Dasar Pengelolaan Air Limbah

Air limbah domestik

Air limbah kakus (black water)

Air limbah non kakus (grey water)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri PUPR

Tanggap Kebutuhan masyarakat

Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat

Masyarakat yang menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri

Pemerintah berperan memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat

Pemerintah Pusat

Penetapan pengembangan SPALD secara nasional;

Pemerintah Provinsi

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional (lintas kabupaten/kota)

Pemerintah Kota/Kab

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas daerah provinsi; dan

Pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk kepentingan strategis nasional.

MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA?
50 dari 1000 bayi meninggal karena diare
14.000 ton per hari tinja mencemari badan air
75% sungai di Indonesia sudah tercemar
Masyarakat membayar 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan
70% air tanah di
Indonesia tercemar
Potensi kerugian dapat mencapai 56 triliun rupiah per
tahun

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT – SKALA PERKOTAAN

IPALD, Stasiun Pompa, Pipa Induk, Pipa Retrikulasi (Pipa Servis, Pipa Lateral): Pemerintah Pusat
Lahan, Pipa Lateral, House Inlet, OM: Pemerintah Daerah
Sambungan Rumah: Rumah Tangga/ Pemerintah Daerah
Skala Perkotaan
RENCANA PENGEMBANGAN SPALD-T SKALA PERKOTAAN
ON GOING
Jakarta Sewerage Zona 1 dan 6
Metropolitan Sanitation Management and Health project (MSMHP) : Medan
Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) : Jambi, Pekanbaru, Makassar, Palembang
SPALD – T Kota Banda Aceh
Pengembangan Jaringan SPALD-T Surakarta

Dalam Persiapan
Pengembangan SPALD-T Skala Perkotaan Kota Bogor
Pengembangan SPALD-T Skala Regional Bali
Pengembangan SPALD-T Skala Regional Greater Bandung
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah di 5 Kota: Bekasi, Mataram, Pontianak, Banda Aceh, Semarang

8
No
Kota
Tahun
Teknologi IPAL
Kapasitas (m3/hari)
Idle Capacity (%) IPAL
Total

SR (unit)
Pelayanan (Jiwa)
1
Medan
1994
UASB
10.000
-
20.480
102.400
2
Parapat
-
Aeration Pond
2.000
94,3
253
1.265
3
Batam
1990
Oxidation Pond
2.852
97,4
300
1.500
4
Jakarta Zona 0
1986
Aeration Pond
38.880
36,0
1.852
209.260

2012
MBBR
21.600
-
-
-
5
Tangerang
-
Oxidation Pons
2.852
94,7
300
1.500
6
Bandung
1979
Anaerobic Facultative Pond
80.835
(0,5)
114.444
572.220
7
Cirebon
1987
7.033
98,0
171
855

1987
5.626
85,0
1.808
9.040

1977
3.944
23,0
1.419
7.095

1977
3.944
79,0
4.738
23.690
8
Surakarta
1995
Biofilter
5.184
27,4
8.921
44.605

1995
Aerobic Facultative Pond
4.320
49,8
5.420
27.100

2012
Biofilter
3.456
91,7
576
2.880
9
Yogya, Sleman, Bantul
1994
Aerobic Facultative Pond
15.500
19,4
20.158
100.790
10
Denpasar
2004
Aeration Pond
51.000
31,4
14.546
72.730
11
Balikpapan
2001
Extended Aeration
800
60,0
1.385
6.925
12
Banjarmasin
2008
RBC
5.000
83,1
1.689
6.895

2007
RBC
2.500
64,4
1.778
8.135

2000
RBC
1.000
25,0
1.498
7.320

2010
RBC
2.000
89,2
431
2.115

2011
RBC
2.000
82,2
722
2.325

2011
RBC
3.000
89,9
604
2.735

2013
RBC
2.000
100,0
-
-
13
Manado
2010
RBC
2.000
94,4
100
500
TOTAL

279.326

203.593
1.213.880
13 SPALD-T SKALA PERKOTAAN DI INDONESIA

TERPUSAT – SKALA PERMUKIMAN
IPALD, Stasiun Pompa, Pipa Induk, Pipa Retrikulasi (Pipa Servis, Pipa Lateral): Pemerintah Pusat
Lahan, Pipa Lateral, House Inlet, OM: Pemerintah Daerah
Sambungan Rumah: Rumah Tangga/ Pemerintah Daerah
Skala Permukiman

