Contoh Tugas Akhir UI

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA X

KARYA AKHIR

GISSELA CLARA APRODITA 0906542296

PROGRAM VOKASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK MEI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA X

KARYA AKHIR diajukan sebagai salah satu pemenuhan syarat tugas akhir studi

GISSELA CLARA APRODITA 0906542296

PROGRAM VOKASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK MEI 2012

LEMBAR PERSETUJUAN Laporan magang ini diajukan oleh

:

Nama

: Gissela Clara Aprodita

NPM

: 0906542296

Program Studi

: Vokasi Akuntansi

Kekhususan

: Akuntansi Sektor Publik

Judul Laporan Magang

:

Proses

Penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran Kementerian Agama Kota X

Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan ujian presentasi magang

Depok, 5 Juni 2012 Dosen Pembimbing

(Marsdenia., SE., Ak., MARS)

dan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Gissela Clara Aprodita

NPM

: 0906542296

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Karya Akhir ini diajukan oleh : Nama : Gissela Clara Aprodita NPM : 0906542296 Program Studi : Vokasi Akuntansi Kekhususan : Akuntansi Sektor Publik Judul Karya Akhir : Proses Penyusunan Anggaran Instansi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Nama

Pembimbing : Marsdenia., SE., Ak., MARS

Penguji

Ditetapkan di Tanggal

: Arthaingan H. Mutiha SE.,M.Ak

: Depok :

TTD

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proses magang selama kurang lebih 3,5 bulan serta karya akhir dengan judul “ Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Agama Kota X” dengan baik dan tepat waktu. Tujuan penyusunan karya akhir ini adalah sebagai salah satu prasyarat guna menyelesaikan program studi Vokasi bidang ilmu Akuntansi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa pada saat prosesi magang sampai penyusunan karya akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam proses penyusunan karya akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 1. Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi Universitas Indonesia, yang telah memberi penulis kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan mendapatkan banyak pengalaman yang berharga selama masa kuliah. 2. Ibu Dini Marina, S.E., M.Com., DEA, selaku Ketua Bidang Studi Akuntansi, Program Vokasi Universitas Indonesia. 3. Ibu Marsdenia selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dengan penuh sabar kepada penulis sehingga laporan karya akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 4. Bapak Yofti Nugraha, Bapak Wildan Nurrachman dan Ibu Eva Fauziah yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bisa melaksanakan proses magang di Kantor Kementerian Agama Kota X, juga dengan baik hati memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan laporan ini. serta staf lainnya yang selalu membimbing, mendukung, serta mengarahkan penulis dalam proses magang.

5. Ayah, Mami, dan tante non yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses magang sampai pada penyusunan karya akhir ini baik secara moril maupun materil. 6. Sahabat-sahabat tersayang Fransiska Harsyanthi, Rhadinal Fahmi yang terus memberikan semangat dan menghibur penulis selama menyelesaikan laporan magang. 7. Seluruh teman-teman di Vokasi Akuntansi antara lain Ibnu Faisal teman seperjuangan dari awal mencari tempat magang, Indria Febian yang sudah membantu meminjamkan charger laptop disaat charger laptop saya rusak,

Azka Shabrina, Sidiq Dwi Narno, Hendra Ari Wibowo, Irene

Yolanda, Namira, Gobin, Nikkie, Didi, Karin, Cetrin, Bep, Aza, Jiwo dan semua teman-teman angkatan 2009 dan 2010 yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. 8. Goguma chinggu Ima unnie, Miem, Choding, acar, irma dan Azure unnie, yang selalu menghibur dikala bosan dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan laporan magang tepat waktu. 9. Pihak-pihak lain yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan karya akhir ini. Semoga karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Jakarta, 30 Mei 2011

Gissela Clara Aprodita

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Gissela Clara Aprodita

NPM

:

0906542296

Program Studi

:

Vokasi

Bidang Studi

:

Akuntansi

Jenis Karya

:

Karya Akhir (Magang)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas tugas akhir saya yang berjudul : Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada tanggal

: 30 Mei 2011

Yang menyatakan

(Gissela Clara Aprodita)

ABSTRAK Nama : Gissela Clara Aprodita Program studi : Vokasi Akuntansi Judul : Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama kota X Laporan karya akhir ini membahas mengenai proses penyusunan anggaran di lingkungan Kementerian Agama kota X, dengan melakukan interview kepada pegawai yang bersangkutan dan membandingkannya dengan peraturan yang membahas tentang proses tersebut. Ternyata proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sudah dilaksankan oleh kementerian agama kota X secara wajar, meskipun ada hambatan namun bukan hambatan yang signifikan. Secara keseluruhan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata kunci: Anggaran, RKA-KL ABSTRACT Name : Study program : Title :

Gissela Clara Aprodita Vocational Accounting Preparation process of Work Plan and Budget at the Religion Ministry at X City

This final assignment discusses about planning and budgeting process on religion ministry at X City. Writer do the interviews with the key person and compare the result with the standards and laws in Indonesia. Although there are obstacles on the process, its not a significant barrier. The whole process of preparing a work plan budget are in according to the standards and laws in force in Indonesia. Key words: Budgeting, RKA-KL

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................ii LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iv KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................... vii ABSTRAK ...................................................................................................... viii DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii 1. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang .................................... 1 1.2 Tujuan Program Magang .................................................................... 2 1.3 Manfaat Program Magang ................................................................. 3 1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Magang................................................. 4 1.5 Ruang Lingkup Karya Akhir .............................................................. 4 1.6 Sistematika Penulisan Karya Akhir ..................................................... 4 2. GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG ............................................... 6 2.1 Profil Kementerian Agama Kota X ..................................................... 6 2.1.1 Sejarah ....................................................................................... 6 2.1.2 Visi & Misi ................................................................................ 7 2.2 Struktur Organisasi ............................................................................. 8 2.3 Jasa yang Ditawarkan ......................................................................... 9 2.4 Pagu Definitf Kementerian Agama Kota X ....................................... 10 3. LANDASAN TEORI .................................................................................... 11 3.1 Konsep Dasar Anggaran ................................................................... 11 3.1.1 Definisi Anggaran .................................................................... 11 3.1.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik ...................................... 12 3.1.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik ............................................... 12 3.1.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik ..................... 13 3.2 Asas Penyusunan Rencana Kerja ...................................................... 15 3.2.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran .................... 15 3.2.2 Penyusunan RKA-KL .............................................................. 19 4. PEMBAHASAN ........................................................................................... 23 4.1 Gambaran Umum Penyusunan Anggaran Kementerian Agama kota X ............................................................................................. 23 4.2 Penelaahan Tugas dan Fungsi ......................................................... 23 4.3 Penelaahan Kebijakan ..................................................................... 23 4.4 Tujuan Penyusunan Anggaran ......................................................... 24 4.5 Melakukan Penentuan Prioritas kegiatan ......................................... 24 4.6 Penjabaran Program ........................................................................ 27 4.7 Rencana Kerja K/L ......................................................................... 27

