Contoh Soal APBN Dan APBD Beserta Jawabannya Contoh Soal APBN Dan APBD Beserta Jawabannya 1. APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu.. a.
Alokasi
d. stabilisasi
b.
Distribusi
e. standardisasi
c.
Realokasi Baca juga : Contoh Soal Pendapatan Nasional Ekonomi
2. Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran.... a.
Defisit
d. Defisit dinamis
b.
Surplus
e. Seimbang dinamis
c.
Berimbang
3. Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah.. a.
Retribusi dan cukai
d. DAK dan pajak kendaraan bermotor
b.
DAU dan laba BUMN
e. Pajak pertambahan nilai dan bea masuk
c.
DAK dan pendapatan migas
Baca juga : Kumpulan soal masalah ketenagakerjaan 4. Alat ukur yang paling tepat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara disebut … . a. Pemungutan pajak
d. Kebijakan anggaran
b.
e. APBN dan APBD
Pendapatan perseorangan
c. Pendapatan per kapita
5. Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain… a. Dana perimbangan b.
Dana alokasi khusus
c. Dana bagi hasil d. Subsidi e. Dana alokasi umum Baca juga: Sejarah peradaban Inca 6. Retribusi termasuk ke dalam jenis… a. Pajak langsung b. Iuran c. Sumbangan d. Hibah e. Pungutan resmi 7. Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja, yaitu: 1) Belanja barang 2) Cicilan utang 3) Pembelian kendaraan dinas 4) Bantuan proyek 5) Subsidi daerah otonom Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu… a.
1,2 dan 3
b.
1,3 dan 4
c.
2,3 dan 4
d.
1,2 dan 5
e.
3,4 dan 5
8. Pendapatan daerah meliputi sumber-sumber berikut ini, kecuali… a.
Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak dari retribusi daerah
b. Penerimaan sumber daya alam
c.
Hasil perusahaan milik daerah
d. Dana perimbangan e.
Pinjaman daerah
Baca Juga :Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia 9. Tujuan penyusunan APBN adalah ... a. Memperbesar pendapatan dan pengeluaran negara dengan sebaik-baiknya b. Agar uang yang diterima negara dan bersumber dari pajak dapat digunakan sebaikbaiknya untuk tujuan pembangunan c. Agar penggunaan uang negara dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat d. Agar penggunaan uang negara yang berasal dari tabungan dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku e. Mengatur sedemikian rupa sehingga penggajian dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah lebih bermanfaat 10. Menurut pendapat penganut anggaran belanja berimbang dalam hal terpaksa terjadi ketidakstabilan ekonomi pada waktu depresi, anggaran yang dipakai adalah anggaran ... a. Surplus
d. Disesuaikan
b.
e.
Defisit
lebih
c. Seimbang 11. Pada APBN, pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai proyek pembangunan. APBN dalam hal ini menjalankan fungsi ... a. Distribusi
d. Pengembangan
b.
e.
Stabilisasi
alokasi
c. Relokasi 12. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang defisit ada kebaikanya, yaitu dapat ... a. Memfungsikan uang menganggur b.
Memperluas kesempatan kerja
c. Menghemat pengeluaran negara d. Membiayai proyek-proyek yang beresiko tinggi e. Menekan laju inflasi 13. Yang bukan merupakan azas penyusunan APBN adalah ... a. Penghematan b.
Peningkatan efisiensi
c. Pemasukan berdasar pengeluaran d. Manajemen prioritas pembangunan e. Kemandirian 14. Dana yang masuk ke kas negara yang berasal dari pungutan pajak digunakan untuk membangun sarana jalan tol. Fungsi pajak dalam hal ini adalah fungsi ... a.
Alokasi
d. Pengembangan
b.
Stabilitas
e.
Pemerataan
c. Distribusi 15. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan APBN: 1. minyak bumi dan gas alam 2. pajak ekspor 3. subsidi daerah otonom 4. pajak penghasilan 5. gaji pegawai 6. bunga dan cicilan utang Yang merupakan sumber penerimaan negara adalah ... a. 1, 2, 5
d. 2, 4, 6
b.
e. 2, 5, 6
1, 3, 4
c. 1, 2, 4 16. Sebagai sumber pendapatan negara adalah ... a. Pajak bumi dan bagunan
b.
Pajak penghasilan dan pajak barang mewah
c. Bantuan program dan bantuan proyek d. Penerimaan negara dan penerimaan pembangunan e. Minyak bumi dan gas alam 17. Hal yang berhubungan dengan APBN: 1. pembiayaan pembangunan rupiah 2. pembiayaan proyek 3. dana perimbangan 4. dana alokasi umum 5. belanja pegawai 6. dana alokasi khusus Yang merupakan belanja/pengeluaran daerah adalah ... a. 1, 3, 6
d. 3, 4,6
b.
e. 4, 5, 6
1, 2, 5
c. 2, 4, 5 18. Bukan merupakan dampak APBN dalam kegiatan ekonomi ... a.
