DEMOKRASI INDONESIA MPK ini diajukan untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan
Pembimbing Penyusun Ketua Anggota
: Drs. Qu Qudsy Fa Fauzi : : Galuh Prasetya M.P. : 1. Ajeng Sefti Putri 2. Distriana Synthia A. 3. Absi Hayuningrat 4. Nuri Fashichah 5. Nur Rizky Amalia 6. Edi Hidayat 7. Ricky Rubby P. 8. Abidah Kamilah
(081012111) (081012093) (081012035 035) (081012081) (081012066) (081012107) (081012077) (081012104) (081012003)
S1 Matematika
Sains dan Teknologi
UNIVERSITAS AIRLANGGA 2010/2011
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat, taufiq, dan inayah-Nyalah makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah yang kami beri judul Demokrasi Indonesia, juga bertujuan untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami materi demokrasi Indonesia. Dalam penyelesaian makalah ini kami banyak mengalami hambatan karena sedikitnya ilmu pengetahuan, namun berkat bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya karya ilmiah ini dapat kami selesaikan walaupun masih banyak terdapat kekurangan. Kami menyadari sebagai seorang mahasiswa yang pengetahuannya belum seberapa dan masih perlu belajar dalam penulisan makalah, bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar makalah ini menjadi lebih baik dan berdaya guna bagi masyarakat yang akan datang. Harapan kami makalah yang sederhana ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat umum tentang arti pentingnya demokrasi Indonesia. Amin.
Surabaya, 9 Desember 2010
Penulis
2
BAB I PENDAHULUAN Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi
sejak
abad
ke-18,
bersamaan
dengan
perkembangan
sistem
"demokrasi" di banyak negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias
politica ini menjadi
sangat penting untuk
diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap
3
lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
BAB II PEMBAHASAN 1.
Demokrasi dan Implementasinya
Demokrasi sebagai sistem politik
Demokrasi dari system politik lebih luas dari bentuk pemerintahan. Menurut ( Huntington), system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi, sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi, tidak sewenag-wenang, kekuasaan tidak takterbatas dan mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. Demokrasi sebagai sikap hidup
Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandangan hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilai-nilai
demokrasi dan
membentuk
budaya/kultur
demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat negara/pemerintah.
2.
Pengertian Demokrasi dan Perkembangan Demokrasi
2.1
Pengertian Demokrasi
2.1.1
Menurut Etimologis/Bahasa
Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratos/cratein = pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. 2.1.2
Menurut Terminology
4
Demokrasi
dari segi terminology
mengandung makna
demokrasi
konseptual(dilihat dari segi pemikiran politik). ( Abraham Lincoln th 18673) memberikan pengertian demokrasi “ government of the people, by the people, and for the people”. (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) Menuut (Torres) demokrasi dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yaitu: 1. Clssical Aristotelian theory(demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan) , 2. Medieval theory(menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty) dan 3. contemporary doctrine(dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni). (Torres) melihat demokrasi dari segi formal dan substantive. Formal menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk,yaitu: (1) menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani. (2) titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. (3) melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi. (4) bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan. 2.2
Perkembangan demokrasi
Konsep demokrasi telah mengalami perkembangan sejak definisi empirik “Schumpeter” dikemukakan(demokrasi dari sudut prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya setiap individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetititf dalam rangka memperoleh dukungan berupa suara rakyat.), perdebatan akademis seputar demokrasi melahirkan definisi konsep paling beragam dalam ranah akademis. Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda. Demokrasi tidak memiliki
5
tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. Sebagai contoh, pemerintahan Amerika Serikat yang memiliki agenda utama dalam mempromosikan demokrasi dalam kebijakan luar negerinyapun ternyata belum memiliki kesepakatan tentang makna demokrasi. Karena itulah demokrasi masih menimbulkan perdebatan terutama dalam penerapannya di negara-negara berkembang. Menurut “ Donald Horowitz (2006)”, (the world’s only superpower is rhetorically and militarily promoting a political system that remains undefinedand it is staking its credibility and treasure on the pursuit ), (negara superpower satu-satunya di dunia secara retorik dan militeristik mempromosikan sistem politik yang tetap tidak terdefinisikan sampai saat ini dan hal tersebut mempertaruhkan kredibilitas dan sumber daya teramat berharga demi mencapai maksudnya). Sehingga, pengertian demokrasi di berbagai belahan dunia merujuk pada penegakkan demokrasi di Amerika Serikat mengalami distorsi makna. Demokrasi dapat dipertukarkan dengan pengertian sangat sempit semisal voting atau pemilihan umum semata, padahal demokrasi sebagai suatu konsep memiliki pengertian lebih luas. Karena pencitraan demokrasi di Amerika Serikat absurdnya, hingga dikatakan bahwa demokrasi merupakan instrumen penekan negaranegara Eropa Barat dan Amerika Serikat terhadap negara-negara lainnya di dunia, maka perlu didefinisikan kembali karakteristik dari demokrasi. 3.