4.8 Penyusunan RKA-KL ...................................................................... 33 4.9 Perbandingan Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama kota X dengan PMA nomor 85 tahun 2008...... 37 5. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 38 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 38 5.2 Saran ................................................................................................ 39 5.2.1 Saran Untuk Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi UI ........ 39 5.2.2 Saran Untuk Kementerian Agama Kota X ................................ 40 DAFTAR REFERENSI ................................................................................... 41

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : RKA-KL Kementerian Agama Kota X …………………………..42

\ DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi................................................................ 8 Gambar 4.1 Siklus Penyusunan RKA-KL Kementerian Agama Kota X .. 36

DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Penjelasan Umum Renja K/L Tahun 2011 ............................... 28 Tabel 4.2 Renja K/L 2011 ...................................................................... 29 Tabel 4.3 Renja K/L 2011 Kegiatan dan Sumber Pendanaan................... 29 Tabel 4.4 Renja K/L 2011 Sumber Pendanaan ........................................ 30 Tabel 4.5 Renja K/L 2011 Rincian Pendanaan ....................................... 31 Tabel 4.6 Usulan Program/Kegiatan/Target Baru 2011 ........................... 32

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri yang mempunyai kualitas dan reputasi sangat baik di Indonesia telah banyak melahirkan bibit-bibit unggul yang ikut turut serta membangun perekonomian di negara Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi. Secara umum, Program Vokasi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi

tenaga

ahli

profesional

dan

menerapkan,

mengembangkan,

menyebarluaskan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi, memiliki visi yaitu menjadi center of excellence dalam pendidikan tinggi non gelar di bidang akuntansi di Indonesia dan sekaligus sebagai acuan bagi penyelenggaraan program sejenis di lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Mengacu pada visi tersebut, Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi memiliki misi untuk menghasilkan lulusan dengan dua karakteristik yang saling mendukung yaitu: 

Tenaga akuntansi dan teknologi sistem informasi dengan kompetensi yang tinggi.



Praktisi yang memahami disiplin ilmu pendukung untuk pengembangan karir atau melanjutkan ke jenjang sarjana.

Untuk menjalankan misi tersebut, Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi merancang sebuah program magang yang merupakan salah satu usaha untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan dengan gelar ahli madya di bidang akuntansi. Dengan adanya program magang tersebut, mahasiswa dapat melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada orang lain, selain itu mahasiswa juga dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang

telah diterima selama masa perkuliahan serta dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Program magang sendiri merupakan salah satu prasyarat kelulusan untuk dapat menyandang gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi. Program magang biasanya dilaksanakan mahasiswa menjelang semester 6, jika mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan untuk magang. Jangka waktu magang yang ditetapkan adalah maksimal 4 bulan untuk yang ditempatkan oleh program, atau minimal 3 bulan untuk yang mencari tempat magang sendiri.

1.2. Tujuan Program Magang Tujuan dari pelaksanaan program magang yang diselenggarakan Program Vokasi adalah penerapan pengetahuan, peningkatan kemampuan penyelesaian masalah dan penyesuaian kultur kerja. Berikut tujuan magang secara umum dan khusus.  Tujuan Umum : Menghasilkan praktisi yang kompeten dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan untuk organisasi sektor publik di 6 (enam) bidang kompetensi inti yaitu akuntansi keuangan dan manajemen, akuntansi keuangan organisasi sektor publik, auditing, perpajakan, komputer akuntansi dan manajemen keuangan.  Tujuan Khusus : 

Agar mahasiswa memahami penerapan berbagai perangkat akuntansi, manajemen dan sistem informasi yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi pada perusahaan.



Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi manajemen perusahaan sehari-hari dengan menggunakan perangkat-perangkat akuntansi dan manajemen yang telah dipelajari.



Membiasakan mahasiswa dengan kultur kerja yang sangat berbeda dengan kultur

belajar

mulai dari segi

manajemen

waktu,

keterampilan

berkomunikasi, kerja sama tim, serta tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.

1.3. Manfaat Program Magang Program magang ini sendiri memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa, program vokasi dan perusahaan/entitas tempat dilaksanakannya magang. Berikut manfaat yang diperoleh: a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan pengalaman serta gambaran kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya.



Menerapkan langsung ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan di tempat magang.



Sebagai sarana untuk menyusun karya akhir agar dapat lulus dan mendapat gelar ahli madya di bidang akuntansi.



Mendapatkan penghasilan tambahan.

b. Bagi Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi 

Dapat menjaga hubungan baik dengan perusahaan tempat magang.



Dapat menjalankan misi dari Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi.

c. Bagi tempat magang 

Dapat memanfaatkan tenaga terdidik siap pakai yang mutu dan kredibilitasnya telah dikenal demi membantu proses kegiatan agar lebih efisien.



Memperoleh kesempatan untuk dipublikasikan dalam setiap kegiatan Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi, misalnya dalam promosi penerimaan mahasiswa, pertemuan orang tua mahasiswa, acara wisuda, dies natalis, dsb.



Dapat dijadikan salah satu usaha dalam rangka early recruitment atau perekrutan dini bagi perusahaan yang ingin mencari bibit unggul demi kemajuan perusahaannya.

1.4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Magang Selama menjalankan program magang di Kantor Kementerian Agama Kota X, penulis ditugaskan untuk membantu dalam proses : 

Menghimpun dan menyusun data bidang administrasi, keagamaan dan pendidikan dalam bentuk profil data dari masing-masing satuan kerja.



Sinkronisasi dan validasi data dari masing-masing satuan kerja dengan database pada perencana tingkat Kantor Kementerian Agama Kota X.

1.5. Ruang Lingkup Karya Akhir Dalam karya akhir ini, penulis akan menjelaskan aktivitas yang dilakukan selama menjalankan proses magang di Kantor Kementerian Agama kota X yang berfokus pada proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di instansi pemerintahan untuk tahun 2011.

