INVENTARISASI LOGISTIK KEPERAWATAN Sri Mugianti Poltekes Malang Prodi Keperawatan Blitar Inventarisasi logistik merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh logistik yang dimiliki atau dikuasai atau diurus oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah, maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, sumber; waktu pengadaan, harga, tempat,dan kondisi serta perubahan-perubahan yang terjadi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Dwiantara & Sumarto, 2005) Pengelolaan barang inventaris rumah sakit adalah suatu tatanan yang harus tertib administrasi yang bertujuan untuk penghematan keuangan, penghitungan kekayaan dan mutu pengendalian rumah sakit yang meliputi: perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemeliharaan serta penghapusan (FKM-UI,2002) Dari kedua pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan inventarisasi logistik rumah sakit adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh logistik yang dimiliki oleh rumah sakit, yang harus tertib administrasi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik dalam upaya pencapaian tujuan. Manfaat Inventarisasi Menurut Sanderson (2000) inventarisasi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: a. Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasahi unit organisasi/ departemen. b. Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi/ negara. c. Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. d. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi /negara yang dikuasahi departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen. e. Menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Dasar Hukum Untuk institusi pemerintahan baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan militer, kegiatan iventarias telah diatur dalam satu kebijakan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan kekayaan/inventaris negara, yaitu : a. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. b. Undang-undang No. 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355) 3
4 c. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. d. Inpres No.3 tahun 1971, tentang inventarisasi barang-barang/ kekayaan milik negara. Organisasi Inventarisasi Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 organisasi yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah adalah sebagai berikut : a. Pembina Umum : Presiden, yang secara fungsional dilakukan oleh menteri keuangan yang selanjutnya dilimphkan kepada Direktur Jendral Moneter. b. Pembina Barang Inventarisasi : Menteri c. Penguasaan Barang Inventaris : Semua Eselon I, dan Kakanwil (Pembantu penguasaan). d. Unit Pengurusan Barang : Kantor atau satuan kerja. e. Penanggungjawab Pengawas Barang : Kepala kantor( = Kuasa materi/ barang). f. Bendahara Materiil/ barang : yaitu orang yang karena negara ditugasi menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah Kuasa Barang. Pada umumnya bendahara material adalah penguasa gudang. Keunikan Inventaris Rumah Sakit Pendekatan inventaris rumah sakit berbeda dengan perusahaan manufaktur dan retail. Pada perusahaan manufaktur sering memiliki perbedaan tingkatan inventaris, semua barang yang ada hingga produk tersebut terjual. Berbagai tingkatan tersebut meliputi bahan mentah, pekerjaan yang sedang berproses dan barang yang sudah terselesaikan. Sedangkan pada retail memiliki satu jenis barang inventaris yang tersedia untuk dijual (Sanderson, 2000). Inventarisasi di rumah sakit bersifat unik dan tidak konsisten karena adanya 2 macam jenis inventaris yaitu inventaris resmi dan inventaris tidak resmi melalui lembaga-lembaga di dalamnya. Inventaris resmi adalah jenis invetaris yang dijaga di bagian gudang pusat, bagian makanan, bagian farmasi dan koperasi. Inventaris ini dikeluarkan atau didistribusikan pada unit pemakai. Inventaris yang tidak resmi adalah barang stok yang dijaga oleh bagian laboratorium, unit perawatan dll, yang tersedia untuk siap digunakan namun tidak diawasi dan dikontrol oleh bagian inventaris formal manapun dan barang itu dibeli langsung untuk digunakan oleh departemen tertentu. Seluruhnya dibelanjakan dalam pengeluaran atau diterima. Seluruh pengeluaran terjadi secara bersamaan saat pengeluaran atau penerimaan, terjadi karena 1) Rumah Sakit tidak memandang bahwa inventaris tersebut tidak dipandang sebagai aset, namun sebagai tanggungan. 2) Rumah sakit dibayar kembali dengan biaya dasar oleh karenanya merupakan uatu kepentingan yang terbaik bagi rumah sakit untuk membelanjakan sebanyak mungkin, sesegera mungkin memastikan pelunasan biaya dan menjaga cash flow yang baik (Sanderson, 2000, Sabarguna 2005). Klasifikasi, Nomor Kode Barang Dan Nomor Inventarisasi Barang Untuk mempermudah pencatatan logistik, sekaligus mempermudah pengenalan maupun pengklasifikasian logistik yang dimiliki organisasi harus dikelompokkan atau digolongkan menurut jenisnya. Pada dasarnya penggolongan atas barang-barang dalam organisasi tergantung pada jenis usaha dan kegiatan operasional organisasi tersebut.
