1.) Contoh Kasus Etika Dalam Masyarakat Tawuran Antar Pelajar di Indonesia Bukti Sekolah Tidak Tegas kasus tawuran antar pelajar yang sedang ramai saat ini mengharuskan sekolah yang dinilai mempunyai otoritas untuk menangani penyebab tawuran pelajar. Yunita (19) , kakak kandung Alawy Yusianto Putra, korban tewas dalam tawuran antar pelajar SMAN 70 dan SMAN 6 Jakarta Selatan pekan lalu, menilai, sekolah bisa mencegah pelajar tawuran melalui ketegasan dalam penegakan aturan.
"Sekolah saya dulu jarang banget ada masalah tawuran. Guru-gurunya semuanya keras. Yang tawuran langsung dikeluarkan," kata alumni SMA Negeri 47 Tanah Kusir, Jakarta Selatan itu saat ditemui Kompas.com di Markas Polres Metro Jakarta Selatan.
Menurut Yunita, tawuran pelajar sma ataupun juga tawuran pelajar stm yang kerap terjadi antara SMAN 6 dan SMAN 70 menjadi bukti lemahnyanya sanksi yang diterapkan sekolah kepada para pelajar yang terlibat. Para pelajar kedua sekolah di kawasan Kebayoran Baru itu, lanjutnya, akhirnya tak pernah jera terlibat dalam pertikaian terbuka.
"Akhirnya sudah jadi kebiasaan dan lebih sulit untuk ditangani," sambung mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.
Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Alawy, Ramdhan Alamsyah. Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tawuran, khususnya dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap pelajar yang terlibat. Bila sekolah tidak bersikap tegas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan perlu menjatuhkan sanksi terhadap sekolah yang lari dari tanggung jawab itu.
"Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh. Kementerian atau dinas seharusnya bisa m emberi sanksi, misalnya dengan menurunkan status akreditasi sekolah," kata Ramdhan.
Ramdhan menilai, sekolah bisa dicap t idak tegas selama melakukan pembiaran tanpa memberikan teguran keras. Sayangnya, lanjut Ramdhan, sekolah-sekolah tersebut tetap menyandang status sekolah bergengsi.
"Lucu tetapi ironis, sekolah seperti SMA 6 dan SMA 70 punya embel-embel internasional tetapi nyatanya hanya jadi biang tawuran," tuturnya.
Kasus tawuran pelajar bogor,tawuran pelajar sukabumi seharusnya semakin membuat kita menyadari dan memberi pengertian tawuran pelajar yang sesungguhnya tidak memberi manf aat sama sekali. justru hanya mencoreng muka pendidikan di negara kita.
http://www.beritaduo.com/2012/10/tawuran-antar-pelajar-di-indonesia.html
Menurut pendapat saya, kasus diatas merupakan salah satu wujud nyata minimnya etika yang dimiliki oleh sebagian pelajar. Memandang tawuran tawuran sebagai salah satu kebiasaan dan sulit untuk ditangani. Peranan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam membentuk etika pelajar bukan hanya sekolah, pendidikan di sekolah harusnya dapat dapat menjadi sarana untuk pembentukan pembentukan etika sejak dini. Namun tidak hanya itu, selain sekolah peran aktif orang tua dan lingkungan serta pemerintah juga sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak serta memiliki etika yang baik. Banyak pihak yang menganggap etika hanya menjadi tanggung jawab sekolah, padahal semua pihak harusnya dapat memberikan peranan yang cukup untuk pembentukan etika generasi muda. Jika hal ini tidak segera dibenahi, generasi muda akan mengalami krisis etika yan nantinya tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga dapat merugikan orang lain. http://fernando-sitohang.blogspot.co.id/2012/10/contoh-kasus-etika-dalam-masyarakat.html
2.) Perkara Ahok, Pelanggaran Properti, atau Etika?
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/chandrayusufsh/perkara-ahok-pelanggaran-propertiatau-etika_582d7caaed92736d09ad6e6a
Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto yang menaikkan status Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama. Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, perkara Ahok akan ditingkatkan ke tahap penyidikan (Kopas.com, 16 November 2016). Dalam gelar perkara, perkara Ahok yang baru tahap penyelidikan dianggap telah memenuhi unsur-unsur penistaan. Oleh karenanya, perkaranya harus ditingkat kepada pencarian pelaku atau dikenal sebagai penyidikan. A pakah Kabareskrin Polri menetapkan perbuatan Ahok menistakan agama karena tekanan dari masyarakat beragama Islam secara meluas atau ia
melakukannya berdasarkan hukum positif yang berlaku? Apapun alasan yang dikemukakan, ia telah menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam perkara ini. Perlunya suatu penjelasan yang masuk akal dalam penetapan perbuatan Ahok menistakan agama. Kasus ini telah menghabiskan enerji yang besar agar Kaberiskrim Polri melakukan gelar perkara sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pergeseran Pengertian Pidana Awalnya hukum pidana memiliki fungsi “retributivism” dan “utilitarianism”. Pengembalian perilaku seseorang yang melakukan kejahatan dapat dic egah dengan penerapan sanksi yang membuatnya menderita melalui kurungan maupun denda. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan korupsi yang telah diatur oleh peraturan yang sah akan dikenakan sanksi kurungan dan denda agar ia merasa terancam untuk melakukan korupsi.
