Buku Pengadaan Tanah PLN Tahun 2015 Lengkap Nomor 0104 Tahun 2015

Tim Penyusun :

Noesita Indriani Endro Yulianto Bayu Parlinto Dodo Dwi Sukmono Anne Kusumawardhany Ahmad Zaki Mubarrok Muhammad Nursetiawan

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0104 .K/DIR/2015

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DIREKSI PT PLN (PERSERO) Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memerlukan tanah, maka diperlukan himpunan ketentuan-ketentuan pengadaan tanah yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan peroleh tanah;

b.

bahwa Himpunan ketentuan-ketentuan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, merupakan Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

1.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014; Anggaran Dasar PT PLN (Persero); Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota–Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9. 10.

11. Keputusan ...

2

11.

12.

13.

14.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0313.K/DIR/2014; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.K/DIR/2013 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K/DIR/2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG BUKU PEDOMAN TATA LAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.

PERTAMA

:

Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi kegiatan pengadaan tanah di seluruh Unit PT PLN (Persero)

KETIGA

:

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah apabila diperlukan akan diterbitkan Surat Kuasa dari Direksi PT PLN (Persero).

KEEMPAT

:

Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan akan dilakukan secara berkala untuk kesempurnaan Buku Pedoman ini.

KELIMA

:

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal

di Jakarta

DIREKTUR UTA UTAMA,

SOFYAN O BASIR

3

KATA PENGANTAR

Membangun infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi dan gardu induk adalah bagian dari tugas penting PT PLN (Persero) “PLN”. Infrastruktur Ketenagalistrikan tersebut merupakan kepentingan umum, atau kepentingan bangsa negara dan masyarakat Indonesia, yang oleh karenanya harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prasyarat keberhasilan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan adalah tersedianya lahan yang berstatus clean and clear , untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangunan tersebut. Penyiapan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, beserta segenap peraturan pelaksanaannya yang terkait. Sesuai amanah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012, PLN adalah salah satu Instansi, yakni Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah, sehingga oleh karenanya menempatkan PLN sebagai subyek dari ketentuan ini. Artinya, pengadaan tanah oleh PLN untuk kepentingan pembanguan infrastruktur Ketenagalistrikan, merujuk dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Paradigma pengadaan tanah yang selama ini lekat dengan kesan ‘sulit’ dan ‘lama’ harus kita tantang dengan optimisme atas imp lementasi ketentuan Und ang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Terlebih lagi, PLN dalam 5 (lima) tahun ke depan, mempunyai tugas yang sangat menarik, yakni membangun tambahan pembangkit sebanyak 35.000 MW, serta infrastruktur lain yang berkaitan yakni saluran transmisi dan gardu induk, yang artinya, PLN harus secara tepat dan cepat menyediakan lahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Untuk itu, guna meningkatkan pemahaman serta mendukung keterampilan dan kemampuan jajaran PLN dalam melaksanakan pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan, maka disusunlah Buku Manual Tata Laksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini. Dengan terbitnya Buku Manual ini, maka diharapkan bahwa proses pengadaan tanah dapat diselenggarakan dengan ter tib, lancar, tepat dan cepat dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2015

Kepala Divisi Pertanahan dan Kelembagaan

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

4

DAFTAR ISI

5

DAFTAR ISTILAH

6

BAB 1 : Latar Belakang

8

BAB 2 : Quick Refference

11

BAB 3 : Diagram Alir Seluruh Tahapan Proses Pengadaan Tanah

19

BAB 4 : Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

25

Lampiran 2.1 : Format dan Borang Pendukung

65

Lampiran 2.2 : Frequently Asked Questions

95

Lampiran 2.3 : Contoh Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

117

Lampiran 2.4 : Format dan Borang Pendukung L.01 s.d. L.36 dan H.01

123

5

DAFTAR ISTILAH

1.

Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, yaitu analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.

2.

Analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah adalah dokumen yang disusun oleh PT PLN (persero) untuk mengajukan rencana pembangunan kepada Pemerintah Provinsi yang akan dijadikan lokasi rencana pembangunan.

4.

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

5.

Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

6.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

7.

Infrastruktur Ketenagalistrikan merupakan sarana dan prasarana yang dibangun PT PLN (persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

8.

Kelayakan lokasi, yaitu analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.

9.

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

10. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 11. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. 12. Lokasi Rencana Pembangunan merupakan lokasi yang dijadikan rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pengadaan Tanah. 13. Nadzir untuk tanah wakaf, merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 14. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 15. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. 16. Pemegang dasar penguasaan atas tanah, pemegang dasar penguasaan atas tanah merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.

6

17. Pemegang hak atas tanah, yaitu berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Pemegang pengelolaan, merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 20. Pemilik tanah bekas milik adat, merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan perundang-undangan di bidang Agraria. 21. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 22. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang berkedudukan di kabupaten atau kota. 23. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. 24. Perkiraan nilai tanah, yaitu perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah. 25. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. 26. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, yaitu berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 27. PT PLN (Persero) adalah satuan unit kerja dari PT PLN (Persero) yang melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 28. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. 29. RUPTL (Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik) adalah rencana strategis PT PLN (Persero) dalam hal pembangunan infrastruktur tenaga listrik. 30. Studi Kelayakan adalah dokumen pendukung dalam perencanaan pengadaan tanah yang mencakup survei sosial ekonomi, kelay akan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wi layah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, analisis mengenai dampak lingkungan, dan studi lain yang diperlukan. 31. Studi lain yang diperlukan, yaitu merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan, dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum. 32. Survei sosial ekonomi, yaitu kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.

7

BAB I

GAMBARAN UMU M

A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal (2) tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan bahwa “Pembangunan Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan”. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan sasaran “Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bag i pemenuhan hajat hidup orang banyak”. Atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, PT PLN (Persero) “PLN”, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berkewajiban secara institusional maupun konstitusional untuk melistriki seluruh wilayah Republik Indonesia dengan kualitas, mutu dan harga yang optimal, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan energi listrik. Pertumbuhan penduduk saat ini di Indonesia mencapai 1,42% pada periode 2000-2010 dan jumlah penduduk saat ini mencapai lebih dari 237 juta jiwa, dengan komposisi 49,8% menetap di wilayah perkotaan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tercatat pula peningkatan pendapatan per kapita, dari kisaran Rp 15,1 juta di tahun 2007 menjadi kisaran Rp 23,8 juta pada tahun 2010. Pertumbuhan ini yang kemudian berdampak pada peningkatan kebutuhan infrastruktur, termasuk kebutuhan atas tersedianya energi listrik. Kondisi total pembangkitan di seluruh wilayah Indonesia saat ini telah mencapai 50 GW, yang didukung oleh instalasi jaringan transmisi sepanjang mencapai 41,3 kms dan jaringan distribusi ke 56,5 juta pelanggan sepanjang 778 ribu kms. Kesiapan pasokan kelistrikan tersebut, baru melayani sebagian dari seluruh kebutuhan listrik yang ada, dan sampai akhir 2014, baru mampu memenuhi 83% rasio elektrifikasi. Dalam catatan PLN, laju pertumbuhan kesiapan infrastruktur selalu tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan kebutuhan energi listrik. Bila laju pertumbuhan infrastruktur hanya dalam kisaran 4-6% per tahun, laju kebutuhan tumbuh hingga 8,3% per tahun. Laju pertumbuhan demand tumbuh sangat progresif, hal ini diantaranya dipicu tingginya pertumbuhan penduduk dan target pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2022 nanti, pertumbuhan kebutuhan energi listrik masih didominasi oleh Sistem Jawa Madura Bali rata-rata mencapai 7,6%, sedangkan di wilayah lainnya mencapai 10%. Hal ini menggambarkan, bahwa pada tahun 2022, total kebutuhan energi listrik akan mencapai 400 TWh. Dengan pertumbuhan sebesar ini, sampai dengan 5 tahun yang akan datang diperlukan tambahan pasokan sekurangnya sebesar 35.000 MW. Untuk mendukung penyaluran daya dari tambahan 35.000 MW tersebut, diperlukan setidaknya jaringan transmisi sepanjang 50 ribu kms, Gardu Induk di 743 lokasi dan jaringan distribusi hingga 150 ribu kms.

8

Dari gambaran tersebut, maka dapat diperkirakan ada sekurang-kurangnya 200 titik lokasi pembangunan pembangkit, 700an lokasi untuk Gardu Induk dan ribuan tapak tower untuk pembangunan jaringan transmisi, yang lahannya harus dipersiapkan. Bercermin dari kebutuhan tersebut, maka kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dan utama dalam keberhasilan PLN untuk melaksanakan pembangunan. Pemahaman atas regulasi serta ketepatan proses dalam pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan menjadi hal yang sangat penting diketahui jajaran PLN yang membidangi hal tersebut. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, beserta peraturan pelaksanaannya yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presid en Nomor 71 Tahun 2012. Sebagai rujukan pelaksanaan tek nis, juga telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah yang diatur dalam Und ang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memuat beberapa perub ahan fundamental dalam kegiatan pengadaan tanah, diantaranya bahwa pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melegitimasi dalam pengadaan tanah. Oleh karena itu, filosofi pengadaan tanah dalam ranah ini, adalah bahwa Pemerintah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, dan bagi pihak pemegang hak atas tanah wajib melepaskan tanahnya yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, serta dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menerapkan 4 (empat) tahapan proses, yang memberikan kejelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan proses, termasuk output yang terukur serta tata laksana waktu yang jelas. Ke-empat tahapan tersebut adalah 1) Perencanaan, 2) Persiapan, 3) Pelaksanaan dan 4) Penyerahan Hasil. PLN, menjadi pihak yang akuntabel dalam tahapan Perencanaan. Tahapan Perencanaan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang akan menjadi landasan dan titik tolak prosesproses selanjutnya yang akan melibatkan instansi dengan kewenangan yang berbeda (seperti Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain). Dokumen Perencanaan tersebut harus dapat disusun dengan memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan sesuai ketentuan. Selain harus mampu menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan, PLN juga harus sangat memahami tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses pengadaan tanah, karena pada akhirnya, keberhasilan dari pengadaan tanah akan mendorong keberhasilan tugas PLN yang lebih luas, yakni penyediaan infrastruktur Ketenagalistrikan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat.

9

B. TUJUAN Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah bagi keperluan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini adalah satu-satunya acuan yang harus dipergunakan dan dipatuhi bagi seluruh unit kerja PT PLN (Persero) dalam rangka pengadaan tanah. Hal itu bertujuan agar kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh unit kerja PT PLN (Persero) dapat dilakukan sesuai dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dapat dilihat dalam butir 1.3 dalam bagian berikut ini.

C. RUANG LINGKUP Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah bagi keperluan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini berlaku bagi pelaksanaan tugas seluruh unit kerja PT PLN (Persero) yang melakukan kegiatan dalam rangka pengadaan tanah.

D. LANDASAN HUKUM (ACUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah bagi keperluan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini dirumuskan dan ditetapkan dari hasil pengkajian ilmiah terhadap landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini :

10

a.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

b.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

c.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

d.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

e.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

f.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangkit untuk Kepentingan Umum.

g.

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

h.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

QUICK REFFERENCE

A. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

2)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

3)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4)


5)


6)

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

7)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor13/PMK/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

EMPAT TAHAP PENGADAAN TANAH KEBIJAKAN 1. PERENCANAAN

2. PE RSIAPAN

3. PE LAKSANAAN

4. PENYERAHAN HASIL

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 14 - Pasal 15

Pasal 16 - Pasal 26

Pasal 27 - Pasal 47

Pasal 48 - Pasal 50

Pasal 51 - Pasal 61

Perpres Nomor 71 Tahun 2012

Pasal 3 - Pasal 7

Pasal 8 - Pasal 48

Pasal 49 - Pasal 111

Pasal 112 - Pasal 114

Pasal 115 Pasal 126


N/A

N/A

N/A

N/A

Pasal 120 - Pasal 121 Perpres Nomor 71/2012


N/A

N/A

Pasal 63 & Pasal 74 Perpres No. 71/2012

N/A

Penambahan Pasal 123A Perpres Nomor 71/2012

Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012

N/A

N/A

Pasal 1 - Pasal 45

Pasal 46 - Pasal 48

Pasal 49 - Pasal 57

UU Nomor 2 Tahun 2012

11

N A H L A I R S E A Y H N E P

) o r e s r e P ( N L N P P T B P - -

A I T ) S O o r N I e I K L V s R O A r e U R W P ( N P / R A I N T N E D T A L A A N B T P P M R P U A U T A U B G S B P C L - - - - - - -

H A N A T N A A D A G N E P T I A H K A R N E A T T N N A A K A A D J I A B G E N K E N P A N A T A E P A M E H P A T . . B C

12

A I T ) S O o r N I e I K L V s R O A r e U R W P ( N P / R A I N E D T A L B T P P U A U T G S B P - - - -

) o r e s r e P ( N L P T P -

N A A N A S K A L E P

N A P A I S R E P

N A A N A C N E R E P

T U P T U O

I S A K I F I T R E S

H A N A T

T U P T U O

N A H L I A A S D N A A A H G N T E P

T U P T U O

N A P A T E N E P

T U P T U O

I S A K O L

H A N N A N A T E A N N M A U C A K N A O E D A D R E G P N E P

D. TAHAP TAHAP PERENCANAAN PER ENCANAAN 1)

Dilakukan oleh PT PLN (Persero) atau unit yang ditugaskan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan Pengadaan Tanah.

2)

Output nya nya berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang memuat diantaranya :

3)

a.

maksud dan tujuan rencana pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum;

b.

kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RUPTL;; RUPTL

c.

letak tanah, tanah , menguraikan wilayah administrasi dari tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.

d.

luas tanah yang dibutuhkan , menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan;

e.

gambaran umum status tanah, tanah , menguraikan data awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah;

f.

perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah , menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;

g.

perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan , menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan;

h.

perkiraan nilai tanah, tanah , menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah;

i.

rencana penganggaran, penganggaran , menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disampaikan kepada Gubernur untuk kemudian dilan jutkan jutk an ke Tahap Persiapan. Persi apan.

E. TAHAP PERSIAPAN 1)

Dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh Gubernur dan beranggotakan Bupati/Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan PT PLN (Persero).

2)

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efesiensi dan efektifitas.

3)

Tim persiapan melakukan Pemberitahuan Rencana Pembangunan (paling lambat 20 20 Hari Kerja).

4)

Tim persiapan melakukan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan (paling lambat 30 Hari Kerja).

5)

Tim persiapan melakukan Konsultasi Publik (paling lambat 60 Hari Kerja). Apabila terdapat pihak yang kebe keberatan ratan atas Hasil H asil Konsul Konsultasi tasi Publi Publik, k, maka mak a : a.

Tim Persiapan harus melakukan Konsultasi Konsultasi Publik Ulang (paling lambat 30 Hari Kerja); Kerja);

b.

Apabila masih ada keberatan atas Hasil Konsultasi Konsultasi Publik Ulang, Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan, kemudian Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Lokasi Pembangunan;

c.

Apabila Pihak yang Berhak masih masih keberatan terhadap hasil Konsultasi Publik dan Keputusan

13

Gubernur mengenai Penetapan Lokasi Pembangunan, Pihak yang Berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat (paling lambat 30 Hari Kerja). 6)

Gubernur menerbitkan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan (paling lambat 14 14 Hari Ker ja). Pengumu Pe ngumuman man Penetapa Pen etapan n Lokasi Loka si Pembangun Pemb angunan an ditempat di tempatkan kan di d i Kantor Kant or Keluraha Kel urahan/Des n/Desa, a, Kantor Kan tor Kecamatan atau Kantor Kabupaten dan di lokasi pembangunan, serta diumumkan di media cetak dan media elektronik.

F. TAHAP PELAKSANAAN (1) 1)

Dilakukan oleh Badan Pertanahan Pertanahan Nasional (Kanwil atau kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan pada penugasan dari Kanwil).

2)

Badan Pertanahan Nasional (pelaksanaan pengadaan tanah) melakukan : a.

Pengukuran, inventarisasi, dan identifikasi objek pengadaan tanah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

b.

Hasil pengukuran (peta bidang), inventarisasi, dan identifikasi objek pengadaan tanah (daftar nominatif) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

c.

Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran, inventarisasi kepada lembaga pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;

d.

Bila ada keberatan, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Penilaian Ganti Rugi

Data yang dibutuhkan penilai : 1. Peta bidang tanah; 2. Daftar nominatif; dan 3. Data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Nilai gant gantii kerugia ker ugiann merupa me rupakan kan nila nilaii tungg tu nggal al untuk bidang per bidang tanah. tanah. Besarr nya nila Besa nilaii ganti ga nti kerug kerugian ian dari pen penilai, ilai, dijadikan dasar musyawarah untuk menetapka mene tapkann bentuk be ntuk gan gantiti kerugi ke rugian an..

Dilakukan (oleh jasa penilai publik yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero)) dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah





TAHAP PELAKSANAAN (2) Objek yang dinilai ganti kerugian 1. Tanah; 2. Ruang atas dan bawah tanah; 3. Bangunan; 4. Tanaman; 5. Benda yang berkaitan dengan de ngan tanah; dan atau 6. Kerugian nilai yang dapat dinilai.

14

Bentuk ganti kerugian 1. 2. 3. 4. 5.

Uang; Tanah penggant pengganti;i; Permukiman kembali; Kepemilikan saham; atau Bentuk lain yang disetujui disetujui oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang.

TAHAP PELAKSANAAN (3) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERHAK HAK Mendapatkan ganti kerugian yang sesua sesuaii dengan deng an nilai nil ai ganti ga nti kerugian yang nominalnya sama dengan yang ditetapkan oleh penilai.

KEWAJIABAN Pelepasan hak objek tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negera dihadapan kepala kantor pertanahan setempat dan menyerahkan bukti alas hak kepemilikan dan persyaratan lainnya yang diminta oleh pelaksana pengadaan tanah.

TAHAP PELAKSANAAN (4) TAHAP PELAKSANAN (5) Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada BPN untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimua dimuatt dalam dal am Berita Be rita Acara Kesepak Kesepakatan. atan. Pihak yang berhak (yang berkeberatan) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah pe netapan ganti kerugian. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan, karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan atau besarnya ganti kerugian.

TAHAP PELAKSANAAN (6) Pemberian ganti kerugian 1.

Berdasarkan hasil penilaian ( Appraisal Appra isal ) yang yan g ditetap di tetapkan kan dalam d alam musyaw musyawarah arah dan atau putus putusan an PePe ngadilan Negeri/Mahkamah Agung;

2.

Kemudian ketua pelaksana pengadaan tanah menerbitkan validasi pemberian pemberian ganti kerugian, sebagai dasar bagi PT PLN (Persero) untuk melakukan pembayaran;

3.

Ganti kerugian dititip ke Pengadilan Negeri terhadap hal : a.

Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musya warah dan tidak t idak mengaj mengajukan ukan keber keberatan atan ke k e Pengadil Pen gadilan; an;

b.

Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

15



c.

Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; atau

d.

Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian : 

     

 

         



   

Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan ke pengadilan negeri , kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

G. TAHAP PENYERAHAN HASIL BPN menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada PT PLN (Persero) setelah : a.

Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan;

b.

Pemberian ganti kerugian telah dititipkan ke Pengadilan Negeri.

Penyerahan hasil paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan membuat berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah.

PT PLN (Persero) wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna pendaftaran/ pensertifikatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

H.