1.6 Sistematika Penulisan Karya Akhir Penulisan karya akhir ini, dibagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab, agar mempermudah pembaca dalam membacanya. Sistematika penulisan karya akhir tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB 1 Pendahuluan : Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang program magang, tujuan program magang, manfaat program magang, ruang lingkup pelaksanaan magang, ruang lingkup karya akhir serta sistematika penulisan karya akhir.



BAB 2 Gambaran Umum Tempat Magang : Dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kota X tempat penulis melaksanakan program magang yang juga merupakan sumber data bagi penulis dalam penulisan karya akhir.



BAB 3 Landasan Teori : Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dan konsep yang mendasari penulisan karya akhir ini. Teori tentang anggaran yang diambil dari buku-

buku yang menunjang pembahasan materi laporan juga dari Undang-Undang yang mengatur mengenai proses penyusunan anggaran. 

BAB 4 Pembahasan : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang topik utama yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran



BAB 5 Kesimpulan dan Saran : Bab ini memuat kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, bab ini juga berisi saran bagi Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi, dan Kementerian Agama Kota X.

tempat magang yaitu, Kantor

BAB 2 GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG

2.1

Profil Kementerian Agama Kota X

2.1.1 Sejarah Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2: 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini Kementerian Agama terus mendorong terjadinya reformasi birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih baik. Maka untuk menahan lajunya kemerosotan moral bangsa serta menguatkan kembali mental masyarakat untuk hidup berdasarkan nilai-nilai agama, pembinaan kehidupan beragama menjadi sarana yang harus diaktifkan. Dalam hal itulah diharapkan Kantor Departemen Agama bersikap lebih pro aktif untuk memfungsikan diri sebagai dinamisator kegiatan pembinaan umat beragama yang lebih berkualitas.

Tata nilai departemen agama 1. Ikhlas beramal Ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat negara dan bangsa. Mengutamakan pengabdian kepada msayrakat. 2. Amanah Memiliki integritas, jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu mengemban kepercayaan. 3. Profesional Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya, disiplin, kreatif dan inovatif. 4. Kebersamaan Bekerjasama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. 5. Keteladanan Berusaha melakukan yang terbaik sehingga menjadi contoh bagi yang lain. 6. Azaz Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundangan.

2.1.2

Visi & Misi Kementerian Agama Kota X Visi dari Kementerian Agama kota X adalah Terwujudnya agama sebagai landasan moral, etik dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat kota X. Untuk dapat mencapai visi

tersebut, Kementerian Agama kota x perlu melakukan misi-misi untuk mewujudkan visinya. Misi yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota X adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kepemerintahan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah haji dan umroh, ibadah sosial dan keagamaan, kehidupan keluarga sakinah, dan kerukunan umat beragama 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan dasar dan menengah pada Madrasah. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

2.2 Struktur Organisasi Gambar 2.1 struktur organisasi Kementerian Agama Kota X

Fungsional Perencana

Sumber gambar : diolah sendiri oleh penulis berdasarkan wawancara



Seksi Pekapontren (Pondok Pesantren) Mengurusi dan menangani seluk beluk pesantren



Seksi Penamas (Penanganan Masyarakat)

menangani bidang kemasyarakatan yaitu seperti memberikan penyuluhanpenyuluhan mengenai agama kepada masyarakat setempat.



Seksi urusan agama islam Mengurusi seluk beluk pernikahan dan juga memberikan konsultasi terhadap pernikahan yang bermasalah



Seksi madrasah dan pendidikan agama islam memberikan pelayanan bagi madrasah - madrasah di kota X seperti menyediakan guru-guru agama di tiap-tiap sekolah dan madrasah.



Seksi penyelenggaran haji dan umroh menangani proses penyelenggaan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat setempat.



Seksi penyelenggara zakat dan wakaf Mengurusi mengenai tanah-tanah yang diwakafkan, juga menampung zakat- zakat.

2.3 Jasa yang Ditawarkan Jasa yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Kota X antara lain adalah sebagai berikut: 

Menyediakan Program Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengelolaan Haji dan Umrah.



Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kelengkapan bahan ajar penyangga kurikulum yang memadai, pembudayaan agama pada satuan pendidikan disertai dengan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan agama.



Program Bimbingan Masyarakat Islam, memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat



Melakukan pencegahan potensi konflik sosial keagamaan, penyelesaian konflik sosial dan pemulihan kondisi sosial pasca konflik.



Pelayanan di bidang KUH mengenai seluk beluk pernikahan, konsultasi perkawinan yang bermasalah



Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; pembinaan remaja usia nikah atau calon pengantin perlu dilakukan secara terprogram disamping pembinaan pasca nikah.



Program pelayanan Zakat dan wakaf Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dana punia, kolekte, dll. serta profesionalitas pengelolaannya yang lebih berdaya guna bagi pembangunan masyarakat.

2.4 Pagu definitif Kementerian Agama Kota X tahun 2011 Secara keseluruhan Kementerian Agama Kota X mendapatkan pagu definitif sebesar Rp.181.014.261.000. Dengan rincian sebagai berikut : 1.

Program pendidikan islam Rp.160.669.694.000

2.

Program penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah Rp. 476.556.000

3.

Program bimbingan masyarakat Islam Rp. 17.763.926.000

4.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kementerian Agama Kota X Rp. 2.104.085.000

BAB 3 LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Dasar Anggaran 3.1.1. Definisi Anggaran Definisi anggaran berdasarkan National Committee on Governmental) Accounting (NCGA) adalah : rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Selain itu, anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja dalam ukuran finansial yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Menurut Deddi Nordiawan (2007) ada beberapa pengertian lain dari anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana finansial yang menyatakan : 

Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.



Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.



Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Tujuan utama dari suatu anggaran adalah untuk stabilitas fiskal makro, alokasi

sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik Pada buku Akuntansi Pemerintahan oleh Deddi Nordiawan tahun 2007 , dikatakan bahwa Anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut : 

Dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.



Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.



Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.



Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

3.1.3. Prinsip Angggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Otorisasi oleh Legislatif Sebelum anggaran dibelanjakan oleh eksekutif, anggaran sektor publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif. 2. Komprehensif Anggaran sektor publik yang komprehensif harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran sehingga adanya dana non budgetair menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keutuhan anggaran Seluruh penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum. 4. Nondiscretionary Appropriation Anggaran publik yang telah disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. 5. Periodik Anggaran yang disusun dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat Untuk menghindari pemborosan, ketidakefisienan anggaran, underestimate pendapatan, dan overestimate pengeluaran, estimasi anggaran sebaiknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi. 7. Jelas Anggaran sektor publik sebaiknya disusun secara sederhana sehingga mudah dimengerti dan tidak membingungkan masyarakat. 8. Diketahui publik Anggaran sektor publik harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

3.1.4. Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik 1. Pendekatan Tradisional Ada dua karakteristik utama pada pendekatan tradisional (line-item/object of expenditure budget), yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan ini berdasarkan pos-pos belanja dan pendekatan ini menggunakan konsep inkrementalisme (jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu). Selain dua karakteristik utama tersebut, karakteristik lain dari pendekatan tradisional adalah cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. 2. Era New Public Management (NPM) Karena pendekatan tradisional memiliki banyak kelemahan, diperlukan suatu pendekatan penyusunan anggaran yang mampu men-cover kelemahan-kelemahan tersebut. Pendekatan baru tersebut, antara lain adalah pendekatan kinerja (performance budgeting), pendekatan anggaran berbasis nol (zero based budgeting), dan PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System). 

Pendekatan Kinerja Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja tidak hanya berorientasi pada apa yang dibelanjakan dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan saja tetapi juga berorientasi pada rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biayanya.

Pendekatan ini mengelompokkan pos-pos anggaran berdasarkan kegiatan. Anggaran yang telah dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan akan memudahkan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator-indikator yang relevan. 

Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) Pendekatan PPBS dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada sistem penganggaran tradisional merupakan upaya

dan

sistematis

juga yang

penganggaran kinerja. memperhatikan

integrasi

PPBS dari

perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Pada PPBS, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi. Dari sini, akan dihasilkan informasi tentang anggaran yang membantu pengalokasian sumber daya secara efektif. Penyusunan anggaran dengan pendekatan PPBS menekankan pada penyusunan rencana dan program. Pos-pos anggaran pada pendekatan ini disusun berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa depan. 

Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting) Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting) merupakan suatu pendekatan penyusunan anggaran didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Semua kegiatan pada pendekatan ini menggunakan basis nol sehingga tidak ada level pengeluaran minimum. Dengan kata lain, setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Di samping itu, dilakukan pula evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.

3.2 Asas Penyusunan Rencana Kerja Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 85 Tahun 2008, terdapat Asas-asas dalam menyusun rencana kerja. Yaitu : 1. Asas sasaran obyektif, rencana disusun mengacu kepada pencapaian tujuan dan misi pelaksanaan tugas umum pemerintahan 2. Asas kesederhanaan, logik, dan jelas, pemahaman dan kemampuan para perencana dalam perencanaan sehingga melahirkan konsep kesederhanaan, logik dan jelas 3. Asas keterpaduan, adanya keterpaduan dalam penyusunan perencanaan 4. Asas partisipasi, mengakomodasi kebijakan pimpinan tingkat atas dan tingkat bawah. 5. Asas prioritas, ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan nasional dan memperhatikan kepentingan rakyat. 6. Asas pembagian kewenangan dan tanggungjawab, disusun secara bertingkat dan dibagi secara jelas kewenangan dan tanggungjawab perencana pada tiap eselon dan antara Satuan Kerja (satker) pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih. 7. Asas aspiratif, harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. 8.

Asas realitas, perencanaan harus melihat kemampuan anggaran yang tersedia dengan tetap mengutamakan skala prioritas.

3.2.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3.2.1.1 Tata Cara Menurut PMA nomor 85 Tahun 2008 tata cara dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut : 1. Penelaahan tugas dan fungsi

Organisasi dan tata kerja

merupakan mandat yang harus ditelaah dan

dijabarkan dalam program dan kegiatan. Dengan tetap berpegang pada visi dan misi.

2. Penelahaan kebijakan  Sumber penelahaan kebijakan: 

kebijakan nasional (TAP MPR)



kebijakan umum (UU, PP, Perpres, Keppres, Inpres)



kebijakan pelaksanaan (Permen, Kepmen, Insmen, SE)



kebijakan teknis (Per Dirjen/Es I, Kep Dirjen/Es. I, Instruksi Dirjen/Es.I, SE)



kebijakan tingkat daerah (Perda, Kep Gub/Kada, kebijakan kanwil DJPB, kakanwil Depag.

 Sumber lain: masukan para pejabat, usul dari satker, saran dan usul dari masyarakat harapan dan keinginan masyarakat. proses penelahaan kebijakan 1) Inventarisasi dan pengumpulan kebijakan 2) Penelaahan terhadap kebijakan/peraturan dengan maksud: sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan, apa ada kesenjangan, apa masih konsisten. 3)

Ikhtisar perumusan kebijakan, berupa penafsiran berdasarkan kepada

ketentuan/peraturan yang masih ada dan berlaku dengan harapan dapat tersusun secara konkret tentang: (1) apa yang harus dilakukan, (2) Apa yang dilarang dilakukan, (3) apa yang baik dilakukan, (4) apa yang boleh dilakukan, (5) nilai 3. Menetapkan Tujuan 

Dirumuskan secara logis dengan memperhatikan pengukuran keberhasilan



Dengan perumusan yang tepat akan membantu mengenali permasalahan dengan tepat.

4.Analisis Kedepan 

Tersedia data berikut analisisnya



Perlu relevansi data



Perlu pembedaan data internal dan eksternal

5.Inventarisasi alternatif dan menetapkan prioritas kegiatan 

Curah pendapat



Hasil seminar



Menghimpun usulan satker



Memperhatikan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Proses Penyusunan Rencana 1.Inventarisasi: a. curah pendapat b. menghimpun hasil seminar, lokakarya, raker, hasil penelitian c. menghimpun usulan dari satker d. memperhatikan evaluasi e. umpan balik dari hasil audit f. menampung usul dan saran DPR. Hasil tersebut kemudian dirangkum menjadi kebijakan prioritas. 2. Penentuan prioritas: a. urgensi kegiatan b. adanya sinergi c. luasnya jangkauan sasaran d. multiplier effect e. resiko dan dampak paling minim f. langsung melayani masyarakat g. partisipasi masyarakat 3. Penjabaran program: a. tujuan kegiatan

