PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BOGOR NIRWANA RESIDENCE Nomor : /SP/000142/BNR/T.80/IX/2011 /SP/000142/BNR/T.80/IX/2 011 Pada hari ini, Minggu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini ; I.
Nama
:
Jabatan
:
Direktur PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO
Alamat
:
Perumahan Bogor Nirwana Residence (d/h. Graha Bogor Indah) Jl. Dreded Bogor
Dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Terbatas GRAHA ANDRASENTRA ANDRASENTRA PROPERTINDO berkedudukan berkedudukan di Bogor, didirikan didirikan dengan akta nomor 42 tertanggal 15 Juni 1988 yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8942.HT.01.01 Th. 88 tertanggal 20 September 1988 yang kemudian dirubah dengan risalah rapat Nomor 41 tertanggal 13 Januari 1992 pada waktu itu dibuat dihadapan Nyonya Yetty Taher,SH Notaris di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan perubahan Akta Nomor 4,5,6 tertanggal 23 Desember 1996 dan Akta Nomor 8 tertanggal 26 Desember 1996, dibuat dihadapan Hajjah Nyonya Ayu Woelan Hartono,SH . Pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2525.HT.01.04.TH 1997 dan terakhir telah diubah dengan Akte tertanggal 23 Juni 1997 No. 93 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Toety Juniarto,SH pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5976.HT.01.04 Th. 1997 sebagai Pengembang Perumahan Bogor Nirwana Residence (d/h.Graha Bogor Indah), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . PIHAK PERTAMA bermaksud menjual sebagaimana PIHAK PIHAK KEDUA bermaksud membeli sebagian sebagian dari tanah berikut berikut bangunan bangunan yang akan didirikan didirikan diatasnya untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal yang letak, luas dan kondisi-kondisi yang akan diuraikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah ini. II.
Nama
:
No. KTP/NPWP
:
Alamat
:
Selaku pembeli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan perjanjian jual beli sesuai dengan pasal-pasal yang akan diatur di bawah ini.
Pasal 1 Obyek Perjanjian 1.1.
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini pula berjanji dan mengikatkan diri untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan untuk dimilikinya dari PIHAK PERTAMA atas tanah dan bangunan yang disebutkan pada ayat 2 Pasal ini :
1.2.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa tanah dan bangunan yang menjadi Obyek Perjanjian ini adalah : - Sebidang Tanah
:
Hak Guna Bangunan
- Type/Blok
:
- Luas Tanah
:
M
2
- Luas Bangunan
:
M
2
yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence (d/h.Graha Bogor Indah) Bogor Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Gambar Situasi Tanah dan Gambar Denah Bangunan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini untuk selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan.
1.3.
Jika dikemudian hari dari hasil pengukuran resmi oleh instansi yang berwenang ternyata luas tanah dan atau bangunan pada Ayat 2 Pasal ini berbeda dengan luas tanah dan bangunan yang ditentukan dalam Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Bogor dimana kekurangan atau kelebihan luas tersebut lebih dari 1 (satu) meter, kedua belah pihak sepakat dan setuju akan dihitung dan ditambahkan atau dikurangkan didalam harga jual tanah dan bangunan pada Pasal 2 di bawah ini sesuai dengan harga beli tanah dan bangunan per meter persegi pada saat transaksi.
Pasal 2 Harga Jual Tanah dan Bangunan 2.1.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa harga tanah dan bangunan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 yang menjadi Obyek Perjanjian Jual Beli ini wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. xxx
harga mana belum termasuk Pajak Perolehan Hak (jika terhutang) yang selanjutnya disebut Harga Jual.
2.2.
PIHAK KEDUA
sepakat serta mengikat diri untuk membayar pajak-pajak yang timbul
sehubungan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini selain Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini yang semata-mata menjadi kewajiban konsumen. 2.3.
Harga Jual yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini sudah termasuk biaya-biaya : - Sertifikat Hak Guna Bangunan - Ijin Mendirikan Bangunan (I.M.B) - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Penyambungan instalasi air (PAM), dan listrik PLN 1,300 watts - Bonus satu unit :
2.4.
