BAB I PENDAHULUAN
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan dibutuhkan untuk mengungkap mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.14 Tahun Tahun 1!" 1!" tentang #etentuan Pokok #ekuasaan #ehakiman pasal $ ayat % yang menyatakan &Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bah'a seseorang yang dianggap dapat bertanggung ja'ab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya(. )engan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum 'ajib mengusahakan mengusahakan pengumpulan bukti maupun maupun *akta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. )i dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. )alam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. +enurut ketentuan hukum acara pidana di ndonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam #UHP. #UHP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 1%" ayat 1/.0edangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada pasal 1" ayat 1/. +engenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal #UHP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-% #UHP, yang menyatakan 2 eterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan(. Terkait Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan penyidikan juga mempunyai peran yang cukup cukup penting untuk membantu penyidik penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. )alam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap mengungkap lebih jauh suatu peristi'a pidana yang sedang ditanganinya. #asus-kasus tindak pidana pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan membutuhkan
bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli *orensik atau dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. #eterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. 3ukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungja'abkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan. #eterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. +enurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan pro yustisia/ atas permintaan yang ber'enang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada 'aktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus. Pada kasus dimana pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. +enghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana yang terjadi. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Visum et repertum 2.1.1 Pengertian
Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam lmu #edokteran orensik, biasanya dikenal dengan nama &Visum(. 5isum berasal dari bahasa 6atin, bentuk tunggalnya adalah &visa(. )ipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata & visum( atau &visa( berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan & Repertum( berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. 0ecara etimologi visum et repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.
+enurut 0taatsblad Tahun 17! Nomor 78" & Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan pro yustisia/ atas permintaan yang ber'enang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada 'aktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. bdul +un9im dris memberikan pengertian visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. )ari pengertian visum et repertum tersebut diatas, dapat disimpulkan bah'a visum et repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. :adi dalam hal ini visum et repertum merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan. +enurut pendapat Tjan Han Tjong, visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya c orpus delicti tanda bukti/. 0eperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nya'a manusia, maka tubuh si korban merupakan corpus delicti. 2.1.2 Jenis Visum et repertum
0ebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, visum et repertum digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut 2 1. Visum et repertum untuk orang hidup. :enis ini dibedakan lagi dalam 2 1. 1. Visum et repertum biasa. Visum et repertum ini diberikan kepada pihak peminta penyidik/ untuk korban yang tidak memerlukan pera'atan lebih lanjut. %. Visum et repertum sementara. Visum et repertum sementara diberikan apabila korban memerlukan pera'atan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. pabila sembuh dibuatkan visum et repertum lanjutan. 7. Visum et repertum lanjutan. )alam hal ini korban tidak memerlukan pera'atan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dira'at dokter lain, atau meninggal dunia. %. Visum et repertum untuk orang mati jena;ah/.
Pada pembuatan visum et repertum ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak #edokteran orensik untuk dilakukan bedah mayat outopsi/. 1. Visum et repertum Tempat #ejadian Perkara T#P/. 5isum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di T#P. %. Visum et repertum penggalian jena;ah. 5isum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jena;ah. 7. Visum et repertum psikiatri yaitu
2.1.3 Bentuk Umum Visum et repertum
gar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok visum et repertum, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan visum et repertum sebagai berikut 2 1. Pada sudut kiri atas dituliskan &P=> ?U0T0(, artinya bah'a isi visum et repertum hanya untuk kepentingan peradilan. %. )i tengah atas dituliskan :enis visum et repertum serta nomor visum et repertum tersebut. 7. 3agian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan 2 1. dentitas peminta visum et repertum. %. dentitas surat permintaan
$. 3agian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bah'a visum et repertum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada 'aktu menerima jabatan. !. )i sebelah kanan ba'ah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Aap dinas dokter pemeriksa. )ari bagian visum et repertum sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada 3agian Pemberitaan. 0edangkan pada 3agian #esimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyekti* dari dokter pemeriksa.
