DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN Author : Sumardi Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai
[email protected]
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN Pada hakikatnya pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis. Perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Pemerintahan di zaman purba misalnya ditandai oleh banyaknya sistem pemerintahan dan sistem yang lebih dikenal adalah polis Yunani. Selain polis Yunani, kerajaan Inka yang berdiri antara tahun 1200-1500 Masehi telah memiliki sistem pemerintahan yang despotisme yaitu suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa. Plato dan Aristoteles lah yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk dengan alasan pembagian tersebut. Konsep-konsep tentang pemerintahan yang baik dan buruk menurut Plato dan Aristoteles masih terefleksi sepanjang sejarah pemerintahan di dunia hingga dewasa ini. Awal pemerintahan Romawi merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Pada abad
pertengahan pengaruh agama Kristen masuk ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan teori dua belah pedang. Di zaman baru sekalipun pemerintahan tidak menjadi jelas setelah runtuhnya polis Yunani serta konflik antara Paus dan Raja berkepanjangan namun pada akhir abad pertengahan muncul pemerintahan di zaman baru dengan pengalaman perjalanan sejarah yang panjang dari masing-masing negara sehingga lahirlah konsep tentang adanya kemandirian serta kekuatan pemerintahan. begitupula Machiavelli mengajarkan tentang bagaimana seorang raja harus mempertahankan serta memperbesar kekuasaan pemerintah sebagai tujuannya melalui menghalalkan segala cara. Bagi Machhiavelli yang penting dalam politik pemerintahan negara adalah kekuasaan, dia mengahalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Jadi yang dianjurkan bukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat merebut kekuasaan dan mempertahankannya (Syafiie, 2010:102). Machiavelli lebih jauh berpendapat bahwa dalam praktik kekuasaan yang nayata, tidak ada hubungan antara kekuasaan tersebut dengan etika bernegara, karena negara itu bagi Machiavelli bersifat sekuler termasuk didalamnya berbagai perebutan kekuasaan sedangngkan etika berkaitan dengan norma yang berkenaan dengan peraturan tuhan yang trasedental, yaitu dianggap berorientasi pada dunia gaib. Hal serupa kemudian muncul dalam praktik pemerintahan khususnsya Indonesia, seperti halnya dalam perkembangan politik pemerintahan yang disertai dengan hadirnya berbagai partai politik hingga era reformasi yang gerakannya sudah tak terelakkan lagi, pasalnya pro dan kontra antara pejabat politik dengan
pejabat pemerintahan. Lebih konkrit bahwa rangkap jabatan yang dimaksud jelas memberi efek bagi bangsa dan negara. Bentuk kekuasaan seperti rangkap jabatan berpeluang
besar untuk menciptakan embrio- embrio yang korup dan
menyimpang dari kekuasaan yang oleh Mifta Toha dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum Indonesia (2014: 3) menyebutnya sebagai gajal anomali dalam sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara. Sementara dalam kajian analisis gejala- gejala seperti telah terurai diatas penulis kemudian menganggapnya bahwa sebenarnya lingkup pemerintahan ternyata tidak hanya bercerita persoalan pemenuhan dan pelayanan seperti pada pembahasan berikutnya nanti, namun jauh daripada itu masalah dan gejala pemerintahan juga bercerita tentang kekuasaan. Lebih jelanya akan diauraikan pada pembahasan berikut A. Munculnya Masalah dan Gejala Pemerintahan Dari sudut pandang (focus of interest), munculnya masalah dan gejala pemerintahan tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial dimana pemerintahan sebagai suatu gejala sosial telah muncul sejak lahirnya manusia di muka bumi, telah dikenal dalam tatanan keluarga atau rumah tangga antara orang tua dan anaknya, dimana adanya kepala keluarga yang mempunyai beban moril terhadap istri dan anaknya baik menyangkut kebutuhan primer, sekunder begitupula dalam merencanakan masa depan mereka. Dalam sebuah keluarga yang anaknya tidak atau kurang afeksi dari seorang kepala keluarga maka pertumbuhan, perkembangan dan kedewasaan si anak tersebut serba kekurangan. Ibaratnya kepala keluarga adalah kemudi kapal yang mengarungi samudera dimana kapal
diarahkan oleh sang nahkoda maka disitulah penelusuran yang dilalui untuk sampai ke tujuan yang dikehendakinya. Asumsi tersebut mengantar penulis untuk menyedot sejauh mana multitafsir dari asal kata pemerintahan. Misalnya dalam metodologi ilmu pemerintahan oleh Taliziduhu Ndraha menganggap bahwa lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal. “Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut government (latin gubernare, greek Kybernan, artinya to steer, mengemudikan dan mengendalikan, sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal” (Talisiduhu Ndraha, 2010: 7). Namun tidak jarang muncul pertanyaan misalnya adakah kemungkinan kapal tersebut selalu sampai pada arah dan tujuan yang dikehendakinya?. Jawabannya ialah tentu saja bergatung dari nurani, moral dan kesanggupan atas amanah yang dijalankan. Maka seperti itupula bentuk perumpamaan sederhana guna mengenal lebih dalam tentang pemerintahan. Dilain hal, Armansyah salah seorang aktivis
NGO (Non Governmental
Organizaton) dalam materinya di acara pendidikan politik pembebasan pada Tanggal 17 Agustus 2015 yang bertempat di Baruga Adat Pemuda Turungan Baji Kab. Sinjai menyampaikan bahwa mustahil sebuah tujuan sejati akan tercapai manakala tujuan antara sebagai proses di abaikan begitu saja. “Ada dua kecenderungan yang kerap muncul sebagai paradigma seorang pimpinan dalam mengendalikan organisasi atau lembaganya yang pertama Memprogramkan sesuatu yang abstrak untuk mencapai tujuan sejati dan kedua paradigma yang memprogramkan sesuatu yang konkrit namun jelas input- proses- output serta outcomenya”
Artinya dapat dipahami bahwa kebutuhan seorang manusia menjadi objek vital bagi pemerintah untuk mengakomodir tujuan yang lebih konkrit dimana tujuan berpemerintahan tepat sasaran. Sementara dalam pandangan kybernology bahwa manusia senantiasa mempunyai indikator kebutuhan. Indikator tersebut menyangkut jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan. Kybernologi sebagai platform dalam mengkaji gejala pemerinatahan relasinya senantiasa berkaitan dengan sosiologi, dalam mana suatu gejala dipelajari bersama oleh sosiologi dan kybernologi begitupula dengan masalah pemerintahan dipelajari oleh sosiologi. Mencermati definisi Rose, lihat Taliziduhu Ndraha (Kyernologi: 364) sosiologi kemudian memusatkan perhatiannya pada proses sosial yang spesifik termasuk menyangkut bentuk, kekuatan yang menggerakkannya dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Sehingga dapat dipahami bahwa gejala sejenis itu disebut pula sebagai gejala sosiologikal yang terorganisir artinya artinya memiliki legalitas formal dan struktur kelembagaan yang sistematis. Dalam daripada itu, gejala dan peristiwa pemerintahan dalam paradigma psikologi merupakan commom platform melalui objek material antara pemerintah dan yang diperintah dengan hubungan pemerintahan dengan lingkungan pemerintahan (lihat, Taliziduhu Ndraha, Kybernolog 2, hal: 456-459). Peristiwa pemerintahan terjadi di dalam hubungan pemerintahan. Oleh karena itu baik pemerintah maupun yang diperintah bersama- sama atau sendiri- sendiri, mempengaruhi hubungan tersebut secara psikologikal, fisiologikal, dan sosial. Dari aspek pemerintahan, pihak yang pemerintah disebabkan oleh beberapa
faktor, misalnya wewenang, hak, kepentingan, kompetensi, hukum dan sebagainya. Sementara dari pihak yang diperintah faktor psikologikal itu misalnya ketidakberdayaan, kekecewaan, HAM, kebutuhan, budaya, dan lain hal. Dengan demikian
dapat
dikonstruk
paradigma
psikologi
pemerintahan
menurut
pendekatan lintas disiplin, sebagai berikut: Psikologi
1. Faktor psikologikal pemerintah: kewenangan, hak, kompetensi, kepentingan, kesempatan, hukum, dsb. 2. Faktor psikologikal pihak yang diperintah: ketidakberyaan , kekecewaan, budaya, HAM, kebutuhan, dsb.
Ilmu pemerintahan
1. Proses (input, throughput, output, outcome, evaluasi, feedback) 2. Struktur 3. Lingkungan 4. tekhnologi
Paradigma Psikologi Pemerintahan (Taliziduhu Ndraha, 2002: 457) Secara detail Ndraha menjabarkan bahwa empat kekuatan di pihak pemerintahan berhadapan dengan drivers dari pihak lingkungan kejiwaan manusia, sementara pelaku pemerintahan selaku alat organisasional berhadapan dengan dirinya sendiri (pelaku pemerintahan) sebagai SDM yang berkepentingan. Kepentingan SDM bisa berbeda atau konflik dengan kepentingan organisasi. Sebagai fokus bahwa yang dimaksud dengan pelaku pemerintahan adalah pemerintah dalam hubungan pemrintahan, yang terkontaminasi terus- menerus antara pemerintah dengan yang diperintah, baik dalam hubungan interaksional yang memiliki posisi dan kekuatan tawar- menawar antara pemerintah dengan yang diperintah guna
mencapai
kesepakatan
maupun
dalam
hubungannya
secara
Taliziduhu
Ndraha
transformasional. Sejalan menambahakan
dengan dalam
paradigma bukunya
tersebut
Metodologi
Ilmu
Pemerintahan
mengemukakan bahwa: “Gejala sosial terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat” (Ndraha, 2010: 6). Gejala pemerintahan sebagai gejala sosial khusus (spesific) juga berawal dari definisi pemerintahan dan ilmu pemerintahan yang sekali lagi mengemukakan
bahwa
pemerintahan
adalah
proses
pemenuhan
(penyediaan) kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan. Sehingga pemerintahan selalu menyangkut dua belah pihak, pertama pemerintah dengan kekuasaannya dan kedua yang diperintah dengan tuntutannya. Lembaga yang didesigh khusus dan berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dimaksud disebut pemerintah. Para filosof sebelum abad masehi seperi Socrates, Plato dan Aristoteles telah mencoba berpikir dan memformulasikan gejala- gejala pemerintahan itu secara lebih sistematis, universal dan radikal. Misalnya
Aristoteles
dalam
Inu
Kencana
Syafiie
(Etika
Pemerintahan, ed_2010; 99), mendukung adanya sebagian masyarakat yang dianggap budak karena sejalan dengan garis hukum alam, bahkan beliau pun menjustise, adanya perbedaan gender antara kaum laki-laki
dengan perempuan. Menurutnya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh budaya yang berkembang kala itu. Radikalismenya bahkan nampak kearah sekuler yang berusaha memisahkan perenungan kerohanian yang trasedental dengan kehidupan keduniawian. Dengan analogi ketuhannya ia menganggap bahwa Tuhan muncul karena kadar intelektual manusia belaka, bila alam semesta bermula dari Tuhan maka awalnya juga dapat diusut dengan mengetahui tuhan itu sendiri. Dengan kajian teologi seperti yang telah Aristotelas kemukakan itu, lalu disandingkan dengan masalah dan gejala pemerintahan maka paradigma pemerintahan secara rasional sifatnya normatif dan formal yang aktualisasinya menitik beratkan pada legitimate powernya yang transparan dan akuntabel. Berangkat dari uraian tersebut menurut hemat penulis bahwa kultul yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tentunya menjadi suatu peristiwa yang menarik dan memerlukan perhatian baik oleh kaum akademisi
maupun
perilaku
para
penguasa,
karena
dalam
perkembangannya emansipasi terhadap warga negara adalah suatu keharusan untuk mencari formulasi kebijakan guna meminimalisir peristiwa- peristiwa semacam itu. Sehingga masalah pemerintahan muncul sebagai akibat dari praktek pemerintahan yang merupkan peristiwa dari pemerintahan. Uraian di atas pun diperkuat oleh pandangan S. Pamudji (1987:23), menurutnya bahwa pemerintahan secara etimologi berasal dari kata
pemerintah, sementara pemerintah berasal dari kata perintah. Dengan indikator uraian bahwa: 1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu perbuatan. 2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (Daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu dalam suatu negara, misalnya kabinet yang merupakan suatu pemerintah. 3. Pemerintahan adalah perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya untuk memerintah. Demikian pula Bayu Suryaningrat (1981: 1) menegaskan bahwa disipin ilmu tertua adalah ilmu pemerintahan karena dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filsuf yaitu Plato dan Aristoteles. B. Pemerintahan Sebagai Kebutuhan Hidup Manusia Manusia secara universal mempunyai karakteristik dan nilai- nilai/ values yang berbeda- beda, sebagai bentuk keberagaman misalnya mulai dari ras, warna kulit, kultur dan keyakinan merupakan aspek tepenting dalam menganalisa sejauh mana peranan pemerintahan sebagai salah satu indikator kebutuhan manusia. Sebagai langkah untuk mendalami paradigma itu maka urgensi tugas dan Aristoteles hidup antara tahun 322-384 SM (Kelahiran Nabi Isa A.S). Dalam suatu sistem pemerintahan Aristoteles mendukung adanya segelintir masyarakat yang dianggap sebagai budak belian karena dianggap sejalan dengan garis hukum alam, dan dia bahkan percaya kerendahan martabat wanita dibandingkan kaum laki- laki, ini tentu saja dipengaruhi oleh budaya yang berlaku kala itu. Kemiskinan adalah bapakanya revolusi, atau dia mengatakan bahwa barang siapa sudah merenungi arti memerintah sesama manusia pasti yakin bahwa nasib suatu imperium tergantung pada pendidikan dari generasi penerusnya.
