan akan !iajukan ke Penga!ilan untuk kelanjutannya.
Kewajiban Fiskus
• Membina 'ajib Pajak • Menerbitkan SKP,. • Merahasiakan !ata 'ajib Pajak.
Pembinaan erhadap Wajib Pajak
;una melaksanakan 1ungsi pembinaan sehubungan !engan penerapan sel1 assessment system 5JP wajib melakukan pembinaan terha!ap 'P seperti !alam hal: • Pelaksanaan pembukuan4penatatan. • Penghitungan besarnya pajak. • Pelap*ran kewajiban pajak. • Pembuatan 9aktur Pajak. • 7!ministrasi perpajakan. • 5lsb.
Penerbitan SKP!"
Jika !alam suatu masa pajak atau tahun pajak ternyata menurut penghitungan 'P terja!i lebih bayar 'P !apat mengajukan perm*h*nan pengembaliannya $restitusi%.
Setelah melalui pr*ses penelitian4pemeriksaan *leh 9iskus bila ternyata menurut ketentuan << Perpajakan lebih bayar maka 9iskus akan menerbitkan SKP, untuk pengembalian lebih bayar pajak.
halaman #
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
Kerahasiaan #ata Wajib Pajak
7tas !ata 'P yang a!a !an !isampaikan kepa!a 9iskus !irahasiakan untuk kepentingan !i luar 5'P.
' Sank&i%&ank&i Perpajakan (ang Diatur Dalam K$P Sanksi)sanksi !i bi!ang perpajakan sebagaimana yang !iatur !alam ketentuan umum !an tata ara perpajakan $K
a!&. Sanksi a!ministrasi ter!iri= a. sanksi a!ministrasi berupa bunga b. sanksi a!ministrasi berupa !en!a . sanksi a!ministrasi berupa kenaikan
a!.&a. Sanksi a!ministrasi berupa bunga. Sanksi a!ministrasi yang !ikenakan berupa bunga !ihitung !alam bentuk persentase tertentu pa!a umumnya sebesar 2+ $!ua persen% sebulan.
$&% 5ikenakan sanksi a!ministrasi berupa bunga 2+ sebulan atas jumlah pajak yang kurang !ibayar !ihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai !engan tanggal pembayaran karena wajib pajak membetulkan sen!iri SPT yang mengakibatkan utang pajak menja!i lebih besar.
$2% Pemerintah memberikan bunga 2+ $!ua persen% sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak kepa!a 'ajib Pajak.
$3% 7pabila ber!asarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
halaman (
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
ti!ak !ibayar atau kurang !ibayar 5irektur Jen!eral Pajak !apat menerbitkan SKPK, !itambah sanksi a!ministrasi berupa bunga 2+ $!ua persen% sebulan paling lama !ua puluh empat bulan !ihitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai !iterbitkannya Surat Keputusan Pajak Kurang ,ayar.
a!.&b. Sanksi 7!ministrasi ,erupa 5en!a Sanksi a!ministrasi yang !ikenakan kepa!a 'ajib Pajak berupa !en!a a!alah !ihitung !alam bentuk jumlah uangnya atau !alam persentase.
$&% 7pabila SPT ti!ak !isampaikan atau !isampaikan melewati batas waktu yang telah !itentukan !alam un!ang)un!ang maka !i kenakan sanksi a!ministrasi berupa !en!a untuk SPT masa sebesar "p 2#.000) !an untuk SPT tahunan sebesar "p #0.000)
$2% Surat Tagihan Pajak $STP% !apat !iterbitkan apabila pengusaha ti!ak melap*rkan kegiatan usahanya untuk !ikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak $PKP%. Terha!ap PKP tersebut !ikanakan sanksi a!ministrasi berupa !en!a 2+ !ari 5asar Pengenaan Pajak $5PP%.
$3% Surat tagihan pajak !apat !iterbitkan apabila pengusaha ti!ak !ikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat 1aktur pajak atau ti!ak mengisi selengkapnya 1aktur pajak !ikenakan sanksi a!ministrasi berupa ben!a sebesar 2+ $!ua persen% !ari 5asar Pengenaan Pajak.
7!.&. Sanksi 7!ministrasi ,erupa Kenaikan Sanksi a!ministrasi yang !ikenakan kepa!a 'ajib Pajak berupa kenaikan a!alah terhitung !alam bentuk persentase yang besarnya #0+ atau lebih.
$&% Jumlah pajak !alam surat ketetapan pajak kurang bayar $SKPK,% sebagai mana
halaman >
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
!imaksu! pa!a pasal &3 ayat $&% huru1 b huru1 !an huru1 ! un!ang)un!ang K
a. #0+ !ari pajak penghasilan yang ti!ak atau kurang !ibayar !alam satu tahun pajak.
b. &00+ !ari pajak penghasilan yang ti!ak atau kurang !ip*t*ng ti!ak atau kurang !ipungut ti!ak atau kurang !iset*rkan !an !ip*t*ng atau !ipungut tetapi ti!ak atau kurang !iset*rkan.
. &00+ !ari pajak pertambahan nilai barang !an jasa !an pajak penjualan atas barang mewah yang ti!ak atau kurang !ibayar.