Menurut pengertian hukum pidana yang baru, apa yang disebut sebagai teori rekonstruksi tradisi kejahatan adalah, “an intellectual tradition of another sort, in which multiple people address the same thing in their own ways, some influenced by one another, some not, but all producing similar or complementary ideas because they are driven by a common object of interest” (Joshua Kleinfeld, 2016) . Dalam peristiwa Ahok, orang-orang yang memiliki kepentingan politik dan membela ajaran agama telah bersatu ke dalam satu kepentingan dengan objek sama. Perbuatan Ahok dianggap telah menistakan agama Islam. Kejahatan tidak lagi di tekankan kepada pelanggaran property orang lain, akan tetapi pelanggaran etika yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Penistaan Agama Dianggap Pelanggaran Etika Penistaan yang dilakukan Ahok dianggap melanggar hukum pidana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pelanggaran yang dilakukannya bukanlah terhadap i ndividual. Perkataan Ahok yang menistakan agama Islam sebagai pesan yang dikirim kepada lingkup masyarakat penganut agama Islam Oleh karenanya, penganut agama Islam merasa tidak nyaman ( insecure) dengan ucapan Ahok, yang sewaktu-waktu ia dapat melakukan penghinaan (abuse) kembali, sehingga pemerintah perlu mencegah perbuatan Ahok mengucapkan perkataan yang dianggap menodai agama Islam. Ini pelanggaran etika masyarakat penganut agama Islam yang lebih luas oleh Ahok. Kejahatan dalam pengertian perkara Ahok tidak mengutamakan aturan KUHP belaka. Pelanggaran ini juga telah melanggar etika masyarakat penganut agama Islam. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sendiri terdapat kelompok besar yang menganggap pernyataan Ahok tidak termasuk dalam penistaan agama. Namun hal tersebut tidak dapat menghapus kesepakatan nilai dari penganut agama Islam yang merasa dirinya terhina. Dengan demikian, seseorang yang hidup dalam masyarakat luas tidak dapat seenakanya menistakan dengan perkataan atas kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kesepakatan nilai atau etika kelompok, karena perbuatan yang demikian akan masuk kedalam lingkup kejahatan. Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/chandrayusufsh/perkara-ahok-pelanggaran-propertiatau-etika_582d7caaed92736d09ad6e6a
3.) Kamis, 02 Mei 2002 Pasien Jadi Korban, Rumah Sakit Lepas Tangan
Kalangan dokter harus mengendurkan sedikit arogansinya yang selalu memandang bahwa diri mereka yang paling benar ketika menghadapi kasus malpraktek. Mungkin sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, dokter tidak ingin disamakan sebagai pelaku usaha. Namun, bagaimana jika seorang dokter sebagai pasien menjadi korban malpraktek yang dilakukan rekan seprofesinya? Marius Widjajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), mengemukakan bahwa dari 149 kasus yang masuk ke YPKKI, sebanyak 75% korban malpraktek adalah tenaga medis sendiri, baik dokter, perawat dan lainnya. "Kebanyakan dokter, kalau giliran dia yang dirugikan, baru dia menggunakan haknya sebagai konsumen," cetus Marius kepada hukumonline. Sebagaimana kerap diungkapkan oleh kalangan dokter, hubungan dokter-pasien atau rumah sakitpasien tidak sama dengan hubungan antara pro dusen/pelaku usaha-konsumen. Oleh sebab itu, kalangan dokter ataupun rumah sakit menolak keras pemberlakuan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di bidang pelayanan kesehatan. "Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, tidak selayaknya diberlakukan di bidang pelayanan kesehatan mengingat UU ini dibuat untuk mengatur hubungan antara pengusaha dan pembeli/penerima jasa, yang hubungan yuridisnya dikenal sebagai resultaatverbintenis. Sementara hubungan dokter-pasien atau rumah sakit-pasien merupakan hubungan inspanningsverbintenis," demikian diungkapkan Ketua Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit PP Persi Imam Hilman. Hal itu disampaikan oleh Imam pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (Persi) pada 21-22 April 2001. Bagi Persi, pandangan masyarakat bahwa hubungan dokter/rumah sakit-pasien adalah sama dengan hubungan produsen-konsumen merupakan kendala serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di rumah sakit. Bebas tuntutan hukum
Menurut konsep tersebut, secara yuridis penilaian atas tindakan dokter bukanlah berdasarkan hasil (resultaatverbintenis), tetapi berdasarkan pada usaha atau upaya sebaik-baiknya (inspanningverbintenis). Jadi, jika sekiranya dokter telah bekerja dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar profesinya dan mendapat izin dari pasien ( informed consent ), maka secara umum tidak ada tindak pelanggaran hukum. Namun dalam kenyataanya, seperti dikatakan Marius, tidak semua dokter menelan bulat-bulat konsep pola hubungan inspanningverbintenis tersebut. Atau setidak-tidaknya, jika mereka sendiri yang menjadi 'korban' dari dokter atau rumah sakit lainnya, mereka menginginkan perlindungan layaknya konsumen 'biasa'. Contoh yang paling aktual, yaitu kasus yang dialami oleh dokter gigi (drg) Nelly yang mengalami kebutaan permanen pasca operasi bedah tumor pada punggungnya. Nelly melalui kuasa hukumnya menggugat para dokter dan RS Medistra di Jakarta Selatan, tempat ia dirawat, karena telah melakukan malpraktek atas dirinya.
