Dasar Hu Hukum Pe Pertambangan In Indonesia | EM EMLI Tr Tr ai ai ni ni ng ng
Kursus Intensif
Kursus In Intensif
Portfolios
http:/ /w /ww w. w.eml it itr ai ai ni ning.com/ da dasar- hu hukum-pertambangan-i nd ndones ia ia/
Contact Us
Public Tr Training
Event Registration
Connect with Us
Download Ca Calendar Training
In-House Tr Training
Article
Contact Us
DASAR HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk s ebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti Pemerintah, pada prinsipnya, memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. rakyat. Dengan kata lain, berdasarkan pasal tersebut Pemerintah merupakan pemeran utama dalam optimalisasi pengusahaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus pemilik sumber daya alam tersebut. Konsep Pasal 33 ini berbeda dengan yang dianut negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tambang dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut. Indonesia merupakan negarayang kaya akan bahan galian (tambang) yang mel iputi emas, perak, tembaga,minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai olehNegara. Dalam menjalankan perannya, Pemerintah wajib melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan pemanfaatannya harus seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, dalam pengusahaan potensi sumber s umber daya alam tersebut Pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara, oleh karenanya pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan di atas, maka pengel olaan pertambangan mineral dan batubara harus berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Sesuai ketentuan dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan ketentuan dalam pasal Kontrak
SEARCH EVENT
Search
UPCOMING COURSES OCTOBER 201 2017 7
Dasar Hu Hukum Pe Pertambangan In Indonesia | EM EMLI Tr Tr ai ai ni ni ng ng
http:/ /w /ww w. w.eml it itr ai ai ni ning.com/ da dasar- hu hukum-pertambangan-i nd ndones ia ia/
Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan P ertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan (renegosiasi).
Workshop Kiat-kiat Kiat-kiat Sukses
Pada dasarnya, pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, karakteristik, yang s alah
Penanganan
satunya bersifatnon-renewable (tidak dapat diperbarui). Pertambangan yang
Perkara Pidana
memiliki karakteristik ini berisiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi pula dibandingkan dengan pengusahaan komoditi pada umumnya. Salah satu bentuk dari pertambangan yang bersifat non-renewable a dalah batu bara yang berperan sebagai bahan bakar yang salah satunya paling penting untukmembangkitkan untukmembangkitkan listrik dan masukan vital dalam produksi baja, batubara akanmemainkan peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan.Batubara tergolong dalam bahan galian strategis untuk kepentingan
Perdata Jakarta, Indonesia | 24-25 Oktober 2017 Read more... Workshop NPL and Strategy
pertahananserta pertahananserta perekonomian negara. Pemerintah telah menampung angka
Asset Recovery
kebutuhanbatubara kebutuhanbatubara dari seluruh anggota batubara domestik sebesar 82 juta ton
Jakarta, Indonesia
pada tahun2010, dan bertambah bertambah 3,03 juta ton dari kebutuhan tahun ini sebes ar
| 24-25 Oktober
78,97 ton.
2017 Read more...
Indonesia berada dalam urutan kedua dalam sepuluh besar negara pengekspor batubara di dunia, dimana Indonesi a mengekspor batubara sebanyak 162 juta ton
Workshop Power
pada tahun 2010. Dengan kondisi tersebut, maka amat wajar apabila kemudian
Purchase
banyak pengusaha lokal maupun dari luar negeri yang tergiur masuk ke bisnis
Agreement (PPA)
tambang batubara.
Jakarta, Indonesia | 27-28 Oktober
Dasar Hukum Pasal 33 UUD 1945:
2017 Read more...
Ayat (2) (2) Cabang-cabang produksi produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan kekayaan alam yang terkandung terkandung di dalamnya dikuasai
TESTIMONIALS
oleh negara neg ara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “
Pasal 169 UU No 4/2009
“Cukup baik
memuaskan,
KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. kontrak/perjanjian.
menambahka
Ketentuan yang tercantum dalam Pasal KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud
pengetahuan
pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-
hal-hal yang h
undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf
sehingga pros
b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.
banyak memb waktu.”
Penjelasan Pasal 169 ayat b : semua pasal yang terkandung dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan Undang-Undang.
