HUKUM PERDATA Berdasarkan Bahan Mata Kuliah FH UII
Pendahuluan Dasar Dasar Hukum berlakunya berlakunya Hukum Perdata Perdata di Indonesia Indonesia terdapat pada Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 . Apakah Hukum Perdata berlaku seluruhnya ? Jawab : •
Tida Tidak, k, kare karena na ada ada UU lain lain yang yang berl berlak aku u dan dan memp mempeng engar aruh uhii berlakunya Hukum Perdata.
UU yang mempengaruhi berlakunya Hukum Perdata : •
UU Pokok Agraria (UUPA) Menyatakan bahwa “semua “ semua ketentuan dalam buku ke 2 KUHPer tentang BENDA, sejauh mengatur tentang bumi (tanah), air, dan keka kekaya yaan an alam alam yang yang terk terkan andun dung g dida didala lamn mnya ya term termas asuk uk Hak Hak Tanggun Tanggungan gan atas atas Tanah Tanah tidak tidak berlak berlaku u lagi” lagi”,, kecuali kecuali tentang tentang HIPOTIK. Ketentuan Ketentuan Hipotik yang masih masih berlaku berlaku adalah adalah Hipotik Hipotik Pesawat Pesawat Terbang dan Kapal Laut.
•
UU Perkawinan (No.1 Tahun 1974) Pasal Pasal 66 UU Perka Perkawin winan an menya menyatak takan an “ Untuk perkawinan perkawinan dan sega segala la
sesua esuatu tu
yang ang
berh berhub ubun unga gan n
deng denga an
perk perka awina winan n
berdasarkan atas UU ini”. Maka dengan berlakunya pernyataan tersebut (UU ini) ketentuan – ketentuan perkawinan yang diatur dalam KUHPer sejauh telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku. •
SEMA No.3 / 1963 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyat menyataka akan n “KUHp KUHper er buka bukan n lagi lagi seba sebaga gaii UU teta tetapi pi seba sebaga gai i dokume dokumen n hukum hukum yang yang tertul tertulis” is”.. Denga Dengan n kata kata lain lain SEMA SEMA ini ini berusaha mencabut KUHPer.
Dengan adanya SEMA itu, mengapa KUHPer masih berlaku ? Jawab : Penyebab KUHPer masih terus berlaku : •
Aspek Yuridis dan Politis SEMA SEMA dibuat dibuat dengan dengan lebih lebih bermuat bermuatan an politi politis, s, karena karena secara secara historis SEMA dibuat dengan sebab adanya pendapat pantaskah
indones indonesia ia menggun menggunaka akan n
KUHPer KUHPer jaman jaman koloni kolonial, al, sement sementara ara
negara ini sudah merdeka ? . Padahal KUHPer merupakan suatu aspek Yuridis, bukan Politis, jadi KUHPer tetap dapat berlaku. •
Aspek (Lembaga) Yudikatif dan Legislatif SEMA dibuat oleh lembaga Yudikatif (MA) sedangkan seharusnya suat suatu u
peru perund ndan angg-un unda dang ngan an
meru merupa paka kan n
prod produk uk
Legi Legisl slat atif if
(terma (termasuk suk KUHPe KUHPer). r). Maka Maka SEMA SEMA bukan bukan suatu suatu ketentu ketentuan an yang yang termasuk dalam Hirarki Per-UU-an dan tidak dapat menghentikan berlakunya KUHPer.
Dalam KUHPer berlaku sistem DUALISME, yaitu menjalankan 2 Hukum yang berlaku di dalam masyarakat : •
Hukum Adat
•
Hukum Perdata Murni (Positif).