fungsi pokok pemerintah menjadi telah lebih lanjut. Berdasarkan literature maupun fakta di lapangan, maka penulis mencoba menguraikan lebih sederhana tugas dan fungsi pokok pemerintah sebagai berikut: 1.
Tugas Pemerintah a. Mengadirkan kesejahteraan bagi masyarakat (Public Welfare b. Melindungi dan mengayomi masyarakat c. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat d. Pengendalian atas keseluruhan tindakan warga e. Mengatur kehidupan bersama warga agar tercipta keteraturan
2.
Fungsi Pokok Pemerintah a.
Pengaturan/ regulation, adalah pemerintah melakukan perumusan dan implementasi kebijakan,
misalnya peraturan perundang-
undangan, agar tercipta keteraturan dalam masyarakat. b.
Pembangunan/ development, adah pemerintah memiliki fungsi perencanaan dan implementasi program pembangunan. Hal ini dimaksud agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera.
c.
Pemberdayaan/ empowerment, adalah pemerintah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarkat. Hal ini dimaksud agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang mandiri.
d.
Pelayanan/
services,
adalah
pemerintah
merencanakan
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat/ public service.
dan
Relasi pemerintah dengan manusia terjabarkan melalui uraian tugas dan fungsi pemerintah dengan relasinya dengan manusia yang mempunyai kebutuhan, sebagaimana skema berikut: NEGARA
PEMERINTAH Horizontal TUGAS & FUNGSI
KEBUTUHAN Vertikal
MANUSIA Skema Relasi Pemerintah dan Manusia Ilustrasi yang penulis gunakan diatas jelas mempertajam pisau analisa pembaca untuk menarik benang merah bahwa pemerintahan bukanlah sematamata unsur negara sebagaiman yang akan di jabarkan di bab pembahasan selanjutnya tetapi pemerintahan adalah kebutuhan urgen bagi manusia selaku masyarakat atau warga negara, baik dalam hubungannya secara vertikal misalnya kepengurusan akte kelahiran (AK), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), maupun dalam hubungannya secara horisontal, sebagiamana tugas dan fungsi pemerintah yang telah diuraikan sebelumnya. Dilain sisi dengan perspektif kenegaraan, syarat berdirinya suatu negara salah satunya adalah adanya penduduk. Rasionalitas inilah kemudian memperjelas bahwa eksitensialis manusia secara umum merupakan penduduk disetiap negara
yang tidak hanya memerlukan pengakuan tetapi dalam dari pada itu setiap orang salaku penduduk dan warga negara mempunya mutualisme dalam pengemabngan dirinya. Misalnya pendidikan, pekerjaan , kesehatan, keamanan dan sebagainya. Sehingga kontrol dan peran pemerintah selaku kemudi dalam kehidupan bernegara begitu penting, baik ditingkat pusat, regional maupun lokal. Memberi ruang kepada pemerintah untuk menerapkan kewajibannya jelas tidak ambiguistik karena secara yuridis telah termaktub dalam beberepa item konstitusi negara.(lihat UUD 1945 Amandemen Ke-4 yang telah disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal 27, 28- 29). C. Munculnya Pemerintahan Sebagai Ilmu dan Seni Merujuk pada induk ilmu yaitu filsafat maka orientasi pengembangan ilmu tidak terlepas dari ide dan teori terhadap fakta maupun fenomena yang ada. Konstruk idealisme ilmuan memberi sumbangsih terhadap pengembangan dan cabang ilmu begitu pula dengan teori yang nota benenya merupakan konstruk atau UUD 1945 Bab X Warga Negara Dan Penduduk. Pasal 27, ayat (1). Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bab XA Hak Asasi Manusia. Pasal 28A: Setiap orang berhak untk hidup dan berumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengn undang- undang. Pasal 28C, ayat (1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidunya dan demi kesejahteraan umat manusia, (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D, Ayat (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yag adil serta serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3). Setiap warga negara berhak memperolah kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4). Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28I, ayat (3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, (4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bab XI Agama, pasal 29 ayat (1). Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa
konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan- hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan dan memprediksi suatu gejala sebagaiman halnya dengan munculnya masalah dan gejala pemerintahan. Sejalan dengan paradigma itu, Muh Nasir (1988) pun mengemukakan bahwa teori adalah alat dari ilmu (tool of science),sebagai formulasi fakta-fakta. Berdasarkan analisa yang sebelumnya telah diuraikan esensi antara pemerintah dengan manusia dalam relasinya secara vertikal dan horizontal. Maka penulis kemudian mencoba mengembangkan uraian tersebut dengan kaitannya antara teori dan fakta dengan perspektif induktif dan deduktif sehingga melahirkan suatu ilmu. Karena secara realistis dan rasional praktik pemerintahan selaku suprastruktur politik dalam mengelola dan mengontrol keberlangsungan negara mengacu pada hak dan kewajibannya. Misalanya dalam proses pengambilan keputusan (decision marking), kelihaian dan kepiawaian pemerintah untuk memutuskan sesuatu perlu memperhatikan berbagai aspirasi dari bawah dalam hal ini adalah masyarakat. Legitimate Power pemerintah sebelum mengambil keputusan adalah keliru ketika tidak menggunakan rasionya. Sehingga hal mendasar dapat dilakukan adalah aspiarasi dari bawah itu kemudian diperoleh fakta- fakta dan selanjutnya di observasi agar mempermudah adanya ramalan dan penjelasan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Sehingga posisi pemerintah sebagai legitimate power dapat melakukan decision marking yang super natural. Asumsi ini sebagai ilustrasi dalam
konseptualisasi teori sebagi cikal bakal
lahirnya pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana skema berikut:
Teori Pemerintahan
Deduktif
Induktif
1. Fakta 2. Observasi
1. Ramalan 2. Penjelasan
Pemerintahan Sebagai Ilmu Skema konseptualisasi teori pemerintahan sebagai ilmu Secara parsial dari skema diatas berkorelasi dengan paradigma kita bahwa ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan logis, mempunyai objek/ sasaran tertentu yang menjadi pokok pembahasan, adanya pusat perhatian tertentu sebagai sudut pandang (focus of interets) dalam membahas objeknya, menggunakan metode- metode ilmiah tertentu, memiliki kebenaran (vehicle) yang objektif dan dan mempunyai tujuan tertentu. Demikian halnya dengan munculnya pemerintahan sebagai ilmu. Sementara dalam konteks pengetahuan, pemahaman penulis bahwa segala sesuatu yang kita ketahui berdasarkan penangkapan panca indra baik melalui tangan, mulut, hidung, telinga terlebih lagi dengan melalui mata. Kendati pun, objektifitas disiplin ilmu utamanya pemerintahan lebih rasional lagi manakala teori dan fakta dapat dijabarkan berdasarkan teori relasi, seperti berikut:
Melamalakan Memperkecil jangkauan Memformulasikan fakta Memperjelas jangkauan pengetahuan
FAKTA
TEORI
Sumber lahirnya Menolak Merubah orientasi Mendefinisikan kembali Memberi jalan mengubah Skema Relasi Teori dan Fakta Pemerintahan......... Dari ke- 2 (dua) penjabaran skema diatas baik dalam perspektif ilmu dan pengetahuan maupun dalam perspektif fakta dan teori berdasarkan realasi dan realitasnya, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa munculnya pemerintahan sebagai ilmu karena tersusun secara sistematis dan terdiri dari konsep- konsep, dimana konsep yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Konsep- konsep yang diambil dari lapangan empirik ini telah tersusun, oleh karena itu munculnya pemerintahan sebagai ilmu disebabkan karena adanya sistematika sendiri. Walaupun pada dasarnya umurnya masih cukup muda dibanding dengan ilmu- ilmu lainnya, misalnya hukum, politik dan administarsi tetapi dalam perkembangannya ilmu pemerintahan sebagai ilmu perbendaharaan dapat lebih meyakinkan sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya.