”
– Bapak Bapak Rendy Rendy,, Legal Legal Staf Staf
Sejarah Hukum Pertambangan
EVENT No. Periode Perio de Karakter Umum
2 f
03/10/201 10
Dasar Hu Hukum Pe Pertambangan In Indonesia | EM EMLI Tr Tr ai ai ni ni ng ng
http:/ /w /ww w. w.eml it itr ai ai ni ning.com/ da dasar- hu hukum-pertambangan-i nd ndones ia ia/
1. Berlakunya: UU No. 11 Tahun 1967 UU No. 1 Tahun 1967 PP No. 32 Tahun 1969
Public Training In-House Training Portfolios
Sentralisasi perizinan Skema perizinan yang yang digunakan adalah KP, SIPD, SIPR, SIPP mekanisme permohonan wilayah
PUBLIC TRAINING
KK/PKP2B untuk PMA Kursus Intensif 2. Berlakunya: Workshop UU No. 22 Tahun 1999 PP No. 75 Tahun 2001 Kewenangan penerbitan izin mulai didesentralisasi ke Daerah Skema perizinan yang digunakan masi h menggunakan KP, SIPD, SIPR, SIPP mekanisme permohonan wilayah KK/PKP2B untuk PMA 3. Berlakunya: UU No. 4 Tahun 2009 PP No. 22 Tahun 2010 PP No. 23 Tahun 2010 PP No. 55 Tahun 2010 PP No. 78 Tahun 2010 Desentralisasi perizinan (IUP) Diperkenalkan konsep Wilayah Pertambangan Diperkenalkan sistem pelelangan Kontrak/perjanjian pertambangan digantikan dengan sistem IUP Isu Krusial Dalam Renegosiasi Kontrak Pertambangan Modus operandi: kewajiban menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional. Luas wilayah: perbedaan pandangan terhadap kemampuan kemampuan menyelesaikan kegiatan penambangan di wi layah kontraknya. kontraknya. Kewajiban Pembayaran Kepada Pemerintah (Tarif Iuran Tetap, Royalti dan Pajak Daerah) Jangka waktu kontrak: kontrak: perbedaan pandangan terhadap terhadap masa berlaku kontrak (30 + 2 x 10 tahun dan 20 + 2 x 10 tahun). Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian bagi KK produksi dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan. Kewajiban divestasi terhadap KK dan sebagian PKP2B PMA yang yang saham nasionalnya lebih kecil 20% Perpanjangan kontrak menjadi IUP: sebagian pelaku usaha menginginkan IUP diterbitkan oleh Pemerintah pada saat perpanjangan. Alur Perizinan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
3 f
03/10/201 10
Dasar Hu Hukum Pe Pertambangan In Indonesia | EM EMLI Tr Tr ai ai ni ni ng ng
http:/ /w /ww w. w.eml it itr ai ai ni ning.com/ da dasar- hu hukum-pertambangan-i nd ndones ia ia/
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemillikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan dampak kegiatan Penerbitan IUP Khusus Angkut-Jual yaitu lokus/cakupan dari kegiatan angkut-jual Penerbitan IUP Khusus Olah-Murni yaitu asal dari komoditas tambang yang diolah
Sumber: Tjoetjoe S. Hernanto (http://advocatetjoetjoe.blogspot.co.id/2013/05 /artikel-kajian-rutin-enro-
pengenalan.html)
More from my site
Jenis-jenis Jenis-j enis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia
Solusi PerundangUndangan, Institusi & Gugus Tugas
Kebijakan Pemerintah Sehubungan Dengan Pengadaan Tenaga Listrik
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
PELAKSANAAN KONSENSUS RSNI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pertambangan Dan Minyak Bumi
Lembaga Jaminan-Bangunan di atas Tanah Milik Orang Lain Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan
4 f
03/10/201 10
Dasar Hu Hukum Pe Pertambangan In Indonesia | EM EMLI Tr Tr ai ai ni ni ng ng
http:/ /w /ww w. w.eml it itr ai ai ni ning.com/ da dasar- hu hukum-pertambangan-i nd ndones ia ia/
EMLI TRAINING
PROFILE
Jalan Maulana Hasanudin No 58
Kursus Intensif
Porisjaya - Batuceper - Kota
Contact Us
Tangerang 15122 T +6221 5577 4835 F +6221 5577 4836
Search
Developed by EMLI Training | © 2017, an EMLI
f
03/10/201 10