$2% Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan !apat !iterbitkan !alam jangka waktu sepuluh tahun apabila !itemukan !ata baru !an4atau !ata semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang !itambah !engan s anksi a!ministrasi berupa kenaikan sebesar &00+ !ari jumlah kekurangan pajak tersebut.
a!.2 Sanksi Pi!ana Ter!iri !ari : a. alpa b. sengaja . pengulangan !. per*baan
a!.2a. Sanksi pi!ana karena alpa ,arang siapa karena kealpaannya tiak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya ti!ak benar atau ti!ak lengkap sehingga !apat menimbulkan kerugian pa!a pen!apatan negara !ianam !engan pi!ana kurungan selama)lamanya satu tahun !an !en!a setingginya !ua kali jumlah pajak yang terutang yang ti!ak atau kurang !ibayar.
a!.2b. Sanksi pi!ana !engan sengaja. ,arang siapa !engan sengaja :
halaman ?
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
&. Ti!ak men!a1tarkan !iri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak *m*r P*k*k 'ajib Pajak $P'P% atau n*m*r pengukuhan pengusaha kena pajak $PPKP% atau 2. Ti!ak menyampaikan SPT= atau 3. Menyampaikan SPT !an atau keterangan yang isinya ti!ak benar atau ti!ak lengkap atau . Memperlihatkan pembukuan penatatan atau !*kumen lain yang palsu atau !ipalsukan se*lah)*lah benar atau #. Ti!ak menyelenggarakan pembukuan atau penatatan ti!ak memperlihatkan !an meminjamkan buku atatan atau !*kumen lainnya= atau. (. Ti!ak menyet*rkan pajak yang telah !ip*t*ng atau !ipungut sehingga !apat menimbulkan kerugian pa!a pen!apatan negara !ianam !engan pi!ana penjara selama) lamanya enam tahun !an !engan setinggi)tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang ti!ak atau kurang !ibayar.
a!. 2 Sanksi Pi!ana Karena Melakukan Pengulangan. 7pabila sese*rang melakukan lagi tin!ak pi!ana !i bi!ang perpajakan sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesai menjalani pi!ana penjara yang !ijatuhkan terha!apnya karena !ilakukan !engan sengaja maka anaman pi!ana yang !ikenakan lagi terha!apnya !ilipat !ua. /al ini !ilakukan *leh pemerintah untuk menegah terja!inya pengulangan tin!ak pi!ana !i bi!ang perpajakan.
a!. 2! Sanksi Pi!ana Karena Melakukan Per*baan ,arang siapa melakukan per*baan untuk melakukan tin!ak pi!ana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak *m*r P*k*k 'ajib Pajak $P'P% atau *m*r Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak $PPKP% atau menyampaikan SPT !an4atau keterangan yang isinya ti!ak benar atau ti!ak lengkap !alam rangka mengajukan perm*h*nan restitusi atau melakukan k*mpensasi pajak !ipi!ana !engan pi!ana penjara selama)lamanya 2 $!ua% tahun !an !en!a setinggi)tingginya kali jumlah
halaman @
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
restitusi yang !im*h*nkan !an4atau k*mpensasi yang !ilakukan *leh 'ajib Pajak. Per*baan untuk melakukan tin!ak pi!ana !i bi!ang perpajakan tertentu sebagai !elik yang ber!iri sen!iri karena ti!ak selesainya kejahatan tersebut bukan atas kemauan mereka.
5aluwarsa Tin!ak Pi!ana !i ,i!ang Perpajakan setelah la mpau waktu &0 tahun sejak saat terutangnya pajak berakhirnya masa pajak berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi Pi!ana !i ,i!ang Perpajakan ,agi 7parat egara
Pejabat yang karena kealpaannya ti!ak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang !iketahui4 !iberitahukan kepa!anya *leh 'ajib Pajak karena jabatannya !ianam !engan pi!ana kurungan selama)lamanya & tahun !an !en!a.
Pejabat yang !engan sengaja ti!ak memenuhi kewajibannya merahasiakan segala sesuatu yang !iketahui4!iberitahukan kepa!anya *leh 'ajib Pajak karena jabatannya !ianam !engan pi!ana selama)lamanya 2 tahun !an !en!a.
Tuntutan pi!ana bagi aparat negara terha!ap pelanggaran kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang !iketahui atau yang !iberitahukan kepa!anya *leh 'ajib Pajak karena jabatannya a!alah merupakan !elik a!uan atau !ija!ikan tin!ak pi!ana penga!uan.
Sanksi Pi!ana !i ,i!ang Perpajakan ,agi Pihak Ketiga
,arang siapa yang !engan sengaja ti!ak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang ti!ak benar termasuk yang menyuruh atau menganjurkan atau membantu melakukannya !ianam !engan pi!ana penjara selama)lamanya & tahun !an !en!a.
,arang siapa !engan sengaja menghalangi atau mempersulit penyi!ikan tin!ak pi!ana
halaman &0
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
!i bi!ang perpajakan !ianam !engan pi!ana penjara selama)lamanya 3 tahun !an !en!a.