5 Dengan demikian, setiap organisasi memiliki kebebasan melakukan pengelompokan atas barang-barang yang dimilikinya, tetapi tetap berpedoman pada orientasi guna mempermudah dalam pengenalan, pengewasan dan keselamatan dan keanmanan logistik. Sasaran inventarisasi adalah semua barang milik organisasi atau negara yang dibeli, di dapat, dihasilkan baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui APBN/D atau diperoleh di luar APBN/D sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Hendrato, 2005) dan Dwiantara & Sumarto (2005). Pada dasarnya barang-barang logistik yang dilakukan inventarisasi terdiri dari 2 jenis yaitu : a. Barang Habis Pakai / BHP : adalah barang berwujud, yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. (bahan makanan, bahan farmasi, suku cadang dan listrik, BBM dll) b. Barang tetap (barang-barang yang umur pakai/ teknisnya lebih dari satu tahun meliputi : 1) Barang tidak bergerak (tanah, bangunan), 2) Barang bergerak (Kendaraan, peralatan besar, peralatan laboratorium) dan 3) Barang persediaan (barang yang ada di dalam gudang dan tempat penyimpanan lainya) Sedangkan menurut Sabarguna (2005) logistik rumah sakit dibagi dalam 3 klasifikasi dalam tabel berikut. Tabel 2.1 Klasifikasi Logistik Utama Rumah Sakit No Jenis Logistik Uraian . 1. Farmasi Rumah Sakit Obat-obatan, alat-alat kesehatan dan bahan non medis yang terkait langsung seperti kertas EKG, film rongent dll. 2. Logistik Non Medis Alat tulis kantor (ATK), alat listrik dll. 3. Dapur Makanan basah dan kering. Untuk mempermudah dalam pengenalan, pencatatan barang, dan pengendalian barang, tiap jenis barang harus memiliki nomor kode barang. Nomor kode barang diperoleh dari proses pengklasifikasian dan penomoran klasifikasi barang tersebut. Kegiatan tersebut dimulai dari penggolongan barang berdasarkan jenisnya yang kemudian diberi nomor jenis barang. Setelah itu masing-masing jenis barang, dibagi atas kelompok-kelompok barang yang tercakup di dalamnya. Kemudian, masingmasing kelompok barang tersebut harus pula diberi nomor (Nomor kelompok barang). Berikut ini contoh penomoran barang menurut jenis (nomor jenis) dan kelompok barang (nomor kelompok) yang diambil dari penomoran barang di rumah sakit. Khusus untuk barang-barang tahan lama, untuk mempermudah dalam pemantauan dan pengawasan/ pengendalian logistik penting diberi Nomor invebtaris barang. Sehubungan dengan hal tersebut, pedoman pokok dalam pemberian nomor inventaris barang harus sampai pada penomoran barang yang bersifat spesifik, maksudnya penomoran barang tersebut harus sampai menunjuk pada satu buah barang tertentu. Dengan demikian dalam pemberian nomor inventaris barang mulai dari pegelompokan barang sampai pemberian nomor urut barang
6 Adapun cara pemberian dan penulisan nomor inventaris barang tersebut adalah dengan urutan sebagai berikut: nomor jenis barang,nomor kelompok barang, nomor urut barang/ kode unit kerja/ kode institusi/ tahun inventarisasi. Tabel 2.2 Pegelompokan barang dan penomorannya. Nomor Jenis Barang 01
Jenis Barang Barang Perawatan
02
Alat Rumah Tangga
03
Alat Tulis dan Kantor
04
Perabot Kantor
05
Barang Bahan Cucian
06
Barang Pemeliharaan suku cadang dan Listrik
Nomor Kelompo k 01 02 03 04 …. 01 02 03 04 … 01 02 03 04 … 01 02 03 04 … 01 02 03 … 01 02 03 04 …
Kelompok Barang Kain Sprei Selimut Sarung bantal/ guling … Alat makan Alat minum Alat dapur Alat kebersihan ….. Buku pendaftaran Kuitansi Nota pembayaran Buku/ formulir …. Meja Kursi Lemari Lemari arsip …. Bahan cair Bahan bubuk Bahan batangan … Kuas Kertas gosok Pipa Keni …