Berpengaruh negatip terhadap APBD
b.
Memperbaiki kestabilan ekonomi
c. Menimbulkan investasi masyarakat d. Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi e. Berperan meningkatkan kegiatan produksi 19. Sebagai dasar untuk menerima pendapatan dan melakukan belanja, merupakan salah satu fungsi APBN; yaitu fungsi ... a. Perencanaan b.
Otorisasi
c. Pengawasan d. Alokasi e. Distribusi
20. Dana Perimbangan dalam APBN diantaranya adalah ... a. Pajak daerah b.
Hibah
c. Dana bagi hasil d. Retribusi daerah e. Retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 21. Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ... a. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah b.
Pajak daerah, pajak darurat, hibah
c. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi d. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga e. Retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat 22. Yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain ... a. Retribusi dan cukai b.
Dana Alokasi Umum dan BUMN
c. Dana Alokasi Khusus dan pajak daerah d. Dana Alokasi Khusus dan migas e. Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk 23. Yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah ... a. Pajak Pertambahan Nilai b.
Pajak Bumi Bangunan
c. Pajak Penghasilan d. Cukai e. Bea Masuk 24. Yang tidak termasuk unsur-unsur penerimaan negara adalah ... a.
Subsidi daerah otonom
b.
Laba BUMN
c. Bea Masuk d. Pajak Ekspor e. Pajak Pertambahan Nilai 25. Berikut adalah sumber pendapatan daerah: 1. PAD 2. dana perimbangan 3. pendapatan hibah 4. dana darurat 5. pajak daerah Yang termasuk kelompok lain-lain pendapatan yang sah adalah ... a.
1, 2
b.
2, 3
c. 3, 4 d.
4, 5
e. 3, 5
Materi Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Contoh soal latihan APBN & APBD Terimakasih Atas Kunjungannya :-) Komentarnya dong.... A.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
an APBD Menurut Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD adalah daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun yang telah disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
APBD
berikut: Fungsi otorisasi
APBD yang disusun oleh setiap pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai
APBD sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun. Fungsi Perencanaan APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Pengawasan APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi Alokasi Sumber-sumber penerimaan APBD digambarkan dengan jelas untuk dialokasikan sebagai pembelanjaan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Fungsi Distribusi Pembelanjaan APBD disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.
APBD APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara didaerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
nyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD a. Cara penyusunan APBD Penyusunan APBD melibatkan Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu) dan Panitia Anggaran DPRD yang anggotanya terdiri atas tiap-tiap fraksi di DPRD. APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan, antara lain: 1) Pemerintah daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. 3) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah untuk dilaksanakan. b. Pelaksanaan APBD APBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Semua pengeluaran daerah harus didasarkan pada: 1) Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) 2) Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) 3) Surat Perintah Pembayaran (SPP) 4) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) c. Pengawasan Pelaksanaan APBD Pengawasan pelaksanaan APBD terdiri dari: 1) Pengawasan ekstenal Adalah pengawasan pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD dan BPK. 2) Pengawasan internal Adalah pengawasan pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. d. Pertanggungjawaban APBD
Setiap tiga bulan pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan APBD triwulan kepada DPRD, dan setelah tahun anggaran berakhir pemerintah daerah mempertanggung-jawabkan seluruh pelaksanaan APBD.
sumber penerimaan pemerintah daerah Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah (PAD) Adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa: 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Hasil pengolahan kekayaan daerah 4) Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah 5) Lain-lain PAD b. Dana Perimbangan Adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi: 1) Dana bagi hasil Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat. 2) Dana alokasi umum Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. 3) Dana alokasi khusus Yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. c. Pinjaman daerah d. Penerimaan lain-lain yang sah, berupa: 1) Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga 2) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 3) Komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
nis pengeluaran pemerintah daerah Belanja daerah terdiri dari dua jenis, yaitu: a. Belanja Aparatur 1) Belanja Adminstrasi Umum a) Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah semua pembayaran berupa uang tunai yang dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai terdiri dari: Gaji dan tunjangan lainnya Tunjangan beras Honorarium Uang lembur Upah pegawai harian tetap Biaya perawatan dan pengobatan pegawai Belanja pegawai lain-lain
b) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk: Kantor Pembelian inventaris kantor Biaya pendidikan Biaya perpustakaan Biaya hansip Biaya pakaian dinas Pembelian peralatan dokter Pembelian alat-alat laboratorium Pembelian inventaris ruangan pasien Pembelian perlengkapan dapur rumah sakit Pembelian obat-obatan Pembelian bahan laboratorium Pembelian bahan percontohan, dll c) Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas terdiri dari: Biaya perjalanan dinas Biaya perjalanan dinas tetap Biaya perjalanan dinas pindah Biaya pemulangan pegawai yang dipensiunkan Biaya perjalanan dinas lainnya d) Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan adalah semua pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan: Rumah dinas Asrama, mess dan sejenisnya Kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah Kendaraan dinas lainnya Inventaris kantor, dll
2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja operasi dan pemeliharaan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalan dinas dan biaya pemeliharaan. 3) Belanja Modal Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli/memperoleh modal seperti tanah, mobil, alat-alat, dll. b. Belanja Publik Belanja publik terdiri dari belanja adminstrasi/umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Belanja daerah yang sumber dananya dari bantuan pemerintah pusat dari APBN berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. d. Belanja Tak Disangka Belanja tidak disangka adalah semua belanja yang tidak terduga selama tahun anggaran.