HUKUM PERDATA Sistim Sistimati atika ka Hukum Hukum Perdat Perdata a dibagi dibagi menjad menjadii bebera beberapa pa bagian bagian,, dalam dalam beberapa bagian Buku, yaitu ; 1. Bu Buku ku 1, 1, Ten Tenta tang ng Ora Orang ng 2. Bu Buku ku 2, 2, Ten Tenta tang ng Ben Benda da 3. Buku Buku 3, Tentang entang Peri Perikat katan an 4. Buku 4, 4, Tentang Tentang Pembuktia Pembuktian n dan Daluwars Daluwarsa. a. Menu Me nuru rutt beber beberap apa a ahli ahli huku hukum m sist sistim imat atik ika a ini ini sala salah, h, kare karena na masi masih h bany banya a kelemahan didalamnya. Kelemahan Kelemahan sistimatika hukum perdata ini adalah ; 1.
Pada Pada Bu Buku ku 2, tern ternya yata ta meng mengat atur ur (jug (juga) a) tent tentan ang g huku hukum m wari waris s. Menurut penyusun KUHPer, hukum waris dimasukkan KUHPer karena waris waris merupa merupakan kan cara cara memper memperole oleh h hak milik milik . Ini menimb menimbulk ulkan an Tindakan Kepemilikan : Segala tindakan atas sesuatu karena adanya hak hak
mili milik k
(Men (Mengg ggun unak akan an,,
Memb Me mbua uang ng,,
Menj Me njua ual, l,
Meny Me nyim impa pan, n,
Sewakan, dll). dll). 2. Pada Pada Bu Buku ku 4, tent tentan ang g Pembuk embukti tian an dan dan Dalu Daluwa wars rsa, a, KUHP KUHPer er (jug (juga) a) mengat mengatur ur tentan tentang g Hukum Hukum Formi Formil. l. Mestin Mestinya ya KUHP KUHPer er merupa merupakan kan Hukum Hukum Materi Materiil, il, sedang sedangkan kan Hk. Formi Formill nya nya adalah adalah Hukum Hukum Aca Acara ra Perdata.
Atas Atas perbeda perbedaan an pendapa pendapatt para para ahli ahli tersebu tersebut, t, kemudi kemudian an muncul muncul sistem sistemati atika ka hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan (Doktrin) : 1. Bu Buku ku 1, 1, Ten Tenta tang ng Ora Orang ng 2. Buku Buku 2, Tenta Tentang ng Hukum Hukum Kelu Keluarg arga a 3. Buku 3, 3, Tentang Tentang Hukum Harta Kekaya Kekayaan an 4. Buku Buku 4, Tenta Tentang ng Hukum Hukum Wari Waris. s.
BUKU 1, TENTANG ORANG. Orang, pada dasarnya bukan manusia. Tetapi Manusia itu pasti Orang. Orang menurut Perdata dibagi menjadi 2 ; 1. Natuurl Natuurlijk ijk Pers Persoon, oon, yait yaitu u Manusia Manusia.. 2. Recht Recht Pers Persoon, oon, yait yaitu u Badan Badan Hukum Hukum.. Yang kemudian disebut Subyek Hukum : Subyek Subyek Hukum adalah adalah
•
sesuatu sesuatu yang dapat dapat memperoleh memperoleh hak dan dan
kewajiban, atau merupakan pendukung hak dan kewajiban. Wujud subyek hukum tersebut 2 point diatas.
1. Natu Natuur urli lijk jk Per Perso soon on Pertanyaan
:
Seja Se jak k
kapa kapank nkah ah manu manusi sia a
menj menjad adii
subj subjek ek
hukum, sejak dalam kandungan atau kelahiran ? Jawaban : Sejak dilahirkan hingga kematian. Namun, pasal 2 menyebutkan
“ana “anak k
dala dalam m
kand kandun unga gan n
dian diangg ggap ap
suda sudah h
dilahirkan dilahirkan jika kepentingan kepentingan anak menghendaki menghendaki dan ia lahir dalam keadaan hidup” . Dengan Dengan adany adanya a Pasal Pasal 2 ini muncul muncul pengec pengecual ualian ian yang yang kemudi kemudian an menyatakan : “Semua “Semua manusia merupakan Subyek Hukum sejak dalam kandungan BILAmana
ia
memi memili liki ki
kepe kepent ntin inga gan n
yang yang
meng menghe hend ndak akii
dan dan
dilahirkan dalam keadaan hidup” hidup ” Pasal diatas hanya merupakan pengecualian, tidak berlaku umum, hany hanya a
pada pada
halhal-ha hall
tert terten entu tu
dima dimana na
kepe kepent ntin inga gan n
mengh menghen enda daki ki..