Teknik Inventarisasi Barang dengan Kartu Barang Tehnik inventarisasi barang dengan kartu barang adalah cara pencatatan barang dengan menggunakan kartu barang. Sedangkan kartu barang adalah suatu lembaran atau formulir yang berisi informasi suatu barang dan secara fisik dibuat dari kertas yang relatif tebal. Kartu barang sendiri dapat dibedakan atas kartu barang untuk barang habis pakai dan kartu barang untuk baranf tahan lama. Teknik inventarisasi barangpun berbeda anatara teknik inventarisasi untuk barang habis pakai dengan barang tahan lama. Informasi-informasi logistik yang berada di dalamnya pun berbeda antara kartu barang untuk barang habis pakai maupun barang tahan lama.
7 Tehnik inventarisasi logistik dengan kartu barang ini tidak sebatas untuk bagian bagian penggudangan ataupun bagian distribusi logistik, tetapi penting dilakukan oleh setiap unit kerja dalan organisasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian logistik, baik berkaitan dengan keberadaan, perubahan dan mutasi barang (masuk keluarnya logistik) dan sisa logistik yang ada, serta untuk mengetahui kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat), maupun informasi yang lain (sumber barang, cara pengadaan barang, waktu pengadaan, harga, waktu pengecekan barang dan hasilnya, biaya operasional suatu peralatan yang telah dikeluarkan dan cara penyingkiran barang). a. Teknik Inventarisasi untuk barang Habis Pakai Inventarisasi terhadap barang habis pakai dengan menggunakan system kartu barang lebih ditujukan pada upaya pemantauan persediaan barang, pengunaan barang, dan upaya menjaga kontinuitas kerja setiap unit kerja dalam suatu organisasi. Adapun ketentuan inventarisasi barang habis pakai adalah sebagai berikut: 1) Setiap satu jenis barang dibuatkan satu kartu barang 2) Kartu barang disimpam dalam kotak atau file khusus, dan diurutkan secara alfabetis sesuai dengan nama barang. 3) Setiap ada perubahan jumlah logistik, baik karena adanya pemasukan barang maupun pengeluaran barang harus secepatnya dicatat 4) Setiap kartu barang harus dapat menunjukkan persediaan barang pada saat itu. 5) Untuk unit pemakai barang, setiap ada pemasukan barang harus disertai bukti penerimaan barang yang berupa bon pengeluaran barang atau surat penyerahan barang atau bon gudang ( Surat permintaan barang barang dari user kepada bagian gudang, juga sebagai surat penyerahan barang oleh bagian gudang kepada user) dari unit logistik/ gudang, dan harus dicatat tanggal penerimaan, rencana penggunaan, jumlah barang yang masuk, dan jumlah sisa barang. Sementara untuk setiap terjadi pengeluaran barang harus dicatat tanggal pengeluaran, jumlah barang yang dikeluarkan dan penggunaan barang, serta jumlah sisa barang. 6) Untuk unit penggudangan dan atau distribusi, setiap ada pemasukan barang harus disertai bukti pemasukan barang yang dapat berupa kuitansi, nota, surat pengantar barang, tanda terima, ataupun berita acara penyerahan/ serah terima barang.Disamping itu perlu dicatat tanggal masuk barang, sumber, jumlah dan total persediaan barang.Sementara untuk pengeluaran barang, harus juga disertai bukti pengeluaran barang yang dapat berupa surat penyerahan barang atau bon gudang dan harus dicatat tanggal pengeluaran barang, unit pemakai barang, jumlah barang yang dikeluarkan dan jumlah sisa barang setelah terjadi pengeluaran barang. 7) Setiap bukti pemasukan barang maupun bukti pengeluaran barang harus diberi nomor kode bukti yang diurutkan berdasarkan urutan kronologis transaksi maupun pengeluaran barang guna mempermudah untuk pengecekan barang. Nomor kode bukti tersebut harus ditulis secara jelas dan dapat dituliskan pada bagian atas kanan formulir bukti pemasukan dan pengeluran barang tersebut.