SUMBER-SU MBER PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PT PLN (Persero) berasal dari Anggaran PLN (APLN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

          internal PT PLN (Presero).           PERMENKEU Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

16

i u l a a n l a e n i m k r n a i a N a d a a l a l A t a m n d i k g g a g n a n m n G i n a w a e a l i N g n k a t p j a e e u l A k a a R l p k r r t a k p E a n l a e e k T h a i p b a a a y i r E p d a e r m n a K m i a h y k a u h h y t n s a a a u s l r n a a a n k a 2 a e d t 7 D p a t a a m a t w 2

i u l a a n l a k a m n a e i a a i k l m u l t d g g a n a m a i g a n t i e n i a l g n a a r a p j e e k a y u k p k n d t a p a k l n a n a n k a a l i d n a a a a y i h a r m n r p d a a t a a a w a u h r m i h a a e y h t s l a p a a s l r n n r b a n k a 4 a e e e 5 D p a t a t p k m a t w 1

n n n n u u 3 u u h h h 2 h 1 a a a a 1 T t T 0 0 1 2 T 2 2 2 . 2 7 n 2 r r r n r u r o o o o u h o h m m m m a m a o o o T o M T o N N 1 N U 1 N N g g 7 g K 7 g s r n e n n U r n r o a a a a H o d p d d r m d n n R m n e o n A o U P U U N U S N g 5 s g g g A s n 1 e n n r n D e a a a a 1 r d 1 d d p r d p n n n r n l 2 e e U a 1 0 U U P U P 7 s a 2 8 0 4 1 8 1 P n 1 2 3 2 l l 2 u l 2 l 2 l l 2 a s a s 1 a s 1 s 1 h a s 1 a s a a a 0 a a 0 a 0 a a 0 P P 2 T P 2 P 2 P P 2 









H A N A T N A A D A G N E P S E S O R P U T K A W A K G N A J . I

a n a a c N n n a A c e r P n h a i e A s n r I N a a a S A n d t k R R a o a i l u p k E A h l i a e P U a k r m a t L P E n i t n e n p n a A K a r e a e n t n b H p a m u a m u k A i g g e s n r e n a T s a e p a r r b p t b a y a t m a s f m r a m a e i u e T S p m D p

U T j a j K a r A r e e k k W i i r A r a a K h h G 0 0 N 1 2 A J

a j r e k i r a h 0 3

n a t a k a p e s e k a r a c a a t i r e B


n u h a T 2 r o m o N g n a d n U g n a d n U 9 1 l 2 a s 1 a 0 P 2 

i s a k k o i l l r u i n m a n r e p e a a y p t b n t e u k a g a k n i e l a s o r p a i t a n y d d s a n s e u a u m a t m t u o a n p k a a e t e r m a k r t i t r e h a a r e r b n a t u i e u S d k a t S

a j a j r r e e k k i r i r a a h h 0 4 3 1

n s a a t s u a t u n p a e i m k s a u t k m a r l o u u g s n n a a e y p p n a t t t i e a n r b e u r e S t p

t t N g a a a t n k k U a T u t a a P r r g n a a n a a y y l a h i s s s a a d a u a m m m t g ) u a i n N i r r k p e a a h p U d d s a a T n P n t n a m a ( a t h s a a t h n u r a a a a t r a a r n s e n u e u g p b b a t e e e a t t u e k n k p k i k k i i t a t l i t ) t l a a a r m a r h a r m r A u e u s u e u M S p S u S p S (

a j r e k i r a h 3

n n a a n t a p k a a t a t ) n t r a a n h n N a e u g a i u i l a a U s n l ) i u i T t e e s m s g s m d P p k u a u a g a a ( a i k k k k p n n d o m o g a o n h ) a k l u l a k l r a a a n g n g m j g n e a g j m A e u e a n a n a p e s e p p p s n n ( n M e ( m ( t a p a a a i ) a t t t u i a s s g s a e a N g s e e u h a u n a n t n k n s a s U t u a n e o e m e u s a T u g a e P l p L p M p P u K P P a ) ) ) ) ) ) 1 2 3 4 5 6

g n a n a n t a l a i n a r s a c u n k e a k n b e i u l e r o g r l b k u l n k i u l a a b n p n a r i w b u n e a n s a m p n a a b i u l t n e u g a p s g u n g a a n a a s t t n l a n n h e a u b o e l d a c s n m k p o n n o e ) ) e P e r K p 1 2

i s a k o l n a p a t e n e P

O . . N 1 2

. 3

. 5





n a p a a i s r n e a c N p n A m e r T i n A I t a n G n u a a n E k h u K t u a t g r n n i e e a b b b m m m e e e P P p

. 4

n u h a T 2 r o m o N g n a d n U g n a d n U 3 2 l 2 a s 1 a 0 P 2

2 1 0 2 n u h a T 1 7 r o m o N s e r p r e P 6 4 l a s a P





17

n i u a l 4 a a 3 d l i 2 e a n k r a i N n k a a l g m a i A a g n d t n G i a e n a n m n m a a l a w a e j N g p k a t p e n u l g A k a t m n R l a k r r i a a l e E a a l a p e k l a T h n i a b a E a d d p e r s h a a K m k y k y h t u a l u s a k i a a n l r a a e n d a t a n a a D p a t a a m a t w h 2 1 0 2 n u h a T M 1 U 7 K r U o H m R o A N S s A e D r p r e P 8 5 l a s a N P



2 2 1 1 0 0 2 2 n n u u h h a a T T 1 1 7 7 r r o o m m o o N N s s e r e r p r p r e e P P 3 5 6 6 l l a a s s a a P P

A A f i t h N a s a h A a n n a i t S n a g a n a t n f i m K d a n o r k a t i t n i a a i A N h a a n g l g L A a f m d i d i r n u n i E R n i r n m a t u b a e t P A a a m e d a k t a t f o k a t p i n m i i P U t u e d a L g i r t b n l A E n m g p n e k a a r b n t u n a K a b a H d o a e a e f t p a g y d n e r p A i i i p k a n r a i b a a t h t y s d l l T a t i i i i a a s v n n n t a t f r b a n r e a u r u a e a e e e a P d S t t S m R d P P

18

U T j K a A r e W k i A r a K h G 0 N 3 A J


i s a k i f i t n e N d A i T n a A I d G i E s a K i s r a t n e v n I

i s a k i f i t n e l d i s i a n h a n d a i s m a s u i r m a u t g n n e v e n P i

O N 1

2



i h s a n n n a a a a u t a t N e d s t A k a i n n a G h g h k N e n e l u e l r A l R o p o e E n a n m T a n a e E k a k s K u k u m k a h a k a a g l n l l i e n i a D a D p t y

n i u a l a a a d l m e k n a i a l a l g m a i k t n u g g a e n m n n a i t i a e a i r g p k a a a p j l e u y n d t a a k n a k a k p l a a n a a k a a a n i l d n n a y i h a d a a t a r m n r a a s a w u h m k h a a r y h t e l a p a a s a k l l n n r b a n a 5 a e e e 5 D p a t a t p k m a t w 1

a j a j r r e e k k i r i r a a h h 0 0 3 3





i h h t n a a n a n n n ) a t A i a a a g a n t t i i r k i a M k r k r k a g ( e a a u i i i l l p u a t g b d i d i r e r n e n m n n m s r n m n e e a g a a u e k a c e b g e s e a t t e k i a p p p s a u n u a a n t a r t t n r t t h a a r n i r t a a a e u e u i a a r t a b k p a a p l a n b k c g e k c g i a a e e e e m a k b a i a u r r a k d k a k a r a k a t y t k a i a u p g t t k y t t t t g i i u a a e r n j r s a r n a r s a r h r n s r e e e e e u a u e u a u a e a B b S k k S m S p S m S m B g







a j r e k i r a h 7

M U K U H R A S A D

L I S A H N A H h a A R N n a E A t Y R n N A a a E U d P L a E g P K n e A p H l i A s a T

2 1 0 2 n u h a t 1 7 r o m o N s e r p r e p 2 1 1 l a s a P

H

U T K A W a j A r e K k G i N r a A J h 7

n a t a r e b e k a s a M ) 1

n a k i a b r e p i s a k i f i r e v a s a M ) 2

n n a n i a a g a p u d a r a t e i g e a n n k i l i e t e n p p n n e k a a h i p e g a y r g n b n u a r a a o p i w e p a k a t l t a h a y i e i a s t e n n n u n n e e a e P P a t M g P 3 4

5

6

n a t a g u g g n a g g n e t a s a M ) 1

i s a n s a a l i k d g a n g a n ) g e g p N n ( e n P i t a s r a u e t g s u e a P n M ) ) 2 3

k h a a h m n a a k s i h ) t a a n p e m A a g l M n ( n e p a a / s g i n r n u a t u e i u g b g P a u m r e e ) 4 P k 7

n a h h a a r n a e t y n n e a p a d a r a a g c n a e p a l t i r i s e a B h


N h a A l n T i s a A I a t G h n E n a a K a d

n a t a k i f i t r e s n e p / n a r a t f a d n e P

O . N 1

. 2

h n a r a e g y g n n e e P p

BAB III

DIAGRAM ALIR SELURUH TAHAPAN PROSES PENGADAAN TANAH

A. TAHAPAN UMUM PROSES PENGADAAN TANAH

PROSES PENGADAAN TANAH PERENCANAAN MEMBUAT PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PENDELEGASIAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH

PENSERTIFIKATAN

PENYIAPAN PELAKSANAAN

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

SURVEI SOSIAL EKONOMI; KELAYAKAN LOKASI; PERKIRAAN NILAI TANAH; ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT; DAMPAK LI NGKUNGAN DAN SOSIAL DOKUMEN HASIL STUDI KELAYAKAN

PENYERAHAN HASIL

SATUAN TUGAS PELAKSANA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

PLN

PENETAPAN PENI LAI

KONSULTASI PUBLIK MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN

MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN

DISERTAI DENGAN

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

DOKUMEN RENCANA PENGADAAN TANAH

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

DISERAHKAN KEPADA

HASIL PENGADAAN TANAH

PENITIPAN GANTI KERUGIAN PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH

MEMBENTUK TIM PERSIAPAN

GUBERNUR

DISERAHKAN KEPADA

PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

DOKUMENTASI HASIL INVENTARISASI

TAHAP PERENCANAAN 1

2

Perencanaan Pengadaan Tanah

Mengulas Studi Kelayakan sebagai Acuan Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah – – – –

Survei Sosial Ekonomi Kelayakan Lokasi Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan bagi Wilayah dan Masyarakat – Perkiraan Nilai Tanah – Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial dari Pengadaan Tanah – Studi Lain yang Diperlukan

Membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 3 – Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan – Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Letak Tanah – Luas Tanah yang Dibutuhkan – Gambaran Umum Status Tanah – Perkiraan Waktu Pelaksanaan – Perkiraan Nilai Tanah – Rencana Anggaran

4 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Hasil Studi Kelayakan Disampaikan Kepada Pemerintah Provinsi/Gubernur

19

TAHAP PERSIAPAN Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan

Membentuk Tim Persiapan 5

6

Konsultasi Publik Mengenai Rencana Pembangunan

7

Penetapan Lokasi Pembangunan

8

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

9

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan 10

Sumber: Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 10 huruf (a) sampai dengan (f)

5

TAHAP PERSIAPAN Pemerintah Provinsi Membentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah yang Berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi

Pemerintah Provinsi Membentuk Tim Persiapan, yang Beranggotakan: – Bupati/Walikota; – Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Terkait; – Instansi yang Memerlukan Tanah (PLN); – Instansi Terkait Lainnya.

Membuat Dokumen Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan – – – – –

Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan; Letak dan Luas Tanah yang Dibutuhkan; Tahap Rencana Pengadaan Tanah; Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan; dan – Informasi Lainnya yang Dianggap Perlu. Sumber: Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 8 angka (1) dan (2); Pasal 11 angka (3)

20

TAHAP PERSIAPAN 6

Pemberitahuan Secara Langsung Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan

Sosialisasi Tatap Muka

Undangan Sosialisasi/ Tatap Muka

Surat Pemberitahuan

Notulensi Pertemuan ditandatangani oleh Tim Perisapan atau Pejabat yang Ditunjuk Pemberitahuan Secara Tidak Langsung

Media Cetak Media Elektronik

Sumber: - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 11 angka (1) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 12 angka (1) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 12 angka (2) huruf (a) sampai (c) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 13 angka (3) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 15 angka (1) dan (2)

TAHAP PERSIAPAN

7


Status Kepemilikan Tanah – – – – –

Perseorangan Badan Hukum Badan Sosial Bidang Keagamaan Instansi Pemerintah yang menguasai Obyek Pengadaan Tanah

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Kepada Pemegang Hak – Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan untuk kepentingan umum – Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah – Peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian – Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak – Obyek yang dinilai ganti kerugian – Bentuk ganti kerugian – Hak dan kewajiban pihak yang berhak

Sumber: - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pasal 16 - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pasal 17 angka (1) dan (2) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pasal 29

21

TAHAP PERSIAPAN

8

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan kepada Pemegang Hak

SEPAKAT

SEPA KAT

Konsultasi Publik Ulang

Berita Acara Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan Pemindahan Lokasi Pembangunan

Berita Acara Penolakan Pemegang Hak Gubernur membentuk Tim Kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan

Pembatalan Rencana Pembangunan

DITERIMA

DITOLAK

Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan KEBERATAN

Pihak Berhak dapat mengajukan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumber: - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 31 angka (1), (2), - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 34 angka (1), (2), - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 35 angka (1), (2), - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 38 angka (1) dan - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 40

(3) dan (4) (3) (3), (4) dan (5) (2)

PTUN akan memutuskan diteruskan atau Tidak Proses Pengadaan Tanah di Lokasi Tersebut KEBERATAN Pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

TAHAP PERSIAPAN

9


MELAMPIRKAN

Peta Lokasi Pembangunan

Jangka Waktu 2 (dua) Tahun PERPANJANGAN

Melampirkan : - Surat Keputusan Penetapan Lokasi - Surat Pengajuan Perpanjangan Sumber: - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 41, Pasal 42 angka (1) dan (2), Pasal 43 angka (1), (2), (3), dan (4) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 44 angka (1) dan (2)

22

TAHAP PERSIAPAN

10

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Dengan Cara : - Ditempatkan di Kantor Kelurahan/Desa - Ditempatkan di Kantor Kecamatan - Ditempatkan di Kantor Kabupaten/Kota - Ditempatkan di Lokasi Pembangunan - Diumumkan melalui media catak dan media elektronik (website pemerintah dan instansi yang memerlukan tanah)

Sumber: - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal-Pasal 45 angka (1) dan (2) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 46 angka (1) sampai dengan (5) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 47 angka (1) dan (2) dan - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 48 angka (1) dan (2)

TAHAP PELAKSANAAN

11

12

13

ANGGOTA PELAKSANA PENGADAAN TANAH

PENYIAPAN PELAKSANAAN

18

17

SATUAN TUGAS PELAKSANA

14

IDENTIFIKASI

MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI K ERUGIAN

16

MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI K ERUGIAN

15

PENETAPAN PENILAI

INVENTARISASI DAN

PEMBERIAN GANTI K ERUGIAN DALAM K EADAAN K HUSUS

19

PENGADILAN NEGERI

20

PENITIPAN GANTI K ERUGIAN

PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH

PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANTAR PIHAK YANG BERHAK DENGAN OBJEK PENGADAAN TANAH 21

DITOLAK

22

PONDOKUMENTASIAN PETA BIDANG , DAFTAR NOMINATIF , DAN DATA ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH

23

TAHAP PENYERAHAN HASIL Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

MENYERAHKAN

Hasil Pengadaan Tanah

KEPADA

PLN

23

BERUPA

MELAMPIRKAN

Bidang Tanah dan Dokumen Pengadaan Tanah

Data Pengadaan Tanah Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 110 Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

24

Pendaftaran/Pensertifikatan Tanah Tanah oleh Instansi yang Memerlukan Tanah (PLN) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 112 112 angka (1), (2), (3) dan (4) - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113 113 dan Pasal 114 angka (1), (2) dan (3) (pelaksanaan pembangunan)

24

BAB IV

Nomor 1.

PROSES PENGADAAN TANAH TANAH UNTUK PEMBANGU NAN INFRASTRUKTUR IN FRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN

Tahapan

Penje lasan

Rujukan Ketentuan

Catatan

Tahap Pe Per en encanaan

1.1 .1..

Per eren enca can naa aan n Pengadaan Tanah

a. PT PLN (Persero) membuat Rencana Pengadaan Tanah Tanah yang didasarkan pada: 1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, 2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PLN (Persero), 3. RUPTL, dan 4. Peraturan Menteri Kezuangan Nomor 13 / PMK./2013. b. Rencana Pengadaan Tanah Tanah disusun bersama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero). c. Rencana Pengadaan Tanah Tanah di susun dalam bentuk Dokumen Rencana Pengadaan Tanah de ngan melampirkan Dokumen Hasil Studi Kelayakan.

    Tahun 2012 2012 Pasal 14    Tahun 2012 2012 Pasal 3

Mengacu ke Rencana Umum Tata Ruang yang lebih detail (kabupaten/ kota/ kecamatan)

1.2 .2..

Kel elen engk gkap apan an Dokumen Hasil Studi Kelayakan

PT PLN (Persero) harus melengkapi Dokumen hasil studi kelayakan yang dibutuhkan untuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Tanah, Dokumen Hasil Studi Kelayakan mencakup: a. survei sosial ekonomi; b. kelayakan lokasi; c. analisis biaya dan manfaat manfaat pembangu pemba ngunan nan bagi wilayah dan masyarakat; d. perkiraan nilai tanah; e. analisis mengenai dampak lingkungan; lingkungan; f. studi lain yang diperlukan. Keterangan mengenai Kelengkapan Dokumen Studi Kelayakan dapat dilihat pada Lampiran (R.01). (R.01) .

    Tahun 2012 2012 Pasal 15 ayat 2    Tahun 2012 2012 Pasal 6

PT PLN (Persero) diharuskan untuk melengkapi dan mereview Dokumen Hasil Studi Kelayakan dari Dokumen yang sudah ada sebelumnya

1.3.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

PT PLN (Persero ) menyusun Rencana Pengadaan Tanah Tanah dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana pemba ngunan; b. kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan; c. letak tanah, menguraikan wilayah administrasi dari tempat lokasi pembangunan pem bangunan yang direncanakan. d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; tanah; f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Tanah; Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiran nilai tanah; i. rencana penganggaran. Dokumen Rencana Pengadaan Tanah mengacu pada Lampiran (R.02).

    Tahun 2012 2012 Pasal 15    Tahun 2012 2012 Pasal 5 ayat 1 dan 3

Contoh Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah terdapat pada Lampiran 2.3

25

Nomor 1.4 1. 4.

26

Tahapan Pen enet etaapa pan n dan dan Penyampaian Rencana Pengadaan Tanah

Pe njelasan

Rujukan Ketentuan

a. Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Tanah ditetapkan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh PT PLN (Persero). b. Kemudian Dokumen Rencana Pengadaan Tanah beserta Dokumen Hasil Studi Kelayakan disampaikan kepada Gubernur Provinsi di lokasi re ncana pembangunan.

    Tahun 2012 Pasal 15 ayat 4    Tahun 2012 Pasal 7

2.

Tahap Pe Persi apan

2.1. 2. 1.

Membe Mem ben ntu tukk Tim Tim Persiapan

a. Setelah Gubernur menerima dokumen perencanaan, perencanaan, Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu 1 0 (sepuluh) hari (sepuluh) hari kerja. b. Anggota Tim Persiapan diantaranya: 1. Bupati/Walikota, 2. S atuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan 3. PT PLN (Persero). c. Tim Persiapan membentuk membentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Sekertariat Daerah Provinsi. d. Tugas Tim Persiapan antara lain melaksananakan pemberitahuan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, Konsultasi Publik, penetapan dan pengumuman lokasi pembangunan serta tugas lain yang terkait dengan persiapan pengadaan tanah. e. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Bupati / Walikota berdasarkan pertimbangan efesiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

    Tahun 2012 Pasal 16    Tahun 2012 Pasal 8 s.d. Pasal 10

2.2. 2. 2.

Pem emb ber erit itah ahua uan n Rencana Pembangunan

a. Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi r encana pembangunan. b. Pemberitahuan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari sejak dokumen perencanaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur. c. Informasi mengenai rencana pembangunan pembangunan memuat diantaranya: 1. maksud dan tujuan; 2. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan; 3. tahapan rencana pengadaan tanah; 4. perkiraan jangka waktu pelaksanaan; 5. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; pembangunan; dan 6. informasi lainnya yang dianggap perlu. d. Informasi mengenai rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran (S-01). e. Pemberitahuan dapat disampaikan kepada kepada masyarakat melalui sosialisasi atau tatap muka, undangan sosialisasi atau tatap muka diberikan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan, undangan dibuat sesuai dengan Lampiran (S-02). (S-02) . f. Hasil sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulensi yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk, notulensi dibuat sesuai dengan Lampiran (S-03). (S-03) .

    Tahun 2012 Pasal 16 dan Pasal 17    Tahun 2012 Pasal 11 s.d. Pasal 15

Catatan

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

Catatan

g. Selain melalui sosialisasi dan tatap muka, pemberitahuan juga dapat disampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang harus disampaikan kepada masyarakat dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur, Surat Pemberitahuan dibuat sesuai dengan Lampiran (S-04). h. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat kelurahan/desa, tanda terima dibuat sesuai dengan Lampiran (S-05). i. Pemberitahuan juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui media cetak, pemberitahuan dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja dan pemberitahuan ini juga dilaksanakan melalui laman ( website ) pemerintah provinsi, kabupaten, atau PT PLN (Persero). 2.3.


a. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. b. Pihak yang Berhak tersebut meliputi: 1. pemegang hak atas tanah; 2. pemegang pengelolaan; 3. nadzir untuk tanah wakaf; 4. pemilik tanah bekas milik adat; 5. masyarakat hukum adat; 6. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; 7. pemegang dasar penguasaan atas tanah; 8. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. c. Data Awal Lokasi Rencana Pembangunan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran (S-06). d. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 30 (t iga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan, dihitung mulai dari tanggal yang tertera pada notulen hasil pertemuan (S-03). e. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan. Daftar ini akan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan. Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran (S-07).


2.4.

Konsult asi Publik Rencana Pembangunan

a. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. Konsultasi Publik dilaksanakan di Kantor Kelurahan, Kecamatan atau tempat rencana pembangunan rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan para Pihak yang Berhak. b. Pelaksanaan Konsultasi Publik ini dilaksanakan bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai kondisi setempat. Pelaksanaan konsultasi ini dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan (S-07).


Penjelasan mengenai klasifikasi Pihak yang Berhak dapat dilihat pada lampiran S-06

27

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

c. Untuk pembangunan yang direncanakan mempunyai dampak khusus, Konsultasi Publik dapat melibatkan masyarakat yang terkena dampak pembangunan secara langsung. d. Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam Konsultasi Publik. Undangan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak dan masyarakat terkena dampak atau secara tidak langsung melalui perangkat kelurahan/desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik. Undangan dibuat berdasarkan format pada Lampiran (S-08). e. Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/ desa dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/desa. Tanda Terima Undangan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dibuat sesuai dengan Lampiran (S-09). f. Apabila yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa atau Kecamatan pada Lokasi Rencana Pembangunan; dan melalui media cetak atau media elektronik. g. Tim Persiapan pada Konsultasi Publik menjelaskan beberapa hal, antara lain: 1. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 2. t ahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah; 3. peran Penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian; 4. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; 5. obyek yang dinilai ganti kerugian; 6. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak. h. Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses tanya jawab antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak langsung. i. Pelaksanaan Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak. Surat Kuasa Perwakilan Konsultasi Publik dibuat sesuai dengan Lampiran (S-10). j. Kehadiran Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak khusus dibuktikan dengan Daftar Hadir. Daftar Hadir Konsultasi Publik dibuat sesuai dengan Lampiran (S-11). k. Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dibuat sesuai dengan Lampiran (S-12). 2.5.

28

Konsultasi Publik Ulang Dalam Hal terdapat Pihak yang Tidak Sepakat

a. Apabila di dalam Konsultasi Publik terdapat Pihak yang Berhak dan masyarakat terkena dampak atau kuasanya tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, maka dilakukan Konsultasi Publik Ulang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal yang tertera pada berita acara kesepakatan (S-13). b. Hasil Konsultasi Publik ulang dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Ulang yang dibuat sesuai dengan Lampiran (S-13).

    Tahun 2012 Pasal 20 ayat 2    Tahun 2012 Pasal 34

Catatan

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

2.6.