Malang bagi Nelly, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasusnya akhirnya menolak gugatannya. Alasannya, dari bukti-bukti yang diajukan selama persidangan tidak terbukti bahwa rumah sakit dan tiga dokter yang merawatnya telah melakukan malpraktek terhadap sang dokter gigi (baca hukumonline, 30/4). Nelly barangkali tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya untuk sembuh dari tumor punggung yang dideritanya justru malah membawa bencana baru bagi dirinya dan juga keluarganya. Lebih jauh, seharusnya kita bisa mengkritisi pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa kebutaan Nelly adalah akibat dari penyakit diabetes yang ia miliki dan bukan lantaran operasi bedah. Pasalnya kalau memang kebutaan tersebut diakibatkan oleh penyakit yang diidap oleh Nelly sendiri, maka sebagai awam kita akan mempertanyakan apakah pihak rumah sakit dan para dokter telah menyampaikan hal tersebut kepada Nelly sebelum operasi dimulai. At au lebih tepatnya lagi saat sebelum ada informed consent dari si pasien. Hal ini rupanya luput dari perhatian majelis hakim. "Mereka (para dokter) tidak pernah bisa bilang salah, yang dicari kebenarannya saja. Karena faktanya jelas, mata saya buta. Kalau memang ketahuan bisa menimbulkan kebutaan, kenapa saya tidak diberitahu sejak awal. Malah saya ditakuti-takuti, kalau saya dioperasi, kaki saya lumpuh. Saya merasa diperlakukan tidak adil," ungkap Nelly kepada hukumonline. 'Vonis' bahwa penyebab kebutaan Nelly adalah karena diabetes dikeluarkan oleh ahli dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang menjadi salah satu saksi ahli dalam persidangan kasus malpraktek tersebut. Selain itu, ada beberapa dokter lain yang hadir sebagai saksi ahli yang kesemuanya mementahkan tuduhan malpraktek yang diajukan kuasa hukum Nelly. Sementara itu, RS Medistra menganggap gugatan Nelly salah alamat. Bahkan, RS Medistra menyatakan tidak bertanggungjawab atas tindakan dokternya yang melakukan operasi terhadap pasien. Para dokter itu hanyalah dokter spesialis tamu yang mengambil segala keputusan untuk kepentingan pasien. RS Medistra hanya pemberi fasilitas, sedangkan kewenangan sepenuhnya pada para dokter yang menangani. Lebih jauh dr. Susilawati, direktur RS Medistra, dalam jawabannya (24/1) mengungkapkan bahwa secara fakta para dokter yang melakukan operasi terhadap Nelly tidak pernah menerima gaji dari RS Medistra. Karena itu, apa yang dilakukan para dokter menjadi tanggung jawab dokter terhadap pasien yang mereka tangani. Bagi banyak orang, terutama para pasiennya, sikap RS Medistra mungkin tidak bisa dipahami. Para pasien tentu tidak tahu atau malah tidak peduli, apakah dokter yang memeriksa dan mengoperasinya itu dokter tetap atau dokter kontrak. Para pasien hanya tahu ketika mereka berobat, tentulah pihak rumah sakit akan bertanggung jawab. Adalah sah-sah saja RS Medistra dan juga rumah sakit lainnya mempunyai kebijakan yang lepas tangan terhadap pasiennya. Karena itu sesuai dengan kontrak yang ada antara pihak rumah sakit dan dokternya, serta sesuai dengan ketentuan yang ada (SK Dirjen). Namun, pasien sebagai konsumen bisa juga menuntut hak-haknya yang terabaikan. 80% di rumah sakit
Terlepas dengan apa yang dialami Nelly, sebenarnya maraknya malpraktek yang dilakukan baik oleh rumah sakit maupun dokter secara tegas di akui oleh Persi. Dalam Mukernas Etik K edokteran pada April 2001 tersebut, Imam secara gamblang memaparkan bahwa pengaduan-pengaduan mengenai pelanggaran etik maupun malpraktek yang dilakukan oleh dokter, 80% terjadi di rumah sakit. Bahkan, YPKKI memiliki data lebih akurat yang menunjukan bagaimana tidak terlindunginya hak-hak konsumen kesehatan dari oknum rumah sakit ataupun para do kter. Dalam kurun waktu 3,5 tahun saja, YPKKI telah menerima sebanyak 149 pengaduan konsumen. Beberapa di antaranya, melibatkan rumah sakit-rumah sakit besar seperti RS Pondok Indah di Jakarta. Pengaduan-pengaduan konsumen yang diterima YPKKI sangat beragam. Bahkan, boleh dikatakan sebagian besar mengaku bahwa mereka adalah korban malpraktek yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit, atau malah kedua-duanya sekaligus. Ini dapat dilihat dari data kasus pengaduan malpraktek yang diterima YPKKI periode Oktober 1998 hingga November 2001. Beberapa kasus dapat disebutkan di sini antara lain, bedah mata yang mengakibatkan kebutaan, selang tertinggal dalam tubuh pasien selama 2,5 tahun, operasi batu ginjal kiri tertukar dengan ginjal kanan, serta kasus terapi pasca operasi kanker payudara oleh dokter hewan. Selain itu, ada kasuskasus malpraktek seperti mark up biaya operasi, sikap dokter terhadap pasien, serta pemberian informasi operasi yang tidak transparan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5471/pasien-jadi-korban-rumah-sakit-lepas-tangan