8 8) Bukti-bukti pemasukan barang disimpan dalam satu tempat atau map khusus yang berisi bukti-ti penerimaan logistik. 9) Bukti-bukti pengeluaran barang harus disimpan dalam tempat atau map khusus yang berisi bukti-bukti pengeluaran barang. b. Teknik inventarisasi untuk barang tahan lama Inventarisasi barang untuk barang tahan lama dengan menggunakan sistem kartu barang ditujukan untuk kepentingan pemantauan atas keamanan dan keselamatan barang, biaya operasional barang, dan kondisi barang (Dwiantara & Sumarto, 2005). Buku Induk Barang Inventaris, Buku Golongan barang Inventaris dan Daftar Inventaris Ruangan Salah satu upaya untuk melakukan pengawasan/ pengendalian logistik, khususnya untuk barang-barang tahan lama melalui kegiatan inventarisasi barang dengan melakukan pembuatan buku induk inventarisasi barang. Buku golongan barang inventaris dan daftar inventaris ruangan. Dengan adanya beberapa buku tersebut, setiap saat dapat dilakukan pengecekan terhadap setiap barang yang ada. Buku induk barang inventaris merupakan buku yang dipakai untuk mencatat semua barang inventaris tak habis pakai menurut tanggal penerimaannya. Informasi yang harus ada dalam buku induk barang inventaris adalah nomor urut, tanggal pembukuan, kode barang, nama barang, spesifikasi barang (merek, tipe dsbnya), jumlah, nama satuan, tahun pembuatan, asal barang, tanggal penyerahan, keadaan barang, harga dan keterangan lain. Pencatatan ke dalam buku induk barang inventaris dilakukan setelah proses pengadaan logistik dilakukan, atau secara khusus apabila pengadaan logistik dengan cara pembelian, berarti pencatatan dilakukan setelah proses pembelian selesai ataupun setelah terjadi penerimaan barang. Dengan demikian, kegiatan pencatatan ini merupakan kelanjutan dari proses pengadaan logistik. Dalam kegiatan pencatatan barang inventaris ini harus disertakan bukti-bukti pengadaan logistik yang dapat berupa kuitansi, nota, faktur atau surat pengantar barang, tanda terima ataupun berita acara serah terima barang. Kolom-kolom buku induk barang inventaris sebagai berikut: No Urut
Tgl Pembu kuan
Kode Barang
Nama Barang
Spesifi kasi barang
Nama Satuan
Jmlh
Tahun Pembelian
Asal Barang
Tgl Penyera han
Kadaan barang
Harga
Buku golongan barang Inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventari menurut golongan barang yang telah ditentukan. Data buku golongan barang inventaris diambil dari buku induk barang inventaris. Tiap golongan barang dicatat dalam satu buku tersendiri. Informasi yang harua tercantum dalam buku golongan barang inventaris, selain golongan barang inventaris dan kode jenis barang (bisa dengan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf), adalah nomor urut , nomor urut buku induk, kode barang, nama barang, spesifikasi barang, jumlah, nama
Ket
9 satuan, tahun pembuatan, keadaan barang, harga, lokasi dan keterangan. Kemudian untuk melakukan pemntauan dan pengendalian terhadap masing-masing barang yang tercantum dalam daftar buku golongan barang inventaris ini dapat dilakukan dengan tehnik inventarisasi barang dengan kartu barang sebagaimana telah dibahas diatas, khususnya tehnik inventaris dapat dilihat pada contoh berikut: Penghapusan Logistik Penghapusan logistik merupakan kegiatan pembebasan barang dari pertanggung jawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan logistik merupakan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan- pertimbangan dan argumentasi- argumentasi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam kegiatan penghapusan logistik harus mempertimbangkan alasan-alasan normative tertentu (Dwiantara & Sumarto,2005). Kriteria untuk Penghapusan Logistik a. Logistik yang akan dihapus sudah sangat tua dan rusak Logistik tersebut perlu dihapuskan dengan beberapa