Materi Bre)et A *an B Bre)et A •
•
•
•
Ketentuan $mum *an Tata +ara Perpajakan ,K$PPP rang Priba*i 0 SPT P Pajak Pertambaan Nilai ,PPn- *an Pajak Penjualan Ata& Barang Me1a ,PPnBMPBB *an BPHTB
Bre)et B •
PP Pemotongan *an Pemungutan
•
PP Ba*an
•
e%SPT
•
Akuntan&i Pajak
D e2 ni&i PA!AK
halaman &&
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
Pengertian Pajak
$. %enurut Pr&'. (&chmat S&emitr&) S*. +dalam bukunya , #asar-dasar *ukum Pajak dan Pajak Pendapatan $) hal. 001 menyatakan , 2 Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (public intgaven)3. 0. %enurut #r. S&eparman S&emahamidjaja +dalam desertasinya yang berjudul , Paja berdasarkan a4as g&t&ng r&y&ng1 menyatakan , 2 Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum3 5. %enurut Pr&'. #r. (&chmat S&emitr& +merupakan k&reksinya dari de'inisi sebelumnya) dalam bukunya Pajak dan Pembangunan) hal. 61 menyatakan , 2 Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan !surplusnya" digunakan untuk !public saving" yang merupakan sumber utama untuk membiayai !public investment 3. . %enurut Pr&'. S7 #jajadiningrat menyatakan , 2 Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai
hukuman,
menurut
peraturan-peraturan
yang
ditetapkan
pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum3
%enurut 8ndang-undang Perpajakan , !Pajak adalah kontribusi #ajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersi$at memaksa berdasarkan Undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"
halaman &2
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
9iri-ciri Pajak , $. Pajak dipungut &leh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 0. #alam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya k&ntra-prestasi indi:idual &leh pemerintah. 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah) yang bila dari pemasukannya masih terdapat 2surplus3 dipergunakan untuk membiayai 2public in:estment3 ) sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. . Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada sese&rang. F8N;S7 PAJAK $. Sebagai sumber keuangan negara +budgetair1 0. Sebagai pengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ek&n&mi dan s&sial.
P EN3E4MPKAN PA!AK 5 $1 Pembagian "erdasarkan ;&l&ngannya , a1 Pajak %angsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri &leh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dilimpahkan kepada &rang lain. b1 Pajak tak %angsung adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 01 Pembagian "erdasarkan !embaga Pemungutnya , a1 Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang dipungut &leh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah dilakukan &leh Kant&r Pelayanan Pajak +KPP1 setempat.
halaman &3
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
b1 Pajak &aerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah. 51 Pembagian %enurut Si'atnya , a1 Pajak 'ubyekti$ yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri &rangnya +subyeknya1. b1 Pajak byekti$ adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada &byekti'nya.
T"MB$4N(A $TAN3 PA!AK %enurut Ajaran F&rmil , 8tang pajak baru timbul kalau sudah ada Surat Ketetapan Pajak yang dilakukan &leh 'iscus %enurut Ajaran %ateriil , 8tang pajak timbul karena undang-undang yang berlaku seluas wilayah nasi&nal
BE6AKH"6N(A H$TAN3 PA!AK $1 Adanya pembayaran 01 K&mpensasi 51 Penghapusan utang pajak 1 !ewat waktu <1 Pembebasan
S"STEM PEM$N3$TAN PA!AK $1 =''icial Asesment System >aitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang &leh sese&rang berada pada pemungut pajak +'iscus1
halaman &
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
01 Semi Sel' Assesment System >aitu suatu sistem pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang &leh sese&rang berada pada dua pihak yaitu wajib pajak dan 'iscus. 51 Full Sel' Assesment System >aitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang &leh sese&rang berada pada &rang itu sendiri. 1 With h&lding System >aitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang &leh sese&rang berada pada pihak ketiga +bukan 'iscus maupun wajib pajak1.
halaman
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
K E TENT $AN $M$M DAN TATA +A 6A PE6PA!AKAN #ASA( *8K8% P?(PAJAKAN #asar h&kum perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak 8ndang-undang N&. @ tahun $65 yang telah dirubah dengan 88 N&. tahun $) dan terakhir dirubah dengan 88 N&. 06 ahun 0B dan telah dirubah dengan 8ndan-undang n&. 5@ tahun 06
P?N;?(7AN 8%8% P?(PAJAKAN #ajib Pajak (#P) adalah &rang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pem&t&ng pajak tertentu. adan adalah sekumpulan &rang atau m&dal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perser&an terbatas) perser&an k&manditer) perser&an lainnya) badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk
apapun)
'irma)
k&perasi)
dana
pensiun)
persekutuan) perkumpulan) yayasan) &rganisasi masa) &rganisasi s&sial p&litik atau &rganisasi yang sejenis) lembaga) bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. Pengusaha adalah &rang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan
usaha
atau
pekerjaannya
menghasilkan
barang)
mengimp&r barang) mengeksp&r barang) melakukan usaha perdagangan) meman'aatkan barang tidak berujud jasa dari luar daerah pabean) melakukan usaha jasa atau meman'aatkan jasa dari luar daerah Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan Penyerahan "arang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan
halaman &(
pajak
berdasarkan
8ndang-undang
Pajak
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
Pertambahan Nilai tahun $6 dan perubahannya tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditentukan berdasarkan keputusan %enteri Keuangan) kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak *asa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan %enteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim. +ahun Pajak adalah waktu satu tahun takwim kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim Pajak +erutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat ) dalam masa pajak ) dalam tahun pajak
atau dalam bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 'urat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak Nomor Pokok #ajib Pajak (NP#P) adalah n&m&r yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya. 'urat 'etoran Pajak (''P) adalah surat yang &leh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyet&ran pajak yang terutang ke kas negara melalui kant&r p&s dan atau bank badan usaha milik negara atau bank usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk &leh menteri keuangan. 'urat Pemberitahuan ('P+) adalah surat yang &leh wajib pajak digunakan untuk melap&rkan penghitungan dan atau pembayaran pajak) &byek pajak dan atau bukan &byek pajak dan atau harta dan kewajiban) menurut ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan.