Pembentukan Tim Kajian Keberatan

a. Apabila di dalam Konsultasi Publik Ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi r encana pembangunan, PT PLN (Persero) melaporkan keberatan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan, laporan ini melampirkan Berita Acara Keberatan atas Lokasi Rencana Pembangunan yang dibuat sesuai dengan Lampiran (S-14). b. Kemudian Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan. Tim Kajian Keberatan bertugas dalam melakukan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi ditolak atau diterimanya keberatan. c. Rekomendasi Tim Kajian Keberatan disampaikan kepada Gubernur untuk kemudian Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Proses penanganan keberatan oleh Gubernur melalui Tim Kajian Keberatan ini dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan. d. Surat Keputusan Gubernur Mengenai Rencana Lokasi Pembangunan disampaikan kepada PT PLN (Persero) dan kepada pihak yang keberatan.

    Tahun 2012 Pasal 21 s.d. Pasal 22    Tahun 2012 Pasal 35 s.d. Pasal 40

2.8.

Penetapan Lokasi pembangunan

a. Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan dari Pihak yang Berhak. b. Penetapan lokasi pembangunan melampirkan peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh PT PLN (Persero). Peta Lokasi Pembangunan dibuat sesuai dengan Lampiran (S-15). c. Penetapan lokasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi diajukan kepada Gubernur dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya waktu penetapan lokasi pembangunan dengan melampirkan Keputusan Penetapan Lokasi dan Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan yang dibuat sesuai dengan Lampiran (S-16). d. Atas dasar permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan (S-16), Gubernur menetapkan perpanjangan Penetapan Lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan. e. Apabila jangka waktu penetapan lokasi pembangunan tidak terpenuhi, maka dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya, proses ulang ini dimulai kembali dari tahap perencanaan.

    Tahun 2012 Pasal 24 dan Pasal 25    Tahun 2012 Pasal 41s.d. Pasal 44

2. 9.

Pe ngumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

a. Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan dari Pihak yang Berhak. b. Penetapan lokasi pembangunan melampirkan peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh PT PLN (Persero). Peta Lokasi Pembangunan dibuat sesuai dengan Lampiran (S-15). c. Penetapan lokasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi diajukan kepada Gubernur dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya waktu penetapan lokasi pembangunan dengan melampirkan Keputusan Penetapan Lokasi dan Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan yang dibuat sesuai dengan Lampiran (S-16).

    Tahun 2012 Pasal 24 dan Pasal 25    Tahun 2012 Pasal 41s.d. Pasal 44

Catatan

29

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

d. Atas dasar permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan (S-16), Gubernur menetapkan perpanjangan Penetapan Lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan. e. Apabila jangka waktu penetapan lokasi pembangunan tidak terpenuhi, maka dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya, proses ulang ini dimulai kembali dari tahap perencanaan. 2.9.

3. 3.1.

30

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

a. Gubernur bersama PT PLN (Persero) mengumumkan penetapan lokasi pembangunan. b. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan ditempatkan di Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan atau Kantor Kabupaten dan di lokasi pembangunan, serta diumumkan di media cetak dan media elektronik. c. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan penetapan lokasi pembangunan dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan dilakukan selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja, juga melalui surat kabar harian kabar lokal dan nasional paling lama 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja atau melalui laman ( website ) pemerintah provinsi, kabupaten atau kecamatan atau PT PLN (Persero).

    Tahun 2012 Pasal 26    Tahun 2012 Pasal 45 dan 46

a. Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia. c. Penugasan ini dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Lampiran (L-01). Keputusan tersebut diberi tembusan kepada: 1. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia; 2. Gubernur, Bupati/Walikota tempat lokasi pengadaan tanah; 3. PT PLN (Persero); dan 4. Instansi yang terkait lainnya. d. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaporkan penugasan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan membuat Laporan sesuai dengan Lampiran (L-02). e. Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang: 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai ketua; 2. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai anggota; 3. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; 4. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;

    Tahun 2012 Pasal 27 ayat 1    Tahun 2012 Pasal 49 s.d. 51    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 2 s.d. 5

Tahap Pelaksanaan Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah

Catatan

Nomor

Tahapan

Penj elasan

Rujukan Ketentuan

Catatan

5. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon I II yang ditunjuk sebagai Anggota; 6. Camat pada lokasi pengadaan tanah; 7. Lurah/Kepala Desa setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan 8. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Tanah Pemerintah atau pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota. f. Apabila pengadaan tanah tanah dilaksanakan oleh oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang: 1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua; 2. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Anggota; 3. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota; 4. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; 5. Lurah/Kepala Desa setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; 6. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota. g. Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah dibantu oleh Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah, Tanah, beranggotakan pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yang bertuga be rtugass menyiapkan menyi apkan administr adm inistr asi pengadaan peng adaan tanah, t anah, yang meliputi me liputi keuangan keuangan,, pendokumentasi pendok umentasian, an, dan surat menyurat lainnya. h. Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk setiap kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dan sekretariat ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai dengan Lampiran (L-03A atau L-03B). 3.2.

Penyiapan Pelaksanaan

a. Setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari PT PLN (Persero), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneliti dan memperti mbangkan apakah pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan. b. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah, diantaranya: 1. membuat agenda rapat pelaksanaan; 2. menyiapkan administrasi yang diperlukan; 3. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah; 4. inventarisasi dan identifikasi; 5. kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan; 6. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan; 7. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan; 8. menetapkan Penilai; 9. penilaian; 10. musyawarah penetapan ganti kerugian;

    Tahun 2012 2012 Pasal 27 ayat 2 s.d.4    Tahun 2012 2012 Pasal 52 dan 53    Nomor 5 Tahun 2012 2012 Pasal 6

31

Nomor

Tahapan

Penj elasan

Rujukan Ketentuan

11. pemberian/penitipan ganti kerugian; 12. pelepasan objek Pengadaan Tanah dan pemutusan hubungan hukum; 13. penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari Pihak yang Berhak; 14. membuat dokumen hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah; 15. penyerahan hasil Pengadaan Tanah. c. Kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah membuat Rencana Kerja memuat paling kurang: 1. rencana pendanaan pelaksanaan; 2. rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan; 3. rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan; 4. rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan; 5. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan 6. sistem monitoring pelaksanaan.

32

3.3 .3..

Pem embe ben ntu tukkan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah

a. Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah dibentuk oleh    Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tahun 2012 2012 b. Satuan Tugas A Pasal 54 1. Membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik    Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Nomor 5 Tanah; Tahun 2012 2012 2. Satuan Tugas Tugas A ini terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan Pasal 7 s.d. 8 paling kurang 2 (dua) orang anggota; 3. Ketua dan Anggota Satgas A terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kompetensi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 4. Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas A, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menggunakan survey surveyor or berlisensi untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan. c. Satuan Tugas B 1. Membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; 2. Satuan Tugas Tugas A ini terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota; 3. Ketua dan Anggota Satgas B terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kompetensi di bidang pertanahan, hukum, manajemen dan pemetaan, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 4. Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas B, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah keanggotaan yang berasal dari instansi teknis terkait.

3.4. 3. 4.

Invent Inve ntar aris isas asii dan dan Identifikasi

a. Pelaksana Pengadaan Tanah Tanah bersama Satgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melalui l urah/ kepala desa pemberitahuan dapat disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. b. Kemudian Satuan Tugas A melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi: 1. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah; 2. Pengukuran bidang per bidang, dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak yang Berhak di dalam keliling bidang tanah atau trase;

 UU Nomor 2/ 2012 Pasal 28 s.d. Pasal 30    2012 Pasal 55 s.d. Pasal 62    Nomor 5/2012 Pasal 9 s.d. 19

Catatan

Nomor

Tahapan

Penj elasan

Rujukan Ketentuan

Catatan

3. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; 4. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah; 5. Hasil Pengukuran dan Pemetaan dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah, dibuat sesuai dengan Lampiran (L-04). (L-04) . c. Apabila dalam bidang tanah tertentu terdapat sisa tanah yang terkena t erkena pengadaa pengadaan n tanah, baik yang ya ng sudah terdaf terdaftar tar maupun belum terdaftar, tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian atas dasar permintaan Pihak yang Berhak. d. Kemudian apabila sisa dari bidang tanah ter tentu yang sudah terdaftar terkena pengadaan tanah masih dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, maka pemisahan haknya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas biaya dari PT PLN (Persero). e. Namun jika sisa dari bidang tanah tertentu yang belum terdaftar terkena pengadaan tanah masih dapat difungsikan sesuai peruntukan dan dan penggunaannya, maka akan dicatat dalam buku desa/kelurahan serta surat tanda alas hak tanahnya. Apabila Pihak yang Berhak meminta untuk dilakukan pengukuran dan/atau permohonan hak dan pendaftaran hak, maka biaya dibebankan kepada Pihak yang Berhak. f. Satuan Tugas Tugas B melaksanakan pengumpulan pengumpulan data meliputi: 1. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; 2. Nomor Induk Kependudukan Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak; 3. bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah; 4. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; 5. status tanah dan dokumennya; 6. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; 7. penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; 8. pembebanan hak atas tanah; dan 9. ruang atas dan ruang bawah tanah. g. Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif, dengan mengacu kepada Lampiran (L-05).. (L-05) h. Hasil inventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh Ketua Satgas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dibuat sesuai dengan Lampiran (L-06A) dan (L-06A) dan Lampiran (L-06B). (L-06B) . i. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi diumumkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerj a. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dibuat sesuai dengan Lampiran (L-07). (L-07) . j. Apabil Apabilaa ada keberata ke beratan n atas hasil Inventar I nventar isasi dan d an Identifikasi, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam tenggang waktu pengumuman p engumuman 14 (empat belas) hari kerja k erja terhit t erhitung ung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi.

33

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

l. Namun apabila keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ditolak, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan. Berita Acara Penolakan Keberatan dibuat sesuai dengan Lampiran (L-09). m. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang diumumkan dan tidak ada keberatan dari Pihak yang Berhak (L-07) atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi (L-08), menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian ganti kerugian. 3.5.

34

Penetapan Penilai

a. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai dilakukan dengan seleksi sederhana atau seleksi umum dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Tahapan pelaksanaan pengadaan jasa pe nilai ini dibuat sesuai dengan Lampiran (L-10A ) dan Lampiran (L-10B). b. Apabila pengadaan jasa Penilai gagal atau tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk Penilai Publik. Penilai Publik merupakan penilai pemerintah yang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. c. Dalam melakukan tugasnya Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Hal ini dimuat dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, Berita acara ini dibuat sesuai dengan Lampiran (L-11). d. Penilai ber tugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: 1. tanah; 2. r uang atas tanah dan bawah tanah; 3. bangunan; 4. tanaman; 5. benda yang berkaitan dengan tanah; dan atau 6. kerugian lain yang dapat dinilai; e. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian, berita acara dibuat sesuai dengan Lampiran (L-12). f. Hasil Penilaian dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian; g. Apabila terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang t anahnya;

    Tahun 2012 Pasal 31 s.d. Pasal 36    Tahun 2012 Pasal 63 s.d 67    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 20 s.d. 24

Catatan

Nomor 3.6.

Tahapan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Penjelasan a. Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan PT PLN (Persero) melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu palin g lama 30 (tig a pulu h) har i kerj a sejak hasil penil aian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (L12). Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian. Adapun mengenai besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan pada nilai maksimum berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian oleh Penilai. b. Bentuk Ganti Kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, ataupun bentuk lain yang d isetu jui o leh ked ua bel ah pih ak. c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan. Undangan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. d. Pelaksanaan musyawarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. e. Apabila belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali. f. Apabila ada Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada: 1. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri b agi Pihak yang Be rhak b erstatu s pero rangan ; 2. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau 3. Pihak yang Berhak lainnya. g. Pihak yang Berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atau 1 (satu) atau beberapa bi dang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi Pengadaan Tanah. Surat Kuasa dibuat sesuai dengan Lampiran (L-13). h. Apabila Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besar Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Rujukan Ketentuan

Catatan

    Tahun 2012 Pasal 37 s.d. Pasal 39    Tahun 2012 Pasal 68 s.d Pasal 73    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 25

i. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-14). j. Dalam hal ti dak ter jadi k esepaka tan me ngenai bentuk dan ata u besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat men gajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan (L-14). k. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga pulu h) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. l. Apabila Pihak yang Berhak keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

35

Nomor

36

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

3.7.

Pemberian Ganti Kerugian

a. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk Ganti Kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai. b. Dalam musyawarah Pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Pelaksana Pengadaan Tanah membuat penetapan mengenai bentuk Ganti Kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan musyawarah penetapan bentuk dan besar ganti kerugian (L-14).

    Tahun 2012 Pasal 40 dan Pasal 41    Tahun 2012 Pasal 74 s.d. 75

3.8.

Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang

a. Ganti Kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Validasi Pemberian Ganti Kerugian dibuat sesuai dengan Lampiran (L-15). b. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (L-14). c. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan dengan melalui pembukaan rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan PT PLN (Persero). d. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak, disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah. e. Pemberian ganti kerugian dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian dibuat dengan rangkap 3 (tiga), yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-16). f. Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang dan Pelepasan Hak dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-17) dan Lampiran (L-18). g. Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak dilakukan secara bersamaan dan didokumentasikan dengan foto/video.

    Tahun 2012 Pasal 36 butir a.    Tahun 2012 Pasal 76    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 26 dan 27

3.9.

Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Tanah Pengganti

a. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, penyediaan tanahnya dilakukan oleh PT PLN (Persero) atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. b. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, lokasi tanah pengganti didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian. c. Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. d. D alam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, PT PLN (Persero) menyediakan tanah pengganti paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah. e. Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya, dan dilakukan tanpa menunggu adanya tanah pengganti.

    Tahun 2012 Pasal 36 butir b.    Tahun 2012 Pasal 77    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 28 dan 29

Catatan

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

Catatan

f. Apabila PT PLN (Persero) telah memperoleh tanah pengganti dan telah disepakati Pihak yang Berhak, PT PLN (Persero) menyerahkan tanahnya kepada Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Validasi dibuat sesuai dengan Lampiran (L-15), dan dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-19). g. Proses Pelaksanaan Penyerahan tanah pengganti dituliskan dalam Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti, dibuat sesuai dengan Lampiran (L-20), dan didokumentasikan dengan foto/video. 3.10.

Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Permukiman Kembali

a. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali, penyediaan permukiman kembali dilakukan oleh PT PLN (Persero) atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Kemudian lokasinya didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian. b. Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali, nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. Dan penyediaannya paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah. c. Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya, dan dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali. d. Apabila PT P LN (Persero) telah memperoleh permukiman kembali dan telah disepakati Pihak yang Berhak, PT PLN (Persero) menyerahkan permukiman kembali kepada Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Validasi sebagaimana dibuat sesuai dengan Lampiran (L-15). e. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak, dibuat sesuai dengan Lampiran (L-19). f. Penyerahan permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam Berita Acara Penyerahan yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-20), dan didokumentasikan dengan foto/video.

    Tahun 2012 Pasal 36 butir c.    Tahun 2012 Pasal 78 s.d Pasal 79    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 30 dan 31

3.11.

Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Kepemilikan Saham

a. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan BUMN yang berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah. b. Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakatinya ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham. Selama proses, dana penyediaan kepemilikan saham, dititipkan pada Bank oleh Instansi yang bersangkutan, dan nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. c. Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penitipan uang. d. Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dilakukan oleh PT PLN (Persero) untuk dan atas nama Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Validasi dibuat sesuai dengan Lampiran (L-15).

    Tahun 2012 Pasal 36 butir d.    Tahun 2012 Pasal 80    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 32

37

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

e. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk saham dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dalam bentuk Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham kepada Pihak yang Berhak. Tanda terima dibuat sesuai dengan Lampiran (L-21). f. Pelaksanaan Penyerahan ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dibuat dalam Berita Acara Penyerahan. Berita Acara Penyerahan dibuat sesuai dengan Lampiran (L-22) dengan didokumentasikan dengan foto/video.

38

3.12.

Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Lain

a. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian, jangka waktunya menggunakan waktu paling lama dari gabungan bentuk ganti kerugian yang disepakati, yaitu dilakukan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuataan hukum tetap. b. Besarnya Ganti Kerugian dalam bentuk lain nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk l ain kepada Pihak yang Be rhak dilakukan oleh PT PLN (Persero) setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Validasi dibuat sesuai dengan L ampiran (L-15). c. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak. Tanda terima penyerahan dibuat sesuai dengan Lampiran (L-23). d. Penyerahan ganti kerugian dalam bentuk lain dibuat dalam Berita Acara Penyerahan yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-24) dan didokumentasikan dengan foto/video.

    Tahun 2012 Pasal 36 butir e.    Tahun 2012 Pasal 81    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 33

3.13.

Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus

a. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus dapat diberikan dalam keadaan mendesak yang meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa. b. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh penilai, kemudian dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap subjek dan objek Pengadaan Tanah, terhadap Pihak yang Berhak yang berada dalam keadaan mendesak. c. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya. d. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus dalam rangka pengamanan dilakukan terhadap: 1. tanah yang sudah terdaftar dicatat dalam sertifikat tanah dan buku tanah, bahwa sudah diberikan ganti kerug ian sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya; atau 2. tanah yang belum terdaftar dicatat dalam buku Desa/ Kelurahan serta surat tanda alas hak tanahnya, bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya.

   Tahun 2012 Pasal 84 s.d Pasal 85    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 34 s.d. 36

Catatan

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

Catatan

e. Untuk Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus yang belum terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan surat permohonan kepada kantor pajak setempat atau instansi yang membidangi urusan pajak untuk mendapatkan surat keterangan mengenai Nilai Jual Objek Pajak tanah di lokasi pengadaan tanah. Surat Permohonan dibuat sesuai dengan Lampiran (L-25). f. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus diberikan dalam bentuk uang melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan PT PLN (Persero). Perbankan yang ditunjuk membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak. g. Pemberian Ganti Kerugian melalui jasa perbankan dilakukan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Validasi dibuat sesuai dengan Lampiran (L-15). h. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian. Kuitansi penerimaan ganti kerugian dibuat sesuai dengan Lampiran (L-16). i. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus dibuat dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-26) dan didokumentasikan dengan foto/video. j. Sisa nilai Ganti Kerugian dalam keadaan khusus di berikan kepada Pihak yang Berhak setelah adanya kesepakatan mengenai nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. k. Pemberian sisa ganti kerugian dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian, kuitansi dibuat sesuai dengan Lampiran (L-16). l. Pemberian sisa Ganti Kerugian dibuat dalam Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus, dibuat sesuai dengan Lampiran (L-27). 3.14.

Penitipan Ganti Kerugian

a. Penitipan Ganti Kerugian pada pengadilan negeri dilakukan pada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah, Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal: 1. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri; 2. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; 4. Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; atau 5. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian: i. sedang menjadi objek perkara di Pengadilan; ii. masih dipersengketakan kepemilikannya; iii. diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau iv. menjadi jaminan di Bank atau jaminan hutang l ainnya. b. Dal am hal adanya penitipan ganti kerugian dibuat Berita Acara sesuai dengan Lampiran (L-28A) sampai dengan Lampiran (L-28H).

    Tahun 2012 Pasal 42    Tahun 2012 Pasal 86 s.d Pasal 93    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 37 s.d. 38

39

Nomor

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

c. Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri. Surat permohonan dibuat dengan melampirkan: 1. surat keterangan dari Ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengenai alasan penitipan ganti kerugian; 2. nama Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian yang dititipkan; 3. undangan pemberian Ganti Kerugian; 4. surat-surat: i. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah; ii. Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; iii. Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; iv. Berita Acara Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; v. Berita Acara Pihak yang Berhak tel ah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; vi. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di Pengadilan; vii. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya; viii. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang ber wenang; atau ix. Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di Bank atau jaminan hutang lainnya. d. Dal am hal Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri, pelaksanaan penitipan dibuat dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian, dibuat sesuai dengan Lampiran (L-29). 3.15.

40

Pengambilan Ganti Kerugian yang Dititipkan di Pengadilan Negeri

a. Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri oleh Pihak yang Berhak, disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. b. Pengambilan Ganti Kerugian terhadap Obyek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di Bank, ganti kerugi an dapat di ambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan surat persetujuan dari pihak Bank atau pihak pemegang hak tanggungan. c. Untuk Pengambilan Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. d. Apabila Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pelaksana, Surat Pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan setempat. Surat Pengantar dibuat sesuai dengan Lampiran (L-30).

    Tahun 2012 Pasal 43    Tahun 2012 Pasal 94 s.d Pasal 95    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 49

Catatan

Nomor

Rujukan Ketentuan

Tahapan

Penjelasan

3.16.

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

a. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian. Pelepasan Hak disertakan dengan penyerahan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. b. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat sesuai dengan Lampiran (L-31). c. Untuk Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di Pengadilan, dibuatkan Berita Acara sesuai dengan Lampiran (L-32).

   Tahun 2012 Pasal 96 s.d. Pasal 99    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 39

3.17.

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah yang Dimiliki atau Dikuasasi oleh Pemerintah / BUMN / BUMD

a. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik Negara/Daerah. b. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/ dimiliki oleh BUMN/BUMD dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pe limpahan kewenangan untuk itu. c. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh BUMN/BUMD tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: 1. Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; 2. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh BUMN/BUMD; dan/atau 3. Objek Pengadaan Tanah Kas Desa. d. Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh BUMN/BUMD, dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. e. Nilai Ganti Kerugian sebagaimana didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian. f. Pelepasan objek Pengadaan Tanah dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan. Apabila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum selesai dalam waktu t ersebut, tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. g. Pejabat yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. h. Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat sesuai dengan Lampiran (L-33). i. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang merupakan milik atau dikuasai Pemerintah / BUMN / BUMD dibuat sesuai dengan Lampiran (L-34).

    Tahun 2012 Pasal 45 s.d. Pasal 47    Tahun 2012 Pasal 82 s.d Pasal 83    Nomor 5/ Tahun 2012 Pasal 40

Catatan

41

Nomor

42

Tahapan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

3.18

Pemutusan Hubungan Hukum

a. Pada saat pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. b. Pemutusan hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah yang ganti kerugiannya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sejak keluarnya penetapan Pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian. c. Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum kepada para pihak terkait, yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-35). d. Pemutusan hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah terhadap aset Pemerintah/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Kas Desa berlaku sejak dilepaskannya hak sesuai dengan peraturan yang mengatur Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah, atau paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. e. Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan pemutusan hubungan hukum kepada Pemerintah /Pemerintah Daerah/ BUMN/BU MD/Kepala Desa, yang dibuat sesuai dengan Lampiran (L-36). f. Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya terhadap tanah yang sudah terdaftar Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya. g. Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya terhadap tanah yang belum terdaftar, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hubungan hukum dan disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa , camat dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat, untuk selanjutnya dicatat pada alas hak/bukti perolehan hak dan dalam buku administrasi kantor kelurahan/desa atau kecamatan.