Pemerintahan Sebagai Ilmu Ilmu pemerintahan berciri modern pertama kali lahir di Prusia dan Austria pada abad ke-18. Pada masa itu ilmu pemerintahan dikenal dengan nama Kameralwissenchaften, dengan landasan pemikiran bahwa pada masa itu diperlukan sekelompok ilmu yang dipandang berkaitan dengan fungsi pejabat pemerintah. Pada masa pemerintahan Frederik Willem I (1713-1740), mata kuliah Kameralistik diajarkan di Universitas Frandfurk dan Universitas Hale. Mata kuliah tersebut terdiri dari subjek- subjek yang dipandang esensial bagi pengelolaan secara efisien suatu negara yang diperintah secara sentralistis, berbudaya paternalistis dan menganut mahzab ekonomi merkentalisme. Terutama meliputi apa yang sekarang ini berkembang menjadi public finance, termasuk administrasi penerimaan dan pembelanjaan negara, ilmu kepolisian, statistic, stelsel perpajakan, struktur birokrasi dan ketatausahaannya, juga ilmu ekonomi dengan penekanan khusus di bidang pertanian. Hal ini tentunya dilihat dengan mempergunakan ukuran- ukuran keilmuan modern, maka kameralistik itu baik secara empiris maupun metodologis belum memenuhi persyaratan- persyaratan yang diperlukan. Numun kameralistik sebagai suatu sistem pemikiran dan sebagai suatu metode untuk mendidik mereka yang ingin bekerja di lingkungan birokrasi maka secara berangsur- angsur dan hampir sepenuhnya digantikan oleh studi di bidang hukum pada abab ke-18 dan awal abad ke -19, di Jerman dan Austria, pergeseran dari kameralistik ke cara pendekatan hukum itu berlangsung demikian cepat dan
sempurna, sehingga kameralistik dipandang tidak perlu lagi diajarkan di universitas- universitas. Menurut Carl Fredrich bahwa faktor penyebab bergesernya studi kameralistik pada studi hukum karena perkembangan spirit pemerintahan negara kala itu, negara berdasakan konstitusionalisme dan legalisme yang mengatur hubungan- hubungan antara penguasa dengan rakyat dan melindungi kebebasan dan hak milik individu- individu. Termasuk pertama : gerakan kodifikasi hukum, mula- mula di Austria, kemudian di Jerman dan dan selanjutnya di sebagian besar eropa pada waktu napoleom berkuasa; kedua, tumbuhnya lembaga- lembaga peradilan administrasi; serta selera pribadi dari para raja yang ingin mengambil hati dari rakyatnya (Carl Fredrick, 1993). Sebagai akibat dari perubahan tersebut, maka sebagian besar dari isi program pendidikan bagi mereka yang dipersiapkan untuk menduduki jabatanjabatan tinggi pemerintahan itu lalu terdiri dari aneka studi tentang hukum, sehingga orientasinya tidak lagi tertuju kepada pengelolaan secara efisien dari “estate” milik raja, melainkan tertuju kepada perepan hukum secara tepat dan benar, khususnya yang mengtur hubungan dengan antara penguasa dengan rakyat. Sampai pada pertengahan abad ke – 20, banyak negara di eropa daratan yang sebagian besar pejabat tingginya terdiri dari ahli-ahli ilmu hukum yang nota benenya memiliki bahan- bahan dari statistik mempunyai nilai besar dan dapat ia andalkan.
Dengan demikan maka semenjak bagian terakhir dari abad ke-18, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa. Merosotlah kameralistik seraya memberikan perkembangan hukum pemerintah. Hampir di seluruh daratan Eropa Barat perkembangan studi negara dan ajaran negara menjadi abad ke-19 dan pada abad ke-20 menambahkan nama studi hukum administrasi. Pada bidang ilmu pemerintahan Burke dan Benthan menganjurkan perlu diadakan perbaikan terhadap kelalaian dari dinas pemerintah, kelebihan staf, inaktif dan inkompeten. Di Amerika Serikat ilmu pemerintahan berkembang sebagai suatu bidang otonom yang dipelopori oleh Profesor Wodroow Wilson (kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat). Ia menganjurkan adanya studi khusus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang berhasilguna dan berdayaguna. Sementara ilmu yang mempengaruhi prograsitas Ilmu pemerintahan yaitu ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, psikologi, psikologi-sosial, antropologi, ekonomi, politikologi dan ditandai dengan penanganan antar disiplin, dengan pendayagunaan dari teori-teori, istilah-istilah serta metode-metode dari semua ilmu tadi, selain dipercaya dengan filsafat juga di ilhami dengan lahirnya teori pemerintahan liberal dari John Locke pada tahun 1690 yaitu ajaran tentang pemerintahan demokrasi modern. John Locke memandang kekuasaan legislatif sebagai yang tertinggi dan eksekutif berada di bawahnya. “Kekuasaan pemerintahan mesti dibatasi oleh kewajiban menunjang hakhak azasi manusia antara lain: hak atas keselamatan pribadi, hak kemerdekaan dan hak milik.”
Sebaliknya di Amerika Serikat kurang lebih 100 tahun kemudian, tumbuh ilmu yang sejenis dengan kameralisme tersebut. Ilmu ini di rintis oleh orangorang yang pernah belajar di Jerman dan terkesan hasil- hasil kameralisme pada masa lalu. Berbeda halnya dengan di Erope, maka demokratisasi Amerika Serikat sudah tidak lagi menjadi permasalahan pelaksanaannya bahkan dipandang sudah berlebihan, sehingga menimbulkan dampak negativ yang berupa inefisiensi dilingkungan
birokrasi.
Rekrutmen
untuk
kantor-
kantor
pemerintah
mempergunakan system spoil, dengan mekanisme rotation of office yang dilakukan segera setelah sesuatu partai menang dalam pemilihan umum. Sistem ini telah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun, yaitu semenjak Andrew Jackson terpilih sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 1828. Yang menjadi landasan pemikiran adalah filsafat egalitarian, yang dijabarkan menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan hasil pemilihan umum yang bebas. Dibentuklah kemudian administrasi pemerintah oleh orang- orang yang merupakan wakil- wakil rakyat. Sistem ini kemudian dipandang akan membuka kehidupan publik bagi rakyat biasa, yang sampai pada tingkatan tertentu selalu dikecualikan dari organisasi pemerintahan, disebabkan karena masih berlakunya norma- norma yang aristokratis. Para pendukung spoils System bisanya mengacu kembali kepada pidato tahunan presiden Andrew Jackson dimuka kongres pada tahun 1829, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : “Hanya dengan sistem rotasi pada kantor- kantor pemerintah sesuai dengan hasil-hasil pemilihan umum, maka kita dapat mengamankan negara dari bahaya dimana pegawai- pegawai pemerintah mempunyai kebiasaan melihat secara acuh taka acuh terhadap kepentingan rakyat serta mentolerir perbuatan- perbuatan yang dapat menguntungkan diri mereka. Saya tidak dapat berpendirian lain kecuali percaya, bahwa lebih banyak
yang hilang di sebabkan oleh berlama- lamanya seseorang di dalam jabatan publik dibandingkan dengan apa yang diperoleh dari pengalaman mereka pada umumnya. Tugas- tugas dari semua pegawai pemerintah itu adalah sedimikian lugas dari sederhananya, sehingga setiap orang yang mempunyai intelegensi akan segera mempuanyai kemampuan untuk melaksanakannya” (leonard D. White, 1954) Spoil system tersebut ternyata kemudian menimbulkan berbagai akses. Terutama banyak sekali orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kecakapan, namun diangkat menduduki jabatan- jabatan penting. Oleh sebab itu, secara berangsur- angsur timbul reaksi dari para guru besar, penulis, pendeta, editor surat kabar, bahkan dari politisi itu sendiri. Mereka menghendaki informasi para pendukung system spoil tentu saja bertahan sekuat- kuatnya. Namun praktek spoil sistem menimbulkan amarah bagi rakyat kemudian memuncak setelah terbunuhnya Presiden Garfield pada tahun 1883 yang membuka akses penyusunan Undang- Undang Pendleton (Pendleton Act). Ditahun yang sama juga merupakan awal pemberlakuan merit sistem dalam merekrut para jabatan pemerintahan, (Leonard D.White, 1958). Penekanan utama dari undang- undang pandleton itu, sebagaimana yang diantara lain dikemukakan konsiderannya, adalah : System merit itu merupakan langkah kearah moral reform. Reform kepegawaian dengan demikian di pandang bukanlah sekedar seleksi dan ujian- ujian bagi calon pegawai, namun terutama merupakan koreksi terhadap korupsi didalam kehidupan politik. Oleh seorang pendukung, undang- undang tersebut, sytem rotasi jabatan dikatakan telah menyalahgunakan kepercayaan rakyat denga menggatikannya menjadi party spoil yang menghacurkan kehormatan diri dari pada pegawai, menghacurkan pula berfungsinya partai sebagai sarana demokrasi, melacurkan pemilu sehingga
menjadi perjuangan yang serakah bagi keuntungan pribadi, dan menegradasi waak nasional dengan cara merendahkan standar dan suasana moral negara. (Leonard D. White, 1958) Namun mereka yang ingin mempertahankan sytem spoil tidak pula kurang alasannya. Seorang pendukung system spoil yang bernama Williams Martin Dicson, pada tahun 1882 mengemukakan sebagai berikut: dengan sistem ratasi yang masuk akal, maka setiap warga negara yang mempunyai aspirasi politik dn berpengalaman, serta yang sudah mencapai usia pertengahan, akan dapat berharap untuk meningkatkan harkat keluarganya dengan kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk menduduki jabatan. Prospek ini merupakn motif bekerja baik. Ini merupkan kehormatan peerge yang diberikan oleh republik, tidak kapada suatu kelas yang khusus, akan tetapi kepada setiap warga yang mengabdi kepadanya, (Leonard D. White, 1954) Mereka selanjutnya mengemukakan jika system Merit benar- benar dilaksankan, maka jabatan- jabatan pemerintah akan dikuasai dan hanya menjadi milik sekelompok warga tertentu. Alasan tentang terjadinya korupasi sebagai akaibat system Spoil tidaklah tepat. Oleh karena korupsi itu pada umumnya hanya merupakan akses. Dengan demikian jika benar terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan rotasi jabatan, maka korekasinya tidaklah harus dengan penghapusan system
rotasi
itu
sendiri.
Sebab
pergantian
pejabat-
pejabat
setelah
diselenggarakan pemilihan umum, bagaimanapun juga merupakan satu- satunya system personalia yang sesuai dengan demorasi.
Apabila korupsi itu bersifat ineherent, dalam rotation in office, maka demokrasi itu tentunya juga korup, padahal rakyat amerika sudah sepakat menerima demokrasi itu sebagai nilai tertinggi yang melandasi kehidupan kenegaraannya. Orang- orang yang menerima system Merit dengan demikian adalah anti demokrasi, merupakan orang- orang yang berusaha menggoyahkan sendi atheis yang paling dari negara dan masyarakat Amerika. Dalam perdebatan yang seru tersebut, dimana mereka yang menginginkan dilaksanakannya system Merit berhasil dipojokkan dengan tuduhan orang- orang yang anti demokrasi, beruntung ada salah seorang dewa penolong yang bernama Woodrow Willson, seorang maha guru dalam ilmu politik dengan argumenargumen ilmiahnya, Woodrow Willson berhasil mempertahankan pandangan, bahwa reformasi kepegawaian denga menerapakan sytem Merit adalh tetap sesuai dengan demokrasi sebagai nilai kebajikan sosial tertinggi di Amerika Serikat. Woodrow
Willson
membedakan
antara
politic
dengan
administration.demokrasi sebagai sistem politik adalah masuk lingkup politik, berkaitan dengan politik dan tidak berkaitan dengan administrasi. Adminstrasi adalah ilmu, yang prinsip- prinsipnya dapat diajarkan dan diterapkan pada setiap rezim, baik rezim yang demokratis maupun rezim- rezim yang lain. Kemudian administrasi juga merupakan science, profession, tekhnik, yang secara politics adalah netral. Dalam hal ini, upaya untuk membebaskan pagawai- pegawai pemerintah dari politik, dengan demikian bukan sikap anti demokrasi.