Bentuk-Bentuk Demokrasi
3.1
Menurut Torres
Demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang pertama ialah, formal democracy (formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan) dan substansive democracy (menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan). Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu Negara misalnya dapat demokrasi dengan menerapkan system presidensial, atau sistem parlementer.
6
a)Sistem Presidensial
Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu presiden ialah kepala eksekutif, kepala Negara, penguasa dan sebagai simbol kepemimpinan Negara. Sistem seperti ini di sebagaimana diterapkan di Negara Amerika dan Indonesia. b) Sistem Parlementer
Sistem ini menerapkan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala Negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang berada di tangan seorang presiden misalnya di India . c) Sistem Semiparlementer 3.2
Eric Hiariej
Dalam sejarah terdapat sedikitnya tiga bentuk demokrasi yang pernah dicoba,yaitu: 1. demokrasi langsung (direct democracy/assembly democracy), 2. demokrasi perwakilan (representative democracy), 3. demokrasi permusyawaratan(deliberative democracy). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang bentuk-bentuk demokrasi tersebut 3.2.1
Demokrasi Langsung
7
Rakyat
seluruhnya
dikutsertakan
dalam
permusyawaratan
untuk
menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM – abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota ( polis). Demokrakasi ini merupakan praktik demokrasi paling tua, praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil. Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga desa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama. Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah, semacam sistem self-government, pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama. Sistem kelembagaannya berupa pertemuan warga (mass meeting, town meeting, pertemuan RT/RW, dll ) dan referendum.
3.2.2
Demokrasi Perwakilan (Demokrasi tidak Langsung)
Demokrasi
ini
muncul
karena
adanya
pembatasan
ikut
dalam
pemerintahan pada anak, wanita dan budak yang terjadi dalam demokrasi langsung. Demokrasi tidak langsung dijalankan melalui sistem perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum, parktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti Negara. Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas (partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat) dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum. Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung (masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri), tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas nama masyarakat . Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas, demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemampauan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah. 3.2.3
Demokrasi Permusyawaratan
8
Bentuk demokrasi paling kontemporer, dipraktikan pada masyarakat yang kompleks dan berukuran besar, bentuk demokrasi yang menggabungkan aspek partisipasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. Memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat. K edaulatan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan, mendiskusikan dan mendebatkan isu-isu bersama atau dalam menentukan apa yang pantas dianggap isu bersama, demokratis tidaknya sebuah kebijakan tergantung pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi dan perdebatan yang melibatkan masyarakat luas. Ada pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah. Tapi pemisahan yang lebih penting adalah antara Negara dan masyarakat sipil. Negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan. Masyarakat sipil merupakan tempat berlangsungnya “permusyawaratan.” Selain itu ada juga pemisahan antara wilayah publik dan wilayah privat. Wilayah publik adalah wilayah “permusyawaratan” wilayah privat adalah wilayah tenpat seseorang memikirkan apa isu yang penting dan kenapa isu itu perlu dibicarakan, didiskusikan dan didebatkan secara publik. 3.3
Demokrasi Perwakilan Liberal
Menurut (Held (2004: 10)), “demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu
pembaharuan
kelembagaan
pokok
untuk
mengatasi
problema
kesinambungan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan”. Dalam demokrasi ini kelembagaan Negara melindungi serta menjamin atas kebebasan secara individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik didalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara,
9
bahkan berbagai kebijakan dalam Negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.
3.4
Demokrasi Satu Partai dan Komunisme
Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara komunis seperti,Rusia,Cina,Vietnam,dan lainya, kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai Negara. Dinamika pemerintahan Negara yang menganut sitem partai tunggal cenderung statis (nonkompetitif karena di haruskan menerima pimpinan dari partai dominant). Dalam system ini tidak ditoleransi kemungkinan adanya partai partai lain Berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan, maka pengertian demokrasi secara filosofi menjadi semakin luas, artinya masingmasing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasan di tangan rakyat. 4.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
4.1
Pelaksanan Demokrasi di Indonesia
Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara RI, ada semacam trial and error (coba dan gagal). Namun kalau direnungkan secara arif, ternyata untuk menuju ke sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang cukup panjang. Bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang masih terantuk-antuk. Hal ini bukan karena ketidakseriusannya tetapi karena memerlukan waktu panjang. Membicarakan demokrasi Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodesasi sejarah politik di Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan massa revolusi kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan
demokrasi terpimpin, dan pemerintahan demokrasi
pancasila.