Cont Contoh oh
Kepentingan yang menghendaki yaitu Waris. Waris. Namun Namun demiki demikian, an, manusi manusia a yang yang dimaks dimaksud ud terseb tersebut ut belum belum dapat dapat melaku melakukan kan Perbu Perbuata atan n Hukum, Hukum, karena karena masih masih dibawa dibawah h umur umur (belum (belum dewasa dewasa)) sehi sehing ngga ga tida tidak k
caka cakap p
berti bertind ndak ak..
Denga Dengan n
demi demiki kian an ia dapa dapatt
perwalian atas perbuatan hukum untuk kepentingannya.
memp mempero erole leh h
Subyek Tidak Cakap Hukum : •
Anak dibawah umur (belum dewasa). Hk.Pdt:21 Hk.Pdt: 21,, UU.1/74:18 UU.1/74:18..
•
Orang dibawah pengampuan. Yaitu aitu “Orang Orang yang yang sudah sudah dewasa dewasa karena karena alasan alasan terten tertentu tu dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum” hukum ”. Contoh : Orang Gila, Sakit Ingatan, Pikun, Boros, Pemabuk. Orang diakui berada dalam pengampuan apabila keluarganya telah mengajukan mengajukan permohonan permohonan pengampuan dan ia sendiri sendiri kemu kemudia dian n tela telah h terda terdaft ftar ar di Penga Pengadil dilan an Nege Negeri ri sete setemp mpat at berdasarkan putusan Hakim. Orang dalam Pengampuan akan memiliki kekebalan hukum karena kondisinya yang memaksa demikian.
•
Seorang Istri. Menuru Menurutt Hukum Hukum Perdat Perdata, a, seo seoran rang g istri istri merupa merupakan kan subye subyek k tidak cakap hukum. Namun Namun berdas berdasark arkan an UU No.1/1 No.1/1974 974 Tentang entang Perka Perkawin winan, an, seor seoran ang g
Istri Istri
diny dinyat atak akan an
caka cakap p
bert bertin inda dak k
/
mela melaku kuka kan n
perbuatan hukum. Deng Dengan an ini ini maka maka yang ang berl berlak aku u adal adalah ah UU Perka erkawi wina nan, n, berdas berdasark arkan an pada asas asas hukum hukum Lex Pos Poster terior iorii derogat derogat Lex Priore : Hukum Hukum yang yang baru baru mengha menghapus pus aturan aturan yang yang lama lama. Dengan syarat peraturan baru itu harus sederajat hirarkinya dengan peraturan lama.
2. Rech Rechtt Per Perso soon on Menurut Ridwan Sahani ; Recht echtpe pers rsoo oon n
atau atau Ba Bada dan n
huku hukum m
adal adalah ah Pendu enduku kung ng hak hak
dan dan
kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa (yakni manusia). Badan Hukum merupakan merupakan perkumpulan perkumpulan / persekutuan persekutuan oang-orang oang-orang tetapi tidak setiap perkumpulan merupakan suatu Badan Hukum. Kriteria Badan Hukum Suatu perkumpulan adalah Badan Hukum jika memenuhi syarat : 1. Materiil •
Harta kekayaan yang terpisah (p’usahaan dg investor).
•
Ada Tujuan
•
Ada kepentingan
•
Terorganisir
2. Formil •
Ada pengesahan atau pengakuan dari pemerintah.