   Tahun 2012 Pasal 100 s.d Pasal 108    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 s.d. 44

3.19

Dokumentasi Hasil Inventarisasi

a. Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data pengadaan tanah. b. Data pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Data pengadaan tanah dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.

   Tahun 2012 Pasal 109 s.d 111    Nomor 5 Tahun 2012 Pasal s.d. 45

a. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat dokumen dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. b. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir kepada PT P LN (Persero), sedangkan 1 (satu) rangkap yang merupakan asli untuk kelengkapan permohonan sertifikat hak atas tanah.

    Tahun 2012 Pasal 48 s.d. Pasal 50.    Tahun 2012 Pasal 112

4.

Penyerahan Hasil

4.1.

Penye rahan Hasil Pengadaan Tanah

Catatan

Nomor

4.2.

Tahapan

Pensertifikatan

Penjelasan

Rujukan Ketentuan

c. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Pengadaan Tanah kepada PT PLN (Persero) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai. d. Penyerahan hasil pengadaan tanah kepada PT PLN (Persero) dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah, dibuat sesuai dengan Lampiran (H01).

   Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 46

a. PT PLN (Persero), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penyerahan hasil Pengadaan Tanah mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat. b. Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Ukur yang didasarkan atas peta bidang tanah hasil inventarisasi dan identifikasi satgas A. c. PT PLN (Persero) setelah menerima hasil pengadaan tanah, dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan.

   Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 47 dan 48

Catatan

43

L–24

BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN Nomor : ..................... Pada hari ini …….. tanggal ........ bulan ............. tahun .............., telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk l ain, Pengadaan Tanah ………………………………………… yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. Ganti Kerugian dalam bentuk lain dengan perincian sebagai berikut:

No.

Nama

No. Urut

Alamat

Uang

1

Ujang

281

Bojong

(%) 50

2

Asep

324

Cisarua

-

Bentuk Ganti Kerugian Tanah Permukiman Pengganti Kembali (%) (%) 50 40

Kepemilikan Saham (%) -

-

Ket.

60

dst. Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

............................ (Instansi yang memerlukan tanah)

ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. ……………………………………

……………………..……………… NIP.

3. dst……..…………………………

44

L–25

SURAT PERMOHONAN

……….….…, tanggal ….. bulan ..… tahun …… Nomor Sifat Lampiran Hal

: : Segera : :

Yth. Kepala Kantor Pajak di -----------------------------------Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan Tanah ………………………………………………… …………………………………… ., dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan informasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah yang berlokasi di: Nomor Objek Pajak Jalan RT/RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : …………………………..

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua, Cap dan ttd. ………………….……………………. NIP.

45

L–26

BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS Nomor : ..................... Pada hari ini …….. tanggal ......... bulan ............. tahun ..............., telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, Pengadaan Tanah ………………..…………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut : No.

Pihak yang berhak

No. Urut Daftar nominatif

Lokasi dan Luas Tanah yang akan Dilepaskan

Jumlah Uang (Rp)

Ket.

1 2 dst. Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

............................. (Instansi yang memerlukan tanah)

ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. …………………………………… 3. dst……..…………………………

46

……………………..……………… NIP.

L–27

BERITA ACARA PEMBERIAN SISA GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS Nomor : .................. Pada hari ini …….. tanggal ......... bulan ............. tahun ............., telah dilaksakan pemberian sisa ganti kerugian dalam keadaan khusus, Pengadaan Tanah …………………..………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. bahwa sudah diberikan sisa ganti kerugian dalam keadaan khusus, dengan perincian sebagai berikut:

No.

Pihak yang berhak

No. Urut Daftar Nominatif

Lokasi dan Luas Tanah yang Dilepasakan

Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)

Jumlah Uang Muka (Rp)

Jumlah Sisa Uang Ganti kerugian (Rp)

Ket.

1 2 dst.

Demikian Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

Instansi yang memerlukan tanah

ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. ……………………………………

……………..……………………… NIP.

3. dst……..………………..………

47

L–28A

BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN KE PENGADILAN Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat

Letak Tanah yang akan dilepaskan

Luas

Besarnya Nilai Ganti Kerugian

Ket.

1 2 dst.

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Berdasarkan penolakan Pihak yang Berhak tersebut, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd.

...................................... NIP.

48

............................................... NIP.

L–28B

BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/ MAHKAMAH AGUNG YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………….…. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



.............................................. NIP.

........................................... NIP.

49

L–28B


Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



.............................................. NIP.

50

........................................... NIP.

L–28C

BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah …………………………………… . yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

........................................... NIP.

51

L–28D

BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK TELAH DIUNDANG SECARA PATUT TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA Nomor ................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah …………………………………… . yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



.............................................. NIP.

52

........................................... NIP.

L–28E

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN SEDANG MENJADI OBJEK PERKARA DI PENGADILAN Nomor .....................

Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

........................................... NIP.

53

L–28F

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN MASIH DIPERSENGKETAKAN KEPEMILIKANNYA Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst.

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

54

........................................... NIP.

L–28G

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN DILETAKAN SITA OLEH PEJABAT YANG BERWENANG Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

........................................... NIP.

55

L–28H

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN MENJADI JAMINAN DI BANK ATAU JAMINAN HUTANG LAINNYA Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

56

........................................... NIP.

L–29

BERITA ACARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN Nomor ............................. Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. telah dititipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri …………………………. dengan perincian sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak



Alasan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian

Ket.

1 2 dst. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Ketua Pengadilan Negeri/ Pejabat yang ditunjuk Cap dan ttd. .................................................. NIP.

Yang menitipkan, Instansi Yang Memerlukan Tanah Cap dan ttd. Cap dan ttd. ........................................................ ........................................................ NIP. NIP.

57

L–30

BERITA ACARA DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH Nomor ......................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. telah melepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.

Pihak yang Berhak


Lokasi dan Luas Tanah yang di Lepaskan

No. Dan Tanggal Berita Acara Pelepasan Hak

Bukti Penguasaan/ Kepemilikan

Ket.


Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. …………...…………………… .. NIP.

58

L–32

BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG MERUPAKAN MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH Nomor ……………… Pada hari ini ……….. tanggal ……. bulan …….. tahun ……….., hadir dihadapan saya ……… (nama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …. Nama Pimpinan Instansi/ Pejabat yang Ditunjuk Jabatan Alamat Kantor

: : :

Bertindak untuk dan atas nama ..... ( nama Instansi) Selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak …… atas sebidang tanah luas …..m2, terletak di desa/kelurahan ….., kecamatan …, kabupaten/kota …, provinsi … Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas obyek pengadaan tanah (terlampir) kepada pelaksana pengadaan tanah, dan telah menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp………../Tanah Penggant i……./Permukiman Kembali …./Kepemilikan Saham …… Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa: a. atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara; b. tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun; c. tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini. Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat hapusnya hak dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …. Cap dan ttd. Cap dan ttd. …………………………………… NIP …………………………………… NIP

adanya

Pihak yang Berhak Mater ai Cuku p

Cap dan ttd. ……………………………………

59

L–33

BERITA ACARA DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG MERUPAKAN MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH Nomor ................................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah …………………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. telah melepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.

Pihak yang Berhak

Lokasi dan No. Urut Luas Tanah Daftar yang di Nominatif Lepaskan

No. dan Tanggal Berita Acara Pelepasan Hak



Ket.


Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….. NIP.

60

L–34

PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth. ........................ ( Pihak yang Berhak ) ........................ (No Urut Daftar Nominatif ) di ........................ ( Alamat )

Bersama ini diberitahukan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa telah diputuskan hubungan hukum antara ............ ( Pihak Yang Berhak ) dengan ............ (Obyek Pengadaan Tanah), seluas ........ m 2 sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor ....... NIB ........ dengan penguasaan dan/atau kepemilikan dengan bukti kepemilikan nomor ......... tanggal .......... yang berlokasi di desa/kelurahan..........., kecamatan ............., kabupaten/kota ............ dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian untuk menjadi maklum. Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….. NIP. Tembusan : ………… (Instansi yang memerlukan tanah)

Tanda terima ............. (Pihak Yang Berhak/kuasa/Kepala Desa/Lurah)

61

L–35

PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH/KAS DESA ............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :


Yth. ........................ ( Pihak yang Berhak ) ........................ (No Urut Daftar Nominatif ) di ........................ ( Alamat ) Bersama ini diberitahukan berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa telah diputuskan hubungan hukum antara ............ ( Pihak Yang Berhak ) dengan ............ (Obyek Pengadaan Tanah), seluas ...... m 2 sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor ....... NIB ...... dengan penguasaan dan/atau kepemilikan dengan bukti nomor ......... tanggal .......... yang berlokasi di desa/kelurahan..........., kecamatan ............., kabupaten/kota ............ dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Demikian untuk menjadi maklum. Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….. NIP. Tembusan : ………… (Instansi yang memerlukan tanah)


62

L–36

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH Nomor ........................ Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ……………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. dengan ini menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada ......................... ( Instansi yang memerlukan tanah) sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Instansi Yang Memerlukan Tanah

Cap dan ttd. ………………….…………….. NIP.

63

L–37

SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN

……………, tanggal ….. bulan …… t ahun …… Nomor Lampiran Sifat Hal

: : : :

Pengambilan Ganti Kerugian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri ……………………………………. di ……………………………… Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri ……………….. Nomor ………. tanggal ………. tentang Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Telah dititipkan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri ....................... yang Bapak/Ibu pimpin (bukti terlampir). Sehubungan telah selesainya persoalan hukum yang mengakibatkan Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri ………………….. bagi Pihak yang Berhak dibawah ini dengan bentuk penyelesaian (bukti terlampir):

No.

Pihak yang Berhak


Alamat

Lokasi dan Luas Tanah

Jumlah Uang yang dititipkan (Rp.)

Bentuk Penyelesaian

1 2 dst. Oleh karena itu, mohon kiranya dapat memberikan Ganti Kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri ........................... yang Bapak/Ibu pimpin, kepada Pihak yang Berhak yang telah selesai persoalan hukumnya yang namanya tercantum di atas.

64

LAMPI RAN 2.1. FORMAT DAN BORANG PENDUKUNG

65

Lampiran 2.1.

ra a ra P

Daar ra a ra P N

ra a ra P

R01

Daftar Kelengkapan Dokumen Studi Kelayakan

R02

Dokumen Rencana Pengadaan Tanah

S01

Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan

S02

Undangan sosialisasi atau tatap muka

S03

Notulensi Hasil Sosialisasi dan Tatap Muka

S04

Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan

S05

Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan

S06

Data Awal Lokasi Rencana Pembangunan

S07

Undangan Konsultasi Publik Lokasi Rencana Pembangunan

S08

Tanda Terima penerimaan undangan

S09

Surat Kuasa Perwakilan

S10

Daftar Hadir Konsultasi Publik Pihak yang Berhak dan Masyarakat Terkena Dampak atau Perwakilannya

S11

Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik Lokasi Rencana Pembangunan

S12

Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik Ulang Lokasi Rencana Pembangunan

S13

Berita Acara Keberatan Atas Lokasi Rencana Pembangunan

S14

Peta lokasi pembangunan dibuat oleh PT PLN

S15

Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan

L01

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota Sebagai Ketua Pelaksana

L02

Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

L03A

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat

L03B

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat

L04

Peta Bidang Tanah

L05

Daftar Nominatif

L06A

Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah)

L06B

Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah

L07

Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah

66

L08

Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan atau Daftar Nominatif

L09

Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

L10A

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penilai dan Alokasi Waktu Seleksi Sederhana

L10B

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penilai dan Alokasi Waktu Seleksi Umum

L11

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah

L12

Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah

L13

Surat Kuasa

L14

Berita Acara Kesepakatan

L15

Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang /Tanah Pengganti/ Permukiman Kembali/ Saham/ Bentuk Lain

L16

Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang

L17

Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang

L18

Berita Acara Pelepasan Hak

L19

Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti/ Permukiman Kembali

L20

Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti/ Permukiman Kembali

L21

Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Sah

L22

Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham

L23

Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain

L24

Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain

L25

Surat Permohonan

L26

Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

L27

Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

L28A

Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan

L28B

Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

L28C

Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya

L28D

Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa

L28E

Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Sedang Menjadi Objek Perkara di Pengadilan

L28F

Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya

L28G

Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Diletakan Sita Oleh Pejabat Yang Berwenang

L28H

Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Menjadi Jaminan di Bank atau Jaminan Hutang Lainnya

L29

Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian

67

L30

Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian

L31

Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah

L32

Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang Dititipkan di Pengadilan

L33

Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang Merupakan Milik atau Dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

L34

Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Merupakan Milik Atau Dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

L35


L36

Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Terhadap Aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Kas Desa

H01

68

Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

R-01 DAFTAR KELENGKAPAN DOKUM EN STUDI KELAYAKAN Dokumen studi kelayakan yang dibutuhkan dalam tahap perencanaan pengadaan tanah merupakan dokumen hasil studi yang dimiliki PT PLN (Persero) yang terkait dengan RUPTL. Dokumen hasil studi kelayakan yang dibutuhkan untuk melengkapi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah antara lain, sebagai berikut : 1.

Survei Sosial Ekonomi Dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak pengadaan tanah.

2.

Kelayakan Lokasi Dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.

3.

Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan bagi Wilayah dan Masyarakat Dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.

4.

Perkiraan Nilai Tanah Dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.

5.

Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan (AMDAL) Dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Studi lain yang diperlukan Merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan, dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi damp ak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

69

R-02 DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 1.

Nama Proyek : 

2.

Pelaksana : 

3.

            (Persero).

Tgl. Dokumen : 

5.

           tanah.

No. Dokumen : 

4.

          

           masing unit kerja PT PLN (Persero).

Lampiran : 

            pembangunan pada masing-masing unit kerja PT PLN (Persero).



       i.

Survei Sosial Ekonomi, Berisi kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terk ena dampak pengadaan tanah.

ii.

Kelayakan Lokasi, Berisi analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum.

iii.

Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan bagi Wilayah dan Masyarakat, Berisi analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.

iv.

Perkiraan Nilai Tanah, Berisi perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.

v.

Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan, Berisi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi.

Studi lain yang secara khusus diperlukan. Dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

70

A.

Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan diantaranya : 1.

Rencana pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional

2.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, khususnya memenuhi kebutuhan listrik Provinsi, dan Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa yang menjadi lokasi Rencana Pembangunan

3.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi wilayah.

B.

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibuat secara rinci hingga RTRW Kabupaten / Kota dan Kecamatan.

C.

Kesesuaian dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik

Menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

D.

Letak Tanah

Menguraikan letak administrasi lokasi rencana pembangunan (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi), menguraikan letak geografis dengan titik koordinatnya, menampilkan peta lokasi rencana pembangunan.

Tabel Informasi Letak Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan Bidang

Letak Administratif Kel. /Desa Kecamatan Kab. / Kota

Koordinat

Nama Pihak yang Berhak

Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3 Bidang 4 Bidang 5 Bidang 6 Bidang 7 Dst. *Keterangan : Penentuan Bidang per bidang diklasifikasikan berdasarkan Data Pihak yang Berhak

71

Peta Lokasi Rencana Pembangunan

Peta lokasi rencana pembangunan dibuat dalam skala per Kabupaten/Kota berdasarkan proyek pembangunan dan bidang per bidang (pihak yang berhak). Peta harus dilengkapi dengan : Judul Peta, -

Skala Peta,

-

Arah Utara,

-

Garis Koordinat,

-

Legenda Berisi keterangan mengenai simbol yang digunakan dalam peta (batas wilayah administrasi, jaringan, jalan, penggunaan tanah dan bentukan alam lainnya seperti : sungai, gunung, dsb), jenis proyek pembangunan, dan nama bidang per bidang, dan

-

E.

Sumber dan tahun dari Peta Dasar yang digunakan.

Luas Tanah

Menguraikan rincian perkiraan luas tanah yang dibutuhkan secara bidang per bidang. Yang dimaksud bidang per bidang di dalam Pasal 10 Perka BPN No. 5 tahun 2012 adalah dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak yang Berhak di dalam keliling bidang tanah atau trase. Tabel Luas Tanah berdasarkan Bidang per Bidang

Bidang Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3 Bidang 4 Bidang 5 Bidang 6 Bidang 7 Dst.

72


Kel. / Desa

Lokasi Tanah Kecamatan Kabupaten

Luas Tanah

F.

Gambaran Umum Status Tanah

Menguraikan data awal Pihak yang Berhak mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah.

Bidang

Nomor Proyek


Luas Tanah

Status tanah

Bukti Tanah / Alas Hak

Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3 Bidang 4 Bidang 5 Bidang 6 Bidang 7 Dst.

G.

Perkiraan Jangka Waktu Proses Pengadaan Tanah

Menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Tabel Jangka Waktu Proses Pengadaan Tanah No

Tahapan

1

Penyiapan Perencanaan

2

Review Dokumen Hasil Studi Kelayakan

3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur Membentuk Tim Persiapan

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Waktu

Keterangan

Pemberitahuan Rencana Pembangunan Pendataaan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Konsultasi Publik Ulang Dalam Hal terdapat Pihak yang Tidak Sepakat Pembentukan Tim Kajian Keberatan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Penetapan Lokasi Pembangunan

14

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pelaksanaan

15

Penyerahan Hasil

73

H.

Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.

I.

Perkiraan Nilai Tanah

Perkiraan nilai tanah menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah Menurut Pasal 5 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Perkiraan Nilai Tanah meliputi informasi tentang : 1.

Nilai dan luas tanah,

2.

Nilai luas ruang atas tanah dan bawah tanah,

3.

Nilai bangunan,

4.

Nilai tanaman,

5.

Nilai benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau

6.

Nilai kerugian lain yang dapat dinilai. Tabel Perkiraan Nilai Tanah Bidang

Tanah

Ruang Atas Tanah

Ruang Bawah Tanah

Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3 Bidang 4 Bidang 5 Bidang 6 Bidang 7 Dst.

J.

Rencana Penganggaran.

Rencana penganggaran menguraikan :

74

1.

besaran dana,

2.

sumber dana, dan

3.

rincian alokasi dana untuk : 













 



  



 

Bangunan

Tanaman

Benda yang berkaitan dengan tanah

Nilai Kerugian lainnya

S-01 DOKUMEN PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN A. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.

B. Letak tanah dan Luas tanah yang dibutuhkan menguraikan letak adminstrasi (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) dari lokasi pembangunan beserta koordinatnya, dan peta rencana pembangunan, serta perkiraan luas tanah yang dibutuhkan bidang per bidang.

C. Tahapan Rencana Pengadaan Tanah D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.

75

S-02 UNDANGAN SOSIALISASI DAN TATAP MUKA RENCANA PEMBANGUNAN

............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor

:

Lampiran

:

Hal

: Undangan Sosialisasi Rencana Pembangunan

Yth. ........................ (Pihak yang Berhak) di ........................ (Alamat) Berdasarkan kepada Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Nomor ............................. (no. dokumen) yang diajukan oleh Unit Induk Pembangunan ............................ (nama UIP) PT PLN (persero), dengan ini akan diadakan sosialisasi mengenai rencana pembangunan .............................. (nama proyek) yang akan dilaksanakan di Desa/Kel..................., Kec...................., Kab/Kota..................., Provinsi................. Kegiatan sosialisasi ini akan diadakan pada: Hari Hari

: .............. : .......... ....

Tanggal Tanggal : .............. : .... .... .... .. Jam

: .............. : .......... ....

Tempat Tempat : .............. : .... .... .... .. Dikarenakan sangat pentingnya kegiatan sosialisasi ini, maka sangat diharapkan kehadiran dari Bapak/Ibu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

       

 

Tembusan : 1. Unit Induk Pembangunan ............ (nama UIP) PT PLN (persero)

Tanda terima .............(nama Pihak yang Berhak/kuasa/Kepala Desa/Lurah)

76

S-03 NOTULENSI HASIL SOSIALISASI DAN TATAP MUKA

Judul Kegiatan : Sosialisasi Rencana Pembangunan Lokasi

: Kantor ................................................. Desa/Kel............., Kec....................... Kab/Kota............, Provinsi...............

Hari, Tanggal

: ................................................................

Jam

: .................................

No

Rincian Kegiatan

Demikian notulensi mengenai kegiatan sosialisasi rencana pembangunan.



    



  

 

 

77

S-04 PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN ............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor

:

Lampiran

:

Hal

: Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Yth. ........................ (Pihak yang Berhak) di ........................ (Alamat) Berdasarkan kepada Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Nomor ............................. (no. dokumen) yang diajukan oleh Unit Induk Pembangunan ............................ (nama UIP) PT PLN (persero), dengan ini diberitahukan rencana pembangunan .............................. (nama proyek) yang akan dilaksanakan di Desa/Kel..................., Kec...................., Kab/Kota..................., Provinsi................, bahwa:

a. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan (sesuaikan dengan DRPT) b. Letak Tanah dan Luas Tanah yang Dibutuhkan (sesuaikan dengan DRPT) c.

Tahapan Rencana Pengadaan Tanah (sesuaikan dengan DRPT)

d. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah (sesuaikan dengan DRPT)

         

Tembusan : 1. Unit Induk Pembangunan ............ (nama UIP) PT PLN (persero) Tanda terima .............(nama Pihak yang Berhak/kuasa/Kepala Desa/Lurah)

78

S-05 TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

 .

ASLI

Sudah terima dari

:

Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Lokasi

:

Desa / Kel................, Kec................... Kab/Kota.................., Prov...............