Pandangan Willson ini dikemukakan pada waktu yang tepat ketika munculnya gerakan yang dinamakan Scientific Management Movement bersamaan dengan dikembangkannya ajaran Karl Max tentang The Ideal Type Bureaucracy. Di organisasi- organisasi pemerintah, menurut Willson sudah perlu dilaksanakan cara pendekatan bisnis dalam hal pengelolaannya Business- like sppoarch to government. Sebab memang terdapat prinsip- prinsip yang bersamaan pada setiap ornaisasi, sehingga organisasi- organisasi pemerintah pun harus dikelola secara ekonomis dan efisien dalam rangka mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan oleh the administrative political superiors, yang dipilih oleh rakyat. (Leonard D. White, 1958) Samapai tahun 1930- 1940an, dikotomi politik administrasi dari Willson ini merupakan doktrin dikalangan negara- negara demokrasi yang melaksanakan System Merit. Pemahamannya tentang administrasi sebagai suatu science, yang bebas dari politik dan tidak tergantung kepada variabel- variabel kultural dan oleh karena itu dapat diajarkan sebagaimana ilmu- ilmu lainnya, telah melahirkan sejenis kameralistik versi Amerika, yaitu ilmu administrasi negara public administration. Karena administrasi itu, menurut Willson, tidak tergantung kepada variabel- variabel cultural, maka orang tidak perlu takut mengimpor system administrasi yang diciptakan dan dikembangakan pada sistem budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan administrasitive skills dari kerajaan Prusia dengan tidak harus mengalami sejarah politik Prusia.
Ketakutan terhadap Officialism yang bersifat domineeringi dan illiberal, menurut pendapatnya juga tidak beralasan selama para pegawai itu mempunyai pendidikan yang cukup dan benar- benar memahami aspirasi- aspirasi dari masyarakatnya. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, maka administrasi pemerintah di Amerika Serikat pada setiap seginya pastilah sensitifterhadap kepentingan rakyat dan terhadap public opinion. Jadi perlu korp pegawai yang terdidik dan terlatih, berperilaku baik, menghayati demokrasi sebagai, nilai sosial tertinggi di Amerika Serikat, mempunyai kehormatan diri, sehingga mereka akan selalu tanggap terhadap kepentingan rakyat dan mampu memecahkan permasalahan- permasalahan rakayat itu secara profesional. Dalam hubungannya dengan administrasi yang bebas dari nilai- nilai kultural itu memang ada pendapat dari Woodrow Willson yang bersifat mendua, karena ia juga mengemukakan sebagai berikut: sebelum kita melaksanakan sistem administrasi yang kita impor dari luar maka terlebih dahulu kita harus mengAmerika-kannya, baik dalam pikiran, prinsip-prinsip maupaun dalam tujuan. Kita harus terlebih dahulu memahai dan menghayati konstitusi kita. Juga kita harus selalu waspada akan penyakit birokrasi yang sewaktu waktu dapat menghinggapi kita. Hal ini hanya mungkin, jika kita dapat selalu bersyukur dan merasa bahagia karena dapat menghirup sebanyak- banyakanya udara Amerika yang bebas. Sementara itu di Inggris pada sekitar tahun 1700 berdirilah pemerintahan monarki parlementer di mana kedaulatan negara berada di tangan perwakilan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Revolusi Amerika pada
tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789 mempercepat proses demokratisasi dan pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia.Terhadap itu semua muncul lagi reaksi konservatisme terutama dari Burke dan Hegel. Birokrasi lahir di istana raja dan merupakan perwujudan dari orang-orang kepercayaan yang memerintah bersama raja yang diberikan pembagian tugas satu sama lain didasarkan pada selera pribadi dan tradisi. Sehingga pada awal abab 19 di Eropa terdapat kecenderungan untuk menghidupkan kembali pendekatan kameralistik bagi mereka yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan. Atas dasar itu, dibutuhkan sehimpunan ilmu tertentu untuk mengelola penyelenggaraan pemerinatahan negara secara efisien dan efektif. Sementara di Indonesia sendiri pemerintahan berawal dari pembentukan pemerintahan swasta pada tahun 1602 oleh Belanda yang bernama VOC terutama di pulau Jawa lebih dikenal dengan Kompeni. VOC kemudian runtuh pada tahun 1795 dan didirikanlah pemerintahan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal yang pertama adalah Deandels. Sejarah modern ilmu pemerintahan dan politik berawal dalam abad ke-19. Pemerintahan negara berkembang menjadi suatu pemerintahan yang memberikan pelayanan dan pemeliharaan terhadap para warganya. Pemerintah lebih banyak mengurusi kesejahteraan dan penghidupan, pendidikan dan perawatan kesehatan serta kesempatan kerja dan tunjangan sosial atau jaminan hidup bagi warga yang menganggur.
Perkembangan pemerintahan secara berawal mulai dari tahap prasejarah hingga tahun 1993, Ilmu pemerintahan telah menjadi ilmu yang multi disiplin dan mono disiplin dengan penekanan pada umum, organisasi dan pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan serta prinsip swastanisasi dalam pemerintahan. Pada tahun 1903, pemerintahan kerajaan Belanda menerapkan kebijakan Decentralizatie Wett yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda dengan menganut pemerintahan lokal yang diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahan sendiri dalam pembinaan dan pengawasan kolonial. Kemudian tahun 1920 dinegeri belanda, dibentuklah program studi Indologie di Universitas Laiden pada Fakultas Hukum, Sastra, dan Fakultas Filsafat untuk mempersiapkan tenaga yang bertugas mengurus pemerintahan Hindia Belanda dalam waktu yang bersamaan di bentuk pula pendidikan Pamong Praja “Opleidings School Voor Inlansche Ambtenaren (Mosvia)” di Hindia Belanda. Lulusan Mosvia dipergunakan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh kelompok Binnenlands Bestuur Corps. Dengan dibentuknya program Indologie, keluarlah keputusan pemerintah yang mengatur pendidikan para pegawai pemerintahan di Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Besluit op de indische Bestuursopleiding 1922. Berdasarkan besluit IB 1922, para pejabat Binnenlands Bestuur mulai pangkat Adminstratif Ambtenar, Aspirant Controleur, Controleur, Geweselijk Secretaris, Assistent Resident, Resident, sampai Gouverneur adalah lulusan Indologie.
Pada pertengahan abad ke- 20 pembelajaran Indologie berkembang pesat dan
timbul
kesadaran
para
ilmuan
Eropa
khususnya
Belanda
untuk
mengembangkan ilmu untuk memerintah (Bestuurkunde), yang ditandai dengan munculnya karya Van Poelje pada tahun 1942 tentang Bestuurkunde yang membahas
pemerintahan
sebagai
ilmu
(scince).
Bestuurkunde
(Ilmu
Pemerinatahan) berkembang menjadi Bestuurschap (Ilmu-Ilmu pemerintahan), Bestuurwetenschapen (Ilmu- Ilmu pembantu Ilmu Pemerintahan). Pemerintahan Sebagai Seni Dalam keseharian, manusia dan segala elemen yang ada tentu saja tidak terlepas dari yang namanya seni. Ketika ditelaah seni dipahami sebagai nilai dasar kebebasan kreatif, hal ini mendukung adanya sudut pandang keyakinan/ focus of trust untuk memilih dan menentukan sesutu yang berbeda dengan konstruk formalitas dan material sebelumnya, sehingga tercipta terobosan baru yang lebih inovatif. Ini tentu saja memiliki sinkronisasi dari definisi seni bahwa seni dianggap sebagai padanan kata art (Inggris, dari kata latin ars, artinya skill), atau kunst dalam bahasa belanda disebut Kunde, artinya kepandaian. Pendapat bahwa pemerintahan suatu seni, yaitu bagaimana kemampuan menggerakan organisasi-organisasi dalam kharismatis retorika, administrator dan kekuasaan
kepemimpinan,
serta
bagaimana
kemampuan
menciptakan,
mengkarsakan dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh, atau juga bagaimana kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon yang harus dimiliki pemerintah sebagai penguasa.
Menurut Gerge R. Terry dalam Inu Kecana Syafiie Seni adalah Art is personal creative power plus skill in performance. Maksudnya seni adalah kekuatan pribadi seseorang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkuan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Menurutnya bahwa seni merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untk menciptakan rasa dan karsa yang dimiliki dan bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya sebagai seniman. Dalam perenungan sesaat betapa indahnya tubuh seekor kuda berlari dan debu yang mengempul di belakangnya, betapa indahnya burung berkicau dan perloncatan sepanjang pagi inililah kemudian yang membuat para seniman lukis, seniman film, seniman ukir dan seniman suara dalam melukiskannya dan mengiaskan. Demikian Inu Kecana menimpulkan bahwa: “Sebenarnya manusia menikmati apa yang disuguhkan oleh yang Mahakuasa kepada kita dan manusia menangkapnya dengan naluri seninya, bila demikian melihat bagaimana indahnya pimpinan bersama rakyatnya bekerja sama membangun negeri dapat memancing para pemimpin negara untuk dengan bangga menggerakkan tangannya memerintah kepada hal yang baik dan benar agar jalannya roda pemerintahan sesuai dengan keindahan seni pemerintahan, (Inu Kencana, 2010: 24)” Dari keseluruhan pandangan lebih konkrit penulis menyimpulkan bahwa dalam khasanah pemerintahan seni merupakan bagian terpenting dalam mengartikulasikan perencanaan, pelaksanaan maupun evalusasi terhadap berbagai gerakan dalam praktik pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.
PENGERTIAN, OBJEK DAN RUANG LINGKUP ILMU PEMERITAHAN Wajah kusam pemerintahan dalam ranah publik sepertinya menjadi santapan pahit sehari- hari. Ada yang menganggap bahwa kultur yang berlaku utamanya dalam tatanan sosial lebih mengedepankan hajat untuk pemenuhan kebutuhan personal semata ketimbang upaya pemuasan kolektif. Hal ini menjadi pijakan bagi khalayak untuk merekontruksi hierarki pemerintahan seperti pada sediakala yang memcoba untuk berada disetiap sudut kegalauan bangsa. Sebagai contoh budak tunduk terhadap sang raja yang memiliki legitimasi kekuasaan dalam kubu istanah, bagaimana seorang Karaeng dalam adat lokal lebih di hormati dengan derajat kekuasaan pangkat yang secara turun- temurun mengakar pada generasinya dan bagaimana seorang
tokoh masyarakat kampung diangkat
menjadi Kepala Desa dengan derajat ketokohonnya. Demikian dalam pandangan akademisi, jelas terbantahkan dengan analogi bahwa seorang pengembala kerbau misalnya yang hanya pandai mengembala dengan
indikator
bagaimana
pertumbuhan
dan
generasi
kerbau
hasil
peliharaannya dapat berkembang, tanpa memperhatikan bagaiman daya dan upaya agar kerbau tersebut dalam jangka panjang dapat membangun sebuah istana yang nilai jualnya sesuai dengan keringat dan jeripaya selama mengembala. Demikian pula ketika kita berbicata ilmu pemerintahan. Aparatur negara, baik birokrat, politisi maupun praktisi ketika hanya mampu menilai calah negatif pemerintah tampa memberi solusi lewat pendalaman hakikat akan sesuatu yang di kritisi, maka pastinya juga lalu, kadang kala menimbulkan istilah menyerang butabuta.