3. Hukum Perkawinan Pasal 1 UU No.1 / 1974, Pengertian Perkawinan ; “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seoang seoang wanita wanita sebagai sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME” (?) Pertanyaan Pertanyaan : Apaka Apakah h perkaw perkawina inan n sejeni sejenis s diperb diperbole olehka hkan n ? Bagaim Bagaimana ana dengan dengan kawin kontrak ? Jawab : Tidak. Perkawinan sejenis melawan pasal 1, ...antara seorang pria dan wanita... . Untuk kawin kontrak juga melawan pasal 1, ...bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Kawin kontrak bersifat sementara dan tidak kekal.
Sah-nya Perkawinan Pasal 2 UU No.1/1974 ;
Ayat 1
: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama atau kepercayaannya itu.
Ayat Ayat 2
: Tiap-tiap Tiap-tiap perkawi perkawinan nan dicatat dicatat menurut menurut peratur peraturan an per-UU-a per-UU-an n yang berlaku.
Menurut Menurut hukum Perdata dalam perkawinan perkawinan mengesampingkan mengesampingkan Hukum Agama, Agama, yang penting didaftarkan maka perkawinan itu dianggap sah. (?) Pertanyaan : •
Apakah
ayat
1
dan
2
harus
terpenuhi
(secara
kumulatif/bersamaan) untuk mengesahkan perkawinan ? (Harus b’dasarkan agama dan harus didaftarkan ?). •
Lalu apakah fungsinya pendaftaran/pencatatan ?
(!) Jawab : •
Pendapat Pendapat 1 : Perkawina Perkawinan n dicatatkan dicatatkan atau tidak tetap sah, pencatatan pencatatan hanya untuk memenuhi segi admimistratif. admimistratif.
•
Penda Pendapa patt 2 : Perk Perkaw awin inan an harus b’da b’dasa sark rkan an huku hukum m agam agama a dan harus dica dicata tatk tkan an (kedu (keduan anya ya seca secara ra kumu kumula lati tif) f) baru baru dapa dapatt dikat dikatak akan an sah. sah. Pendapat ini beralasan berdasarkan pada perlindungan hukum bagi pihakpihak yang melakukan perkawinan.
Misalnya Misalnya : Perkawina Perkawinan n bawah bawah tangan tangan mempersuli mempersulitt masalah masalah waris, waris, atau pengakuan sah atau tidaknya (akta) kelahiran seorang anak,dsb. (?) Pertanyaan : •
Berdasarkan pasal 2 ayat 1, bolehkah perkawinan beda agama ?
(!) Jawab : •
Diliha Dilihatt dari dari masala masalah h teknis teknis (impleme (implementa ntasi si pasal pasal 2 ayat ayat 1 & 2) sudah sudah menimbulkan masalah, namun ini bukan melawan UU.
•
Ternyat ernyata a UU No.1/1 No.1/1974 974 tidak tidak mengat mengatur ur (dg jelas jelas)) perkawina perkawinan n beda agama, agama, jika demikian (tidak diatur UU) maka dasar hukumnya adalah asas kepatutan atau kepantasan.
•
Terjadi kekosongan hukum pada UU No.1/1974, maka dasar hukum dapat dikemba dikembalik likan an pada pada Kitab Kitab Hukum Hukum Perda Perdata ta (BW). (BW). Namun Namun terny ternyata ata BW sendiri tidak mengaturnya. Maka kita dapat menggunakan hukum agama atau kepercayaan kita.
Uts limit
BUKU 2, TENTANG BENDA Buku ke-2 mengatur tentang Benda menganut sistem tertutup, tertutup, berbeda dengan Buku ke-3, yang menganut sistem terbuka. terbuka. Sistem Tertutup : Orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan oleh UU. Sistem Terbuka Terbuka : Orang boleh membuat perjanjian walaupun perjanjian itu belum (atau tidak) diatur dalam UU. Karena Karena menganut menganut sistem tertutup, tertutup, hak kebendaan harus sesuai seperti yang sudah ditetapkan UU. (Harus berdasarkan UU, tidak boleh mendasarkan pada ketentuan lain seperti perjanjian,dsb.) Berl Be rlak akun uny ya
Buku Bu ku
ke-2 ke-2
sang sangat at
dipe dipeng ngar aruh uhii
oleh oleh
UUP UUPA
No.5 No.5/1 /196 960. 0.