Berupa

:

No. Surat

:

Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan

 ngg   

 Pihak yangBerhak

79

S06 DATA AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN Data awal lokasi rencana pengadaan tanah meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi a. pemegang hak atas tanah b. pemegang pengelolaan c.

nadir untuk tanah wakaf 

d. pemilik tanah bekas milik adat e. masyarakat hukum adat f.

pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik

g. pemegang dasar penguasaan atas tanah dan atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

80

S-07 UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN

............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor

:

Lampiran

:

Hal

: Undangan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Yth. ........................ (Pihak yang Berhak) di ........................ (Alamat)

Berdasarkan kepada Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Nomor ............................. (no. dokumen) yang diajukan oleh Unit Induk Pembangunan ............................ (nama UIP) PT PLN (persero), dengan ini akan diadakan konsultasi publik mengenai rencana pembangunan .............................. (nama proyek) yang akan dilaksanakan di Desa/Kel..................., Kec...................., Kab/Kota..................., Provinsi................. Kegiatan sosialisasi ini akan diadakan pada: Hari Hari

: .......... .... : ..............

Tanggal : .............. : .... .... .... .. Tanggal

Jam

: .............. : .......... ....

Tempat Tempat : .............. : .... .... .... .. Dikarenakan sangat pentingnya kegiatan konsultasi publik ini, maka sangat diharapkan kehadiran dari Bapak/Ibu. Apabila Bapak/Ibu tidak dapat menghadiri kegiatan konsultasi publik ini, mohon untuk mendatangkan perwakilannya dengan menyertakan Surat Kuasa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

       

 

Tembusan : 1. Unit Induk Pembangunan ............ (nama UIP) PT PLN (persero)

81

S-08 TANDA TERIMA UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN TANDA TERIMA UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN

 .

ASLI

Sudah terima dari

:

Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Lokasi

:

Desa / Kel................, Kec................... Kab/Kota.................., Prov...............

Berupa

:

No. Surat

:

Undangan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

 ngg   

 Pihak yangBerhak

82

S-09 SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Alamat

:

No KTP

:

  Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada : Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

(Selanjutnya disebut  )

------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

-

Untuk mewakili dalam konsultasi publik rencana lokasi pembangunan Menandatangani segala dokumen yang diperlukan sehubungan dengan konsultasi publik Melakukan perbuatan lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya , tetap berlaku sepanjang tidak ada pembatalan atau pencabutan atas surat kuasa ini dari Pemberi Kuasa dan diberikan tanpa hak substitusi. ......... (tempat), ..... (tanggal) ..... (bulan) ..... (tahun)

Pemberi Kuasa,



Penerima Kuasa,



83

S-09 SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Alamat

:

No KTP

:

  Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada : Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

(Selanjutnya disebut  )

------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

-

Untuk mewakili dalam konsultasi publik rencana lokasi pembangunan Menandatangani segala dokumen yang diperlukan sehubungan dengan konsultasi publik Melakukan perbuatan lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya , tetap berlaku sepanjang tidak ada pembatalan atau pencabutan atas surat kuasa ini dari Pemberi Kuasa dan diberikan tanpa hak substitusi. ......... (tempat), ..... (tanggal) ..... (bulan) ..... (tahun)

Pemberi Kuasa,



84

Penerima Kuasa,



S-10

DAFTAR HADIR KONSULTASI PUBLIK PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK ATAU PERWAKILANNYA

Hari

: .........................................

Tanggal

: .........................................

Waktu

: ........................................

Tempat

: ........................................

Acara

: ........................................

No.

Nama Pihak Yang Berhak

Nomor Urut Daftar Nominatif

Lokasi dan luas tanah

Tanda Tangan

keterangan

1. 2. 3. 4. Dst.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun Nama jabatan

Nama

85

S-11 BERITA ACARA HASIL KONSULTASI PUBLIK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN Nomor : ....................................................... Pada hari ini ...... tanggal ....... bulan ........ tahun ....... t elah dilakukan konsultasi publik rencana lokasi pembangunan ........................ ( nama kegiatan pengadaan tanah ) yang berlokasi di 1. Desa / kelurahan

: ..................................................................

Kecamatan

: ..................................................................

Kabupaten/Kota

: ...................................................................

2. Desa / Kelurahan

: ...................................................................

Kecamatan

: ...................................................................

Kabupaten

: ...................................................................

3. Dst Antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah, dengan hasil sebagai berikut

Pihak Yang Keberatan Atau Tidak Sepakat Atas Lokasi Rencana Pembangunan PIHAK YANG BERHAK No.urut

Alasan keberatan Yang setuju

Yang tidak setuju

Ttd

Ttd

nama

Nama

Ttd

Ttd

nama

nama

Ttd

Ttd

Nama

Nama

1.

2.

3.

Ttd

4. Ttd

86

Nama

Nama

Dst

Pihak Yang Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa No.

Nama

No.urut

Alamat

Letak Tanah

Luas

Ket

1.

2.

3. Dst.

Telah dilaksanakan konsultasi publik rencana lokasi pembangunan antara pihak yang yang berhak dengan tim pelaksanan pengadaan tanah dengan mengikutsertakan PLN sebagai instansi yang memerlukan tanah Demikian Berita Acara hasil konsultasi publik rencana pembangunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebgaimana mestinya.

General Manager

Pelaksana Pengadaan Tanah

Unit Induk Pembangunan

Ketua Cap dan ttd.

..................................................

.................................................................

NIP.

NIP.

87

S-12 BERITA ACARA HASIL KONSULTASI PUBLIK ULANG LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN Nomor : ....................................................... Pada hari ini ...... tanggal ....... bulan ........ tahun ....... telah dilakukan konsultasi publik ulang lokasi rencana pembangunan ........................ ( nama kegiatan pengadaan tanah ) yang berlokasi di 1. Desa / kelurahan

: ..................................................................

Kecamatan

: ..................................................................

Kabupaten/Kota

: ...................................................................

2. Desa / Kelurahan

: ...................................................................

Kecamatan

: ...................................................................

Kabupaten

: ...................................................................


Pihak yang Keberatan atau Tidak Sepakat atas Lokasi Rencana Pembangunan PIHAK YANG BERHAK No.urut


Yang tidak setuju

Ttd

Ttd

nama

Nama

Ttd

Ttd

nama

nama

Ttd

Ttd

Nama

Nama

1.

2.

3.

Ttd

4. Ttd

88

Nama

Nama

Dst

Pihak yang Tidak Hadir dan Tidak Memberikan Kuasa No.

Nama

No.urut

Alamat

Letak Tanah

Luas

Ket

1.

2.

3. Dst.

Telah dilaksanakan konsultasi publik rencana lokasi pembangunan antara pihak yang yang berhak dengan tim pelaksanan pengadaan tanah dengan mengikutsertakan PLN sebagai instansi yang memerlukan tanah Demikian Berita Acara hasil konsultasi publik rencana pembangunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebgaimana mestinya.

General Manager


Unit Induk Pembangunan

Ketua

Cap dan ttd.

..................................................

.................................................................

NIP.

NIP.

89

S-13 BERITA ACARA PIHAK YANG MENOLAK ATAU KEBERATAN ATAS KONSULTASI PUBLIK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN Nomor : .......................................................

Pada hari ini ...... tanggal ....... bulan ........ tahun ....... telah dilakukan konsultasi publik rencana lokasi pembangunan ........................ ( nama kegiatan pengadaan tanah ) yang berlokasi di

1. Desa / kelurahan

: ..................................................................

Kecamatan

: ..................................................................

Kabupaten/Kota

: ...................................................................

2. Desa / Kelurahan

: ...................................................................

Kecamatan

: ...................................................................

Kabupaten

: ...................................................................


Pihak yang Keberatan atau Tidak Sepakat atas Lokasi Rencana Pembangunan

PIHAK YANG BERHAK No.urut


Yang tidak setuju

Ttd

Ttd

nama

Nama

Ttd

Ttd

nama

nama

1.

2.

Ttd

3.

90

Nama

Ttd

Nama

Ttd

Ttd

Nama

Nama

4.

Dst

Telah dilaksanakan konsultasi publik rencana lokasi pembangunan antara pihak yang yang berhak dengan tim pelaksanan pengadaan tanah dengan mengikutsertakan PL sebagai instansi yang memerlukan tanah, namun pihak yang berhak menolak atau keberataan atas rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara hasil konsultasi publik rencana pembangunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari instansi


Yang memerlukan tanah

Ketua

Cap dan ttd.

..................................................

.................................................................

NIP.

NIP.

91

S-14 PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN NOMOR TANGGAL NAMA INSTANSI LOKASI LUAS TANAH

: : : : : LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN   SKALA 1 : 10.000

LEGENDA

(inset peta)

92

S-15 PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN Nomor

:

Lampiran

:

Hal

: Permohonan Perpanjangan Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan

Yth : Gubernur/Bupati/Walikota Kalimantan Selatan Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 1. Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Instansi

:

Sehubungan dengan masa waktu penentapan lokasi pembangunan yang akan berakhir pada tanggal _________________ dan kami belum dapat menyelesaikan proyek p engadaan tanah untuk pembangunan kepentingan PLN ......... (nama kegiatan) , dengan hormat kami mohon ijin untuk perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan, selama ____ ( ______ ) bulan, mulai _______________________ s.d. _______________________ Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan : A. Keputusan Penetapan Lokasi B. Pertimbangan pengajuan Perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan C. Data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan D. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya Demikian permohonan saya, atas kebijaksanaan Rektor, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, PT PLN (Persero)

_______________________ NIP.

Mengetahui, Kepala Kantor Wilayah BPN ________________________ NIP.

93

LAMPIRAN 2.2. FREQU ENTLY ASKED QUESTIONS

95

Lampiran 2.2. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “Dikutip dari FAQ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia”

BAB 1 KETENTUAN UMUM A.

Umum No 1

Pertanyaan

Jawaban

Apa saja kelebihan Undang-Undang Nomor Tahapan kegiatan pengadaan tanah sudah diatur 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden secara rinci termasuk batasan waktu (hari), serta Nomor 71 Tahun 2012 ini? pihak-pihak yang terlibat dan tanggung jawabnya pada setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah. Sebelum penetapan lokasi, terdapat keterbukaan informasi kepada publik atas kegiatan pengadaan tanah. Dalam undang-undang ini terdapat jaminan kepastian hukum, pihak yang keberatan dapat menyampaikan keberatannya melalui lembaga peradilan.

2

Apakah perubahan struktur organisasi di BPN untuk mengakomodasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah selesai?

Perubahan struktur organisasi di BPN pusat sudah dilakukan dengan terbitnya peraturan kepala BPN Nomor 1 Tahun 2014 dengan membentuk kedeputian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perubahan struktur organisasi di BPN wilayah dan kantor per tanahan masih dalam proses. Direncanakan pengadaan untuk kepentingan umum akan ditangani oleh satu direktorat jendral dalam lingkungan kementerian agraria dan tata ruang/ BPN.

3

Apakah dimungkinkan untuk membuat petunjuk rinci tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah?

Penyusunan petunjuk rinci pada tahap perencanaan diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dengan dibantu instansi teknis terkait. Petunjuk dalam tahap persiapan pengadaan tanah diserahkan kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

96

B.

Subjek Pengadaan Tanah No

Pertanyaan

Jawaban

1

Siapakah subjek pengadaan tanah yang dapat mengunakan tahapan pengadaan tanah sesuai Peraturan Presidan Nomor 71 Tahun 2012?

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, subjek pengadaan t anah adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat penugasan khusus dari pemerintah.

2

Berdasarkan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang mengatur penugasan khusus BHMN/BUMN?

Penugasan khusus tidak harus melalui peraturan presiden, cukup dari menteri yang membawahi BHMN/BUMN yang dimaksud. Contoh: SK Menteri ESDM 2186 K/91/MEM/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang penugasan khusus kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pengadaan tanah sesuai ketentuan dalam Undang-Un dang Nomor 2Tahun 2012.

C.

Kegiatan yang Menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan di luar 18 sektor peruntukan yang ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Pengadaan tanah untuk pembangunan di luar 18 sektor yang ditentukan tidak mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 akan tetapi melalui praktik pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum. Namun, pengadaan tanah harus tetap mengacu pada izin lokasi yang di tetapkan oleh bupati/wali kota untuk pihak swasta, atau penetapan lokasi untuk instansi pemerintah yang didahului dengan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan.

2

Kegiatan pembangunan apa sajakah yang termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum?

Kegiatan pembangunan yang termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

3

Apakah pengadaan tanah untuk Tidak. Pengadaan tanah berdasarkan ketentuan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harus melalui distribusi tenaga listrik dapat dilakukan pelepasan hak, tidak dapat melalui sewa. dengan sewa?

4

Apakah independen power producer (IPP) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap termasuk pembangunan untuk kepentingan dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/BHMN umun? Apakah pemerintah wajib yang mendapat penugasan khusus. menyediakan tanah untuk IPP? Pada saat Buku Pedoman ini disusun sedang diajukan Rencana Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres 71/2012, yang mengatur agar BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah dapat memberikan kuasa kepada Badan Usaha (dalam hal ini IPP) untuk melakukan pengadaan tanah sepanjang diatur dalam perjanjian yang diantaranya mengatur bahwa tanah tersebut akan menjadi milik BUMN.*

97

C.

Kegiatan yang Menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (lanjutan) No

Jawaban

5

Dapatkah pengadaan tanah dilakukan untuk kepentingan desa?

Pemerintah desa tidak termasuk sebagai subjek pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi, pengadaan tanah untuk kepentingan desa maka dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

6

Bagaimana status tanah masyarakat jika terjadi pelebaran ruang milik jalan? Haruskah dilakukan pembebasan?

Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan yang terkena tanah masyarakat dilakukan dengan pembebasan dan disertai pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

7

Bagaimana mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan swasta?

Pengadaan tanah oleh swasta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Pengadaan tanah oleh swasta menggunakan mekanisme jual beli langsung dengan pihak yang berhak. Pengadaan tanah harus mengacu pada izin lokasi yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan di dahului dengan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan.

8

Apakah tanah yang dikuasai pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mencakup tanah wakaf, kawasan hutan, dan tanah kas desa?

Kawasan hutan dan tanah kas desa termasuk dalam pengertian yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi tanah wakaf tidak termasuk dalam pengertian Pasal 45 sampai Pasal 47.

9

Apakah pengadaan tanah yang didanai oleh swasta dapat mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?

Sepanjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pendanaan yang berasal dari dana internal BHMN/BUMN atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka BHMN/BUMN dapat melaksanakan pengandaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012.

10

Bagaimana dengan pelaksanaan pengadaan Pengadaan tanah untuk menanggulangi bencana tanah untuk menanggulangi bencana alam? alam atau keadaan mendesak diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan setelah adanya penetapan lokasi yang diawali dengan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam hal terjadi penolakan, pembangunan tetap dapat dilakukan instansi yang memerlukan tanah.

D.

Sanksi No 1

98

Pertanyaan

Pertanyaan Bagaimana bentuk sanksi terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah yang menyimpang dari jangka waktu yang ditentukan?

Jawaban Sanksi tidak diatur secara eksplisit dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Namun, prosedur, tata cara dan tahapan serta batasan waktu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas.

BAB 2 TAHAP PERENCANAAN

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah instansi yang memerlukan tanah dapat melibatkan penilai pada tahap perencanaan pengadaan tanah?

Instansi yang memerlukan tanah dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah dapat berkoordinasi atau meminta bantuan penilai publik untuk melakukan perhitungan perkiraan nilai tanah.

2

Instansi mana yang akan bertanggung jawab terhadap informasi yang tercantum dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah?

Dokumen perencanaan pengadaan tanah merupakan tanggung jawab dari instansi yang memerlukan tanah. Akan tetapi, informasi di dalamnya adalah tanggung jawab instansi yang memberikan informasi.

3

Apakah pihak yang memerlukan tanah bisa Instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan mapping sebagai informasi awal, namun bukan membantu untuk melakukan mapping data sehingga bisa mempercepat proses sebagai dasar untuk penetapan luas dan ganti rugi. pengadaan tanah?

4

Bagaimana dengan pengadaan tanah untuk Harus ada kesesuaian RT RW di tingkat Kabupaten/ rencana pembangunan yang belum ada di Kota, Provinsi dan Nasional. RT RW? Apakah harus ada di RT RW tiap tingkat (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota) atau cukup RT RW di salah satu tingkat saja?

5

Bagaimana dengan pengadaan tanah untuk rencana pembangunan yang belum ada di RT RW? Apakah harus ada di RT RW tiap tingkat (Nasional, Provinsi, (dan Kabupaten/Kota) atau cukup RT RW di salah satu tingkat saja?

Harus ada kesesuaian RT RW di tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

6

Siapakah yang akan melaksanakan persiapan pengadaan tanah untuk rencana pembangunan yang wilayahnya mencakup 2 atau lebih Kabupaten/Kota?

Pengadaan tanah yang melintasi 2 atau lebih wilayah Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Gubernur.

BAB 3 TAHAP PERSIAPAN A. Delegasi Tahap Persiapan Ke Bupati/Walikota No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah delegasi kegiatan persiapan dari Gubernur untuk Bupati/Walikota termasuk delegasi pada penetapan lokasi?

Ya. Tahapan persiapan apabila didelegasikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota, maka penetapan lokasi juga ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2

Apakah hanya Gubernur saja yang berhak untuk membentuk tim persiapan pengadaan tanah?

Berdasarkan Peraturan Pre siden Nomor 71 Tahun 2012, tahapan persiapan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Gubernur. Akan tetapi, Gubernur dapat mendelegasikan/melimpahkan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, pelaksanaan persiapan pengadaan tanah dilakukan mutatis mutandis sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 99

Delegasi Tahap Persiapan Ke Bupati/Walikota (lanjutan)

A. No

Pertanyaan

Jawaban

3

Dapatkah Gubernur mendelegasikan tahapan persiapan pengadaan tanah yang wilayahnya mencakup 2 kabupaten/kota atau lebih kepada masing-masing Bupati/ Walikota?

Pengadaan tanah yang melintasi 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota adalah kewenangan Gubernur.

4

Apakah BPN dapat mengintervensi pendelegasian pelaksanaan tahap persiapan oleh Gubernur kepada Bupati/ Walikota?

Pendelegasian tahapan persiapan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota sepenuhnya kewenangan Gubernur dan tidak dapat diintervensi oleh BPN.

5

Jika kewenangan untuk persiapan pengadaan tanah didelegasikan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota, apakah standar biaya operasional masih mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Gubernur? Apakah penetapan standar biaya dapat didelegasikan juga?

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD, dijelaskan bahwa besarnya biaya operasional dan biaya pendukung dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Gubernur untuk berpedoman pada standar satuan yang berlaku. Dalam hal Gubernur melimpahkan kewenangan dalam persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, standar satuan harganya tetap berpedoman kepada standar yang yang ditetapkan oleh Gubernur, karena yang didelegasikan adalah kewenangan pelaksanaan persiapannya bukan penetapan standar satuan harganya.

6

Penetapan izin lokasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 adalah kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 penetapan lokasi menjadi kewenangan Gubernu r, bagaimana tanggapannya?

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, penerbitan penetapan lokasi menjadi kewenangan Gubernur. Hal ini dimaksudkan agar Gubernur dapat mengendalikan dan mengetahui kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya, karena Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Lebih lanjut, kewenangan tersebut dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada Bupati/Walikota. Istilah yang dikenal dalam peraturan perundangundangan adalah penetapan lokasi untuk pengadaan tanah kepentingan umum (UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012) dan izin lok asi untuk kepentingan swasta dan BUMN (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007).

100

B.

Anggota Tim No 1

C.

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana keanggotaan tim persiapan pengadaan tanah dan tim kajian keberatan penetapan lokasi?

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tim persiapan pengadaan tanah beranggotakan: - Bupati/walikota; - SKPD provinsi terkait; - Instansi yang memerlukan tanah; dan - Instansi terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tim kajian keberatan terdiri atas: - Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk (ketua merangkap anggota); - Kepala kantor wilayah BPN (sekretaris merangkap anggota); - Instansi yang menangani urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah (anggota); - Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (anggota); - Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk (anggota); dan - Akademis (anggota).

Penetapan Lokasi No 1

Pertanyaan Apakah pertimbangan teknis pertanahan dari BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 masih dibutuhkan untuk penetapan lokasi?

Jawaban Pertimbangan teknis pertanahan tidak lagi dibutuhkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena BPN sudah dilibatkan sejak tahap perencanaan pengadaan tanah. Pertimbangan teknis pertanahan dari BPN dibutuhkan jika tujuan pembangunan tidak termasuk dalam 18 sektor sesuai Pasal 10 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 atau pengadaan tanah skala kecil yang membutuhkan penetapan lokasi dari pemerintah daerah.

2

Siapa yang bertanggung jawab untuk menertibkan penetapan lokasi untuk pembangunan yang mencangkup 2 provinsi atau lebih?

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan p elaksanaannya tidak mengat ur apabila lahan yang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum terletak di dua provinsi yang berbeda. Penetapan lokasi ditetapkan oleh masing-masing gubernur.

3

Bagaimana jika terdapat gugatan setelah penetapan lokasi?

Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN setempat paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah keputusan dari PTUN. Putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)

101

C. Penetapan Lokasi (lanjutan) No 4

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana mengatasi upaya spekulasi harga tanah akibat masyarakat telah mengetahui pasti lokasi pembangunan sebelum penetapan lokasi diterbitkan?

Ganti rugi yang diberikan akan berdasarkan hasil perhitungan dari appraisal . Dalam hal pihak yang berhak tidak puas dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau kasasi ke Mahkamah Agung. Sejak penetapan lokasi, tanah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali kepada instansi yang memerlukan tanah.

D. Tanah Lain-lain (Tanah Negara, Tanah Wakaf, Tanah Ulayat) No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah perlu dilakukan sertifikasi terlebih dahulu terhadap tanah negara yang belum bersertifikat?

Tidak perlu dilakukan sertifikasi karena tanah negara yang dikuasai dengan itikad baik termasuk objek pengadaan tanah yang dapat diberikan ganti kerugian.

2

Bagaimana cara mengidentifikasi adanya hak atas tanah ulayat?

Identifikasi hak atas tanah ulayat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999. Pemerintah daerah akan mengikut sertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat lembaga swadaya masyarakat dan instansi yang mengelola sumber daya alam untuk mengidentifikasi tanah ulayat tersebut. Informasi yang dihasilkan oleh tim tersebut adalah lokasi tanah ulayat serta batas-batasannya. Kepala daerah kemudian menetapkan daerah tersebut tanah ulayat melalui penerbitan peraturan daerah.