7!a 2 maam SPT : • SPT Masa •SPT Tahunan
halaman &>
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
'urat Ketetapan Pajak ('KP) adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil 'urat +agihan Pajak ('+P) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari) mengumpulkan dan meng&lah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
SASA6AN PEME6"KSAAN 5 -
7nterpretasi undang-undang yang tidak benar
-
Kesalahan hitung
-
Penggelapan secara khusus dari penghasilan
-
Pem&t&ngan dan pengurangan tidak sesungguhnya
KEA!"BAN DAN HAK A!"B PA!AK A. Ke1ajiban ajib Pajak -
%enda'tarkan diri untuk mendapatkan NPWP
-
%enghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
-
%engisi dengan benar SP dan mengirimkan ke KPP dalam batas waktu yang ditentukan
-
%enyelenggarakan pembukuan/pencatatan
-
Jika diperiksa wajib , o
%emperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan d&kumen
yang
menjadi
dasarnya dan
d&kumen
lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diper&leh) kegiatan usaha wajib pajak
halaman &?
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
%emberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
o
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan %emberika keterangan yang diperlukan
o
B. Hak ajib Pajak -
%engajukan surat keberatan dan surat banding
-
%enerima tanda bukti pemasukan SP
-
%elakukan pembetulan SP yang telah dimasukkan
-
%engajukan perm&h&nan penundaan pemasukan SP
-
%engajukan perm&h&nan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
-
%engajukan perm&h&nan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
-
%eminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak + (?S78S7 1
-
%emberi kuasa kepada &rang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
-
%engajukan perm&h&nan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan SP yang salah
-
Apabila wajib pajak dip&t&ng &leh pemberi kerja) wajib pajak berhak meminta tanda bukti pem&t&ngan PPh pasal 0$ kepada pem&t&ng pajak
Kelebian Pembayaran Pajak 'ajib Pajak yang !alam & tahun pajak $PPh% atau PKP yang !alam & masa pajak $PP% bila pajak yang telah !ibayar melebihi pajak yang seharusnya terutang !an !ilap*rkan !alam SPT berhak memper*leh pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
Pengurangan Penga&ilan Bruto 'ajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha berhak mengurangi penghasilan brut*
halaman &@
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
yang !iterima !engan biaya yang telah !ikeluarkan $biaya 1iskal yang !iatur !alam Pasal ( << PPh%.
Norma Pengitungan
pajak
!ilakukan
!engan
*rma
Penghitungan.
W?W?NAN; APA(A8( PAJAK , $. %enerbitkan Surat Ketetapan yang meliputi Surat agihan Pajak) Surat Ketetapan Pajak) Surat Ketetapan Pajak ambahan) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran dan Surat Pemberitaan. 0. %elakukan penagihan 5. %engadakan pemeriksaan . %elakukan penyidikan
K?WAJ7"AN APA(A8( PAJAK $. %enerbitkan NPWP 0. %enerbitkan kartu NPWP 5. %enerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak . %enerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak <. %enerbitkan Surat Keputusan Angsuran / penundaan diajukan wajib pajak @. %emberikan keputusan atas keberatan yang B. %emberikan keputusan atas pengurangan / penghapusan bunga 6. %erahasiakan data pribadi wajib pajak
SANKS" PE6PA!AKAN
halaman 20
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
-
Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kewajiban kepada negara ) khususnya yang berupa denda) bungan dan kenaikan
-
Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. %erupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan 'iskus agar n&rma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana) kurungan penjara
P A!AK PEN3HAS"4AN , PP Pengertian , Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak
Subyek Pajak Penga&ilan 5 $. =rang pribadi yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di 7nd&nesia. 0. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 5. "adan ) adalah badan usaha berbetuk apapun yang didirikan dan berpenghasilan di 7nd&nesia. . "entuk 8saha etap + "8 1 adalah bentuk usaha yang dipergunakan &leh &rang pribadi/badan yang tidak bertempat tinggal/didirikan di 7nd&nesia atau berada di 7nd&nesia tidak lebih dari $65 hari dalam jangka waktu $0 bulan.