2.1.4 Peranan an keuukan Visum et repertum
Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang ber'enang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian@diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keil muannya dan di ba'ah sumpah untuk kepentingan peradilan. Penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang ber'ajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan ji'a manusia. Visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai benda bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian #esimpulan. )engan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh@ji'a manusia. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nya'a manusia ialah pembuatan visum et repertum sehingga bekerjanya harus obyekti* dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada 'aktu memberi laporan pemberitaan dari visum et repertum itu harus yang sesungguh-sesungguhnya dan seobyekti*-obyekti*nya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada 'aktu pemeriksaan. )engan demikian visum et repertum merupakan kesaksian tertulis. +aka visum et repertum sebagai pengganti peristi'a yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. 0elain daripada itu visum et repertum mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan jaksa, hakim/ tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. +aka visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti tanda 3ukti/. 0eperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nya'a manusia, maka si tubuh korban merupakan Corpus Delicti. maka oleh karenanya Corpus
Delicti yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum et repertum. )an tentunya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan pro*esi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran 0ehubungan dengan peran visum et repertum yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan misalnya, pangaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. :ika korban diba'a ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya ke'ajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. #orban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan diba'a ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan *orensik untuk dibuatkan visum et repertum nya. 0ebagai dokter klinis, pemeriksa bertugas menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan. danya kemungkinan terjadinya kehamilan atau penyakit akibat hubungan seksual PH0/ harus diantisipasi dan dicegah dengan pemberian obat-obatan. Pengobatan terhadap luka dan keracunan harus dilakukan seperti biasanya. Pengobatan secara psikiatris untuk penanggulangan trauma pasca perkosaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban. +aka sebagai dokter *orensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai, bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan visum et repertum. +aka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang ber'ajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana. pabila visum et repertum belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru seperti yang tercantum dalam #UHP yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdak'a atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan pasal 1" #UHP/.
2.2 Pen!iikan 2.2.1 Pengertian
=. 0oesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut 2 &Penyidikan berasal dari kata &sidik( yang berarti &terang(. :adi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. &0idik( berarti juga &bekas(, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. 3ertolak dari kedua kata &terang( dan &bekas( dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian &membuat terang suatu kejahatan.
Pasal 1 angka 17 Undang-undang Th.%""% No.% tentang #epolisian = serta Pasal 1 angka % #UHP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2.2.2 "ungsi Pen!iikan
ungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut *akta yang sebenarnya. bdul +un9in dris dan gung 6ego'o Tjiptomartono mengemukakan mengenai *ugsi penyidikan sebagai berikut 2 &ungsi penyidikan adalah merupakan *ungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.( 0edangkan =.0oesilo menyamakan *ungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut 2 &0ejalan dengan tugas Hukum cara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut *akta yang sebenar-benarnya( )apat disimpulkan bah'a *ungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan *akta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bah'a suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan. 2.2.3 Pe#a$at Pen!iik% Tugas an Ke&enangann!a
+engenai pejabat yang ber'enang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 #UHP menyatakan bah'a 2 &Penyidik adalah pejabat polisi negara =epublik ndonesia atau pejabat pega'ai negeri sipil tertentu yang diberi 'e'enang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan(, hal ini disebutkan juga pada pasal $ ayat 1/ #UHP. Pada pasal $ ayat %/ #UHP pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. )alam Peraturan Pemerintah = No. %! tahun 17 tentang Pelaksanaan #itab Undangundang Hukum cara Pidana, pada bab pasal % ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut 2 1/ Penyidik adalah 2 1. Pejabat Polisi Negara = tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu 6etnan )ua PolisiB %. Pejabat Pega'ai Negeri 0ipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur +uda Tingkat Colongan @b/ atau yang disamakan dengan itu. %/ )alam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1/ huru* a, maka #omandan 0ektor #epolisian yang berpangkat 3intara di ba'ah Pembantu 6etnan )ua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.
3erdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristi'a yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya. +engenai 'e'enang penyidik diatur dalam #UHP maupun dalam Undang-undang Tahun %""% Nomor % tentang #epolisian Negara =epublik ndonesia. )alam pasal ! ayat 1/ #UHP ditentukan mengenai 'e'enang penyidik, dimana disebutkan bah'a karena ke'ajibannya penyidik mempunyai 'e'enang 2 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidanaB %. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadianB 7. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangkaB 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaanB 8. melakukan pemeriksaan dan penyitaan suratB $. mengambil sidik jari dan memotret seorangB !. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksiB . mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkaraB . mengadakan penghentian penyidikanB 1". mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung ja'ab. +ulai dilakukannya penyidikan suatu perkara pada tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya 0urat Pemberitahuan )i mulainya Penyidikan 0P)P/ sesuai dengan Pasal 1" ayat 1/ #UHP. 0etelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau te rnyata bukan merupakan tindak pidana. :ika penyidik berpendapat bah'a peristi'a tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. 3erdasarkan Pasal 11" ayat 4/ #UHP, penyidikan dianggap selesai jika dalam 'aktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas 'aktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. 0etelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung ja'ab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap a'al dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan.
2.2.4 Hukum Piana
)ari rumusan-rumusan de*inisi hukum pidana yang ada, menurut +oeljatno dapat disimpulkan bah'a 2 Hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 2 a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut criminal act /, b.menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan criminal responsibility/B c.menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3.1 Peran Visum et repertum a'am Pen!iikan Tinak Piana i In(nesia
3aik di dalam #itab Hukum cara Pidana yang lama, yaitu =3 maupun #itab Hukum cara Pidana #UHP/ tidak ada satu pasal pun yang memuat perkataan visum et repertum. Hanya di dalam 0taatsblad tahun 17! No 78" pasal 1 dan pasal % yang menyatakan bah'a visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dala m perkara-perkara pidana. )i dalam #UHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan ke'ajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk2 #eterangan ahliB Pendapat orang ahliB hli #edokteran #ehakimanB )okterB dan 0urat #eterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya #UHP2 pasal 1! butir c/. +enurut #UHP pasal 14 ayat 1, yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah, yaitu2 1. #eterangan saksiB %. #eterangan ahliB 7. 0uratB 4. PetunjukB 8. #eterangan terdak'a. )isebutkan pada #UHP pasal 1$ bah'a &keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan(. 0elain itu, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada 'aktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di'aktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
pabila ditinjau dari 0taatsblad Tahun 17! Nomor 78" yang memberikan de*inisi Visum et repertum, maka sebagai alat bukti Visum et repertum termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. )i samping itu pada Pasal 14 ayat 1/ huru* c #UHP mengenai alat bukti surat serta Pasal 1! huru* c yang menyatakan bah'a 2 &0urat sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat 1/ huru* c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah 2 c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.( )ari keterangan di atas, maka Visum et repertum dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun sebagai surat. 0ebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka Visum et repertum mempunyai peran sebagai berikut 2 1. 0ebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam #UHP pasal 14 ayat 1/ jo pasal 1! huru* c. 1. 3ukti penahanan tersangka. )i dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. 0alah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. 1. 0ebagai bahan pertimbangan hakim. +eskipun bagian kesimpulan Visum et repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam 3agian Pemberitaan sebuah visum et repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu 3agian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang t elah dilihat dan ditemukan oleh dokter. )engan demikian dapat dipakai sabagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut. Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum et repertum adalah perangkat penegak hukum, yaitu pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan Visum et repertum guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nya'a manusia. )i dalam #UHP, yang diminta dalam visum et repertum adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Visum et repertum harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik agar penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan. 1. 3arang bukti yang diperiksa adalah mayat yang diduga atau diketahui merupakan akibat dari suatu tindak pidana. )alam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik adalah2