3

Dalam hal panitia mengidentifikasi adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, apa yang harus dilakukan?

Nazhir harus mengurus sertifikat wakaf sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai wakaf.

BAB 4 TAHAP PELAKSANAAN A. Persiapan, Inventarisasi, dan Identifikasi, serta Pengumuman No 1

102

Pertanyaan Apa peranan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah?

Jawaban Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa SKPD provinsi dan kabupaten kota dilibatkan sebagai anggota dari tim pelaksana pengadaan tanah. Bahwa untuk susunan keanggotaan tim pelaksana pengadaan tanah berpedoman pada Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1) d an ayat(2). Jadi peran daerah sangat besar untuk mendukung tim tersebut.

A.

Persiapan, Inventarisasi, dan Identifikasi, serta Pengumuman (lanjutan)

No

Pertanyaan

Jawaban

2

Bagaimana jika kantor pertanahan kekurangan SDM untuk melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi?

BPN wilayah dapat mengerahkan tambahan SDM dari kantor pertanahan lainnya dalam wilayah kerjanya dengan menerbitkan SK atau melibatkan surveyor berlisensi melalui proses pengadaan untuk membentuk beberapa satgas. Biaya pengadaan akan dicatat sebagai biaya operasional pengadaan tanah dan dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah.

3

Bagaimana jika terdapat perbedaan ukuran dan atau luas tanah di sertifikat dengan ukuran dan atau luasan tanah saat identifikasi dan inventarisasi?

Ukuran dan atau luas tanah yang digunakan sebagai dasar penilaian oleh penilai publik dan penetapan nilai ganti rugi adalah ukuran dan atau luas tanah saat identifikasi dan inventariasi.

4

Mengingat waktu pengumuman penilaian hanya 14 hari kerja, bagaimana agar informasi dapat disampaikan kepada semua pihak yang berhak?

Penyebaran informasi dapat manfaatkan mobile LARASITA (layanan pertanahan bergerak / service ) untuk pengumuman. Pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi juga dapat disampaikan secara serentak melalui pengumuman di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan, kantor pertanahan setempat.

5

Siapa saja yang menandatangani berita acara aktivitas pemasangan patok kegiatan identifikasi dan inventarisasi?

Berita acara pemasangan patok righ of way (ROW) disusun oleh tim pengadaan tanah (TPT) serta ditanda tangani oleh ketua TPT dan ketua atau sekretaris panitia pengadaan tanah (P2T).

B. Penilai Publik No

Pertanyaan

Jawaban

1

Siapa saja yang dapat menjadi penilai publik?

Penilai pertanahan profesional yang sudah mendapat izin praktek dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional.

2

Bisakah PNS dapat menjadi penilai independen?

Tidak bisa, karena dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2008, penilai publik tidak dapat merangkap jabatan sebagai pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainya yang di bentuk dengan peraturan perundang-undangan.

3

Apakah penilai publik memiliki batasan wilayah kerja?

Wilayah kerja penilai publik adalah seluruh wilayah Indonesia.

4

Bagaimana mencari informasi mengenai penilai publik yang sudah mendapat izin dari Kementerian Keuangan dan lisensi dari BPN untuk wilayah tertentu?

Hubungi kantor pusat atau kantor cabang MAPPI, informasi tersedia di situs MAPPI, www.mappi.or.id.

5

Bagaimana tanggung jawab penilai secara hukum dalam penilaian pengadaan tanah?

Penilai wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan, pelanggaran terhadap kewajiban penilai dikenaan sanksi administratif dan atau pidana (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

103

B. Penilai Publik (lanjutan) No 6

Pertanyaan Berapa honor dari penilai MAPPI?

Jawaban Standar imbalan jasa untuk pekerjaan penilaian bagi tenaga ahli penilai adalah                       Lampiran Surat Keputusan PP MAPPI Nomor 004/ MAPPI-KEP/VI II/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang standar imbalan jasa ( fee ) mini mum usaha jasa penilai.

C. Penilaian No 1

Pertanyaan Bagaimana cara melakukan penilaian terhadap nilai tanah ( land value )?

Jawaban Bahwa penilaian ganti kerugian bidang perbidang dilakukan oleh penilai pertanahan dan atau penilai publik, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan atau kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 31-36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 63-67 Peraturan Preside n Nomor 71 Tahun 2012). Standar Penilaian Indonesia (SPI) untuk penilaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan SPI Nomor 306 (SPI2013).

5

104

2

Bagaimana melakukan penilaian terhadap barang milik negara (BMN) atau barang milik daerah (BMD)?

Berdasarkan Pasal 45 ayat(1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pelepasan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Peraturan Perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014).

3

Bagaimana cara menilai ruang atas tanah dan ruang bawah tanah untuk ganti kerugian?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa ruang atas t anah dan bawah tanah termasuk obyek penilaian pengadaan tanah yang mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI 2013).

4

Bagaimana jika ternyata nilai ganti rugi hasil penilaian penilai publik berada di bawah pasar?

Hasil penilaian merupakan tanggung jawab penilai secara hukum.

Bagaimana kalau ada 2 penilai yang berbeda hasil penilaiannya terhadap suatu pengadaan tanah yang sama? Mana yang dijadikan acuan?

Bahwa penilaian atas obyek pengadaan tanah dilakukan hanya oleh satu penilai pertanahan/ penilai publik yang ditetapkan melalui pengadaan penilai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31-36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012.

C. Penilaian (lanjutan) No

Pertanyaan

Jawaban

6

Apakah pengadaan penilai saat tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan memberikan hasil yang berbeda merupakan suatu penyimpangan? Karena hasil penilaian mereka dapat berbeda.

Jika penilai yang ditunjuk untuk tahap perencanaan berbeda dengan penilai yang lolos hasil lelang untuk menilai pada tahap pelaksanaan bukan merupakan penyimpangan.

7

Berapa lama masa berlaku penilaian?

Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013, penilaian berlaku selama 6 bulan sejak tanggal di terbitkan.

D. Ganti Rugi No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah warga atau penggarap yang menempati tanah negara dapat diberikan ganti rugi?

Warga atau penggarap yang menempati t anah negara dapat diberikan ganti rugi, jika termasuk dalam pengertian dalam Pasal 40 Butir F UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012: “pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik”.

2

Bagaimana cara ketua pelaksana pengadaan tanah memutuskan untuk mengganti tanah sisa?

Tim pel aksana pengadaan tanah akan mempertimbangkan luas dan kegunaan tanah tersebut. Dalam memutuskan penggantian tanah sisa, tim pelaksana pengadaan tanah akan dibantu oleh SKPD terkait.

3

Jika pengadaan tanah hanya sebagian dari bidang tanah, apakah dilakukan pemecahan sempurna atau pemisahan sebagian?

Pengadaan tanah yang hanya sebagian dari bidang tanah dilakukan dengan pemecahan sempurna. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2008 tentang penyederhanaan dan percepatan standar operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan tertentu, pemecahan sempurna dilakukan dalam jangka waktu 15 hari.

4

Apakah pihak yang berhak dikenakan pajak Pihak yang berhak dikenakan pajak BPHTB sesuai saat menerima ganti rugi pengadaan tanah? dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tanah Lain-Lain No 1

Pertanyaan Bagaimana dengan pengadaan tanah aset desa, aset pemerintah dan tanah wakaf yang susah untuk dibebaskan?

Jawaban Pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) akan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007). Pelepasan tanah aset pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014). Pelepasan tanah wak af akan mengikut i peraturan perundang-undangan tanah wakaf (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006). Menurut Ketentuan Pasal 45 Sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelepasan tanah-tanah tersebut harus selesai 60 hari kerja sejak penetapan lokasi. 105

E. Tanah Lain-Lain (lanjutan) No 2

Pertanyaan Bagaimana melakukan pengadaan tanah untuk tanah ulayat dan ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanahnya?

Jawaban Bahwa ganti kerugian atas tanah ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk disebut masyarakat hukum adat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala B PN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah tanah ulayat masyarakat hukum adat.

106

3

Apakah tanah hutan dapat dijadikan tanah pengganti untuk TKD?

Tanah hutan dapat digunakan sebagai tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dibebaskan. Akan tetapi, penggantian ini harus disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4

Bagaimana mekanisme pengadaan tanah di kawasan hutan berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012?

Terhadap kawasan pengadaan tanah atas tanah yang dikuasai pemerintah, dalam hal ini kawasan hutan, apabila tata ruang sudah direncanakan atau dialokasikan untuk kepentingan umum, maka penetapan lokasi dapat diterbitkan untuk pengadaan tanah dan dalam waktu 60 hari kerja sejak ditetapkan penetapan lokasi kawasan tersebut sudah harus dilepas/diubah statusnya (Pasal 45-47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

5

Bagaimana tanah adat dalam kawasan hutan harus diberikan ganti rugi? Apakah ganti rugi diberikan kepada masyarakat desa atau perlu dilakukan pengurusan pinjam pakai kawasan hutan?

Pemerintah daerah akan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian atas keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam hal masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan telah ada sebelum penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka mereka dapat diberikan ganti rugi atas tanah ulayat. Akan tetapi, apabila masyarakat hukum adat ada sesudah penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka ganti rugi hanya akan diberikan atas bangunan dan fasilitas yang ada.

6

Bagaimana prosedur untuk membebaskan aset pemerintah daerah?

Mengacu pada ketent uan Undang-Undang 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang diubah melalui, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah.

7

Kepada siapakah ganti rugi tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) diberikan?

Tanah fasum dan fasos biasanya belum ada atas hak bukti kepemilikan yang jelas. Ganti rugi hanya dapat diberikan bila sudah ada atas hak yang jelas dari pihak yang berhak. Oleh karena itu, perlu dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh pemerintah desa atas tanah fasum dan fasos yang juga menerangkan bahwa tanah tidak dalam sengketa.

F. Musyawarah dan Pengadilan No

Pertanyaan

Jawaban

1

Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk permukiman ulang, siapakah yang akan melaksanakan pemberian ganti rugi?

Permukiman ulang pihak yang berhak dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi berupa permukiman ulang mengikuti ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

2

Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam menetapkan bentuk ganti rugi, bagaimana mencari jalan keluarnya?

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja sejak ditanda tangani berita acara hasil musyawarah hasil kesepakatan (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

3

Apakah musyawarah dapat dilaksanakan untuk merumuskan besarnya ganti kerugian?

Musyawarah dilaksanakan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan Pasal 68 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Besarnya ganti kerugian sudah ditetapkan berdasarkan hasil dari penilaian.

4

Jika pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah penetapan bentuk ganti rugi, apakah pihak tersebut dapat dikuasakan?

Ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengatur bahwa dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah dapat memberikan kuasa kepada: 1. Seorang dalam hubungan ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan; 2. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum ; atau 3. Pihak yang berhak lainnya. Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa.

G. Tuntutan Keberatan ke Pengadilan No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana kalau ada pihak yang menolak ganti rugi setelah pengadilan?

Bahwa dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ganti kerugian dititipkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juncto Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 huruf bjuncto Pasal 37 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012)

2

Bagaimana jika nilai ganti rugi sesuai putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung berbeda dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi penilai?

Ganti rugi yang diberikan harus sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung.

107

G. Tuntutan Keberatan Ke Pengadilan (lanjutan) No 3

Pertanyaan Apakah hak dari seseorang pemegang hak atas tanah bisa dicabut jika pihak tersebut keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan, tetapi tidak mengajukan keberatan kepada panitia pengadaan tanah atau pemerintah?

Jawaban Berdasarakan Pasal 86 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dinyatakan bahwa kepada pihak yang berhak yang menolak bentuk dan atau besar ganti kerugian dititipkan ke Pengadilan Negeri. Dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presi den Nomor 71 Tahun 2012 bahwa pada saat ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri, maka hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum

4

Bila uang ganti rugi sudah dititipkan di Pengadilan Negeri, berapa kali kah pengumuman harus disampaikan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilakukan?

Pembangunan telah dapat dilakukan jika ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah terp enuhi. Banyaknya pengumuman dan jangka waktu pengosongan tanah sesuai dengan kebijakan kantor pertanahan setempat.

5

Bagaimana jika status kepemilikan atau penguasaan tanah sudah dicabut, tetapi pihak yang berhak masih menempati tanah tersebut?

Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan perintah pengosongan lokasi kepada Pengadilan Negeri setempat dengan menyampaikan surat pelaksanaan pengadaan tanah perihal putusnya hubungan hukum antara pihak yang berhak.

H. Tanah Hibah No

108

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana dengan perluasan tanah yang menggunakan tanah yang dihibahkan warga? Apakah perlu surat pernyataan hibah? Dapatkah hibah dicabut kembali?

Pihak yang berhak harus dapat menunjukan alas hak atas tanah yang akan dihibahkan. Penghibahan tanah dapat dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan hibah kepada tim pelaksana pengadaan tanah. Setelah pernyataan hibah disampaikan kepada tim pelaksana pengadaan tanah, maka hibah tidak dapat dicabut kembali.

2

Bagaimana jika tanah yang diperoleh melalui hibah tanpa surat keterangan hibah kemudian digugat oleh ahli waris? Padahal pembangunan sudah dilakukan?

Bahwa dalam mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembangunan fisik baru bisa dilaksanakan setelah diserahkannya dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah dan bidang tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah. Bagi tanah-tanah yang telah dibebaskan (pengadaan tanah), pada prinsipnya tidak dapat dilakukan pembebasan tanah (pengadaan tanah) ganti rugi ulang. Penanganan untuk hal ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yakni melalui mekanisme gugatan di Pengadilan.

3

Dapatkah warga melepaskan tanahnya kepada pemerintah secara sukarela dan cuma-cuma?

Warga dapat melepaskan tanahnya secara sukarela dan cuma-cuma kepada pemerintah.

I. Ketentuan Peralihan dan Lain-lain No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah boleh dikolaborasi aturan lama dengan aturan baru dalam menilai ganti rugi pengadaan tanah?

Peraturan perundangan antara aturan lama dan aturan baru tidak bisa dikolaborasi dalam satu pengadaan tanah yang sama. Pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan ketentuan aturan lama atau aturan baru disesuaikan dengan ketentuan peralihan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014.

2

Apakah peraturan pengadaan tanah yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 masih berlaku untuk diterapkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan saat ini?

Pada saat Praturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 berlaku, proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sampai 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dalam hal pengadaan tanah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditetapkan oleh menteri sudah mencapai 75%, maka pengadaan tanah menggunakan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 hingga 31 Desember 2015. Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan meliputi pengadaan tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan atau ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.

3

Jika proses pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan sampai t ahun 2014, namun sertifikasi belum selesai sampai tahun 2014, apakah pelaksanaan pensertifikatan mengacu pada peraturan yang lama atau yang baru?

Bahwa kegiatan pengadaan tanah dan sertifikat (legalisasi aset) adalah dua kegiatan yang berbeda. Untuk masa transisi, pelaksanaan pengadaan tanah berpedoman pada ketentuan peralihan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang di ubah melalui Peraturan Presi den Nomor 99 Tahun 2014. Sedangkan pengajuan permohonan haknya (sertifikat) diajukan ke masing-masing kantor pertanahan setempat sesuai letak tanahnya untuk di proses sesuai ketentuan.

4

Nilai apakah yang digunakan untuk menghitung BPHTB dan PPN?

Nilai yang digunakan sebagai acuan penghitungan BPHTB dan PPN adalah nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh kepala pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian penilai.

109

J. Skala Kecil No

Pertanyaan

Jawaban

1

Berapa batas luasan untuk pengadaan tanah skala kecil?

Batas luasan untuk pengadaan skala kecil adalah 5 hektar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun2012.

2

Apakah pengadaan tanah yang luasnya dibawah 5 Ha harus mengikuti tahapan pengadaan tanah dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012?

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

3

Apakah ada dokumen perencanaan pengadaan tanah dibutuhkan dalam pengadaan tanah skala kecil?

Ya, dokumen perencanaan pengadaan tanah masih dibutuhkan, akan tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana.

4

Apakah pengadaan tanah skala kecil membutuhkan penetapan lokasi?

Pengadaan tanah skala kecil boleh tidak menggunakan penetapan lokasi, harus sesuai dengan RT RW. Kebijakan mengenai perlu tidaknya penetapan lokasi diserahkan kepada pemerintah daerah.

5

Perlukah ada pembentukan panitia untuk pengadaan tanah skala kecil? Apakah BPN termasuk di dalamnya?

Tidak. Akan tetapi, dalam hal perlu dibentuk tim pelaksana pengadaan tanah untuk pengadaan tanah skala kecil, BPN dapat dilibatkan.

6

Apakah pengadaan tanah skala kecil menggunakan penilai?

Tidak wajib. Jika pengadaan tanah skala kecil menggunakan jasa penilai publik, maka nilai ganti rugi mengikuti nilai yang ditetapkan penilai publik. Jika pengadaan tidak menggunakan jasa penilai publik, maka ganti rugi ditentukan berdasarkan harga pasar.

BAB 5 PENGANGGARAN A. Umum No

110

Pertanyaan

Jawaban

1

Instansi manakah yang akan melakukan pengelolaan dana pengadaan tanah?

Dana untuk biaya operasional dan biaya pendukung akan dibebankan dalam daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) instansi yang memerlukan tanah. oleh karna itu, dana tersebut akan dikelola oleh instansi yang membutuhkan tanah.

2

Apakah dana untuk pengadaan penilai publik bersumber dari BPN atau instansi yang memerlukan tanah?

Dana untuk pengadaan penilai publik berasal dari instansi yang memerlukan tanah.

3

Bagaimana sinkronisasi biaya pengadaan tanah yang sebagian dibiayai oleh APBN dan sebagian APBD?

Jika instansi yang membutuhkan tanah adalah pemerintah pusat, maka dana dari APBD akan di hibahkan ke APBN, begitu juga sebaliknya, dengan demikian, hanya ada satu sumber dana dan satu mata anggaran; duplikat anggaran dapat dihindari.

A. Umum (lanjutan) No

Pertanyaan

Jawaban

4

Bagaimana memperkirakan besarnya nilai tanah saat penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah pada tahap perencanan agar sesuai dengan hasil penilai pada tahap pelaksanaan?

Instansi yang membutuhkan tanah dapat melibatkan penilai publik saat penyusunan dokumen perencanan pengadaan tanah.

5

Bagaimana proses pencairan dana pengadaan tanah?

Proses pencairan dana pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keungan Nomor 190/ PMK.05/2012 diatur pembayaran pengadaan tanah melalui SPP-LS dilampiri dengan: a. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian (memuat paling sedikit nama penerima, besaran uang dan nomor rekening penerima), b. Foto copy bukti kepemilikan tanah c. Bukti pembayaran/kuitansi, d. Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi, e. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan, f. Pernyataan dari Pengadilan Negeri bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa, g. Surat dirjen Perbendaharaan/pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan rekening pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa, h. Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah, i. SSP PPh final atas pelepasan hak, j. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan), k. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

6

Apakah pengadaan tanah untuk Pengadaan tanah jika menggunakan kombinasi kepentingan pemerintah daerah dapat pendanaan dari APBN dan APBD, maka dana APBN memanfaatkan dana dalam rekening hibah? dihibahkan kepada APBD.

7

Bagaimana jika anggaran untuk memberikan ganti kerugian tidak mencukupi?

Bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah diharapkan dapat disusun dengan baik (dapat minta bantuan lembaga profesional/ penilai), sehingga perkiraan nilai tanah dapat mendekati nilai ganti kerugian. Namun demikian apabila anggaran tidak mencukupi, dimungkinkan untuk dianggarkan pada tahun berikutnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

111

B. Biaya Operasional dan Pendukung No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah jika Gubernur belum menentukan standar biaya?

Standar biaya pengadaan tanah melalui APBD akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Gubernur belum menetapkan standar biaya, maka diberlakukan standar biaya umum sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/ PMK.02/2013.

2

Biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam biaya operasional pengadaan tanah?

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya operasional pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013 jika sumber dana berasal dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 jika sumber dana berasal dari APBD.

3

Mengapa pembiayaan pada tahap perencanaan pengadaan tanah mengacu pada standar gubernur tetapi pada saat pelaksanaan pembiayaannya mengacu pada APBN?

Dalam hal inisator dan sumber dananya dari Pemerintah Daerah, maka pada tahap perencanaan dan tahap persiapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Standar biayanya mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Gubernur. Akan tetapi, tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil yang dilaksanakan oleh BPN, standar biayanya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013. Sedangkan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN, pada seluruh tahapan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya yang Ditetapkan setiap tahun anggaran dan Peraturan Menteri Keunagan Nomor 13/Pmk.02/2013. Misalnya pada tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka biaya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah standarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014). Akan tetapi, ketika tahap pelaksanaan pengadaan tanah daerah menggunakan jasa BPN sebagai unit PNBP, daerah harus mengikuti standar biaya APBN . Namun untuk pengadaan tanah yang bersumber dari APBN tetap harus mengacu pada standar biaya yang ditetapkan menteri keuangan, yaitu pada tahap perencanaan dan persiapan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya, sedangkan tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013.

4

112

Apa saja pedoman atau acuan standar biaya operasional dan pendukung pengadaan tanah?

Pedoman biaya operasional dan biaya pendukung bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2012 tentang standar biaya yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk biaya operasional dan biaya pendukung untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang

B. Biaya Operasional dan Pendukung (lanjutan) No

Pertanyaan

Jawaban bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012. Gubernur akan menetapkan standar biaya operasional dan biaya pendukung untuk provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan batas maksimum standar biaya yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2014.

5

Apakah biaya jasa penilai termasuk ke dalam biaya operasional dan pendukung pengadaan tanah?

Biaya jasa penilai tidak termasuk kategori dari biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/ PMK.02/2013. Namun demikian, biaya jasa penilai tetap harus menjadi bagian dari pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang harus dialokasikan dalam APBN/APBD pada dokumen anggaran satuan kerja yang memerlukan tanah.

6

Apakah besaran biaya operasional dan biaya pendukung yang tercantum dalam lampiran II peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.02/2013 digunakan untuk keseluruhan pengadaan biaya pengadaan tanah?

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.02/2013 diatur bahwa biaya operasional dan biaya pendukung pada lampiran II digunakan untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil.