b. langkah-langkah kegiatan c. tujuan tiap langkah kegiatan d. keperluan staff/koordinator e. waktu kegiatan dan jadual f. tempat g. hubungan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya h. antisipasi permasalahan i. penjabaran program perlu memperhatikan: 

adanya pengelompokan kegiatan berdasarkan waktu penyelesaian lima tahun atau satu tahun



rincian menurut unit kerja pusat atau daerah



dana



unit pelaksana/satker

4.Elemen Perencanaan Setelah memperhatikan proses umum penyusunan perencanaan perlu diperhatikan elemen-elemen penting dalam perencanaan, yaitu: (1) unsur perencana (2) jangka waktu perencana, 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), 1 tahun Rencana Kerja – Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Renja KL- RKAKL); (3) Tingkat perencana: Tingkat. Departemen, tingkat. Eselon I, tingkat Propinsi, tingkat. Kabupaten/kota, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.2.1.3 Penganggaran langkah berikutnya menyusun anggaran tahunan dalam bentuk RKA-KL dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan penganggaran berbasis kinerja. A. Struktur Penganggaran, mengacu kepada Pasal 11 ayat 5 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pengeluaran negara dibagi atas unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja dengan disetujui terlebih

dahulu dengan DPR RI dan dirinci menurut unit organisasi; fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. B. Prioritas Penyusunan Anggaran, penyusunan RKA-KL terdiri dari renja kementerian dan anggaran yang diperlukan. Dalam Renja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan program, hasil yang di harapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan. Di dalam RKA-KL diuraikan biaya masingmasing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang dirinci menurut jenis belanja, perkiraan maju untuk berikutnya serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian.

1. Form rincian, meliputi: (1) rincian kegiatan dan keluaran (2) rincian anggaran belanja per kegiatan (3) rincian anggaran pendapatan (4) rincian perhitungan biaya 2. Form uraian, meliputi (1) uraian kegiatan dan keluaran (2) uraian anggaran belanja (3) uraian anggaran belanja per jenis belanja (4) uraian anggaran belanja dan pendapatan 3. Form Peringkasan, meliputi: (1) ringkasan kegiatan dan keluaran (2) ringkasan anggaran belanja per kegiatan (3) ringkasan anggaran belanja per jenis belanja (4) ringkasan anggaran belanja dan pendapatan. 4. Form laporan/kertas kerja.

3.2.2 Penyusunan RKA-KL Langkah-langkah penyusunan RKA-KL diatur dalam PMK.02/2010 :

Pasal 1 : Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL yang dipimpinnya. Pasal 2 : Penyusunan RKA-KL dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, KPJM, dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Pasal 3 : Dalam menyusun RKA-KL Menteri/Pimpinan Lembaga memperhatikan pedoman umum penyusunan RKA-KL serta wajib:  mengacu pada Surat Edaran Mentri Keuangan tentang Pagu Sementara Tahun Anggaran 2011  mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011  mengacu pada Rencana Kerja K/L Tahun 2011  mengacu pada Standar Biaya Tahun 2011  mencantumkan target kinerja secara spesifik dan terukur  mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 2 (dua) tahun kedepan  melampirkan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)  melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Pasal 4 (1) : Pedoman umum penyusunan RKA-KL ditetapkan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL dengan menggunakan format RKA-KL dan sistem aplikasi RKA-KL Tahun Anggaran 2011. Pasal 4 (2) : RKA-KL yang telah disusun ditandatangani oleh pejabat eselon selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 5 (1) : RKA-KL dibahas bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 5 (2) : RKA-KL hasil pembahasan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jendral Anggaran untuk dilakukan penelaahan dengan meneliti: 

kesesuaian dengan pagu sementara, prakiraan maju yang telah ditetapkan tahun sebelumnya dan standar biaya



kesesuaian dengan KAK/TOR, RAB dan/atau dokumen pendukung terkait



relevansi pencantuman target kinerja dan komponen masukan (input) yang digunakan



kesesuaian dengan hasil kesepakatan antara Kementerian Negara/Lembaga dan komisi terkait di DPR.

Pasal 6 : Format dan tata cara penyusunan serta penelaahan RKA-KL adalah sebagaimana ditetapkan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 7 : RKA-KL hasil penelaahan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-KL. Pasal 8 : Dalam hal RKA-KL hasil pembahasan belum diterima Kementerian Keuangan c.q. DJA, RAPBN, RUU tentang APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-KL disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga Pasal 9 (1) : Dalam hal pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-KL, DPR menjadi dasar penyusunan Satuan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pasal 9 (2) : Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dijabarkan lebih lanjut untuk setiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK). Pasal 10 (1) : Dalam hal terjadi perubahan RKA-K/L berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L. Pasal 10 (2) : Penyesuaian RKA-K/L disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Pasal 10 (3) : Penyesuaian RKA-K/L yang telah disetujui DPR menjadi dasar penyesuaian Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan SAPSK.

Pasal 11 : RKA-K/L menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pemerintah Pusat. Pasal 12 (1) : RKA-KL yang telah disepakati oleh DPR disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. DJA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Pasal 12 (2) : Dalam hal RKA-KL belum diterima, Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pasal 13 (1) : Seluruh dokumen pendukung RKA-KL disalin dalam bentuk data elektronik oleh K/L dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJA untuk diunggah ke dalam pusat penyimpanan data elektronik/server. Pasal 13 (2) : Dokumen pendukung RKA-KL yang telah diunggah diserahkan kembali kepada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan untuk disimpan. Pasal 14 (1) : Peraturan Presiden tentang RAB Pemerintah Pusat menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pasal 14 (2) : Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Pasal 15 : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

BAB 4 PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Proses Penyusunan anggaran Tahap awal dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran pihak Kementerian Agama kota X adalah melakukan : 

penelaahan tugas dan fungsi yang mengacu pada visi dan misi. Visi dan Misi sudah ditentukan oleh Kementerian Agama RI.



Penelaahan terhadap kebijakan – kebijakan. Penalaahan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan.



Membuat tujuan dan melakukan analisis kedepan dengan melakukan relevansi data dan juga memperhatikan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

4.2 Penelaahan Tugas dan Fungsi Tahap ini dilakukan setiap tahun oleh pihak Fungsional Perencana Kementerian Agama Kota X bersama-sama dengan kepala-kepala dari tiap seksi untuk membahas tugas-tugas dan fungsi dari tiap seksi. Tujuannya Agar rancangan rencana kerja yang diajukan oleh tiap seksi sesuai dengan tugas dan fungsi dari seksi tersebut, dan tetap mengacu pada visi dan misi Kementerian Agama Kota X. Selain itu tahap ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam tugas dan fungsi di tiap-tiap satker / seksi.