dan contoh APBD a. APBD Kab. MakasarTahun 2003 URAIAN
asil dan Bantuan Keuangan
Surplus/Defisit
b. Realisasi APBD Kab. Klaten Tahun 2004 URAIAN Pendapatan Daerah 1. Sisa lebih anggaran tahun lalu 2. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi daerah c. Laba BUMD d. Lain-lain PAD 3. Dana Perimbangan
JUMLAH 495.017.481.050 67.008.490.300 395.054.965.750 32.954.025.000 525.737.924.208 102.555.669.973 80.595.080.773 6.437.071.200 15.523.518.000 423.182.254.235 303.852.200.165 39.374.398.750 62.939.707.820 16.515.947.500 500.000.000 (30.720.443.158) 30.720.443.158 34.549.690.758 (3.829.247.600)
4. Pinjaman Daerah 5. Lain-lain pendapatan yang sah/penerimaan dari propinsi
JUMLAH 501.906.042.896 27.047.600.952 10.291.535.387 8.483.925.859 1.195.358.000 7.076.781.706 417.521.164.117 24.408.273.496 737.890.621 382.345.000.000 10.030.000.000 57.337.277.827
1. Pengeluaran rutin/belanja aparatur 2. Pengeluaran pembangunan/belanja publik
494.976.201.703 116.655.469.216
1. Penerimaan 2. Pengeluaran
384.320.732.487 (6.929.841.193) 15.886.341.243 22.816.182.436
B. Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian APBN dan APBD merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan. Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah: adi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa:
pendapatan
Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . n sumber-sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. n terhadap kegiatan ekonomi Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar.
C.Kebijakan Anggaran an Kebijakan Anggaran
Penyusunan APBN tidak lepas dari sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam Program Pembanghunan Nasional. Sebelum tahun 2001 prinsip penyusunan APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2001 hingga sekarang prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit/surplus. Penyusunan APBN mulai tahun 2005 telah menerapkan format baru, yaitu format anggaran terpadu berdasar undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran dengan tujuan mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran.
Kebijakan Anggaran Untuk menentukan arah, tujuan, prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai Program Pembangunan Nasional yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.
macam Kebijakan Anggaran Kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi: a. Anggaran Berimbang Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dimana jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi belanja negara. Kebijakan anggaran berimbang terjadi pada masa pemerintahan orde baru. b. Anggaran Defisit Anggaran defisit berarti jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil dari realisasi belanja negara. Mulai tahun 2000, dalam era reformasi pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit dalam menyusun APBN. c. Anggaran Surplus Anggaran surplus berarti jumlah realisasi pendapatan negara lebih besar dari realisasi belanja negara. d. Anggaran Dinamis Anggaran dinamis adalah bentuk penyusunan anggaran dimana sisi penerimaan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga memungkinkan belanja negara juga mengalami peningkatan.