7

Apakah honor tim bisa lebih rendah dari pada yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 13/ PMK.02/2013?

Honor tim merupakan batas tertinggi sehingga honor tim bisa lebih rendah dari pada besaran honorarium yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 /2013.

8

Apakah honorarium tim kajian termasuk dalam biaya opersional dan biaya pendukung seperti yang ada dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.02/2013?

Berdasarkan Pasal 3 butir 2 mengatur tentang kegiatan pada tahapan persiapan, salah satunya pada huruf g yaitu melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak. Ini berarti tim kajian termasuk dalam tahapan persiapan, sehingga bukan menjadi bagian dari biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK .02/2013.

9

Jika BPN melakukan kunjungan lapangan maka pembiayaan tersebut atas beban pihak yang memerlukan tanah atau tidak?

Bahwa seluruh dana pengadaan tanah yang meliputi dana perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan serta sosialisasi, semua dianggarkan oleh instansi yang memerlukan tanah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Biaya yang termasuk ke dalam biaya operasional dan pendukung untuk pengadaan tanah merupakan beban instansi yang memerlukan tanah oleh karena itu, dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/TMK.02/2013 biaya terse but dibebankan pada DIPA satuan kerja yang memerlukan tanah. Hal yang perlu dicermati adalah untuk hal kegiatan yang sama jangan sampai ada pembiayaan ganda.

113

C. Penganggaran No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah penganggaran pengadaan tanah dapat dilakukan dengan skema multiyear budgeting?

Penganggaran pengadaan tanah tidak dapat dilakukan dengan skema multiyear budgeting.

2

Apakah bisa diketahui kebutuhan pengadaan tanah dalam satu tahun anggaran?

Bahwa perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah sudah harus dimuat dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Untuk pengadaan tanah yang bersumber dari APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 merupakan petunjuk daerah untuk menganggarkan setiap tahap pengadaan tanah, yang mampu me njawab pertanyaan ini adalah dokumen perencanaan pengadaan tanah yang telah disusun.

3

Bagaimana penerapan satuan honorarium OB per paket untuk tim pengadaan tanah, apakah diberikan perbulan atau sampai pekerjaan selesai diberikan 1 kali saja honornya ?

Berdasarkan pada lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 dari PMK 02/2013 diatur satuan biaya honorarium OB perpaket. Artinya, apabila dalam waktu yang terdapat lebih dari 1 paket pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk selama periode yang diperlukan (tidak selalu dalam 1 tahun penuh). Jika dalam 1 tahun terdapat 2 (dua) paket pengadaan tanah ini berarti honorarium diberikan sesuai waktu penyelesaian masing-masing paket pekerjaan. Jika paket A diselesaikan dalam 3(tiga) bulan, maka tim diberikan honorarium hanya selama 3 (tiga) bulan. Sedangakan untuk paket B diselesaikan dalam 5 (lima) bulan, maka tim diberikan honorarium hanya selama 5 (lima) bulan.

4

Bagaimana dengan penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung, apakah ditetapkan bedasarkan satu kegiatan pengadaan tanah atau berdasarkan kegiatan pengadaan tanah selama satu tahun?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/ PMK.02/2013 diatur mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang diberikan perpaket, yang artinya penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung ditetapkan berdasarkan satu paket kegiatan pengadaan tanah.

5

Apa solusi untuk pengadaan tanah melalui APBD yang di dalam APBD-nya terdapat kesalahan penulisan nomenklatur ?

Perubahan nomenklatur dalam APBD dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

6

Jika terdapat sisa anggaran pengadaan tanah, apakah dapat digunakan kembali pada tahun anggaran selanjutnya?

Sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran secara langsung tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, nilai sisa kebutuhannya dapat digunakan kembali.

7

Bagaimana mencatat belanja modal tanah?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, telah di atur masing-masing akun yang berkaitan dengan pengadaan tanah yaitu:   allotment belanja modal tanah   allotment modal pembebasan tanah   allotment belanja modal pembayaran tim tanah

114

C. Penganggaran (lanjutan) No

Pertanyaan

Jawaban   allotment belanja sertifikat tanah   allotment belanja dan pematangan tanah   allotment belanja pengukuran tanah   allotment belanja pengadaan tanah

modal pembuatan modal pengurukan modal biaya modal perjalanan

Tahap perencanaan dan tahap persiapan (termasuk honorarium tim persiapan) tidak termasuk dalam belanja modal karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Honorarium tim persiapan masuk pada akun 521213 belanja honor output kegiatan, sedangkan yang lainnya pada tahap perencanaan dan tahap persiapan akun yang digunakan disesuaikan dengan peruntukannya. 8

Mengenai pencatatan biaya honor penilai, apakah masuk belanja jasa atau belanja honor?

Pemberian honorarium penilai dilakukan pada tahap pelaksanaan, oleh karena itu, termasuk dalam kategori biaya yang dapat dikapitalisasi dan masuk belanja modal.

9

Apakah penggantian ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali dicatat dalam belanja modal?

Tidak, karena yang dicatat sebagai belanja modal adalah yang menghasilkan aset untuk dipergunakan sendiri. Sedangkan aset untuk pihak ketiga dicatat sebagai hibah belanja barang.

10

Bagaimana penganggaran pengadaan tanah Penganggaran pengadaan tanah untuk skala kecil untuk skala kecil? mengikuti mekanisme penganggaran APBD biasa. Apakah mengikuti penganggaran APBD biasa?

115

LAMPIRAN 2.3. CONTOH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

117

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH Proyek Pembangunan (nama proyek)

PT PLN (PERSERO) UNIT IN DUK PEMBANGUNAN Tahun 2015 No. Dokumen : Tgl. Dokumen : Lampiran :

118

1.

Survei Sosial Ekonomi,

2.

Kelayakan Lokasi,

3.

Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan bagi Wilayah dan Masyarakat,

4.

Perkiraan Nilai Tanah,

5.

Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan,

6.

Studi lain yang secara khusus diperlukan

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah A.

Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan diantaranya : 1.

Maksud dari rencana pembangunan ini adalah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional;

2.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, khususnya memenuhi kebutuhan listrik Provinsi, dan Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa yang menjadi lokasi Rencana Pembangunan;

3.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi wilayah.

B.

Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibuat secara rinci hingga RTRW Kabupaten / Kota dan Kecamatan.

C.

Kesesuaian dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik

Menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

D.

Letak, Luas, dan Status Tanah Tabel Letak, Luas dan Status Tanah Lokasi

Kel./Desa

Kec.

Kab./Kota

No. Proyek

Pihak yang Berhak

Luas Tanah (m 2)

Status Tanah Tanah Milik/ Tanah Kelola/ Tanah Wakaf/ Tanah Adat/ Lainnya

Alas Hak Sertifikat/ girik/ letter C/Akta Jual Beli/ Lainnya

119

Peta Lokasi Pengadaan Tanah

E. Perkiraan Jangka Waktu Pengadaan Tanah No

120

Tahapan

1

Penyiapan Perencanaan

2

Review Dokumen Hasil Studi Kelayakan

3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

4

Penyerahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur

5

Membentuk Tim Persiapan

6

Pemberitahuan Rencana Pembangunan

7

Pendataaan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

8

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

9

Konsultasi Publik Ulang dalam Hal terdapat Pihak yang Tidak Sepakat

10

Pembentukan Tim Kajian Keberatan

Waktu

Keterangan

No

Tahapan

Waktu

11

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

12


13

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

14

Pelaksanaan

15

Penyerahan Hasil

Keterangan

F. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan No

Tahapan

1

Persiapan Pembangunan

2

Pelaksanaan Pembangunan

3

Finalisasi Pembangunan

Waktu

Keterangan

G. Perkiraan Nilai Tanah Tabel Luas dan Nilai Tanah Bidang per Bidang No.

Lokasi Kec.

Kab./Kota

Luas Tanah (m 2)

Harga Tanah per m 2 (Rp)

Keterangan

Tabel Luas dan Nilai Tanah Bidang per Bidang

No. Proyek

Tanah

Ruang Atas Tanah

Ruang Bawah Tanah

Bangunan

Tanaman

Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Nilai Kerugian Lainnya

121

H. Rencana Penganggaran A

TOTAL ALOKASI DANA GANTI RUGI OBYEK PENGADAAN TANAH

B

SUMBER DANA

C

RINCIAN ALOKASI DANA UNTUK KEGIATAN PENGADAAN TANAH No

Kebutuhan

Unit

Satuan

1

Tahap Perencanaan

1

Paket

2

Tahap Persiapan

1

Paket

3

Tahap Pelaksanaan

1

Paket

4

Tahap Penyerahan Hasil

1

Paket

Total

122

Rp.__________

Jumlah

LAMPIRAN 2.4. FORMAT DAN BORANG PENDUKUNG L.01. s.d. L.36 dan H.01

123

L-01

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………….. TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA …………. SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ……………., Menimbang :

bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………. tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …………. sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ……………………………… (nama kegiatan pengadaan tanah);

Mengingat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ……………………);

:

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………. TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA …………. SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH.

KESATU

:

Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ………………….. sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ………….. (nama kegiatan pengadaan tanah).

KEDUA

:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …… sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 4. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KETIGA

:

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

penyiapan pelaksanaan; inventarisasi dan identifikasi; penetapan penilai; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; penitipan ganti kerugian; pelepasan objek pengadaan tanah; pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah; j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan k. penyerahan hasil pengadaan tanah.

124

KEEMPAT

:

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

KELIMA

:

Biaya pelaksanaan tugas pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran …………. (Instansi yang memerlukan tanah) tahun …… (tahun berjalan).

Ditetapkan di pada tanggal Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .................

ttd ………………………...…………… . NIP. Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI; Gubernur Provinsi …………..…………..… ..; Bupati/Walikota ………………………….….; ….. (Instansi yang memerlukan tanah); …………………………….. (Instansi terkait).

125

L-02

LAPORAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …………….… TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA …………………… PENGADAAN TANAH……………………… (nama kegiatan pengadaan tanah)

.................., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di J a k a r t a. Dengan hormat bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ………………… Nomor ……… tanggal ……..… kami telah menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ………………. sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ………………..………………………………. (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di Kabupaten/Kota …………………….............. seluas …………………m2 atas permohonan: ………………………………… (Instansi yang memerlukan tanah, fotocopy keputusan penugasan terlampir ). Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .......... ttd ………………………………………. NIP.

Tembusan : ………… (Instansi yang memerlukan tanah)

126

L-03A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………….. TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH …………………………….. (nama kegiatan pengadaan tanah) DAN SEKRETARIAT KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVI NSI ……….…., Menimbang

:

bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah ………………………… (nama kegiatan pengadaan tanah) dan Sekretariat;

Mengingat

:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Nomor …………);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ………. TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH ……… (nama kegiatan pengadaan tanah) DAN SEKRETARIAT.

KESATU

:

Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah ……… (nama kegiatan pengadaan tanah) dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan paling kurang sebagai berikut: a.

b.

Pelaksana Pengadaan Tanah 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua; 2. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; 3. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai Anggota; 4. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau yang ditunjuk sebagai Anggota; 5. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota; 6. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; 7. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan 8. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; Sekretariat. 1. …………………….. 2. …………………….. 3. …………………….. 4. ……………………..

127

KEDUA

:

Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling kurang: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

penyiapan pelaksanaan; inventarisasi dan identifikasi; penetapan penilai; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; penitipan ganti kerugian; pelepasan objek pengadaan tanah; pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah; pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

KETIGA

:

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KELIMA

:

Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran …………..… (Instansi yang memerlukan tanah), Tahun (tahun berjalan).

Ditetapkan di pada tanggal Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ….......... Ttd ………….……………………………. NIP. Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

128

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI; Gubernur Provinsi ………….…..…………..; Bupati/Walikota ………….………………….; …… (Instansi yang memerlukan tanah); …………………….……….. (instansi terkait).

L-03B

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA …………… TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH …………. (nama kegiatan pengadaan tanah) DAN SEKRETARIAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ………., Menimbang

:

bahwa sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ……... Nomor …… tanggal ….. tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …….. sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah …, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah ……………… (nama kegiatan pengadaan tanah) dan Sekretariat;

Mengingat

:

1.

2.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Tambahan Lembaran Negara Nomor …………); Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …. Nomor …. Tanggal …… tentang Keputusan Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ……….… (nama kegiatan pengadaan tanah); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA …………….. TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH ……… (nama kegiatan pengadaan tanah) DAN SEKRETARIAT.

KESATU

:

Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah ……… (nama kegiatan pengadaan tanah) dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan paling kurang sebagai berikut: a.

Pelaksana Pengadaan Tanah 1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua; 2. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Anggota; 3. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota; 4. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; 5. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan 6. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota. b. Sekretariat. 1. …………………….. 2. …………………….. 3. …………………….. 4. …………………….. KEDUA

:

Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, paling kurang: a. penyiapan pelaksanaan; b. inventarisasi dan identifikasi;

129

c. d. e. f. g. h. i.

penetapan penilai; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; penitipan ganti kerugian; pelepasan objek pengadaan tanah; pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah; j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan k. penyerahan hasil pengadaan tanah. KETIGA

:

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …..

KELIMA

:

Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran Instansi yang memerlukan tanah … (tahun berjalan).

Ditetapkan di pada tanggal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...... Ttd ………………………………………. NIP. Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

130

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI; Gubernur Provinsi …………..…..………… ..; Kepala Kantor Wilayah Provinsi ………; Bupati/Walikota ………………………….….; ….. (Instansi yang memerlukan tanah); ……………………………..( Instansi terkait).

L-04

PETA BIDANG TANAH …………………………….. (nama kegiatan pengadaan tanah) Nomor .................................

Contoh Peta Bidang skala 1 : 1.000 (atau sesuai kebutuhan)

Untuk pembuatan/pengesahannya, ………, tanggal…. bulan…. t ahun…. Satgas A Ketua Cap dan ttd. …………………………………………

131

5 0 L

. t e K

9 1

i n r a a a n d a n b a a k r i a a c m n u k n p r e e g e r p n P m a d

8 1

e s a a / i b n a t a h a c u m n n d a k e b i a a p h t f

7 1

G N H A N A Y A N A N I T I T A A N L K A A R G D E N N B E E D B

)

h a n a t n a a d a g n e p l . . . n a g . . . . a . . . t g a n . . i a . g T . . . . e . F I k . . . . . … T a . . : A m . . . . . . N I a . . n M ( . . .

O . . . … N … : R … A … r T … o F m A … o D … N … … … … h

a n a T n a a d a g n e P

N A M A N A T

N A N U G N A B

N A H D A S W A A T B A G G N N A A U U R R

6 1

s i n e J

i n n n n n a n a a l r a r o p r i 5 l u u u e a s l a n 1 a i l r l a l a a e d s a s t s g . . . . d a b c

h a l m u J

4 1

s i n e J

n a a m 3 n u i s 1 h u a t m . . a b

h a l m u J

2 1

s i n e J

r h l a h a h a h o g a h t o a 1 a g m a m n m k 1 m n u s u a u u o i r t r u r t r k . . . . b c d a

s a u L

0 1

/ a / n u y n M s n 9 H u r i a a L S c l i a s r e d l a / e n A b t t a k a t e l a a T / a k l u y t i t H 8 i / p a i k j n r k a t u t n r i u B r k i i e S a s g a l s h u a t n a t a S T

H A N A T

K A H R E B G N A Y K A H I P

/ T a B / y 7 / / n n U N i / T / A a M L M L

s a u L

6

k a t e L

n n a a h t a W a r m 5 R u / l a T e c e R K . K . b . a c

B I N

4

) ² m (

i / p a n a . l a s a a w t o a a r j a a N g r a u g e / P r 3 m g e m g g y i k n n n a K a n I T a h e l e e e a N T l P A N K M m m . . . . . / a b c d e

t o u r N U

132

h a l m u J

k i l i m e P

n . l a t o a a j a N r a g r / P i e m 2 m g k a K a n I T a h a e l N T L P A N K . . . . . a b c d e 1

9 1

 

 

8 1

7 1

6 1

      



     

. .

B s a g a u T u t e n K a u t a S

5 1

4 1

… … … …

. .

… … … … … … … P … … N

.

.

I

3 1

2 1

1 1

0 1

9

8

n a h a s e g n e p n a d n a t a u b m e p k u t n U

7

6

5

. .

A s a g a u T u t e n K a u t a S

… … … … … … … … … … … P … N …

.

.

4

I

3

2

1

133

L-06A

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA FISIK PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (Peta Bidang Tanah) Nomor : ..................... Pada hari ini …….. tanggal ........ bulan ........... tahun ............, Ketua Satgas A telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah ….. bidang dan …. lembar peta, terkait dengan Pengadaan Tanah ………………………………… Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dengan rekam kegiatan sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. …………………………………………… NIP

134

Yang menyerahkan, Satgas A Ketua Cap dan ttd. ……………………..…………………… NIP

L-06B

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH (Daftar Daftar Nominatif Nominatif ) Nomor ........................... Pada hari ini ……… ……… tanggal ......... bulan bulan ........... ........... tahun tahun ............ Ketua Ketua Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah …………… …………….... bidang, terkait dengan Pengadaa Pengadaan n Tanah ……………………… ( ……………………… (nama nama kegiatan pengadaan pengadaa n tanah tanah). ). Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini kegiatan pengumpu pengumpulan lan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang terletak di: Desa/Kelurahan: a. ………………………………, ……………………………… , b. ………………………………, c. ………………………… …………………………..dst. ..dst. …………………… Kecamatan…………………… Kecamatan Desa/Kelurahan: a. ………………………………, ……………………………… , b. ……………………………… ………………………………,, …………………………..dst. c. ………………………… ..dst. ……………...dst. Kecamatan……………... Kecamatan dst. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. dipergunakan Yang menerima, Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….…………… NIP

Yang menyerahkan, Satgas B Ketua Cap dan ttd. ……………..………………………………… NIP

135 13 5

L-07

PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH …………………………….. (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) Nomor No mor …………………

“Lampiran Pengumuman ini: “Lampiran 1. Peta Bidang Tanah; dan 2. Daftar Nominatif Nominatif..”

Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventariasi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

............., tanggal.... bulan.... tahun... ............., tahun....... .... Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ………………………….……………. NIP

136 13 6

L-08

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN/ATAU DAFTAR NOMINATIF Nomor………… No mor………….... Pada hari ini …….. tanggal ta nggal .......... bulan ............. ............. tahun .........., Ketua Satgas telah melaksanakan melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah ……………………………………………………… I. No.

Terhadap Peta Bidang Tanah Pihak yang Berhak

NIB./ Nomor Bidang

Luas Semula

(m2)

Luas Hasil Verifikasi dan Perbaikan (m2)

Keterangan

Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan

Keterangan

1. 2. dst. II. No.

Terhadap Daftar Nominatif Pihak yang Berhak

NIB./ Nomor Bidang

Data Semula

1. 2. dst. Demikian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisa Inventarisasi si ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

............., ........... .., tanggal .... bulan .... tahun ....... Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua

……………………………………… . ………………………………………. NIP.

137 13 7

L-09

BERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI Nomor .................... Sehubungan dengan keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang diajukan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal …..….., bulan………..……., tahun……..……, oleh Pihak yang Berhak, yaitu : Nama : ………………………………………… .. Pekerjaan : ………………………………………… .. Alamat : ………………………………………… .. NIK/Identitas diri lainnya : ………………………………………… .. atas Luas Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang berlokasi di: Desa /Kelurahan : ………………………………………… .. Kecamatan : ………………………………………… .. Kabupaten/Kota : ………………………………………… .. Nomor Lembar Peta : ………………………………………… .. N I B/Nomor Bidang Tanah : ………………………………………… .. Keberatan yang diajukan meliputi : 1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 3. dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa: 1. Telah dilakukan verifikasi data lapangan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas ….(satgas A dan/atau satgas B) dengan hasil ….(hasil verifikasi). 2. Hasil verifikasi dimaksud pada angka 1, menyimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyatakan menolak keberatan yang diajukan Pihak yang Berhak. Demikian untuk menjadi maklum.

............., tanggal....bulan....tahun....... Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua

Cap dan ttd

………………………………………. NIP.

138

A 0 1 L

n a g n a r a t e K

a j r e k i r a h 4 . n i M

n a m u m u g n e p k a j e s a j r e k i r a h 3 . n i M

n a m u m u g n e p h a l e t e s a j r e k i r a h 3 a m a l e S

g n a l e l l i s J a B H P P A S B h a h l a e l t e t e s e s j a a r j e r k e k i r i r a a h h 4 2 . 1 . x x a a M M

7 1 6 1

N A D I A L I N A E N P A A H S R A J E N D A E S A I D S A K G E N L E E P S N U A T A K A N W A I S S K A A K L O E L P A N A P A H A T

5 1 4 1 3 1 2 1 1 1

e k 0 i 1 r a H 9 8

a j r e K i r a H 7 1 l a t o T

7 6 5 4 3 2 1

n a p a h a T

g n a l e L l i s a g h n i n d a n a m B u h h m a a n u g g e g n g g e n m n e n n u e P a g a m n k S i S g e o m u n n m D u n h t d t n k a a h o a a a u k d r r l a a D g u n n k o g a u e g m d n a o a D n g n S B S L u a a a n l i D n i a n k p a S o s m l a d k a h a a s u s a a J a a u n l t s b b r g a t e b u g w j l a g a H B t l e a s a n a P n o n o m n r n a w w e e p e v e u a a a A P o P D P U P E P M S J S J B S K

o N

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1

139

B 0 1 L

n a g n a r e t e K

n a m u m u g n e p

n a m u m u g n e p k a j

e s r e k i r

r e i r k a

a

h 3 . n i

M

A B

a m a l e S

M

J B P P S h a l e t e s a j r e k i r

h a l e t e s a j r e k i r a a h h 4 2 1 . .

h 5

a

h 7 . n i

s a H

h a l e t e s a j r e k i r

a j

a j

g n a l e l l i

x x a a M M

2 2 1 2 0 2 9 1

N A D I A L I N E P M A U S A M J U N I A S A K D E A L G E S e N U k r E T i a P K H N A A W A I N S A A S K K O A L L A E P N A P A H A T

8 1 7 1 6 1 5 1 4 1

a j r e K i r a H 2 2 l a t o T

3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5

4

3

2

1

l i s a h

n a p a h a T

n

e

m u k

n o a D m d u a o m l u n g n w

n a s a l e j n

e o e P D P o N

140

n a m u m n u e g m n n e n u e P e k m n o m D u a k u k n o d n o a D a i a D k p d u s a a a b u t g e n l o a l m a n l p e v e e U P E P L

1 2 3 4 5 6 7

g

n i d n a B

h

h h a a g g n a S a s a M

g g n a S t a r u S

a g g n a S t a r u S n a b a w a J

h g

n i d n a B

h a g g n a S

a g g n a S t a r u S n a b a w a J

g n a l

e L l i s J a B H P A P B S

k a r t n o K

0 1 2 3 4 5 8 9 1 1 1 1 1 1

L-11

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGADAAN TANAH………………………………………. KEPADA PENILAI ....................................... Nomor : ..................... Pada hari ini ……….. tanggal ....... bulan ............... tahun ..........., sehubungan dengan surat Saudara Penilai ............................... tanggal ................ Nomor ............ Perihal Permintaan Data, telah diserahkan kepada Penilai hasil inventarisasi dan identifikasi dan/atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B (peta bidang dan daftar nominatif terlampir). Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dan/atau Hasil Verifikasi dan Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Penilai

Yang menyerahkan, Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd

……………………………………

……………..………………………… NIP

141

L-12

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN PENGADAAN TANAH …………….. Nomor : ..................... Pada hari ini ……... tanggal ........ bulan ............. tahun ............., Penilai ........... ( nama Penilai) Pengadaan Tanah ...................................... ( nama kegiatan pengadaan tanah) menyerahkan hasil penilaian obyek pengadaan tanah yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Penilaian ganti kerugian pengadaan tanah ini dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. b. c. d. e. f.

tanah; ruang atas tanah dan bawah tanah; bangunan; tanaman; benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Dengan hasil penilaian bidang per bidang tanah sebagaimana terlampir Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima,

142

Yang menyerahkan,

Ketua Cap dan ttda

Cap dan ttd

.........................................................

