Dasar Hukum k3 Indonesia

MENGENAL DASAR HUKUM K3 INDONESIA Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang Kerja

Di dalam UU No.1 tahun 1951 tentang Ke rja, mengatur tentang jam kerja, kerj a, cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja anak-anak, orang muda, dan wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain. Dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1951 yang menetapkan, bahwa “Majikan harus mengadakan tempat kerja dan perumahan yang m emenuhi syarat-syarat kebersihan dan Kesehatan”. Undang-undang No. 2 Tahun 1952 tentang Kecelakaan Kerja

Undang-undang No. 2 tahun 1952 tentang Kecelakaan Kerja, Undang-Undang Konpensasi Pekerja (Workmen Compensation Law ) Undang-undang ini menentukan penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Keselamatan Kerja diundangkan pada tahun 1970 dan menggantikanVeilligheids Reglement pada Tahun 1910 (Stb. No. 406). Mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja, kewajiban dari pengurus, sanksi terhadap pelanggaran terhadap undang-undang ini dan juga mengatur tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang merupakan jenis perlindungan prevensif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya Kecelakaan Kerja (K2) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). UndangUndang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Ker ja menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja/buruh di tempat kerja merupakan mer upakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh. Secara umum perlindungan di tempat kerja ( work place) mencakup : a.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b.

Moral dan Kesusilaan;

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat martabat manusia serta nilai-nilai nilai-nilai agama. Selain Undang-undang tentang Keselamatan Kerja, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi guna mendukung Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berbagai peraturan yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain : 1.

UU No. 1 Tahun 1970 tentang tentang Keselamatan Keselamatan Kerja;

2.

Permenaker No. 4 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Instruksi Menaker RI No. 5 Tahun 1996 Tentang Pengawasan dan Pembinaan K3 pada Kegiatan Konstruksi Bangunan; dan 4.

Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang SMK3