alasan: apabila logistik tersebut digunakan terus dapat membehayakan keselamatan pemakai logistik tersebut, kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan sudah tidak dapat mencapai tingkat optimal, apalagi dibandingkan biaya operasional yang relatif tinggi.Apabila logistik ini dioperasionalkan terus, akan menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi organisasi. b. Logistik yang sudah ketingalan zaman Logistik yang sudah ketinggalan zaman perlu dihapuskan dengan pertimbangan, logistik ini dipandang memerlukan dan menghabiskan biaya yang relatif tinggi, baik yang berkaitan dengan bahan, tenaga, waktu, maupun output, baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan dengan menggunakan logistik yang relatif baru c. Logistik berlebihan Logistik yang berlebihan perlu dihapuskan dengan beberapa alasan: 1) suatu organisasi tidak mungkin menggunakan seluruh logistiknya dalam waktu yang bersamaan dan yang sekiranya memang logistik tersebut tidak perlu digunakan secara bersamaan 2) Logistik yang sifatnya berlebihan tersebut tidak dihapuskan tentunya membutuhkan biaya perawatan, maupun gaji untuk personel yang merawat barang. 3) Logistik tersebut membutuhkan tempat penyimpanan, sehingga bila logistik tersebut tidak dihapuskan akan boros tempat 4) Apabila logistik tersebut akan digunakan dimasa yang akan akan dating, mungkin sudah merupakan logistik yang ketinggalan zaman (Out of date) d. Logistik yang hilang Secara administrasi, logistik yang hilang harus disingkirkan. Hal ini penting dilakukan, selain sebagai satu bentuk pertanggungjawaban pemakai, pengambilan keputusan dan tindakan sebagai konsekuensi atas hilangnya logistik tersebut, juga untuk pengambilan keputusan maupun tindakan manajemen logistik berikutnya.
10 Cara -Cara Penghapusan Logistik a. Dijual atau dilelang Dengan cara ini berarti organisasi akan memperoleh sejumlah kontraprestasi berupa uang hasil penjualan logistik. b. Ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh institusi Dengan cara ini organisasi akan menukarkan logistik yang dimiliki dengan logistik yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan cara ini harus mempertimbangkan dan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan logistik dengan cara menukarkan, antara lain logistik yang ditukarkan harus benar-benar sudah tidak dibutuhkan institusi, nilai logistik yang dipertukarkan harus sepada dan saling menguntungkan kedua belah pihak. c. Dipindahkan Penghapusan dengan cara dipindahkna adalah secara fisik logistik yang sudah tidak dibutuhkan dimutasikan ke unit kerja lain ataupun kantor/ institusi cabang. Dengan demikian , pemusnhan logistik ini sifatnya masih dalam ruang lingkup organisasi internal d. Dihibahkan Penghapusan logistik dengan cara dihibahkan berarti organisasi memberikan secara Cuma-Cuma kepada pihah/ organisasi lain yang membutuhkan logistik yang dihapuskan. e. Pemanfaatan kembali Penghapusan dengan cara pemanfaatan kembali berarti barang yang dihapus kemudian diubah menjadi barang lain yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda dari fungsi dan kegunaan barang semula. f. Dimusnahkan Penghapusan logistik dengan cara dimusnahkan adalah logistik benar-benar dihilangkan, dan hal ini dilakukan apabila cara penghapusan logistik yang lain sudah tidak mungkin untuk diimplementasikan. Daftar Pustaka Aditama (2002) Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi kedua, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Bowersox Donald J (2006) Manajemen Logistik Integrasi Sistem-sistem Manajemen Distribusi Fisik dan Manajemen Material, alih bahasa Hasyim Ali, Bumi Aksara, Jakarta. DepKes RI (2001),Standar Peralatan Keperawatan dan Kebidanan di Sarana Kesehatan, Cetakan ke I , Direktorat Pelayanan Keperawatan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Depkes RI, Jakarta. Dwiantara Lukas dan Sumarto Hadi Rumsari (2005), Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi, Grasindo, Jakarta. Hendrato Rusdianrasih (2005). Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara. Didownload dari www.uns.ac.id tanggal 15 april 2007 http://owlyevitch.blogsome.com/2006/12715/trackback. Didownload tanggal 19 April 2007