Sepanja Sepanjang ng menyan menyangku gkutt Bumi, Bumi, Air, Air, dan Kekaya Kekayaan an yg Terkan Terkandung dung didala didalamny mnya a Burgerli Burgerlijk jk Wetboek Wetboek dinyat dinyataka akan n tidak tidak berlak berlaku u lagi lagi kecuali ketentuan ketentuan tentang tentang HIPOTIK. Buku ke-2, karena adanya UUPA dan sepanjang diatur oleh UUPA, maka ; 1. ada pasal pasal yang yang tak tak berlaku berlaku lagi lagi (co (co : tentang tentang tanah) tanah) 2. ada pasal pasal yang yang tak tak berlaku berlaku sepen sepenuhn uhnya ya.. 3. ada pasal pasal yang yang berla berlaku ku sepen sepenuhn uhnya ya.. Contoh : •
Hipotik atas tanah tidak berlaku lagi (sejak 1996)
•
Hipoti Hipotik k yang yang masih masih berlak berlaku u adalah adalah pada pada Pesaw Pesawat, at, Kapal Kapal,, dan ketentuan khusus lainnya.
BENDA Pengertian secara yuridis dalam pasal 499 BW ; “Segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik” •
Dala Dalam m kons konsep ep Perd Perdat ata, a, MA MANU NUSI SIA A buka bukan n benda kare karena na tida tidak k dapa dapatt dijadikan objek hak milik.
•
Dalam konsep Pidana, MAYAT merupakan benda sebagai objek hak milik bagi ahli warisnya.
Macam Benda 1. B. Bergerak Bergerak dan Tak Tak Bergerak Bergerak (Tetap) (Tetap).. 2. B. Habis Habis Pakai Pakai dan Tak Tak Habis Habis Pakai. Pakai. 3. B. Yg Yg sudah sudah ada dan dan B. Yg masih masih akan akan ada. 4. B. Yg Yg dapat dapat dibagi dibagi dan B. Yg Yg tidak tidak dapat dapat dibagi. dibagi. Dari bermacam benda tersebut tersebut yang paling penting adalah adalah Benda Bergerak dan Benda Tetap. Tetap.
Benda Bergerak Dikatakan benda bergerak karena ; 1. Sifatnya Sifatnya,, yang yang mudah mudah digerakkan digerakkan atau dipindahkan. dipindahkan. 2. UU menentuka menentukan, n, menyata menyatakan kan benda benda itu merupaka merupakan n B. Bergerak. Bergerak. Macam benda bergerak ; 1. Berwujud 2. Tak Be Berw rwuj ujud ud.. Benda Tetap Dikatakan benda tetao karena ; 1. Sifatn Sifatnya ya,, tidak tidak dapat atau sulit sulit digera digerakka kkan n atau atau dipinda dipindahka hkan. n. Contoh : Tanah dan apa yg ada diatasnya. 2. Tujuan pemakaian pemakaiannya nya,, benda itu dipakai dipakai tanpa harus harus dipindah-pinda dipindah-pindahkan. hkan. Contoh : Mesin Pabrik. 3. UU menentuk menentukan, an, menyat menyataka akan n benda itu sebagai sebagai benda tetap. tetap. Contoh Contoh : Kapal Laut dan Pesawat Terbang.
Arti penting Perbedaan B. Bergerak dan B. Tetap Ada 4 arti penting dalam membedakan B. Bergerak dan B. Tetap, Tetap, yaitu ;
1.
Bezit, Hak Penguasaan atas Benda
2.