Harga Jual yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini tidak termasuk biaya-biaya sbb:
- Penambahan luas bangunan. - Akta Jual Beli, dan Balik Nama : Sertifikat, IMB - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )
Pasal 3 Cara Pembayaran 3.1. PIHAK KEDUA
menyetujui serta mengikat diri untuk
membayar HARGA JUAL Tanah dan
Bangunan berikut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Pasal 2.1. di atas
kepada PIHAK
PERTAMA dengan cara dan waktu sebagai berikut : *) Terlampir. 3.2. Apabila Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) belum dan / atau tidak mendapatkan fasilitas dari Bank sampai batas waktu yang telah ditentukan seperti yang diuraikan pada pasal 3.1. maka PIHAK KEDUA harus melunasi seluruh sisa harga jual tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya pemberitahuan dari Bank dan / atau Perjanjian ini batal dengan sendirinya. 3.3. Untuk semua pembayaran seperti yang diuraikan pada pasal 3.1 dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA , maka PIHAK PERTAMA akan memberikan tanda terima/ kwitansi kepada PIHAK KEDUA. 3.4. HARGA JUAL seperti yang dimaksud pada Pasal 3.1. di atas, dibayar baik Tunai atau dengan Cek/Bilyet Giro/Transfer ke rekening PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO pada
BANK
BJB CABANG BOGOR dengan nomor rekening : 0013808759001 3.5. Bilamana
pembayaran
HARGA JUAL seperti yang dimaksud pada Pasal 3.2 di atas
menggunakan Cek/Bilyet Giro, dan pada saat Cek/Bilyet Giro tersebut dipindah-bukukan ke rekening PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO ternyata tidak ada dananya, maka dengan demikian PIHAK KEDUA dinyatakan lalai atau cidera janji.
3.6. Pembayaran yang dilakukan tidak menurut ketentuan seperti pada Pasal 3.1. dan 3.4. di atas, menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. 3.7. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran seperti yang dimaksud pada Pasal 3.1. tepat waktunya, maka PIHAK KEDUA dianggap lalai. dengan lewatnya
waktu
seperti
Kelalaian tersebut dibuktikan cukup
yang telah ditentukan, sehingga tidak perlu teguran
dengan surat juru sita atau surat-surat lainnya, maka untuk setiap hari kelambatan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari dari jumlah tagihan yang terhutang. 3.8. Jika keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut dari jadwal yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dianggap telah membatalkan Perjanjian ini.
Pasal 4 Pelaksanaan Pembangunan 4.1. PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan
pembangunan
sesuai pada Pasal 1 Ayat 2 diatas menurut Gambar Denah Bangunan dan spesifikasi teknis yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA. 4.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan selambat-lambatnya 6 (enam ) bulan terhitung sejak pembayaran uang muka lunas seperti yang dimaksud pada Pasal 3 PERJANJIAN ini dan sejak disetujuinya gambar design ( custom ) oleh kedua belah pihak serta telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini,
kecuali karena hal-hal yang
disebabkan oleh atau terjadinya Force Majeure yang merupakan hal di luar kemampuan PIHAK PERTAMA
seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, pemogokan, huru-hara dan
peraturan-peraturan pemerintah dalam kebijaksanaan di bidang moneter. 4.3. Jika PIHAK PERTAMA lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA kecuali karena hal-hal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force Majeure seperti yang dijelaskan pada Ayat 2 Pasal ini , maka PIHAK PERTAMA diwajibkan membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 1 0/00 (satu permil) perhari yang dihitung dari nilai prestasi bangunan yang tertunda dan sebesar-besarnya 5 % ( lima persen )
Pasal 5 Serah Terima Tanah dan Bangunan 5.1. Dalam hal bangunan yang menjadi Obyek Perjanjian Jual Beli ini telah selesai dibangun sesuai dengan jangka waktu yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 diatas maka PIHAK PERTAMA akan menanda-tangani Berita Acara Serah Terima yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini.