Ti*ak Terma&uk Subyek Pajak 5 $. "adan Perwakilan Negara Asing. 0. Pejabat-pejabat perwakilan dipl&matik dan k&nsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing. 5. =rang-&rang yang diperbantukan kepada mereka.
halaman 2&
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
. =rganisasi-&rganisasi internasi&nal dengan syarat , a. 7nd&nesia menjadi angg&ta &rganisasi tersebut b. idak menjalankan usaha kegiatan lain untuk memper&leh penghasilan dari 7nd&nesia. <. Pejabat perwakilan &rganisasi internasi&nal
9ara %enghitung Penghasilan Kena Pajak + PKP 1 , "esarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan &leh penghasilan bruto dikurangi , "iaya untuk mendapatkan) menagih) dan memelihara penghasilan. Penyusutan dan Am&rtisasi 7uran kepada dana Pensiun Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki Kerugian dari selisih kurs mata uang asing "iaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 7nd&nesia Piutang yang nyata-nyata tak tertagih
#asar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak + PKP 1 ,
8ntuk Wajib Pajak "adan PKP C Penghasilan sebagai &byek pajak D "iaya
8ntuk Wajib Pajak =rang Pribadi +Per&rangan1 PKP C Penghasilan D "iaya - PKP
byek Pajak Penga&ilan 5 $. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. 0. *adiah dari undian/pekerjaan/kegiatan dan penghargaan 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta . !aba 8saha
halaman 22
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
<. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya @. "unga B. #e:iden 6. (&yalti . Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta $. Penerimaan atau per&lehan berkala $$. Keuntungan karena pembebasan utang $0. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing $5. Selisih lebih karena penilaian kembali akti:a $. Premi asuransi $<. 7uran yang diterima atau diper&leh perkumpulan dari angg&tanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas $@. ambahan kekayaan nett& yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
Ti*ak Terma&uk byek Pajak 5 $. "antuan atau sumbangan) termasuk 4akat 0. *arta hibahan 5. Warisan . *arta termasuk set&ran tunai <. Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. @. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada &rang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan) kecelakaan) jiwa) dwiguna) dan beasiswa. B. #e:iden atau bagian laba dengan syarat , a. #e:iden berasal dari cadangan laba yang ditahan b. "agi perser&an terbatas +P1) "8%N dan "8%# yang menerima de:iden) kepemilikan saham pada badan yang memberikan de:iden paling rendah 0
halaman 23
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
. Penghasilan dari m&dal yang ditanamkan &leh dana pensiun $. "agian laba yang diterima angg&ta perser&an k&mnaditer yuang m&dalnya tidak terbagi atas saham-saham) persekutuan) perkumpulan) 'irma dan k&ngsi. $$. "unga &bligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama < tahun pertama sejak pendirian perusahaanatau pemberian ijin usaha $0. Penghasilan yang diterima perusahaan m&dal :entura dengan syarat , a. Perusahaan kecil) menengah yang menjalankan kegiatan dalam sekt&rsekt&r usaha yang ditetapkan %enteri Keuangan b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa e'ek di 7nd&nesia
halaman 2
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
P P PASA4 78 *an 79
Pengertian PPh Pasal 0$ dan 0@ PPh pasal 0$ adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji) upah) h&n&rarium) tunjangan) dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan) jasa atau kegiatan ayang dilakukan Wajib Pajak =rang Pribadi dalam Negri. PPh pasal 0@ adalah pajak yang mengatur tentang penghasilan ayang diper&leh Wajib Pajak !uar Negri berupa de:iden) bunga) sewa) r&yalty) imbalan Subyek PPh Pasal 0$, $. Pegawai 0. Penerima pensiun 5. Penerima h&n&rarium . Penerima upah <. =rang pribadi lain ayang menerima penghasilan sehubungan pekerjaan.
Penghasilan yang dip&t&ng PPh pasal 0$ , $. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji) uang pensiun) premi bulanan dll. 0. Penghasilan yang diper&leh secara tidak teratur berupa ajasa pr&duksi) b&nus dll. 5. 8pah harian) mingguan) satuan dll. . 8ang tebusan pensiun <. *&n&rarium) uang saku) hadiah dll.
Penghasilan yang tidak dip&t&ng PPh pasal 0$ , $. Pembayaran asuransi 0. Pembayaran * 5. 8ang tebusan pensiun
halaman 2#
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
. 8ang pesaang&n <. Penerimaan Natura @. 7uran pensiun B. Pajak yang ditanggung pemberi kerja 6. Penghasilan pegawai yang t&talnya dibawah PKP . Penghasilan yang tidak melebihi 8%P
Penghasilan yang dip&t&ng PPh pasal 0$ Final , $. 8ang tebusan pensiun 0. 8ang pesang&n 5. *adiah undian . *&n&rarium/k&misi yang dibayarkan kepada penjaja barang
"iaya yang b&leh dikurangkan dari penghasilan brut& , $. "iaya jabatan 0. 7uran yang terkait dengan gaji yang dibayar &leh pegawai kepada dana pensiun 5. Penghasilan idak Kena Pajak +PKP1 , Wajib pajak
(p
0.5.)-/th
Status Kawin
(p
0.0<.)-/th
anggungan +maks. 51
(p
0.0<.)-/th
7stri bekerja
(p
0.5.)-/th
%ulai $ Juli 0$< PKP berubah menjadi , Wajib pajak
(p
5@..)-/th
Status Kawin
(p
5..)-/th
anggungan +maks. 51
(p
5..)-/th
7stri bekerja
(p
5@..)-/th
arip PPh =rang Pribadi dalam Negri ,
!apisan PKP
halaman 2(
arip PPh
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
(p
(p <..)-
(p<..)-
(p 0<..)-
$
(p0<..)-
(p <..)-
0
(p <..)-
5E
#iatas
9ara menghitung PPh Pasal 0$ , $. %enghitung Penghasilan "rut& ;aji unjangan-tunjangan 8ang pengganti natura 0. %enghitung penghasilan bersih P&t&ngan yang diperkenankan dalam perhitungan PPh Pasal 0$ , "iaya jabatan ,
KA(>AWAN ?AP %?N#APA "=N8S !angkah-langkah untuk menghitung besarnya PPh. Atas "&nus) atau pemberianpemberian lain yang si'atnya tidak tetap dan biasanya diberikan setahun sekali ,
halaman 2>
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
a1 %enghitung penghasilan Nett& setahun secara keseluruhan) yaitu penghasilan teratur dan b&nus yang diterima. b1 %enghitung Penghasilan Kena Pajak dan PPh. erutang atas penghasilan teratur dan b&nus yang diterima saat itu. c1 %enghitung PPh atas penghasilan teratur d1 %enghitung PPh. Atas b&nus) yaitu selisih antara PPh. Secara t&tal dengan PPh. Penghasilan teratur.