11
Contoh formulir berita acara penghapusan barang BERITA ACARA PENGHAPUSAN BARANG Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2007 Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Muhidin sebagai ketua 2. Vivi sebagai Skretaris 3. Sri.M sebagai anggota 4. Netha sebagai anggota 5. Suratun sebagai anggota Bertindak selaku Panitia Penghapusan barang yang dibentuk dengan surat Keputusan Direktur No.12 tanggal 20 April 2007 telah mengadakan pemeriksaan barang-barang sebagaimana terlampir pada tanggal 21 April 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang-barang tersebut dalam keadaan rusak berat/ ketinggalan zaman/ berlebihan/ hilang. Selanjutnya, kami memutuskan barang-barang tersebut dihapuskan denga cara dijual/ dilelang/ dihibahkan/ dipindahkan/ ditukarkan/ dimusnahkan. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap tiga untuk dapat dipergunakan seperlunya Dibuat di: Jakarta Tanggal : 22 April 2007 Panitia Penghapusan barang (tanda tangan) 1. Ketua : Muhidin ............................. 2. Sekretaris : Vivi Yosafianti P …………………. 3. Anggota : Sri.Mugianti ………………….. Netha Damayanti ..………………… Suratun ………………….. Mengetahui: Yana Zahara, SKp, M.Kes LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHAPUSAN BARANG No. Uru t
Nama Barang
Kode
Spesifikasi Barang
Keterangan
12 Tanggl 22 April 2007 Panitia Penghapusan Barang Sekretaris, Ketua, …………….
. .…………..
Perlu dicatat bahwa apabila penghapusan logistik dilakukan dengan cara dujial maka berita acara penghapusan logistik harus jelas ditulis kepada siapa logistik tersebut dijual dan berapa nilai hasil penjualan. Disamping itu Berita Acara Penghapusan Logistik tersebut harus dilampiri Baerita Acara Serah Terima Barang. Apabila penghapusan logistik tersebut dilakukan dengan cara ditukarkan, dalam berita acara penghapusan logistik juga harus jelas secara tertulis logistik tersebut ditukar dengan logistik apa, dengan siapa dan berapa nilai logistik tersebut. Barita Acara tersebut juga harus dilampiri dengan berita acara serah terima barang. Bagitu juga dengan cara apapun harus ditulis dengan jelas sperti tersebut diatas. 4. Proses Kegiatan dan Administrasi Penghapusan Logistik Untuk melakukan kegiatan penghapusan atau penyingkiran logistik ada beberapa hal yang harus dilakukan: a. Penelitian kelayakan penghapusan logistik tertentu yang hendak dihapuskan. Kegiatan ini dilakukan oleh unit kerja atau Pemilik logistik yang akan dihapuskan bersama dengan penanggungjawab pengelola logistik. b. Membuat beberapa alternatif cara penghapusan logistik yang hendak ditempuh, yang kemudian menentukan saru cara penghapusan logistik yang paling menguntungkan, baik dengan pertimbangan finansial maupun non finansial. a. Meminta persetujuan dari pimpinan tertinggi, khususnya sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan logistik b. Implementasi penghapusan logistik sesuai dengan cara penghapusan logistik yang ditentukan. Panitia penghapusan logistik membuat Berita Acara Penghapusan Logistik. c. Unit Kerja Pemilik logistik tersebut melakukan inventarisasi logistik berkaitan dengan kegiatan penghapusan logistik, dan bila menggunakan model kartu barang, unit kerja harus mengisi formulir kartu barang, khususnya pada kolom penghapusan barang sesuai dengan cara penghapusan logistik yang dilakukan.