PROGRAM SPALD-T SKALA PERMUKIMAN
SPALD-T SKALA PERMUKIMAN BERBASIS INSTITUSI
Pembangunan IPAL-D Skala Permukiman dan jaringan perpipaan dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) minimal 150 KK (melalui APBN)
Pembangunan IPAL-D Skala Permukiman dan jaringan perpipaan (melalui hibah sAIIG)

SPALD-T SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT
SANIMAS dengan APBN
SANIMAS dengan DAK
SANIMAS dengan dana pinjaman (IDB dan USRI)

SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS)
17
Prinsip Dasar
Prinsip Penyelenggaran
Dapat diterima
Transparan
Dapat dipertanggungjawabkan
Berkelanjutan
Kerangka Jangka Menengah
Sederhana
JENIS INFRASTRUKTUR
TOTAL
SPALD - T Skala Permukiman (Berbasis Masyarakat)

- SANIMAS Reguler
1.793 lokasI
- SANIMAS USRI
1.438 lokasi
- SANIMAS IDB
875 lokasi
- SANIMAS DAK
+ 9.362 lokasi
SPALD - T Skala Permukiman (Berbasis Institusi)
231 unit
SPALD - T Skala Perkotaan
13 kota/kab
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
227 kota/kab
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH TERBANGUN s.d 2016
11
DASAR HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK
Pembagian Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sektor Air Limbah
Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik
Penentuan lokasi dan penyiapan lahan untuk IPALD dan IPLT
Penyiapan Dokumen DED untuk IPALD dan IPLT, melakukan transfer knowledge
Mendampingi operasional IPALD dan IPLT
Mendampingi penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga
Mendampingi penyiapan dan pelaksanaan LLTT
Pembangunan IPALD (min 150 SR)
Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT
Pemerintah Pusat mem-
berikan dukungan pada
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menyiapkan dan
mengajukan readiness criteria
Undang - Undang No 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah
RPJMN 2015-2019
Target: Universal Access 2019
+ 2%/year
increase
Reported in MDGs
SDG's
100%
85%
15%

Perkembangan Sanitasi di

Universal Access untuk Sanitasi
RPJMN 2015-2019
85% onsite system
15% offsite system
Indonesia
CAPAIAN SANITASI DAN
TARGET AKSES UNIVERSAL PROVINSI
SISTEM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Optimalisasi Sistem
Setempat
Peningkatan jumlah
tangki septik individual
Mendorong pembangunan tangki septik melalui DAK dan hibah sanitasi
Optimalisasi dan pembangunan IPLT baru

Pengembangan Selektif
Sistem Terpusat
Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Perkotaan, Kawasan Permukiman dan Kawasan Tertentu.
Peningkatan kapasitas dan rehabilitasi SPALD Terpusat Skala Perkotaan, Kawasan Permukiman, dan Kawasan tertentu.

Pengembangan Agresif
Sistem Terpusat
Pengembangan SPALD sterpusat skala perkotaan (interceptor -modular-IPALD)
Peningkatan skala penanganan SPAL terpusat kawasan permukiman
Pengembangan
Teknologi
Penerapan teknologi
tinggi dalam pembangunan SPALD Terpusat Skala Perkotaan dan Kawasan Permukiman

Dalam implementasi konsep pengelolaan, diterapkan strategi dengan pendekatan bertahap secara bijak (stepwise approach) dalam rangka mencapai akses universal bidang air limbah yaitu sebagai berikut :

Alur Pemilihan Jenis SPALD

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
Sub-Sistem Pengangkutan
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
Sub-Sistem Pengolahan Setempat
INDIVIDUAL
TRUK TINJA

Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak Penangkap Lemak, Pipa Persil, Bak Kontrol, dan Lubang Inspeksi
IPLT
Lumpur dari IPAL ke IPLT
IPALD Skala Perkotaan (> 20.000 jiwa)
IPALD Skala Permukiman (50 – 20.000 jiwa)
IPALD Skala Kws Tertentu
KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH
(PERMEN PUPR NO.4 TAHUN 2017)
Skala Individual
TANGKI SEPTIK Komunal
(2-10 KK)
Skala Komunal
MCK
Sub-Sistem Pengumpulan
Sub-sistem Pengolahan Terpusat
Sub-Sistem Pelayanan
Pipa Retikulasi, Pipa Induk, Prasarana dan Sarana Pelengkap (manhole, stasiun pompa dll)