5.2. Dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum dilakukan serah terima tanah dan bangunan yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis tentang maksud dari serah terima tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA. 5.3. Apabila setelah jangka waktu Surat Pemberitahuan sesuai Ayat 2 diatas PIHAK KEDUA lalai atau karena satu dan lain hal tidak bersedia untuk menanda-tangani Berita Acara Serah Terima maka dengan lewatnya waktu tersebut PIHAK KEDUA dianggap telah menerima tanah dan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli ini dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban untuk menyerahkan tanah dan bangunan dalam tenggang waktu yang dimaksud pada Pasal 4 dan 5 diatas. 5.4. Dalam hal terjadinya ketentuan sesuai ayat 3 pasal ini maka PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala konsekuensi yang ditimbulkan karenanya. 5.5. Apabila tanah dan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli ini telah diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, maka semua tagihan-tagihan seperti tagihan rekening telepon, listrik, PAM, dan kewajiban-kewajiban lainnya terhadap tanah dan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK K EDUA sepenuhnya. 5.6. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memasukkan barang-barang miliknya sebelum lunas dan atau serah terima dilakukan. 5.7. Terhitung sejak serah terima rumah maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayar iuran maintenance (service charge) yang setiap bulannya sebesar Rp. 200,000 (dua ratus
ribu
rupiah) per unit atau sesuai dengan yang ditentukan oleh Management Estate, dengan pembayaran 1 (satu) tahun dibayar dimuka, biaya tersebut untuk antara lain : keamanan 24 jam setiap harinya, kebersihan lingkungan, pengangkutan sampah dan penerangan jalan. Ditambah biaya tong sampah & plat nomor rumah sebesar Rp.300.000,-.
Pasal 6 Pemeliharaan Bangunan 6.1. Dengan dilakukannya serah terima tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 diatas maka segala tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga tanah dan bangunan menjadi tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. 6.2. Setelah serah terima tanah dan bangunan dilakukan, PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada bangunan selama waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak hari dan tanggal Berita Acara Serah Terima. 6.3. Apabila selama berlangsungnya masa pemeliharaan pada ayat 2 pasal ini terjadi kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh keadaan Force Majeure antara lain bencana alam, huru hara, perang, tindak kekerasan baik yang dilakukan perorangan maupun masal atau karena perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas bangunan maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan
yang terjadi dan oleh karena hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
Pasal 7 Penggunaan Bangunan 7.1. PIHAK KEDUA wajib dan terikat dengan Perjanjian Jual Beli ini untuk menggunakan tanah dan bangunan sebagai rumah tinggal sesuai dengan tujuan peruntukannya dan segala akibat yang timbul karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya tersebut, menjadi resiko dan tanggungan PIHAK KEDUA sendiri. 7.2. Sehubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan, PIHAK KEDUA terikat dan senantiasa harus mentaati peraturan tata tertib lingkungan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan Pemerintah setempat antara lain : 7.2.1. Peraturan tentang pemeliharaan, kebersihan serta keamanan lingkungan. 7.2.2. Peraturan tentang restribusi/pembayaran air bersih. 7.2.3. Peraturan tentang perbaikan dan perubahan bangunan. 7.2.4. Peraturan tentang penggunaan fasilitas umum, sarana olah raga dan club house. 7.2.5. Peraturan tentang Panduan Rancang Bangun Kawasan Bogor Nirwana Residence.
Pasal 8 Perubahan Bangunan 8.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa selama masa pembangunan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA , maka : 8.1.1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menghubungi atau memerintahkan mandor dan atau tukang maupun kuli di lapangan yang sifatnya melakukan pekerjaan tambah kurang atau perubahan atas gambar denah bangunan dan spesifikasi teknis yang telah disepakati. 8.1.2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk merubah dan atau merenovasi bangunan jika pembayaran terhadap bangunan tersebut belum lunas . 8.2. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang disebut dalam ayat 1 pasal ini maka segala biaya maupun resiko kerusakan yang terjadi maupun keterlambatan penyelesaian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. 8.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa setelah dilakukannya serah terima tanah dan bangunan maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 8.3.1. Membuat pagar halaman depan dari jenis apapun kecuali pagar tanaman. 8.3.2. Merubah, menambah dan atau mengurangi tampak depan bangunan. 8.3.3. Menambah bangunan menjadi lebih dari satu lantai.
Pasal 9 Jaminan Pihak Pertama 9.1.