Levering, Penyerahan atau Pengalihan
3.
Bezwaring, Pembebanan
4.
Verjaring, Daluwarsa
1. BEZIT BEZIT (Hak (Hak Peng Penguas uasaan aan atas atas Benda) Benda) Pasal 1977 BW ; •
B.
Berg Be rger erak ak
:
Tidak idak
perl perlu u
Bukt Bu ktii
Kepem epemiilika likan n
seba sebaga gaii
Hak Hak
Penguasaan, Pemegang benda bergerak (beziter) dianggap sebagai pemilik (eighiner) benda bergerak tersebut. •
B. Tetap : Perlu Bukti Kepemilikan, Pemegang benda tetap belum tentu sebagai pemilik, ia harus punya bukti kepemilikan.
2. LEVERING LEVERING (Penyer (Penyerahan ahan atau Pengaliha Pengalihan) n) •
B. Bergerak : Penyerahan dilakukan secara nyata. nyata.
•
B. Tetap Tetap : Penyerahan Penyerahan dilakukan secara hukum, atau balik nama. (?) Pertanyaan
Kenap enapa a kend kendar araa aan n berm bermot otor or seba sebagai gai B. Be Berge rgera rak k haru harus s mela melalu luii levering balik nama ? (!) Jawab Ada “PENDAPAT” (awas cuma pendapat) pembedaan diatas ini sudah tidak tidak relev relevan, an, yg releva relevan n sekara sekarang ng adalah adalah B. Terdaft erdaftar ar dan Tidak Tidak Terdaftar. 3. BEZWA BEZWARIN RING G (Pemb (Pembeba ebanan nan)) Arti pembebanan : contoh, ketika suatu benda dijadikan suatu jaminan, ia dikuasai oleh orang lain. Penjaminan itulah yang disebut pembebanan disebut pembebanan.. •
B. Bergerak : Ada Pembebanan (Bezwaring)
•
B. Tetap Tetap : Tidak ada Pembebanan (Bezwaring)
4. VERJ VERJAR ARIN ING G (Daluw (Daluwar arsa sa)) •
B. Bergerak : Tidak ada Daluwarsa (Verjaring)
•
B. Tetap : Ada Daluwarsa (Verjaring)
HAK KEBENDAAN Iala Ialah h hak hak MUTL MUTLAK AK atas atas suat suatu u bend benda a dima dimana na hak hak itu itu memb member erik ikan an keku kekuas asaa aan n langs langsun ung g atas atas suat suatu u benda benda dan dan dapa dapatt diper diperta taha hank nkan an terh terhad adap ap siapapun juga. Kedudukan Hak Kebendaan dalam Hak Keperdataan ; Hak Keperdataan ada 2 macam, HAK MUTLAK dan HAK RELATIF. HAK MUTLAK ;
•
Hak Kepribadian, co : hak untuk hidup, hak atas nama b aik, dll.
•
Hak dalam Hk. Keluarga : hubungan anak-ortu, suami-istri, dsb.
•
Hak mutlak atas suatu benda : hak kebendaan, kebendaan, dll.
HAK RELATIF ; •
Hak ini muncul akibat adanya perjanjian.
Maka dg demikian, hak kebendaan memiliki kedudukan didalam dan sebagai HAK MUTLAK dalam Hak Keperdataan.
Sifat Hak Kebendaan a. Mutlak, Mutlak, hak dapat dapat dipertahan dipertahankan kan terhadap terhadap siapapu siapapun, n, harus harus dihormati dihormati dan ditaati oleh siapapun. b.
Droit de Suit (Mengikuti), hak mengikuti benda itu dimanapun dan pada siapapun benda itu berada.
c.
Droit de Preferen (Didahuluk (Didahulukan), an), hak selalu selalu mendahuluka mendahulukan n pemilik pemilik hak kebendaan bila muncul suatu perkara.
•
Dilanjutkan pada dokumen berikutnya... ber ikutnya...