4.3 Penelaahan Kebijakan Pada tahap ini Kementerian Agama kota X tidak melakukan penelaahan kebijakan. Karena menurut pihak Kementerian Agama kota X, tahap ini dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah DJPBN. Pada tahap ini Kementerian Agama kota X mengumpulkan usulan-usulan dan menetapkan usulan yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Agama kota X. Selanjutnya pihak fungsional perencana juga menganalisa kebutuhan apa yang diperlukan dalam program yang dijalankan di

tiap-tiap satker/seksi. Berikut adalah seksi-seksi yang dibawahi oleh Kementerian Agama kota X : 

Seksi Pekapontren (Pondok Pesantren)



Seksi Penamas (Penanganan Masyarakat)



Seksi Urusan Agama Islam



Seksi Madrasah dan Pendidikan agama Islam



Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah



Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

4.4 Tujuan Penyusunan Program dan Anggaran Tujuan dari penyusunan program dan penganggaran agar tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memiliki kendali yang jelas. Bagi satu seksi/satker, penyusunan program dan rencana kerja (RKA-K/L) merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya sudah dialokasikan penganggarannya yang akan dilakukan dalam 1 tahun anggaran berjalan. Tanpa program dan rencana kerja yang jelas maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan berjalan tanpa arah dan kendali yang jelas. Tujuan dari penyusunan Program dan anggaran adalah sebagai berkut : 1. Setiap satuan kerja dapat menghimpun dan membuat data seperti profile satker/seksi dan usulan - usulan kegiatan yang akan dilakukan, dalam mendukung penyusunan program kerja dan rencana kerja (RKA-K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2. Setiap satuan kerja dapat menghimpun dan membuat usulan program kerja dan rencana kerja (RKA-K/L) yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota X yang bisa dilihat pada lampiran 1.

4.5 Melakukan Penentuan Prioritas Kegiatan - Kegiatan Kepala fungsional perencanaan yang berada di dalam sub bagian TU beserta kepala-kepala seksi akan mengadakan rapat untuk membahas kegiatan-

kegiatan apa saja yang harus diprioritaskan dengan memperhatikan luasnya jangkauan sasaran serta resiko dari kegitan tersebut. Dari tiap-tiap program dan rencana kerja di masing masing seksi yang sudah dibuat oleh tiap satker akan dilakukan sinkronisasi data fisik. Sinkronisasi data fisik adalah tahap dimana dilakukan pembandingan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh tiap-tiap seksi mengenai kebenaran datanya. Kemudian Kementerian Agama kota X akan meminta Kanwil untuk melakukan pendampingan. Maka dari itu dalam melakukan sinkronisasi data fisik tiap-tiap seksi perlu membawa dokumendokumen yang diperlukan sebagai berikut.  Seksi madrasah dan pendidikan agama islam : 

data isian sebagaimana format data yang sudah ditentukan



Daftar penerima tunjangan fungsional guru madrasah non PNS, baik S1 maupun non S1 tahun 2010, dan usulan tahun 2011



Daftar penerima tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil tahun 2010, dan usulan tahun 2011



Data Profil Madrasah terbaru dalam bentuk print out maupun soft copy nya



Usulan Program dan Penganggaran 2011 dari masing-masing seksi berdasarkan format RKA-K/L



Print out dan Back Up File daftar gaji (GPP) bulan Oktober 2010 berikut SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nya



SK GTT (Surat Keputusan Guru Tidak Tetap) , PTT (Pegawai Tidak Tetap) , dan KJM (Kelebihan Jam Mengajar) tahun 2010



Data sertifikasi guru berdasarkan tahun kelulusan, yang sudah atau belum dibayarkan tunjangannya, termasuk data guru yang belum mengikuti proses sertifikasi tahun 2010



Copy rekening listrik, telepon, air ledeng, yang tertinggi dan provider internet jika ada tahun 2010



TOR atau proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) usulan kegiatan tahun 2011 yang akan diusulkan penganggarannya



Stempel Dinas

 Seksi Penamas : 

Surat tugas dari kepala satuan masing-masing



Data isian sebagaimana format data yang sudah ditentukan



Daftar penerima tunjangan PAH tahun 2010 berikut SK-nya, dan usulan tahun 2011



Daftar penerima bantuan block grant lembaga pendidikan keagamaan tahun 2010 berikut SK-nya, dan usulan tahun 2011






TOR atau proposal dan RAB usulan kegiatan tahun 2011 yang akan diusulkan penganggarannya

 Seksi pondok pesantren : 

Surat tugas dari kepala satuan kerjanya masing-masing






Daftar penerima bantuan block grant kegiatan madrasah diniyah tahun 2010 berikut SK-nya, dan usulan tahun 2011







 Seksi urusan agama Islam : 











 Seksi penyelenggaraan haji dan umroh : 











 Seksi penyelenggaran zakat dan wakaf : 











4.6 Penjabaran Program Tahap selanjutnya adalah, kepala fungsional perencanaan beserta kepala tiap-tiap seksi akan melakukan penjabaran program. Penjabaran program dilakukan untuk melihat kebutuhan apa-apa saja yang harus disediakan di tiap-tiap program yang direncanakan. Tahap ini dilakukan juga untuk membahas solusi dalam mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul saat program dilaksanakan. Penjabaran program perlu memperhatikan waktu pelaksanaan dan unit pelaksana/seksi sebagai penanggung jawab dari kegiatan tersebut.

4.7 Rencana Kerja KL Langkah berikutnya adalah membuat Rencana Kerja KL. Dalam Rencana Kerja KL terdapat 3 formulir. Pada formulir pertama akan diuraikan visi, misi,

tujuan, kebijakan program, hasil yang di harapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan yang bisa dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 penjelasan umum RENJA K-L

Sumber tabel : Kebijakan Reformasi Perencanaan anggaran kementerian

Keterangan : Untuk komponen nomor 4 kegiatan prioritas pihak KL bersifat confidential. Kemudian formulir kedua, terdiri dari tiga bagian yaitu I. II.

Umum hasil outcome dan indikator

III.

kegiatan dan sumber pendanaan.

