Landasan Hukum DASAR KEBIJAKAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NE GARA
SEJARAH KEMENTERIAN BUMN
Kementerian Negara BUMN merupakan transformasi dari unit kerja Eselon II Depkeu (19731993) yang kemudian menjadi unit kerja Eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN. Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya
pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi Kementerian terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan di Republik Indonesia, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu ini.
Visi Misi VISI DAN MISI KEMENTERIAN BUMN (SUMBER RENSTRA KEMENTERIAN BUMN 2012-2014) Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sebagai berikut: A. VISI
Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dalam masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003, maka Kementerian BUMN menetapkan Visi sebagai berikut: Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” “
B. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional 3. Meningkatkan Kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN terdiri dari: (1) arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN dan (2) arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Kementerian BUMN
Arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN adalah Reformasi Birokrasi. Kementerian BUMN sebagai unsur pelaksana pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut. Oleh karena itu, institusi Kementerian BUMN harus didukung oleh perangkat dan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta berdedikasi tinggi dalam mewujudkan rencana dan program kerja serta mampu mengemban amanat Undang-Undang tersebut. Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN sedang dalam proses finalisasi segala persyaratan sebagaimana yang berlaku di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Langkah-langkah yang memerlukan perhatian dalam finalisasi reformasi birokrasi, antara lain: 1. Mempercepat penyelesaian seluruh dokumen persyaratan reformasi birokrasi. 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pelaksanaan. 3. Mempersiapkan mekanisme rekruitmen pegawai Kementerian BUMN yang baru untuk menutupi kekurangan SDM keahlian tertentu. 4. Mempercepat proses penetapan status pegawai Kementerian BUMN sebagai pegawai tetap Kementerian karena sampai saat ini status pegawai masih status dipekerjakan dari berbagai Kementerian/Lembaga lain. 5. Menyiapkan perangkat pelaksana penilaian Key Performance Indicators (KPI) pegawai.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan, terdiri dari: 1. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Kementerian BUMN. 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kementerian BUMN. 3. Meningkatkan implementasi Good Corporate Governance Kementerian BUMN.
2.. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Pembinaan BUMN
Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN adalah rightsizing, restrukturisasi , revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan rightsizing dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Standalone Merjer/konsolidasi Holding Divestasi Likuidasi
Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012-2014 adalah rightsizing Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Farmasi, Sektor Pengerukan, Sektor Aneka Industri sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012 menjadi sekitar 116 BUMN. Pada tahun 2013, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Kebandarudaraan, Sektor Angkutan Darat dan Kereta Api, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Energi, Sektor Konstruksi dan Konsultan Konstruksi, Sektor Logistik, dan Sektor Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi sekitar 105 BUMN. Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Pertahanan, Sektor Industri Berbasis Teknologi, Sektor Dok dan Perkapalan, Sektor Baja dan Konstruksi Baja, Sektor Asuransi, dan Sektor Konstruksi sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan menjadi sekitar 95 BUMN. Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master Plan 2010-2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN ini. Selain rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah kebijakan lain yang diambil adalah: 1. Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan dan obyektif 2. Penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/atau Capital Market Protocol 3. Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance 4. Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN 5. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum 6. Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional 7. Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Penerapan sistem informasi manajemen Kementerian BUMN. Meningkatkan kualitas dan kuantitas talent management untuk pimpinan/direksi BUMN. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan pengendalian BUMN. Meningkatkan upaya peningkatan nilai BUMN melalui upaya “creating value strategy”. Meningkatkan implementasi GCG dan sistem manajemen kinerja di BUMN.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan investasi BUMN. 7. Meningkatkan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM. 8. Meningkatkan kualitas dividen yang diterima Pemerintah dengan mempertimbangkan besaran investasi BUMN dalam mendukung pertumbuhan usaha BUMN. 9. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. 10. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar BUMN dalam setiap sektor industri atau jasa yang dimasuki. 11. Meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik dan internasional. 12. Meningkatkan efisiensi BUMN 13. Meningkatkan total pendapatan BUMN 14. Meningkatkan nilai dan kekayaan BUMN
Untuk mencapai jumlah BUMN yang ideal yang dapat memaksimalkan nilai BUMN dan memberikan manfaat optimal bagi Negara, akan dilakukan restrukturisasi/ rightsizing BUMN.
Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN
Struktur Organisasi Kementerian BUMN Sekretariat Kementerian BUMN Deputi Bidang Usaha Industri Primer Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Deputi Bidang Usaha Jasa Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN
Komposisi Pegawai berdasarkan : Pangkat Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Jumlah Pegawai Pangkat Laki-laki
Perempuan
Total
I/a
0
0
0
I/b
0
0
0
I/c
0
0
0
I/d
0
0
0
II/a
8
0
8
II/b
30
6
36
II/c
7
2
9
II/d
28
2
30
III/a
35
18
53
III/b
10
4
14
III/c
7
5
12
III/d
41
19
60
IV/a
32
16
48
IV/b
26
2
28
IV/c
7
1
8
IV/d
12
0
12
IV/e
6
0
6
Total
249
75
324
Usia Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia Jumlah Pegawai Kelompok Usia Laki-laki
Perempuan
Total
< 21
0
0
0
21 - 25
6
8
14
26 - 30
52
12
64
31 - 35
9
4
13
36 - 40
26
16
42
41 - 45
54
11
65
46 - 50
36
15
51
51 - 55
53
10
63
56 - 60
16 Total
0
16
252
76
328
Pendidikan Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah Pegawai Pendidikan Laki-laki
Perempuan
Total
SD
7
0
7
SMP Sederajat
4
0
4
SMA Sederajat
32
5
37
D1
7
1
8
D2
0
0
0
D3
22
2
24
D4
4
1
5
S1
38
17
55
S2
29
8
37
S3
1
0
1
Total
144
34
178
Unit Kerja Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Organisasi dan Eselon No.
1
Uraian
Deputi Bidang Usaha Industri Primer
Es-1 Es-2
0
1
Es-3 Es-4 Pelaksana Jml
2
0
14
17
2
Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur
1
2
4
0
10
17
3
Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik
0
3
2
0
7
12
4
Deputi Bidang Usaha Jasa
0
2
4
1
14
21
0
3
6
0
20
29
5
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN
6
Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN
0
0
0
0
0
0
7
Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik
0
0
0
0
0
0
8
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
0
0
0
0
0
0
9
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
0
0
0
0
0
0
10 Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi BUMN
0
0
0
0
0
0
11 Sekretariat Kementerian BUMN
0
2
2
0
22
26
12 Staf Khusus I
0
0
0
0
0
0
13 Staf Khusus II
0
0
0
0
0
0
14 Staf Khusus III
0
0
0
0
0
0
15 Wakil Menteri Negara BUMN
0
0
0
0
0
0
Total
1
13
20
1
87
122
Persentase (%)
0.82 10.66 16.39 0.82 71.31
Eselon Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jumlah Pegawai Eselon Laki-laki
I.a
9
Perempuan
1
Total
10
100
I.b
0
0
0
II.a
14
0
14
III.a
17
3
20
IV.a
0
1
1
Total
40
5
45
PEJABAT KEMENTERIAN BUMN Menteri Dahlan Iskan : Menteri Negara BUMN
1 2 3 4 5
Eselon I Wahyu Hidayat Muhamad Zamkhani Dwijanti Tjahjaningsih Sumaryanto Widayatin Parikesit Suprapto
6 Achiran Pandu Djajanto 7 Harry Susetyo Nugroho 8 Sahala Lumban Gaol 9 Bagus Rumbogo
: Sekretaris Kementerian BUMN : Deputi Bidang Usaha Industri Primer : Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur : Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik : Deputi Bidang Usaha Jasa Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis : BUMN : Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN : Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik : Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Eselon II
1 2 3 4 5
Hambra Purwanto Sumyana Sukandar Seger Budiarjo Gatot Trihargo Ageng Purboyo 6 Angrenggono 7 Timbul Tambunan 8 Antonius 9 Wiranto 10 Purnomo Sinar Hadi 11 Sabdono 12 Sonatha Halim Jusuf 13 Upik Rosalina Wasrin 14 R. Akhmad Budiono 15 Herman Hidayat
: Kepala Biro Hukum : Kepala Biro Umum dan Humas : Asdep Bidang Usaha Industri Primer III : Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I : Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II : Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III : Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I : Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II : Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III : Asdep Bidang Usaha Jasa I : Asdep Bidang Usaha Jasa III : Asdep Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha : Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan : Asdep Riset dan Informasi : Inspektur
SEJARAH KEMENTERIAN BUMN Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. UNIT ESELON II Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993. MENJADI UNIT ESELON I Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJPBUN). Dalam kurun waktu 1993- 1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Bacelius Ruru. JADI KEMENTERIAN Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng. Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk super holding.
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri yang menanggani BUMN digabungkan dengan penanaman modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN yang dipercayakan kepada Bapak Laksamana Sukardi. Beliau kemudian digantikan oleh Bapak Rozy Munir. Selanjutnya, ketika kembali terjadi pergantian Presiden RI, di bawah kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong, Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi
Menteri BUMN. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal. Bapak Laksamana Sukardi menjadi Menteri BUMN dari tahun 2001 hingga 2004. Kemudian, ketika Bapak SBY terpilih jadi Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang menanggani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN (2004-2006), yang kemudian digantikan Bapak Sofyan A. Djalil (2006-2009) dan Bapak Mustafa Abubakar (2009-2011). Selanjutnya Bapak Dahlan Iskan menjadi Menteri Negara BUMN hingga saat ini. SEJARAH PERKEMBANGAN JUMLAH BUMN Uraian
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah BUMN
158 157 158 139 139 139 142 141
Perjan
15
14
14
0
0
0
0
0
Perum
11
13
13
13
13
14
14
14
Persero
124 119 119 114 114 111 114 111
Persero Tbk
8
11
12
12
12
14
14
16
Jumlah Sektor BUMN
37
37
37
35
35
35
35
18
Kepemilikan Minoritas 20
21
21
21
21
21
19
18