LEMBAR KERJA SISWA
I. Jawablah dengan singkat dan tepat! II. Uji Kompetensi Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Tujuan penyusunan APBN adalah ... a. Memperbesar pendapatan dan pengeluaran negara dengan sebaik-baiknya b. Agar uang yang diterima negara dan bersumber dari pajak dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan pembangunan c. Agar penggunaan uang negara dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat d. Agar penggunaan uang negara yang berasal dari tabungan dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku e. Mengatur sedemikian rupa sehingga penggajian dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah lebih bermanfaat 2. Menurut pendapat penganut anggaran belanja berimbang dalam hal terpaksa terjadi ketidakstabilan ekonomi pada waktu depresi, anggaran yang dipakai adalah anggaran ... a. Surplus b. Defisit c. Seimbang d. Disesuaikan e. lebih 3. Pada APBN, pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai proyek pembangunan. APBN dalam hal ini menjalankan fungsi ... a. Distribusi b. Stabilisasi c. Relokasi d. Pengembangan e. alokasi 4. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang defisit ada kebaikanya, yaitu dapat ... a. Memfungsikan uang menganggur b. Memperluas kesempatan kerja c. Menghemat pengeluaran negara d. Membiayai proyek-proyek yang beresiko tinggi e. Menekan laju inflasi 5. Yang bukan merupakan azas penyusunan APBN adalah ... a. Penghematan b. Peningkatan efisiensi c. Pemasukan berdasar pengeluaran d. Manajemen prioritas pembangunan e. Kemandirian 6. Dana yang masuk ke kas negara yang berasal dari pungutan pajak digunakan untuk membangun sarana jalan tol. Fungsi pajak dalam hal ini adalah fungsi ... a. Alokasi b. Stabilitas c. Distribusi d. Pengembangan e. Pemerataan 7. Yang bukan merupakan pos pengeluaran rutin adalah ... a. Belanja pegawai dan ABRI
b. c. d. e. a. b. c. d. e.
a. b. c. d. e. a. b. c. d. e.
a. b. c. d. e. a. b.
Bantuan bencana alam Subsidi daerah otonom Bunga dan cicilan hutang Subsidi lain, seperti subsidi BBM 8. Pada saat perekonomian negara dilanda inflasi, APBN dapat difungsikan sebagai pengendali perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara ... Menambah anggaran pengeluaran rutin Mengurangi/menunda beberapa pengeluaran Mengurangi tabungan negara Menciptakan tertib anggaran pengekluaran Penarikan pajak dikurangi jumlahnya 9. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan APBN: 1. minyak bumi dan gas alam 2. pajak ekspor 3. subsidi daerah otonom 4. pajak penghasilan 5. gaji pegawai 6. bunga dan cicilan utang Yang merupakan sumber penerimaan negara adalah ... 1, 2, 5 1, 3, 4 1, 2, 4 2, 4, 6 2, 5, 6 10. Sebagai sumber pendapatan negara adalah ... Pajak bumi dan bagunan Pajak penghasilan dan pajak barang mewah Bantuan program dan bantuan proyek Penerimaan negara dan penerimaan pembangunan Minyak bumi dan gas alam 11. Hal yang berhubungan dengan APBN: 1. pembiayaan pembangunan rupiah 2. pembiayaan proyek 3. dana perimbangan 4. dana alokasi umum 5. belanja pegawai 6. dana alokasi khusus Yang merupakan belanja/pengeluaran daerah adalah ... 1, 3, 6 1, 2, 5 2, 4, 5 3, 4, 6 4, 5, 6 12. Bukan merupakan dampak APBN dalam kegiatan ekonomi ... Berpengaruh negatip terhadap APBD Memperbaiki kestabilan ekonomi
c. Menimbulkan investasi masyarakat d. Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi e. Berperan meningkatkan kegiatan produksi 13. Sebagai dasar untuk menerima pendapatan dan melakukan belanja, merupakan salah satu fungsi APBN; yaitu fungsi ... a. Perencanaan b. Rotarisasi c. Pengawasan d. Alokasi e. Distribusi 14. Dana Perimbangan dalam APBN diantaranya adalah ... a. Pajak daerah b. Hibah c. Dana bagi hasil d. Retribusi daerah e. Retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 15. Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ... a. Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah b. Pajak daerah, pajak darurat, hibah c. Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi d. Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga e. Retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat 16. Yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain ... a. Retribusi dan cukai b. Dana Alokasi Umum dan BUMN c. Dana Alokasi Khusus dan pajak daerah d. Dana Alokasi Khusus dan migas e. Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk 17. Yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah ... a. Pajak Pertambahan Nilai b. Pajak Bumi Bangunan c. Pajak Penghasilan d. Cukai e. Bea Masuk 18. Yang tidak termasuk unsur-unsur penerimaan negara adalah ... a. Subsidi daerah otonom b. Laba BUMN c. Bea Masuk d. Pajak Ekspor e. Pajak Pertambahan Nilai 19. Berikut jenis belanja APBD: 1. belanja modal 2. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 3. belanja administrasi umum 4. belanja operasi dan pemeliharaan 5. belanja tidak disangka
a. b. c. d. e.
a. b. c. d. e.
Yang tidak termasuk kelompok belanja pelayanan publik adalah ... 1, 2 2, 3 3, 4 2, 5 4, 5 20. Berikut adalah sumber pendapatan daerah: 1. PAD 2. dana perimbangan 3. pendapatan hibah 4. dana darurat 5. pajak daerah Yang termasuk kelompok lain-lain pendapatan yang sah adalah ... 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 3, 5