Dibagian pertama pada formulir II ini akan diuraikan mengenai nama kementerian, sasaran, nama program dan pendanaan. Kemudian bagian kedua akan menguraikan tentang hasil outcome dan inikator kinerja. Bagian ini bisa dilihat pada tabel 4.2.

Tabel4.2 RENJA KL

 Sumber tabel : Kebijakan Reformasi Perencanaan anggaran Kementerian

Pada bagian ketiga dari formulir II Renja KL ini terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu : A. Uraian kegiatan B. Sumber pendanaan C. Rincian pendanaan Pada poin A berisi tentang uraian dari riap-tiap kegiatan. Seperti prioritas kegiatan,jenisnya, terget, indikator kinerjanya dan lain-lain yang dapat dilihat di tabel 4.3. Tabel4.3kegiatan dan sumber pendanaan

Sumber tabel: Kebijakan dan Reformasi anggaran Kementerian

Keterangan :  N : Prioritas Nasional. Prioritas nasional terdiri dari : reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastuktur, iklim investas dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengolahan bencana, kebudayaan kreatifitas dan inovasi teknologi, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.  B : Prioritas Bidang. Prioritas Bidang terdiri dari : bidang politik hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat.  K/L : Alokasi K/L di Kementerian Agama yaitu penyediaan SDM seperti penyediaan guru di tingkat madrasah

Masih dalam bagian formulir Renja K/L. Tabel 4.4 ini berisi tentang sumbersumber pendanaan bagi tiap-tiap kegiatan yang akan dijalankan nantinya.

Tabel4.4 Sumber Pendanaan

Sumber tabel : Kebijakan Reformasi Perencanaan anggaran Kementerian

Selanjutnya di tabel 4.5 akan menginput data mengenai rincian kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pendanaan dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

Tabel 4.5 Rincian Pendanaan PHLN atau PDN


Pada formulir ketiga yang bisa dilihat pada table 4.6, berisi tentang ringkasan dari seluruh program yang sudah dibuat oleh tiap-tiap satker/seksi beserta dengan outcome, indikator, target dan mengenai kebijakan-kebijakan baru. Yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala kantor Kementerian Agama Kota X.

Tabel 4.6 Usulan Program/kegiatan/target baru


4.8 Penyusunan RKA-KL 1. Pada bulan Januari dan Februari tahun 2010 tiap-tiap seksi akan mulai menyusun usulan-usulan dan rencana baru untuk membuat kegiatan dan program. Renja KL disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. Renja KL ini harus memuat : 

kebijakan



program



kegiatan

sementara tiap-tiap seksi mulai meyusun rencana-rencana kegiatan baru, kepala fungsional perencanaan

bersama dengan kepala kantor akan

melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan tiap-tiap satker/seksi yang sudah dijalankan pada tahun lalu. Setelah mendapatkan hasil dari evaluasi akan dilakukan reward and punishment. Namun reward and punishment ini ternyata baru akan mulai diterapkan oleh Kementerian Agama kota X di tahun 2012. 2. bulan Maret tahun 2010, pihak Kementerian Agama kota X yang diwakili oleh kepala fungsional peencanaan sudah mulai menyerahkan rancangan kegiatan yang sudah di susun di bulan sebelumnya (Februari) kepada pihak Kanwil DJPBN. Untuk nanti akan dibahas oleh seberapa besar pagu anggaran untuk tiap-tiap kementerian/lembaga yang diberikan oleh kementerian keuangan. Besarnya pagu yang diberikan ini dilihat berdasarkan hasil evaluasi kinerja tiap-tiap kementerian/lembaga. (tahap ini diluar dari topik yang dibahas oleh penulis) namun terkadang tahap ini mengalami hambatan yaitu keterlambatan jadwal dalam menyerahkan rancangan kegiatan, dikarenakan terlambatnya beberapa seksi dalam menyerahkan rancangan nya. 3. Kementerian Agama kota X akan melakukan lagi pembahasan mengenai RKA-KL dengan DPR pada bulan Juni 2010. Pembahasan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian terhadap insiatif-inisiatif baru. Inisiatifinisiatif baru ini dapat dilakukan apabila masih sesuai dengan Rencana

Kerja Prioritas (RKP), pencapaian sasaran kinerja kementerian dan tidak melebihi pagu anggaran. 4. Pada bulan Juli tahun 2010, pihak Kementerian Agama kota X akan melakukan penelaahan terhadap RKA-KL setelah sebelumnya dilakukan pembahasan bersama DPR. Penelaahan ini meliputi : a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran Kelayakan disini dilihat dari apakah anggaran (pagu) yang diberikan dari pihak menteri keuangan sesuai dalam artian mencukupi tiap-tiap kegiatan yang sudah dibuat oleh tiap-tiap satker/seksi di Kementerian Agama kota X dapat tercapai sesuai sasaran. b. Konsistensi sasaran kinerja kementerian dengan RKP 5. Kemudian di bulan Agusutus tahun 2010, Kementerian Agama kota X akan meghimpun RKA-KL yang sudah ditelaah sebelumnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, RAPBN, RUU APBN dan sebagai dokumen pendukung pembahasan RAPBN. RKA-KL yang sudah dikumpulkan akan kemudian menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan pagu RKA-KL yang bersifat final atau disebut pagu definitif. 6. Setelah pagu definitif ditetapkan, pihak Kementerian Agama kota X akan menunggu berita acara untuk melakukan rencana penarikan dari pihak menteri keuangan Setelah sebelumnya dilakukan proses pembahasan ulang mengenai RAPBN dan lain-lain oleh pihak DPR. Proses ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan pagu anggaran dan mencari kesepakatan mengenai pembahasan RAPBN dan RUU APBN di tingkat pusat. Namun terkadang pihak pusat terlambat untuk memberikan berita acara sehingga pihak Kementerian Agama kota X hanya memiliki waktu yang sedikit untuk mempersiapkan data-data yang harus dipenuhi untuk proses selanjutnya. 7. Saat pagu definitif sudah jelas dan sudah menentukan bagian-bagian untuk tiap-tiap satker/seksi (RKA-KL terlampir) pihak Kementerian Agama kota

X akan mendapatkan surat panggilan dari Kanwil DJPBN untuk melakukan tahap pengesahan. Pihak Kementerian Agama kota X akan mencetak DIPA yang kemudian akan disahkan dan ditandatangani oleh kepala kantor Kementerian Agama kota X. Sekitar pertengahan Desember 2010 pihak kanwil DJPBN akan mendistribusikannya ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). KPPN akan membagikan ke satkersatker yang ada di bawah naungan KPPN Kota X (KPPN Kota X menaungi tiap-tiap satker di kota X, Y dan Z) . Kemudian akan dicairkan dan dibagikan dari KPPN Kota X kepada Kementerian Agama kota X.