1. +enentukan identitas )alam hal ini dokter dengan metode identi*ikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, 'alaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak penyidik. )engan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bah'a kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya ada korelasi antara korban dengan pelaku/. pabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak penyidik, tidak jarang pen yidikan akan menemukan jalan buntu. 1. +emperkiarakan saat kematian )ari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka dokter dapat memperkirakan saat kematian. )an bila ditambah dengan in*ormasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara T#P/, maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. dapun man*aat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak penyidik dalam mempersempit da*tar tersangka dari da*tar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. )engan demikian penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah. 1. +enentukan sebab kematian Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bah'a sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat otopsi/, dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan pemeriksaan laboratorium2 toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya/. 3agi pihak penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. 3ila korban te'as akibat penembakan, maka pihak penyidik akan dapat mempersempit lagi da*tar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. 3ila korban te'as akibat tusukan benda tajam, maka pihak penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti. 1. +enentukan atau memperkirakan cara kematian Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. 3ila cara kematian korban adalah 'ajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan dapat dengan segera menghentikan penyidikan. 3ila kematiannya ternyata tidak 'ajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan. )emikian pula halnya bila kasus yang dihadapi adalah kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan. Dalaupun dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam Visum et repertum oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses/, dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan Visum et repertum yang dibuatnya. )engan menyatakan bah'a sebab kematian adalah karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda
kekerasan, ini mengarahkan penyidik kepada kematian yang 'ajar non kriminal. )engan menuliskan bah'a pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejas jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya dokter mengarahkan penyidik pada kasus bunuh diri. )engan menyatakan bah'a pada korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan penyidik pada kasus pembunuhan. 0elain keterangan atau kejelasan yang perlu disampaikan oleh dokter melalui Visum et repertum tersebut di atas, maka di dalam kasus-kasus khusus diperlukan kejelasan lain, yaitu2 1. Pada kasus penembakan pakah benar luka pada korban adalah luka tembakB luka tembak masuk atau luka tembak keluarB diameter anak peluru dan kaliber serta jenis senjata api yang dipergunakanB jarak penembakanB posisi korban dan posisi penembakB berapa kali korban ditembak dan apakah luka tembak tersebut yang menyebabkan kematian serta luka tembak mana yang menyebabkan kematian bila terdapat lebih dari satu luka tembak masuk. 1. Pada kasus penusukan :enis senjata dan perkiraan lebar maksimal senjata tajam yang masuk pada tubuh korban. 1. Pada kasus pembunuhan anak pakah dilahirkan hidup atau lahir mati, ada tidaknya tanda-tanda pera'atan, maturitas serta
da tidaknya tanda-tanda persetubuhan,
E
da tidaknya tanda-tanda kekerasan,
E
Perkiraan umur, dan
E
+enentukan pantas tidaknya korban untuk dika'in.
3ilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. 1. )i dalam kasus psikiatrik, maka Visum et repertum yang dibuat haruslah dapat memberikan kejelasan di dalam hal2 E
pakah pelaku kejahatan atau pelanggaran mempunyai penyakit ji'a
E pakah kejahatan atau pelanggaran tersebut merupakan produk dari penyakit ji'a tersebut Penjelasan bagaimana psikodinamiknya sampai kejahatan atau pelanggaran itu dapat terjadi.
3.2
Ham$atan Visum et repertum
1. Hambatan dalam pembuatan antara lain adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran kehakiman yang membuat visum et repertum Didy Hargus, %"1"/. %. Hambatan dalam penerapan adalah, pembuatan Visum et repertum terkadang kurang lengkap dan pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin. Didy Hargus, %"1"/. 7. #eadaan mayat sudah membusuk. #eadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari
. Untuk korban kecelakaan yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan visum et repertum oleh karena belum mengetahui man*aat dan kegunaaannya 3udi 0ampurna, %""!/. danya hambatan-hambatan seperti yang disebutkan diatas yang terjadi dalam pelaksanaan visum et repertum memerlukan solusi. )iantaranya dengan memperbaiki koordinasi antara penyidik dan dokter sehingga 0P5= datang tepat 'aktu dan
P standar operasional/. +oti
Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. )alam kasus-kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristi'a pidana yang sedang ditanganinya. Pada #UHP pasal 1$ bah'a &keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan(. 0elain itu, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada 'aktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di'aktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.)alam upaya penegakan hukum dan keadilan, < isum et repertum merupakan perangkat penegak hukum yaitu penyidik guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nya'a manusia. )i dalam #UHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan ke'ajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk2 #eterangan ahliB Pendapat orang ahliB hli #edokteran #ehakimanB )okterB dan 0urat #eterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Tugas seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nya'a manusia ialah pembuatan visum et repertum sehingga harus obyekti* tentang apa yang dilihat dan ditemukan dan secara logis kemudian mengambil kesimpulan. )engan demikian visum et repertum merupakan kesaksian tertulis. #eterangan ahli berupa visum et repertum akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang ber'ajib untuk kepentingan peradilan. Dalaupun dalam pengerjaanya visum et repertum terkadang mempunyai beberapa hambatan. Namun pembuktian terhadap unsur
tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, dapat menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.