Asumsi dan analogi tersebut mengetuk nurani penulis untuk menyampaikan bahwa sangat mustahil sebuah objek dapat memenuhi kesenangan, ketika dasar dan dimensinya tidak dipahami secara pasti. Demikian deskripi ini menjadi asupan awal dalam menyerap poin- poin pembahasan berikutnya. A. Pengertian Ilmu Pemerintahan Bergelut dalam dunia pemerintahan secara praktis tidak cukup hanya menggunakan alat dan tenaga untuk bekerja, tetapi bagaimana kemampuan teoritis untuk meneropong dimensi subjek yang akan dipraktekkan. Dengan demikian koherensi ilmu pemerintahan perpijak pada 3 (tiga) pendekatan yaitu: 1. Ontologi Ilmu Pemerintahan Ontologi adalah subjec matter, focus interest, hakekat yang dikaji. Artinya apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu pemerintahan, hal ini meliputi definisi, batasan dan ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri. Lebih dalam ontologi dipahami sebagai tentang ada dan realitas, meninjau persoalan secara ontologis melalui penyelidikan terhadap sifat dan lealitas dengan refleksi rasional serta analisis dan sintetis logika. (Inu Kencana Syafiie 2010: 11) Dari sisi ontoligacal ini imu pemerintahan terlihat sebagai body of knowledge yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempatke tempat. Sebagai contoh perbandingan praktik pemerintahan di berbagai birokrasi pemerintahan secra formal, sebut saja aparatur Eksekutif mulai presiden dan jajarannya yang melakukan sudy banding kenegara lain, kemeudian bagaiman
lembaga legislatif yang meliputi DPR, DPD, dan MPR melakukan study banding daerah- daerah diluar ruang lingkup representatifnya, demikian juga pemerintah daerah mulai dari bupati, camat, Desa, dan Lurah mencoba melakukan
penyesuaian
terhadap
rencana
program
yang
akan
dilaksanakannya. Dan terkait ruang lingkup ilmu pemerintahan seperti pada pembahasan berikutnya nanti, secara eksplisit penulis munegaskan bahwa seyogyanya ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang serba bisa, kenapa demikian? Karena ruang lingkup ilmu pemerintahan mencakup segala aspek dan dimensi disiplin ilmu sebagai contoh, gejala dan peritiwa pemerintahan memilik keterkaitan erat dengan ilmu- ilmu lainnya seperti sosiologi, politik, hukum adaministrasi dan negara seperti yangh terseusun rapi di bab pembahasan berikutnya. 2. Epistemologi Ilmu Pemerintahan Epistemologi ilmu pemerintahan meneropong bagaimana sebenarnya ilmu pemerintahan itu didapat, metode apa yang digunakan. Ilmu pemerintahan didapat melalui data- data empiris lapangan berupa fakta- fakta pemerintahan mulai dari tingkat internasional, nasional, regional dan lokal, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Sementara metode penelitian yang digunakan berupa deduktif, induktif, deskriptif, historis atau eksperimen. Pendekatan analisanya berupa kelembagaan, perilaku, dsb. Pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan sejatinya bersifat eklektik artinya pemicu lahirnya ilmu pemerintahan dengan pendekatan yang yang
ideolografik- normatif dengan metode yang terbaik dari segala metode yang ada. Sebgaimana G. A. Van Polje dalam Talisiduhu Ndaha mengembukakan sebgai berikut: “Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersma manusia ke arah kebahagiaan setinggi- tingginya tnpa merugikan orang lain secra tidak sah, (G. A. Van Poeje: 13) Mencermati persoalan ini maka, dari sudut pandang epistemologi, pemerintahan mengutamakan segi penggunaan atau aplikasi sebagai bahan acuan sampai ilmu pemerintahan dikategorikan sebagai ilmu terpanan. Namun lebih dari itu, perkembangan ilmu ini, seraya disadari secra umum, betapa pentinggnya dalam kehidupan sehari- hari yang tadinya hanya hanya mengacu pada persoalan penggunaan atau aplikasi benrkembang menjadi sebuah kaeharusan untuk menjadi bahan edukasi yang mandiri ti tengahtengah- tengah banyaknya disiplin ilmu. (Lihat Kybernology 1) 3. Aksiologi Ilmu Pemerintahan Aksiologi ilmu pemerintahan berbicara penerapan ilmu, manfaat ilmu dan kegunaan ilmu. Pertama, penerapan ilmu pemerintahan itu dapat dari tingkat bawah samapi tingkat atas. Kedua, manfaat ilmu pemerintahan dapat berupa kognitif, yaitu peningkatan nalar dan gagasan pemerintahan dan psikomotor yaitu, dapat meningkatkan keterampilan birokrat dan pelayanan publik. Sementara yang ke tiga, persoalan kegunaan ilmu pemerintahan dapat mengacu pada affektif, yaitu bagaimana meningkatkan penghayatan dan kesadaran berpemerintahan.
Berikut para pakar mengemukakan teorinya mengenai ilmu pemerintahan yaitu: 1. Menurut D. G. A. Van Poelje, de bestuurkunde leert, hoe men de openbare dienst en leidt, maksudnya ialah ilmu pemerintahan mengajarkan bagaiman dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik- baiknya. 2. Menurut U. Rosenthal, de bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluintend bezighought med de stuidevan internen eksterne warking van de structurenen prosessen. Maksudnnya adalah
ilmu
pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam
dan keluar strukur dan
proses pemerintahan
umum. 3. Menurut H. A. Brasz, de bestuurswetenschap waaronder het veerstat de wetenschap de zich bezighhougdt med de wijzewaared de openbare deints is igericht en fuctioneert internen en neer buiten tegenover de burgers. Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai lm yang mempelajari tentang bagai mana lembaga pemerintah umum itu di susun dan difungsikan secara kedalam maupun secara keluar terhadap wargannya. 4. Menurut C. F. Strong, goverment in the broader sense, is change with the maintenance of the peace and security of state with in and with aut. It must theeifour, have firs military power of the control of armed forces, secondly legislatife power of the mean of making laws,
thirdlyfinancial power or the ability to extract sufficints money from the community to defray the cos of defending of state and of engforcing the law it makes on the states’behalf. Maksudnya dalam pemerintahan luas mempuyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keaman negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama.harus mempuyai kekuatan militer atau kemangpuan untuk mengendalikan perang ,yang kedua harus mempuyai kekuatan legislati dalam arti pembuatan undang-undang ,yang ketiga harus mempuyaikekuatan finansial dalam arti mempuyai kemanpuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiyayai ongkos keberadaan negara di dalam menyelengarakan
peraturan,
hal
tersebut
bermaksud
dlam
penyelengaraan negara. 5. Menurut R. Mac. Iver, a science of how men are governed. Artinya ilmu pemerintahan adalah sebuah llmu tentang bagaimana manusiamanusia dapat di perintah. 6. Menurut Merriam, external security,internal order, justice, general walfare, and freedom. Artinya Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyeimbangkan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
7. Menurut Musanef (1987: 7), ilmu pemerintahan adalh suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur—unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinasdinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Dari keseluruhan teori tersebut dengan kaitan praktiknya, nampak jelas adanya tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya dan antara pemerintah selaku pelayan dengan masyarakat selaku objek yang dilayani. Hal serupa yang menjadi pendirian Ndraha pada sejumlah literaturnya mengemukaan bahwa pemerintah pada dasarnya memiliki tugas sebagai subjek pemenuhan kebutuhan akan jasa publik dan layanan civil. “Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layana-civil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat ditrima) pada saat dibutuhka oleh orang yang bersangkutan. (Taliziduhu Ndraha, 2003)”. Beranjak dari sejumlah teori yang telah dikemukakan tersebut maka sebuah analisa sederhana yang penulis kemukakan bahwa antara pemerintah dengan masyarakat cukup dekat dalam hubungan kekeraban begitupula ketika berbicara masalah hak asasi dan kewajiban asasi bagaiman kemudian pemerintah secara baik berperan aktif dalam segala hal. Itulah sebabnya ilmu pemerintahan secara sadar penting untuk di pelajari di berbagai aspek kehidupan. B. Objek Ilmu Pemerintahan Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial tidak terlepas dari objek kenegaraan sebagai materi dalam praktiknya. Namun dalam penelusuran
mendalam terkait dengan berbagai ilmu- ilmu sosial kenegaraan lainnya nampak jesas perbedaannya secara formal seperti ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu hukum tata usaha negara dan ilmu negara itu sendiri sebgaimana akan di uraikan lebih detail dalam Bab pemebahasan berikutnya. Namun sebelumnya sebuah uraian oleh Inu Kencana Syafiie dalam bukunya yang erjudul Etika Pemerintahan ed. rev 2010 bahawa filosofi disiplin ilmu dapat diperjelas melalui dua objek akajian yaitu objek materia dan folma, diman objek materi merupakan gambaran umum pembahasan sementara objek forma merupak spesifikasi pemahasan terhadap disiplin ilmu tersebut sebagai berikut: NO
1
2
NAMA DISPLIN ILMU PENGETAHUAN
Ilmu Negara
Ilmu Pemerintahan
3
Ilmu Politik
4
Ilmu Ilmu Negara
5
Hukum
Tata
Ilmu Administrasi Negara
OBJEK MATERIA
OBJEK FORMA
Negara
Konstitusi, pertubuhkembangan negara, lahir dan tenggelammnya negara.
Negara
Hubungan pemerintahan, gejala- gejala pemerintahan, peristiwa pemerintahan.
Negara
Kekuasaan, partai politik, Group penekan, kepentingan masyarakat.
Negara
Hukum, peraturan perundangundangan, konstitusi dan konvesi.