PIHAK PERTAMA menjamin kepentingan PIHAK KEDUA bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli ini adalah hak PIHAK PERTAMA sepenuhnya, tidak berada dalam keadaan sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang.
9.2.
Sehubungan dengan jaminan pada ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan yang timbul di kemudian hari baik dari segi perdata maupun pidana atas tanah dan bangunan tersebut.
Pasal 10 Pajak dan Biaya Lain-lain 10.1.
Terhitung sejak tanggal Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini maka segala pajak iuran dan beban lain yang terhutang antara lain tapi tidak terbatas pada PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak-pajak dan beban-beban lain yang dipungut oleh pihak berwajib seluruhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.
10.2.
Jika oleh suatu peraturan atau keadaan tertentu, suatu pajak, iuran atau biaya yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA menurut Perjanjian Jual Beli ini harus dibayar terlebih dulu oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar kembali pembayaran tersebut sesuai tagihan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
10.3.
Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jual beli atas tanah dan bangunan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan Akta Jual Beli di hadapan PPAT, biaya-biaya untuk kepentingan balik nama sertifikat dan biayabiaya lainnya menjadi beban tanggungan PIHAK KEDUA.
10.4.
Tagihan-tagihan yang timbul setelah dilakukannya serah terima tanah dan bangunan seperti rekening listrik (PLN), pemakaian air bersih (PAM) dan pemakaian telepon (TELKOM) menjadi beban dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 11 Pengalihan Hak 11.1. Selama belum dilaksanakannya Akta Jual Beli dihadapan PPAT, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli ini kepada PIHAK KETIGA. 11.2. Dalam hal PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan kepada PIHAK KETIGA maka PIHAK KEDUA
menyetujui serta sepakat untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA berupa biaya administrasi sebesar 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 11.3. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau dalam hal pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA tetapi PIHAK KEDUA tidak membayar biaya administrasi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa : 11.3.1. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dengan PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang mendapatkan hak dari padanya. 11.3.2. PIHAK PERTAMA baru dibebani kewajiban untuk melaksanakan Akta Jual Beli di hadapan PPAT setelah PIHAK KEDUA membayar biaya administrasi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 11.4. Sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuanketentuan diatas PIHAK KEDUA dibebani kewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK KETIGA yang menerima pengalihan tersebut bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Jual Beli ini mengikat PIHAK KETIGA tersebut sepenuhnya. 11.5. Pajak-pajak yang timbul dari pengalihan/pengoperan hak menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, sedangkan apabila ; PIHAK KEDUA meminjam pakaikan, menyewakan dan/atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan tanah dan bangunan dengan cara dan alasan apapun ; dan atau PIHAK KEDUA tersangkut perkara pidana ; dan/atau PIHAK KEDUA meninggal dunia, kecuali jika penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA seketika wajib melunasi sisa harga berikut denda-denda, kewajibankewajiban lainnya secara sekaligus lunas.
Pasal 12 Ketentuan Pembatalan Perjanjian 12.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa Pengikatan Jual Beli ini menjadi batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 12.1.1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas. 12.1.2. Dalam hal PIHAK KEDUA
tidak dapat memenuhi kewajiban seperti yang dinyatakan
pada pasal 3.2. , 3.7. , dan 3.8. untuk setiap keterlambatan. 12.1.3. Dalam hal PIHAK KEDUA yang pembayarannya melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kepada Bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit dan Bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut meminta PIHAK PERTAMA melunasi kewajiban PIHAK KEDUA karena PIHAK PERTAMA member
jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan dan atau Bay Back Guarantee, makaketentuan-ketentuan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam suatu lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini . 12.1.4. Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan transaksi jual beli tanah dan bangunan karena sebab-sebab atau alasan apapun. 12.2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain sehubungan dengan batalnya Perjanjian Jual Beli ini maka kedua belah pihak melepaskan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
Pasal 13 Denda atau Sanksi Pembatalan 13.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa dalam hal Perjanjian Jual Beli ini menjadi batal maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 13.1.1. Tanah dan bangunan yang menjadi obyek Perjanjian Jual Beli ini tetap merupakan hak milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya dan oleh karenanya PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengosongkan dan atau menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal Perjanjian Jual Beli ini menjadi batal. 13.1.2. Dalam hal pembayaran atas harga tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak memotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana yang sudah dibayarkan ditambah pembayaran booking fee ( hangus ), dan sisanya akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA berhasil menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain dan telah dibayar lunas. 13.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa sehubungan pengosongan tanah dan bangunan yang dimaksud pada Ayat 1.1
dengan
Pasal ini para Pihak
melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 berikut perubahan-perubahannya.