PP* AAS 8AN; P?SAN;=N Penerima pesang&n) tebusan pensiun) unjangan *ari ua atau Jaminan *ari ua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tari' PPh 'inal sebagai berikut,
Jumlah Penghasilan "rut& arip PPh (p 0< juta sd. (p < juta
PP* PASA! 0@ Adalah Pajak penghasilan yang dikenakan bagi WNA yang menerima penghasilan di 7nd&nesia) meskipun tidak bertempat tinggal di 7nd&nesia. A(7P PPh PASA! 0@
20 + A Penghasilan ,rut* Penghasilan yang dip&t&ng PPh pasal 0@ yang tidak bersi'at 'inal , $. Pem&t&ngan atas penghasilan kant&r pusat dari usaha/kegiatan penjualan barang) atau pemberian jasa di 7nd&nesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan &leh "8 di 7nd&nesia. 0. Pem&t&ngan atas penghasilan yang diterima/diper&leh &rang pribadi/badan luar negri yang berubah status menjadi Wajib Pajak #alam Negri.
halaman 2?
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
K 6 ED"T PA!AK PA!AK PEN3HAS"4AN PASA4 77 Pajak Penghasilan pasal 00 adalah merupakan Kredit Pajak) dimana pada satu tahun kemudian bisa diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban membayar pajaknya. "adan-badan yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh. Pasal 00 adalah , $. #irekt&rat Jendral "ea dan 9ukai 0. #irekt&rat Anggaran 5. "endaharawan
rutin
dan
bendaharawan
pr&yek) baik
di
tingkat
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. . "adan-badan lain yang melakukan pembayaran barang dan jasa dari belanja negara dan belanja daerah.
PP0 Pasal ea 1ukai >ang dimaksud dengan PPh Pasal 00 "ea dan 9ukai adalah imp&rtir yaitu para pengusaha yang dalam usahanya memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean 7nd&nesia. 7mp&rtir tersebut wajib membayar PPh. Pasal 00 ) sedangkan yang memungutnya adalah #irekt&rat Jendral "ea dan 9ukai. 7stilah-istilah , AP7
, Angka Pengenal 7mp&r
97F
, 9&st 7nsurance and 'reight
arip yang dikenakan ,
0)
Sedangkan kalau imp&rtir tersebut tidak memiliki AP7/S/ maka arip yang dikenakan menjadi , B)
PP0 P2'2% 3N&2022#2N PPh pasal 00 "endaharawan ini &byeknya berupa penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari AP"N/#. Pemungutnya adalah #irekt&rat Anggaran) "endaharawan rutin dan Pr&yek) baik di tingkat Pusat maupun #aerah. ari' pemungutannya adalah , $)
halaman 2@
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
arip tersebut dikenakan apabila Nilai "arang/Jasa belum terkena PPN maupun PPn "%. etapi jika Nilai barang sudah termasuk PPN atau PPn "%) maka harus dikeluarkan terlebih dahulu.
PP* PASA! 05 PPh pasal 05 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa de:iden) bunga) r&yalty) hadiah atau penghargaan) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan dari penyerahan jasa ayang dilakukan di 7nd&nesia. A(7F "esarnya tari'
PPh pasal 05 untuk #e:iden) bunga) r&yalty) hadiah dan
penghargaan) dan bunga simpanan yang dibayar k&perasi aadalah sebesar $
PP* PASA! 0
PPh pasal 0 merupakan pajak yang terutang atau dibayar di !uar Negri atas penghasilan yang diterima atau diper&leh dari !uar Negri. PPh pasal 0 yang dibayar di !uar Negri ini dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilaan wajib pajak dalam negri. "esarnya kredit Pajak !uar Negri adalah sebesar Penghasilan !N G Pajak erutang Penghasilan Kena Pajak
Atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak di !uar Negri.
halaman 30
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
P?N;*78N;AN PPh PASA! 0<
PPh pasal 0< adalah Kredit pajak yang dibayar +diangsur1 wajib pajak setiap bulannya. "esarnya PPh pasal 0< yang harus dibayar tergantung pada besarnya pajak yang terutang peri&de +tahun1 sebelumnya.