4.) Pendidikan adalah jiwa masyarakat saat berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain. ~ G. K. Chesterton Seorang anak menjadi salah satu korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh wali kelasnya. Konon katanya, sang guru sudah kewalahan dengan tingkah laku sang murid yang tak bisa diatur dan selalu melanggar aturan. Tindak kekerasan pun dinilai sebagai salah satu cara yang bisa membuat anak didiknya berubah. Berhasilkah? Nyatanya, sang guru tersebut malah masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus lain, seorang guru tega melakukan tindakan amoral kepada anak didiknya hanya karena sang anak didik sering terlambat. Padahal, guru tersebut dikenal sebagai orang yang sabar dan baik. Orangtua si anak tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Alhasil, sang guru harus merasakan dinginnya hotel prodeo karena kekhilafannya. Kejadian di atas merupakan dua contoh kasus di antara berbagai macam kasus yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Penyiksaan terhadap anak didik yang dilakukan oleh pihak yang ditinggikan oleh masyarakat dan berpendidikan, yaitu guru. Tindakan guru tersebut bagaimana pun juga jelas melanggar hukum. Seorang guru seharusnya mengertietika pendidikan. Bagaimana pun juga, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah dan malah memperparah. Sekarang, bukan zamannya lagi "penyiksaan" terhadap anak didik bila mereka tak menurut terhadap perintah guru. Guru bukanlah segalanya dan bukanlah "Tuhan" bagi murid. Bila dulu melakukan tindak kekerasan terhadap murid karena tidak mengerjakan PR dianggap wajar, namun sekarang berbeda. Sedikit saja seorang guru melukai murid secara fisik, maka guru tersebut bisa dituntut dan masuk penjara. Seorang guru haruslah mengerti tentang etika pendidikan. Tugas mereka tak hanya mengisi "bak
yang kosong dengan air", namun juga membentuk kepribadian anak didik yang baik. Dan, bagaimana mungkin seorang guru bisa membentuk kepribadian anak yang baik bila mereka sendiri suka melakukan tindak kekerasan dengan alasan untuk mendidik. Sama saja hal tersebut melanggar etika pendidikan. Mendidik tidak harus dengan kekerasan. Itulah salah satu etika pendidikan yang wajib dipahami oleh semua guru. Ingatlah bahwa anak didik bukanlah komputer atau mesin yang bila kita kesal bisa dibanting sepuasnya. Anak didik adalah amanah bagi seorang guru. Anak didik adalah "titipan" yang sudah selayaknya dijaga. Bila ada sesuatu yang membuat guru tersinggung dan marah dengan ulah anak didiknya, selesaikanlah dengan baik-baik dan tidak dengan menggunakan kekerasan karena hal tersebut sangat melanggar etika pendidikan. Seorang guru haruslah memandang seorang anak didik sebagai sebuah aset yang harus dilindungi dan bukan "dieksploitasi". Bila dalam proses belajar mengajar ada sesuatu yang kurang baik di antara guru dan anak didik, sudah seharusnya hal tersebut diselesaikan dengan cara yang baik. Kelanjutan Dunia Pendidikan dan Masalah Etika Berikut ini adalah beberapa moral yang paling umum, masalah hukum dan etika dalam pendidikan yang paling sering dihadapi o leh para pemberi dan penerima pendidikan, bersama dengan lembaga pendidikan sendiri, para stock holder, orang tua dan wali siswa. 1. Seragam Sekolah - Haruskah dilepaskan atau malah semakin wajib? Argumen yang mendukung
adana seragam selalu mengamati kepentingan dari dress code / seragam untuk menyatukan siswa dan tidak membedakan diri mereka satu dengan yang lainnya. Keseragaman bukan berarti kiamat bila masuk ke wilayah pendidikan, lebih dari itu dengan berseragam bisa memberikan semacam semangat korps, di kalangan siswa, dan membuat mereka menghargai kebersamaan kelompok prestasi satu dengan yang lainnya. Karena apabila tidak diseragamkan apalagi zaman sekarang maka ada kecenderungan anak berlaku tidak sopan dari busana, pakaian provokatif atau terlalu santai, warna rambut dan gaya keterlaluan, mereka pada akhirnya akan berkelompok untuk sesuatu yang sama sekali jauh dari semangat pendidikan, yakni berpikir kelompok sektarian. Tidak ada jalan tengah untuk hal ini, jika baju di bebaskan, masalah etika bakal menjadi debat panjang. Toh dengan memakai nama dan bendera berbeda dari setiap sekolah saja, anak anak lantas cenderung tawuran. 2. Masalah Disiplin: anak mamu menjadi agresif pada masa pertumbuhan, namun mudah pula jatuh
pada semacam ritual narsistik yang mampu menghadirkan mereka sebagai orang yang paling hebat di antara teman temannya. Bila guru tidak mampu menghadirkan sarana untuk kenarsisan siswa untuk berprestasi, siap siap saja menuai murid yang tidak disiplin. Apalagi guru sendiri berada dalam hidup yang sulit dalam kondisi untuk berprestasi, mengingat di kalangan guru masih saja ada nilai penghargaan yang rendah secara finansial oleh negara dan bangsanya sendiri. Nasib guru di Indonesia jauh dari rasa keadilan sosial, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajarkan prestasi. 3. Mengatasi Diversity : Kebhinekaan.. inilah masalah etika yang akan dihadapi di sekolah. Negara ini
negara bhineka, namun masyarakat malah mengajarkan kerusakan pada kesatuan. Lalu apa yang tersisa untuk di ajarkan pada siswa. Dengan siswa dari latar sosial dan etnis berbeda maka penerimaan di sekolah-sekolah saat ini, masalah mereka siap berbeda? atau tidak? untuk mengatasi keragaman akhirnya muncul pertanyaan serius. Ketidaksetaraan rasial dan perbedaan etnis telah menjadi masalah di sekolah umum sejak zaman sekolah umum didirikan. Pembedaan pada minoritas, yang china, yang papua, yang keling, yang putih, yang muslim, yang kristen, yang budha, merupaka masalah serius. Karena mereka calon pemegang estafet republik, dan orang jahat tidak tinggal diam melihat kesempatan emas memecah belah Indoensia, Langkah utama untuk menangani keragaman di sekolah harus datang dari kurikulum itu sendiri. Harus ada festival multikultural di