Pasal 14 Akta Jual Beli 14.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain akan melangsungkan dan menanda- tangani Akta Jual Beli mengenai tanah dan bangunan di hadapan PPAT dan dalam hal telah dipenuhinya aspek-aspek sebagai berikut ; 14.1.1. Rumah dalam proses pembangunan atau cukup dengan surat pernyataan yang menyatakan jadwal serah terima rumah.
14.1.2. PIHAK KEDUA telah membayar lunas seluruh harga jual tanah dan bangunan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 diatas berikut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), denda-denda dan biaya-biaya lainnya. 14.2. Pada saat melakukan Akta Jual Beli tanah dan bangunan di hadapan PPAT dan atau pada waktu melangsungkan pengikatan di hadapan Notaris, PIHAK KEDUA wajib membawa dan memperlihatkan surat-surat asli berikut kwitansi-kwitansi mengenai pembayaran lain yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. 14.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa biaya PPAT yang timbul dalam pelaksanaan Akta Jual Beli, Biaya Balik Nama Sertifikat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 14.4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa biaya-biaya yang timbul di luar ketentuan yang tercantum pada Ayat 3 Pasal ini seperti biaya Notaris untuk pembuatan Akta-Akta lainnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
Pasal 15 Perselisihan 15.1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul sehubungan atau sebagai akibat dari isi Perjanjian Jual Beli ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 15.2. Dalam hal terjadinya perubahan, pengurangan dan atau penambahan atas isi Perjanjian Jual Beli ini maka para pihak akan merundingkannya secara musyawarah dan mufakat yang hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Jual Beli ini. 15.3. Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor.
Pasal 16 Domisili 16.1. Setiap berita atau pemberitahuan kepada para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, disampaikan dengan surat secara pribadi ( dengan suatu tanda penerimaan surat tercatat, surat kawat atau telex ) dengan memakai alamat :
-
PIHAK PERTAMA
:
PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO
Untuk Perhatian
:
IBNU PRABU ALI
Alamat
:
Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jl.Dreded – Bogor 16132
Telepon
:
0251 – 8211290
Fax
:
0251 – 8211295
- PIHAK KEDUA
:
- Alamat - Telepon/Fax
: :
16.2. Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang mengubah alamatnya tersebut wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan ini terjadi atau dilakukan. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan pihak yang merubah alamat yang bersangkutan.
Pasal 17 Lain - Lain 17.1. PPJB ini harus sudah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah diterimanya PPJB ini oleh PIHAK KEDUA. Apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA belum menyerahkannya dan atau menanda-tanganinya, maka PIHAK KEDUA dianggap telah menyepakati isi dari PPJB ini.
Pasal 18 Penutup 18.1. PERJANJIAN ini diadakan dan dibuat dengan kata sepakat, tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak. 18.2. Demikianlah PERJAJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO
(
)
(
)
JADWAL PEMBAYARAN NAMA
:
ALAMAT
:
BLOK / NO. UNIT
:
HARGA PENGIKATAN
:
(
)
Cara Pembayaran :
NO TGL. JATUH TEMPO
KETERANGAN
JUMLAH
1
11/09/2011
BOOKING FEE
Rp
2
11/10/2011 11/11/2011
DOWN PAYMENT ANGSURAN BERTAHAP KE 1/6
Rp Rp
5
11/12/2011 11/01/2012
ANGSURAN BERTAHAP KE 2/6 ANGSURAN BERTAHAP KE 3/6
Rp Rp
6
11/02/2012
ANGSURAN BERTAHAP KE 4/6
Rp
7
11/03/2012
ANGSURAN BERTAHAP KE 5/6
Rp
8
11/04/2012
ANGSURAN BERTAHAP KE 6/6
Rp
3 4
TOTAL
Rp