....................................................

NIP.

L-13

SURAT KUASA

Pada hari ini …………..…….. tanggal ......................... bulan .................... tahun .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Nama Tempat, Tanggal Lahir

: ………………………………………….. : ………………………………………… ..

Pekerjaan : ………………………………………….. Alamat : ………………………………………….. No. KTP : ………………………………………….. selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. II.

: ………………………………………… ..

Nama

Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………… .. Pekerjaan/jabatan : ………………………………………… .. Alamat : ………………………………………… .. No. KTP : ………………………………………… .. selanjutnya disebut Penerima Kuasa. Dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa KHUSUS Untuk mewakili dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, atas Bidang Tanah yang berlokasi di : 1. Desa /Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Nomor Lembar Peta N I B/Nomor Bidang Luas

: ………………………………………… .. : ………………………………………….. : ………………………………………… .. : …………………………………….……. : …………………………………. .……….. : ……………………………………… m2

2. Dst.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa ttd

……………………………..

Penerima Kuasa Materai cukup

ttd

…………………………….

143

L-14

BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : ...................................... Pada hari ini ……….. tanggal ........ bulan ............. tahun ............. telah dilakukan musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan tanah ……… (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di: 1. Desa /Kelurahan

: ………………………………………… ..

Kecamatan Kabupaten/Kota

: ………………………………………… .. : ………………………………………… ..

2. Desa /Kelurahan

: ………………………………………… ..

Kecamatan Kabupaten/Kota

: ………………………………………… .. : ………………………………………… ..

3. dst antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil sebagai berikut: I.

PIHAK YANG SETUJU Bentuk Ganti Kerugian a. Uang, sebanyak ............ orang, nama dan besarnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir; b. Tanah pengganti, sebanyak ........... orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir; c. Permukiman kembali, sebanyak ........... orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir; d. Kepemilikan saham, sebanyak ........... orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir; e. Bentuk lain berupa ............................................................., sebanyak .......... orang, nama dan bentuk nilai ...................................................., seperti tersebut dalam daftar terlampir.

II.

PIHAK YANG TIDAK SETUJU Bentuk Ganti Kerugian a. Uang, sebanyak ............ orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir; b. Tanah pengganti, sebanyak ............ orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir; c. Permukiman kembali, sebanyak ............ orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir; d. Kepemilikan saham, sebanyak ............ orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir. e. Bentuk lain berupa ............................................................., sebanyak .......... orang, nama dan bentuk nilai ....................................................., seperti tersebut dalam daftar terlampir.

144

III. PIHAK YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA No.

Nama

No. Urut

Alamat

Letak Tanah

Luas

Ket.

1 2 3 dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG BERHAK No Urut

1.

2.

3.

4.

Bentuk Ganti Kerugian Yang setuju

Yang tidak setuju

ttd nama

ttd nama

ttd nama

......................

Ketua ttd nama

.......................

Sekretaris ttd nama

.......................

Anggota ttd nama

.......................

Anggota ttd nama

ttd nama

ttd

ttd

nama

nama

ttd nama

ttd nama

PELAKSANA PENGADAAN TANAH

dst.

145

III. PIHAK YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA No.

Nama

No. Urut

Alamat

Letak Tanah

Luas

Ket.

1 2 3 dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG BERHAK No Urut

1.

2.

3.

4.

dst.

146

Bentuk Ganti Kerugian Yang setuju

Yang tidak setuju

ttd nama

ttd nama

ttd nama

......................

Ketua ttd nama

.......................

Sekretaris ttd nama

.......................

Anggota ttd nama

.......................

Anggota ttd nama

ttd nama

ttd

ttd

nama

nama

ttd nama

ttd nama

PELAKSANA PENGADAAN TANAH

L–15

VALIDASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/SAHAM/BENTUK LAIN

…..............., tanggal.…... bulan…... tahun….…... Nomor Lampiran Hal

: ……………………….. : ………………………... : Validasi

Yth. ………….… (Instansi yang memerlukan tanah) di ------------------------------------

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah pengganti/permukiman kembali/saham/bentuk lain kepada Pihak yang Berhak dalam pengadaan tanah …………………………………….., yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. dengan ini kami Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, memberikan Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian sebagai berikut:

No.

Pihak yang Berhak

Nomor Urut Daftar Nominatif

Lokasi dan Luas Tanah Yang Dilepaskan


Bentuk Ganti Kerugian (Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Saham/Bentuk lain)

1. 2. 3. dst.

Demikian Validasi Pemberian Ganti Kerugian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua cap dan ttd …………………………….……… NIP.

147

L–16

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN

NOMOR ………..……

ASLI

Sudah terima dari

:

……………… (Instansi yang memerlukan tanah)

Banyaknya uang

:

…………………………………….............(dengan huruf)

Untuk pembayaran

:

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah ………………… ………………………….. Atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif ………… dan NIB ……. seluas .………. m2

Terbilang. Rp. ……………… …..….…, tanggal ... bulan …. tahun …… Materai Cukup

ttd

Pihak yang Berhak

148

L–17

BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG Nomor : ..................... Pada hari ini …….. tanggal ........ bulan ............. tahun ............., telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah ………………………………………. (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak


Lokasi dan Luas tanah yang dilepaskan

Besarnya nilai ganti kerugian (Rp)

Ket.

1 2 3 dst.

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak


ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. ……………………………………

…………………………………… NIP.

3. dst……..……………………..…

149

L–18

BERITA ACARA PELEPASAN HAK Nomor : ……………… Pada hari ini ……….. tanggal ……. bulan …….. tahun ……….., hadir dihadapan saya ……… (nama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ……. Nama Umur Pekerjaan Alamat

: : : :

2, menguasai/pemegang hak hak ................. atas se bidang tanah luas ........... , ……...… selaku pemilik/pihak pemilik/pihakyang yang menguasai/pemegang atas sebidang tanah luasm2……..m terletak di Desa/Kelurahan desa/kelurahan............, ………..,Kecamatan kecamatan..........., ………., kabupaten/k ota ……..…, provinsi ……….. terletak di Kabupaten ............./Kota ............., Provinsi ...............

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas obyek pengadaan tanah (terlampir) kepada pelaksana pengadaan tanah, dan telah menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp………../Tanah Penggant i……./Permukiman Kembali …./Kepemilikan Saham …… Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa: a. atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara; b. tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun; c. tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini. Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat dalam daftar No. …….. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ……….. Cap dan ttd. ………………………….………… NIP

150

Pihak yang Berhak Materai Cukup

Ttd

……………………………………

adanya

L–19

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI NOMOR ………………………..

ASLI

Sudah terima dari : ………………… (Instansi yang memerlukan tanah) Dalam bentuk tanah pengganti/permukiman kembali : 1. letak/lokasi : a. desa/kelurahan : …………………………….. b. kecamatan : …………………………….. c. kabupaten/kota : …………………………….. d. provinsi : …………………………….. 2. luas : ……… m2 (………… meter persegi) 3. batas-batas : a. Utara : …………………………….. b. Timur : …………………………….. c. Selatan : …………………………….. d. Barat : …………………………….. Untuk pembayaran

: Ganti Kerugian Pengadaan Tanah …………………..… ………………………...……….. atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif ..……. seluas .…………. m 2 yang senilai dengan Rp. …………..(terbilang ………..) …………., tanggal …... bulan ….. tahun …… Materai Cukup

Ttd

Pihak yang Berhak

151

L–20

BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI/ PERMUKIMAN KEMBALI*) DARI ………….. (INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH) KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH…………………....... Nomor : …………………………………….. Pada hari ini ……... tanggal ........ bulan ............. tahun ..........., telah dilaksanakan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti/permukiman kembali*) dari ……….. (instansi yang memerlukan tanah) kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil validasi nomor ……. Tanggal ………. dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dengan daftar Pihak yang Berhak dan Tanah Pengganti/Permukiman Kembali*) sebagai berikut:

No.

Pihak Yang Berhak


Lokasi dan luas Tanah yang Dilepaskan


Lokasi Tanah Pengganti/ Permukiman Kembali*)

Luas (m2)

Ket.

1 2 dst. Demikian Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam Bentuk Tanah Pengganti/Permukiman Kembali*) ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Yang Berhak

.................... (Instansi yang memerlukan tanah)

ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. ……………………………………

………………….………………… NIP.

3. dst……..…………………………

152

L–21

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN

NOMOR ………..……

ASLI

Sudah Terima dari

:

……………… (Instansi yang memerlukan tanah)

Banyaknya Uang

:

…………………………………….............(dengan huruf)

Untuk Pembayaran

:

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah ………………… ………………………….. atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif ………… dan NIB ……. seluas .………. m 2

Terbilang. Rp. ……………… …..….…, tanggal ... bulan …. tahun …… Materai Cukup

ttd

Pihak yang Berhak

153

L–22

BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK SAHAM DARI ……………………… (INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH) KEPADA PIHAK YANG BERHAK NOMOR : ……………………. Pada hari ini …….. tanggal ........ bulan ............. tahun .............., telah dilaksanakan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk saham dari ……………(Instansi yang memerlukan tanah) kepada Pihak yang Berhak, sesuai validasi nomor: ……. tanggal: ………. dari Ketua Pelaksana Pengadaan tanah Dengan daftar Pihak yang Berhak dan saham sebagai berikut :

No.

Pihak yang berhak Berhak


Lokasi dan Luas Tanah yang Dilepaskan


Nilai/ Lembar Saham

Ket.

1 2 dst. Demikian Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk saham ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

.................... (Instansi yang memerlukan tanah)

ttd. 1. ……………………………………

ttd. ……………………………………

ttd. 2. …………………………………… 3. dst……..…………………………

*) coret yang tidak perlu

154

L–23

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN NOMOR : ....................

ASLI

Sudah terima dari : ………………… ( Instansi yang memerlukan tanah) Dalam bentuk : I. Uang senilai Rp………….. (………………………….) II. Tanah pengganti: 1. letak/lokasi : a. desa/kelurahan : …………………………….. b. kecamatan : …………………………….. c. kabupaten/kota : …………………………….. d. provinsi : …………………………….. 2. luas : ……… m2 (………… meter persegi) 3. batas-batas : a. Utara : …………………………….. b. Timur : …………………………….. c. Selatan : …………………………….. d. Barat : …………………………….. III. Permukiman kembali : 1. letak/lokasi : a. desa/kelurahan : …………………………….. b. kecamatan : …………………………….. c. kabupaten/kota : …………………………….. d. provinsi : …………………………….. 2. luas : ……… m2 (………… meter persegi) 3. batas-batas : a. Utara : …………………………….. b. Timur : …………………………….. c. Selatan : …………………………….. d. Barat : …………………………….. IV. Saham sebesar ……….. (nilai/lembar saham) Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah ………………………………….. ………………………….. atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif ……. seluas .………. m 2 yang senilai dengan Rp. ………... (terbilang …………) ………..…, tanggal ... bulan … tahun … Materai Cukup

Pihak yang Berhak

Ttd

155

L–24

BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN Nomor : ..................... Pada hari ini …….. tanggal ........ bulan ............. tahun .............., telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain, Pengadaan Tanah ………………………………………… yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. Ganti Kerugian dalam bentuk lain dengan perincian sebagai berikut:

No.

Nama

No. Urut

Alamat

Uang

1

Ujang

281

Bojong

(%) 50

2

Asep

324

Cisarua

-

Bentuk Ganti Kerugian Tanah Permukiman Pengganti Kembali (%) (%) 50 40

Kepemilikan Saham (%) -

-

Ket.

60

dst. Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak


ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. ……………………………………

……………………..……………… NIP.

3. dst……..…………………………

156

L–25

SURAT PERMOHONAN

……….….…, tanggal ….. bulan ..… tahun …… Nomor Sifat Lampiran Hal

: : Segera : :

Yth. Kepala Kantor Pajak di -----------------------------------Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan Tanah ………………………………………………… …………………………………… ., dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan informasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah yang berlokasi di: Nomor Objek Pajak Jalan RT/RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : …………………………..

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua, Cap dan ttd. ………………….……………………. NIP.

157

L–26

BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS Nomor : ..................... Pada hari ini …….. tanggal ......... bulan ............. tahun ..............., telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, Pengadaan Tanah ………………..…………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut : No.

Pihak yang berhak

No. Urut Daftar nominatif

Lokasi dan Luas Tanah yang akan Dilepaskan

Jumlah Uang (Rp)

Ket.

1 2 dst. Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

............................. (Instansi yang memerlukan tanah)

ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. …………………………………… 3. dst……..…………………………

158

……………………..……………… NIP.

L–27

BERITA ACARA PEMBERIAN SISA GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS Nomor : .................. Pada hari ini …….. tanggal ......... bulan ............. tahun ............., telah dilaksakan pemberian sisa ganti kerugian dalam keadaan khusus, Pengadaan Tanah …………………..………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. bahwa sudah diberikan sisa ganti kerugian dalam keadaan khusus, dengan perincian sebagai berikut:

No.

Pihak yang berhak


Lokasi dan Luas Tanah yang Dilepasakan


Jumlah Uang Muka (Rp)

Jumlah Sisa Uang Ganti kerugian (Rp)

Ket.

1 2 dst.

Demikian Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

Instansi yang memerlukan tanah

ttd. 1. ……………………………………

Cap dan ttd.

ttd. 2. ……………………………………

……………..……………………… NIP.

3. dst……..………………..………

159

L–28A


Pihak yang berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua Pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

160

........................................... NIP.

L–28B


Pihak yang Berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



.............................................. NIP.

........................................... NIP.

161

L–28C

BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

162

........................................... NIP.

L–28D

BERITA ACARA PIHAK YANG BERHAK TELAH DIUNDANG SECARA PATUT TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA Nomor ................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



.............................................. NIP.

........................................... NIP.

163

L–28E

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN SEDANG MENJADI OBJEK PERKARA DI PENGADILAN Nomor .....................

Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

164

........................................... NIP.

L–28F

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN MASIH DIPERSENGKETAKAN KEPEMILIKANNYA Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang berhak Berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst.

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

........................................... NIP.

165

L–28G

BERITA ACARA OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN DILETAKAN SITA OLEH PEJABAT YANG BERWENANG Nomor ..................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

166

........................................... NIP.

L–28H


Pihak yang Berhak


Alamat


Luas


Ket.

1 2 dst. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di Bbankatau jaminan hutang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



........................................ NIP.

........................................... NIP.

167

L–29

BERITA ACARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN Nomor ............................. Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Telah dititipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri …………………………. dengan perincian sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak




Ket.


Yang menerima, Ketua Pengadilan Negeri/ Pejabat yang ditunjuk

Yang menitipkan, Instansi Yang Memerlukan Tanah Cap dan ttd.

Cap dan ttd. .................................................. NIP.

168

........................................................ NIP.

L–30

BERITA ACARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN Nomor ............................. Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ……………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Telah dititipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri …………………………. dengan perincian sebagai berikut: No.

Pihak yang Berhak




Ket.


Yang menerima, Ketua Pengadilan Negeri/ Pejabat yang ditunjuk

Yang menitipkan, Instansi Yang Memerlukan Tanah Cap dan ttd.

Cap dan ttd. .................................................. NIP.

........................................................ NIP.

169

L–31

BERITA ACARA DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN Nomor ...................................

Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Telah dilepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga bukti-bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, terhadap Objek Pengadaan Tanah dengan perincian sebagai berikut:

No.

Pihak yang Berhak


Lokasi dan Luas Tanah yang di Lepaskan



Dasar Penitipan Ganti Kerugian

Ket

1 2 dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

170

Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota …………………….

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

………………………………….. NIP.

……………...………….……….. NIP.

L–32

BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG MERUPAKAN MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH Nomor ……………… Pada hari ini ……….. tanggal ……. bulan …….. tahun ……….., hadir dihadapan saya ……… (nama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …. Nama Pimpinan Instansi/ Pejabat yang Ditunjuk Jabatan Alamat Kantor

: : :

Bertindak untuk dan atas nama ..... ( nama Instansi) Selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak …… atas sebidang tanah luas …..m2, terletak di desa/kelurahan ….., kecamatan …, kabupaten/kota …, provinsi … Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas obyek pengadaan tanah (terlampir) kepada pelaksana pengadaan tanah, dan telah menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp………../Tanah Penggant i……./Permukiman Kembali …./Kepemilikan Saham …… Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa: a. atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara; b. tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun; c. tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini. Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat hapusnya hak dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ….

adanya

Pihak yang Berhak Mater ai Cuku p

Cap dan ttd. Cap dan ttd. …………………………………… NIP

……………………………………

171

L–33

BERITA ACARA DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG MERUPAKAN MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH Nomor ................................... Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Pengadaan Tanah …………………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Telahmelepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.

Pihak yang Berhak

Lokasi dan No. Urut Luas Tanah Daftar yang di Nominatif Lepaskan

No. dan Tanggal Berita Acara Pelepasan Hak



Ket.


Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….. NIP.

172

L–34

PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :


Yth. ........................ ( Pihak yang Berhak ) ........................ ( No Urut Daftar Nominatif ) di ........................ ( Alamat)

Bersama ini diberitahukan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa telah diputuskan hubungan hukum antara ............ ( Pihak Yang Berhak ) dengan ............ ( Obyek Pengadaan Ta nah), seluas ........ m 2 sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah Nomor ....... NIB ........ dengan penguasaan dan/atau kepemilikan dengan bukti kepemilikan Nomor ......... tanggal .......... yang berlokasi di desa/kelurahan..........., kecamatan ............., kabupaten/kota ............ dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Demikian untuk menjadi maklum. Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….. NIP. Tembusan : ………… (Instansi yang memerlukan tanah)

Tanda terima ............. (Pihak Yang Berhak/Kuasa/Kepala Desa/Lurah)

173

L–35

PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH/KAS DESA ............., tanggal.... bulan.... tahun..... Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :


Yth. ........................ ( Pihak yang Berhak ) ........................ ( No Urut Daftar Nominatif ) di ........................ ( Alamat ) Bersama ini diberitahukan berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa telah diputuskan hubungan hukum antara ............ ( Pihak Yang Berhak ) dengan ............ ( Obyek Pengadaan Tanah ), seluas ...... m 2 sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah Nomor ....... NIB ...... dengan penguasaan dan/atau kepemilikan dengan bukti Nomor ......... tanggal .......... yang berlokasi di desa/kelurahan..........., kecamatan ............., kabupaten/kota ............ dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Demikian untuk menjadi maklum. Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua Cap dan ttd. ……………………………….. NIP. Tembusan : ………… (Instansi yang memerlukan tanah)


174

L–36

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH Nomor ........................ Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan ............... tahun ........ (.......................) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ……………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Dengan ini menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada ......................... ( Instansi yang memerlukan tanah) sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Instansi yang Memerlukan Tanah

Cap dan ttd. ………………….…………….. NIP.

175

L–37

SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN

……………, tanggal ….. bulan …… t ahun …… Nomor Lampiran Sifat Hal

: : : :

Pengambilan Ganti Kerugian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri ……………………………………. di ……………………………… Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri ……………….. Nomor ………. tanggal ………. tentang Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah ………………………………………. yang berlokasi di: 1. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan…………………… 2. Desa/Kelurahan: a. ………………………………, b. ………………………………, c. …………………………..dst. Kecamatan……………….dst. Telah dititipkan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri ....................... yang Bapak/Ibu pimpin (bukti terlampir). Sehubungan telah selesainya persoalan hukum yang mengakibatkan Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri ………………….. bagi Pihak yang Berhak dibawah ini dengan bentuk penyelesaian (bukti terlampir):

No.

Pihak yang Berhak


Alamat

Lokasi dan Luas Tanah

Jumlah Uang yang dititipkan (Rp.)

Bentuk Penyelesaian

1 2 dst. Oleh karena itu, mohon kiranya dapat memberikan Ganti Kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri ........................... yang Bapak/Ibu pimpin, kepada Pihak yang Berhak yang telah selesai persoalan hukumnya yang namanya tercantum di atas.

176

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua, Cap dan ttd. ……………...………… ………………. NIP. Tembusan: ......................................... ( instansi yang memerlukan tanah)

177

Buku Pengadaan Tanah PLN Tahun 2015 Lengkap Nomor 0104 Tahun 2015

Recommend Documents