sekolah akan menandai awal dari upaya untuk menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang ke dalam ikatan kesatuan kelembagaan. Selain itu, masukan sejarah terkemuka yang berasal dari etnis yang berbeda sebagai bagian dari studi kolektif sejarah nasional akan mendorong siswa untuk membiasakan diri dengan perbedaan satu sama lain 'ras, budaya dan etnis. Daripada membiarkan keragaman datang di jalan pendidikan, pentingnya keanekaragaman harus ditegakkan. 4. Grading - Menghubungkan Parameter dengan tujuan : dan satu hal Ujian nasional? Apakah nilai
mencerminkan hasil? Sebaliknya, apa yang yang harus mencerminkan nilai? Haruskah anak terikat oleh gagasan akademisi? Kemudian lagi, apa, di bidang apa mereka harus mencerminkan prestasi ? Haruskah nilai dipertimbangkan untuk menilai kemampuan belajar, informasi menggenggam kecakapan, disiplin dalam memenuhi tenggat waktu akademis? Negara bisa jadi pesakitan, dan bisa jadi penyelamat bila mampu menjawab pertanyaan itu, dan sejauh ini, negara gagal memberikan pendidikan etis yang baik dengan m enjawab pertanyaan sebaik baiknya. Ujian nasional dipaksakan ada, karena itu adalah proyek dan semata proyeknya para akademisi yang berpangkat, semua mengerti itu. Selain masalah etika pendidikan tersebut, ada masalah lain yang patut dicatat evaluasi guru, pendidikan seks, pendidikan nilai, pelacakan dan tes narkoba, bahkan yang lebih gila tes keperawanan. Tindakan gila yang sangat merendahkan perempuan, dan menjadikan murid hancur sebelum berkembang. Para regulator, berpikirlah dengan lebih sehat. Jadi Menurut saya etika pendidikan di Indonesia harus diperhatikan dan ditindak .Karena jika tidak ditindak maka siswa/siswi yang menjadi korban kekerasan akan merasa t idak aman dan nyaman belajar disekolah karena merasa takut .Sebaiknya pemerintah harus memberikan pengarahan kepada guru dan pelajar agar bertindak sesuai dengan norma dan hukum yang tegas agar etika pengajar dan pelajar menjadi baik .
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/citradara/permasalahan-etika-pendidikan-diindonesia_54f5f611a3331184108b4567
5.) Pergaulan Bebas Remaja
MAJALENGKA - Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka meminta pihak sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa/siswinya selama berada di lingkungan sekolah.
Instruksi itu menyusul ditemukannya sebuah kondom dalam saku celana siswa saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar razia pelajar di jam belajar.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) D inas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nasrudin mengaku, diirnya prihatin dengan kondisi tersebut.
"Harus diperketat. Selama anak-anak berada di lingkungan sekolah, maka tanggungjawab masih menjadi pihak sekolah, kecuali mereka berada di luar, maka sudah bukan tanggung jawab pihak sekolah lagi," kata dia, Kamis (29/1/2015).
Dia pun meminta, pengawasan terhadap pelajar tidak menjadi tanggung jawab pihak sekolah, namun orangtua di rumah ikut serta di dalamnya. "Kita sama-sama melakukan pengawasan," tambahnya.
Nasrudin mengaku, sudah mengonfirmasikan persoalan tersebut kepada sekolah yang bersangkutan. Dirinya mengklaim, para pelajar yang terjaring razia, dan salah satu dari pelajar tersebut membawa kondom bukan bolos dari sekolah, melainkan tidak masuk sekolah.
"Mereka itu saat ditangkap tidak masuk sekolah. P erihal kebenaran itu, kami sudah mengonfirmasikan ke kepsek dan memang mereka itu tidak sedang sekolah," katanya, seraya enggan menyebutkan nama sekolah pelajar tersebut.
Menurut dia, persoalan ini bukan karena salah soal sistem pendidikan yang diterapkan saat i ni, tapi kepribadian para pelajar itu sendiri yang tidak memiliki rasa malu dan berdosa.
Dia mengimbau, agar setiap kepala sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, agar bersamasama mengawasi dan menjaga peserta didiknya.
"Orangtua murid harus bersama-sama menjaga dan mengawasi perilaku anak. Komunikasikan secara intens dengan pihak sekolah apakah memang anak masuk ke sekolah atau tidak," tuturnya.
Nasrudin berpendapat, seringnya para pelajar di luar jam sekolah, kemungkinan karena ada tugas atau praktik kelas yang diperbolehkan menggali referensi di luar sekolah.
Dian (49), salah satu orang tua murid meminta, agar pihak sekolah memberikan efek jera kepada siswanya yang melakukan tindakan menyimpang.
"Jelas sebagai orangtua yang memiliki anak masih sekolah, kami prihatin. Kalau tidak ada saksi kepada pelajar yang membandel, mereka tidak akan jera dan khawatir akan menularkannya ke pelajar yang lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak empat orang pelajar di salah satu SMA terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lokasi pemakaman Pangeran Muhammad, Gunung Margatapa, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka.
Salah satu dari keempat pelajar tersebut, kedapatan membawa kondom di saku celananya. Belum diketahui untuk kondom itu dibawa, namun diduga kuat untuk melakukan seks bebas.
https://daerah.sindonews.com/read/957516/21/seks-bebas-di-kalangan-pelajar-memprihatinkan1422523835/13
6.) Kasus Tawuran Antar Pelajar Fenomena tawuran antar pelajar belakangan ini di sudah bukan sekedar perkelahian antar remaja biasa lagi. Perkelahian beramai-ramai tersebut bukan lagi dilakukan dengan tangan kosong atau
mengandalkan kekuatan, melainkan sudah menggunakan barang-barang atau senjata berbahaya lainnya dan mengarah ke tindakan k riminal karena sudah menelan korban jiwa.