Gambar 4.1 Siklus Penyusunan RKA-KL Kementerian Agama kota X

Januari-Februari 2010 Pengajuan usulan rencana baru untuk RKA-KL 2011

Desember 2010 Pengesahan oleh kepala kantor dan Kanwil DJPBN dan pencairan RKA-KL dari KPPN Bogor

September 2010 Menunggu surat panggilan dari Kanwil untuk melakukan rencana penarikan

1

Maret 2010 Menyerahkan rancangan kegiatan kepada pihak kanwil DJPBN

2

7

Juni 2010 Melakukan pembahasan dengan DPR mengenai RKAKL

3

Juli 2010 Melakukan Penelaahan terhadap RKA-KL

6

Agustus 2010 Menghimpun RKAKL untuk digunakan sebagai dasar untuk pagu yang bersifat final

5

Sumber gambar : Kementerian Agama Kota X (diolah kembali oleh penulis)

4

4.9 Perbandingan Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama kota X dengan PMA nomor 85 tahun 2008 Tahapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama kota X dalam melakukan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut: 

Melakukan penelaahan tugas dan fungsi



Menyusun tujuan penyusunan program kegiatan dan anggaran



Melakukan penentuan prioritas-prioritas kegiatan



Melakukan penjabaran program



Menyusun Renja K/L



Melakukan pengajuan usulan rencana baru untuk RKA-KL 2011



Menyerahkan rancangan kegiatan kepda pihak kanwil



Mengikuti diskusi dengan DPR mengenai RKA-KL



Melakukan penelaahan terhadap RKA-KL



Menghimpun RKA-KL untuk digunakan sebagai dasar pembuatan pagu yang bersifat fix



Menunggu berita acara untuk melakukan rencana penarikan



Pengesahan dan pencairan RKA-KL

Pada dasarnya, pihak Kementerian Agama Kota X sudah melakukan tahapan-tahapan dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sudah hampir sesuai dengan tahapan yang tertera pada PMA 85 Tahun 2008. Pihak Kementerian Agama Kota X hanya tidak melakukan tahapan dalam penelaahan kebijakan, karena menurut mereka tahapan itu dlakukan di tingkat kanwil.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Setelah membahas mengenai proses penyusunan anggaran di kementerian agama kota X pada bab sebelumnya, penulis mencoba memberikan kesimpulan pada bab terakhir ini, yaitu: 1. Proses penyusunan anggaran di Kementerian Agama kota X sudah hampir sesuai dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak pusat. 2. Pihak Kementerian Agama kota X tidak melakukan tahap penelaahan kebijakan dalam proses penyusunan RKA-KL. Namun pada tahap ini Kementeian Agama Kota X melakukan pemilahan terhadap usulan-usulan yang akan digunakan oleh Kementerian Agana Kota X. 3. Terkadang terjadi keterlambatan penyampaian data-data/usulan mengenai rencana kerja dari tiap-tiap satker/seksi yang menghambat proses penyusunan anggaran di Kementerian Agama kota X. 4. Pihak pemerintah pusat juga terkadang telambat dalam penyampaian berita-berita acara sehingga menyisakan waktu yang terlalu sedikit bagi pihak Kementerian Agama kota X dalam menyiapkan data-data yang harus disiapkan. 5. Secara keseluruhan Kementerian Agama kota X telah memenuhi permintaan data dan informasi kepada penulis selama proses magang berlangsung.

Berdasarkan prosedur yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada masalah sigifikan yang terjadi dan menghambat proses penyusunan anggaran. Semua hal sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

5.2 Saran Setelah melaksanakan serangkaian proses magang selama kurang lebih 3,5 bulan, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan pengalaman yang telah didapat. Penulis membaginya menjadi 2, yaitu saran untuk Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi, dan saran untuk Kantor Kementerian Agama kota X sebagai instansi tempat penulis melaksanakan kegiatan magang. Penulis berharap semoga saran yang diberikan dapat berguna bagi kedua elemen di atas di masa yang akan datang.

5.2.1. Saran untuk Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi 1. Memperbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk pelaksanaan program magang, karena program magang ini sangat berguna bagi para mahasiswa dalam memperoleh pengalaman dalam menghadapi dunia pekerjaan. 2. Buku pedoman laporan karya akhir seharusnya diberikan jauh hari sebelum mahasiswa

mengadakan pertemuan dengan dosen pembimbing agar

mahasiswa tidak kebingungan dan mempunyai pedoman dalam membuat laporan. 3. Sebaiknya Program Vokasi Akuntansi juga memberikan modul tata cara penulisan tugas akhir, agar mahasiswa dapat menulis laporan karya akhirnya dengan sistematis dan teratur sesuai tata bahasa dan enak dibaca oleh para pembacanya kelak. 4. Sebaiknya Program Vokasi Akuntansi dapat lebih komunikatif dengan mahasiswa dalam hal pemberitahuan jadwal presentasi laporan, karena sempat terjadi miscommunication sehingga mahasiswa yang seharusnya ditetapkan oleh dosen untuk maju tanggal sekian, namun tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan mahasiswa yang bersangkutan.

5.2.2 Saran untuk Kementerian Agama Kota X 1. Meningkatkan pengendalian mutu terhadap efektifitas para karyawan dengan tidak membiarkan banyak waktu terbuang dan tidak efektif bagi para karyawannya yang tidak melakukan kegiatan apa-apa. 2. Perlu memberikan pelatihan terhadap karyawan, agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif lagi. Sehingga program-program yang sudah di buat pun dapat terlaksana dengan baik. 3. Mulai menerapkan sistem reward and punishment dalam tahap evaluasi untuk memacu kayawan dalam bekerja lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI Dedi Nordiawan dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat.

Kebijakan penyusunan program dan penyusunan anggaran Departemen Agama 2009-2010.

Peraturan Menteri Agama 85 Tahun 2008 tentang Proses Penyusunan anggaran Departemen Agama.

Peraturan Menteri Keuangan 02 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011.

Lampiran 1

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Contoh Tugas Akhir UI

Recommend Documents