Negara
Pelayanan, organisasi pemeintahan dan manajemen pemerintahan
Naman secara eksplisit berbicara objek kajian ilmu pemerintahan fokus perhatin (focus of interest) dengan pendekatan ontologis ialah menyangkut masalah hubungan pemerintahan, gejala- gejala pemerintahan dan peristiwa pemerintahan sebagaimana telah di uraikan diatas.. Sebagai contoh ketika berbicara mengenai unsur- unsur kedianasan dan kelembagaan, adalah bagaimana keterkaitan anatar dinas, instansi maupun lembaga yang satu dapat berkoordinasi dan menjalannkan manerial berdasarkan sasaran kerjanya. Keserasian antara pusat koordinasi yang satu dengan yang lain baik secara internal maupun eksternal dapat mewakili kepentingan masyarakat secara arif dan bijaksna hal ini tertu saja menjadi pemicu tumbhnya prestasi atau nilai yang disebut good governance. Demikian
pula
ketika
berbicara
desentaralisasi
bagiamana
objek
pemerintahan ditingkat lokal dapat di jalankan secara spontan dan progres dengan memperhatikan
hakikat
desentralisasi
yang
subtansinya
bahwa
pusat
menyerhakan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Namun perlu pula diperhatikan bahwa esensi penyerahan urusan tersebut memiliki batasan sebagai contoh ketika ketiak pertahan dan keamanan juga diserahkan kepada daerah maka tidak menutup kemungkinan pusat hanya formalitas karena secara otomatis daerah manjadi adikuasa dalam suatu negara dan dalam sistema politik dan pemerintahan namapak jels penjabarannya bahwa adanya pemerintah pusat yang digologkan ke eksekutif, legislatif dan yudiaktif sekaligus turunannya ditingkat provinsi dan daerah atau daerah tingkat I dan tingkat II. Sehingga objek ilmu pemerintahan dari
sudut pandang koordinasi kiranya bisa dipelajari secara saksama baik secra vertikal maupun secara fungsional. Seperti
Inu
Kencana
Syafiie
dalam
bukunya
Etika
Pemerintahan
menyebutnya sebagai berikut: “ Koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah derajatnya. Kemudian terkait koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga- lembaga yang memiliki kesamaan dalm fungsi pekerjaan, (Syafiie, 2010: 189-190)
Demikian D.G.A Van Poelje (1953; 1) dikutip dari Inu Kencana Syafiie (2010; 62) menegaskan bahwa: De beestuurkunde leart, hoe men de openbare dienst dienst het beste inrichten leidt. Maksudnya ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.
Berdasarkan paradigma itu penulis menarik kesimpulan bahwa berbicara objek ilmu pemerintahan maka dimensi yang perlu diperhatikan sebagai pusat perhatiannya ialah: 1. Unsur-unsur dinas umum (openbare dienst) 2. Keserasian dinas umum baik secara internal dan hubungannya dengan eksternal
yaitu
kepada
masyarakat
yang
mewakilinya
yang
kepentingannya diwakili dalam dinas umum. Bentuk organisasi terbaik dinas umum. 3. Hubungan antar alat kelengkapan yang bersama- sama merupakan dinas umum sebagai suatu kebutuhan
4. Sentralisasi dan desentralisasi 5. Koordinasi serta pengawasan baik secara internal maupun eksternal 6. Hubangan antara yang diperintah dengan yang diperintah 7. Mengusahakan terjaminnya keserasian dan tindakan dari pemerintah 8. Unsur manusia dalam pemerintahan 9. Pembentukan, pendidikan, peraturan dinas dan gaji pegawai 10. Jaminan- jaminan bagi pemerintahan yang baik dan serasi Esensi ilmu pemerintahan yang secar umum berdasarkan uraian ini adalah sebuah perumusan secara struktur melaui proses- proses yang melibatkan kebijaksanaan dan keputusan yang bersifat mengikat atas nama keseluruhan kehidupan bersam warga negara. C. Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan Kendatipun masyarakat awam mayoritas memandang bahwa dimensi ilmu pemerintahan teramat sempit. Dengan mengacu pada ruang gerak termasuk peluang kerja alumnus pemerintahan dan lapangan pekerjaan menjadi pijakan sehingga mindset untuk bergelut dan mendalami study ilmu pemerintahan juga sangat sedikit. Misalnya saja masuk dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta (PTN-PTS), sangat jarang calon- calon Strata 1 memilih pemerintahan dibanding dengan ilmu- ilmu study sosial lainnya seperti Ilmu Administrasi Negara, ilmu Politik, ilmu Negara, ilmu Hukum Tata Usaha Negara. Ini disebabkan karena praktis pemerintahan kurang tersosialisasi secara teoritis. Misalnya dalam konteks dialektika, tak jarang publik hanya mampu mengkritisi
birokrasi dan aparat pemerintahan yang salah sadiki atau menyeleweng dari tupoksinya dibanding dengan memberi solusi yang konstruktif. Dilain hal misalnya dengan munculnya pengamat atau pakar atau ahli dibidang masing- masing. Pengamat politik mempersoalkan adanya praktek multipartai dalam kontek demokarasi negara khususnya Indonesia, pakar ekonomi mengamati bagaimana perkembangan ekonomi negara yang dari zaman- ke zaman mengalami pasang surut, begitupula dengan pakar hukum yang tak pernah ketinggalan dalam mengamati dimensi hukum mulai dari fase formulasi kebijakan, implementasi sampai pada fase evaluasi. Namun secara universal pengamatan yang dilakukan tersebut dominan menyesatkan dalam artian kritik yang kurang menuai solusi. Idealnya sebuah pengamatan manakala mampu memberi terobosan baru dan titik temu dari suatu persoalan, sebut saja tayangan ILC (Indonesia Lawyers Club) di Tv One. Mungkin bagi kebanyakan orang memandang bahwa tayangan semacam itu hanya menambah beban pemerintah utamanya carut marut dalam proses pengambilan keputusan dan lain hal. Namun menurut hemat penulis bahwa tayangan semacam itulah merupakan salah satu bentuk edukasi dan sosialisasi yang secara teoritis dan praktis mampu memberi sosuli yang konstuktif bagi kegalutan dan kegalauan bangsa dan negara. Mencermati uraian diatas maka sekiranya penting untuk mengenal lebih jauh menganai ruang lingkup ilmu pemerintahan sebagai upaya untuk menikmati asupan ontologi, epistemologi dan aksiologi pemerintahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumya.
Hal serupa dikemukakan oleh Inu Kencana Syafiie dalam buku Etika Pemerintahan ed. Rev 2010: 117-118. Bahwa sedemikian luasnya ruang ilmu pemerintahan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyentuh ilmu- ilmu lain, baik ilmu sesama kenegaraan maupun ilmu- ilmu sosial lainnya. Lebih lanjut Syafiie menguraikan ruang lingkup ilmu pemerintahan sebagai berikut: 1. Ketika membahas administrasi maka ruang lingkup ilmu pemerintahan mencakup administrasi ditingkat nasional mulai dari lembaga tinggi negara sampai dengan departeman, kemudian di tingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai pada tingkat keluarahan dan desa. 2. Ketika membahas filsafat maka ruang lingkup ilmu pemerintahan mencakup sampai pada mempertanyakan inti ilmu pemerintahan apakah baik atau buruk pelaksanaannya, apakah benar atau salah pelaksanaannya dan apakah indah atau jelek cara mempengaruhi rakyatnya. 3. Ketika membahas hukum maka ruang lingkup ilmu pemerintahan menyentuh konstitusi dan kewarganegaraan pada tigkat nasional, hukum yang bagaiman membuat pemerintah harus membentuk peraturan dan cara memutuskan dalam pengadilannya. 4. Ketika membahas politik maka ruang lingkup ilmu pemerintahan mambahas bagaimana permainan kekuasaan para partai politik dalam menuju puncak kekuasaan, mulai dari ketika mereka masih infra struktur politik, sampai bagaimana menjadi supra struktur politik. 5. Ketika membahas negara itu sendiri, ruang lingkup ilmu pemerintahan menyentuh bagaimana suatu negara dapat muncul, sampai puncak kekuasaan dan menjadi jaya dalam arti disegani oleh lawan maupun kawan di dunia, sebelum tenggelam. 6. Ketika membahas pemerintahan, maka ruang lingkup ilmu pemerintahan berbicara tentang kebijakan (policy) yaitu apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan yang disebut kebijaksanaan (wisdom). Berdasarkan uraian ruang lingkup ilmu pemerintahan diatas maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa ilmu pemerintahan bersifat menyeluruh dalam kehidupan di suatu sisi dan di isisi lain yang berkaitan dengan itu misalnya dalam dunia kesehatan, matematik, tekhnologi, ekonomi, entrepreneur dan lain sebagainya peranan ilmu pemerintahan mempuni dalam mewadhi keseluruhan aspek tersebut.
D. Paradigma Ilmu Pemrintahan Dalam kontek ke ilmuan prasyarat diakuinya ilmu secara formal ialah ketika ilmu itu dapat dipelajari dan diajarkan dalam artian memiliki rasionalitas melalui pengkajian secara ilmiah dan diterima secara universal sebagai suatu disiplin ilmu. Terkait dengan ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu pengetahuan, berawal dari pengetahuan tentang bagaimana setiap pejabat pemerintah mengatahui dan menjalankan roda pemerintahan, tahu bagaiman terjadi kerusuhan dan tahu apa itu artinya kekuasaan untuk menjadi pemerintah, sebagai penjaga malam dalam mengantisipasi perbuatan kriminal warganya. Sejalan dengan ini maka sudah pasti paradigma yang kemudian muncul ialah ilmu itu berwal dari filsafat pengetahuan kemudian berakhir dengan seni. Dalam artian teoritis yang diejawantahkan oleh corak berpikir filsafat di ungkap secara praktis. Esensi yang hendak dicermati sebgai benang merah bahwa ilmu pemerintahan memepelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya “bagaimana seharusnnya sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan” jadi (normatif, ideal, das sollen), dan yang kedua dari sudut bagaimana nyatanya “pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”. Apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi (empirik, das sein). Asumsi itulah kemudian menyedot perhatian sebagai ruang lingkup pemerintah dan ilmu pemerintahan bagaimana antara pemerintah dengan dengan yang diperintah sejalan dengan espektasi yang jelas dan berkorelasi satu sama
lain, sebab kunci utamanya adalah jasa- publik dan layanan civil tersebut sedini mungkin dapat terakomoidir lewat pertanggung jawaban terhadap tuntutan, kewenangan dan kewajiban yang di kehendki dengan kata lain, menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya sebgai pemerintah dan yang yang diperintah. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHA DENGAN ILMU-ILMU LAIN Pertumbuhan dan perkembangan berbagai macam disiplin ilmu baik eksakta maupun non eksakta memiliki fariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun fariasi tersebut jelas memilki keterkaitan dan perbedaan satu sama lain. Demikian ketika ruang lingkup eksakta, misalnya kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya berkaitan erat dengan uji atau percobaan untuk mengetahui falidasi terhadap pembahasannya secra umum. Namun letak perbedaannya ialah di tiaptiap disiplin ilmu tersebut, mempunyai metodologi tersendiri yang menjadi ciri khas dlam menguji falidasi terhadap faliditasnya objek pembahsan secra spesifik. Sebgai contoh kimia dengan rumus molekulnya, fisika dengan rumus kecepatan dan waktunya demikian biologi yang menspesifikkan rumus genetiknya. Namun penulis menegaskan bahwa uraian diatas hanyalah pembanding untuk menelusuri kedalam fokus pembahasan berikut mengenai ilmu pemerintahan dan hubungannya dengan ilmu- ilmu sosial lainya antara. A. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Sosiologi Manusia adalah mahluk sosial (masyarakat) yang juga sebagai pelaku sosial. R.M McIver dalam The Web of Government (1961) “Manusia adalah mahluk sosial;
ia hidup bermasyarakat”. Sebagai mahluk sosial manusia melakukan
interaksi-interaksi dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, keadaan yang terjadi dimasyarakat itu dapat diamati pada keadaan yang nampak dari perilakunya dan ilmu yang mempelajari tersebut dikenal dengan Sosiologi. Yang penting dipahami pada halaman ini sebelum lebih lanjut adalah pemerintah juga dianggap sebagai sala-satu kelompok manusia. Dalam ilmu pemerintahan, Sosiologi kemudian berkorelasi pada pengamatan gejala-gejala
yang
secara
khusus
terjadi
menggunakan pendekatan sosiologika.