10
4.1.1
Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal atau sering disebut demokrasi parlementer, karena lembaga tangan parlemen atau DPR. Landasan demokrasi liberal adalah 1. maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. 2. konstitusi RIS 1949 (pasal 116 ayat 2), dan 3. konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat 2).
4.1.2
Demokrasi Terpimpipin
Dekrit Presiden 5 juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya demokrasi parlementer di Indonesia sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Demokrsai
terpimpin
adalah
paham
demokrasi
yang
berintikan
musyawarah mufakat secara gotong-royong antar semua kekuatan nasional progresif devolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya, dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasi terpimpin berlangsung mulai Juli 1959-april 1965. 4.1.3
Demokrasi Pancasila
Alenia IV Pembukaan UUD 1945, menegaskan “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,…”. Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara RI adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila.
11
Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak Maret 1966- Mei 1998, dan mulai Mei 1998 sampai sekarang berlaku Demokrasi Pancasila dalam Reformasi.
Dalam reformasi lebih menekankan pada: 1. Penegakan kedaulatan rakyat dengan menberdayakan pengawasan lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan; 2. Pembagian secara tegas wewenag/kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 3. Penghormatan kepada keberagaman asa, ciri, aspirasi, dan program parpol yang multipartai. Intinya yaitu demokrasi Pancasila yaitu dalam mengambil keputusan secara mufakat melalui musyawarah bersama. NILAI-NILAI DEMOKRASI :
Pengakuan adanya perbedaan di masyarakat , baik hal kenyataan / obyektif pendapat / kepentingan. Perlu adanya cara penyelesaian terhadap kepentingan yang berbeda dengan cara damai, tertib, adil dan beradab. 4.2
Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945
Menurut Samuel Huntington sistem politik demokrasi dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan mem-berikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan pasal 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
12
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). pasal 1 ayat (2) setelah diamandemen berubah menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini menghilangkan kata “dilaksanakan sepenuhnya” menjadi dilaksanakan menurut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia telah menganut demokrasi.
4.2.1
Sendi-Sendi
Pokok
Sistem
Politik
Demokrasi
Di
Indonesia
Berdasarkan UUD 45 a. Berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)) b. Ide kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) c. Negara berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3)) d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (lihat BAB III) e. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggung jawaban
pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah di amandemen. f. Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan
Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD. g. Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk
republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD. Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menterimenteri.
13
BAB III PENUTUP Kesimpulan Demokrasi dapat dijadikan sebagai sistem politik yang mengatur pemerintahan suatu Negara serta sebagai sikap hidup yang mengtur kehidupan masyarakat dalam keikut sertaan dalam pemerintahan. Demokrasi adalah system pemerintaha dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. System demokrasi yang di jalankan oleh suatu Negara memiliki cirri khas tersendiri yang membedakannya dengan system yang dianut Negara lain, namun mayoritas system yang dianut oleh suatu Negara berorientasikan pada system demokrasi yang ada di Amerika. Bentuk-bentuk demokrasi yang dianut oleh suatu Negara biasanya system demokrasi langsung, perwakilan dan permusyawaratan. Indonesia sendiri adalah penganut bentuk perwakilan. Indonesia melaksanakan system coba dalam menggunakan system demokrasi, karena pada perkembangannya Indonesia menganut demokrasi yang terus berganti. Mulai dari system demokrasi dmokrasi Liberal, demokrasi terpimpipin sampai kembali lagi ke demokrasi pancasila.
Saran
14
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sangat pas untuk diterapkan di Indonesia, karena dirancang sesuai dengan kepribadian dan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Pengamalan nilai-nilai pancasila sangatlah penting untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi. Oleh karena itu pendidikan pancasila sangatlah penting bagi geneasi muda penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini dan membawa bangsa kita ke tingkat internasional.
DAFTAR PUSTAKA http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi http://www.scribd.com/doc/33733141/PERKEMBANGAN-demokrasi http://www.raconquista.files.wordpress.com
http://www.scribd.com/doc/27543684/Bentuk-Bentuk-Demokrasi http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281959-1966%29 http://www.scribd.com/doc/22007655/Pelaksanaan-Demokrasi-Di-Indonesia-2 http://ahmadsamantho.wordpress.com/2007/05/21/demokrasi-atau-oligarchi pasca-refomasi/ Kaeland,.2007. pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi,PARADIGMA.UGM:Yogyakarta.
15