Perkelahian antar pelajar bukan persoalan “darah muda” lagi. Sejak masa dulu tetap ada perkelahian, namun sekarang terjadi perubahan besar agresivitas atau k einginan kuat pada remaja itu dipengaruhi kelompok yang biasa menjadi pelaku tawuran. Mereka menjadi berani dan agresif setelah berkelompok di tambah lagi dengan membawa barang -barang atau senjata berbahaya.
Mereka yang terlibat tawuran sudah tidak memikirkan apa-apa lagi selain apa yang harus dikerjakan saat perkelahian itu, yaitu mengandalkan ego per individu untuk “menghabisi” lawannya. Bisa jadi persoalan timbul dikarenakan kurangnya ruang publik dan kreasi untuk remaja.
Pengamat pendidikan Utomo Danan Jaya seperti yang dilansir Kompas (26/9/2012), mengungkapkan, kembali maraknya tawuran antar pelajar dipengaruhi o leh kondisi sosial masyarakat yang terus menggerus karakter para pelajar. Generasi muda disuguhkan informasi yang lebih banyak mempertontonkan tokoh masyarakat yang berperilaku buruk, jauh dari ekspektasi yang seharusnya menjadi teladan. Seharusnya tokoh masyarakat memberi contoh bagaimana cara sopan santun, menghargai sesama, jujur, dan arif. Tetapi yang dipertunjukkan justru sebaliknya.
Membentuk karakter di sekolah, salah satunya menjadi tugas g uru. Namun, sayangnya kemampuan guru hanya sebatas menguasai transfer ilmu pengetahuan, bukan penekanan pada metode belajar.
“Guru tidak mempelajari materi metode belajar yang dapat mengembangkan karakter pelajar itu,” ungkap Utomo.
Kita semua prihatin, sebagai orang tua, guru maupun masyarakat luas. Tawuran antar pelajar sepertinya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu meramaikan warna pemberitaan di berbagai media. Bahkan peristiwa tawuran tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, tidak jarang disertai pengrusakan f asilitas publik.
Kejadian tawuran antar pelajar di Jakarta dan di kota-kota lain bukan lagi permasalahan kota, melainkan sudah menjadi isu nasional. Kesemuanya memerlukan pengawasan dan langkah nyata peran dunia pendidikan dan orangtua. http://lenterakecil.com/fenomena-tawuran-antar-pelajar/
7.) Kasus Pelanggaran Etika Profesi Guru
15 Guru Diadukan ke Polisi karena Menghukum Siswa MEDAN (Berita): Tindakan yang dilakukan guru kepada anak untuk mendidik, kadang dianggap sebagai tindakan kriminal oleh orangtua. Karena itu, guru-guru minta ketegasan dari pemerintah tentang batasan tindakan yang bisa dilakukan guru untuk menghukum siswa yang bandal. Sehingga, guru dapat dengan leluasa mendidik siswa. Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) K ota Medan Abdurrahman Siregar mengungkapkan, tindakan hukuman yang dilakukan guru kepada siswa sudah banyak yang masuk ke ranah pengadilan. Sepanjang tahun 2012 saja, sekitar 15 orang guru di kota Medan telah diadukan orangtua siswa ke kepolisian. Sebanyak 15 guru yang dilaporkan ini, sambungnya, rata-rata tersandung kasus pemukulan kepada siswa. Siswa yang mendapatkan tindakan hukuman berupa pukulan dari guru rata-rata usia sekolah dasar (SD). “Padahal, beberapa guru menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk menghukum anak yang bandel dan tidak bisa diberi tahu lagi,” ujarnya di sela-sela acara Temu Kangen Guru Sumatera Utara di Wisma Halilintar Km 9 Jalan Jamin Ginting, Minggu (25/11) sore.
Dijelaskannya, ketegasan batasan hukuman dari guru kepada siswa ini, sangat diperlukan. Lantaran guru sering kesulitan dalam mendidik anak-anak, terutama yang membandal. Karena itu, PGRI menyambut baik keputusan bersama atau MoU antara Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dengan PGRI, bahwa guru tidak bisa langsung dipolisikan untuk kasus-kasus seperti pemukulan siswa. “Dimana lewat keputusan bersama ini nantinya akan diterbitkan kode etik, sehingga seluruh pelanggaran profesi guru akan diproses oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI,” tutur dia. Menurutnya, keputusan bersama ini bertujuan untuk menciptakan guru profesional, wibawa, sejahtera dan terlindungi. Hanya saja untuk Sumut baru 70% DKGI yang terbentuk dari 33 kabupaten/kota. DKGI ini, jelasnya, akan menjalankan proses penegakan kode etik hingga tahap persidangan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hasil dari persidangan ini bisa berujung pada pemberian sanksi administrasi, kepegawaian, dan hukum pidana dengan sanksi yang terbagi dalam kategori ringan, sedang, hingga berat. “Tapi ada pengecualian atas beberapa kesalahan jika bukan dalam konteks profesi guru, seperti narkoba, pembunuhan, hingga teroris, bisa l angsung diproses oleh polisi,” ucapnya.