5
4
3
1
2
Penggunaan Tangki Septik

Penyedotan

Transportasi

Pengolahan Lumpur Tinja

Pemanfaatan Kembali
KONSEP PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
DASAR PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Bandung, 12 April 2017

Disampaikan oleh:
Kasi Wilayah I
Subdit Pengelolaan Air Limbah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
Truk Tinja
Pembiayaan
Tangki Septik: Rumah tangga/Hibah
Penyedotan: Rumah Tangga
Truk Tinja: Pemda
IPLT: Pemda dan Pemerintah Pusat
Tangki Septik Komunal
SETEMPAT (SPAL D-S)

PENDAMPINGAN LAYANAN LUMPUR
TINJA TERJADWAL

Layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik yang diberikan secara berkala & terjadwal sesuai peraturan & pewajiban yang berlaku.
Meningkatkan jumlah pelayanan sanitasi sistem setempat dan menjamin keberfungsian serta keberlanjutan IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

PENDAMPINGAN INISIASI OPERASIONAL IPLT
10% IPLT beroperasi optimal
Menginisasi Pemerintah kab/kota dalam mengoperasikan IPLT agar infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dapat mendukung program layanan lumpur tinja di kab/kota

HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT APBN
TINDAK LANJUT
IMPLEMENTASI

TINDAK
LANJUT
Melanjutkan Program Bebas BABS
Dukungan penuh dari pemerintah pusat
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatkan kualitas
pengelolaan lumpur
tinja
Meningkatkan pelayanan sistem off-site di
kawasan perkotaan
Menguatkan Peran Pemerintah Daerah dan Provinsi
Meningkatkan kualitas
perencanaan dalam dokumen SSK

Operasional
Finansial
Teknis
Promosi

Kesadaran, pemahaman dan kesediaan masyarakat
Tarif pengolahan air limbah dan penyedotan lumpur tinja

Readiness criteria
Kualitas dokumen perencanaan
Proses konstruksi

Skema Operasional yang berdasarkan pada kondisi dan target pelayanan
PEMBELAJARAN(2)
TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

pH
6-9
BOD
30 mg/L
COD
100 mg/L
TSS
30 mg/L
Oil and Grease
5 mg/L
Ammonia
10 mg/L
Total Coliform
3000 /100 mL
Tantangan Selanjutnya
Karena baku mutu yang baru
(Permen LH No 68 Tahun 2016),
Teknologi Pengolahan Air Limbah
Eksiting perlu diupgrade

pH
6-9
BOD
100 mg/L
TSS
100 mg/L
Oil and Grease
10 mg/L
Sebelum
Sekarang

BAKU MUTU PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Komitmen dan Kesadaran
Komitmen Kepala Daerah
Pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan air limbah

Arahan dan Dukungan Pemerintah Pusat
Kebijakan dalam sektor sanitasi
Dukungan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
Regulasi
Dasar hukum pengelolaan air limbah pada tingkat nasional dan daerah
Kelembagaan
Pemisahan antara operator dan regulator
PEMBELAJARAN (1)
DAFTAR KOTA/KABUPATEN DAMPINGAN LAYANAN LUMPUR TINJA TA 2017
No.
Provinsi
Lokasi IPLT
1
Aceh
Kabupaten Aceh Tengah
2

Kota Langsa
3

Kota Lhokseumawe
4
Sumatera Utara
Kabupaten Asahan
5
Sumatera Barat
Kota Solok
6
Bengkulu
Kabupaten Bengkulu Utara
7
Jambi
Kabupaten Merangin
8

Kabupaten Sarolangun
9
Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam
10
Lampung
Kabupaten Tanggamus
11

Kabupaten Lampung Barat
12
Jawa Barat
Kabupaten Bogor
13
Jawa Tengah
Kabupaten Grobogan
14

Kota Magelang
DAFTAR KOTA/KABUPATEN DAMPINGAN OPERASIONAL IPLT
No.
Provinsi
Lokasi IPLT
15
DIY
Kabupaten Kulon Progo
16
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
17

Kab. Sumenep
18

Kab. Lamongan
19
Kalimantan Timur
Kab. Penajem Paser Utara
20

Kota Balikpapan
21
Kalimantan Selatan
Kab. Tanah Bumbu
22
Kalimantan Tengah
Kab. Sukamara
23
Sulawesi Selatan
Kab Maros
24
Sulawesi Tenggara
Kota Kendari
25
Sulawesi Barat
Kab. Majene
26
Bali
Kab. Buleleng
27
NTT
Kab.Belu
No.
Provinsi
Kab/Kota
1
Aceh
Kota Banda Aceh
2
Sumatera Barat
Kota Padang
3
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
4