dalam
pemerintahan
dengan
Seperti yang dikemukakan oleh,
Talizuduhu Ndraha, “Suatu masalah atau gejala pemerintahan dipelajari oleh sosiologi” (Kybernology, 2003: 370). Pada awalnya sosiologi mempelajari seluruh gejala sosial kemudian secara khusus
pada ilmu pemerintahan terpola
dengan menggunakan konsep dan
metodologi sosiologi tertentu. Studi tentang pemerintahanan implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014. Sebagai sample, dapat dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi seperti masyarakat hukum adat, kekuatan kelembagaan adat dalam masyarakat desa dan negara, dengan menggunakan metodologi kualitatif sebagai bagian dari metodologi sosiologi. Sebagai contoh, dua gejala pemerintahan Indonesia yang mencuat ke publik akhir-akhir ini. Pertama, tentang rusaknya harmonisasi para elit birokrat di tengah meningkatnya minat partispatif masyarakat dalam proses pemerintahan. Kedua, kelompok elit birokrat berlomba mencari dukungan ataupun simpatik pada masyarakat dengan membangun keyakinan-keyakinan politik sebagai kekuatan. Menggunakan kekuatan dari dukungan rakyat atas pertentangan ditingkat elit
menimbulkan tingkat kegaduhan
yang semakin besar ditengah masyarakat
sehingga kemudian muncul kelompok-kelompok politik di tengah masyarakat. Masyarakat yang seharusnya diberdayakan kemudian ikut melebur dalam pertentangan yang tejadi dan pada akhirnya melahirkan kondisi sosial yang buruk walaupun mereka tidak memahami secara mendalam tentang masalah yang terjadi di dalamnya. Gejala di atas kemudian dapat kita perbandingkan berkaitan dengan posisi pemerintah (yang memerintah) dengan kekuasaanya dan masyarakat
sebagai
(yang diperintah) dengan tuntutannya. Apakah aspek pemenuhan kebutuhan pemerintah terhadap masyarakatnya berjalan dengan baik yang terlihat dalam berbagai kegiatan. Berkaitan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah berposisi memberikan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan yang tidak diprivatisasi. Inu Kencan Syafiie dalam, Etika Pemerintahan,, “Pelayanan dalam pemerintahan adalah sama apa yang diinginkan oleh rakyat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah” (2011: 167). Selama ini seperti yang kita lihat dalam konteks realitas sosial pelayanan publik di indoenesia sangatlah kontras dengan keadaan yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Ini jelas menggambarkan gejalah pemerintah yang tidak normal, hal ini dapat terbaca sebelumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi kemudian akan memperjelas tentang abstraki-abstrasi sosial yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan, abstraksi sosial yang dimaksud adalah pola, prilaku , mindset dan gejala yang terjadi.
Dari
uraian penulisan sajikan diatas tergambar bahwa relasi ilmu
pemerintahan dengan sosiologi sangatlah erat, sampai pada saat ini bahkan telah berkembang pula bidang kajian terkhusus tentang sosiologi pemerintahan. Seperti yang jelaskan oleh, Talizuduhu Ndraha dalam Metodologi Ilmu Pemerintahan bahwa, “Defenisi ilmu pemerintahan pada awalnya meliputi tiga sistem nilai dasar : manusia, hidup bersama dan kebahagian” (2010: 41). Keadaan ilmu pemerintahan sampai saat ini telah membawa kita pada berbagai bentuk penegasian terhadap ilmu lain. Keadaan ini jelas memiliki tujuan yang mengarah pada pengembangan kajian mendalam terhadap ilmu pemerintahan. Jadi secara sederhana penulis dapat menyimpulakan bahwa relasi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu sosiologi berpijak pada kebutuhan untuk mengakaji lebih dalam pada persoalan gejala-gejala yang terjadi dalam pemerintahan itu sendiri dengan menggunakan pendekatan khusus yang ada pada sosialogi. B. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengen Politik Dalam banyak hal, disuatu sisi kehidupan dan pemikiran kekuasaan bangsa dan negara kerap kali diperbincangkan sebagai buah dari ekspresi politik. Di lain hal menganggap sebagai kewenangan yang terjadi merupakan peristiwa pemerintahan. Namun di lain hal antara pemerintahan dengan politik dengan teori relasi jelas berbicara masalah negara atau kenegaraan sebagai ruang lingkupnya secara umum. Namun secara khusus atau spesifik pusat perhatian (focus of interest) antara ilmu pemerintahan dengan politik secara formal nampak jelas orientasi keduanya.
Karena ilmu pemerintahan menitik beratkan pada fenomena dan peristiwa pemerintahan yang secara realistis dapat disaksikan dari segala aspek kehidupan. Sementara politik berorientasi pada kekuasaan, partai politik, grup penekan dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan yang merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik menyangkut pemerintahan maupun organisasi selain itu kebijakan juga merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sementara siasat ialah tindakan yang dilakukan secara cermat berdasarkan penyelidikan untuk mengatahui sejauh mana plus- minus taktik yang akan dijalankan. Ketika pemahaman diatas dikaitkan dengan situsi dan kondisi yang terjadi dewasa ini, maka sesungguhnya asumsi mengenai pemerintahan dan politik dalam konteks paradigmatik secara realistis menuai kontroversi dan multitafsir dimata publik. Riak - riak publik yang berkembang, menganggap bahwa politik itu naif, tidak mempunyai wibawa, dan sarak akan money dan mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum. Misalnya peristiwa G30S/PKI yang disinyalir merengguk jiwa sejumlah pejuang Republik Indonesia, hal ini terjadi disebabkan adanya taktik dan siasat sebagai bentuk gerakan politik untuk melengserkan presiden Soekarno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Zaman berikutnya berdasarkan telaah historis, bagaimana Presiden Soeharto berkuasa dengan militerismenya selama 32 tahun. B.J Habibie yang dinobatkan sebagai tekhnokrat mengemuka dengan rakitan pesawatnya yang kemudian menggantikan Soeharto sebagai presiden hampir saja menjadikan Indonesia sebagai industrialis pesawat terbang sayangnya hanya mengisi kekosongan jabatan kepresidenan. Gusdur yang terpilih melalui sidang MPR menggatikan B. J Habibie selain cacat secara fisik, juga tidak sempat berbuat untuk perubahan yang lebih baik kepada Indonesia, di ere selanjutnya jiwa sosialis Megawati Soekarno Putri pun tak mampu berkreasi dan berionovasi untuk Indonesia. Namun kekuasaan yang di asumsi oleh generasi- kenerasinya ialah Pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) hingga puncaknya pada dekade 2004- 2014 sosok militer kembali memegang kekuasaan negara dan pemerintahan. Yang meskipun praktik militerismenya tidak terlalu nampak namun berbagai kepentingan yang menunggangi kekuasaan poltik kala itu berimbas pada wajah pemerintahan. Terlihat dari asal muasal kabinet yang dijalankan “Indonesia Bersatu jilit 1 dan 2”. Nampak signifikan dengan indikator pasangannya. Secara konkrit SBY-JK dengan SBY-Boediyono. Dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia dibenarkan atas kebebasan untuk memilih siapa saja kita berkomunikasi, menyatakan pendapat dan siapa saja memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, demikian pernyataan HAM dalam UUD 1945. Sejumlah responden mengemukaan bahwa inisiatif SBY memboyong
aparat sipil dan ekonom dalam dua periode
yang berbeda, berbedaannya terletak pada pemenuhan kekuasaan yang ditengarai kewajiban partai politik dimana SBY berasal. Kita tidak menutup mata semenjak,
keran demokrasi dibuka, gencatan partai politik beriringan muncul dengan bermacam- macam ideologi yang dibawanya sebagai ciri khasnya sehingga kerap tumpang tindih maupun pro kontra dalam kekuasaan pemerintahan. Hal yang sama bahwa sejarah munculnya partai politik di negara yang satu dengan yang lain memang tidak selalu sama. Tetapi, ada satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai politik itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi khususnya yang berhubungan dengan kesamaan hak warga negara. Demikian Scarrow dalam Kacung Marijan (Sistem Politik Indonesia “Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru”, 2010; 59). Berbarengan dengan padangan yang dikemukakan tersebut, munculnya partaipartai politik Indonesia, justru dilatar belakangi oleh kebijakan Hindia Belanda dengan berimplikasi terhadap nilai kebebasan
dengan prospek sosial dan
pembangunan. Atas dasar tersebut kebebasan membuka lebar ruang bagi anggota masyarakat
untuk membentuk organisasi
maupun partai politik dalam
berkembangannya justru dibarengi oleh gerakan- gerakan yang merespon adanya berbagai peristiwa dan konflik baik vertikal dan horisontal, berbagai responsif itulah kemudian memicu lahirnya kultur bahwa kewenangan partai politik dalam pemerintahan berdasar bada keterwakilan partai, jadi siapa dan partai mana ia berasal maka itulah yang berkuasa baik dalam negara maupun dalam pemerintahan. Sementara dalam pemikiran barat Max Weber memandang bahwa ekspresi dari peristiwa dan concern politik. Pendirian politik yang harus di pahami kaitannya dengan konteks pribadi maupun kejadian- kejadian publik, merupakan
sebuah tema yang berjalan dan beriringan antara sang manusia dan sang intelektual. Sebab ia adalah seorang manusia politis dan intelktual politis. Ia menambahkan bahwa menilai politik dengan retorika kaitannya dengan berbagai konsekuensi dan mengukur bermacam- macam motif manusia sehubungan dengan hasil yang diperkirakan maupun yang tidak dari perbuatan mereka, adalah prinsip konstan pemikiran politik. Naman untuk memecah kebuntuan terkait politik maka penulis mengadopsi padangan Inu Kencana Syafiie dalam bukunya Sistem Pemerintahan Indonesia ed. rev.bahwa: “Secara umum ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output daripada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikbertkan pada fungsi input. Dengan perkataan, ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen dari suatu sistem politik sedangkan, ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik, (Syafiie, 2011: 13)”. Kemudian terkait dengan hubungan antara keduanya Syafiie menambahkan adanya hubungan nyata antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, keren ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip- prinsip birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang luas, adalah menjalankan keputusankeputuusan politik. Dengan perkataan lain, kebijkasanaan pemerintah (public policy) dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya dalam arena birokrasi pemerintahan tersebut. Jadi, jika keputusan kebijaksanaan pemerintahan dalam arti luas telah ditetapkan, maka kemudian bergerak dari arena politik ke arena infrastruktur birokrasi pemerintahan secara sempit.