Dengan adanya kerjasama ini, imbuhnya, guru juga mengubah sikap lebih bijaksana. Selain itu, guru juga harus membaca undang-undang anak dan memahami isi kode etik guru yang akan berlaku nantinya. Ketua Konsultan Pendidikan Kota Medan Joharis Lubis mengungkapkan seiring hadirnya perlindungan Polri kepada guru, pendidik juga harus meningkatkan profesionalisme dengan meningkatkan kemampuan pedegogik dan profesionalis.”Jangan lagi guru melakukan tindak asusila,” jelasnya. Saat ini, kata Joharis, citra itu sudah tidak bagus lagi di mata masyarakat. Karena itu, guru harus mengembalikan citranya supaya lebih dihargai. Ki ni, pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. “Memang belum maksimal, namun banyak kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh guru dengan meningkatkan kualitasnya. Kalau guru sudah sejahtera dan dilindungi, seharusnya bisa profesional sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di negara kita,” tukas Joharis. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan M R ajab Lubis, menilai keputusan bersama atau MoU antara Polri dan PGRI merupakan langkah bijak dalam menciptakan guru yang profesionalitas. Karena, guru berhak memberikan hukuman bagi siswa yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam duniapendidikan. Selain itu guru juga berhak memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. “Hanya saja dalam hal ini bentuk hukuman yang diberikan oleh guru harus menghindari hukuman fisik yang dapat menciderai serta membentak siswa didik dalam sebuah proses pendidikan. Karena sebagaimana proses belajar mengajar yakni harus menyenangkan dan membuat anak betah untuk belajar,” tandasnya.
http://beritasore.com/2012/11/27/15-guru-diadukan-ke-polisi-karena-menghukum-siswa/
8.)
Penyalahgunaan Wewenang Karena Kurangnya Etika Penyelenggara Negara
Jakarta – Etika Penyelenggara Negara saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berbagai kasus pelanggaran etika penyelenggara Negara seperti pungutan liar (pungli), jual beli
jabatan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada salah satu pejabat Negara serta kasus tertangkapnya kepala daerah yang diduga selingkuh telah mencoreng wajah birokrasi.
Komite I DPD RI yang fokus dalam penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Persoalan utama bangsa ini adalah pada moralitas dan etika. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memformulasikan etika dalam penyelenggaraan negara,” ujar Ketua Komite I Akhmad Muqowam pada RDP dalam rangka menginisiasi penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, di Ruang Rapat Komite I DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Ketua KASN Sofian Effendi menganggap unsur yang terlupakan dalam reformasi birokrasi adalah etika aparatur sipil negara sehingga saat ini marak terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat Negara dan PNS.
“Saya sangat senang dengan inisiatif Komite I DPD RI dan ini harus disusun dengan seksama agar tidak terjadi pelanggaran etika dari penyelenggara negara. Kami sangat senang untuk merumuskan apa saja yang menjadi subject matters. Melalui penegakan etika maka masalah pidana dapat diminimalkan, karena etika terkait erat dengan sikap dan perbuatan,” jelas Sofian.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan Muhammad Taufiq juga menegaskan perlunya etika penyelenggara Negara untuk mengatur sikap dan perilaku pejabat Negara dan PNS.
“Banyak penyelenggara negara yang tidak tahu dan tidak mau tahu etika yang melekat pada jabatannya,” terang Taufiq.
LAN sendiri telah menginisiasi pendidikan etika sejak mulai dari pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan Calon PNS (CPNS). Materi diklat pra jabatan CPNS yaitu ANEKA yang merupakan kepanjangan dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.
“Urgensi penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara salah satunya k arena tuntutan akuntabilitas penyelenggara Negara,” lanjutnya.
Maraknya penyalahgunaan wewenang, memperdagangkan pengaruh, jual beli jabatan, korupsi, suap dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk kurangnya akuntabilitas dan minimnya etika yang dimiliki oleh penyelenggara Negara.
Taufiq membandingkan dengan Negara Amerika S erikat yang memiliki ribuan pegawai yang bekerja di Office of Government Ethics (OGE), tugasnya menginvestigasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara.
“Kita butuh mekanisme dan instrument yang kuat untuk menegakkan kode etik penyelenggara negara,” tegasnya. (dan/humas)
http://lan.go.id/id/berita-lan/penyalahgunaan-wewenang-karena-kurangnya-etika-penyelenggaranegara
Kisah Rasulullah SAW
1.) Rasulullah mencium tangan seorang tukang batu
DIRIWAYATKAN pada saat itu Rasulullah baru tiba dari Tabuk, peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut beserta Nabi dalam peperangan ini. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan ada uzur.
Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari.
Sang manusia Agung itupun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?"
Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya, karena itulah tangan saya kasar."
Rasulullah adalah manusia paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu, dan menciumnya seraya bersabda,
"Hadzihi yadun la tamatsaha narun abada", inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya.
Rasulullah tidak pernah mencium tangan para Pemimpin Quraisy, tangan para Pemimpin Khabilah, Raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kapalan, karena membelah batu dan karena kerja k eras.
Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu di kenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah (Fi sabilillah), maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasul pun menjawab,
"Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fi sabilillah; kalau ia
bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fi sabilillah." (HR Thabrani)
Orang-orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah amat prihatin terhadap para pemalas.
"Maka apabila telah dilaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumuah: 10)
"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini". (QS Nuh: 19-20)
"Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rejeki yang halal, malam itu ia diampuni". (HR. Ibnu Asakir dari Anas)
"Siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni". (HR. Thabrani dan lbnu Abbas)
"Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan, selain makanan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiyullah Daud, selalu makan dan hasil usahanya". (HR. Bukhari)
"Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan salat". Maka para sahabat pun bertanya: "Apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Bersusah payah dalam mencari nafkah." (HR. Bukhari)
"Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang dijaIan Allah Azza Wa Jalla". (HR. Ahmad)
Demikian lah sebagan kecil tentang kisah teladan islami agar kita semakin tahu dan semakin giat dalam mencari rizki allah yang halal dan berkah. [duniaislam]
http://mozaik.inilah.com/read/detail/2310444/si-tukang-batu-yang-tangannya-dicium-rasulullah
2.) Tawadhu’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapan istri-istri beliau
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap tawadhu’ (rendah diri) dihadapan istri-istrinya, sampai-sampai beliau membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga – meskipun ditengah kesibukan beliau menunaikan kewajiban beliau untuk menyampaikan risalah Allah atau kesibukan mengatur kaum muslimin-.