Kab. Gresik
5
Jawa Barat
Kota Depok
6
Kalimantan Timur
Kota Samarinda
7
Sulwesi Selatan
Kabupaten Pinrang
8
Sulawesi Tengah
Kota Palu
Optimalisasi Pelayanan Lumpur Tinja di 8 kab/kota
Pendampingan Persiapan Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di 13 kab/kota
No.
Provinsi
Kab/Kota
1
Aceh
Kabupaten Pidie
2
Sumatera Barat
Kababupaten Dharmasraya
3
Jambi
Kota Jambi
4

Kab. Batanghari
5
Sumatera Selatan
Kab. Musi Banyu Asin
6
Jawa Barat
Kota Tasikmalaya
7
Jawa Tengah
Kab. Batang
8
Jawa Timur
Kota Batu
9
Kalimantan Tengah
Kabupaten Kapuas
10

Kabupaten Lamandau
11
Sulawesi Utara
Kota Bitung
12
Sulawesi Selatan
Kota Palopo
13
Maluku Utara
Kota Ternate

15

16

20
Commitment and awereness:
the commitment of heads of the local governments is absolutely crucial in the preparations for improved urban FSM, as is the willingness of designated institutions to realize this commitment. The commitment should be translated into allocation of sufficient funds, establishment of local regulations, and preparation of implementation plans.
The incomprehensive understanding of wastewater management that puts regular deslugding as independent project rather than as part of the whole sanitation improvement has also become one of the issues when it comes to coordination with existing effort in sanitation.
Clear directives, guidance, support from National govt,
because Under Law No. 23/2014 on local government, the development, operation and improvement of FSM falls under the authority of the local (city and district governments). However, because most local governments lack the technical and financial capacities to discharge the prescribed tasks, the involvement of national government is still required, including in capacity building, planning and provision of the large-scale municipal infrastructures.
Clear policy
Coordination among stakeholders

Operator / service provider; the assigned institution need to be equipped by clear mandate, roles and responsibility which confirmed by local regulation. The form of the institution itself could be vary depend on the city characteristics.
Regulations; local regulation that sets the roles of local government to provide public wastewater services, including septage management, will be treated as legal basis for local government in planning, implementing and monitoring the improved urban septage management, as well as in budgeting process with local parliament.

23
Operational; implementing regular desludging will need a operational scheme that will be based on condition and target services, which will be related with period of emptying, zoning and scheduling.
Financial; sustainability of the services should be established and maintained through sufficient operation and maintenance funding. Although it will be covered by tariff paid by customers, local governments need to provide seed funds until the services could achieve its economies scale so the cost can fully recovered by the tariff.
Technical; availability of septage treatment plant is crucial, as well as truck for desludging and transporting from the containment to the treatment plant, although it could be provided by having partnership with local private tankers.
Promotion; although the initial customers for pilot stage are households with standardized septic tanks, promotion to all households need to be taken to ensure that the services can be delivered at scale. Therefore, improving the awareness and understanding of community, and finally willing to get the desludging services is extremely important.

24

26

12
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#
Free PPT _ Click to add title

4/10/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#
4/10/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#

1

3

9

2
Area abu-abu, merupakan area pengelolaan yang dapat didukung dari Pemerintah Pusat. Selain itu, sebagian jaringan perpipaan air limbah (terutama jaringan perpipaan utama dan sekunder) juga dapat didukung dari APBN.

6
4/10/2017

#
4/10/2017

#
Click to edit Master subtitle style
4/10/2017

#

#
10/04/2017

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
10/04/2017

#
4/10/2017

#
Free PPT _ Click to add title
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/10/2017

#

8

67.20%

Air limbah domestik

Air limbah kakus (black water)

Air limbah non kakus (grey water)
Tanggap Kebutuhan masyarakat
Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat
Masyarakat yang menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri
Pemerintah berperan memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat
Undang-Undang
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
Peraturan Menteri PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
Pemerintah Pusat
Penetapan pengembangan SPALD secara nasional;
Pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas daerah provinsi; dan
Pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk kepentingan strategis nasional.
Pemerintah Provinsi
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional (lintas kabupaten/kota)
Pemerintah Kota/Kab
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

4/10/2017

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#

Dasar Pengelolaan Air Limbah

Recommend Documents