halaman 3&
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
M EN3H"T$N3 PP $NT$K BADAN #alam menghitung PPh "adan harus diperhatikan hal-hal yang menyebabkan adanya perbedaan antara !ap&ran Keuangan +Neraca dan (ugi !aba1 yang dibuat Perusahaan +disebut !ap&ran Keuangan "isnis1 dengan !ap&ran Keuangan Fiskal) yaitu !ap&ran keuangan yang digunakan untuk melap&rkan pajak berdasarkan pada ketentuan perpajakan. !ap&ran Keuangan yang dibuat Perusahaan biasanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri) hal ini disebut sebagai !ap&ran Keuangan "isnis. Sedangkan !ap&ran Keuangan yang dipakai sebagai dasar perhitungan PPh. adalah !ap&ran Keuangan Fiskal. =leh karena itu harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu sebelum menghitung PPh "adan disebut (ek&nsiliasi Fiskal
Adapun hal-hal yang menyebabkan perbedaan bisa dibagi menjadi dua +01 hal) yaitu , $. >ang menambah dalam !ap&ran Keuangan Fiskal
+ biaya yang tidak
diakui dalam pajak 1 "iaya untuk kepentingan pemegang saham Pemupukan dana cadangan Pemberian natura kepada karyawan Pemberian
yang
melebihi
kewajaran
kepada
pemegang
saham
sehubungan dengan pekerjaannya "antuan atau sumbangan +mulai th 0 diperkenankan1 Pajak penghasilan yang telah dibayarkan ;aji yang dibayarkan kepada angg&ta persekutuan yang m&dalnya tidak terbagi atas saham Sanksi administrasi Selisih Penyusutan atau Am&rtisasi "iaya yang ditangguhkan pengakuannya
halaman 32
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
0. >ang mengurangi Selisih Penyusutan atau Am&rtisasi Pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya Pendapatan yang sudah dikenai PPh.
Setelah dilakukan penyesuaian maka bisa dihitung PPh. "adan tersebut dengan menggunakan perhitungan arip "adan.
"eda etap +Permanen1 %enurut Standar Akuntansi Keuangan +SAK1 dan %enurut Fiskal
Jenis Perbedaan $. Penghasilan "unga "ank 0. Penghasilan #e:iden 5. "iaya Sumbangan/ hadiah . Keuntungan dari penyertaan saham di bursa e'ek <. Penghasilan dari sumbangan/ hibah @. "iaya sumbangan/ bantuan B. unjangan pegawai dalam bentuk natura
%enurut SAK %erupakan penghasilan di luar usaha %erupakan penghasilan di luar usaha %erupakan biaya %erupakan penghasilan di luar usaha
6. "iaya ?ntertainment
%erupakan penghasilan di luar usaha %erupakan biaya di luar usaha %erupakan penghasilan +bagi pegawai1 dan biaya bagi +pemberi kerja1 #apat dimasukkan sebagai biaya
. "iaya denda dan bunga pajak $. *ibah/warisan
%erupakan pengurang penghasilan #apat diperhitungkan sebagai biaya/penghasilan
halaman 33
%enurut Fiskal Sudah dip&t&ng PPh yang bersi'at 'inal %asuk dalam pengecualian &bjek pajak idak mengurangi penghasilan idak menambah penghasilan idak menambah penghasilan idak mengurangi penghasilan idak mengurangi penghasilan Sebagai deductible eHpense jika ada da'tar n&minati'nya dan sebagai n&n deductible eHpense jika tidak ada da'tar n&minati'nya N&n deductible eHpense N&n deductible eHpense
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
diluar usaha
P?N>8S8AN Penyusutan adalah berkurangnya nilai suatu akti:a dikarenakan untuk keperluan mendapatkan) menagih) dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa man'aat lebih dari $ tahun.
K?!=%P=K AK7IA "?(8J8# #AN A(7F P?N>8S8ANN>A Kel&mp&k *arta berujud "ukan "angunan ,
%asa man'aat
ari' dg met&de ;aris !urus
ari' dg met&de Sald& %enurun
Kel&mp&k $ Kel&mp&k 0 Kel&mp&k 5 Kel&mp&k "angunan ,
tahun 6 tahun $@ tahun 0 tahun
0
<E 0
Permanen idak permanen
0 tahun $ tahun
JENIS-JENIS AKTIVA BERUJUD DALAM KELOMPOK I $. %ebel dan peralatan kayu/r&tan tms meja)bangku) kursi) almari 0. %esin kant&r 5. Perlengkapan ( . Sepeda %&t&r <. Alat perlengkapan khusus bagi industri @. Alat #apur
JENIS-JENIS AKTIVA BERUJUD DALAM KELOMPOK II $. %ebel dan peralatan dari l&gam termasuk meja) bangku dll.) kipas angin) A9 dsb. 0. K&mputer) printer) scanner dsb.
halaman 3
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
5. %&bil) bus) truk) speed b&at) dsb. . 9&ntainer dsb.