Aisyah berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliaupun pergi sholat”. (H R Al-Bukhari V/2245 no 5692) Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Aisyah ini dalam dua bab yaitu “Bab tentang bagaimanakah seorang (suami) di keluarganya ( istrinya)?” dan “Bab seseorang membantu istrinya”
Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika ia bersamamu (di rumahmu)?”, Aisyah berkata, “Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember ”. (HR Ibnu Hibban (Al-
Ihsan XII/490 no 5676, XIV/351 no 6440),) Dalam buku Syama’il karya At-Thirmidzi, “Dan memerah susu kambingnya...” (Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di As-Shahihah 671) Berkata Ibnu Hajar, “Hadits ini menganjurkan untuk bersikap rendah di ri dan meninggalkan kesombongan serta seorang suami yang membantu istrinya”. (Fathul Bari II/163) Hal ini tidak sebagaimana yang kita lihat pada sebagian suami yang merasa terhina jika melakukan hal-hal seperti ini, merasa rendah jika membantu istrinya mencuci, meneyelesaikan beberapa urusan rumah tangga…, apalagi jika mereka adalah para suami berjas (alias kantoran). Maka seakan-akan pekerjaan seperti ini tidak pantas mereka kerjakan. Atau mereka merasa ini hanyalah tugas ibu-ibu dan para suami tidak pantas dan tidak layak untuk melakukannya.
https://www.firanda.com/index.php/artikel/keluarga/121-suami-sejati-bag-4-akhlak-rasulullahshallallahu-alaihi-wa-sallam-terhadap-istri-istri-beliau-bag-2
3.) Nabi tidak pernah mengomentari jelek terhadap makanan
Abu Huroiroh radhiallahu 'anhu berkata :
"Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali, jika beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan jika tidak maka beliau tinggalkan" (HR Al-Bukhari no 3563 dan Muslim no 2064)
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata tentang hadits ini :
:
"Hal ini (tidak mencela makanan) termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan yaitu seperti ia berkata, "Ini keasinan", "Kurang asin", "Kecut", "Terlalu lembut", "Masih kasar", "Belum masak", dan yang semisalnya" (Al-Minhaaj Syarh S hahih Muslim)
Seorang yang sepintas membaca hadits ini dengan kurang perhatian, maka seakan-akan perkara ini merupakan perkara sepele. Namun bagi Al-Imam An-Nawawi bukanlah perkara yang sepele, bahkan beliau menegaskan bahwa tidak mencela makanan merupakan adab maka n yang ditekankan.
Dan ternyata perkara ini pun tentunya tidak dianggap sepele oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, demikian juga tidak dianggap sepele oleh para sahabat, sampai-sampai Abu Huroiroh radhiallahu anhu dalam hadits diatas berkata, "Nabi sama sekali tidak pernah mencela makanan". Hal i ni menunjukan perhatian Abu Huroiroh terhadap adab ini.
Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma berkata :
»
:«
:
:
"Kholid bin Al-Walid r.a mengabarkan kepada beliau bahwasanya beliau bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemui Maimunah (istri Nabi) dan Maimunah adalah bibiknya Kholid dan juga bibiknya Ibnu Abbas. Maka Kholid mendapati ada dhob (semacam hewan bebentuk iguana-pen) yang dipanggang (di atas batu panas). Lalu Dhob tersebutpun dihidangkan kepada Nabi shallalahu 'alaihi wasallam. Nabi pun mengangkat tangannya tidak menyentuh dhob. Maka Kholid bertanya, "Apakah dhob itu haram wahai Rasulullah?'. Nabi berkata, "Tidak, akan tetapi dhob tidak ada di kampung kaumku, maka aku mendapati diriku tidak menyukainya". Kholid berkata, "Akupun mengambilnya lalu menyantapnya, dan Rasulullah shallalahu 'alaihi wasallam hanya memandang kepadaku" (HR Al-Bukhari no 5391)
Perhatikanlah dalam riwayat ini Kholid bin Al-Walid radhiyallahu 'anhu meminta komentar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang sebab kenapa beliau tidak jadi makan dhob yang telah dihidangkan?
Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hampir saja memakan dhob tersebut, karena ketidak tahuan beliau bahwa yang dihidangkan adalah dhob.
"Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjulurkan tangannya untuk mengambil dhob. Maka ada seorang wanita diantara para wanita yang hadir tatkala itu berkata, "Kabarkanlah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apa makanan yang kalian hidangkan untuk beliau !". Maka mereka berkata, "Itu adalah dhob wahai Rasulullah". Maka Rasulullah pun menahan tangannya (tidak jadi menyentuh dhob-pen)". (HR Muslim no 1946)
Ternyata waktu diminta untuk berkomentar, Nabi tetap berkomentar dengan komentar yang tidak menunjukkan pencelaan terhadap dhob tersebut. Beliau berkata, "Karena dhob tidak ada di kampung kaumku, maka aku tidak menyukainya".
https://www.firanda.com/index.php/artikel/adab-akhlaq/996-untaian-keajaiban-akhlak-rasulullahshallallahu-alaihi-wasallam-1-tidak-komentar-mencela-makanan