Dengan demikian, terlihat bahwa menetapkan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang memiliki legitimasi di lembaga legislatif dengan perkataan DPR kemudian dijalankan oleh pemerintah yang memiliki excep power di lembaga eksekutif dengan perkataan presiden dan secara fungsional pelaksanaannya melalui administrasi pemerintah. Inilah titik terang dan penemu bagaimana hubungan erat antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. C. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Administrasi Publik a. Dalam dimensi ruang dan waktu ruang gerak manusia sebgai makhluk yang berakal dan memiliki potensi kecerdasan, kearifan dan sebagainya, dimuka bumi ini termat luas dan memiliki waktu yang cukup lama. Namun tidak menutup kemungkinan gerak dan langkah manusia tersebut bisa saja menuju ruang yang sempit dan hanya memiliki waktu yang singkat melakukan proses yang di kehendakinya serta cukup ironis manakala potensi kecerdasan dan kearifan manusia tersebut menuai kebinasaan. b. Manusia sebagai makhluk berpikir dengan jelas saja memiliki nawa cita, impian dan target yang sejatinya sebagai target dalam kehidupannya. Namun tidak menutup kemungkinan pula nawa cita dan impian tersebut hanyalah berjuang pada mimpi balaka. Kedua ilustrasi yang penulis kemukakan tersebut merupakan dasar bagunan untuk membuka cakrawala khalayak terkait hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi publik/ negara. Dimana pemerintah sebagai aktor pelayan dalam pemerintahan merumuskan dan menjalankan kebijakan sebagai nawa cita dalam perwujudan impian memerlukan berbagai macam proses di setiap ruang
dan waktu agar kiranya publik/ negara sebagai aktor yang dilayani
dapat
merasakan oucome yang menjadi kebutuhannya. Administrasi negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan berhubungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan dari kebijaksanaan- kebijaksanaan atau kehendak negara (the execution ofe the will of the stated). Namaun perlu diperhatikan bahwa administrsi bukan sekedar sketsa yang sekedar digunankan untuk membanarkan kebijakan penguasa. Tetapi dalam dari itu Mifta Thoha dalam bukunya yang berjudul birokrasi politik dan pemilihan umum di Indonesia memberi asumsi bahwa: “Administari publik merupakan suatu kajian yang sistematis dan tidak sekedar lukisan abstrak. Tetapi memuat perncanaan realitas dari segala upaya dalam dalam menata pemerintahan menjadi kepemerinthn yang baik “good governance”, (Mifta Thoha: 2014: 45)” Ia juga manambahkan kedudukan administrasi publik dalam pemerintahan tidak hanya terpaku pada aturan legalistik yang kaku, tetapi juga berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal tersebut. Sebagian besar administrasi publik brsumber dari persoalan masyarakat. Adminstrasi publik adalah suatu sistem yang menjawab- persoalan- persoalan masyarakat yang dinamis, (Baca Birokrasi Politik Pemilihan dan Umum di Indonesia Mifta Thoha: 2014 hal 3785). Pandapat ini kemudian penulis tambahkan keranah organisasi sebagai contoh kecil saja dalam organisasi non profit, katakakanlah organisasi kemahasiswaan diruang lingkup perguruan tinggi maupun universitas secara umum dipahami bahwa organisasi merupkan tempat atau perkumpulan satu orang atau lebih yang
memiliki tujuan yang sama. Selain itu nilai (value) organisasi adalah bagaimana kemudian proses pencapaian tujuan dilakukan melalui proses administrasi. Lebih jauh dipahami bahwa organisasi manapun, persoalan administrasi indikatornya ialah wadah dan berbgai kelengkapan lainnya sebgai bahan administrasi itu dapat berjalan. Disisi lain, tingkat kedewasaan orgnaisasi dapat dinilai melalui kelihaian dalam bersaing antar sesama organisasi. Demikian pula ketika kemablai ke persoalan negara yang juga merupakan organisasi terbesar di di dunia perpektif administrasi adalah keharusan bagai pemerintah baiak dalam menata lembaga dan pelayanannya maupaun dalam melakukan komunikasi tingkat nasional. Telah di ilhami bahwa sesungguhnya ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara dari sisi materia memiliki pusat perhatian (focus of interst) yang sama yaitu negara. tetapi dari sisi formanya ilmu pemerintahan memokuskan pada gelala dan peristiwa pemerintahan, sementara imu administrasi negara memfokuskan pada pelayanan dan organisasi publik. Demikian pula Inu Kencana memperjelas pandangan tersebut bahwa: “ilmu pemerintahan dari susut pandangnya adalah gejala dan peristiwa pemerintahan. Sedangkan ilmu administrasi negara sudut pandangnya adalah sistem pelayanan penyelenggaraan administrasi dan organisasi publik itu sendiri”. Dalam analisa mendalam namapak jelas adanya dikotomi antara ilmu adminitrasi dengan ilmu politik yang telah dibahas sebelumnya, dengan asumsi kabijaksanaan terhadap kekuasaan dalam pelayaanan. Namun, Henry Fayol secara konkrit menyebut administrasi adalah POAC (plenning, organizing, actually/ actuating and contolling).
Hal serupa juga di kemukakan oleh beberapa ahli terkait administarasi pemerintahan sebagai berikut: Menurut Pfifner dan prathus antara lain: 1. Adminitrasi
pemerintahan
meliputi
implementasi
kebijaksanaan
pemerintah yang telah di tetapkan oleh badan- badan perwakilan politik. 2. Adminstrasi pemerintahan dapat di definisikan koordinasi usahaperorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah yang meliputi pekerjaan sehari- hari pemerintah. 3. Secara global, adaministrasi pemerintahan adalh suatu proses yang bersangkutan
dengan
pelaksanaan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan
pemerintah, pengarahan kecakapan dan tekhnik- tekhnik yang tidak terhingga jumlah orang. Sementara menurut Felix A. Nigro dan Lloyd A. Nigro meneyebutnya bahwa administarasi pemerintahan adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Juga mempunanyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan menyajikan pelayanan kepada masayarakat. Lain hal yang dikemukan Prajudin Atmosudirjdo menurutnya bahwa admnistrai negara adalh imu pemerintahan adalah administrasi daripada negara sebgai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan- tujuan kenegraan. Dari keseluruhan pendapat tersebut, antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi memiliki orientasi yang berbeda. Namun secara umum memiliki
hubungan terutama dalam pengorganisiran, manajemen dan pelayanan dalam menjalankan pemerintahan negara. D. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Hukum Tata Negara Gejala dan peristiwa yang timbul di dalam hubungan pemerintahan, juga dapat dicermati melalu penerapan terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, penggunaan sanksi-
sanksi terhadap
pelanggaran hukum,
pengefektifan
kekuasaan yang bersumber dari hukum untuk mencapai tujuan negara, sebgaimana kita ketahui, bahwa dalam pelayanan masyarakat diperlukan otoritas dan kewenangan. Sebagaimana dalam arti sempit pemerintahan yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini menjadi pisau analisa guna mengetahui kaitan pemerintah dengan hukum. Legislatif selaku aktor yang memproduksi formulasi aturan hukum yang berlaku secara menyeluruh dan eksekutif bertindak selaku eksekutor atau pelaksana dari produk formulasi hukum yang dibuat tersebut. Sementara sebuah keharusan atau kewajaban bagi yudikatif untuk melakukan pengawasan, sejauh mana kebijakan atau hukum tersebut dijalankan, apakah atauakah bertolak belakang dengan apa yang diharapakan. Seperti Meyers mengemukakan pendapatnya bahwa hukum adalah keseluruhan norma bernilai susila yang bersangkutan dengan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dan harus dipakai pedoman oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Artikulasi ini nampak mengikat antara pemerintah dengan yang diperintah dan kerap terjadi kles tumpang tindih utamanya dalam interaksi atau dan
aktifitasnya. Seperti Lemeiner berpendapat bahwa hukum adalah keserasian hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban- kewajiban. Hukum kerap memicu terjadinya perdebatan profesinalisme menjalankan aturan hukum dengan legitimasi personal dalam pemerintahan. Kadang kala terjadi
dis
profesinalisme
antar
aktor
penyusun
kebijakan
dengan
implementasinya. Misalnya adanya anggota DPR melanggar kode etik ataukah menerobos di lampu merah dan lain sebagainya. Dalam pemahaman awam mungkin saja itu adalah hal biasa yang terus berkembang hingga membudaya. Cerminan seperti itu jelas telah keluar dari konteks dan fiolsofi hukum. Yang manyatakan bahwa hukum dibuat agar tercipta keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti Ulpian dalam persepsinya menyatakan ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat ilmiah tentang asas- asas surgawi dan manusiawi artinya pengetahuan yang benar dan tidak benar. Hukum sebagai suatu kekuasaan yang dilembagakan , ketatanegraan suatu negara tidak tampak bagaikan kenyataan memiliki kekuasaan yang sah, tetapi juga di akui mempunyai hak untuk menguasai. Inilah yang kemudian dikenal dengan legitimasi hukum (Syafiie, 2011: 51). Dalam daripada itu suatu kesimpulan awal bahwa
legitimasi adalah
kesesuaian tindakan terhadap hukum yang berlaku, baik hukum atau peraturan perundang- undangan itu bersifat formal, etis dan adat- istiadat maupun hukum yang bersifat kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.
Terkait dengan itu konteks yang perlu dipertanyakan bahwa apa yang menyebabkan perkembangan hukum terkesan bermata pisau, dalam artian hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas? Apakah hukum memang hanya diperuntukkan kepada kaum- kaum yang lemah yang salah sedikit di giring ke jeruji besi dan diadili di depan meja hijau? Ataukah hukum memiliki legitimasi dan formalitas hanya sebatas memunculkan dan membudayakan penindasan, ketidak adilan serta diskriminasi? Realitas hukum demikian tidak tampak dimedia namun lebih dari itu penulis pun merasakan dengan sejumlah kasus terjadi ditingkat lokal, sebagai contoh kasus diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di Sulawesi Selatan yang terkait dengan perampasan hak- hak masyarakat adat serta penyelewengan hak asasi manusia khusnya lagi di Kab. Sinjai mualai dari persoalan kesahatan, sampai pada kalaim kepemilikan tanah utamanya kepada masyarakat yang tinggal di pesisir hutan. Contoh lain kasus tambang galian “C” yang terjadi di Desa Selok AwarAwar di akhir September 2015 yang merengguk jiwa seorang petani aktivis lingkungan Salim Kancil. Dengan rasio yang ada tentnya hal yang tak terduga seorang pemerintah dalam hal ini Kepala Desa, berani menganiaya masyarakatnya sendiri. Tetapi itulah serakahnya aparatur hukum yang rakus akan kekuasaan dan kepentingan pribadinya. Dari berbagai fakta- fakta menjadi pusat perhatian untuk mendalami bagaiman seharunya pemerintah dalam hubungannya dengan hukum secara jelih
melakukan rekonstruksi terhadap
peraktik hukum yang sebagai pedomoman
berbangsa dan bernegra sebgaiman telah dikemukakan sebelumnya. Sebgai kesimpulan ialah Ilmu pemerintahan berkaitan pula dengan hukum tata negara, dimana pemerintahan yang baik (good governance) dan efekktif atau dengan kata lain segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk meminimalisir dekandensi paratur hukum dan pemerintah demikian pula dengan publik. Dengan demikian secara teoritis dan praktis pemerintahan mengacu kepada konstitusi, peraturan, pembatasan kekuasaan, sanksi hukum bagi yang melanggar sebagai pijakan dalam pemerintahan untuk menegakkan hukum dengan nurani yang ari dan bijaksanaan.