JENIS-JENIS AKTIVA BERUJUD DALAM KELOMPOK III %esin-mesin untuk ekspl&itasi pertambangan) pemintalan) peng&lah kayu) penggergajian kayu) peng&lah pr&duk kimia) mesin penghasil mesin) perangkat radi& na:igasi) radar) kapal penumpang) barang) tangki) perahu layar pakai atau tanpa m&t&r dengan berat 0< #W) pesawat terbang dan helik&pter.
JENIS-JENIS AKTIVA BERUJUD DALAM KELOMPOK IV %esin-mesin berat untuk k&nstruksi) l&k&m&ti' uap) kereta gerb&ng penumpang dan barang termasuk k&ntainer khusus) kapal penumpang) barang atau yang lainnya dengan berat $. #W.
A%=(7SAS7 Am&rtisasi adalah penyusutan yang dilakukan terhadap akti:a tetap tidak berujud. %isalnya , *ak paten) r&yalti) trade mark dll.
A(7P PPh "A#AN , arip PPh badan yang berlaku sampai tahun 06 adalah , Penghasilan Kena Pajak +PKP1 sd. (p < jt.
arip PPh , $E
PKP diatas (p < juta sd. (p $ juta
arip PPh , $
PKP (p $ juta
arip PPh , 5E
%ulai tahun 0 arip PPh badan adalah sebesar 06E 'edangkan mulai tahun /4/ +arip PPh badan adalah sebesar .5
halaman 3#
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
PPN *an PPn BM +PAJAK P?(A%"A*AN N7!A7 dan PAJAK P?NJ8A!AN "A(AN; %?WA*1
PPN dan PPn "% adalah dua macam pajak yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas k&nsumsi dalam negeri.
7stilah-istilah yang ada , $. "arang Kena Pajak + "KP 1 Adalah barang berujud yang menurut si'at atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil pr&ses peng&lahan +pabrikasi1 yang dikenakan pajak berdasarkan 88 PPN 0. Jasa Kena Pajak + JKP 1 Adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang) 'asilitas) atau hak tersedia untuk dipakai) yang dikenakan PPN. 5. Penyerahan Jasa Kena Pajak Adalah kegiatan melaksanakan pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk Jasa Kena Pajak yang dilakukan untuk kepentingan sendiri. . Pengusaha Kena Pajak + PKP 1 Adalah &rang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaan atau perusahaannya menghasilkan barang) mengimp&r barang) mengeksp&r barang ) melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan PPN. <. %enghasilkan Adalah kegiatan meng&lah melalui pr&ses mengubah bentuk atau si'at suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru. @. *arga Jual
halaman 3(
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
Adalah nilai berupa uang) termasuk semua biaya yang seharusnya diminta &leh penjual. B. Penggantian Adalah nilai berupa uang) termasuk semua biaya yang diminta &leh pemberi jasa. 6. Nilai 7mp&r Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya berdasarkan ketentuan kepabeanan. . Faktur Pajak Adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat &leh PKP. $. Pajak %asukan Adalah PPN yang dibayar &leh PKP pada waktu pembelian "arang Kena Pajak $$. Pajak Keluaran Adalah PPN yang dipungut &leh PKP pada waktu penjualan barang kena pajak. $0. %asa Pajak Adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim.
=byek Pajak a. Penyerahan "KP di dalam daerah Pabean yang dilakukan &leh Pengusaha b. 7mp&r "KP c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah Pabean &leh Pengusaha
ari' ari' PPN adalah sebesar $E) berdasarkan pertimbangan perkembangan ek&n&mi dan atas peningkatan dana untuk pembangunan) dengan peraturan pemerintah tair' PPN dapat diubah serendah-rendahnya
halaman 3>
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
halaman 3?
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
PA!AK B$M" DAN BAN3$NAN P?N;?(7AN , "umi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman +termasuk hewanhewan tumbuhan perairan1 serta laut wilayah (epublik 7nd&nesia. "angunan adalah k&nstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap apada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal) tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Nilai Jual =byek Pajak +NJ=P1 adalah harga rata-rata ayang diper&leh dari transaksi jual beli. NJ=P ditentukan melalui perbandingan harga dengan &byek lain ayang sejenis atau nilai per&lehan baru atau nilai jual &byek pajak pengganti. Surat Pemberitahuan =byek Pajak +SP=P1 adalah surat yang digunakan &leh wajib pajak untuk melap&rkan data &byek menurut ketentuan 88 Pajak "umi dan "angunan. Surat Pemberitahuan Pajak erutang +SPP1 adalah surat yang digunakan &leh #irjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
=">?K PAJAK >ang menjadi &byek Pajak adalah "umi dan atau "angunan
P?N;?98A!7AN =">?K PAJAK , $. Apabila digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. 0. #igunakan untuk makam) peninggalan purbakala) atau yang sejenis 5. *utan lindung) suaka alam) hutan wisata) taman nasi&nal dan tanah negaraaaaaa aaayang belum dibebani suatu hak. . #igunakan &leh perwakilan dipl&matik ) k&nsulat dan &rganisasi internasi&nal.
halaman 3@
Handry Yulianto, SE
Modul Brevet Pajak
9A(A %?N;*78N; PAJAK ,
A(7F PAJAK G NJKP )
Keterangan , ari' Pajak C )
halaman 0
Handry Yulianto, SE